Sambutan Peluncuran Program Desmigratif 2017 Jakarta, 11 September 2017
Yth Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Bapak Muhammad Hanif Dhakiri Yth Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Bapak Eko Putro Sandjojo Yth Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Bapak Triawan Munaf Hadirin yang kami hormati perwakilan dari Kementerian/Lembaga terkait Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 1. Pertama-tama, kami ucapkan selamat kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, karena pada hari ini telah meluncurkan Program Desa Migran Produktif atau Desmigratif. 2. Bank Indonesia menyambut baik adanya Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) sebagai upaya penanganan desa kantong TKI secara terpadu, termasuk aspek sosial seperti menjaga keutuhan keluarga TKI. 3. Dengan mempertimbangkan kontribusi penghasilan TKI terhadap devisa yang cukup besar kepada negeri ini dan banyaknya jumlah TKI yang bekerja di luar negeri, kami mendukung Program Desmigratif ini sebagai upaya pemberdayaan TKI dan keluarga TKI, serta komunitas di sekitarnya. 4. Sebagaimana kita ketahui bersama, Program Desmigratif yang terdiri dari 4 pilar kegiatan utama, yaitu Layanan Migrasi (Pilar 1), Usaha Produktif (Pilar 2), Community Parenting (Pilar 3), dan Koperasi Desmigratif (Pilar 4), diharapkan mampu menjadi solusi atas kompleksitas tantangan yang dihadapi selama ini dalam pengembangan kapabilitas TKI dan keluarganya.
1
Bapak/Ibu Hadiri yang berbahagia 5. Atas inisiatif program yang sangat baik tersebut, kami selaku otoritas makroprudensial dan sistem pembayaran siap untuk mendukung melalui sinergi program. Hal ini sejalan dengan tugas dan peran kami dalam mewujudkan stabilitas ekonomi melalui less cash society atau Gerakan Nasional Non Tunai dan keuangan inklusif. Berbagai program yang kami kembangkan di bidang sistem pembayaran dan keuangan inklusif, serta pengembangan UMKM, kami yakini dapat membantu implementasi Pilar 2 dan Pilar 4 dari Program Desmigratif. 6. Melalui sinergi antara program Bank Indonesia terkait less cash society dan keuangan inklusif dengan Program Desmigratif, kami harapkan outcome dan manfaat yang dihasilkan dapat optimal dalam membangun desa kantong TKI. 7. Berbagai program yang kami kembangkan dimaksud, yaitu: a. Yang Pertama: Remitansi bagi TKI Dalam rangka meningkatkan akses keuangan, khususnya kepada masyarakat lapisan bawah (the bottom of the pyramid), Bank Indonesia mengembangkan kebijakan dan program keuangan inklusif. Pengembangan dan implementasi kebijakan keuangan inklusif dilakukan guna mendukung tercapainya target Strategi Nasional Keuangan Inklusif yaitu 75%
banked people pada tahun 2019 (tahun 2014 banked people di Indonesia sebesar 36%). Sebagai salah satu segmen target kebijakan keuangan inklusif, BI saat ini tengah mengembangkan program remitansi bagi TKI. Mekanisme pengiriman uang dari TKI kepada keluarganya saat ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti masih terdapatnya praktek Hawala1, remitansi hanya kepada satu orang yang dipercaya (tidak langsung kepada keluarga TKI), serta proses remitansi yang kurang efisien dan efektif. Untuk itu, BI mendorong dikembangkannya model bisnis remitansi yang lebih efisien, efektif, mudah, dan terjangkau. Model bisnis dimaksud terdiri dari pengembangan kerjasama dengan partner untuk memfasilitasi remitansi, yaitu berupa transfer melalui telepon genggam ke telepon genggam (mobilephone to mobilephone), secara host 1
Kata Hawala berasal dari bahasa Somalia (xawala), yaitu istilah yang biasa digunakan untuk mendefinisikan sistem transfer dana secara informal melalui perantara (disebut "Hawaladars").
2
to host, dari agen ke agen, transfer menggunakan Cash Deposit Machine, serta transfer dari kantor pos ke kantor pos. Untuk mendukung implementasi model bisnis tersebut, diperlukan regulasi agar TKI sebelum berangkat telah membuka rekening, yang dalam ini didorong berupa uang elektronik dan tabungan. Terkait hal ini, BI telah berkoordinasi dengan OJK untuk kemudahan pembukaan rekening oleh perbankan. Dalam pengembangan model bisnis tersebut, BI tidak hanya mendorong industri namun juga mengupayakan melalui diskusi dengan otoritas sistem pembayaran di negara lain serta menjajagi koridor bilateral remitansi antara Indonesia dengan negara pengirim. b. Yang kedua: Layanan Keuangan Digital (LKD) Selain mendorong pengembangan model bisnis remitansi tersebut, BI juga mendorong dikembangkannya ekosistem non tunai di komunitas keluarga TKI. Untuk itu, tidak hanya TKI yang diharapkan telah memiliki rekening, namun juga keluarga TKI. Pengembangan ekosistem tersebut saat ini telah dimulai seiring dengan program bantuan sosial non tunai yang saat ini telah berjalan di 98 kabupaten/kota untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Untuk mendorong keluarga TKI bertransaksai secara non tunai, sejak 2014 BI telah memperkenalkan Layanan Keuangan Digital (LKD) yang memungkinkan masyarakat mentransaksikan uang elektroniknya di agen LKD dengan menggunakan teknologi yang bersifat mobile, misalnya kartu atau telepon genggam. Transaksi yang dapat dilakukan misalnya untuk berbelanja kebutuhan pokok, membayar tagihan air, membeli pulsa, dll. Dengan sebaran agen LKD yang saat ini telah mencapai 216.415 di 495 kabupaten/kota diharapkan dapat memenuhi kebutuhan layanan keuangan masyarakat di desa yang menjalankan program Desmigratif. Selain LKD dan remitansi, untuk meningkatkan perekonomian desa, mendorong efisiensi dan efektivitas serta transparansi keuangan di desa, kami juga mendorong elektronifikasi Dana Desa. Dalam hal ini, elektronifikasi diterapkan pada pemanfaatan Dana Desa guna
3
mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat desa, baik untuk pembangunan desa maupun pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itu, BI mendorong upaya elektronifikasi pemanfaatan Dana Desa, yaitu pembayaran terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilakukan secara non tunai. Kami menginisiasikan konsep cash management system (CMS) yaitu aplikasi berbasis internet banking dengan mekanisme transfer dari rekening ke rekening. Dengan demikian, proses transfer/pembayaran dapat dilakukan sendiri oleh petugas yang ditunjuk, dari Rekening Desa kepada rekening tertuju, misal rekening guru, mandor, dan lain sebagainya. c. Yang Ketiga: Pemberdayaan UMKM Disamping program terkait sistem pembayaran, dalam rangka meningkatkan kapabilitas UMKM, Bank Indonesia juga turut mengembangkan kebijakan dan program UMKM. Program pengembangan UMKM yang menurut kami sangat baik untuk disinergikan dengan program Desmigratif yaitu BI sebagai narasumber terkait pendidikan dan pengembangan UMKM, pelatihan kewirausahaan dan pendampingan klaster ketahanan pangan. Saat ini pelatihan kewirausahaan telah dilakukan di wilayah 21 Kantor Perwakilan BI dan telah menghasilkan 634 Wirausaha, sedangkan pendampingan klaster ketahanan pangan telah diselenggarakan di 173 lokasi yang tersebar di 45 wilayah Kantor Perwakilan BI. Apabila terdapat irisan desa dari program BI dan desmigratif, maka sinergi dapat langsung dilakukan. d. Yang Keempat: Edukasi Agar program keuangan inklusif sebagaimana kami sebutkan berjalan lancar diperlukan edukasi kepada seluruh stakeholder terkait, termasuk masyarakat pengguna layanan dan aparat Desa.
4
Bapak/Ibu Hadiri sekalian, 8. Kami berharap bahwa Program yang bertujuan baik dan kita yakini bersama akan mendatangkan manfaat yang luas bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan mendapat dukungan dari semua pihak, khususnya pelaku sistem pembayaran di Indonesia. 9. Sekali lagi kami mengucapkan selamat atas peluncuran program ini. Semoga dengan upaya dan koordinasi dengan semua pihak, program ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi TKI, seluruh unsur sosial masyarakat Desa, dan Pemerintah.
Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh Dr Sugeng Deputi Gubernur BI
5
