PEDOMAN PROGRAM DESMIGRATIF DESA MIGRAN PRODUKTIF

PEDOMAN PROGRAM

DESMIGRATIF DESA MIGRAN PRODUKTIF

2017

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PROGRAM DESA DAFTAR ISIMIGRAN PRODUKTIF i DAFTAR ISI ........................................................................................................... KATA PENGANTAR DAFTAR ISI iii KATA PENGANTAR .............................................................................................. BAB I PENDAHULUAN 1 BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... A. Latar Belakang Tujuan 1 A. B. Latar Belakang ................................................................................... C. Dasar Hukum 2 B. D. Tujuan ................................................................................................. Pengertian BAB II C. KONSEP DASAR..................................................................................... PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF 2 Dasar Hukum A. Sasaran 5 D. Pengertian .......................................................................................... B. Kegiatan Utama Program Desa Migran Produktif C. Prinsip Penyelenggaraan Desa Migran Produktif 7 BAB II KONSEP DASAR PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF.................... D. Indikator Keberhasilan BAB III PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF 7 A. PELAKSANAAN Sasaran .............................................................................................. A. Persiapan 7 B. B. Kegiatan Utama Program Desa Migran Produktif ............................... Pelaksanaan Pembinaan Lanjutan Desa Migran Produktif ............................... 8 C. C. Prinsip Penyelenggaraan D. Pembiayaan 8 D. Indikator Keberhasilan ........................................................................ BAB IV PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN Peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Desmigratif: 11 BAB III PELAKSANAAN DESA MIGRAN PRODUKTIF..................... 1. KementerianPROGRAM Ketenagakerjaan Kementerian/Lembaga Lainnya 11 A. 2. Persiapan ........................................................................................... 3. Pemerintah Provinsi 12 B. 4. Pelaksanaan ...................................................................................... Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah........................................................................................ Desa 13 C. 5. Pembiayaan 6. Pihak Swasta 7. Perguruan TinggiKEPENTINGAN ..................................................... 15 BAB IV PERAN PEMANGKU 8. Mitra Lokal 15 A. 9. Peran Pemangku Kepentingan .......................................................... Lembaga Keuangan 16 B. Organisasi dan Tata Kerja Desmigratif ............................................... BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB VI PENUTUP 19 BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI ............................................................. LAMPIRAN 21 BAB VI PENUTUP .................................................................................................

Pedoman Program Desmigratif

Halaman

i


Halaman

ii



KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Pedoman Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) yang menganut prinsip Kolaboratif, Partisipatif dan Berkelanjutan. Tujuan Program Desmigratif adalah memberikan informasi, pelayanan dan pelatihan kepada masyarakat di desa khususnya kepada calon TKI/TKI dan keluarganya. Untuk melaksanakan tujuan program Desmigratif tersebut disusunlah 4 (empat) kegiatan utama yaitu: Membentuk Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif TKI dan keluarganya, memfasilitasi pembentukan “Rumah Belajar Desmigratif”, serta memfasilitasi pembentukan dan mengembangkan Koperasi/ Lembaga Keuangan. Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai target membentuk dan memfasilitasi Desmigratif di 120 desa dengan rincian 100 desa di 50 Kabupaten/Kota asal TKI dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota di Propinsi NTT. Untuk mencapai target tersebut kami bekerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Desmigratif yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Pihak Swasta, Perguruan Tinggi, Mitra Lokal atau komunitas masyarakat di desa tersebut, dan lembaga keuangan. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian, bantuan dan kerjasamanya dalam mewujudkan terlaksananya Program Desmigratif. Kami menyadari bahwa Pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan pedoman ini. Harapan kami semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pelaksana dan tercapainya tujuan Program Desmigratif.

Jakarta, Februari 2017 Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja,

Ir. Maruli A. Hasoloan M.A., Ph.D NIP 19590608 198603 1 001


Halaman

iii


Halaman

iv



BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Keterbatasan kesempatan kerja di dalam negeri dan disparitas upah yang jauh berbeda dengan di luar negeri, walaupun dengan jabatan yang sama merupakan faktor pendorong utama calon tenaga kerja untuk bekerja di luar negeri. Namun selama ini sebagian besar masyarakat yang ingin berangkat bekerja ke luar negeri belum mendapatkan informasi akurat untuk bekerja di luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehingga berdampak pada terjadinya korban perdagangan manusia (trafficking in person). Di sisi lain TKI yang bekerja di luar negeri belum mampu memanfaatkan hasil kerja yang mereka peroleh untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, namun lebih berperilaku konsumtif, hal ini mendorong mereka untuk kembali bekerja ke luar negeri. Sementara keluarga yang ditinggalkan hanya mengharapkan gaji TKI (remittence) tanpa mengupayakan bagaimana memanfaatkan uang tersebut untuk mengembangkan usaha-usaha produktif. Selain itu juga anak anak TKI tidak mendapatkan bimbingan dan pendidikan yang baik. Untuk itu pemerintah perlu membuat program yang bersifat koordinatif dan terintegrasi untuk menjawab semua permasalahan diatas. 0.3 Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) adalah upaya terobosan Kementerian Ketenagakerjaan bekerja sama dengan berbagai lembaga untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan serta memberi perlindungan bagi CTKI/TKI di desa yang menjadi kantong-kantong TKI, dengan menawarkan program-program unggulan yang dibutuhkan oleh CTKI/TKI dan keluarganya melalui pemanfaatan potensi lokal dengan tidak mengabaikan karakteristik daerah setempat. Dengan konsep ini, pemerintah desa diharapkan lebih berperan aktif dalam peningkatan pelayanan penempatan dan perlindungan CTKI/TKI. Desa akan menjadi pusat layanan informasi, komunikasi, yang merupakan bagian dari proses penempatan dan perlindungan sejak pra penempatan, hingga kembali ke daerah asal. Karena Pemerintah desa yang merupakan garda terdepan dalam pelayanan masyarakat harus mampu memberikan informasi tentang cara menjadi TKI sesuai dengan prosedur yang berlaku, sejak pra, hingga kembali ke daerah asal dengan aman, cepat, mudah dan berbiaya murah. Selain itu, program desmigratif ini juga membidani penciptaan usaha produktif melalui pelatihan usaha, pendampingan usaha serta bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya. Melalui program dimaksud diharapkan keluarga TKI mampu mengelola penghasilannya untuk menciptakan usahausaha produktif. Program desmigratif juga mengembangkan community parenting, dimana masyarakat, orang tua dan suami/istri TKI yang tinggal di rumah diberikan pelatihan


Halaman

1


tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan anak dengan benar dan tepat, agar mereka terus bisa bersekolah mengembangkan kreatifitasnya. Di samping itu juga program desmigratif dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka panjang dan kemudahaan akses permodalan yang terorganisir dapat berbentuk koperasi usaha, Baitul Mal Wat Thamwil (BMT), Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh pemerintah. Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada CTKI/TKI dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya. B.

Maksud dan Tujuan 1.

Maksud a. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Desa Migran Produktif di desa asal TKI. b.

2.

C.

Program Desa Migran Produktif dimaksudkan untuk mewujudkan masyarakat yang produktif dan keluarga TKI yang sejahtera pada desa asal TKI yang memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

Tujuan Program Desmigratif bertujuan untuk: a.

melayani proses penempatan dan perlindungan calon tenaga kerja yang akan bekerja baik di dalam dan luar negeri yang dimulai dari Desa asal TKI dan memberdayakan TKI Purna beserta keluarganya;

b.

mendorong peran aktif Pemerintah Desa di desa asal TKI dan seluruh pemangku kepentingan;

c.

menekan jumlah TKI Non Prosedural.

Dasar Hukum 1.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Halaman

2



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

6.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);

8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

9.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi; 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53050); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Pedoman Program Desmigratif

Halaman

3


2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413); 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19); 17. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882); 18. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden, serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411); 19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2077); 20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pembangunan Industri Rumahan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Perempuan; 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Data Dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga.

Halaman

4



D.

Pengertian 1.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.

Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Desmigratif adalah desa dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja di luar negeri, memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam maupun di luar negeri dan mampu membangun usaha secara mandiri yang produktif melalui peran aktif pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.

3.

Program Desa Migran Produktif yang selanjutnya disebut Program Desmigratif adalah program yang dirancang di desa asal TKI untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan utamanya bagi keluarga TKI dan TKI Purna, melalui 4 (empat) kegiatan utama yaitu membangun Pusat Layanan Migrasi, menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif keluarga TKI dan TKI Purna, pembentukan community parenting, menumbuhkembangkan koperasi sebagai penguatan usaha produktif, yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan.

4.

Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

5.

Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

6.

Keluarga Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Keluarga TKI adalah suami/istri atau anak atau ayah/ibu dari TKI yang sedang bekerja di luar negeri.

7.

Tenaga Kerja Indonesia Purna yang selanjutnya disebut dengan TKI Purna adalah tenaga kerja Indonesia yang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.

8.

Layanan informasi ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut layanan migrasi, adalah layanan informasi ketenagakerjaan yang diberikan kepada masyarakat desa, untuk bekerja, baik di dalam maupun di luar negeri, termasuk di dalamnya pengembangan usaha produktif.


Halaman

5


Halaman

6



BAB II KONSEP DASAR PROGRAM DESA MIGRAN PRODUKTIF A.

Sasaran 1.

Melayani, melindungi dan memberdayakan CTKI/TKI dan keluarganya sejak dari dan kembali ke daerah asal, dengan kriteria peserta sebagai berikut: a. Calon TKI yaitu TKI yang akan berangkat ke luar negeri. b. Keluarga TKI yaitu suami/istri atau anak atau ayah/ibu dari TKI yang sedang bekerja di luar negeri. c. TKI Purna yaitu TKI yang sudah tidak bekerja di luar negeri dan telah kembali ke daerah asal paling lama 3 (tiga) tahun setelah kepulangan.

2.

Sasaran lokasi program Desmigratif yaitu di desa-desa asal TKI dengan jumlah TKI cukup banyak dan diutamakan desa dimana tingkat terjadinya permasalahan TKI cukup banyak, dengan kriteria sebagai berikut:

3.

B.

a.

Desa dengan penduduk yang berusia produktif bekerja sebagai TKI

b.

Desa dengan penduduk yang pernah mengalami permasalahan TKI

c.

Desa dengan penduduk yang bekerja ke luar negeri tidak melalui mekanisme/non prosedural;

d.

Desa asal TKI yang masuk dalam kategori desa tertinggal

Target program Desmigratif tahun 2017 sebanyak 120 desa, meliputi 100 desa di 50 Kabupaten/Kota kantong TKI, dan 20 desa di 10 Kabupaten/Kota Provinsi NTT.

Kegiatan Program Desmigratif Program Desmigratif merupakan salah satu upaya terintegrasi yang dirancang di daerah asal TKI untuk mengurangi jumlah TKI Non Prosedural, meningkatkan penciptaan usaha-usaha produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi CTKI/TKI dan keluarganya. Program Desmigratif di daerah asal TKI difokuskan kepada 4 (empat) kegiatan utama yang pelaksanaannya terintegrasi, saling mendukung dan berkelanjutan, sebagai berikut: 1.

Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi Melalui pembangunan pusat informasi dan layanan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai bekerja ke luar negeri dan layanan dokumen bagi calon TKI seperti KTP, KK, surat keterangan atau dokumen lainnya sebagai dokumen awal dalam pembuatan paspor yang dilaksanakan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa, selain itu membantu menyelesaikan permasalahan TKI.


Halaman

7


2.

Menumbuhkembangkan Usaha Produktif Membantu TKI dan keluarganya agar mereka memiliki keterampilan dan kemauan untuk menumbuhkembangkan usaha-usaha produktif melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan bantuan sarana usaha produktif hingga pemasarannya.

3.

Memfasilitasi Pembentukan Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak (Community Parenting)/ Bina Keluarga TKI Membantu masyarakat dalam pembentukan komunitas yang tugasnya memberikan bimbingan kepada keluarga TKI dalam hal mendidik, mengasuh dan membimbing anak dengan baik dan benar. Melalui kegiatan ini anakanak TKI diasuh bersama-sama oleh masyarakat dalam suatu pusat belajar mengajar yang disebut “Rumah Belajar Desmigratif”. Orang tua dan pasangan yang tinggal di rumah diberikan pelatihan tentang bagaimana membesarkan, merawat, mendidik, dan membimbing anak secara baik dan benar agar mereka dapat terus bersekolah dan mengembangkan kreatifitasnya.

4.

Memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan Membentuk dan mengembangkan koperasi/lembaga keuangan yang bertujuan untuk memperkuat usaha-usaha produktif masyarakat untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

C.

Prinsip Penyelenggaraan Program Desa Migran Produktif Program Desmigratif dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

D.

1.

Kolaboratif: pelaksanaannya bekerjasama, bersinergi dan berintegrasi dengan berbagai kegiatan dan program yang terkait dari para pemangku kepentingan.

2.

Partisipatif: masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan.

3.

Berkelanjutan: setiap pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan program Desmigratif harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya tidak hanya saat ini tetapi juga di masa depan.

Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program Desmigratif: 1.

Halaman

Indikator Output a.

Tersedianya sarana informasi dan berfungsinya layanan tata kelola TKI di balai desa.

b.

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kewirausahaan/skill, pendampingan, bantuan sarana usaha dan bantuan peralatan pengemasan serta pemasaran baik online maupun offline.

8



2.

3.

c.

Tersedianya sarana pelatihan di lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) dan atau di lembaga yang bergerak di bidang pelatihan kerja yang ada di desa migran produktif.

d.

Tersedianya sarana dan berfungsinya pusat aktifitas sosial masyarakat di Rumah Belajar Desmigratif, yang merupakan tempat untuk antara lain: bermain anak, belajar anak, konseling, taman baca, belajar bahasa asing, pelatihan wirausaha, dan lain-lain.

e.

Terbentuk dan atau berkembangnya koperasi atau lembaga keuangan lain yang produktif dan berkelanjutan.

f.

Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif.

g.

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme bekerja ke luar negeri secara prosedural.

h.

Tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha produktif.

i.

Terlaksananya pendidikan dan pengasuhan terhadap anak-anak TKI secara baik dan benar.

para

Indikator Outcome a.

Menurunnya persentase TKI non prosedural.

b.

Meningkatnya jumlah wirausaha produktif.

c.

Meningkatnya kontrol sosial masyarakat tehadap tumbuh kembangnya anak anak.

d.

Meningkatnya kesadaran orang tua tentang pentingnya pendidikan dan pola asuh anak.

e.

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kualitas hidup (PHBSPola hidup bersih dan sehat)

f.

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan.

g.

Meningkatnya permodalan masyarakat.

h.

Meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan koperasi dan atau lembaga keuangan lainnya.

i.

Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi para pemangku kepentingan untuk pengembangan Desmigratif.

j.

Meningkatnya jumlah anak-anak TKI yang mendapatkan pendidikan.

k.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terampil dan kompeten

Indikator Benefit a.

Menurunnya tingkat permasalahan penempatan TKI ke luar negeri dan berkurangnya kasus-kasus trafficking in person.

b.

Meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat.


Halaman

9


Halaman

c.

Meningkatnya ketahanan keluarga dan terpenuhinya hak-hak anak keluarga TKI

d.

Meningkatnya jumlah kesempatan kerja di desa.

10



BAB III PELAKSANAAN PROGRAM DESMIGRATIF A.

Persiapan Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan program Desmigratif perlu dilakukan beberapa kegiatan yang meliputi: 1.

Identifikasi (selain digunakan untuk identifikasi kebutuhan dan kelayakan desa, juga dipakai sebagai indikator keadaan awal), meliputi: a. identifikasi karakter masyarakat desa (jenis kelamin, pendidikan, usia); b. identifikasi dan analisa ketenagakerjaan menurut sektor pekerjaan (tingkat pengangguran, penduduk usia produktif); c. identifikasi tentang TKI (Calon TKI, TKI Purna, TKI yang sedang bekerja di Luar Negeri) dan Keluarga TKI (suami/istri TKI dan anakanak TKI); d. identifikasi dan analisa sarana dan prasarana untuk mendukung program Desmigratif; e. identifikasi dan analisa potensi desa; f. identifikasi dan analisa produk unggulan yang akan dikembangkan (mulai pelaku usaha, bahan baku, kegiatan produksi/budidaya, pengemasan dan pemasaran), dengan pendekatan pengembangan diarahkan kepada One Village One Product (OVOP); g. identifikasi dan analisa para pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan; h. identifikasi dan analisa mitra lokal; i. identifikasi dan analisa petugas desa dan/atau masyarakat yang ditugaskan untuk mengelola pusat layanan migrasi dan rumah belajar desmigratif; j. identifikasi dan analisa isu dan permasalahan. Sumber data dari aparat desa, masyarakat, dokumen resmi

2.

Pengusulan dan verifikasi lokasi oleh tim yang ditunjuk.

3.

Penetapan lokasi

4.

Penyusunan Rencana Aksi meliputi perumusan tujuan, sasaran, kriteria dan ukuran keberhasilan, langkah-langkah teknis, pembiayaan, rencana keberlanjutan program, pembagian peran dan pengorganisasian tim pelaksana di lapangan, rencana monitoring dan evaluasi serta rencana waktu pelaksanaan, sebagaimana terlampir pada Lampiran 1;

5.

Sosialisasi kepala desa kepada masyarakat tentang rencana aksi program Desmigratif


Halaman

11


B.

Pelaksanaan Pelaksanaan program Desmigratif mengacu pada Rencana Aksi yang disusun secara sinergi oleh para pemangku kepentingan sebagai berikut 1.

Memberikan Informasi dan Layanan Migrasi Melalui pusat informasi dan layanan migrasi, warga desa yang ingin bekerja ke dalam dan luar negeri mendapatkan pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan kerja, informasi mengenai ketenagakerjaan dan layanan dokumen bagi calon TKI seperti KTP, KK, surat keterangan atau dokumen lainnya sebagai dokumen awal yang dilaksanakan di balai desa melalui peran aktif dari pemerintah desa dalam pembuatan paspor, selain itu membantu menyelesaikan permasalahan TKI, dengan cara melapor dan mendaftarkan diri serta berkonsultasi dengan petugas pada pusat layanan layanan migrasi. Pusat informasi dan layanan migrasi ditempatkan di balai desa, dengan minimal sarana dan prasarana yang disediakan meliputi papan data dan layanan migrasi, seperangkat computer yang dilengkapi aplikasi tatakelola TKI, aplikasi informasi pasar kerja serta meja dan kursi kerja. Petugas yang bertugas di pusat informasi dan layanan migrasi merupakan staf Kantor Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan sudah mendapat pelatihan serta bimbingan dari Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau instansi terkait. Kelengkapan fasilitas program Desmigratif di balai desa dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.

Menumbuhkembangkan Usaha Produktif Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha-usaha produktif TKI Purna dan Keluarganya di Desmigratif berbasis One Village One Product (OVOP), meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan/peningkatan keterampilan, pembinaan desa produktif, pendampingan, membantu mendapatkan akses permodalan, bantuan sarana usaha, bantuan pengemasan serta pemasaran produk.

3.

Memfasilitasi Pembentukan Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak (Community Parenting) Komunitas Pengasuhan Tumbuh Kembang Anak (Community Parenting) merupakan wadah masyarakat dalam membentuk komunitas untuk memberikan bimbingan kepada keluarga TKI dalam hal mendidik, mengasuh dan membimbing anak dengan baik dan benar. Kegiatan ini dilakukan di “Rumah Belajar Desmigratif”, dengan kegiatan antara lain: arena bermain anak, belajar anak, konseling tentang pembinaan keluarga dan anak TKI, taman baca (perpustakaan), pelatihan bahasa, pelatihan wirausaha dan pengelolaan keuangan yang baik dan lain-lain.

Halaman

12



Lokasi dan sarana prasarana rumah belajar desmigratif disiapkan oleh kepala desa bekerjasama dengan mitra dan kepala desa menunjuk petugas pengelola. Pelaksana kegiatan di rumah belajar desmigratif dilaksanakan oleh mitra terkait bekejasama dengan desa. Mitra yang dimaksud antara lain kementerian/lembaga, pemerintah daerah, LSM, LPM, Organisasi kemasyarakatan, akademisi, sukarelawan. 4.

Memfasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Koperasi/Lembaga Keuangan Kegiatan ini bertujuan untuk mendukung dan mengembangkan usahausaha yang dikelola oleh TKI dan keluarganya serta dapat memfasilitasi pengiriman uang dari luar negeri/remitance yang bekerjasama dengan lembaga perbankan. Lokasi, sarana prasarana dan pengelola koperasi desa/lembaga keuangan disiapkan oleh masyarakat bekerjasama dengan mitra.

C.

Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan program Desmigratif dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


Halaman

13


Halaman

14



BAB IV PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN A.

Peran Pemangku Kepentingan Peran pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program Desmigratif sebagai berikut: 1.

Kementerian Ketenagakerjaan menginisiasi, mengkoordinasikan dan mendorong serta bertanggung jawab terbentuk dan berjalannya program desmigratif.

2.

Kementerian/Lembaga lainnya memberikan informasi terkait program pemberdayaan dan atau program lainnya pada instansinya masing-masing untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan program Desmigratif.

3.

Pemerintah Provinsi berperan aktif memfasilitasi dan mengkoordinasikan program desmigratif antara pemerintah pusat dengan kabupaten/kota serta SKPD terkait.

4.

Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas melakukan seleksi dan mengusulkan serta melakukan pedampingan untuk memastikan berjalannya programprogram desmigratif.

5.

Pemerintah Desa, berperan sebagai pelaksana program Desmigratif berdasarkan perencanaan program Desmigratif dan kebijakan yang ditetapkan bersama Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

6.

Pihak Swasta memberikan informasi terkait program pemberdayaan Coorporate Social Responsibility (CSR) di lembaganya masing-masing untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan program Desmigratif, dan/ atau diharapkan dapat menampung sekaligus memasarkan hasil produksi TKI Purna dan keluarganya.

7.

Perguruan Tinggi memberikan informasi terkait program pemberdayaan (program Lembaga Pengabdian Masyarakat) di lembaganya masingmasing untuk disinergikan dan diintegrasikan dengan program Desmigratif.

8.

Mitra Lokal atau komunitas masyarakat yang peduli TKI, sosial masyarakat, dan lingkungan yang ada di wilayah Desmigratif diharapkan dapat berperan memberikan pendampingan pada tahap pra, pelaksanaan dan pasca pelatihan serta berperan untuk menghubungkan TKI Purna dan keluarganya dengan para pemangku kepentingan lainnya.

9.

Lembaga Keuangan berperan untuk memfasilitasi permodalan bagi TKI Purna dan Keluarganya.


Halaman

15


16

B. Organisasi dan Tata Kerja Desmigratif

ORGANISASI DESMIGRATIF

Halaman



1.

Menteri Ketenagakerjaan membuat nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU tentang Sinergitas Program Desmigratif) dengan 10 Kementerian/Lembaga terkait yaitu: a.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

b.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

c.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

d.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

e.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

f.

Kementerian Kesehatan

g.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

h.

Kementerian Komunikasi dan Informatika

i.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia

j.

Kementerian Pariwisata

2.

Menteri Ketenagakerjaan memberikan arahan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan sebagai penanggung jawab program Desmigratif.

3.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan membentuk Tim Mitra Pusat yang anggotanya terdiri dari para pemangku kepentingan yang terkait dengan program Desmigratif.

4.

Gubenur memberikan dukungan, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan program Desmigratif kepada para pemangku kepentingan ditingkat provinsi

5.

Bupati/Walikota memberikan tugas kepada Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan dan mengusulkan nama desa yang kemudian dilakukan Verifikasi oleh Tim Pusat. Kepala dinas juga melakukan pendampingan untuk memastikan program Desmigratif berjalan dengan baik.

6.

Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota membentuk TIM Mitra Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan Desmigratif di kabupaten/kota.

7.

Kepala Desa (Kades) bertindak sebagai ketua pelaksana program Desmigratif di desa yang mempunyai pendamping. Kepala Desa melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala yaitu setiap 3 bulan.

8.

Pendamping Desmigratif bertugas membantu ketua tim pelaksana dalam melaksanakan 4 kegiatan utama program Desmigratif bersama dengan para Koordinator kepada penerima manfaat/masyarakat desa.

9.

Dalam melaksanakan program Desmigratif ini dibentuk koordinator-koordinator yang diangkat oleh kepala desa. Koordinator sebagai pelaksana harian dan membantu 4 program utama Desmigratif. yaitu : Layanan Migrasi, Usaha Produktif, Rumah Belajar Desmigratif, dan Pengembangan Koperasi.


Halaman

17


Halaman

18



BAB V PENGENDALIAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI 1.

Pengendalian, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat daerah sampai pusat diperlukan agar pelaksanaan program Desmigratif tepat sasaran.

2.

Kepala Desa melaporkan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan secara berkala setiap 3 bulan, dengan format laporan minimal harus meliputi: 1) pendahuluan, 2) pelaksanaan kegiatan, 3) masalah dan tindak lanjutnya, dan 4) kesimpulan.


Halaman

19


Halaman

20



BAB VI PENUTUP Demikian Buku Pedoman Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) ini disusun, sebagai acuan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program Desmigratif. Semoga Program Desmigratif memberikan manfaat Calon TKI/TKI dan keluarganya serta memberikan inspirasi bagi masyarakat di desa untuk menjadi lebih produktif. Partisipasi aktif dan kontribusi dari semua Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya tentu akan menjadikan program ini lebih mudah untuk diimplemintasikan dalam memberi manfaat kepada masyarakat. Jakarta,

Februari 2017

Tim Penyusun


Halaman

21


Halaman

22




Halaman

23


Halaman

24


DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA Jln. Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Lt. IV-A Jakarta 12950 Telp. +62 21-5250991, +62 21-5214564, Fax. +62 21-5227588, +62 21-5214564 E-mail : [email protected], [email protected] Website : http://binapenta.kemnaker.go.id

PEDOMAN PROGRAM DESMIGRATIF DESA MIGRAN PRODUKTIF

Recommend Documents