SAMBUTAN WALIKOTA JAKARTA UTARA

SAMBUTAN WALIKOTA JAKARTA UTARA

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya menyampaikan ucapan terima kasih atas selesainya Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013-2017. Penyusunan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara ini, sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencan Pembangunan Daerah, bahwa SKPD menyiapkan Rancangan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta menetapkan Renstra SKPD setelah disesuaikan dengan RPJMD tahun 2013-2017. Sebagai sebuah dokumen perencanaan, Renstra ini diharapkan sudah mengakomodir kebutuhan dan kepentingan dari para asisten, Bagian-Bagian dilingkungan Sekretariat Kota termasuk didalamnya UKPD-UKPD dan Kantor di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb Jakarta, Juli 2013 WALIKOTA JAKARTA UTARA

H. BAMBANG SUGIYONO, SE, M.Si NIP: 195808261987031004

Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013‐2017

DAFTAR ISI BAB I

PENDAHULUAN

I-1

1.1 Latar Belakang …………………………………………

I-1

1.2 Landasan Hukum ………………………………………

I-3

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………

I-4

1.4 Hubungan Renstra SKPD Dengan Dokumen

BAB II

Perencanaannya Lainnya ………………………………

I-4

1.5 Sistematikan Penulisan ………………………………...

I-5

GAMBARAN PELAYANAN ADMINISTRASI JAKARTA

II-1

BARAT

BAB III

2.1 Tugas dan Fungsi ……………………………………..

II-1

2.2 Struktur Organisasi …………………………………….

II-2

ISU-ISU STRATEGIS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

III-1

BARAT 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara

III-1

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH

III-7

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI

IV-1

4.1 Visi ……………………………………………………...

IV-1

4.2 Misi ………………………………………………..…..

IV-3

4.3. Tujuan ………………………………………………….

IV-4

4.4. Sasaran …………………………………………………

IV-5

4.5. Strategi …………………………………………………

IV-8

4.6. Kebijakan ……………………………………………….

IV-9

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

V-1

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN

VI-1

BAB IV

DAN SASARAN RPJMD BAB VII

KAIDAH PELAKSANAAN

VII-1

LAMPIRAN-LAMPIRAN TABEL


i

DAFTAR PETA, TABEL, GAMBAR DAN GRAFIK Peta 3.1.

Kepadatan dan Persebaran Penduduk Kota Adm. Jakarta Barat ……………………………………………………

Tabel 3.2

Data Sebaran Pegawai Per Unit Kerja di Wilayah Kota Adm. Jakarta Barat ………………………………………

Tabel 3.3

Rekapitulasi

Data

Kriminalitas

Di

Wilayah

III-23

Indikator Kesehatan Masyarakat di Kota Administrasi


III-22

Perbandingan Tingkat Partisipasi Sekolah Menurut Kota di DKI Jakarta Tahun 2007 ………………………………

Tabel 3.16

III-18

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun Ke atas Menurut Kemampuan Baca tulis DKI Jakarta Tahun 2007 ………..

Tabel 3.15

III-18

PDRB Per Kapita dan Perubahan PDRB Per Kapita Tahun 2006-2010 ………………………………………………..

Tabel 3.14

III-17

Nilai dan Struktur Produk Domestik Regional Brutto Menurut Lapangan Usaha ………………………………..

Tabel 3.13

III-16

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha ………………………………..

Tabel 3.12

III-11

Perkembangan Pengunjung Pelayanan Terpadu Selama Bulan Mei-Agustus Tahun 2009 …………………………

Tabel 3.11

III-10

Lokasi Rawan Banjir Di Kota Adm. Jakarta Barat tahun 2012 ………………………………………………………

Tabel 3.10

III-9

Lokasi Titik Rawan PMKS Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2012 ………………………………………..

Tabel 3.9

III-8

Lokasi Titik Rawan PK-5 Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2012 …………………………………………

Tabel 3.8

III-7

Sarana dan Prasarana Pendukung Operasional Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2012 ……………

Tabel 3.7

III-4

Keadaan Eksisting Personil Sat Pol PP Kota Administrasi Jakarta Barat TMT Mei Tahun 2012 ……………………

Tabel 3.6

III-3

Kota

Administrasi Jakarta Barat ……………..……………….. Tabel 3.5

III-1

ii

Jakarta Barat Tahun 2005 dan 2007 ……………………. Tabel 3.17

Hasil Capaian Indikator SPM Bidang Kesehatan Sudin Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat ……………..

Tabel 3.18

III-24

III-28

Jumlah Kepadatan Penduduk Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 1980-2008 …………………………………..

III-30

Tabel 3.19

Tingkat Pengangguran Di Kota Administrasi Jakarta Barat

III-32

Tabel 3.20

Produksi dan Komposisi Sampah Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2008 ………………………………..

Tabel 3.21

III-32

Jumlah Angkutan dan Volume Sampah Menurut Kecamatan Di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2008 ………………………………………………………

Tabel 3.22

Panjang Jalan Menurut Klasifikasinya Tahun 2008

Tabel 3.22

Panjang Jalan Menurut Klasifikasinya Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2012 ………………….

Tabel 3.23

III-40

III-41

Alokasi APBD Tahun 2007-2012 untuk Perumahan Rakyat …………………………………………………….

Grafik 3.4

III-38

Jumlah Penumpang (Karcis Terjual) yang Diangkut Trans Jakarta Tahun 2008 ……………………………….

Tabel 3.30

III-37

Jumlah Sarana Transportasi Umum Di Wilayah Jakarta Barat Tahun 2008 ………………………………………..

Tabel 3.26

III-36

Panjang Jalan Menurut Klasifikasinya Di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ……………………….

Tabel 3.25

III-35

Panjang Jalan Menurut Klasifikasinya Di WilayahProvinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ………………….……………...

Tabel 3.24

III-34

III-45

Tingkat Kriminalitas di Kota Adm. Jakarta Barat tahun 2009-2011 ………………………………………………...

III-6

Gambar 3.27. Waduk di Kawasan Kota Administrasi Jakarat Barat …….

III-43

Gambar 3.28. Lokasi Rawan Genangan/Banjir di Kawasan Kota Administrasi Jakarat Barat …………………………….….

III-43

Gambar 3.29. Lokasi Pompa Air di Kawasan Kota Administrasi Jakarta Barat …………………………………………………….


III-44

iii


iv

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

LATAR BELAKANG Seiring dengan berakhirnya masa jabatan 5 tahun Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang. Proses penyusunan RPJMD diawali dengan menyusun Rancangan RPJMD sebagai dokumen awal yang akan dijadikan sebagai pembahasan lanjutan. RPJMD yang telah ditetapkan akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang lebih operasional. Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Penyusunan Renstra SKPD dimulai dari penyusunan Rancangan Renstra SKPD menjadi bahan penyusunan Rancangan RPJMD. Dari proses penyusunan keduanya, terlihat adanya hubungan yang timbal balik dan saling ketergantungan untuk menghasilkan dokumen perencanaan lima tahunan yang terintegrasi antara RPJMD dengan Renstra SKPD. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Renstra

SKPD

menjadi

pedoman

pelaksanaan

penyelenggaraan

pemerintahan yang tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja sebagai perwujudan

kewajiban

instansi

untuk

mempertanggung

jawabkan

pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui Dokumen Renstra,

Kota

Administrasi

dapat

menampilkan

kinerjanya

secara

profesional, terarah dan bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk mewujudkan pelayanan prima yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan tersebut maka disusunlah Dokumen Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi DKI Jakarta yang merupakan dokumen kerja Pimpinan Daerah beserta jajarannya dalam masa kerja lima tahun. Selanjutnya Renstrada ini diterjemahkan ke dalam program pembanguna yang diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang mendukung

Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

I- 1

masing-masing program tersebut sebagai usaha mewujudkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan. Sesuai hal diatas, dalam upaya memperjelas arah kebijakan dan meningkatkan kualitas pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara, maka Walikota Jakarta Utara

berkewajiban untuk memiliki Rencana

Strategis Pembangunan Lima Tahunan (Renstra). Renstra berfungsi sebagai pemberi arah bagi pelaksanaan pembangunan yang bertahap dan berkelanjutan, untuk itulah Renstra disusun berdasarkan RPJMD dan memperhatikan Tupoksi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Selain sebagai pemberi arah Renstra juga menunjukan bagaimana cara mencapai sasaran pembangunan yang diinginkan berdasarkan visi dan misinya. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara menjadikannya Renstra sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Walikota Jakarta Utara, serta menjadi acuan dalam penilaian kinerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. Renstra Walikota Jakarta Utara ini menerapkan dan mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kementrian/lembaga. Renstra yang disusun selain sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara juga sebagai penguatan peran stakeholder pembangunan di tingkat Kota. Dengan adanya pembangunan setiap tahun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan Renstra yang ada, diharapkan terwujudnya tujuan dari masyarakat dan semua stakeholder yang terlibat. Proses penyempurnaan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara ini

terdiri

dari empat tahap yaitu : Tahap Persiapan, Tahap Penyusunan Rancangan Renstra,

Tahap

Penyusunan

Rancangan

Akhir,

serta

Tahap

Penetapan/Pengesahan Dokumen Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara. Secara teknis, penyusunan Renstra Kota Administrasi harus bersinergi dengan dokumen perencanaan daerah lain, diantaranya adalah RPJMD. Dokumen Renstra Kota Administrasi adalah penjabaran RPJMD terkait


I- 2

dengan program dan kegiatan Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur. Pada tahapan saat ini, penyusunan Renstra Kota administrasi dilakukan sampai

tersusunnya

rancangan,

dimana

penyempurnaan

terhadap

rancangan awal Renstra Kota Administrasi akan dilakukan setelah dilantiknya Gubernur Provinsi DKI Jakarta periode 2012 - 2017. 1.2.

LANDASAN HUKUM 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencaanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahaan Daerah yang beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025; 5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;


I- 3

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu; 16. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 222 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi. 1.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyempurnaan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara tahun 2012 - 2017 adalah sebagai arahan dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kota Administrasi yang selaras dengan Dokumen RPJMD serta menjadi masukan dalam penyusunan Rancangan RPJMD. Adapun tujuan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara adalah: 1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kota Administrasi Jakarta Utara; 2. Sebagai pedoman dalam mengendalikan dan mengevaluasi Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara dan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan renstra periode berikutnya.


I- 4

1.4.

HUBUNGAN RENSTRA SKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Renstra merupakan dokumen perencanaan 5 tahun yang diselenggarakan dengan tugas dan fugnsi SKPD dengan memperhatikan perkembangan lingkungan dan isu-isu strategis. Rencana ini berpedoman pada RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun yang menjalankan visi dan misi Gubernur terpilih. Renstra SKPD ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD

yang

bersangkutan, sekaligus Renstra SKPD dapat digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja SKPD oleh lembaga auditor baik internal maupun eksternal. Hubungan

Renstra

SKPD

dengan

dokumen

perencanaan

lainnya

digambarkan seperti berikut ini.

RPJAKARTA UTARAD (20 Tahun)

1.5.

RPJMD (5 Tahun)

Renstra SKPD (5 Tahun)

RKPD (1 Tahun)

Renja SKPD (1 Tahun)

SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2013 – 2017 disusun menurut sistematika sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

I- 5

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Bab ini berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kota Administrasi, Sumberdaya Kota Administrasi Jakarta Utara, Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI: Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi, Telaahan Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Bab ini berisi Visi dan Misi Kota Administrasi Jakarta Utara, Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah Kota Administrasi, Strategi dan Kebijakan Kota Administrasi. BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Bab ini berisi indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA KOTA ADM. JAKARTA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN


I- 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1.

TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 pasal 2, Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan unsur pelaksana tugas pemerintahan daerah di wilayah Kota Administrasi yang bertugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara mempunyai fungsi : a.

Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kota Administrasi;

b.

Pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur;

c.

Pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban dan penegakan perda dan pergub oleh Satpol PP;

d.

Pengoordinasian penyusunan RKA Sudin, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

e.

Pemantauan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

g.

Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;

h.

Penyediaan,

penatausahaan,

penggunaan,

pemeliharaan

dan

perawatan prasarana dan sarana kerja; i.

Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kota;

j.

Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketetausahaan Kota Administrasi;

k.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 1

2.2.

STRUKTUR ORGANISASI Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Nomor 222 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, susunan Organisasi Kota Administrasi Jakarta Utara terdiri dari:

•

Walikota

•

Wakil Walikota

•

Sekretariat Kota

•

4 Asisten yang mengkoordinasikan 10 Bagian

Mengenai uraian tugas Kota Administrasi adalah : 1. Walikota mempunyai tugas : a. Memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; b. Menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan pemerintahan Kota Administrasi; c. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota, Sudin, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; d.

operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, serta penegakan perda dan pergub oleh Satpol PP Kota;

e. Mengembangkan kerjasama dan koordinasi dengan SKPD, UKPD, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi; f.

Melaksanaan koordinasi penyelenggaraan msyawarah pimpinan Kota Administrasi;

g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kota Administrasi.


II- 2

2. Wakil Walikota mempunyai tugas : a. Membantu

Walikota

dalam

koordinasi,

pemantauan

dan

pengendalian penyelenggaraan tugas pemerintahan pemerintahan Kota Administrasi oleh Sudin, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan; b. Membantu Walikota dalam pengendalian operasional pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan perda dan pergub oleh Satpol PP Kota; c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota; d. Mewakili Walikota apabia berhalangan dalam pelaksanaan tugasnya e. Melaporkan

dan

mempertanggungjawabkan

tugasnya

kepada

Walikota. 3.

Sekretariat Kota mempunyai tugas membantu Walikota menyusun kebijakan

operasional,

mengkoordinasikan,

memantau

dan

mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas administrasi Kota Administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Kota mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA Kota Administrasi; b. Pelaksanaan DPA Kota Administrasi; c.

Pengoordinasian penyusunan RKA Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan;

d. Pemantauan pelaksanaan DPA Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan; e. Pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional tugas dan fungsi Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan; f.

Pengoordinasian

dan/atau

perumusan

kebijakan

operasional

penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Sudin, Kantor, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan; g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dewan Kota; h. Pelaksanaan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;


II- 3

i.

Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang Kota Administrasi;

j.

Penyediaan,

penatausahaan,

penggunaan,

pemeliharaan

dan

perawatan prasarana dan sarana kerja Kota Administrasi; k. Penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Kota Administrasi; l.

Pelaksanaan kegiatan kerumahtanggan dan ketatausahaan Kota Administrasi;

m. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan Walikota kepada gubernur; n. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait; o. Pelaksanaan

koordinasi

dan

fasilitasi

kegiatan

musyawarah

pimpinan Kota Administrasi; p. Penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pemerintahan

di

Kota

Administrasi; q. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Kota Administrasi; r.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kota Administrasi.

4. Bagian

Tata

Pemerintahan

mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan pergub, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan, pengembangan wilayah dan

penyediaan

prasarana

dan

sarana

pamong

praja.

Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian tata pemerintahan; b. Pelaksanaan DPA bagian tata pemerintahan; c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 4

kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan pergub, pengembangan wilayah dan penyediaan prasarana dan sarana Pamong Praja, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; d. Penyusunan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan pergub, pengembangan wilayah dan penyediaan prasarana dan sarana Pamong Praja, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan pergub, pengembangan wilayah dan penyediaan prasarana dan sarana Pamong Praja, pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penanggulangan kebakaran dan bencana, kesatuan bangsa, politik, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan perda dan pergub;

g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian DPA Sudin, Kantor bidang pemerintahan, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sudin, Kantor bidang pemerintahan, Satpol PP Kota, Kecamatan dan Kelurahan; i.

Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Kecamatan dan Kelurahan;

j.

Fasilitasi kegiatan dewan Kota;

k. Pelaksanaan fasilitasi musyawarah pimpinan Kota Administrasi; l.

Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kota Administrasi; Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 5

m. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis Kota Administrasi n. Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata pemerintahan; o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian tata pemerintahan. 5. Bagian

Hukum

mempunyai

tugas

melaksanakan

pemberian

pertimbangan hukum, bantuan hukum, pengkajian/analisis hukum dan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan dokumentasi produk hukum. Untuk menjalankan tugas tersebut, Bagian hukum mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian hukum; b. Pelaksanaan RKA dan DPA bagian hukum; c. Pengkajian dan analisis hukum; d. Pendokumentasian produk hukum; e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; f.

Penyiapan bahan pertimbangan hukum dan bantuan hukum kepada aparatur dan unit kerja pada wilayah Kota Administrasi;

g. Pengoordinasian penanganan sengketa hukum; h. Pengoordinasian perumusan keputusan Walikota; i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian hukum;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian hukum.

6. Bagian Ketatalaksanaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan

operasional,

serta

pengoordinasian,

pengendalian,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian ketatalaksanaan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian ketatalaksanaan; b. Pelaksanaan DPA bagian ketatalaksanaan;


II- 6

c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

perumusan

kebijakan

operasional komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; d. Penyusunan kebijakan operasional komunikasi, informatika dan kehumasan,

administrasi

kepegawaian,

ketatalaksanaan

dan

pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional komunikasi, informatika

dan

kehumasan,

administrasi

kepegawaian,

ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional komunikasi, informatika dan kehumasan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi;

g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian DPA Sudin

komunikasi

informatika

dan

kehumasan,

dan

Kantor

kepegawaian Kota Administrasi; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPA Sudin komunikasi informatika

dan

kehumasan,

dan

Kantor

kepegawaian

Kota

Administrasi; i.

Penataan ruangan Kantor di wilayah Kota Administrasi;

j.

Pelaksanaan koordinasi, bimbingan, konsultasi dan penampingan kegiatan pelayanan publik di wilayah Kota Administrasi;

k. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat Kota; l.

Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan Kota Administrasi

m. Pengelolaan perpustakaan kedinasan Kota Administrasi; n. Penyiapan bahan laporan asisten pemerintahan yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian ketatalaksanaan; o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian ketatalaksanaan. 7. Bagian Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan

operasional,

serta

pengoordinasian,

pengendalian,


II- 7

pemantauan dan evaluasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan, serta tenaga kerja dan

transmigrasi.

Untuk

melaksanakan

tugas

tersebut,

Bagian

Perekonomian mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian perekonomian; b. Pelaksanaan DPA bagian perekonomian; c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

operasional bagian perekonomian; d. Penyusunan kebijakan operasional koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan

pertanian,

kepariwisataan

dan

kebudayaan,

usaha

perhubungan, serta tenaga kerja dan transmigrasi; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan, perindustrian dan

energi,

kebudayaan,

kelautan usaha

dan

pertanian,

perhubungan,

serta

kepariwisataan tenaga

kerja

dan dan

transmigrasi; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, dan perdagangan, perindustrian dan energi, kelautan dan pertanian, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan, serta tenaga kerja dan transmigrasi;

g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pelaksanaan DPA Sudin bidang perekonomian; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan

evaluasi

pelaksanaan

tugas

dan

fungsi

Sudin

bidang

perekonomian; i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian perekonomian;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian perekonomian.


II- 8

8. Bagian

Umum

dan

Protokol

mempunyai

tugas

melaksanakan

pengelolaan fisik aset, ketatausahaan, kerumahtanggaan, keprotokolan Kota

Administrasi

dan

pengamanan

Kantor

pemerintahan

Kota

Administrasi dan rumah dinas Walikota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian umum dan protokol mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian umum dan protokol; b. Pelaksanaan DPA bagian umum dan protokol; c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan antara lain penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran dan pendistribusian naskah dinas, serta penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran dan penghapusan arsip; d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit kerja di wilayah Kota Administrasi berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait; e. Pelaksanaan

kegiatan

pengadaan,

penerimaan,

pencatatan,

penyimpanan dan pendistribusian perlengkapan/peralatan/inventaris kerja/Kantor; f.

Pelaksanaan

kegiatan

pemeliharaan

dan

perawatan

perlengkapan/peralatan/inventaris kerja/Kantor; g. Pelaksanaan kegiatan proses pembangunan gedung Kantor Kota Administrasi termasuk rumah dinas Walikota; h. Pelaksanaan

kegiatan

pemeliharaan

kebersihan,

keindahan,

keamanan, ketertiban dan kenyamanan Kantor Kota Administrasi termasuk rumah dinas Walikota i.

Pelaksanaan koordinasi penghapusan barang;

j.

Penyerahan pencatatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian,

pemeliharaan

dan

perawatan

perlengkapan/

peralatan/inventaris kerja/Kantor kepada bagian keuangan untuk dibukukan; k. Pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu Kota Administrasi; l.

Pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Walikota;

m. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas Walikota/Wakil Walikota;


II- 9

n. Pelaksanaan

koordinasi

pengaturan

acara

pimpinan

Kota

Administrasi; o. Pengaturan acara Kota Administrasi; p. Penghimpunan, analisis dan pengajuan kebutuhan/penghapusan peralatan/inventaris Kota Administrasi; q. Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian umum dan protokol; r.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian umum dan protokol.

9. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kota Administrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Keuangan mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian keuangan; b. Pelaksanaan DPA bagian keuangan; c. Pengoordinasian penyusunan RKA dan DPA Kota Administrasi; d. Pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan DPA Kota Administrasi; e. Pelaksanaan penatausahaan keuangan Kota Administrasi; f.

Pemrosesan penerbitan SPM;

g. Penelitian dan pemrosesan pengajuan SPP; h. Penelitian/pengujian kelengkapan persyaratan tagihan belanja Kota Administrasi; i.

Penghimpunan

dan

penyusunan

bahan

pertanggungjawaban

keuangan Kota Administrasi; j.

Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Kota Administrasi;

k. Pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kota Administrasi; l.

Pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kota Administrasi;

m. Penelitian/pengujian SPJ keuangan Kota Administrasi; n. Penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja Kota Administrasi; o. Pengelolaan teknologi informasi keuangan Kota Administrasi; Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 10

p. Penyimpanan, pemeliharaan dan penyajian dokumen SPJ keuangan Kota Administrasi; q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian keuangan. 10. Bagian Prasarana dan Sarana Kota, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan prasarana Kota, sarana

Kota,

perumahan,

pemukiman,

gedung

pemda,

sarana

transportasi dan kelengkapan Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Prasarana dan Sarana Kota mempunyai fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian prasarana dan sarana Kota; b. Pelaksanaan DPA bagian prasarana dan sarana Kota; c. Penghimpunan operasional

dan

penyiapan

pembangunan

bahan

prasarana

penyusunan Kota,

kebijakan

sarana

Kota,

perumahan, pemukiman, gedung pemda, sarana transportasi dan kelengkapan Kota; d. Penyusunan kebijakan operasional pembangunan prasarana Kota, sarana Kota, perumahan, pemukiman, gedung pemda, sarana transportasi dan kelengkapan Kota; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional pembangunan prasarana Kota, sarana Kota, perumahan, pemukiman, gedung pemda, sarana transportasi dan kelengkapan Kota; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional

pembangunan

prasarana

Kota,

sarana

Kota,

perumahan, pemukiman, gedung pemda, sarana transportasi dan kelengkapan Kota; g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan DPA Sudin perumahan dan gedung pemda, Sudin PU jalan dan Sudin PU tata air; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sudin perumahan dan gedung pemda, Sudin PU jalan dan Sudin PU tata air;


II- 11

i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian prasarana dan sarana Kota;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian prasarana dan sarana Kota.

11. Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas melaksanakan

perumusan

kebijakan

operasional,

serta

pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan tata ruang,

pertanahan,

penertiban

pertamanan,

bangunan,

kebersihan

pemakaman, dan

pengawasan

lingkungan

hidup.

dan Untuk

melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup fungsi : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian tata ruang dan lingkungan hidup; b. Pelaksanaan DPA bagian tata ruang dan lingkungan hidup; c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

operasional tata ruang dan lingkungan hidup; d. Penyusunan

kebijakan

operasional

tata

ruang,

pertanahan,

pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional tata ruang, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional tata ruang, pertanahan, pertamanan, pemakaman, pengawasan dan penertiban bangunan, kebersihan dan lingkungan hidup;

g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan DPA Sudin tata ruang, Sudin pertamanan, Sudin pemakaman,

Sudin

perizinan

bangunan,

Sudin

P2B,

Sudin

kebersihan dan Kantor lingkungan hidup Kota Administrasi; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sudin tata ruang, Sudin pertamanan, Sudin pemakaman, Sudin perizinan bangunan, Sudin


II- 12

P2B,

Sudin

kebersihan

dan

Kantor

lingkungan

hidup

Kota

Administrasi; i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian tata ruang dan lingkungan hidup;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian tata ruang dan lingkungan hidup.

12. Bagian Kesejahteraan Sosial, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian kesejahteraan sosial; b. Pelaksanaan DPA bagian kesejahteraan sosial; c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

operasional tata ruang dan lingkungan hidup; d. Penyusunan kebijakan operasional sosial, kesehatan masyarakat, pemberdayaan

masyarakat,

pemberdayaan

perempuan,

perlindungan anak, serta keluarga berencana; e. Pengoordinasian

pelaksanaan

kebijakan

operasional

sosial,

kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional

sosial,

kesehatan

masyarakat,

pemberdayaan

masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta keluarga berencana; g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan

DPA

Sudin

sosial,

Sudin

kesehatan,

Kantor

pemberdayaan masyarakat dan perempuan, Kantor keluarga berencana Kota Administrasi; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sudin sosial, Sudin


II- 13

kesehatan, Kantor pemberdayaan masyarakat dan perempuan, Kantor keluarga berencana Kota Administrasi; i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian kesejahteraan sosial;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian kesejahteraan sosial.

13. Bagian

Pendidikan

melaksanakan

dan

Mental

perumusan

Spiritual,

kebijakan

mempunyai

operasional,

tugas serta

pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pendidikan, olah raga dan pemuda, perpustakaan dan arsip, mental spiritual. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas : a. Penyusunan RKA dan DPA bagian pendidikan dan mental spiritual; b. Pelaksanaan DPA bagian pendidikan dan metal spiritual; c. Penghimpunan

dan

penyiapan

bahan

penyusunan

kebijakan

operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, olah raga dan pemuda, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual; d. Penyusunan kebijakan operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, olah raga dan pemuda, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual; e. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, olah raga dan pemuda, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual; f.

Pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan dasar, pendidikan menengah, olah raga dan pemuda, perpustakaan dan arsip, serta mental spiritual;

g. Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan DPA Sudin pendidikan dasar, Sudin pendidikan menengah, Sudin olah raga dan pemuda, serta Kantor perpustakaan dan arsip Kota Administrasi; h. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Sudin pendidikan dasar,


II- 14

Sudin pendidikan menengah, Sudin olah raga dan pemuda, serta Kantor perpustakaan dan arsip Kota Administrasi; i.

Penyiapan bahan laporan Kota Administrasi yang terkait dengan tugas dan fungsi bagian pendidikan dan mental spiritual;

j.

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi bagian pendidikan dan mental spiritual.

C. Sumber Daya Kota Administrasi Jakarta Utara Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan data bulan Mei 2012 berjumlah 199 orang, terdiri dari laki-laki 109 orang dan perempuan 90 orang, sebagaimana tabel 2.1. Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jenis Kelamin per Juni 2012 No

Jenis Kelamin

Jumlah

Prosentase

1

Laki-laki

109

54,77

2

Perempuan

90

45,23

Jumlah

199

100

Kemudian apabila dilihat dari komposisi golongan, jumlah terbesar adalah golongan III sebanyak 141 orang (70,85%), golongan II sebanyak 39 orang (19,60%), golongan IV sebanyak 19 orang (%), serta tidak terdapat pegawai golongan I. Adapun komposisi golongan pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara, dapat dilihat pada tabel 2.2. berikut ini. Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Jabatan dan Komposisi Golongan


II- 15

Golongan No.

Unit Kerja

IV

III

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

Jml

1

Walikota

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

2

Wakil Walikota

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

3

Sekretaris Kota

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

4

Asisten

-

4

-

-

4

-

-

-

-

-

5

Ka Bag/Unit

9

1

-

-

10

-

-

-

2

2

6

Kasubbag

-

-

-

-

-

-

1

1

31

33

7

Staf

2

-

-

-

2

40

34

17

15

112

11

6

2

-

19

40

35

18

48

141

Jumlah 1

II

I

a

b

c

d

Jml

a

b

c

d

Jml

1

Walikota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Wakil Walikota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

Sekretaris Kota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Asisten

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Kepala Bagian

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

Kasubbag

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Staf

5

5

9

20

39

-

-

-

-

-

5

5

9

20

39

-

-

-

-

-

Jumlah 2

Jumlah 1 (141 + 19)

160

Jumlah 2

39

Total = Jumlah 1 + Jumlah 2

199

Dilihat dari struktur usia, sebagian besar pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara berusia 40 - 49 tahun sebanyak 74 orang (37,18%). Dengan komposisi ini pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara pada umumnya masih produktif. Secara rinci mengenai struktur usia pegawai dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini.


II- 16

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Kota Administrasi Jakarta Utara Menurut Struktur Usia U s i a No

Unit Kerja

25-39

40-49

50

51

52

53

54

5 5

56

>56

Jml

1

Walikota

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

1

2

Wakil Walikota

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

3

Sekretaris Kota

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

1

4

Asisten

-

-

1

-

-

1

2

-

-

-

4

5

Ka Bag/Unit

-

6

-

1

2

1

1

1

-

-

12

6

Kasubbag

3

17

2

3

3

1

1

3

-

-

33

7

Staf

54

51

7

8

5

9

8

3

2

-

147

57

74

10

12

11

12

13

7

2

1

199

Jumlah

Menurut latar belakang pendidikan, sebagian besar berpendidikan S1 sebanyak 103 orang (51,76%). Gambaran lebih rinci mengenai jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini. Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan No.

Pendidikan

Unit Kerja SD

SMP

SLTA

D.III

S.1

S.2

S.3

Jumlah

1

Walikota

-

-

-

-

-

1

-

1

2

Wakil Walikota

-

-

-

-

-

1

-

1

3

Sekretaris Kota

-

-

-

-

-

1

-

1

4

Asisten

-

-

-

-

1

3

-

4

5

Ka Bag/Unit

-

-

-

-

6

6

-

12

6

Kasubbag

-

-

-

1

25

7

-

33

7

Staf

6

2

53

10

71

5

-

147

6

2

53

11

103

24

-

199

Jumlah

D. Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam periode RPJMD 2007 – 2012, Kota Administrasi Jakarta Utara telah mencapai kinerja pelayanan sesuai tugas dan fungsi dengan menggunakan 18

program

pada

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan


Umum, II- 17

Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Program yang dilakukan oleh Kota Administrasi Jakarta Utara berpedoman pada program RPJMD, adalah : 1. Program penerapan prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 2. Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian; 3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; 4. Program

peningkatan

kinerja

Pemerintahan

Kota/Kabupaten

Administrasi; 5. Program

peningkatan

koordinasi

Pemerintahan

Kota/Kabupaten

Administrasi; 6. Program peningkatan kapasitas aparatur Kelurahan; 7. Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan; 8. Program pembinaan dan pengembangan aparatur; 9. Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan; 10. Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM); 11. Program pelayanan dan bantuan hukum; 12. Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai; 13. Program penetapan dan evaluasi kinerja; 14. Program pendidikan dan pelatihan; 15. Program peningkatan pengelolaan SDM SKPD; 16. Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 17. Program koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat; 18. Program peningkatan kerjasama antar daerah Dari 18 program tersebut, paling tidak terdapat 5 program yang memperoleh alokasi anggaran cukup besar sejak tahun 2007 – 2012. Namun demikian, analisis belum memasukkan data program Kota Administrasi Jakarta Utara untuk tahun 2008, mengingat pada tahun tersebut struktur program yang dipergunakan terdapat beberapa perbedaan sebagai dampak dari masa Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 18

transisi program dari perencanaan strategis tahun 2002 – 2007. Rincian program yang memperoleh alokasi anggaran cukup besar, adalah sebagai berikut : a. Program penerapan Prinsip Good Governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Kinerja pelayanan yang telah dicapai berupa tersedia dan terselenggaranya dukungan operasional, pengelolaan, pelayanan dan informasi urusan otonomi daerah menjadi lebih transparan dan mudah di akses melalui internet; pengelolaan urusan otonomi daerah semakin efisien dan akuntabel dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp. 115,27 milyar dalam periode 2009 – 2012. Realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 64,4%, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2011 mencapai 73,67% dari alokasi anggaran Rp. 83,67 milyar. b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Kinerja pelayanan yang dicapai berfungsinya Kantor Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp. 200,62 milyar dalam periode 2009 – 2012. Realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 62,86%, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2011 mencapai 72,89% dari alokasi anggaran Rp. 171,91 milyar. c. Program

peningkatan

kinerja

Pemerintahan

Kota/Kabupaten

Administrasi. Kinerja pelayanan yang dicapai meningkatnya prestasi penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kota/Kabupaten Administrasi; meningkatnya kapasitas Kota/Kabupaten Administrasi dalam mengelola pelayanan publik di wilayahnya; dan tertatanya pemukiman liar/kumuh dibantaran kali, pinggir rel kereta api dan kolong jembatan, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 80,34 milyar dalam periode 2009 – 2012. Realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 85%, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2011 mencapai 88,9% dari alokasi anggaran Rp. 71,47 milyar.


II- 19

d. Program

peningkatan

Koordinasi

Pemerintahan

Kota/Kabupaten

Administrasi. Kinerja pelayanan yang dicapai yaitu terkoordinasinya penyelenggaraan Terkoordinasinya

pemerintahan pelaksanaan

Kota/Kabupaten pembangunan

di

Administrasi; wilayah;

dan

Meningkatnya Kapasitas Dewan Kota dalam melaksanakan fungsinya sebagai representasi masyarakat dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 34,64 milyar dalam periode 2009 – 2012. Realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 81,75%, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2011 mencapai 91,25% dari alokasi anggaran Rp. 22,83 milyar. e. Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM). Kinerja

pelayanan

yang

dicapai

terselenggaranya

peningkatan

kesadaran hukum, dengan dukungan alokasi anggaran sebesar Rp 1,35 milyar dalam periode 2009 – 2012. Realisasi pelaksanaan program sampai dengan tahun 2012 mencapai 65,3%, sedangkan realisasi sampai dengan tahun 2011 mencapai 77,25% dari alokasi anggaran Rp. 0,99 milyar. Adapun hasil atau capaian indikator kinerja program sesuai tugas dan fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut :


II- 20

No

1

2

3

4

5

6

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan

Target Target IKK

Jumlah

Jumlah

Target Indikator Lainnya

Tabel 2.1

Target Renstra Kota Administrasi Jakarta

2008

2009 1

2010

1

2011

1

2012

Utara 2007 1

23

1

45

12

14

26

12

16

1

17

12

3

2007

1

2008

16

1

2009

14

-

2010

12

45

-

2011

12

23

1

2012

17

12

Realisasi Capaian Tahun

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara

Penghargaan

SPM

Koordinasi adipura

Fungsi SKPD

pencapaian piala/penghargaan

Jumlah RW

adipura Pembinaan RW kumuh yang

Jumlah jenis

ditangani

kumuh

Koordinasi penyelenggaraan

Peningkatan layanan

gerakan jumat sehat

pelayanan terpadu

Koordinasi penataan

kawasan

satu pintu

kawasan unggulan

Pembangunan/rehab

gedung

unggulan

gedung kantor camat dan lurah

2

ke-

3

II- 21

4

5

Rasio Capaian pada Tahun

1


Dalam pelaksanaan capaian indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi tersebut di atas didukung oleh alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta. Gambaran dari kinerja anggaran yang telah, sedang dan akan dikelola oleh Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan perwujudan dari kinerja kompetensi dan daya dukung yang dimiliki.


II- 22

Tabel 2.2

2

3

2012

4

Anggaran pada Tahun ke-

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

Uraian ***) 1

2011

32,103,114,000

2010

30,428,689,200

28,715,000,000

2009

25,236,159,965

55,173,097,300

PROGRAM

27,501,786,242

63,521,721,750

Program penerapan prinsip good governance dalam

53,211,259,497

1

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kepegawaian dan Persandian

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,

penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

2

23,006,952,000

II- 23

356,125,000

11,803,809,000

21,695,815,000

7,790,965,000

24,335,500,834

8,295,149,500

310,500,000

25,433,941,663

6,747,400,000

679,500,000

Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi

-

3 4 5 Manusia (HAM)


Uraian ***)

Program 1

Program 2 Program 3 Program 4 Program 5

1

2007 -

-

2

2008 -

-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

6

5

6

Anggara

si

Realisa

II- 24

n

Rata-rata

4

Rasio antara Realisasi dan Anggaran

3

Pertumbuhan

2

Tahun ke-

1

4%

5

0.4

-12%

4

0.66

0.03

3

0.77

0.73

-2%

201

0.79

0.82

0.73

201

-

0.62

0.94

19%

201

-

-

0.88

0.73

-16%

200

12,967,774,51

2012

3

-

0.85

0.92

0.32

200

20,107,412,76

2011

5

797,112,000

-

0.85

1

200

19,448,979,30

2010

0

40,387,994,63

-

0.98

0.67

2

21,710,301,51

51,999,783,16

7 16,812,306,90

-

-

1

7

8

20,357,901,52

0 -

-

0

32,920,461,88

21,449,172,63

9

7,481,064,800

-

9

3

5

7,198,295,300

114,215,000

8

21,722,214,81

2009

3

7,005,796,900

310,500,000

7

6,631,155,000

454,265,000


E. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara Terdapat beberapa tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara pada periode 2012 – 2017. Tantangan dan peluang tersebut diantaranya : 1. Tantangan dan Peluang Eksternal dalam Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara : a. Tantangan Eksternal • Belum meratanya komitmen dan dukungan instansi di Tingkat Provinsi

dalam

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik di Tingkat Kota. • Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota. b. Peluang Eksternal • Dukungan Pemerintah Provinsi dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik khususnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). • Adanya kebijakan pengalokasian anggaran yang semakin besar di tingkat Kota serta pemberian kewenangan untuk mengalokasikan pagu wilayah. • Peran serta dan pengawasan masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

publik

yang

semakin baik.

2. Tantangan dan Peluang Internal dalam Pengembangan Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara a. Tantangan Internal Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

II- 25

• Komposisi pegawai yang sebagian besar hampir memasuki usia pensiun. • Belum terbentuknya koordinasi dan sinergi antar Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di jajaran Pemerintah Kota Administrasi.

b. Peluang Internal : • Terbentuknya Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) serta ditetapkannya penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. • Penerimaan pegawai baru yang memiliki standar kompetensi yang semakin baik. • Tersedianya

teknologi

informasi

yang

memadai

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Public Service). Salah satu indikator kinerja pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara adalah dilihat dari program-program strategis sesuai dengan fungsi koordinasi instansi/unit tenis di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara serta tingkat penyerapan anggaran setiap tahunnya. Berikut diuraikan tingkat penyerapan anggaran 3 (tiga) tahun terakhir Kota Administrasi Jakarta Utara :


II- 26

Program 1 1.20.01 Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Rekapitulasi Kegiatan dan Penyerapan Anggaran

No

Kegiatan

12 bulan

31 Kelurahan

1 Kegiatan

2 Kegiatan

4 12 Bulan

Vol Satuan

100.000.000

60.000.000

70.000.000

100.000.000

100.000.000

5 65.000.000

Anggaran

96.240.000

60.000.000

54.764.000

86.900.000

0

6 35.882.000

Penyerapan

96,24 %

100,0 0%

78,23 %

86,90 %

0,00 %

7 55,20 %

%

96.240.0 00

60.000.0 00

54.764.0 00

86.900.0 00

8 35.882.0 00

Adm

0

96,24 %

100,00 %

78,23 %

86,90 %

0,00 %

9 55,20 %

%

100,00 %

78,75 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

10 100,00 %

Pelaks anaan

II- 27

1 Kegiatan

Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2011

2 2

6

5

4

3

3 Koordinasi Pelayanan Izin Mengadakan Survei, Angket dan/atau Pol Pendapat Masyarakat Pelantikan Anggota Dewan Kelurahan(Dekel)/Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pengganti Antar Waktu Periode 2011-2016 dan Penyelesaian Kasus Peningkatan Wawasan Anggota Dewan Kelurahan/Lembaga Musyawarah Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Pelaksanaan Kegiatan Jemput Bola Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Administrasi Jakarta Utara Penyelesaian Hukum bagi PNS di Kota Adm Jakarta Utara Penilaian Prestasi Kerja Camat 7


1 8 Penyusutan Arsip pada Kecamatan Koja

3

9

Monitoring Penyusunan Perbal & Naskah Dinas bagi Sekpeng di Setko. Adm. JU

2

10

13

12

11

Bimbingan Teknis Pengelolaan Kearsipan Dinamis pada Kantor, Sudin dan Badan Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara Bimbingan Teknis Bagi Pelaksanaan Ketatausahaan Kecamatan & Kelurahan Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara Evaluasi Pembinaan Satminkal Badan, Sudin dan Kantor d Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara Pembinanan Satminkal Percontohan pada Kantor dan Sudin Kota Adm. Jakarta Utara

10 Bagian Setko. Adm. JU

1 Unit Kerja

4

112.500.000

100.000.000

180.000.000

5

135.000.000

112.500.000

60.906.550

0

55,54 %

100,0 0%

100,0 0%

60,91 %

0,00 %

95.430.9 00

60.543.9 00

98.095.6 00

89.652.3 20

60.906.5 50

0

79,53 %

55,54 %

72,66 %

79,69 %

60,91 %

0,00 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

10

8

37 Unit Kerja

135.000.000

60.543.900

79,53 %

7

37 Unit Kerja

109.000.000

95.430.900

6

37 Unit Kerja

120.000.000

II- 28

1 Kegiatan


1 14

2 Pembinanan Satminkal Percontohan pada Kecamatan & Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Pengiriman Dalam Rangka Peningkatan Wawasan

3

12 kali

1 Kegiatan

4

100.000.000

105.000.000

5

84.698.900

6

0

0,00 %

80,67 %

7

84.698.9 00

8

0

0,00 %

80,67 %

9

0,00 %

100,00 %

10

17

Pengumpulan Bahan dan Penyusunan Monografi Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara

1 Kegiatan

37 Kecamatan /Kelurahan

40.000.000

70.000.000

85.000.000

40.000.000

39.590.000

58.288.000

100,0 0%

56,56 %

68,57 %

40.000.0 00

39.590.0 00

58.288.0 00

100,00 %

56,56 %

68,57 %

82,75 %

100,00 %

100,00 %

16

18

12 bulan

20

Penyusunan RKA dan DPA Kota Administrasi Jakarta Utara T.A. 2012

1 DPPA

1 DPA

21.992.000

54.866.000

21.992.000

54.866.000

100,0 0%

100,0 0%

14.152.0 00

41.125.7 00

64,35 %

74,96 %

100,00 %

100,00 %

19

Pemutachiran Data Patok/Batok Wilayah Provinsi, Kota Administrasi dan Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara Penjilidan dan Inventarisasi Produk Hukum Provinsi DKI Jakarta

21

II- 29

Penyusunan Perubahan DPA Kota Administrasi Jakarta Utara T.A. 2011


1

2 22 23

24 25

26

27

28

29

3 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet Penyusunan Pembukuan Keuangan Koordinasi Bidang Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekko Jakarta Utara Penelitian dan Penyusunan SPJ serta Tindak Lanjut Teguran SPJ Koordinasi dan Konfirmasi Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu Konfirmasi dan Monitoring Pencairan SPP, SPMG, Gaji dan TKD Kota Administrasi Jakarta Utara TA. 2011 Pelaksanaan Pembuatan SPP Belanja Langsung dan SPP Belanja Tidak Langsung Kota Administrasi Jakarta Utara TA. 2011

12 bulan

16 unit

16 unit

13 unit

1 paket

12 bulan

120 orang

4

91.915.200

98.824.500

99.415.000

42.700.000

115.320.000

110.224.000

7.120.000.00 0

186.485.500

5

91.915.200

98.824.500

71.782.850

42.572.450

80.802.000

82.669.000

5.786.987.22 6

186.485.500

6

100,0 0%

72,21 %

99,70 %

75,00 % 70,07 %

100,0 0% 81,28 %

7

98.824.5 00

42.526.4 00

41.530.9 00

71.851.5 00 80.802.0 00

182.364. 200 5.786.98 7.226

8

100,00 %

42,78 %

97,26 %

65,19 % 70,07 %

97,79 % 81,28 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

90,75 % 72,25 %

100,00 % 25,00 %

10

100,00 %

12 bulan

100,00 %

II- 30

91.915.2 00

100,0 0%


1

12 bulan

1 unit

120 orang

4

86.250.000

58.020.000

10.000.000

146.965.000

5

128.625.000

86.250.000

49.595.000

10.000.000

146.965.000

6

74,08 %

100,0 0%

85,48 %

100,0 0%

100,0 0%

7

94.824.1 00

82.258.3 00

49.528.0 00

9.900.00 0

87.172.3 50

8

54,61 %

95,37 %

85,36 %

99,00 %

59,32 %

9

100,00 %

100,00 %

98,87 %

0,00 %

100,00 %

10

33

34

35

3

1 kegiatan

173.625.000

2

1 kegiatan

30

Penyusunan Laporan Keuangan

100,00 %

Pelaksanaan Pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM) Penyusunan Laporan Keuangan Interim

Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Penyediaan Pemeliharaan Program/ Sistem Laporan Keuangan

36

89,95 %

100,00 %

67.463.3 00

100,00 %

78,75 %

100,0 0%

40.000.0 00

100,00 %

75.000.000

100,0 0%

39.000.0 00

0,00 %

75.000.000

40.000.000

100,0 0%

0,00 %

1 kegiatan

40.000.000

39.000.000

0

Pelaksanaan Evaluasi Nilai dan Manfaat Asset

12 bulan

39.000.000

0,00 %

37

12 bulan

0

38

39

79.645.000

II- 31

47 unit

Inventarisasi data Penanganan Perkara di Pengadilan Tahun 2010 Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara Penelitian Produk Hukum Tingkat Kota Adm Jakarta Utara 40

Koordinasi Pendapatan Daerah Kecamatan, Kelurahan dan Bagian Setko Adm. Jakarta Utara Tahun Anggaran 2011


1 1 kegiatan

4

120.550.000

73.410.000

5

97.117.500

54.995.000

6

80,56 %

74,91 %

7

96.864.9 50

54.995.0 00

8

80,35 %

74,91 %

9

100,00 %

100,00 %

10

3

41

Penyediaan media eticketing untuk pelayanan prima terpadu 1 laporan

2

42

100,00 %

Penyusunan Realisasi Penyerapan Anggaran TA. 2011

82,95 %

55,00 %

80.000.000

66.361.6 00

89,94 %

100,00 %

80.000.000

89.940.0 00

65,28 %

100,00 %

3 bulan

89,94 %

391.693. 600

72,85 %

99,70 %

43

89.940.000

65,28 %

437.087. 900

72,16 %

100,0 0% 100.000.000

391.693.600

72,85 %

432.947. 500

Penyusunan dan Penataan Arsip Keuangan TA. 2011


600.000.000

437.087.900

72,16 %

44

1 Kegiatan

600.000.000

432.947.500

Monitoring Pemantauan Dana Penguatan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara

1 Kegiatan

600.000.000

45

46

47

II- 32

1 Kegiatan

Pengadaan Sarana Perlatan Perlengkapan dan Meubelair Kantor Lurah Pademangan Timur Pengadaan Sarana Peralatan, Perlengkapan dan Mebeulair Kantor Lurah Sunter Agung Pengadaan Sarana Peralatan, Perlengkapan dan Mebeulair Kantor Lurah Semper Timur


1

5

6

7

8

9

10

3

98,80 %

4

2

71,05 %

95,00 %

50

98,80 %

426.329. 900

72,22 %

100,00 %

51

72,01 %

433.325. 900

64,32 %

100,00 %

52

432.049. 900

72,22 %

838.589. 919

71,90 %

100,00 %

72,01 %

433.325.900

64,32 %

2.293.65 8.154

97,53 %

432.049.900

600.000.000

838.619.919

71,90 %

655.378. 045

79,97 %

600.000.000

1 Kegiatan

1.303.798.00 0

2.293.658.15 4

97,53 %

20,01 %

1 Kegiatan

48

16 Blok

3.190.000.00 0

655.378.045

30.008.0 00

426.329.900

15 Gedung/Ka ntor

672.000.000

25,58 %

600.000.000

Pengadaan Sarana Peralatan, Perlengkapan dan Mebeulair Kantor Lurah Rorotan Pengadaan Sarana Peralatan, Perlengkapan, dan Mebeulair Kantor Lurah Tugu Selatan Pengadaan Sarana Peralatan, Perlengkapan dan Mebeulair Kantor Lurah Warakas Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tanaman Komplek Kantor dan Rudin WKJU Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor/Cleaning Service 2 Kegiatan

38.374.500

1 Kegiatan

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetakan

150.000.000

49

53

388 Kendaraan Dinas OPerasion al

II- 33

71,05 %

54

Perpanjangan STNK dan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dinas


1 55

2

56

1.20.01 Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

57

58

59

60

12 Bulan

388 Kendaraan Dinas Operasion al


4

125.000.000

450.000.000

2.550.296.00 0

4.241.888.00 0

5

100.000.000

31.250.000

450.000.000

575.782.611

1.682.664.34 0

6

100,0 0%

100,0 0%

25,00 %

100,0 0%

22,58 %

39,67 %

7

295.568. 305

99.845.3 28

428.920. 235

570.930. 811

1.623.55 5.000

8

0

98,52 %

99,85 %

0,00 %

95,32 %

22,39 %

38,27 %

9

100,00 %

100,00 %

0,00 %

46,28 %

98,00 %

50,00 %

10

Penyediaan Bahan Bakar Minyak

12 Bulan

100.000.000

300.000.000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 Tahun

300.000.000

II- 34

12 Bulan

Pemeliharaan/Perawatan Insidentil/Emergency Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor WKJU yang dilaksanakan/diadakan dengan Swakelola Pemeliharaan & Penggantiaan Spare Part Genset Pengadaan Alat Kebersihan Kebutuhan Kantor WKJU (Tong Sampah) Pemeliharaan/perawatan Insidentil/emergency Gedung Kantor dan Rudin yang dilaksanakan/diadakan dengan Swakelola


1

66

65

64

63

62

61

2

Koordinasi Pemantauan dan Pemanfaatan Aset Barang Daerah

Survay Lapangan Pra RAB untuk Tahun Anggaran 2012

Pengadaan Alat Kebersihan Gudang

Pengadaan ban Dalam, Ban Luar dan Accu Kendaraan Dinas

Pengamanan Kapal Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara

Penyediaaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor WKJU

3

1 Kegiatan

1 tahun

1 Kegiatan

1 Tahun

1 Kegiatan

1 Tahun

1 Kegiatan

4

250.000.000

120.000.000

100.000.000

50.000.000

1.345.000.00 0

75.000.000

400.000.000

5

248.399.070

119.122.500

95.525.200

50.000.000

550.274.700

33.600.000

347.363.000

6

99,90 %

99,36 %

99,27 %

95,53 %

100,0 0%

40,91 %

44,80 %

86,84 %

7

279.706. 950

248.399. 070

119.122. 500

95.525.2 00

49.927.6 80

542.411. 996

33.600.0 00

345.458. 000

8

99,90 %

99,36 %

99,27 %

95,53 %

99,86 %

40,33 %

44,80 %

86,36 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

31,15 %

100,00 %

10

67

279.706.950

Pembinaan Pengurus Barang & Pembantu Pengurus Barang

280.000.000

II- 35

1 Tahun

68

Koordinasi Pelaporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara


1

1.20.02 Program sinkronisasi kebijakan pembiayaan, kelembagaan dan regulasi Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

69

2 Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kantor Walikota Adm. Jakarta Utara

3

1 Laporan

12 Bulan

4

100.000.000

50.000.000

89.284.800

48.561.000

6

89,28 %

97,12 %

7

89.284.8 00

48.561.0 00

8

89,28 %

89,28 %

97,12 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

5

71

Pembinaan Perangkat Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara

89.284.8 00

0,00 %

89,28 %

100,00 %

46,88 %

89.284.800

200.000. 000

65,37 %

100.000.000

100,0 0%

58.836.0 00

1 Kegiatan

200.000.000

65,37 %

72

200.000.000

58.836.000

Pembinaan Perangkat Kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara

1 Paket

90.000.000

73

1


II- 36

Koordinasi Para Guru Pembimbing dalam mengurangi angka kenakalan Pelajar (Perkelahian antar sekolah) Koordinasi dan Monitoring Dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Administrasi Jakarta Utara


1.20.03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1

1

2

3

6

5

4

3

2

Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal Sehari-hari/Rutin Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin dan Penggantian Spare Part Lift Gedung Blok P, T dan Q Pemeliharaan Rutin dan Penggantian Spare Part AC Split Duck Gedung Blok S Pemeliharaan Rutin/Penggantian Spare Part AC Split Duck Gedung Blok Q Penggantian Amatur Listrik Insidentil/Emergency Tak Terduga berikut pemasanganya yang dilaksanakan/diadakan dengan Swakelola Penggantian/Pemasangan AC Split Duck Gedung Blok R 1 Lokasi/Blo k

1 Lokasi/Blo k

3 Blok/Loka si

5 Lokasi

4

525.000.00 0

500.000.00 0

550.000.00 0

750.000.00 0

750.000.00 0

5

525.000.00 0

428.413.88 0

505.641.30 0

671.176.35 0

641.701.30 9

6

100, 00 %

85,6 8%

91,9 3%

89,4 9%

85,5 6%

7

542.13 7.181

520.01 9.565

428.41 3.880

505.64 1.300

671.17 6.350

641.70 1.309

8

72,28 100,00 % %

99,05 100,00 % %

85,68 100,00 % %

91,93 100,00 % %

89,49 100,00 % %

85,56 100,00 % %

10

5 Lokasi/Blo k

72,4 0%

9

1 Lokasi

542.975.18 1

II- 37

750.000.00 0


1

7

2

3

14

13

11

10

9

8

Penambahan AC Split Duck dan Perbaikan Ducting Ruang Fatahilah Gedung Blok P Penambahan/Perbaikan AC Split Duck dan Cleaning Ducting AC Ruang Bahari Lt. 14 Gedung Blok P Penambahan/Perbaikan AC Split Duck dan Ducting AC di Ruang Pola Gedung Blok P Pengadaan Mubelair Gedung Blok P, R dan S ( Kursi Rapat ) Pengadaan Sound System untuk Kegiatan Dinas di lapangan & Ruangan Rehab Markas Pamdal Kantor WKJU Peninggian Rumah Genset berikut Gensetnya untuk Masjid Babussalam 1 Kegiatan

1 Lokasi

1 Lokasi

1 Lokasi

4

500.000.00 0

500.000.00 0

750.000.00 0

1.750.000.0 00

750.000.00 0

5

468.847.60 0

454.403.00 0

718.026.25 0

1.299.185.7 00

723.881.55 0

6

93,7 7%

90,8 8%

95,7 4%

74,2 4%

96,5 2%

7

163.52 5.824 220.62 9.593

468.56 1.076

454.04 4.030

716.08 3.959

1.292.7 27.557

723.08 2.550

8

36,34 100,00 % % 88,25 100,00 % %

93,71 100,00 % %

90,81 100,00 % %

95,48 100,00 % %

73,87 100,00 % %

96,41 100,00 % %

10

1 Kegiatan

36,3 4% 88,3 2%

9

1 kegiatan

163.525.82 4 220.791.14 8 1 Kegiatan

II- 38

450.000.00 0 250.000.00 0


1

19

18

17

16

15

Rehab Taman Gedung Blok D

Rehab Taman Gedung Blok S

Rehab Taman Gedung Blok Q

Rehab Taman Gedung Blok M

Penyekatan Ruang Gedung Blok Q

3

20

Rehab lantai 13 Gedung Blok P

2

21

Penggantian Lift No. 1, 2, 3 Sebelah Selatan Gedung Blok P Kantor Walikota Jakarta Utara

4

1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si 1 Keg/Loka si

9

10

92,62 100,00 % %

8

0,00 %

185.24 7.480

92,57 100,00 % %

7

0

92,6 7%

185.14 0.822

84,34 100,00 % %

6

185.348.00 0

92,6 2%

168.68 1.359

92,94 100,00 % %

5

200.000.00 0

185.242.40 0

84,4 7%

185.88 3.477

93,22 100,00 % %

0

200.000.00 0

168.945.90 0

92,9 9%

932.19 9.410

0,00 %

200.000.00 0

185.977.70 0

93,5 4%

0,00 %

200.000.00 0

935.391.00 0

0

348.097.30 0

1.000.000.0 00

0,00 %

21,75 %

0

II- 39

0,00 %

10.000.000. 000


1

22

2

3

23

24

Rehab Total Kantor Lurah Warakas Rehab Total Kantor Lurah Tugu Selatan Rehab Total Kantor Lurah Rorotan Lanjutan Rehab Total Kantor Lurah Semper Timur Lanjutan

Penggantian Spare Part Lift Emergency Tak Teduga Berikut Pemasangannya Yang dilaksanakan Dengan Swakelola Penggantian sparepart chiller,cooller, condensor,AHU, ducting, AC gedung Blok P Rehab Total Kantor Camat Cilincing

25 26 27 28 29

Penataan Ruangan Pelayanan Terpadu Gedung Blok S Jakarta Utara

1 Keg/Loka si

4

250.000.00 0

5

3.830.107.4 00

250.000.00 0

6

95,7 5%

100, 00 %

7

3.809.7 40.900

249.12 5.000

8

84,41 81,73 % % 91,86 60,72 % % 75,63 100,00 % % 93,38 100,00 % %

95,24 100,00 % %

99,65 100,00 % %

1 Paket

10

1 kegiatan

4.000.000.0 00

93,3 8%

14.941. 415.44 5 4.895.9 12.200 5.327.6 93.000 529.38 2.500 653.65 5.500

93,52 100,00 % %

9

12 Bulan

14.941.415. 445

84,4 1% 91,8 6% 75,6 3% 93,3 8%

935.19 2.495

57,00 %

16.000.000. 000

4.895.912.2 00 5.327.693.0 00 529.382.50 0 653.655.50 0

93,5 4%

II- 40

93,38 % 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kantor

5.800.000.0 00 5.800.000.0 00 700.000.00 0 700.000.00 0

935.354.50 0

1 Kantor

1.000.000.0 00


1

1

2

3

7

6

5

4

3

2

1.20.04 Program peningkatan kinerja Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi


Pengadaan Pakaian Seragam Petugas Pelayanan satu atap Blok S Pengembangan Informasi Pelayanan Prima Melalui petugas Pelayanan umum di tingkat Kelurahan Pembuatan Media Informasi (Brosur/Leafleat) tentang tata prosedur dan persyaratan pelayanan di tingkat Kelurahan Pengkoordinasian dan Pemantauan Pengendalian Pemotongan Hewan Dalam Rangka Menyambut Idul Adha dan Idul Fitri Partisipasi Pameran/Promosi Flora dan Fauna 2011 Partisipasi Pekan Raya Jakarta Penyelenggaraan Pasar Rakyat Jakarta Utara

50 Orang

4

441.000.00 0

5

48.000.000

6

10,8 8%

7

34.320. 000

48.000. 000

8

55,57 %

10,88 %

9

100,00 %

100,00 %

10

100,00 %

55,5 7%

66,71 %

50,00 %

34.320.000

50.225. 000

68,89 %

61.760.000

89.558. 000

31 Orang

69,5 8%

100,00 %

50.225.000

90.458.000

73,67 %

75.290.000

130.000.00 0

84.723. 000

100,00 % 100,00 %

66,7 1%

2 kali

86.397.000

75,1 3%

96,57 % 59,85 %

25000 buah

1 paket

115.000.00 0

144.85 0.000 119.70 4.000

150.000.00 0 200.000.00 0

96,5 7% 59,8 5%

1 Kegiatan 2 Kegiatan

II- 41

144.850.00 0 119.704.00 0


1

12 Bulan

225 Anggota

1 Kegiatan

4

150.000.00 0

75.000.000

100.000.00 0

100.450.00 0

5

150.000.00 0

75.000.000

98.850.000

100.450.00 0

6

100, 00 %

100, 00 %

98,8 5%

100, 00 %

7

149.81 1.650

63.062. 071

98.850. 000

98.690. 000

8

99,87 %

84,08 %

98,85 %

98,25 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

3

12 Bulan

2

12 Bulan 12 Bulan

172.689.11 9 143.400.00 0 35.878.000

100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

190.000.00 0 143.400.00 0 37.000.000

69,39 % 77,89 % 96,96 % 96,06 %

100,00 %

68.218.850

131.83 4.997 111.70 0.000 35.874. 200 67.242. 850

92,73 %

70.000.000

46.364. 000

90,8 9% 100, 00 % 96,9 7% 97,4 6% 1 Kegiatan 1 Kegiatan

92,7 3%

8

9

10

11

12 13 14 15

16

46.364.000

1 Kegiatan

II- 42

50.000.000

Pemantauan dan Koordinasi Festival Pesisir Jakarta Utara Pengadaan Pakaian Pamdal, Petugas parkir & kelengkapannya Operasional Pembuatan Komposting di Komplek Kantor WKJU Operasional Kegiatan Adipura di Komplek Kantor WKJU Penyelenggaraan Kegiatan Ketatausahaan Penyelenggaraan Keprotokolan Evaluasi Kegiatan Keprotokolan Pembinaan Keprotokolan Bagi Pegawai dan CPNS Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan Wilayah Kota adm. Jakarta Utara Pengadaan pakaian Resmi Protokol (PSL)


1

17

2

3

23

22

21

20

19

18

Penyelenggaraan Kegiatan Operasional Keprotokolan Pengamanan Dalam Kantor dan Rudin Walikota Jakarta Utara Partisipasi Kota Adm. Jakarta Utara Bidang Perekonomian Dalam Daerah Pemantauan dan Koordinasi Tenaga Kerja Asing di Perusahaan di Wil.Jakarta Utara Rapat Kerja Bidang Perekonomian Tahun 2011 Studi persepsi masyarakat terhadap pelayanan satu atap dikantor walikota Jakarta Utara Belanja Operasional Kendaraan Truck Tangki Penyiraman Taman 1 kali

1 kali

2 kali

5 kali

12 bulan

12 Bulan

4

200.000.00 0

150.000.00 0

120.000.00 0

150.000.00 0

2.500.000.0 00

3.037.000.0 00

5

69.424.000

150.000.00 0

118.776.00 0

138.436.00 0

2.375.000.0 00

3.037.000.0 00

6

34,7 1%

100, 00 %

98,9 8%

92,2 9%

95,0 0%

100, 00 %

7

176.76 0.000

68.445. 500

149.46 0.000

118.77 6.000

137.90 7.000

2.290.7 09.500

3.034.6 06.500

8

35,13 %

34,22 %

99,64 %

98,98 %

91,94 %

91,63 %

99,92 %

9

0,45 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

95,13 %

100,00 %

10

503.202.00 0

35,1 3%

8 Truck Tangki

II- 43

176.760.00 0


1

2

24

25

26

27

28

30

31

3

4

Peningkatan Wawasan 1 kegiatan Hukum bagi Aparat Pemerintah Kota Adm. Jakarta Utara Pembuatan rancangan 1 ruangan penataan ruang (Desain Interior) pada pelayanan prima terpadu menuju Pelayanan satu pintu (One Stop Service) Monev Pengembangan 12 2 kali Titik Destinasi Wisata Pesisir Jakarta Utara Pemantauan dan 1 kali Koordinasi Penyelenggaraan Jak Carnaval Pemantauan dan 1 kali Koordinasi Abang None JU Tahun 2011 Penyelenggaraan 12 bulan SIlaturahmi Walikota Jakarta Utara Penyelenggaran Kegiatan 12 bulan Seremonial Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara

75.000.000

120.000.00 0

68.353.000

56.000.000

5

1.440.000.0 00

75.000.000

75.000.000

118.920.00 0

67.296.000

56.000.000

6

100, 00 %

100, 00 %

100, 00 %

100, 00 %

99,1 0%

98,4 5%

100, 00 %

7

1.439.1 05.000

1.439.3 00.000

74.664. 000

73.704. 000

118.92 0.000

66.757. 500

56.000. 000

8

99,94 %

99,95 %

99,55 %

98,27 %

99,10 %

97,67 %

100,0 0%

9

25,00 %

25,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

98,00 %

100,00 %

10

75.000.000

1.440.000.0 00

1.440.000.0 00

II- 44

1.440.000.0 00


1

4

3.000.000.0 00

1.000.000.0 00

5

2.991.360.0 00

3.000.000.0 00

920.000.00 0

6

100, 00 % 100, 00 %

100, 00 %

100, 00 %

92,0 0%

7

187.29 5.500

1.439.9 75.000 225.10 6.000

2.974.1 47.500

2.985.7 21.650

799.02 6.000

8

70,68 %

100,0 0% 72,85 %

99,42 %

99,52 %

79,90 %

9

100,00 %

25,00 % 100,00 %

25,00 %

13,00 %

25,00 %

10

3

12 bulan

2.991.360.0 00

1.440.000.0 00 309.000.00 0

99,6 2%

2

12 bulan

1.440.000.0 00 309.000.00 0

263.992.00 0

32

6 kecamata n 12 bulan

265.000.00 0

36

35

34

33

1 kegiatan

1 kali

Partisipasi dan Koordinasi Kepariwisataan Legian

41.750.000

Pembinaan Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Potensi Mayarakat Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara Pengamanan Pasca Penertiban di Kota Administrasi Jakarta Utara Penyediaan Jamuan Tamu Walikota Pemantauan, Pengkoordinasian dan Partisipasi Lebaran Betawi

37

45.000.000

100,00 %

1 kegiatan

92,78 %

100,00 %

38

41.750. 000

97,66 %

92,7 8%

195.32 6.460

Penyelenggaraan Lomba Kadarkum Tingkat Kota Adm Jakarta Utara

1 kegiatan

99,7 9%

II- 45

199.570.50 0

39

200.000.00 0

Pelatihan Penanggulangan Pemadam Kebakaran di Komplek Kantor WKJU


1

1.20.05 Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

40

2

3

3

2

1

42

41

Bimbingan Teknis bagi Pelaksanaan Ketatausahaan pada CTU di Setko. Adm. JU Bimbingan Teknis bagi Para Ka. Subag TU pada Satminkal-Satminkal di Wilko Adm. JU Pelayanan Terpadu malam Hari di Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Utara Penyelenggaraan Operasional Dewan Kota di Kota Administrasi Jakarta Utara Penyusunan Data Sengketa Tanah dan Bangunan di Kota Adm.Jakarta Utara Penyelenggaraan Koordinasi Penanganan Kasus dan Sengketa di Kota Adm. Jakarta Utara 12 bulan

12 Kegiatan

12 kali

47 unit kerja

10 Bagian

4

47.500.000

35.500.000

421.800.00 0

250.000.00 0

92.000.000

80.000.000

5

47.500.000

35.500.000

341.400.00 0

250.000.00 0

80.134.620

59.678.440

6

100, 00 %

100, 00 %

80,9 4%

100, 00 %

87,1 0%

74,6 0%

7

47.500. 000

35.500. 000

341.40 0.000

205.58 2.000

80.057. 620

58.634. 440

8

100,0 0%

100,0 0%

80,94 %

82,23 %

87,02 %

73,29 %

9

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

II- 46

12 bulan


1

4

2

3

10

9

8

7

6

Koordinasi Pendataan Kondisi Sarana Fisik Pamong Praja (Kantor Camat, Kantor Lurah, Rumah Dinas Camat, Rumah Dinas Lurah) di Kota Administrasi Jakarta Utara Pemantuan dan Koordinasi Industri Pariwisata Partisipasi Pekan Promosi/Pameran Indonesia City Expo Pemantauan Sarana Usaha Gedung Komersial di Jakarta Utara Koordinasi dan Pemantauan Harga Bahan Kebutuhan Pokok di Jakarta Utara Pemantauan Perusahaan PMA/PMDN di Jakarta Utara 3 kali

3 Kegiatan

1 kegiatan

2 kegiatan

37 Kecamata n dan Kelurahan

4

54.000.000

120.000.00 0

180.000.00 0

265.000.00 0

120.000.00 0

90.000.000

5

49.944.000

101.867.00 0

171.829.30 0

265.000.00 0

120.000.00 0

51.768.000

6

84,8 9%

95,4 6%

100, 00 %

100, 00 %

57,5 2%

7

100.86 0.000

170.77 3.300

265.00 0.000

118.77 6.000

51.768. 000

8

84,05 %

94,87 %

100,0 0%

98,98 %

57,52 %

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

100,00 %

1 kegiatan

92,49 %

II- 47

49.944. 000

92,4 9%


1

1.20.05 Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

11

2

3

17

16

15

14

13

12

Koordinasi dan Pemantauan Pembinaan Produk Unggulan Daerah Jakarta Utara Pemantauan Usaha Depo Air Minum Isi Ulang dan Distribusi Bahan Bakar Elpiji di Jakarta Utara Inventarisasi dan Pemantauan/Pengendalia n Perpasaran Swasta Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima Koordinasi dan Pemantauan Optimalisasi Trayek Angkutan Penumpang di Jakarta Utara Pemantauan/Pengendalia n Penyelenggaraan Perparkiran Swasta di Jakarta Utara Koordinasi Pengendalian Pelaksanaan MHT Plus Tahun 2011 di jakarta Utara

8

9

100,00 %

10

7

70,00 %

100,00 %

6

45.500. 000

94,60 %

100,00 %

5

102.16 8.000

96,38 %

100,00 % 100,00 %

4

95,6 9%

109.87 2.000

94,76 % 65,24 %

100,00 %

46.436.000

103.344.00 0

96,3 8%

108.02 4.000 42.405. 000

65,47 %

65.000.000

2 kegiatan

108.000.00 0

109.872.00 0

95,8 5% 66,5 7%

42.555. 000

1 kali

2 kegiatan

114.000.00 0

109.272.00 0 43.269.000

66,8 0%

100,00 %

71,4 4%

2 kegiatan

114.000.00 0 65.000.000

43.419.000

90,46 %

1 kegiatan

1 kali

65.000.000

1 kali

90.460.000

90.460. 000

II- 48

90,4 6%

100.000.00 0


1

18

2

3

25

24

23

22

20

19

Koordinasi Pengendalian Tata Ruang & Pengembangan Kota di Jakarta Utara Inventirisasi Lahan yang Belum Berkembang/Terbangun di 3 (tiga) Kecamatan (Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok) Monitoring Sinkronisasi Tata Ruang Perbatasan Koordinasi Monitoring Program Lingkungan Hidup Penyelenggaraan Rapat Kerja (Raker) Adipura Monitoring Kegiatan Pembebasan Tanah di Jakarta Utara Koordinasi Penataan Ruang dalam Rangka Pengembangan 12 Titik Jalur Wisata Pesisir di Jakarta Utara

7

10

6

9

5

8

4

100,00 %

89.950.000

89,95 %

100,00 %

1 kegiatan

89.950. 000

89,56 %

100,00 % 100,00 %

89,9 5%

89.560. 000

75,94 % 96,65 %

100,00 % 94,00 %

100.000.00 0

89.560.000

89,5 6%

75.940. 000 289.95 0.000

100,0 0% 89,15 %

100,00 %

1 kegiatan

81,2 4% 96,6 5%

125.00 0.000 89.150. 000

77,62 %

100.000.00 0

81.240.000

100, 00 % 93,2 0%

77.620. 000

289.950.00 0

125.000.00 0 93.200.000

77,6 2%

1 kegiatan 1 kegiatan

125.000.00 0 100.000.00 0 100.000.00 0

II- 49

77.620.000

100.000.00 0 300.000.00 0 1 kegiatan 1 kegiatan

1 kegiatan


1

26

2

3

33

31

30

29

28

27

Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kota Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kota Monitoring Pengendalian Dan Pemantauan Pembangunan Monitoring Dan Evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi / IUJK Koordinasi dan Pemantauan Pengendalian Angkutan Lebaran di Jakarta Utara Koordinasi dan Pemantauan Pengendalian Flu Burung di Jakarta Utara Koordinasi, Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Raskin

8

9

95,00 %

10

7

75,04 %

100,00 %

6

90.048. 000

75,04 %

100,00 %

5

90.048. 000

80,69 %

100,00 %

4

75,0 4%

84.721. 000

81,81 %

100,00 %

90.048.000

90.048.000

80,6 9%

85.905. 000

71,32 %

100,00 %

75,0 4%

84.721.000

81,8 1%

46.360. 000

80,41 %

100,00 %

120.000.00 0

85.905.000

72,7 6%

52.265. 000

100,0 0%

6 Kecamata n

105.000.00 0

47.296.000

82,0 7%

285.66 7.000

120.000.00 0

65.000.000

53.345.000

100, 00 %

6 Kecamata n 6 Kecamata n 6 Kecamata n 1 kegiatan

65.000.000

285.671.00 0

105.000.00 0

1 kegiatan

285.671.00 0

II- 50

4 kali


1

34

2

3

38

37

Koordinasi dan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat

Koordinasi, Sosialisasi dan Pembinaan LSM dan CSR

36

35

Koordinasi dan Sosialisasi Kegiatan Monitoring Pelaporan Bidang Kesmas dan Asisten Kesmas Koordinasi dan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Dampak Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Panti dan Non Panti

39

40

Koordinasi, Sosialisasi dan Monitoring Pemanfaatan Gedung SKKT Koordinasi Pelatihan Analisis Gender Bagi Karyawan / Karyawati

2 kali

4 kali

4

123.171.00 0

130.007.00 0

5

123.171.00 0

130.007.00 0

6

100, 00 %

100, 00 %

7

67.905. 500

123.17 1.000

130.00 7.000

8

100,0 0%

100,0 0%

100,0 0%

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

100,00 %

100, 00 %

100,0 0%

100,00 %

67.905.500

85.415. 500

100,0 0%

100,00 %

67.905.500

72.815. 000

100,0 0%

100,00 %

1 kali

100, 00 %

62.015. 500

100,0 0%

85.415.500

72.815.000

100, 00 %

80.765. 000

85.415.500

72.815.000

62.015.500

100, 00 %

1 kali

1 kali

62.015.500

80.765.000

100, 00 %

1 kali

80.765.000

II- 51

1 kali


1

41

2

3

42

43

Koordinasi Evaluasi dan Penilaian Sekolah Sehat serta Peningkatan Peran UKS Koordinasi dan Sosialisasi Pengentasan Gizi Buruk

Koordinasi dan Evaluasi Pencapaian Program Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Koordinasi dan Sosialisasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Koordinasi, Monitoring dan Pengandalian Pembinaan Posyandu

44

45

46

Koordinasi , Sosialisasi dan Monitoring Pemberantasan Penyakit Menular dan PSN

8

100,0 0%

9

100,00 %

100,00 %

10

7

55.020. 500

100,0 0%

100,00 %

6

84.605. 500

100,0 0%

5

100, 00 %

61.385. 500

4

84.605.500

100, 00 %

55.020.500

84.605.500

61.385.500

100,00 %

55.020.500

1 kali

61.385.500

100,0 0%

1 kali

1 kali

200.38 6.000

100, 00 %

2 kali

100, 00 %

100,00 %

200.386.00 0

100,0 0%

100,00 %

200.386.00 0

61.385. 500

100,0 0%

61.385.500

250.45 6.500

61.385.500

100, 00 %

II- 52

250.456.50 0

1 kali

250.456.50 0

100, 00 % 3 kali


1

6

7

8

9

100,00 %

10

5

100,0 0%

100,00 %

4

190.45 7.500

100,0 0%

100,00 %

3

100, 00 %

59.400. 500

100,0 0%

2

190.457.50 0

100, 00 %

129.13 3.000

0,00 %

2 kali

59.400.500

100, 00 %

0,00 %

47

59.400.500

129.137.00 0

0

190.457.50 0

1 kali

129.137.00 0

2,33 %

Koordinasi dan Monitoring Program Kota Sehat

1 kali

1.800.000

35,50 %

77.165.000

67,83 %

47,69 %

1 Kegiatan

57.652. 000

68,44 %

57.652.000

106.08 0.000

85.000.000

48

49

50

51

68,4 4%

67,8 3%

106.080.00 0

1 Kegiatan

155.000.00 0

12 Kegiatan

II- 53

Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Imunisasi Bagi Kesehatan Masyarakat Koordinasi dan Monitoring Kelompok Kerja dan Vocal Point Pengarusutamaan Gender Pembuatan Papan Pengumuman Ruang Kerja Pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara Koordinasi Asisten Pemerintahan Sekko Jakarta Utara 52

Pelaksanaan Koordinasi Rapat Pimpinan (Rapim) Lengkap Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara


1

53

2

3

55

54

Koordinasi Pendidikan Sistem Ganda dan Peningkatan Mutu Pendidikan Koordinasi Pembinaan Mental Spiritual Guru Koordinasi Pembinaan Keterampilan Guru PAUD dan TK Koordinasi Monitoring Perpustakaan Kelurahan

56

57

58

59 60

61

Koordinasi Pendataan Sarana Pendidikan Non Formal Pelaksanaan MTQ atau STQ Secara Berjenjang dan Koordinasi Pengembangan Al Qur'an Pelaksanaan Lomba Keluarga Sakinah Silaturrahmi Walikota Jakarta Utara Pada Pelaksanaan Safari Ramadhan Sarasehan Ulama dan Umaro

2 kali

1 kali

2 kali

4

177.000.00 0

93.000.000

374.000.00 0

92.000.000

91.000.000

119.000.00 0 120.000.00 0

124.000.00 0

5

177.000.00 0

93.000.000

374.000.00 0

92.000.000

91.000.000

119.000.00 0 120.000.00 0

124.000.00 0

6

100, 00 % 100, 00 %

100, 00 %

100, 00 %

100, 00 %

100, 00 % 100, 00 %

100, 00 %

7

126.00 0.000

93.000. 000 177.00 0.000

374.00 0.000

92.000. 000

91.000. 000

119.00 0.000 120.00 0.000

124.00 0.000

8

100,0 0%

100,0 0% 100,0 0%

100,0 0%

100,0 0%

100,0 0%

100,0 0% 100,0 0%

100,0 0%

9

0,00 %

36,00 %

0,00 %

0,00 %

12,00 % 0,00 %

100,00 %

10

6 kecamata n 6 kecamata n 2 kali

1 kali

1 Bulan Ramadha n

100, 00 %

0,00 %

0,00 %

1 kali

126.000.00 0

II- 54

126.000.00 0


1

1.20.05 Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi 1.20.08 Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

1.20.11 Program peningkatan dan kesejahteraan pegawai

62

2

3

Tim Pertimbangan Pembangunan dan Pendataan Tempat Ibadah Bintal Juang Remaja Bahari (BJRB) Koordinasi Pembinaan Sarana Olahraga

Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam APEKSI Koordinasi Lomba Binaul Masaajid

63

64

65 67

1

2

1 2

Penilaian Dan Evaluasi Kinerja RT dan RW di Kota Administrasi Jakarta Utara Karakter Building bagi Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Penghargaan Menunaikan Ibadah Haji Pemberian penghargaan kepada Putera/Puteri Karyawan/wati yang berprestasi

1 Kegiatan

4

150.000.00 0

5

150.000.00 0

6

100, 00 %

7

150.00 0.000

8

100,0 0%

100,0 0%

9

0,00 %

96,25 %

10

0,00 %

89.000. 000

0,00 %

100, 00 %

99,89 %

12,00 %

89.000.000

88.900. 000

100,0 0% 100,0 0%

91,82 %

89.000.000

279.00 0.000 81.000. 000

91,35 %

0,00 %

89.000.000

100, 00 % 100, 00 %

91.350. 000

0,00 %

100,00 % 100,00 %

89.000.000

279.000.00 0 81.000.000

91,3 5%

0

85,08 % 46,41 %

6 kecamata n 6 kali

91.350.000

0,00 %

170.16 7.000 60.332. 500

100, 00 %

100.000.00 0

0

85,0 8% 54,1 0%

1 kali

1 kali

1 Laporan

350.000.00 0

170.167.00 0 70.332.500

279.000.00 0 81.000.000

1 Paket

200.000.00 0 130.000.00 0

II- 55

1 Kegiatan 1 kegiatan


1

1

2

3

1.20.12 Program penetapan dan evaluasi kinerja

5

4

3

2

Pengumpulan Bahan dan Pembuatan Laporan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Walikota Adm. Jakarta Utara Koordinasi dan Monitoring Laporan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Monitoring dan Pengumpulan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Serta Pembuatan Laporan Bulanan Kecamatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Monitoring dan Pengumpulan Bahan Pelaporan Bidang Pemerintahan di Kota Administrasi Jakarta Utara Pelatihan Teknis Penyusunan LAKIP dan Penyusunan LAKIP Kota Administrasi Jakarta Utara

4

5

131.618.80 0

6

76,0 8%

7

111.45 3.000

8

64,42 %

9

100,00 %

10

43,50 %

173.000.00 0

61,70 %

76,75 %

3 Kegiatan

49.362. 000

89,94 %

49.362.000

89.940. 000

80.000.000

89,9 4%

61,7 0%

89.940.000

12 Laporan

100.000.00 0

59,81 %

12 Kegiatan

68,30 %

90,00 %

54.637.000

54.637. 000

89,38 %

80.000.000

159.46 4.500

10 SKPD

89,3 8%

68,3 0%

159.464.50 0

2 Kegiatan

II- 56

178.407.00 0


1.20.13 Program pendidikan dan pelatihan

1

1

1

2

1.20.15 Program peningkatan pengelolaan SDM SKPD

1.20.16 Program penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

1

1

2

1.20.17 Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)

2

3

4

Peningkatan Manajerial 50 orang Diri bagi staf dan karyawan Koordinasi dan 4 Triwulan operasional Baperjabkat Tk.Sekretariat Kota Adm. Jakarta Utara Penyelenggaraan 1 Penginputan Data Absensi Kegiatan dan Kinerja Pegawai Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara Peningkatan Kinerja 50 Orang Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima Menuju Pelayanan satu Pintu Peningkatan wawasan 2 kegiatan pelajar SMA Sederajat terhadap regulasi di Kota Adm. Jakarta Utara Peningkatan Pemahaman 6 Hukum Pertanahan di 6 Kecamata Kecamatan kota Adm n Jakarta Utara

119.670.00 0

160.000.00 0

100.000.00 0

5

80.000.000

90.498.000

55.826.000

80.043.500

34.212.500

6

100, 00 %

100, 00 %

75,6 2%

98,3 1%

50,0 3%

34,2 1%

7

50.000. 000

74.840. 000

90.498. 000

55.821. 000

55.302. 000

34.212. 500

8

100,0 0%

93,55 %

75,62 %

98,30 %

34,56 %

34,21 %

9

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

56.784.000

80.000.000

50.000.000

II- 57

50.000.000


1

1.20.18 Program pelayanan dan bantuan hukum 1.20.19 Program koordinasi kebijakan kesejahteraan masyarakat

3

2

3

4

3

2

1

5

4

Peningkatan pemahaman hukum perkawinan di 6 Kecamatan Kota Adm Jakarta Utara Penyuluhan Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum Tk. Kota Adm. Jakarta Utara Peningkatan Penanganan Perkara Dalam Proses Pengadilan Forum silaturahmi pemuda lintas agama Penguatan Organisasi Keagamaan dan Antisipasi Tindak Kekerasan Pemahaman wawasan spiritual di kalangan siswa dalam membentuk kualitas leadership bagi pelajar SLTA/SMK

8

9

10

7

100,00 %

6

100,0 0%

100,00 %

5

50.000. 000

100,0 0%

100,00 %

4

48.500. 000

100,0 0%

50.000.000

100, 00 %

82.000. 000

50.000.000

48.500.000

100, 00 %

100, 00 %

82.000.000

6 Kecamata n

82.000.000

70.000.000

180.000.00 0 180.000.00 0

100, 00 %

100, 00 % 100, 00 %

200.00 0.000

164.99 8.000 166.00 2.000

70.000. 000

100,0 0%

91,67 % 92,22 %

100,0 0%

90,75 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

180.000.00 0 180.000.00 0

200.000.00 0

II- 58

200.000.00 0

48.500.000

2 kegiatan

70.000.000

1 pelaksana an

12 bulan

100, 00 % 1 kali 1 kali

1 paket


Rekapitulasi Kegiatan dan Penyerapan Anggaran

No

Kegiatan

Vol Satuan

Anggaran

SPD

SPM

SP2D

SPJ

Progre s

Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2010 Program

10

100,00 %

9

81.602 .000

100,00 %

8

81.602.0 00

48.028 .400

100,00 %

7

81.60 2.000

65.372.3 85

18.911 .520

6

81.620.500

65.37 2.385

19.063.8 00

5 81.620.500

134.690.565

19.06 3.800

4 120 Orang

134.690.565

88.620.750

3

1

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Utara

1 DPA

88.620.750

2

2

Penyusunan RKA dan DPA Kota Administrasi Jakarta Utara TA. 2011

1 DPPA

1 1.20.01 Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4

Penyusunan Perubahan Anggaran TA. 2010 Kota Administrasi Jakarta Utara

97,00 %

110.224.000

52.064 .100

97,00 %

110.224.000

72.784.0 00

293.65 9.500

12 Bulan

300.000. 000

5

300.000.000

72.78 4.000

300.000.000

Penyusunan Pembukuan Keuangan

12 Bulan

6

II- 59

300.0 00.00 0

Penyusunan Laporan Keuangan


1

9

10

7

8

6

100,00 %

5

53.320 .600

97,00 %

4

88.327.5 00

53.893 .600

97,00 %

3

90.822.0 00

38.687 .000

100,00 %

2

90.82 2.000

87.315.0 00

31.250 .000

97,00 %

115.320.000

164.622.000

87.31 5.000

31.250.0 00

27.136 .500

115.320.000

164.622.000

116.420.000

31.25 0.000

27.136.5 00

4 Triwulan

20 Unit

116.420.000

125.000.000

27.13 6.500

7

86 Bendahara

125.000.000

42.655.000

88.32 7.500

9

Konfirmasi dan Monitoring Pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu

12 Bulan

42.655.000

8

10

Monitoring SPP, SPMG, Gaji dan TPP Kota Adm. Jakarta Utara T.A. 2010

86 Bendahara wan

II- 60

Koordinasi dan Monitoring Asisten Bidang Perekonomian dan Administrasi Sekko Jakarta Utara Penelitian dan Penyusunan SPJ serta Tindak Lanjut Teguran SPJ

11

Pendataan Calon Bendaharawan Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara


1

8

9

10

7

100,00 %

6

102.11 3.000

97,00 %

5

131.189. 000

24.499 .900

4

24.521.0 00

3

24.52 1.000

2

38.325.000

170.000.000

38.325.000

170.000.000

Pelaksanaan Pembuatan SPP Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

1 Kegiatan

12 Bulan

12

Penataan Arsip Keuangan Setko Adm. Jakarta Utara

0,00 %

131.1 89.00 0

13

0

0,00 %

90.000.0 00

0

0,00 %

0

112.500. 000

0

0,00 %

90.000.000

0

135.000. 000

0

90.000.000

112.500.000

0

44.639.0 50

47 Unit

112.500.000

135.000.000

0

14

47 Unit

135.000.000

73.800.000

Bimbingan Teknis Ketatausahaan Bagi SKPD/UKPD Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara

37 Unit

73.800.000

15

16

17

II- 61

84 Unit

Bimbingan Teknis Bagi Para Pelaksana Ketatausahaan Pada Satminkal Kantor dan Sudin Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara Bimbingan Teknis Bagi Para Pelaksana Ketatausahaan Pada Satminkal Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara Monitoring Dan Evaluasi Satminkal-Satminkal Wilayah Kota Adm. JU


1

2 Bimbingan Teknis Bagi Para Pelaksana Ketatausahaan Pada CTU Di Sekretariat Kota Adm. JU.

3

10 Bagian

10 Unit

4

90.000.000

67.500.000

72.000.000

5

72.000.000

90.000.000

67.500.000

72.000.000

6

0

0

0

0

0

595.794. 751

72.000.0 00

0

67.500.0 00

46.646.6 80

0

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

18

Pembekalan Bagi Para Pembina Satminkal Pusminko Adm. Jakarta Utara

37 Unit

72.000.000

600.000.000

9

19

Penyusutan Arsip Pada Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara

1 Buku

600.000.000

8

20

Penyusunan Modul Kegiatan Ketatausahaan Di Wilayah Kota Adm. JU

2 Kegiatan

7

21

Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Cetakan

II- 62

22


1

5

54.095.400

6

0

0

1.297.49 1.665

3.287.28 2.000

24.288.0 00

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

24

25

10

4

54.095.400

3.621.440.00 0

0

0

0

9


3.621.440.00 0

2.318.454.00 0

0

701.187. 730

8

Perpanjangan STNK


2.318.454.00 0

0

0

7

Penyediaan Bahan Bakar Minyak


0

706.500.000

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional

1 Kapal Dinas Operasion al

706.500.000

2

26

Pemeliharaan/Perawatan Kapal Dinas Kantor Kota Adm. JU

12 Bulan

23

27

II- 63

Pemeliharaan/Perawatan Insidentil/Emergency Inventaris Peralatan dan Perlengkapan Kantor WKJU Yang Dilaksanakan Dengan Swakelola


1

5

360.000.000

6

0

0

38.400.0 00

360.000. 000

0

0

0,00 %

0,00 %

24.500.0 00

0

0,00 %

10

4

360.000.000

48.600.000

0

9

3 7 Lokasi

48.600.000

49.000.000

8

2

1 Tahun

49.000.000

7

28

Pemeliharaan/Perwatan Insidentil/Emergency Gedung Kantor Dan Rudin Yang Dilaksanakan Dengan Swakelola Pengamanan Kapal Dinas Kota Adm. Jakarta Utara

1 Tahun

29

Pengadaan Alat Kebersihan Gudang

0,00 %

30

0

0

0,00 %

45.000.000

0

45.000.000

270.000. 000

1 Tahun

0

31

270.000.000

45.000.0 00

270.000.000

0,00 %

Pemantauan dan Pemanfaatan Distribusi Aset Barang Daerah

1 Kegiatan

0

32

0

II- 64

995.833. 305

Pembinaan Pengurus Barang dan Pembantu Khusus Barang

17 Blok

1.115.000.00 0

33

1.115.000.00 0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan Tanaman Komplek Kantor dan Rudin WKJU


1

6

7

5

3

8

9

10

0,00 %

4

2

0

0

2.395.13 7.999

4.163.000.00 0

0,00 %

4.163.000.00 0

62.109 .000

0,00 %

16 Blok

52.088.0 00

67.657 .600

100,00 %

34

56.613.0 00

54.386 .000

100,00 %

Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung Kantor/Cleaning Service

67.65 7.600

100.000. 000

88.457 .000

0,00 %

63.000.000

67.500.000

54.38 6.000

124.637. 000

0

63.000.000

67.500.000

100.000.000

88.45 7.000

100.000. 000

100,00 %

12 bulan

1 kegiatan

100.000.000

178.200.000

0

42.889 .000

35

1 Laporan

178.200.000

100.000.000

57.889.0 00

62.10 9.000

3 Kegiatan

100.000.000

42.88 9.000

Penjilidan dan Inventarisasi Produk hukum Provinsi DKI Jakarta

1 Kegiatan

75.000.000

36

Pengumpulan Bahan dan Pembuatan Laporan Bulanan, Triwulan dan Tahunan Walikota Administrasi Jakarta Utara Koordinasi Penyempurnaan Renstra 2008-2012

75.000.000

II- 65

150 Orang

Pengumpulan dan Inventarisasi Penanganan Perkara Pengadilan Tahun 2009 di Kota Administrasi Jakarta UTara Penyusunan LAKIP Kota Administrasi Jakarta Utara

37 38

39 40

Pembuatan ID Card Karyawan/Karyawati Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara


1

43

42

41

2

Penataan Ruang Kerja Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara

Pengelolaan Perpustakaan Dinas Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara

Pembuatan Papan Petunjuk Ruang pada Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara

3

1 Kegiatan

1 Kegiatan

12 Bulan

300 Plate

4

88.880.500

90.000.000

112.500.000

157.500.000

5

88.880.500

90.000.000

112.500.000

157.500.000

6

26.93 0.000

49.34 4.900

78.44 6.400

78.61 4.650

7

26.930.0 00

57.520.0 00

94.071.0 00

78.465.4 00

8

37.520 .000

26.930 .000

49.344 .900

78.446 .400

78.614 .650

9

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

10

Penyelesaian Laporan Pajak Pajak Pribadi (LP2P)

37.520.0 00

44

37.52 0.000

1 kegiatan

138.385.000

Peningkatan Managerial Diri Bagi Staf dan Karyawan

138.385.000

45

100,00 %

190.208.000

107.50 2.000

4 Kegiatan

154.000.000

146.154. 000

Koordinasi Operasional Baperjakat

154.000.000

155.702.500

190.208.000

46

4 Orang

155.702.500

100,00 %

Penghargaan Menunaikan Ibadah Haji

1 Kegiatan

154.00 0.000

47

Penyusunan Data Pegawai

154.000. 000 48

115.179.750

100,00 % 100,00 % 115.179.750

29.657 .500 39.896 .000 1 Kegiatan

29.657.5 00 39.896.0 00 Pembuatan Sistem Informasi Pegawai

II- 66

107.5 02.00 0 154.0 00.00 0 29.65 7.500 39.89 6.000 49


1

1.20.01 Program penerapan prinsip good governance dalam penyelenggaraan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

4 Kegiatan

4

156.717.000

5

720.000.000

156.717.000

6

0

0

0

90.000.0 00

268.709. 795

676.091. 200

122.359. 000

0

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

Koordinasi Pelaksanaan Pelantikan

720.000.000

270.000.000

0

5.468.20 1.540

9

50

3 Kegiatan

270.000.000

90.000.000

0

8

51

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Walikota Jakarta Utara

4 Triwulan

90.000.000

6.550.000.00 0

7

53

Penyediaaan Alat Kebersihan Kebutuhan Kantor Walikota Jakarta Utara

12 Bulan

6.550.000.00 0

0,00 %

3

54

Penyediaan Alat Rumah Tangga Kantor WKJU

12 bulan

0

2

61

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

0

0,00 %

0

0

12.000.000

45.592.5 00

0,00 %

12.000.000

0

0

12 bulan

50.000.000

0

Penyediaan Jasa Internet

50.000.000

0

62

1 Paket

50.000.000

63

50.000.000

II- 67

1 Paket

Pembinaan Keprotokolan bagi Pegawai dan CPNS Tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan di Kota Adm. Jakarta Utara Pengadaan Mesin Absensi Elektrik 64


4

5

1.865.000.00 0

6

0

0

714.894. 350

1.400.67 7.693

0

0

0,00 %

0,00 %

3

1.865.000.00 0

715.000.000

10

2 5 Lokasi

715.000.000

9

1

Penyediaan Jasa Mekanikal Elektrikal Sehari-hari/Rutin Gedung Kantor 5 Lokasi

100,00 %

8

1

2

Penggantian Amatur Listrik Insidentil/Emergency Tak Terduga Berikut Pemasangannya Yang Dilaksanakan/diadakan Dengan Swakelola

1 Kegiatan

7

1.20.03 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

3

5.205. 844.41 5

100,00 %

5.195.84 4.415

1.787. 697.00 0

100,00 %

5.225 .859. 860

1.787.69 7.000

5.607. 967.00 0

100,00 %

5.900.000.00 0

5.607.97 7.000

5.507. 449.74 0

5.900.000.00 0

5.607 .967. 000

5.547.45 9.740

100,00 %

Pembangunan Kantor Lurah Pademangan Timur

5.900.000.00 0

5.507 .449. 740

997.78 2.055

2.200.000.00 0 1 Kegiatan

5.900.000.00 0

5.900.000.00 0

959.010. 355

2.200.000.00 0

1 Kegiatan

5.900.000.00 0

997.7 82.05 5

1 Kegiatan

Pembangunan Kantor Lurah Sunter Agung Lanjutan

5

Rehab Total Kantor Lurah Rorotan

4

6

Rehab Total Kantor Lurah Semper Timur

1 Kegiatan

1.000.000.00 0

II- 68

1.000.000.00 0

1.787 .697. 000

7

Rehab Kantor Camat Kelapa Gading


1

5

6

30.00 0.000

7

111.017. 000

8

30.000 .000

9

90,00 %

10

4

135.000.000

90,00 %

3

135.000.000

120.00 0.000

0,00 %

2 12 Bulan

111.435. 000

0

8

135.000.000

120.0 00.00 0

0

Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Warakas Yang Belum Standar

135.000.000

0

12 Bulan

0

0,00 %

9

0

0

0,00 %

Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Tugu Selatan Yang Belum Standar

12 Bulan

1.433.75 1.540

0

Rehab Total Kantor Camat Cilincing

0

4.187.62 1.908

10

1 Kegiatan

1.500.000.00 0

0

12

1.500.000.00 0

4.500.000.00 0

Rehab / Pembangunan Kolam Resapan Kantor WKJU

4.500.000.00 0

1 Kegiatan

0,00 %

14

0

Perbaikan/Penggantian Building Automation System ( BAS )

1.258.74 2.538

1.500.000.00 0

0

1 Kegiatan

1.500.000.00 0

15

Perbaikan / Water Prooting Dinding Luar Gedung Blok P Kantor WKJU

411.490.600

0,00 %

411.490.600

0

4 Triwulan

0 16

II- 69

410.842. 950 Penggantian Spare Part Lift Emergency Tak Terguna/Sewaktu-Waktu Terjadi Kerusakan Mendadak Yang Dilaksanakan Secara Swakelola


1

3 1 Kegiatan

4

1.130.231.15 0

2.500.000.00 0

5

500.000.000

1.130.231.15 0

2.500.000.00 0

6

0

0

0

0

0

471.796. 470

1.012.28 0.400

0

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

2 Penggantian Cooler, Condensordan lain-lain AC Sentral Gedung Blok P 1 Kegiatan

500.000.000

0

9

17

Rehab/Peninggian Pagar Depan Kantor Walikota Jakarta Utara

1 Kegiatan

0

8

18

Rehab Rumah Dinas Jl. Berdikari

1 Kegiatan

7

19

Cleaning Ducting Gedung Blok P, R dan S

0,00 %

21

0

5.000.000.00 0

4.596.64 1.526

5.000.000.00 0

0

1 Kegiatan

22

0

0,00 %

500.000.000

0

500.000.000

0

379.537. 000

1 Kegiatan

100.000.000

85.807.0 00 1.177.35 5.940

23

100.000.000

0

Pemasangan System Proteksi Dini Kebakaran Komplek Kantor Walikota Jakarta Utara Drynace Sebelah Utara Gedung Blok Q Kantor WKJU

1 Kegiatan

1.500.000.00 0

0,00 %

Rehab Gedung Sangkrini

1.500.000.00 0

0

28

1 Kegiatan

0,00 %

Rehab Jalan Keluar/Masuk Sebelah Utara Kantor WKJU

0

0

29

1.100.000.00 0

0,00 %

1.100.000.00 0

II- 70

0

1 Kegiatan

483.921. 316

30

Pembangunan LPS Indoor/Tertutup Untuk Kantor WKJU


1 31

Rehab Ruang Fitnes/Spa Kantor Walikota Jakarta Utara

3

32

Pengadaan Meubeler Gedung Blok Q Kantor WKJU

2

34

35

Rehab Taman dan Pemasangan Paving Blok Untuk Parkir di Rudin Kelapa Gading Pengadaan Meubelair Kebutuhan Gedung Blok P, R dan S

0,00 %

10

0

0,00 %

9

97.057.8 00

0

0,00 %

8

0

6.696.77 3.138

0

0,00 %

7

0

407.880. 218

0

0,00 %

6

10.000.000.0 00

0

0

0

5

10.000.000.0 00

750.000.000

0

619.809. 090

0,00 %

4

1 Kegiatan

750.000.000

0

0

0

100.000.000

1 kegiatan

0

650.000.000

0

100.000.000

1 Kegiatan

650.000.000

0

0,00 %

1 Kegiatan

1 kegiatan

300.000.000

0

Rehab Kelurahan Rawa Badak Utara

300.000.000

715.451. 760

36

1 kegiatan

0

Rehab Rudin Lurah Koja

750.000.000

37

750.000.000

1 kegiatan

0,00 %

Rehab Kantor Kecamatan Penjaringan

0

38

0

100.000.000

100.000.000

1 kegiatan

0,00 %

39

96.911.3 00

0

Rehab Rumah Dinas Camat Penjaringan

0

75.000.000

II- 71

0

75.000.000

Rehab Rumah Dinas Camat Pademangan

1 kegiatan

40


1 1 kegiatan

4

100.000.000

750.000.000

5

750.000.000

100.000.000

750.000.000

6

0

0

0

0

97.384.1 00

688.781. 900

97.342.2 00

722.112. 900

0

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

Rehab Kantor Kecamatan Tanjung Priok 1 kegiatan

750.000.000

100.000.000

477.672. 790

9

41 Rehab Rumah Dinas Camat Tanjung Priok

1 kegiatan

100.000.000

0

8

42 Rehab Kantor Kecamatan Koja

1 kegiatan

500.000.000

7

43 Rehab Rumah Dinas Camat Koja

500.000.000

3

44

1 kegiatan

2

45

0,00 %

Rehab Rumah Pompa berikut pompanya sebelah Utara Gedung Blok Q Kantor WKJU

0

0

0,00 %

750.000.000

0

0,00 %

750.000.000

0

0

1 kegiatan

0

3.357.30 6.711

47

0

0

708.131. 120

0

3.500.000.00 0

Rehab Gedung Blok U dan Peninggihan Ultilitas hidran pemadam dan hidran air bersih berikut instalasinya

1 Paket

3.500.000.00 0

0

48

1 Paket

300.000.000

0,00 %

300.000.000

II- 72

0

1 Paket

282.857. 000

Penggantian panel chiller dan instalasi Penggantian 2 (unit) travo 49

50

Perencanaan Rehab Total Kantor Camat Cilincing


1


4

30.000.000

5

15.000.000

30.000.000

6

0

0

0

96.000.0 00

0

0

0

88.550 .000

0

0

0

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

1 paket

15.000.000

10.000.000

88.55 0.000

0

9

Penyediaan biaya telepon, air dan listrik (pemilu) kota Jakarta Utara 1 paket

10.000.000

96.000.000

36.146.6 85

8

51

Kebersihan kantor (pemilu) kota Jakarta Utara

1 Paket

96.000.000

0

7

52 Pengadaan AC (1 PK) (Pemilu) Kota Jakarta Utara

400 buku

67.500.000

3

53

Penyusunan Data Base Kesejahteraan Masyarakat

67.500.000

2

1

1 Kegiatan

0,00 %

2

0

Peningkatan Kinerja ITU & CTU di Wilayah Kota Adm. Jakarta Utara

1.340.00 0.000

0,00 %

12 bulan

1.172 .500. 000

0

3

1.340.000.00 0

1.300.00 0.000

1.340.000.00 0

650.0 00.00 0

0,00 %

Penyelenggaraan Silaturrahmi Walikota Jakarta Utara

12 bulan

1.300.000.00 0

0

4

1.300.000.00 0

2.640.00 0.000

Pembinaan Lembaga Sosial, Kemasyarakatan, Keagamaan dan Potensi Masyarakat

12 bulan

975.0 00.00 0

5

3.000.000.00 0

II- 73

3.000.000.00 0

Peningkatan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara


1

4

5

6

0

1.340.00 0.000

8

3

1.340.000.00 0

7

2

1.340.000.00 0

9

10

0,00 %

12 bulan

0

6

Penyelenggaraan Kegiatan Seremonial Kota Administrasi Jakarta Utara

0,00 %

0

0

7

3.000.00 0.000

0,00 %

3.000.000.00 0

0

100,00 %

3.000.000.00 0

47.320.0 00

58.920 .000

0,00 %

6 Kecamatan

0

74.460.0 00

0

0,00 %

Pengamanan Pasca Penertiban di Kota Administrasi Jakarta Utara

58.92 0.000

101.323. 000

0

90.000.000

90.000.000

0

225.000. 000

80,00 %

90.000.000

90.000.000

122.400.000

0

11.002 .400

6 Kecamatan 31 Kelurahan

122.400.000

225.000.000

55.122.0 00

8

6 Kelurahan

225.000.000

11.00 2.400

Evaluasi Kinerja Camat Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara


67.500.000

9

10

11

Pembinaan Perangkat Wilayah Kecamatan dan Kelurahan Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara

67.500.000

II- 74

12 Bulan

Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Kelurahan/Lembaga Musyawarah Kelurahan dan Penyelesaian Kasus Peningkatan Wawasan Dewan Kelurahan/LMK di Kota Adm. Jakarta Utara

12

Monitoring dan Pengumpulan Bahan serta Penyusunan Laporan Kependudukan Kecamatan Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara


1 13

2

3

14

15

Koordinasi dan Pemantauan Pelaporan Tanda Batas Wilayah di Kota Adm. Jakarta Utara Monitoring dan Pelaporan Bidang Pemerintahan Sekko Jakarta Utara

Pembekalan Administrasi Kependudukan Bagi Pengurus RW di Kota Adm. Jakarta Utara Monitoring dan Pengumpulan Bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan serta Pembuatan Laporan Bulanan Kecamatan Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara Pembinaan Buku Administrasi Kecamatan Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara

16

17

18

Monitoring dan Koordinasi dalam rangka Peningkatan PBB di Kota Adm. Jakarta Utara

1 Kali

12 Bulan

430 RW

4

90.000.000

117.000.000

157.500.000

180.000.000

5

101.880.000

90.000.000

117.000.000

157.500.000

180.000.000

6

22.64 6.000

31.35 5.800

21.40 0.600

71.40 0.000

12.02 1.600

0

74.808.0 00

81.666.0 00

72.648.0 00

117.000. 000

132.846. 000

180.000. 000

22.646 .000

31.355 .800

21.400 .600

71.400 .000

12.021 .600

0

80,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

95,00 %

0,00 %

10

6 Kecamatan

101.880.000

90.000.000

9

12 Bulan

90.000.000

8


II- 75

7


1

24

23

21

20

19

2

Pembinaan Keprotokolan

Penunjang Operasional Keprotokolan

Penyelenggaraan Keprotokolan

Penyediaan Akomodasi Kerumahtanggaan

Pengadaan Pakaian Pamdal, Petugas Parkir dan Kelengkapannya

Pengamanan Dalam Kantor dan Rudin WKJU

3

1 Kegiatan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

12 Bulan

1 Kegiatan

12 Bulan

4

100.000.000

96.000.000

114.210.000

231.255.000

2.807.811.58 4

100.000.000

2.100.000.00 0

5

0

63.000.000

100.000.000

96.000.000

114.210.000

231.255.000

2.807.811.58 4

100.000.000

2.100.000.00 0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

110.000. 000

42.190.0 00

38.214.0 00

36.091.0 00

0

0

78.835.5 00

2.790.06 1.584

98.819.0 00

1.950.56 5.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

25

Pengadaan Pakaian Resmi Protokol (PSL)

1 Kegiatan

63.000.000

150.000.000

9

26

Pengadaan Pakaian Resmi (Kebaya, Encim, Koko, ujung serong dan cicim)

1 kegiatan

150.000.000

8

27

Penyelenggaraan Lomba Keluarga Sadar Hukum (KADARKUM) Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara.

6 kegiatan

7

28

Monitoring Sinkronisasi Tata Ruang Perbatasan

II- 76

29


1 30

2

3

31

Monitoring Kegiatan Pembebasan Tanah di Jakarta Utara Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima Kota Administrasi Jakarta Utara Lomba Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Pada PKM Kota Administrasi Jakarta Utara

Peningkatan Kinerja Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Prima Kota Administrasi Jakarta Utara Pengembangan Informasi Pelayanan Prima Melalui Petugas Pelayanan Umum di Kelurahan

32

33

34

35

Pembinaan Pelayanan Publik di 6 Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Utara

1 Kegiatan

4

94.377.000

69.820.000

5

100.000.000

94.377.000

69.820.000

6

48.00 0.000

0

73.43 5.000

0

41.775.7 50

244.500. 000

86.620.0 00

94.377.0 00

0

54.000 .000

0

48.000 .000

0

73.435 .000

0

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

0,00 %

10

1 Kegiatan

100.000.000

441.000.000

0

90.000.0 00

9

6 kegiatan

441.000.000

41.775.750

54.00 0.000

8

50 Orang

41.775.750

90.000.000

7

1 Kegiatan

90.000.000

II- 77

1 Kegiatan


1 36

2 Pengkoordinasian dan Pemantauan Pengendalian Pemotongan Ternak dan Daging Dalam Rangka Idul Adha Partisipasi Pameran/Promosi Flora dan Fauna (Flona)

3

37

6

0

107.680. 000

66.420.0 00

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

5

67.500.000

0

149.690. 000

9

4

67.500.000

131.000.000

0

8

1 kegiatan

131.000.000

175.000.000

7

1 kegiatan

175.000.000

0,00 %

1 kegiatan

0

0,00 %

38

0

126.000. 000

0

Partisipasi Pekan Promosi/Pameran Indonesia City Expo

126.000.000

112.394. 000

0,00 %

126.000.000

0

0

1 kegiatan

125.000.000

125.000. 000

39

125.000.000

0

0,00 %

Partisipasi Pemko Jakarta Utara Dalam Pekan Raya Jakarta

1 kegiatan

125.000.000

0

Penyelengaraan Pasar Rakyat/Ramadhan Fair

125.000.000

0

1 kali

40

1 kegiatan

0

100,00 %

41

0

20.499 .500

Koordinasi Pelaksanaan Festival Pesisir Jakarta Utara

0

20.499.5 00

Partisipasi Pameran Surabaya Fair

20.49 9.500

42

86.971.500

1 Kegiatan

II- 78

86.971.500

43

Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Kinerja Pelayanan Prima Terpadu


1

49

48

47

2

Rehab Ruang Bahari dan Penggantian Atap Lantai 14 Gedung Blok P Kantor WKJU

Pengecatan Gedung Parkir Kantor WKJU

Pembangunan Pos Jaga Sebelah Utara Gedung Blok Q

Peninggian Rumah Pompa dan Pompanya Sebelah Selatan

3

1 Paket

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

4

150.000.000

3.500.000.00 0

600.000.000

250.000.000

250.000.000

5

0

75.000.000

150.000.000

3.500.000.00 0

600.000.000

250.000.000

250.000.000

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.268.14 4.980

493.058. 810

132.356. 126

231.540. 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

52

Sosialisasi penyelenggaraan otda bagi pengurus Rt/Rw

1 Paket

75.000.000

100.000.000

9

53

Pembinaan penanganan pengaduan masalah hukum bagi Rt/Rw

1 Paket

100.000.000

8

54

Temu wicara sadar hukum warga komunitas

1 Paket

7

55

Penyuluhan sadar hukum generasi muda

II- 79

56


1

5

6

0

0

41.250 .000

0

100,00 %

0,00 %

0,00 %

10

4

500.000.000

421.800. 000

74.440 .000

0,00 %

9

3

500.000.000

41.25 0.000

110.880. 500

0

100,00 %

8

2 1 Paket

421.800.000

375.000. 000

20.000 .000

0,00 %

7

57

421.800.000

0

150.000. 000

0


1 Kota

500.000.000

20.00 0.000

74.620.0 00

0,00 %

1

Pengadaan kursi tunggu untuk pelayanan prima dan kursi rapat untuk ruang rapat bersama Gedung Blok P lantai 3 sd. 13 Penyelenggaraan Dewan Kota di Kota Administrasi Jakarta Utara

500.000.000

150.000.000

0

0

1.20.05 Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi 2

Koordinasi, Monitoring dan Pelaporan Bidang Kesejahteraan Masyarakat

12 bulan

150.000.000

180.000.000

225.000. 000

112.500.000

3

Koordinasi Muspiko Plus Kota Administrasi Jakarta Utara

6 Kota

180.000.000

0

112.500.000

5

Partisipasi Kota Administrasi Jakarta Utara Dalam APEKSI

36 Kota/Kabu paten

225.000.000

12 kali

6

Koordinasi Kunjungan Kerja Anggota DPR/DPRD di Kota Administrasi Jakarta Utara

225.000.000

74.44 0.000

7

37 Kelurahan/ Kecamatan

II- 80

Pemantauan Dana Penguatan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Utara


1

8

9

10

7

100,00 %

6

24.820 .800

0,00 %

5

139.050. 000

0

0,00 %

4

0

0

100,00 %

3

0

0

17.249 .000

100,00 %

2

0

0

84.024.0 00

50.000 .000

100,00 %

153.000.000

0

0

17.24 9.000

50.000.0 00

45.027 .500

153.000.000

12 Bulan

0

103.500.000

50.00 0.000

82.500.0 00

0,00 %

8

12 Bulana

103.500.000

50.000.000

45.02 7.500

37.279 .000

24.82 0.800

12 Bulan

50.000.000

82.500.000

63.000.0 00

113 Unit Kerja

Koordinasi Asisten Pemerintahan di Kota Adm. Jakarta Utara

1 kali

82.500.000

37.27 9.000

Koordinasi Rapat Pimpinan (Rapim) Lengkap Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara

11

Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat

4 kali

63.000.000

9

12

Koordinasi Penanggulangan Dampak Bencana

63.000.000

10

13

1 kegiatan

Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana Kota Adm. Jakarta Utara Koordinasi Pelaporan Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Kota Adm. Jakarta UTara

14

II- 81

Sosialisai PERDA Nomor 10 Tahun 2008 di Kota Administrasi Jakarta Utara


1

3

15 Penelitian Produk Hukum Kota Administrasi Jakart UTara

2

16

17

Penyusunan Data Sengketa Tanah dan Bangunan di Kota Adm. Jakarta UTara Penyelenggaraan koordinasi penanganann kasus dan sengketa di Kota Adm. Jakarta Utara Koordinasi Pembinaan Posyandu

18 19 20

21

Koordinasi Pelaksanaan Lomba Keluarga Sakinah

Koordinasi dan Monitoring Panti dan Non Panti Koordinasi Pelaksanaan MTQ/STQ Secara Berjenjang dan Pengembangan Al Quran Koordinasi, Monitoring dan Sosialisasi Pelaksanaan Penyaluran Raskin Koordinasi Sarasehan Kerukunan Umat Beragama 23

Koordinasi Safari Ramadhan

22

24

56.406.0 00

8

57.233 .000

67.657 .600

9

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

7

48.300.0 00

61.368 .600

100,00 %

6

57.23 3.000

51.932.0 00

51.202 .500

5

58.500.000

61.36 8.600

60.000.0 00

4

58.500.000

63.000.000

51.20 2.500

67.500.000

12 bulan

63.000.000

60.000.000

67.500.000

12 bulan

60.000.000

60.000.000

12 bulan

1 kali

60.000.000

67.65 7.600

1 kali

100,00 % 0,00 %

60.00 0.000 0

60.000 .000 0

300.000.000

60.000.0 00 300.000. 000 300.000.000

0,00 %

200 orang

147.13 3.000

297.000.000

159.125. 000

297.000.000

0,00 %

4 kali

0

147.1 33.00 0 0

112.500. 000

112.500.000

0,00 %

112.500.000

0

0,00 %

200 orang

78.975.0 00

0

0

135.000. 000

II- 82

0

78.975.000

135.000.000

78.975.000 135.000.000

75 orang 25 Masjid


1

6

7

8

9

10

0,00 %

5

0

0,00 %

4

130.140. 000

0

0,00 %

3

0

238.500. 000

0

0,00 %

2

0

73.240.0 00

0

150.000.000

238.500.000

0

225.420. 000

150.000.000

238.500.000

100.000.000

0

9 kegiatan

200 orang

100.000.000

326.140.000

0

25

6 kegiatan

326.140.000

150.000.000

27

28

Koordinasi Pengendalian Tata Ruang dan Pengembangan Kota di Jakarta Utara Koordinasi Bintal Juang Remaja Bahari

12 kegiatan

150.000.000

26 Koordinasi dan Pengendalian Fasos dan Fasum di Jakarta Utara Koordinasi Monitoring Program Lingkungan Hidup

1 kegiatan

0,00 %

Raker Adipura

0

29

0,00 %

120.550. 000 73.240.0 00

0

0

0,00 %

100.000.000

0

0,00 %

100.000.000

108.000. 000

0

0,00 %

6 kegiatan

90.000.0 00

0

30

0

90.000.0 00

0

90.000.000

0

108.000.000

90.000.000

90.000.000

108.000.000

100 orang

90.000.000

II- 83

5 organisasi

200 orang

Koordinasi Pembinaan Keterampilan Guru PAUD dan TK Koordinasi Lebaran Betawi

Koordinasi Penataan Ruang Dalam Rangka Pengembangan 12 Titik Jalur Wisata Koordinasi Pendidikan Sistim Ganda 31

32

33


1 34

2

3

Evaluasi dan Penilaian Sekolah Sehat serta Peningkatan Peran UKS Koordinasi Pengentasan Gizi Buruk

Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Kota Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan Koordinasi Peningkatan Peran Keluarga Berencana

Koordinasi Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Koordinasi Izin Usaha Jasa Kontruksi/IUJK

35 36

37

38 39

40 41

Koordinasi dan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Coorporate Social Resposibility (CSR)

4

171.000.000

5

170.500.000

171.000.000

6

0

0

0

84.800.0 00

84.800.0 00

87.375.0 00

113.670. 900

0

0

0

0

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

1 Kegiatan

170.500.000

171.000.000

0

100,00 %

9

1 Kegiatan

171.000.000

171.000.000

53.915 .000

8

1 Kegiatan

171.000.000

53.915.0 00

7

1 Kegiatan

53.91 5.000

100,00 %

56.000.000

140.00 0.000

100,00 %

56.000.000

140.000. 000

68.500 .000

100,00 %

1 kali

68.500.0 00

60.000 .000

140.000.000

68.500.000

60.000.0 00

II- 84

60.00 0.000

140.000.000

68.500.000

60.000.000

1 kali

1 kali

60.000.000

140.0 00.00 0 68.50 0.000 1 kali


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100,00 %

100,00 %

123.12 8.000

0,00 %

65.223 .000

125.000. 000

0

0,00 %

75.000.5 00

90.000.0 00

0

0,00 %

65.22 3.000

0

90.000.0 00

0

0,00 %

75.000.500

90.000.000

0

135.000. 000

0

0,00 %

75.000.500

90.000.000

90.000.000

0

76.500.0 00

0

100,00 %

1 kali

1 kegiatan

90.000.000

135.000.000

0

67.500.0 00

55.985 .000

42

1 kegiatan

135.000.000

76.500.000

0

73.000.0 00

100,00 %

125.000.000

Koordinasi Monitoring Perpustakaan Kelurahan

150 orang

76.500.000

67.500.000

55.98 5.000

40.972 .500

125.000.000

45

Porseni Remaja Masjid dan Gereja

6 kecamatan

67.500.000

212.000.000

57.000.0 00

1 kali

46

Koordinasi Pembinaan Sarana Olah Raga

1 kegiatan

212.000.000

40.97 2.500

43

47

Koordinasi Lomba Binaaul Masajid

1 kali

57.000.000

123.1 28.00 0

48

Koordinasi dan Sosialisasi Program Kota Sehat

57.000.000

Koordinasi Pembentukan Kelompok Kerja dan Vocal Point Penggarusutamaan Gender (PUG) Koordinasi Pemberantasan Penyakit Menular dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) Koordinasi Monitoring Pendidikan Luar Sekolah

49

1 kali

44

50

II- 85

Koordinasi dan Monitoring Asisten Bidang Kesejahteraan Masyarakat


1 1.20.05 Program peningkatan koordinasi Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,00 %

100,00 %

0

0,00 %

82.548 .500

120.000. 000

0

0,00 %

104.000. 000

0

177.613. 000

0

0,00 %

82.54 8.500

120.000.000

0

98.947.0 00

0

0,00 %

104.000.000 120.000.000

180.000.000

0

120.000. 000

0

0,00 %

104.000.000

2 kegiatan

180.000.000

112.000.000

0

60.030.0 00

0

1 kali

2 kegiatan

112.000.000

120.000.000

0

65.239.0 00

Koordinasi Peningkatan Pemberdayaan Perempuan

4 kali

120.000.000

63.000.000

0

51

54

Pemantauan Pelaksanaan dan Pelaporan Kegiatan Unit-unit Bidang Ekonomi

3 kali

63.000.000

67.500.000

52

55

Pengkoordinasian dan Pemantauan Harga Kebutuhan Pokok

1 kegiatan

67.500.000

53

56

Pengkoordinasian dan Pemantauan Perusahaan PMA/PMDN

1 kegiatan

Pengkoordinasian dan Pemantauan Program Ketahanan Pangan dan Pengkoordinasian Pengendalian/Peredaran Unggas Pemantauan Sarana dan Prasarana Usaha Gedung Komersial

57

II- 86

Pengkoordinasian dan Pemantauan Pembinaan Produk Unggulan Daerah


1 58

2

3

60

Pengkoordinasian dan Pemantauan Penataan Pedagang Kaki Lima

59

Pengkoordinasian dan Pemantauan Usaha Depo Air Minum Isi Ualang dan Distribusi Bahan Bakar LPG di Jakarta Utara Penginventarisasian dan Pemantauan Perpasaran Swasta

61

63

62

Pengkoordinasian dan Pemantauan Operasional Tempat Pelelangan Ikan(TPI) Pengkoordinasian dan Pemantauan Optimalisasi Trayek Angkutan Penumpang dan Pengendalian Parkir Liar Koordinasi Penilaian TPA / TPQ di Kota Adm. Jakarta Utara 64

Koordinasi Tim Pertimbangan Sarana Tempat Ibadah di Kota Adm. Jakarta Utara

6

0

133.500. 000

133.415. 000

0

0

0,00 %

0,00 %

10

5

135.000.000

0

0,00 %

9

4

135.000.000

135.000.000

0

8

2 kegiatan

135.000.000

67.500.0 00

7

2 kegiatan

0

0,00 %

67.500.000

0

0,00 %

67.500.000

0

0,00 %

2 kegiatan

67.500.0 00

0

0,00 %

0

0

90.000.0 00

0

67.500.000

67.500.000

0

90.000.0 00

67.500.000

67.500.000

90.000.000

0

1 kali

1 kali

90.000.000

90.000.000

65.574.0 00

6 kecamatan

90.000.000

II- 87

6 Kecamatan


1

1.20.08 Program peningkatan pelayanan Pemerintahan Kelurahan

1.20.09 Program pembinaan dan pengembangan aparatur

5

6

0

84.800.0 00

0

0,00 %

10

4

171.000.000

9

3

171.000.000

8

2 1 Kegiatan

0,00 %

7

65

Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Sarana Kota

0

0,00 %

0

0

0,00 %

0

0

0

0,00 %

70.734.000

0

58.415.0 00

0

100,00 %

70.734.000

0

0

90.000.0 00

88.285 .000

100,00 %

1 Kegiatan

0

72.000.000

0

135.000. 000

90.303 .000

66

72.000.000

90.000.000

88.28 5.000

100.000. 000

0,00 %

Sosialisasi Pemberian Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi / IUJK

1 kali

90.000.000

135.000.000

90.30 3.000

0

4 kali

6 Kelurahan

135.000.000

100.000.500

76.500.0 00

67

6 Kelurahan

100.000.500

0

Pengkoordinasian Pameran Pemerintah Kota Adm. Jakarta Utara

139 orang

76.500.000

68

Pelatihan Analisis Gender Bagi Karyawan/Karyawati

76.500.000

2

1

1

84 Unit

Pengkoordinasian dan Pemantauan Pengembangan Destinasi Wisata Pesisir Penilaian Kinerja Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara Penilaian Kinerja RT/RW Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara

2

II- 88

Pembinaan Teknis Ketatausahaan Bagi Para Kasubag TU Pada Satminkal-Satminkal Wilayah Kota Adm. JU


1 1.20.17 Program peningkatan kesadaran hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM)

1.20.18 Program pelayanan dan bantuan hukum

3

1

Penyuluhan Hukum bagi Pelajar SMA Tingkat Kota Adm. Jakarta Utara

2

2

3

Penyuluhan Keluarga Sadar Hukum Tk. Kota Administrasi Jakarta Utara Pembekalan bagi PPNS Kota Administrasi Jakarta Utara

1

2

Pelayanan Penyelesaian Hukum bagi PNS Kota Administrasi Jakarta Utara Peningkatan Penanganan Perkara dalam Proses Pengadilan

12 bulan

1 kegiatan

12 bulan

1 kegiatan

4

90.000.000

67.500.000

540.000.000

72.000.000

5

90.000.000

67.500.000

540.000.000

72.000.000

6

86.91 6.000

151.0 04.00 0 31.87 2.500

45.19 5.000

7

73.092.0 00

67.500.0 00

341.570. 000

45.195.0 00

8

86.916 .000

31.872 .500

151.00 4.000

45.195 .000

9

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

10

0,00 %

135.000.000

112.16 1.000

135.000.000

II- 89

97.572.0 00

12 bulan

112.1 61.00 0


BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Kota Administrasi Jakarta Utara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2004 dan Peraturan Gubernur Prov. DKI Jakarta Nomor 222 Tahun 2009. Terkait dengan hal tersebut, Kota Administrasi Jakarta Utara perlu mengidentifikasi

permasalahan berdasarkan tugas dan fungsinya

yang selanjutnya menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Strategis untuk lima tahun kedepan. 3.1.

IDENTIFIKASI

PERMASALAHAN

BERDASARKAN

TUGAS

DAN

FUNGSI PELAYANAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA Identifikasi permasalahan pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara, dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta masukan dari para penyelenggara layanan adalah sebagai berikut :


III- 1

Tabel 3.1

Permasalahan Pelayanan

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara Faktor yang mempengaruhi

Kota Administrasi

29 gedung Kantor 2006

Pergub 67 tahun

pembangunan

anggaran untuk

Ketersediaan

dan lurah belum

gedung kantor camat

pembangunan

Kebijakan

ketersediaan lokasi

kantor terkendala

Pembangunan gedung

Standar yang

Lurah, dan 6 Gedung

Kantor Camat dan

diupdate

Pedoman teknis

Capaian/Kondisi

Kantor Camat telah

Lurah

Kebijakan lembaga

pelaksanaan pembinaan

Aspek Kajian

Pembangunan

memenuhi standar

Kewenangan

kemasyarakatan

dan fasilitasi belum

Jakarta Utara

gedung Kantor

pelayanan Pergub 36 Tahun

melakukan

belum update sesuai

lengkap

Eksternal (bukan

Camat dan Lurah

Pembinaan terhadap 200

pembinaan dan

perkembangan

• Terbatasnya jumlah

Internal

(Bag. Tapem)

lembaga

fasilitasi

Masih rendahnya

SDM/aparat dalam

kewenangan)

Fasilitasi lembaga

kemasyarakatan RW,

• Dukungan

kesadaran hukum

(Kewenangan)

kemasyarakatan

RT serta fasilitasi

Pergub DKI

kewenangan

penyelenggaraan

digunakan

(Bag. Tapem)

Kesadaran hukum

Jakarta Nomor

masyarakat dan

saat ini

Sosialisasi /

masyarakat masih

kelembagaan

kegiatan Dewan Kota

Penyuluhan

222 Tahun 2009

III- 2

masyarakat untuk peduli

• Kurangnya peran

penyuluhan.

dan kapasitas

• Kurangnya jumlah

pelaku usaha

belum optimal

memadai

Hukum (Bag. Hukum)


• Konsistensi aparat

penyuluhan.

dalam pelaksanaan

• Sulitnya pengukuran

perundangan

terhadap peraturan

• Kurang lengkapnya data

hasil keluaran / outcome

Kebijakan

pendukung dari instansi

dalam

• Kesadaran aparatur

terintegrasi

dari penyuluhan hukum

Pergub DKI

untuk mewujudkan

melaksanakan

Masih terdapat kasus Jakarta Nomor

kepada masyarakat

Pengkoordinasian sengketa tanah antara

terkait

aturan hukum

Penanganan

menyangkut

• Perlunya peningkatan

kualitas koordinasi

perundangan

koordinasi dengan

222 Tahun 2009

dalam sengketa

pertanahan

koordinasi yang

BPN, tata ruang, dan

Kelurahan, Kecamatan,

instansi terkait seperti

melekat pada

pihak yang bersengketa. mampu mewujudkan sinkronisasi dalam penyelesaian kasus sengketa tanah

III- 3

lembaga kurang

• Kewenangan

tanah kurang

stakeholder

Sengketa hukum (Bag. Hukum)


Berlangsungnya

Pergub 74 dan

PTSP dan pejabat unit

Ditetapkannya unit

kebijakan,

Tersedianya

kewenangan,

Kelembagaan,

Penyelenggaraan 114 Tahun 2011

ketatalaksanaan,

pelayanan terpadu

pedoman

pengelolaan keuangan,

pelayanan PTSP

penyelenggaraan

ketersediaan SDM belum

satu pintu

(Bag.

pelayanan publik di

ideal untuk

terpadu satu pintu

Ketatalaksanaan)

Prov. DKI Jakarta

menyelenggarakan pola

Utara (Bag.

wilayah Jakarta

Wisata Pesisir di

kegiatan objek

Optimalisasi

Utara

Administrasi Jakarta

Pesisir di wilayah Kota

destinasi Wisata

kegiatan pemantauan

Telah dilaksanakan

Utara

Administrasi Jakarta

Pesisir di wilayah Kota

destinasi Wisata

pemantauan potensi

Intensitas

Pesisir di wilayah

Destinasi Wisata

kawasan 12 Titik

pengembangan

terpadu terhadap

Kebijakan yang

Utara.

Kota Administrasi Jakarat

Wisata Pesisir di wilayah

pemantauan potensi

Kurangnya kegiatan

PTSP

Perekonomian)

Kota Administrasi

Terpeliharanya

anggaran untuk

Ketersediaan

mengelola aset

Kewenangan untuk

dalam melakukan

Keterbatasan anggaran

Jakarta Utara Pemeliharaan

gedung Kantor

pengelolaan gedung

gedung Kantor

kantor

pemeliharaaan gedung Kantor

Walikota

Umum dan

Walikota

III- 4

Walikota (Bag.

Protokol)


Pengelolaan

Pelaksanaan 2011

Pergub 37 Tahun sebagai Satuan Kerja

Kota administrasi

pengelolaan

Kebijakan

dalam pengelolaan

memenuhi perasyaratan

Keterbatasan SDM yang

Pengelolaan prasarana

pengelolaan

keuangan yang

Keterbatasan

dan sarana kota belum

keuangan Kota Perangkat Daerah

Kota administrasi

kewenangan

optimal

keuangan Kota

keuangan

Kota administrasi

sebagai Satuan Kerja

walikota dalam

Administrasi (Bag.

ditetapkan

Pengelolaan mengkoordinasikan

Perangkat Daerah

Administrasi

prasarana dan pengelolaan

pengelolaan

Keuangan)

sarana kota (Bag. prasarana dan sarana

prasarana dan

Gubernur

Prasarkot) kota

lingkungan hidup

ruang dan

Pengelolaan tata

ruang dan lingkungan

pengelolaan tata

mengkoordinasikan

Kota administrasi

Perangkat Daerah


Kota administrasi

pengelolaan tata

walikota dalam

kewenangan

Keterbatasan

belum optimal

dan lingkungan hidup

Pengelolaan tata ruang

sarana kota

(Bag. TRLH)

ruang dan

Peningkatan

mengkoordinasikan

Kota administrasi

Perangkat Daerah


Kota administrasi

walikota dalam

kewenangan

Keterbatasan

III- 5

hidup

kesejaheraan

peningkatan

lingkungan hidup

sosial (Bag.

kesejahteraan sosial

peningkatan

Kesos)

kesejahteraan sosial


(Bag. Dikmental)

mental spiritual

pendidikan dan

Peningkatan

spiritual

pendidikan dan mental

peningkatan kualitas

mengkoordinasikan

Kota administrasi

Perangkat Daerah


Kota administrasi

kualitas pendidikan

peningkatan

Walikota dalam

kewenangan

Keterbatasan

dan mental spiritual


III- 6

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 3.2.1.

Visi

Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 20132017 adalah sebagai berikut : “Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”. Visi pembangunan jangka menengah diatas dapat dijelaskan bahwa Kota Jakarta adalah : •

Ibukota NKRI yang sejajar dengan kota lain di dunia dan berdaya saing global.

•

Kota yang dapat menjamin kehidupan yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.

•

Kota berbudaya yang didukung oleh masyarakat produktif dan sejahtera.

•

Kota yang dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan transparan

dalam

rangka

menyediakan

pelayanan

publik

yang

berkualitas 3.2.2.

Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017, dirumuskan 5 (lima) Misi sebagai berikut : 1.

Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2.

Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, sampah dan lainlain.


III- 7

3.

Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota.

4.

Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.

5.

Membangun

pemerintahan

yang

bersih

dan

transparan

serta

berorientasi pada pelayanan publik. Misi yang diemban untuk mencapai visi dikelompokan ke dalam 4 (empat) pilar pembangunan yaitu Pilar Ekonomi/Aparatur. Lingkungan Hidup dan Sosial yang penjelasannya adalah sebagai berikut : Misi Pertama : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Bahwa untuk misi kesatu, pada kalimat “Jakarta kota modern yang tertata rapi”. Pada hakikatnya merupakan pelaksanaan pilar ekonomi dalam pengembangan perekonomian kota yang difokuskan pada penataan ruang ekonomi, infrastruktur ekonomi dan sistem distribusi logistic yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian kota dengan penjelasan : a. Lingkup penataan ruang ekonomi meliputi penataan ruang dengan memperbesar lahanuntuk kawasan ekonomi perdagangan dan jasa serta meminimalisir kawasan industriyang tidak bersifat industri teknologi tinggi (hi-tech). b. Lingkup

infrastruktur

ekonomi

meliputi

pengembangan

jalan,

jembatan, angkutan umum, bandara, pelabuhan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Transit Oriented Development (TOD), pengembangan sistem pengendalian banjir dan drainase, pengembangan sistem air minum beserta sumber air bakunya, pengelolaan air limbah, pemanfaatan air tanah, permukiman dan energy. c. Lingkup sistem distribusi logistik meliputi pengembangan Terminal Agro, terminal berasdan bahan pokok lainnya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 8

Dalam era globalisasi dan teknologi informasi yang berkembang dengan pesat,pemerintah kota tidak dapat menghindardari persaingan antar kotakota secara global.Begitu pula, Kota Jakarta sebagai Ibukota NKRI tidak saja menjadi barometer keberhasilan pembangunan bagi kota-kota di Indonesia, namun harus mampu bersaing dengan kota-kota lain di dunia. Sedikitnya kota Jakarta harus berorientasi pada kota pintar yang memperhatikan tiga hal penting untuk meningkatkan daya saing kota, yaitu: perkembangan perekonomian kota yang dapat dilihat dari kegiatan jasa-perdagangan

dan

arus

investasi,

pembangunan

kota

yang

memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat yang kondusif, serta penggunaan energy yang bijaksana dan ramah lingkungan. Pengembangan

kota

Jakarta

sebagai

kota

modern

dilaksanakanberdasarkan potensi sumberdaya manusia dan ciri khas yang dimilikinya.Membangun kota Jakarta dengan potensi ekonomi dan bisnis yang dimilikinya dilakukan dengan memperhatikan positioning kota, differensiasi dan branding atas produk-produk yang dimiliki kota Jakarta. Selain itu pembangunan kota Jakarta harus memperhatikan keberlanjutan di masa depan melalui perwujudan tata ruang kota yang rapi dan konsisten. Sementara untuk kalimat ”konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah”, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan penataan ruang yang merupakan penguatan Pilar Aparatur yang difokuskan pada bersih dan transparannya

aparat

dalam

pengambilan

keputusan

tentang

pemanfaatan ruang sertaenforcementterhadap pelanggaran peraturan tata ruang dan bangunan mengingat pengembangan wilayah kota yang harus mengacu pada rencana pola dan struktur ruang agar terwujud ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. Pengendalian

pemanfaatan

ruang

kota

terus

ditingkatkan

untuk

menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan ruang kota yang Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 9

tidak sesuai rencana tata ruang. Upaya perwujudan kota Jakarta sebagai kota yang kompak (compact city) akan terus didorong melalui pengembangan kawasan-kawasan strategis ekonomi yang terpadu dan pengembangan kawasan-kawasan transit oriented development di sepanjang jalur transportasi massal. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, permukiman kumuh, sampah dan lain-lain. Bahwa untuk misi kedua, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran pilar lingkungan hidup yang berarti akan difokuskan pada infrastruktur dan manajemen transportasi, infrastruktur banjir, peningkatan kualitas rumah rakyat dan infrastruktur pengeleloaan sampah. Meskipun

kota

Jakarta

telah

berkembang

pesat

sebagai

pusat

perekonomiannasional, namun masih menghadapi berbagai masalah dan ancaman kerusakan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan kota di masa depan. Berbagai masalah menahun yang masih sering terjadi antara lain banjir, kemacetan, permukiman kumuh, dan sampah. Kegagalan mengatasi masalah diatas dapat mengakibatkan penurunan daya saing dan daya tarik kota yang pada akhirnya menurunkan produktivitas kota. Banjir dan genangan merupakan permasalahan yang perlu diantisipasi secara tepat oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Jakarta karena hal ini dapat mengakibatkan dampak besar dan merugikan masyarakat. Banjir yang terjadi di Kota Jakarta selain disebabkan karena faktor alam juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang tidak memperhatikan lingkungan seperti membuang sampah di sungai dan selokan dan membangun hunian di bantaran sungai. Selain itu pemeliharaan saluran drainase juga dirasakan masih kurang optimal sehingga menyebabkan tidak lancarnya aliran air di sungai dan saluran. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 10

Kemacetan yang terjadi di Kota Jakarta semakin lama semakin parah. Hal ini disebabkan kapasitas jalan yang tidak mencukupi, keterbatasan ketersediaan angkutan umum, tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi, serta ketidak disiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Pesatnya pertumbuhan kendaraan tidak dapat diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana jalan yang memadai sehinga kelancaran lalu lintas menurun. Titik-titik kemacetan baru, muncul dihampir

seluruh

wilayah

Jakarta

setiap

tahunnya.

Disisi

lain,

pengembangan sistem transportasi yang berbasis angkutan massal dirasakan masih sangat terbatas, sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Kemacetan yang terjadi di Jakarta telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi perekonomian kota. Kota Jakarta juga masih dihadapkan pada masalah permukiman kumuh dan kualitas lingkungan permukiman kota yang semakin menurun. Penanganan permukiman kumuh merupakan masalah prioritas yang perlu mendapat perhatian khusus. Kondisi saat ini menunjukkan masih rendahnya aksesibilitas masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang sehat dan tertata. Penanganan kawasan permukiman kumuh tidak saja menjadi tugas dari pemerintah daerah, tapi juga merupakan tugas dari seluruh pemangku kepentingan. Pengelolaan Sampah saat ini masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan secara terpadu dan berkelanjutan. Selama ini pengelolaan sampah masih difokuskan pada pengelolaan konfensional, sehingga kedepan perlu diupayakan untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern dan canggih, agar sampah yang ada dapat pula dimanfaatkan untuk didaur ulang, digunakan kembali serta sebagai alternatif untuk menghasilkan sumber energi. Pemerintah Kota Jakarta telah berkomitmen untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang selalu terjadi dan merugikan masyarakat


III- 11

melalui dukungan anggaran tahunan yang signifikan, serta menggali sumber-sumber pendanaan potensial lainnya. Misi Ketiga : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Bahwa untuk misi ketiga, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan infrastruktur perumahan rakyat yang dilengkapi dengan fasilitas sosial lainnya dan peningkatan ruang publik berupa taman, taman interaktif dan hutan kota. Pemenuhan hunian dan ruang publik yang layak merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia dan dapat dijangkau oleh semua warga kota. Ketersediaan hunian dan lingkungan permukiman yang baik merupakan prasyarat penting dalam membangun sumberdaya manusia yang berkualitas. Masalah utama dalam penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau bagi warga masyarakat di Jakarta adalah keterbatasan lahan,

sehingga

penyediaannya

belum

dapat

sesuai

dengan

kebutuhannya. Disamping itu, kemauan masyarakat untuk tinggal di rumah susun juga masih rendah. Pembangunan kota Jakarta kedepan harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan hunian dan ruang publik yang terjangkau bagi warga kotanya. Pemerintah Kota harus mengembangkan skema-skema penyediaan rumah yang layak dan terjangkau baik dengan dukungan program dan kegiatan daerah maupun kerjasama dengan pemerintah pusat dan perusahaan melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), sertapenyediaan ruang publik yang memadai. Misi Keempat : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota.


III- 12

Bahwa

untuk

misi

keempat,

pada

hakikatnya

juga

merupakan

pelaksanaan dari sasaran Pilar Sosial yang akan difokuskan pada peningkatan kesadaran kehidupan berbudaya dan pendidikan bagi warga kota, peningkatan kualitas masyarakat yangdisiplin, ramah,harmonis dalam kemajemukan, sadar lingkungan, partisipatif dan bertanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kota. Selain itu juga difokuskan pada pengembangan infrastruktur kebudayaan untuk meningkatkan identitas budaya kota Jakarta seperti penyelenggaraan event budaya bertaraf internasional, revitalisasi kota tua dan kawasan budaya,serta pengembangan area-area untuk penyaluran kreativitas seni dan budaya masyarakat. Karakter budaya betawi juga terus diperkuat melalui penerapan dalam arsitektur bangunan dan karakter kota, pengembangan pusat-pusat dan kawasan budaya betawi. Kota Jakarta selain mempunyai fungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perekonomian, dan pusat kegiatan politik, sosial dan budaya. Dengan fungsinya yang beragam, kota Jakarta menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari luar untuk datangmencari pekerjaan dan tinggal di Jakarta, sehingga pertambahan penduduk kota Jakarta akibat migrasi terus meningkat. Banyaknya penduduk yang datang dari berbagai latar belakang suku dan budaya menjadikan Kota Jakarta menjadi kota dengan multi etnis dan budaya.Di sisi lain para pendatang dengan tingkat pendidikan dan keterampilan terbatas akan menimbulkan masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial, pola konsumsi yang tinggi, ketidakdisiplinan masyarakat,serta menambah tingginya persaingan antar individu. Heterogenitas

masyarakat

Jakarta

selain

dapat

menjadi

potensi

pembangunan, dapat pula dipandang sebagai pemicu terjadinya konflik yang bersifat primodial atau antar kelompok dan golongan. Sebagian dari Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 13

mereka sangat fanatik terhadap kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lain sebagai saingan atau musuhnya. Kondisi ini dapat menimbulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang dapat berkembang menjadi perkelahian masal antar warga masyarakat. Konflik sosial semacam ini sering terjadi di sejumlah wilayah dengan latar belakang dan penyebabnya yang kadang-kadang sangat sederhana. Pemberdayaan kelompok-kelompok dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan yang bernilai positif menjadi salah satu solusi yang diambil oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi. Namun demikian konflik yang terjadi belum sepenuhnya dapat dihilangkan karena masih ada konflik yang terjadi akibat permasalahan yang lebih kompleks yaitu kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Untuk memperkuat daya saing wilayahnya, pembangunan Provinsi DKI Jakarta akan diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan perkuatan daya saing wilayah yang di dukung oleh kondisi yang aman dan damai,persebaran penduduk yang merata serta pemerataan pembangunan di segala bidang. Misi Kelima : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Bahwa untuk misi kelima, pada hakikatnya merupakan pelaksanaan dari sasaran Pilar Aparatur yang difokuskan pada kejelasan fungsi regulator dan operator melalui penataan organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM), baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/kabupaten dan Provinsi

serta

kemudahan

pengurusan

perijinan,

administrasi

kependudukan, pelayanan kesehatandan pendidikan. Pembangunan

pemerintahan

yang

bersih

dan

transparan

serta

berorientasi pada pelayanan publik merupakan upaya yang perlu Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 14

didorong untuk menunjang perwujudan kota Jakarta sebagai kota modern dan berdaya saing di masa depan. Tata kepemerintahan yang baik (good governance)

merupakan

pilar

utama

dalam

pencapaian

visi

pembangunan jangka menengah daerah, dimana salah satu upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah melalui reformasi birokrasi. Secara umum reformasi birokrasi mencakup penataan kelembagaan, sumber

daya

manusia

aparatur,

tata

laksana

dan

manajemen,

akuntabilitas kinerja aparatur, pengawasan, pelayanan publik, budaya kerja produktif –efektif dan efisien, disamping juga melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.Reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta telah dimulai dengan penataan kelembagaan, seleksi calon pegawai (rekruitmen) secara online, peningkatan koordinasi pengawasan

dan

pemahaman

akuntabilitas

aparatur,

pengaturan

mekanisme, sistem dan prosedur ketata-laksanaan yang tidak berbelitbelit, serta penciptaan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, disamping pengembangan sistem informasi yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, monitoring dan evaluasi serta pengawasan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kelembagaan organisasi serta tata kelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dirasa belum optimal, baik dalam proses pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu Pelayanan Terpadu Satu Atap yang dilaksanakan dalam

rangka

mempercepat

proses

perizinan

dan

pelayanan,perencanaan dan penganggaran, pengelolaan keuangan daerah, pemungutan pajak, proses penyediaan barang dan jasa dan pelayanan administrasi kependudukantelah dikembangkan dan dapat diakses secara online melalui sistem informasi. 3.2.3. Tujuan Dan Sasaran Per Misi Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017 III- 15

mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan daerah selama 5 tahun mendatang. Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Bahwa tujuan pembangunan Jakarta untuk lima tahun ke depan pada dasarnya adalah untuk mencapai standar kehidupan masyarakat kota yang lebih baik dimana secara umum dapat diukur melalui indikator : a. Kota yang mampu mengembangkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa yang dapat dilihat dengan meningkatnya proporsi sektor konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan, real estate, dan jasa keuangan, serta sektor jasa-jasa terhadap PDRB dari 72,48 persen menjadi 73,23 persen. b. Kota yang pendapatan perkapita nya tumbuh pesat dan merata dapat dilihat dari : •

Pendapatan per kapita yang meningkat dari Rp. 101,01 juta menjadi Rp. 160,00 juta;

•

Gini ratio yang berkurang dari 0,385 menjadi 0,360, dan

•

Persentase penduduk miskin yang

berkurang dari 3,69 persen

menjadi 3,00-3,25 persen. c. Kota dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan inflasi yang terkendali yang dapat dilihat dari : •

Tingkat pertumbuhan ekonomi dari 6,50 persen menjadi 7,5-7,8 persen.

•

Tingkat inflasi dari 5,36 persen menjadi tidak lebih dari 5 persen.

d. Kota yang pembangunannya berimbang antara kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan kebutuhan ruang ekonomi yang dapat dilihat dari peningkatan persentase luasan RTH dari 9,90 persen menjadi diatas 11 persen. e. Kota dengan Human Development Index (HDI) yang bertambah baik yang dapat dilihat dari HDI Jakarta dari 77,97 menjadi 79,60 dengan mengupayakan peningkatan : Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 16

•

Angka Harapan Hidup dari 74,70 tahun menjadi 76,00 tahun.

•

Angka Melek Huruf dari 99,13 persen menjadi 99,99 persen.

•

Rata-rata Lama Sekolah dari 10,93 tahun menjadi 12,00 tahun.

f. Kota yang semakin layak sebagai tempat tinggal yang dapat dilihat dari indikasi : •

Rasio ketersediaan dan kebutuhan rusunyang saat ini 13 persen menjadi 50persen, terutama untuk menampung masyarakat yang tinggal di bantaran kali, rel kereta, dan area waduk.

•

Mengentaskan seluruh RW kumuh yang ada saat ini sebanyak 392 RW Kumuh.

g. Kota yang memperhatikan penanganan permasalahan sosial yaitu : •

Kota yang memperhatikan anak jalanan dan lansia terlantar, didukung oleh peran serta masyarakat yang dapat dilihat dari indikasi jumlah titik lokasi rawan PMKS anak jalanan dari 48 titik menjadi 20 titik lokasi rawan anak jalanan.

•

Sementara untuk lansia terlantar dilihat dari indikasi jumlah Pusat Santunan Keluarga (Pusaka) di masyarakat yang dapat dijangkau oleh Pemerintah Daerah dari 136 pusaka menjadi 150 pusaka.

h. Kota yang tingkat toleransi warganya semakin baik dilihat dari indikasi : •

Berkurangnya jumlah konflik sosial dari 24 kasus menjadi 15 kasus.

•

Meningkatnya indeks demokrasi dari 77,44 menjadi 85.

•

Berkurangnya jumlah lokasi rawan ketertiban umum dari 24 lokasi menjadi 15 lokasi.


III- 17

Untuk mencapai standar kehidupan yang lebih baik sebagaimana di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan sesuai masing-masing misi dapat dijabarkan sebagai berikut : Misi Pertama : Mewujudkan Jakarta sebagai kota modern yang tertata rapi serta konsisten dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan : 1.

Mengembangkan produk ekonomis dan bisnis kota Jakarta sesuai dengan potensi dan ciri khasnya yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

2.

Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sasaran : 1.

Berkembangnya aktivitas ekonomi perdagangan dan jasa pada Pusat Kegiatan Primer dan Sekunder terutama yang ditetapkan dalam RTRW.

2.

Berkembangnya

kawasan-kawasan

TOD

(transit

oriented

development) yang memadukan berbagai fungsi dan sarana kota dengan mudah. 3.

Tersedianya ruang untuk pedagang informal pada kawasan perkantoran dan perniagaan kota.

4.

Meningkatnya investasi ekonomi kota yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan tumbuhnya kelembagaan ekonomi local.

5.

Tersedianya stok dan distribusi pangan untuk mendukung aktivitas ekonomi kota.

6.

Tersedianya fasilitas internet secara merata di ruang publik.

7.

Tersedianya infrastruktur energy dan kelistrikan untuk mendukung pembangunan kota.

8.

Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dengan memperhatikan aspirasi seluruh pemangku kepentingan.


III- 18

9.

Terlaksananya

pengendalian

pemanfaatan

ruang

kota

yang

konsisten. Misi Kedua : Menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah

menahun

seperti

macet,

banjir,

pemukiman

kumuh, sampah dan lain-lain. Tujuan : 1.

Menyediakan infrastruktur kota yang handal untuk mengatasi masalah menahun.

2.

Mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pengelolaan sumber daya air yang terpadu dari hulu hingga hilir.

3.

Mendorong pembangunan kota yang berwawasan lingkungan dan berketahanan dalam menghadapi resiko bencana dan dampak perubahan iklim.

Sasaran : 1.

Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang.

2.

Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota.

3.

Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir-banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya.

4.

Tersedianya pengelolaan air limbah domestic secara optimal.

5.

Tersedianya sistem penyediaan air minum perpipaan yang melayani seumua wilayah kota.

6.

Tersedianya

pengelolaan

sampah

terpadu

dan

berwawasan

lingkungan pada tingkat kota dan kawasan permukiman. 7.

Berkurangnya pencemaran lingkungan (air, tanah, dan udara) di wilayah kota Jakarta.

8.

Tersedianya peraturan daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.


III- 19

9.

Meningkatnya

kesiapsiagaan

masyarakat

dan

kelembagaan

pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana dan dampak perubahan iklim. Misi Ketiga : Menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak serta terjangkau bagi warga kota. Tujuan : 1.

Menyediakan hunian dan ruang publik yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sasaran : 1.

Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat.

2.

Tertatanya kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat (perbaikan kampung).

3.

Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat di Jakarta.

Misi Keempat : Membangun budaya masyarakat perkotaan yang toleran, tetapi juga sekaligus memiliki kesadaran dalam memelihara kota. Tujuan : 1.

Mengembangkan budaya kota yang multikultur dan berbasis potensi local.

2.

Menjadikan masyarakat DKI Jakarta yang sejahtera, berakhlak mulia, disiplin dan partisipatif dalam memelihara kota.

3.

Meningkatkan

produktivitas

masyarakat,

tingkat

kesehatan

masyarakat dan tingkat pendidikan masyarakat. 4.

Mengendalikan pertumbuhan penduduk alami.


III- 20

Sasaran : 1.

Berkembangnya budaya kota multikultur yang berbasis komunitas.

2.

Tersedianya pusat-pusat kebudayaan di semua wilayah kota Jakarta.

3.

Terwujudnya upaya revitalisasi kawasan bersejarah kota sebagai daya tarik wisata kota.

4.

Meningkatnya kreativitas masyarakat dalam pembangunan kota.

5.

Meningkatnya kualitas dan perlindungan ketenagakerjaan.

6.

Meningkatnya toleransi masyarakat dalam kehidupan beragama dan berdemokrasi.

7.

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota.

8.

Meningkatnya

akses

dan

kualitas

pendidikan

bagi

semua

masyarakat. 9. 10.

Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur yang mendapatkan pelayanan KB.

Misi Kelima : Membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik. Tujuan : 1.

Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan transparan.

2.

Meningkatkan pelayanan publik prima bagi seluruh masyarakat.

Sasaran : 1.

Meningkatnya penataan kelembagaan yang tepat ukuran dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih.

2.

Meningkatnya ketersediaan SDM Pemprov yang sesuai dengan kompetensinya. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 21

3.

Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

4.

Pelayanan publik yang prima pada lembaga pelayanan terpadu satu pintu.

5.

Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perijinan yang transparan

dan

akuntabel

dengan

memanfaatkan

teknologi

informasi.

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Tertuang Dalam RPJMD Prov. DKI Jakarta Tahun 2007-2012 Jakarta Baru, Kota Modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang Visi :

layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik Misi dan

NO.

faktor

Program

Permasalahan

KDH dan Wakil

Pelayanan SKPD

penghambat

pendorong

3

4

5

KET

KDH terpilih 1

2

6

Pelayanan

Kualitas Pelayanan

• Kurangnya

Publik

Publik dirasa masih

sarana

perlu ditingkatkan

prasarana

berbasis

mengingat

pendukung

kompetensi

tantangan

aktivitas

(Right Man

kebutuhan

kerja.

On The Right

pelayanan yang

dan

• Kualitas

• Pemetaan SDM yang

Place) yang • Program

semakin tinggi

SDM

yang berpedoman

perlu

pada prinsip

menerus

terus-

pelatihan sesuai


III- 22

profesionalisme,

ditingkatkan

keahlian yang

keahlian,

guna

dibutuhkan

transparansi dan

memenuhi

SKPD

akuntabilitas publik.

harapan publik terhadap pelayanan yang memuaskan.

A. Telaahan Renstra K/L Berdasarkan identifikasi, tidak terdapat kaitan langsung antara Kota Administrasi Jakarta Utara dengan Kementrian dan Lembaga, sehingga hasil identifikasi secara langsung tidak dimasukan dalam rancangan renstra. Tabel 3.3 : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Renstra K/L FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NO

ASPEK

.

KAJIAN

Capaian/ Kondisi Saat Ini

PERMA

STANDAR

INTERN

YANG DIGUNAKA N

AL [KEWEN AGAN

EXTERNAL

SALAH

KE

[DILUAR

AN

T

KEWENAG

PELAY

AN SKPD]

ANAN

SKPD] 1

2 -

3 -

4 -

SKPD

5 -

6 -

7 -


III- 23

8

B. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam pelaksanaannya dikemukakan

faktor-faktor penghambat dan

pendorong pelayanan Kota Administrasi Jakarta Utara yang memepengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut : Tabel 3.4 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

NO.

ASPEK KAJIAN

Capaian/Ko ndisi Saat Ini

STANDAR YANG DIGUNAK AN

PERMASA INTERNA L [KEWENA GAN SKPD]

1

2

3

4

5

EXTERNA

LAHAN

L

PELAYAN

[DILUAR

AN SKPD

KEWENA GAN SKPD] 6

7

C. Penentuan Isu–isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, maka dirumuskan isu-isu


III- 24

strategis

dan Permasalahan pembangunan Kota Administrasi Jakarta Utara

berdasarkan 4 (empat) bidang yang ada , yaitu : C.1.

Pengendalian Bidang Pemerintahan 1) Reformasi Birokrasi Reformasi birokrasi merupakan konsep dengan ruang lingkup yang luas, mencakup pembenahan structural, procedural, cultural dan etika birokrasi. Birokrasi diharapkan menjadi pelayan masyarakat, abdi Negara dan teladan bagi masyarakat. Permasalahan

yang

berkaitan

dengan

pelaksanaan

reformasi

birokrasi antara lain : a. Pelaksanaan konsep reformasi birokrasi secara efisien dan efektif, b. Pembenahan birokrasi menyangkut perubahan sikap dan tingkah laku seluruh jajaran aparat pemerintahan di semua tingkatan secara terpadu dan sistemik. c. Peningkatan penyelenggaranaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) d. Peningkatan profesionalisme SDM pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara. 2) Keuangan Daerah Permasalahan umum dalam pembiayaan pembangunan daerah adalah

meningkatkan

pembangunan

daerah

dan baik

memobilisasi

yang

konvensional

sumber-sumber maupun

non

konvensional. Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tata kelola keuangan daerah di Kota Administrasi Jakarta Utara antara lain : a. Perlunya peningkatan tata kelola keuangan daerah terutama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pengelola keuangan

daerah

di

semua

tingaktan

pemerintahan


Kota III- 25

Administrasi Jakarta Utara, mulai dari kelurahan, kecamatan dan kota. b. Peningaktan profesionalitas seluruh pegawai Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara juga masih perlu mendapat perhatian khusus guna mewujudkan manajemen keuangan menjadi lebih akuntabel, efektif, efisien dan transparan serta memenuhi standar yang ditentukan. 3) Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Beberapa hal yang harus mendapat perhatian terkait kelembagaaan dan ketatalaksanaan antara lain : a. Peningkatan struktur kelembagaan pemerintah daerah yang respon terhadap kebutuhan masyarakat terutama dalam pelayanan masyarakat. b. Tata

laksana

di

lingkungan

organisasi

Pemerintah

Kota

Administrasi Jakarta Utara juga masih perlu mendapat perhatian khusus, agar di masa depan tata laksana akan lebih respon terhadap kebutuhan masyarakat. c. Belum

optimalnya

keserasian

antara

kelembagaan

dengan

ketatalaksanaan, sehingga masih diperlukan langkah-langkah konkrit guna menyelaraskan antara kedua aspek ini agar terjadi sinergitas yang dinamis dan mampu menjawab kebutuhan pelayanan yang prima. C. 2. Pengendalian Bidang Perekonomian 1) Stabilitas ekonomi Pertumbuhan ekonomi Kota Administrasi Jakarta Utara secara sektoral memperlihatkan sektor-sektor unggulan (yang mempunyai peran dominan dalam perekonomian) seperti : sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan : sektor perdagangan; hotel dan restoran ; Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 26

sektor

industri

pengolahan;

sektor-sektor

jasa-jasa

mengalami

pertumbuhan yang relatif stabil. 2) Iklim Investasi Permasalahan iklim investasi yang terjadi di Kota Administrasi Jakarta Utara diantaranya adalah : a. Kurang maksimalnya kebijakan pelayanan terpadu satu pintu penanaman modal yang dilaksanakan. b. Permasalahan perizinan dan kepastian investasi dalam perbaikan iklim investasi, juga dipengaruhi oleh kondisi dan ketersediaan infrastruktur, kondisi ketentraman dan sistem ketenagakerjaan. c. Mensinergikan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan perbaikan iklim investasi. 3) Pengembangan Pariwisata Berkaitan dengan pengembangan pariwisata, permasalahan yang dihadapi adalah : a. Belum optimalnya promosi kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah. b. Belum menyatunya pengembangan objek, kawasan wisata di DKI Jakarta serta belum optimalnya sinergitas antar pemangku kepentingan pengembangan pariwisata. c. Pengembangan objek dan kawasan wisata di Kota Administrasi Jakarta

Utara

belum

dikembangkan

secara

terpadu

dan

dipasarkan dalam satu paket wisata kota yang didukung berbagai sistem

penunjang

lainnya.

Banyak

objek

wisata

belum

dikembangkan secara optimal dan sesuai dengan potensinya.


III- 27

4) Perdagangan dan Jasa Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai salah satu kota jasa memerlukan pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang memadai dan mencukupi agar dapat bersaing dengan kota-kota lain. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain : a. Persiapan infrastruktur guna menghadapi aktivitas perdagangan baik dalam maupun luar negeri terutama dalam menghadapi regionalisasi ekonomi. b. Adanya tantangan untuk mengakomodir dan melayani kebutuhan dunia usaha secara lebih baik dan berkelanjutan. C. 3. Pengendalian Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup 1) Sistem Transportasi Pembangunan transportasi di Kota Administrasi Jakarta Utara masih dihadapkan berbagai permasalahan antara lain : a. Kapasitas jalan yang tidak mencukupi. b. Terbatasnya ketersediaan dan pelayanan angkutan umum. c. Tidak terintegrasinya sistem dan jaringan transportasi multimoda. d. Ketersediaan prasarana jalan dan akses untuk mendukung Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandar Udara Soekarno Hatta masih tidak memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang. e. Tingkat kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, hal ini dapat dilihat dari cara berkendaraan yang tidak tertib, tidak mematuhi rambu lalu lintas dan pelanggaran etika pada lampu pengaturan lalu lintas. 2) Banjir dan Genangan Banjir dan genangan air merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Utara.


III- 28

Berdasarkan faktor penyebabnya banjir yang terjadi dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : a. Banjir akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah hulu sungai

yang

menyebabkan

meluapnya

air

sungai

dan

menggenangi wilayah permukiman. b. Banjir yang disebabkan tingginya intensitas curah hujan di wilayah hilir atau yang topografi wilayahnya rendah. c. Banjir dan genangan akibat pasang air laut (rob).

3) Pengelolaan Air Bersih Pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas kota maka kebutuhan air bersih juga terus meningkat. a. Masih terbatasnya cakupan pelayanan air bersih. b. Terbatasnya sumber air bersih selain yang berasal dari air tanah. c. Keterbatasan jaringan pelayanan air bersih. 4) Perumahan dan Permukiman Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang penyediaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemenuhan kebutuhan rumah masih dihadapkan pada permasalahanpermasalahan berikut ini : a. Keterbatasan lahan di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, sehingga penyediaan kebutuhan rumah oleh pemerintah dan swasta lebih banyak dibangun secara verttikal dibandingkan dengan rumah horizontal yang membutuhkan lahan besar. b. Adanya kesenjangan budaya masyarakat yang belum terbiasa tinggal di hunian vertikal.


III- 29

c. Kondisi dan kualitas lingkungan permukiman yang kurang sehat dan tertata. d. Masih

banyaknya

kawasan

permukiman

kumuh

liar

yang

menempati lahan publik misalnya sepanjang bantaran sungai, rel kereta api, waduk dan lahan kosong. 5) Pencemaran Lingkungan Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota sehingga perlu diselesaikan secara komprehensif. Terdapat tiga kelompok permasalahan pencemaran lingkungan di Kota Administrasi Jakarta Utara, yaitu : a. Permasalahan pengelolaan persampahan yang dihadapkan pada persoalan

meningkatnya

produksi

sampah

kota,

sistem

pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pembuangan akhir. b. Pengelolaan

air

limbah

masih

dihadapkan

pada

terus

meningkatnya pencemaran air sungai akibat pembuangan limbah domestic rumah tangga dan sampah padat. c. Pencemaran tanah, biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial, penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tercemar ke dalam lapisan sub permukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia, atau limbah. 6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang terbuka hijau (RTH) merupakan elemen penting dalam pembangunan kota untuk meningkatkan kualitas ruang kota yang asri, nyaman dan sehat. Beberapa permasalahan dalam penyediaan RTH antara lain :


III- 30

a. Terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembuatan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. b. Terbatasnya para pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melakukan pembebasan lahan privat yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang sebagai jalur hijau. 7) Penataan Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta tahun 2011-2030 merupakan dokumen yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang dalam waktu 20 tahun mendatang. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kota antara lain : a. Keterbatasan lahan, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat. b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrument pembangunan yang secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman dan berkualitas. C. 4. Pengendalian Bidang Kesejahteraan Masyarakat 1) Penambahan Penduduk Kota Kota Administrasi Jakarta Utara mengalami pertambahan penduduk yang terus meningkat dalam beberapa decade terakhir. Penduduk yang datang pun beragam baik dari sisi budaya, etnis maupun tingkat pendidikannya. Keragaman ini menjadikan Jakarta sebagai kota yang kaya dengan budaya multikultur dan tempat pertemuan budaya. Keragaman ini dapat menimbulkan berbagai masalah perkotaan seperti terjadinya konflik sosial, meningkatnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta ketidakdisiplinan masyarakat dan kemiskinan.


III- 31

2) Pembangunan Pendidikan Penyelenggaraan

pendidikan

dikembangkan

untuk

mendorong

peningkatan daya saing global. Permasalahan pendidikan di Kota Administrasi Jakarta Utara adalah : a. Penyediaan sistem penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, b. penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang berkualitas dan berstandar internasional, c. pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengajaran yang handal, d. kualitas sumber daya manusia pendidikan yang mumpuni, serta sistem pendidikan yang komprehensif. e. Belum optimalnya integrasi sistem pendidikan di berbagai jenjang pendidikan dengan perkembangan teknologi dan komunikasi. f. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengembangan urusan pendidikan serta peningkatan akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. 3) Pembangunan Kesehatan Beberapa permasalahan yang perlu penyelesaian dan mendapat perhatian semua pemangku kepentingan antara lain : a. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan, b. Masih adanya angka kematian ibu dan anak, c. Keterbatasan

jumlah

dan

mutu

tenaga

kesehatan

serta

penyebarannya yang kurang merata. d. Peningkatan pelayanan pada rumah sakit dan puskesmas. e. Belum optimalnya sistem jaminan pelayanan kesehatan bagi warga, penduduk usia lanjut, penduduk berkepentingan khusus dan keluarga miskin. f.


III- 32

4) Kemiskinan Kota Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh,

permasalahan

yang

kemiskinan dihadapi

perkotaan

dalam

masih

pembangunan

menjadi di

Kota

Administrasi Jakarta Utara. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hdiup di bawah garis kemiskinan terus mengalami penurunan, namun belum sepenuhnya terselesaikan. Satu hal

yang perlu dicermati

terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Selain menimbulkan masalah ekonomi, kemiskinan kota juga dapat menimbulkan pengaruh terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Penanganan masalah sosial ini tidak cukup hanya diserahkan kepada pemerintah saja, akan tetapi dibutuhkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan terutama pemuka masyarakat, tokoh agama dan para pembina masyarakat di tingkat lokal. 5) Ketahanan Pangan Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki bagi manusia. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi agar kelangsungan hidup masyarakat terjaga dengan baik. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan perlu upaya untuk meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan terutama kelembagaan yang menangani masalah pangan dan gizi. Upaya peningkatan ketersediaan pangan perlu dilakukan terutama dalam kaitannya dengan distribusi komoditas kebutuhan pokok. 6) Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat Apabila tidak dikelola dengan baik maka kondisi keragaman sosial dan budaya masyarakat Kota Administrasi Jakarta Utara dapat menjadi faktor pendorong terjadinya konflik sosial yang bersifat primordial dan partisan. Konflik dan ketegangan sosial biasanya terjadi akibat Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017 III- 33

fanatisme berlebihan dari suatu kelompok masyarakat. Kondisi ini dapat menibulkan konflik dan ketegangan dalam masyarakat sehingga mudah emosi dan terprovokasi yang berkembang menjadi konflik horizontal antar warga masyarakat. Dengan demikian kedewasaan dan sikap-sikap elegan khususnya pada masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi sesuatu yang patut diperhatikam dalam rangka mewujudkan kenyamanan dan ketertiban

di

masyarakat.

Dalam

pengendalian

ketentraman,

ketertiban dan keamanan masyarakat, permasalahan lainnya adalah peningkatan

sinergitas

antara

pemerintah,

dunia

usaha

dan

masyarakat untuk mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib. 7) Pemuda dan Olahraga Permasalahan yang terkait pemuda dan olahraga meliputi : a. Peningkatan peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi dan budaya, b. Peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan pemuda dalam pembangunan. c. Belum optimalnya sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk pembangunan kepemudaan dan peningkatan pembangunan olahraga. d. Peningkatan akses dan partisipasi masyarakat secara lebih luas dan merata untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani serta membentuk watak bangsa. e. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga yang sudah tersedia untuk mendukung pembinaan olahraga, f. Peningkatan pola kemitraan dan kewirausahaan dalam upaya menggali potensi ekonomi olahraga. 8) Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak. Pemberdayaan masyarakat, perempuan dan anak merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

III- 34

masyarakat. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain : a. Perlunya peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, b. Peningkatan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. c. Pemberian perlindungan dan pelayanan terhadap korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak secara tepat sasran dan optimal.


III- 35


III- 36

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

4.1.

VISI

Visi Kota Administrasi Jakarta utara adalah sebagai berikut : “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Utara yang berorientasi kepada pelayanan publik menuju kota pesisir yang modern.“ Penjelasan Visi : 1. Kota Administrasi Jakarta Utara yang terletak di Pesisir Pantai Utara Jawa memiliki keunikan dan keunggulan dari sisi geografis, demografis, sejarah pembentukan dan perkembangan Kota Modern Jakarta yang perlu dikelola dengan baik untuk mempertahankan kemajuan kota. 2. Kota Administrasi Jakarta Utara menjadi Kota yang tertib, bersih, tertata dan konsisten dengan RTRW yang dapat menjadi tempat hunian yang modern, layak dan manusiawi. 3. Kota Administrasi Jakarta Utara Mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik. 3.2. MISI Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, perlu dirumuskan misi, sebagai

upaya-upaya

yang

perlu

diemban

oleh

Pemerintah

Kota

Administrasi Jakarta Utara, sebagai berikut: 1.

Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan publik Kota Adminstrasi

2.

Meningkatkan

koordinasi

dan

pembinaan

wilayah

kerja

Kota

Administrasi, kompetensi aparatur dan kesadaran hukum aparatur 3.

Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup

4.

Meningkatkan koordinasi dan pengendalian pelayanan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.


IV-1

5.

Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel. a. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pemerintahan. b. Menyelenggarkan koordinasi dan pengawasan yang efektif sebagai aparatur

dalam

rangka

penyelenggaraan

pembangunan

penegakan hukum untuk kepentingan regional, nasional dan internasional. c. Memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. d. Menumbuh kembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. e. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing global. Pemahaman terhadap rumusan misi tersebut adalah sebagal berikut: 1) Misi 1: Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pemerintahan, bermakna bahwa: Untuk dapat mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik, sesuai dengan kaidah-kaidah “good governance” yang dititikberatkan kepada prinsip-prinsip: a. Efisiensi dan efektifitas Guna menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan

sumber

daya

yang

tersedia

secara

optimal

dan

bertanggungjawab. b. Partisipasi Yaitu

mendorong

setiap

warga

untuk

menggunakan

hak

dalam

menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang


IV-2

menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. c. Transparansi Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. d. Profesionalisme Meningkatnya kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau. 2) Misi 2 : Meningkatkan koordinasi dan pembinaan wilayah kerja Kota Administrasi,

kompetensi

aparatur

dan

kesadaran

hukum

aparatur,

pengertiannya adalah: a. Pencapaian pelayanan publik bidang masyarakat dapat tercapai apabila fungsi koordinasi dalam pengendalian pencapaian target kinerja dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. b. Mengoptimalkan perencanaan dan Pencapaian

Target

Kinerja

koordinasi kebijakan operasional pelaksanaan

kebijakan

dalam

mengembangkan kapasitas aparatur dibidang hukum. 3) Misi 3 : Meningkatkan koordinasi dan pengendalian kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, pemahamannya adalah: a. Adanya

pencapaian

target

kinerja

untuk

pelaksanaan

kebijakan

operasional sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. b. Monitoring dan pengendalian kualitas dan kuantitas . sarana dan prasarana publik serta pemanfaatan ruang, sumber

daya alam dan

kualitas lingkungan hidup. Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

IV-3

4) Misi

4

:

Meningkatkan

koordinasi

dan

pengendalian

pelayanan

kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat. a. Menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas masyarakat dalam penyelenggaraan

bidang

kesejahteraan

sosial

masyarakat

Kota

Administrasi Jakarta Utara. b. Adanya

kebijakan

operasional

dalam

pencapaian

target

kinerja

pelaksanaan kebijakan layanan sosial dan peningkatan harkat dan martabat masyarakat dalam aspek kesejahteraan. 5) Misi 5 : Meningkatkan koordinasi dan pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dipahami sebagai : a. Adanya

pencapaian

target

kinerja

untuk

pelaksanaan

kebijakan

operasional pengendalian ekonomi kota serta melakukan pengelolaan keuangan, aset, serta ketatausahaan yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, b. Adanya kebijakan operasional dan pengendalian dalam tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. 6) Misi 6 : Meningkatkan Koordinasi dan pengendalian penataan 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir, dijelaskan sebagai berikut : a. Melakukan pengendalian kebijakan operasional pencapaian target kinerja dalam penataan dan pengembangan 12 jalur destinasi wisata pesisir. b. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dalam penataan dan pengembangan 12 jalur destinasi wisata pesisir. 3.3. TUJUAN Tujuan adalah rumusan yang menjelaskan arah pelaksanaan visi dan misi, yang ditetapkan sesuai dengan tugas, fungsi dan peranan organisasi.


IV-4

Sesuai dengan periodisasi dokumen Rencana Strategis yaitu lima tahunan, merupakan gambaran keinginan untuk mewujudkan kondisi yang menjadi tujuan pada masa 5 (tima) tahun yang akan datang. Berdasarkan Visi dan Misi di atas, maka dapat dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai berikut : 1. Terwujudnya

peningkatan

profesionalisme

aparatur

dalam

penyelenggaraan pemerintahan. 2. Terwujudnya kelembagaan masyarakat Kelurahan dan Kota yang partisipatif aktif. 3. Terwujudnya peningkatan kualitas layanan PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara sesuai prinsip pelayanan prima. 4. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik. 5. Terwujudnya peningkatan kualitas sarana prasarana kota dan lingkungan hidup yang bersih dan tertata rapih. 6. Terwujudnya peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat. 7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 8. Terwujudnya penataan 12 Jalur Destinasi Wisata Pesisir. 9. Terwujudnya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kota yang terintegrasi. 3.4. SASARAN Berdasarkan Visi, Misi dan Tujuan di atas, maka dapat dirumuskan sasaran sebagai berikut : 1. Meningkatnya

sikap,

mental,

pengetahuan,

keterampilan

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik bagi aparatur : -

Pimpinan dan staf Walikota Administrasi Jakarta Utara

-

Pimpinan dan staf Kecamatan

-

Pimpinan dan staf Kelurahan

2. Meningkatnya sarana pendukung kerja dan pelayanan publik bagi aparatur : -

Kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara

-

Kantor Camat Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

IV-5

-

Kantor Lurah

3. Meningkatnya sarana kerja bagi aparatur, pimpinan dan staf Walikota Administrasi Jakarta Utara. 4. Meningkatnya kapasitas dan SDM bagi lembaga kemasyarakatan : -

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kelurahan : RT dan RW

-

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kelurahan : LMK

-

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kelurahan : FKDM

-

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kelurahan : PKK

-

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kecamatan : FKDM

-

Lembaga kemasyarakatan Tingkat Kota : Dewan Kota

5. Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan publik PTSP tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. 6. Meningkatnya koordinasi, tata pemerintahan yang baik dengan Unit Kerja Perangkat Daerah : -

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

-

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan penanggulangan Bencana

-

Suku Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan

-

Inspektorat Pembantu

-

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

-

Kantor Perencanaan Pembangunan

7. Meningkatnya

koordinasi,

pemantauan

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas sarana prasarana kota dan lingkungan hidup yang bersih dan tertata dengan Unit Kerja Perangkat Daerah : -

Suku Dinas Pekerjaan Umum Jalan

-

Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air

-

Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan

-

Suku Dinas Pertamanan

-

Suku Dinas Kebersihan

-

Suku Dinas Perijinan Bangunan

-

Suku Dinas Taman dan Pemakaman Umum

-

Suku Dinas Perumahan Pemukiman dan Gedung Pemda Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

IV-6

-

Suku Dinas Tata Ruang dan Pertanahan

-

Kantor Lingkungan Hidup

8. Meningkatkan penyelenggaraan

koordinasi, kegiatan

pemantauan peningkatan

dan

kualitas

pengendalian kesehatan

dan

pendidikan masyarakat dengan Unit Kerja Perangkat Daerah: -

Suku Dinas pendidikan Dasar

-

Suku Dinas Pendidikan Menengah

-

Seluruh BLUD Puskesmas Kecamatan

-

Suku Dinas Sosial

-

Suku Dinas Olahraga dan Pemuda

-

Suku Dinas Kesehatan

-

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

-

Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

-

Kantor Keluarga Berencana

-

Gelanggang Remaja

9. Meningkatkan penyelenggaraan

koordinasi, kegiatan

pemantauan peningkatan

dan

pengendalian

kesejahteraan

ekonomi

masyarakat dengan Unit Kerja Perangkat Daerah: -

Suku Dinas Koperasi Usaha Mikro kecil dan Menengah dan Perdagangan

-

Suku Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan

-

Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan

-

Suku Dinas Parawisata

-

Suku Dinas Pelayanan pajak I

-

Suku Dinas Pelayanan Pajak II

-

Suku Dinas Perhubungan

-

Suku Dinas Kebudayaan

-

Suku Dinas Perhubungan

-

Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

Suku Dinas Perindustrianan Energi

-

Balai Latihan Kesenian

-

Unit Perbendaharaan dan Pelayanan Kas Renstra Kota Administrasi Jakarta Utara | Tahun 2013-2017

IV-7

-

UPK Samsat Jakarta Utara

10. Meningkatkan

koordinasi,

pemantauan

dan

pengendalian

penyelenggaraan kegiatan penataan wisata pesisir terutama pada tujuan wisata : -

Kawasan Muara Angke

-

Kawasan Suaka Marga Satwa

-

Kawasan Sunda Kelapa

-

Kawasan Luar Batang

-

Kawasan Ancol

-

Kawasan Bahtera Jaya Yacht

-

Kawasan Tanjung Priok

-

Kawasan Mangga Dua

-

Kawasan Toegoe

-

Kawasan Islamic Centre

-

Kawasan Kelapa Gading

-

Kawasan Marunda

11. Meningkatkan koordinasi, penyelenggaraan pemerintahan kota dengan : -

Pemerintah vertikal/pusat

-

Pemerintah kota dan kabupaten

-

Lembaga lainnya

12. Meningkatkan

koordinasi,

pemantauan

dan

pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan kota dalam pelaksanaan : -

Adipura

-

RW percontohan

-

Penertiban

-

Peningkatan PAD wilayah Kota

-

Pameran resmi bagi pemerintah kota

-

Keanggotaan pemerintah kota

13. Meningkatkan

koordinasi,

pemantauan

dan

pengendalian

penyelenggaraan pemerintahan kota


IV-8

3.5. STRATEGI Sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran di atas, maka dapat dirumuskan strategi yang akan dilaksanakan mencakup sebagai berikut : 1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 2. Merumuskan kebijakan operasional dalam koordinasi peningkatan tata pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas sarana prasarana kota dan lingkungan hidup yang bersih dan tertata, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. 3. Merumuskan kebijakan operasional dalam penataan wisata pesisir. 3.6. KEBIJAKAN Sesuai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta Strategi tersebut di atas, maka dapat dirumuskan kebijakan percepatan perbaikan pelayanan publik serta pengalokasikan pagu wilayah sesuai dengan prioritas kebutuhan yang berkembang.


IV-9

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Penjabaran secara lengkap disajikan dalam table 5.1 berikut (Terlampir) :


V- 1

BAB VI INDIKATOR KINERJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang merupakan komitmen Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Indikator Kinerja Kota Administrasi Jakarta Utara untuk periode 2013 - 2017, selanjutnya dirumuskan dalam tabel berikut :


VI- 1

NO

1.

2.

3.

4.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Tahun 2012

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

4 Lokasi

2013

Karang

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

4 Lokasi

2014

Taruna

Karang

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

4 Lokasi

2015

300

Taruna

Karang

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

4 Lokasi

2016

orang

300

Taruna

Karang

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

4 Lokasi

2017

orang

1.500

Taruna

Karang

LMK, 31

RW, 431

RT, 431

JU 5.027

20 Lokasi

Target Capaian Setiap Tahun

33 Lokasi

Karang

Taruna

300

orang

100

Kondisi Kinerja pada awal periode

JU 5.027 RT,

Taruna

300

orang

100

orang

Indikator

431 RW, 431

300

orang

100

orang

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

LMK, 31

orang

100

orang

Terlaksananya koordinasi penataan lokasi usaha kaki

Karang Taruna

100

orang

Penyuluhan Hukum Terpadu

Terlaksananya pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

lima

Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan

orang

VI- 2

500 orang

Masyarakat


2013

15

2014

Perkara

15

2015

100 %

Perkara

15

2016

100 %

100 %

Perkara

15

2017

100 %

100 %

100 %


15

Perkara

100 %

100 %

100 %

100 %


Perkara

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Indikator

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

750 Acara

NO

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

150 Acara

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

100 %

100 %

100 %

100 %

150 Acara

Koordinasi Pelaksanaan Kota Sehat

Tahun 2012

100 %

100 %

100 %

150 Acara

18 Jenis

18 Jenis

18 Jenis

18 Jenis

18 Jenis

VI- 3

18 Jenis

75 Perkara

6.

100 %

100 %

150 Acara

Penanganan Perkara di Pengadilan tingkat Kota Adm

7. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota

100 %

150 Acara

Jakbar

8. Koordinasi Pelaksanaan BOP dan BOS

0

5.

Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 9. Kota Administrasi Jakarta Barat Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Tata Ruang 10. dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi Jakarta Barat Terlaksananya Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Barat 11.

12. Jumlah Jenis Perizinan yang dilayani


NO

Indikator

2017


2016


2015

Sistem jaringan Online

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2014


2013


Tahun 2012


Badan Perijinan Terpadu Tingkat Kepuasa n Masyarak at 100 %

31

3

VI- 4

Tingkat Kepuasan Masyarakat 100 %

Badan Perijinan Terpadu


1)Sistem Jaringan Lokal


-

28

Berfungsinya sistem informatika pelayanan publik di PTSP


-

6

14. Jumlah Kantor Lurah yang Memenuhi standar

13.

2) Masih bersifat “Kantor Pos”


-

-

-

3) Tingkat Kepuasan Masyarakat

-

-

5

1

-

15. Jumlah Kantor Camat yang Memenuhi standar


BAB VII KAIDAH PELAKSANAAN

Penyusunan dokumen rencana strategis perlu mengikuti kaidahkaidah pelaksanaan sebagai berikut: 1. Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara merupakan rencana strategis yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kota Administrasi sesuai dengan Pergub nomor 222 Tahun 2009. 2. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis Kota Administrasi Jakarta Utara harus didukung dengan pengalokasian pagu anggaran wilayah kota yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas wilayah yang disepkati bersama. 3. Para Kepala Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Kota administrasi Jakarta Utara mempedomani Renstra dalam menyusun rencana kerja dan kegiatan perencanaan lainnya, sehingga komitmen dan konsistensi pencapaian kinerja renstra dapat dipertahankan. 4. Dalam hal terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis yang berkaitan langsung dengan kewenangan, tugas

dan

penyesuaian

fungsi atau

Kota

administrasi

perubahan

Jakarta

Renstra

Utara,

dengan

dilakukan

memperhatikan

kebijakan pemerintah provinsi DKI Jakarta. 5. Monitoring, evaluasi serta pengendalian pelakanaan renstra dilakukan oleh Bagian yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah provinsi. 6. Mengacu pada Pergub 222 Tahun 2009, tugas dan fungsi walikota hanya

mencakup

tugas

dan

fungsi

sebagai

kepala

administras/sekretariat. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi secara faktual di lapangan walikota diperankan sebagai kepala wilayah yang dituntut mempunyai tanggung jawab dan kompetensi yang lebih luas dari kepala administrasi. Sebagai contoh dalam pelaksanaan


VII- 1

program Lingkungan Hidup/bangun praja, peran walikota dituntut melebihi kapasitasnya sebagai kepala administrasi. 7. Dalam pelaksanaan renstra, perlu dipertegas peran walikota dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.


VII- 2

SAMBUTAN WALIKOTA JAKARTA UTARA

Recommend Documents