SAMBUTAN WALIKOTA DEPOK

SAMBUTAN WALIKOTA DEPOK Assalamu'alaik um Wr. Wb. Segala puji dan rasa syukur sudah selayaknya dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan lindungan, berkah dan berbagai bentuk karunia-Nya kepada kita semua. Dengan segala sesuatu yang telah diberikanNya maka seyogyanya saya selaku Walikota dan segenap jajaran Pemerintah Daerah Kota Depok melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik pada seluruh penduduk Kota Depok. Salah satu bentuk pelayanan itu adalah kepedulian Walikota dan jajaran Pemerintah Kota Depok terhadap keadaan sanitasi di Kota Depok yang semakin hari semakin memerlukan penanganan secepatnya, masih kurangnya sarana prasarana bidang sanitasi (air limbah, persampahan, drainase dan air bersih) yang memadai untuk masyarakat yang menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya: 1. Masih menyatunya saluran pembuangan limbah masyarakat dengan air limpasan serta air

limbah industri skala kecil mengakibatkan besarnya volume air limbah yang harus diolah IPAL sehingga pengolahan yang dilakukan menjadi kurang maksimal. 2. Munculnya TPS liar yang merupakan pencerminan dari perilaku buang sampah sembarangan

oleh masyarakat. 3. Pemanfaatan saluran irigasi yang berubah fungsi menjadi saluran drainase menyebabkan

kurang efektifnya saluran drainase Kota Depok yang berujung pada permasalahan genangan banjir. 4. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

khususnya Cuci Tangan Pakai Sabun dapat menjadi potensi penularan penyakit di masyarakat. 5. Rendahnya peran serta masyarakat dalam bidang sanitasi, berujung pada kurangnya

perhatian terhadap sarana prasarana sanitasi yang telah ada di Kota Depok. Selain itu masih juga terdapat masalah nonteknis yang juga penting dalam usaha mengurai secara tuntas permasalahan bidang sanitasi. Masalah tersebut seperti lemahnya komunikasi serta kampanye sanitasi di Kota Depok. Masalah lainya adalah belum ditemukannya struktur kelembagaan yang ideal untuk mengurai permasalahan sanitasi di kota depok yang mengakibatkan masih terjadinya tumpang tindih tupoksi antar OPD. Disamping itu juga kurangnya peraturan ditingkat kota yang berfungsi sebagai payung hukum dalam permasalahan sanitasi.

i

Dari beberapa contoh diatas menggerakkan Pemerintah Kota Depok untuk ikut dalam Program Presiden tentang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) dan target pencapaian Milenium Developmnent Goal's (MDG's). Lahirnya program PPSP adalah bentuk keprihatinan Pemerintah Indonesia melihat keadaan sanitasi yang jauh masih dibawah standar internasional sehingga tahun 2010-2015 adalah tahunnya "SANITASI". Sikap Pemerintah pusat di sambut baik oleh Pemerintah Kota Depok maka Pemerintah Kota Depok Membentuk Pokja Sanitasi Kota

Depok

yang

ditetapkan

melalui

Surat

Keputusan

Walikota

Depok

Nomor

821.29/232/Kpts/Bapp/Huk/2011 tertanggal 26 april 2011. Atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Pokja Sanitasi telah menyelesaikan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Depok yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pembenahan kondisi Sanitasi Kota Depok. Strategi Sanitasi Kota telah melalui tahapan panjang yang menumbuhkan komitmen segenap jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan Stakeholder Kota yang lainnya. Sehingga diharapkan dokumen Strategi Sanitasi Kota Depok akan mampu laksana dan sesuai dengan target dan tahapan pencapaian yang ditentukan untuk mendorong percepatan penanganan Sanitasi Kota Depok. Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan semoga Buku Putih Sanitasi Kota Depok tahun 2011 dapat bermanfaat. Dimana Pokja Sanitasi, Pemerintah Kota Depok dengan dukungan segenap stakeholder Kota Depok akan melakukan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Depok agar dapat menghasilkan manfaat lebih besar untuk kesejahteraan masyarakat Kota Depok, Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Depok, 22 Desember 2011 WALIKOTA DEPOK

H. NUR MAHMUDI ISMAI’IL

ii

KATA PENGANTAR Assalamualaikum Wr. Wb Atas rahmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, Pokja Sanitasi telah menyelesaikan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Depok yang nantinya akan menjadi ujung tombak dalam pembenahan kondisi Sanitasi Kota Depok. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota Depok tidak lepas dari kepedulian Pemerintah Kota Depok terhadap keadaan sanitasi yang semakin hari semakin memerlukan penanganan secepatnya, mendukung Program Presiden tentang Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yang diresmikan di ISTANA WAKIL PRESIDEN dan target pencapaian Milenium Development Goal's (MDD's). Melihat fakta tersebut maka Kota Depok berkomitmen ikut serta dalam program PPSP dan tertuang dalam Keputusan Walikota Depok No 821.29/232/Kpts/Bapp/Huk/2011 tertanggal 26 april 2011, tentang pembentukan kelompok kerja (Pokja) sanitasi Kota Depok. Pokja dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat, dimana terdapat beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) instansi pemerintah dan juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Depok yang bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan, unsur swasta dan masyarakat secara keseluruhan. Pelaksanaan penyusunan Strategi Sanitasi Kota Depok (SSK). Ini adalah buah keseriusan dari segenap POKJA sanitasi untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, sehingga penanganan sanitasi dapat terprogram dengan jelas agar sumber - sumber pendanaan yang tidak bisa tercakup dalam APBD Kota Depok dapat terpecahkan. Akhir kata, semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya kepada kita sekalian, sehingga SSK Depok yang akan dihasilkan dapat bermanfaat, khususnya bagi masyarakat Kota Depok. Wassalamu'alaikum Wr. Wb. Depok, 22 Desember 2011 Ketua Tim Pengarah Pokja Sanitasi Kota Depok

Hj ETY SURYAHATI, SE, M.Si NIP. 19631217 198903 2 006 iii

DAFTAR ISI HALAMAN

SAMBUTAN WALIKOTA DEPOK

i

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

iv

RINGKASAN

vi

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang

1

1.2

Maksud dan Tujuan

3

1.3

Landasan Hukum

4

1.4

Metode Penyusunan

5

1.5

Sistematika Penulisan

6

BAB II KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK 2.1

Gambaran Umum Sanitasi Kota Depok

8

2.2

Visi dan Misi Sanitasi Kota Depok

39

2.3

Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota Depok 2011 - 2016

39

2.4

Sasaran Umum dan arahan Tahapan Pencapaian

40

BAB III ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK 3.1

Enabling and Susteinibility Aspect

45

3.2

Subsektor dan Aspek Utama

52

BAB IV STRATEGI SANITASI KOTA DEPOK 4.1

Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian

58

4.2

Strategi Sektor dan Aspek Utama

59

4.3

Enabling and Susteinibility Aspect Strategy

64

BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI KOTA DEPOK 5.1

Program dan Kegiatan Sektor & Aspek Utama

72

5.2

Enabling and Susteinibility Aspect Programe

87

iv

HALAMAN

BAB VI STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI 6.1

Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Sanitasi

93

6.2

Pengembangan Indikator input, output dan outcome

95

6.3

Pengumpulan dan Penyajian Data

96

BAB VII PENUTUP

98

REFERENSI

99

LAMPIRAN

100

v

RINGKASAN STRATEGI SANITASI KOTA DEPOK Perumusan kebijakan dan strategi sector sanitasi kota pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sanitasi yang diharapkan akan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi pada saat ini. Isu-isu tersebut mencakup:

Enabling and Sustainability Aspect Enabling and sustainability aspect (aspek kemungkinan dan keberlanjutan) merupakan aspek non teknis dalam pengembangan sanitasi, terdiri dari 6 aspek yaitu; aspek kebijakan dan kelembagaan daerah, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat, jender.

Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan Saat ini pemerintah Kota Depok memiliki perda dasar untuk mengarahkan pola tindak seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta terhadap pola pengelolaan sanitasi yang benar di kota Depok. Namun berdasarkan temuan pada buku putih sanitasi kota depok, payung hukum untuk masalah sanitasi ini dipandang belum memadai. Kurang memadainya payung hukum masalah sanitasi ini akan menyulitkan pemerintah kota Depok dalam mendorong partisipasi positif seluruh pihak dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Sistem penegakan aturan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi dan pengembangan PHBS yang berjalan selama ini masih kurang optimal. Kondisi ini kurang mendukung semangat dan upaya yang sedang dijalankan untuk meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi dan PHBS di Kota Depok. Kondisi kebijakan daerah di Kota Depok berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan sub sektor sanitasi dan higiene yaitu: •

Peraturan Daerah Kota Depok No 4 tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

vi

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok No 6 tahun 2010

•

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 39 tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok No 24 Tahun 2003

•

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Depok

•

Peraturan Daerah Kota Depok tentang Garis Sempadan

•

Peraturan Walikota Depok No 24 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

•

Peraturan Walikota Depok No 36 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

•

Peraturan Walikota Depok No 65 tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

•

Peraturan Walikota No. 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 46 tahun 2010

•

Peraturan Walikota No. 25 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 40 tahun 2010

Lembaga pengelola sanitasi Lembaga atau instansi pengelola sanitasi merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pembangunan sanitasi. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola sub sector sanitasi (limbah cair, persampahan, dan drainase) menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kota. Pada dasarnya tupoksi yang sudah ada saat ini tidak terlalu menjadi permasalahan pada setiap OPD, hanya saja pada saat pelaksanaan di lapangan masih sering terjadi tumpang tindih baik antar OPDOPD yang terkait maupun antar bidang di dalam OPD. Kendala ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi, sehingga tidak terjadi kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan pengelolaan sanitasi. Sebagian besar OPD yang terkait meminta agar struktur dan tupoksi yang sudah ada diperbaiki dan diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling mengharapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

vii

Lembaga Pokja Sanitasi Keberadaan organisasi kelompok kerja (Pokja) program pengembangan sector sanitasi Kota Depok dapat dijadikan sebagai motor penggerak untuk membantu dinas dan lembaga teknis struktural pemerintah kota dalam mendorong kinerja pengelolaan sanitasi, dan pengembangan PHBS yang optimal. Mekanisme dan prosedur layanan sanitasi yang diterapkan oleh masing-masing organisasi penanggungjawab layanan sanitasi di Kota Depok saat ini belum berada dalam kondisi yang optimal untuk mendukung penyediaan layanan sanitasi yang efektif dan efisien.

SDM Pengelola Sanitasi Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik di dalam ataupun di luar negri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Derah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas di luar sector sanitasi. Dari hasil yang kami peroleh dari kajian kelembagaan, pada setiap OPD yang terkait didalam pengelolaan sanitasi Kota Depok terlihat bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala pada setiap OPD terjadi karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dan latar belakang pendidikan pada setiap Sumber Daya Manusia yang ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tupoksi di lapangan. Setiap OPD masih mengeluhkan kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah ada saat ini untuk melaksanakan semua tupoksi yang ada.

Keuangan Perhatian terhadap pembangunan sanitasi masih belum memadai baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD. Secara umum alokasi pembiayaan sector sanitasi masih relative kecil dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pembangunan sanitasi masih belum menjadi prioritas. Rendahnya biaya sanitasi pada umumnya karena masalah sanitasi belum mendapat perhatian yang cukup meskipun hal ini akan berdampak pada buruknya kualitas lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh, besaran dana untuk bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2010 prosentase anggarannya berkisar 6-8 %, dengan jumlah prosentase tertinggi sebesar 8,08 % terjadi pada tahun 2009, dan kemudian prosentase turun menjadi 6,85 % terjadi pada tahun 2010. Sedangkan perbandingan kegiatan dan realisasi dengan realisasi APBD Kota Depok pada kurun waktu 2007-2010 berkisar antara 6-7 % dengan prosentase viii

terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,40% dan prosentase terkecil terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah 6,12 %.

Penganggaran maupun realisasi kegiatan bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok bisa terbilang baik, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah realisasi pada kurun waktu 2007-2009, namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,85% dari segi anggaran dan 6,31% dari segi realisasi anggaran. Dari segi realisasi anggaran kegiatan bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok berkisar antara 77 % sampai dengan 85 %, realisasi yang tidak mencapai 100 % setiap tahunnya dikarenakan selain adanya efisiensi kegiatan (hasil lelang) juga beberapa kendala lainnya seperti permasalahan kesiapan lahan.

Anggaran sanitasi dari APBD jarang sekali tidak terserap. Kendala penyerapan biasanya terkait dengan pengadaan lahan untuk pembangunan UPS, drainase, atau sarpras air limbah karena sulitnya mencari lokasi yang mendapat ijin dan/atau hibah dari masyarakat. Berikut adalah alokasi anggaran untuk sektor air limbah, drainase, persampahan, dan air minum pada tahun 2007-2010. Anggaran tersebut sudah termasuk dana DAK yang diterima Kota Depok. Dana DAK selama beberapa tahun diberikan di sektor air minum, dan baru tahun 2010 DAK diberikan untuk air minum dan air limbah (pembangunan MCK Plus Plus).

Retribusi yang terkumpul dari sektor sanitasi terutama ditujukan untuk pengelolaan sanitasi kota sehingga kondisi sanitasi Kota Depok menjadi lebih baik. Diharapkan baiknya kondisi sanitasi akan dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke Kota Depok, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan perekonomian Kota. Beberapa permasalahan dalam aspek keuangan, antara lain: Belum tercapainya Cost Recovery dalam layanan sanitasi Pengadaan layanan publik oleh Kota Depok sering kali terbentur dengan keterbatasan dana. Dengan pendanaan internal yang tersedia layanan seringkali belum dapat diselenggarakan secara maksimal, sehingga perlu ditetapkan cara lain agar layanan dapat terselenggara dengan baik. Salah satu jalan adalah dengan mengikutsertakan sector swasta ataupun masyarakat. Belum tercapainya cost recovery dalam air limbah Peningkatan efisiensi pengelolaan masih perlu dilakukan guna mengejar cost recovery layanan hingga dapat menutupi biaya investasi. Oleh karena itu penilaian besaran retribusi serta penetapan potensi dan coverage layanan mutlak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar layanan air limbah tersebut.

ix

Alokasi Anggaran Sektor Air Limbah (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

1.755.740.350,00

0.37 %

2008

1.596.563.280,00

0.30 %

2009

3.094.602.200,00

0.66 %

2010

2.057.316.900,00

0.35 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010 Alokasi anggaran untuk sektor air limbah terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 hingga saat ini. Kondisi ini dilatarbelakangi jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga perlunya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal penambahan sarana dan prasarana air limbah. Bila dikaitkan dengan jumlah KK yang memiliki pengelolaan air limbah sehat baru mencapai 37,41% maka masih sangat perlu peningkatan alokasi anggaran untuk sektor limbah ini karena faktor kontribusi retribusi dari penyedotan tinja masih sangat minim. Upaya lain dapat dilakukan dengan menggalakkan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak-pihak swasta (industri) di sekitar Depok.

Belum tercapainya cost recovery dalam persampahan Pemerintah kota akan terus meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu pengelolaan persampahan juga akan ditingkatkan lagi guna

mencapai tingkat

mendapatkan pemasukan. Pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis telah dilakukan, seperti proses composting di UPS, namun dari sisi pemasaran kompos masih belum mendapatkan hasil yang maksimal.

x

Alokasi Anggaran Sektor Persampahan (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

23.187.420.520,00

3,70 %

2008

43.738.983.520,00

8,30 %

2009

37.975.970.700,00

6,34 %

2010

39.924.787.730,00

6.36 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010

Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan (2007 – 2010)

2,500.00

Juta Rupiah

2,000.00 1,500.00 Target Realisasi

1,000.00 500.00 2007

2008

2009

2010

Sumber : DPPKA Kota Depok, 2010

Pembiayaan sanitasi kota untuk sektor persampahan mulai dari tahun 2007 hingga 2010 cenderung cenderu mengalami peningkatan. Besarnya persentase anggaran yang dialokasikan dari APBD mencapai nilai 3,7% hingga 6,36%. Dengan anggaran biaya sanitasi sektor persampahan sebesar 6,36% hingga saat ini mampu melayani pengelolaan sampah hingga 38%. Jika dilihat dari kontribusi penerimaan retribusi persampahan yang kurang dari 10% dari biaya pengelolaan, maka masih diperlukan di peningkatan anggaran untuk mencapai pelayanan yang optimal. Adapun alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk penambahan fasilitas persampahan persampa seperti UPS dan optimalisasi TPA yang operasionalnya akan berakhir pada tahun 2011 serta sosialisasi pengelolaan sampah yang berbasiskan masyarakat.

xi

Alokasi Anggaran Sektor Drainase (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

12.920.776.450,00

2,71 %

2008

20.715.174.950,00

3,93 %

2009

42.339.028.595,00

7,07 %

2010

46.786.746.700,00

7,46 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010

Alokasi anggaran untuk sektor drainase terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2010. Peningkatan cukup tinggi terjadi dari tahun 2008 ke 2009, yaitu hampir dua kali lipat dari 3,93% menjadi 7,07% (terhadap belanja langsung APBD).

Sebagian besar permasalahan drainase

membutuhkan solusi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur (fisik) seperti perbaikan dan pembangunan saluran, pembangunan sumur resapan, dan pemeliharaan badan penerima air (sungai, situ) sehingga memerlukan alokasi yang cukup besar.

Kurangnya pedoman untuk mengakses sumber-sumber pendanaan internal dan eksternal serta pengadaan layanan public di Kota Depok seringkali terbentur dengan keterbatasan dana pembangunan. Berdasarkan peraturan perundangan telah disebutkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan guna menutupi kekurangan dana pembangunan. Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa pedoman untuk mengakses terkadang belum terbit ataupun jika ada seringkali menyulitkan pemerintah daerah untuk dapat mengaksesnya. Selain itu masih ada informasi-informasi pendanaan terutama melalui proyek pusat yang sebetulnya dapat dimanfaatkan tapi tidak tersosialisasikan dengan baik.

Oleh karena itu dengan keikut sertaan Kota Depok ke dalam program PPSP diharapkan dapat lebih menjembatani akses Kota Depok kepada sumber-sumber pendanaan terutama sumber-sumber pendanaan yang ada di pusat. Terkait dengan itu juga Kota Depok akan mendukung sistem jejaring sanitasi guna semangkin meningkatkan kondisi sanitasi seperti yang tergambar dalam visi misi sanitasi kota Depok.

Komunikasi Dalam aspek komunikasi, beberapa isu strategis yang terkait dengan pembangunan sanitasi di Kota Depok berhasil diidentifikasi, yaitu: xii

•

Flow dari sistim informasi yang ada belum diterapkan secara optimal.

•

Data masalah sanitasi masih tersimpan di masing – masing Dinas.

•

Belum ditemukan pola kampanye sanitasi yang terintegrasi untuk skala kota.

•

Kurang optimalnya kerjasama yang terjalin dengan media

•

Hasil kajian komunikasi menyatakan bahwa informasi sanitasi banya didapatkan melalui pertemuan pertemuan kelompok.

Keterlibatan Pelaku Bisnis Sektor sanitasi masih belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah Kota dalam pembangunan sanitasi karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta merugikan infestasi swasta yang telah ditanamkan. Upaya untuk menarik pihak swasta kedalam komponen kegiatan pembangunan sanitasi belum dilakukan secara memadai termasuk memberikan insentif baik berupa pengurangan pajak bea masuk bahan atau instalasi yang berkaitan dengan proses pembangunan dan lain lain.

Dala aspek keterlibatan swasta dan pelaku bisnis, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: •

Masih terbatasnya pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi.

•

Kurangnya pendampingan dari pemerintah terhadap Usaha Kecil (lapak) yang bergerak di bidang sanitasi.

Partisipasi Masyarakat dan Jender Sudah sejak lama masyarakat (individu ataupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sitem pembangunan sanitasi baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan pemukiman. Potensi ini perlu dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat (community based development)

Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: •

Belum ada partisipasi masyarakat dalam pembanngunan dan pemeliharaan sector sanitasi.

•

Belum diberdayakan secara maksimal seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi.

xiii

Subsektor dan Aspek Utama Aspek ini merupakan aspek teknis dalam pengembangan sanitasi, di 4 sub sector sanitasi, sub sector air limbah, persampahan, drainase dan PHBS. Beberapa isu strategis dan tantangan dalam pelayanan pembangunan sanitasi ditinjau dari aspek teknis antara lain:

Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector air limbah maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector air limbah adalah sebagai berikut: •

Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah di Kota Depok. Masih banyaknya penggunaan cubluk dan pembuangan air limbah rumah tangga tanpa saluran, terutama pada permukiman padat.

•

Pemisahan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga belum dilakukan. Bercampurnya air limbah domestik dan limpasan permukaan pada satu saluran menyebabkan besarnya volume air limbah yang masuk ke drainase primer.

•

Masih rendahnya pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

xiv

Sub Sektor Persampahan Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector persampahan maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector persampahan adalah sebagai berikut: •

Perilaku yang kurang tertib dalam membuang sampah disembarang tempat sehingga menimbulkan tumpukan sampah (TPS liar) yang berjumlah 65 titik di seluruh Kota Depok.

•

Belum terlaksana dengan baik gerakan 3R di masyarakat.

•

Sarana prasarana persampahan yang minim untuk menangani timbulan sampah yang ada di Kota Depok

•

Belum terpadunya paradigma dalam pengelolaan sampah.

xv

Sub Sektor Drainase Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector drainase maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector drainase adalah sebagai berikut: • •

Banyak saluran yang sekarang berfungsi sebagai drainase awalnya merupakan saluran irigasi. Banyaknya sampah yang berada di saluran drainase.

•

Lemahnya koordinasi dalam menangani kegiatan drainase.

•

Tidak adanya lubang street inlet pada beberapa trotoar tepi jalan sehingga cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.

•

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase.

•

Terdapat beberapa saluran drainase yang memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan yang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal, begitu pula dengan gorong-gorong.

xvi

•

Perubahan sistem tataguna lahan yang tidak disertai dengan antispasi terhadap peningkatan akan sarana drainase

•

Tidak terintegrasinya sistem drainase antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Sub Sektor Higiene (PHBS) Untuk aspek PHBS masih banyak yang tidak melakukan cuci tangan pakai sabun pada lima waktu penting, yaitu sebesar 80,28 %. Juga masyarakat yang masih melakukan BABS maupun BABS terselubung menjadi isu strategis utama. Dari studi EHRA (2011) terungkap bahwa 52,32 % masyarakat Kota Depok masih melakukan praktik BABS dan BABS terselubung. Mengacu pada kebijakan nasional maka seharusnya pada tahun 2013 praktik BABS dan BABS terselubung harus sudah dapat dihilangkan.

Atas dasar Isu tersebut dilakukanlah analisis SWOT untuk merumuskan strategi yang akan dipakai dalam mengatasi permasalahan sanitasi di Kota Depok. Berikut adalah SWOT sanitasi Kota Depok:

xvii

Kekuatan • • •

Kelemahan

Adanya Perda Yang Mengatur Masalah

•

Kurangnya Koordinasi

Tupoksi

•

Kurangnya Produk Hukum dan Lemahnya

Perhatian

Pimpinan

Daerah

Penegakan Hukum

Terhadap

Masalah Sanitasi

•

Perda Terkait Retribusi Belum Diperbaharui

Kesadaran OPD Akan Masalah Sanitasi yang

•

Sarana Prasarana OPD Belum Mendukung

dihadapi

•

Lemahnya Database

•

Kuantitas dan Kualitas SDM

•

Komunikasi Searah Dengan Masyarakat

•

Kurangnya Dana APBD

•

Infrastruktur Kota yang Tidak Terpelihara dengan Baik

Peluang

Ancaman

•

Program PPSP

•

Pertambahan Jumlah Penduduk

•

Letak Geografis Di Jabodetabek

•

Mahalnya Lahan

•

Fungsi dan peran kota sebagai bagian dari

•

Keperdulian Masyarakat yang Kurang

PKN

Bodebek

dan

Kawasan

Andalan

Bodebekpunjur •

Merupakan

Salah

Satu

Pusat

Ekonomi

Provinsi •

Target Nasional dari Kementrian Terkait

•

Pertumbuhan Permukiman Baru

•

Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Cukup

Strategi yang dipilih adalah W-O yaitu strategi yang memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan peluang, atau yang biasa disebut strategi putar balik. Maka dengan keadaan ini Pemda Depok akan mengunakan secara maksimal sumber daya dan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang ada selama ini.

xviii

Strategi Sektor dan Aspek Utama Pengembangan strategi (identifikasi dari awal program dan kegiatan) untuk sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan, dilakukan dengan: •

Kaji ulang/bahas rencana pengembangan Kota Depok (RTRW), renstra OPD, dan studi-studi lain.

•

Bahas kondisi sanitasi saat ini dalam suatu zona sanitasi dan gambaran jangka panjang dalam kurun waktu 5-25 tahun (penetapan zona, system, dan pilihan teknologi sanitasi).

•

Tetapkan program jangka pendek dan jangka menengah (ditinjau dari seluruh aspek).

•

Tetapkan area layanan dan tingkat layanan dalam sebuah zona sanitasi.

•

Susun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program.

•

Lakukan untuk zona sanitasi lainnya, hingga mencakup seluruh kota.

Strategi Sub Sektor Air Limbah Kekuatan •

Sudah ada kajian DED untuk rehabilitasi IPLT

•

Sudah tersusun masterplan.

•

Sudah ada perda retribusi IPLT

•

Sudah mulai terbangun kerjasama dengan sektor swasta

Kelemahan •

Lembaga pengelola hanya bersifat teknis

•

Sarana prasarana kurang diperhatikan

•

Terbebani oleh target retribusi

•

Belum tersedia produk Hukum yang memadai

Peluang •

Masih terbukanya kesempatan untuk berkerjasama dengan sector swasta

•

Pertumbuhan kompleks-kompleks permukiman baru yang bisa dibenahi sarana air limbahnya sejak awal.

Ancaman •

Pertumbuhan penduduk yang pesat

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Air Limbah maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Air Limbah adalah: xix

•

Meninjau kembali Perda terkait Air Limbah.

•

Revitalisasi dan Pengembangan sarana IPLT.

•

Pemantauan sarana pengolahan Air Limbah pada pembangunan perumahan baru.

•

Melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga secara terpadu pada skala kota.

•

Mendorong pengelolaan limbah medis kepada pelaku usaha kesehatan.

Strategi Sub Sektor Persampahan Kekuatan •

Sudah ada raperda pengelolaan sampah

•

Lembaga pengelola baik

•

Sudah ada masterplan

•

Telah terbentuk satgas Kebersihan di Tingkat kelurahan

xx

•

Penanganan sampah menjadi Program Andalan dalam RPJMD

Kelemahan •

Kurang koordinasi dengan lembaga lain

•

Kualitas SDM belum memadai sesuai dengan bidang keahliannya

•

Sarana prasarana kurang memadai

Peluang •

Adanya kebijakan baru di tingkat nasional mengenai persampahan

•

Sektor swasta pengelola sampah yang banyak terdapat di Kota Depok

•

Terbukanya sumber dana baru diluar APBD Kota

•

Terbukanya kesempatan untuk berkerjasama dengan sector swasta

Ancaman •

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

•

Pesatnya pertumbuhan penduduk

•

Terbatasnya lahan untuk TPA

xxi

Melihat tantangan yang cukub besar pada sektor Persampahan maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Persampahan adalah: •

Pengembangan cakupan layanan persampahan.

•

Mengurangi timbulan sampah dari sumber sampah.

•

Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

•

Mendorong kreatifitas pemanfaatan sampah pada lingkungan pendidikan.

•

Membantu dalam pengumpulan limbah padat B3 untuk usaha skala Rumah Tangga.

Strategi Sub Sektor Drainase Kekuatan •

Lembaga pengelola cukup baik

•

Sudah ada masterplan

•

Sudah ada DED

•

Kuantitas dan kualitas SDM cukup baik

•

Hubungan yang baik dengan kementrian pusat

•

Penanganan banjir menjadi program prioritas dalam RPJMD

Kelemahan •

Kurangnya dana untuk melakukan pembenahan

•

Belum adanya prioritas wilayah penanganan banjir yang baik

•

Belum tersedianya produk hukum yang memadai

•

Belum tersedianya SOP pengelolaan drainase

Peluang •

Adanya kebijakan nasional yang mendorong perbaikan drainase

•

Terbukanya peluang pendanaan selain APBD Kota

•

Undang-undang Lingkungan hidup yang baru memperketat prasyarat dokumen lingkungan yang akan meminimalisir dampak negative pembangunan

•

Banyak sungai dan situ yang dapat dimanfaatkan sebagai pengendali banjir

Ancaman •

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perawatan sarana prasarana

•

Perubahan penggunaan lahan yang pesat sebagai imbas dari kedekatan dengan ibu kota

xxii

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Drainase maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Drainase adalah: •

Melakukan penanganan banjir pada titik-titik genangan di kota depok.

•

Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air. Melakukan pembenahan dari segi dimensi dan sistem tata air pada saluran drainase tresier yang ada di Kota Depok.

•

Melakukan pemantauan kualitas air pada saluran drainase primer. Dilakukannya pementauan secara teratur untuk mengetahui kondisi terkini dari drainase primer dan badan air.

•

Mendorong peranan dokumen lingkungan dalam pencegahan bencana banjir dan kontaminasi badan air. Memperketat pemeriksaan dokumen lingkungan (KLHS, ANDAL, RKL, RPL) dari segi dampak terhadap tata air agar meminimalisir pembangunan yang menyebabkan terjadinya banjir.

Strategi Sub Sektor Higiene (PHBS) Kekuatan •

Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai

•

Mempunyai data base yang baik dan akurat

•

Koordinasi yang kuat dengan lembaga lain dan kementrian pusat

Kelemahan •

Belum melakukan pendekatan keruangan dalam perencanaan kesehatan

Peluang •

Mempunyai kader sanitarian yang aktif di masyarakat

•

Jaringan PKK yang aktif

Ancaman •

Perubahan iklim global yang mempengaruhi perubahan perilaku vector pembawa penyakit

•

Pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang pesat.

•

Kurangnya kesadaran masyarakat

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Higiene maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Higiene adalah: •

Peningkatan dalam kesehatan mandiri dan kesehatan permukiman.

•

Penyadaran pentingnya perilaku hidup yang bersih.

xxiii

•

Penyadaran pentingnya unit pengolahan limbah pada sarana kesehatan skala kecil yang bertempat di ruko ataupun permukiman.

•

Advokasi kesehatan untuk pekerja sektor sanitasi.

Strategi Enabling and Sustainability Aspect Pengembangan strategi untuk keberlanjutan pengelolaan sector sanitasi dilakukan dengan mengkaji kembali permasalahan yang timbul dan terekam dalam Buku Putih Sanitasi dan melakukan elaborasi untuk merumuskan pemecahannya.

Strategi Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kekuatan •

Sudah berjalannya sistim pengawasan kualitas SDM

•

Sudah berjalannya system evaluasi jabatan dan kelembagaan

Kelemahan •

Tindak lanjut dari hasil evaluasi masih lamban dan berbelit belit

Peluang •

Adanya kebijakan pusat yang menyoroti masalah kelembagaan sanitasi

Ancaman •

Adanya budaya yang sulit diubah dalam pelaksanaan kelembagaan di Indonesia

Penguatan kelembagaan sanitasi merupakan poin penting yang selalu menjadi sorotan, karenannya dirumuskanlah beberapa strategi terkait dengan hal itu: •

Memperkuat aspek SDM dalam kelembagaan sanitasi. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menganalisis formasi jabatan yang sekarang ada di sector sanitasi.Peningkatan kapasitas dan keahlian yang mutlak diperlukan dalam melakukan pengelolaan masalah sanitasi yang baik.

•

Memperkuat aspek kelembagaan sanitasi. Memperkuat lembaga-lembaga yang menjadi ujung tombak dalam penanganan sector sanitasi di Kota Depok. Terutama untuk kelembagaan yang mengelola masalah air limbah yang sampai saat ini masih dirasa kurang, mengingat tantangan pengelolaan air limbah ke depan yang akan semakin kompleks seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan Kota Depok.

xxiv

•

Memperkuat aspek tata laksana pada kelembagaan sanitasi Melakukan evaluasi masalah tupoksi dan sop yang ada pada lembaga-lembaga yang bersinggungan dengan pengelolaan sanitasi. Terutama masalah tupoksi dalam pengelolaan sanitasi.

Strategi Keuangan Kekuatan •

Sudah ada pembagian yang jelas untuk dana sector sanitasi

Kelemahan •

Alokasi dana untuk sector sanitasi kurang memadai

Peluang •

Terbukanya sumber pendanaan non APBD Kota

Ancaman •

Lemahnya penegakan hukum khususnya yang menyangkut pajak

Mengingat pentingnya pendanaan sector sanitasi maka terdapat beberapa strategi untuk mengakomodasi pendanaan sanitasi : •

Mengutakan monitoring dan evaluasi program dari segi pendanaan

•

Membuka sumber pendanaan baru diluar APBD

Strategi Komunikasi Kekuatan •

Sudah ada lembaga yang menangani masalah komunikasi skala kota

•

Sudah digunakannya semua jalur komunikasi yang ada

Kelemahan •

Substansi sanitasi belum masuk dalam komunikasi skala kota

•

Jalur komunikasi yang ada saat ini masih satu arah

•

Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai untuk kebutuhan komunikasi modern

•

Komunikasi yang bersifat sektoral

•

Belum Optimalnya jalur komunikasi

Peluang •

Trend gaya hidup saat ini yang ramah terhadap komunikasi dan informasi

xxv

Ancaman •

Banyaknya masyarakat yang tidak tau (tidak tersosialisasikan dengan baik) jalur komunikasi kota

Strategi komunikasi sanitasi bisa menjadi ujung tombak dalam pembenahan kondisi sanitasi di Kota Depok. Karena dengan pengetahuan mengenai sanitasi yang memadai akan mendorong perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam bidang sanitasi. Melihat hal tersebut maka dirumuskanlah beberapa strategi komunikasi untuk mengurai masalah sanitasi : •

Memperjelas alur komunikasi yang ada di Kota Depok

•

Mengisi substansi sanitasi dalam program kampanye

•

Menangani data monitoring dan evaluasi sanitasi

•

Membuat kampanye sanitasi skala kota berdasarkan hasil kajian komunikasi PPSP

•

Penguatan tupoksi dan peran OPD terkait sebagai penggerak komunikasi sanitasi

•

Memasukan pesan-pesan sanitasi dalam kelopok masyarakat melalui jalur pengajian, arisan, rapat RT, PKK, dll.

Strategi dalam Keterlibatan Pelaku Bisnis Kekuatan •

Sudah ada keterlibatan pelaku bisnis di sector sanitasi

Kelemahan •

Belum terorganisasinya keterlibatan pelaku bisnis

•

Belum ada payung hukum

•

Kurangnya koordinasi antar lembaga dan pelaku bisnis

•

Belum ada lembaga yang mengakomodir

Peluang •

Maraknya UKM yang berada di Kota Depok

•

Iklim investasi yang baik di Indobnesia pada umumnya dan Kota Depok pada khususnya

Ancaman •

Adanya persepsi negative pihak swasta terhadap kinerja aparatur Pemerintah daerah

Keterlibatan pelaku bisnis dalam bidang sanitasi memberi kontribusi besar dalam memperbaiki kondisi sanitasi Kota Depok, karenanya dilakukan berbagai upaya untuk merangkul para pelaku bisnis tersebut, diantaranya dengan: xxvi

•

Pengorganisasian pelaku bisnis yang berkecimpung di sector sanitasi. Hal ini dikakukan dengan upaya pendataan usaha lapak pengumpul sampah.Perizinan untuk usaha pengangkutan tinja.Pendataan pengangkutan limbah B3.

Strategi Mendukung Partisipasi Masyarakat dan Jender Kekuatan •

Sudah ada beberapa lembaga yang mampu memanyungi partisipasi masyarakat

Kelemahan •

Belum ada upaya pelibatan masyarakat sebara aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan

•

Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dan masyarakat

Peluang •

Kondisi masyarakat Depok terbuka dan kritis

•

Banyaknya tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mampu menggerakan massa

Ancaman •

Merasuknya budaya masyarakat kota yang rendah keperduliannya dan menyerahkan tanggungjawab sanitasi kepada pemerintah semata.

Partisipasi masyarakat Kota Depok dalam bidang sanitasi belum dapat dimaksimalkan.Bahkan masyarakat dianggap sebagai suatu hambatan karena banyak diantaranya masih melakukan penurunan nilai dan fungsi sarana prasarana yang sudah terbangun di Kota Depok. Karena itu dirumuskanlah beberapa strategi pelibatan masyarakat dalam bidang sanitasi : •

Memberi ruang pada masyarakat dalam berperan aktif menjaga sarana prasarana sanitasi.

•

Menggalakan kembali gotong rorong sebagai salah satu pengamalan dari pancasila

•

Menempatkan Kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dan Kecamatan sebagai Wadah koordinasi.

Visi Misi Sanitasi Kota Depok Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok dalam bidang sanitasi maka visi Kota Depok bidang sanitasi adalah :

“Terwujudnya Kota Depok dengan Sanitasi Prima”

xxvii

Yang berarti : Kota Depok yang maju dalam pelayanan sanitasi, dengan akses sanitasi yang memadai masyarakat, lingkungan yang tidak tercemar dan bebas genangan, serta warganya peduli akan sanitasi dan hygiene.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok dengan Sanitasi Prima, dengan rincian sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola sanitasi yang profesional dan bersinergi; 2. Mewujudkan masyarakat yang perduli terhadap sanitasi; 3. Mewujudkan infrastruktur sanitasi yang handal; 4. Mewujudkan Lingkungan yang Sehat.

Tujuan, Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian Misi

Tujuan

Sasaran

Program

Indikator

Kondisi Awal

Tahapan Pencapaian (Tahun) 5

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Sanitasi

Mewujudkan tatakelola sanitasi yang profesional dan bersinergi.

Meningkatkan Kerjasama dan sinergitas stakeholder sanitasi

Meningkatnya IKM sektor sanitasi

Meningkatkan peran sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi

Meningkatkan kapasitas pendanaan

Mewujudkan masyarakat yang perduli terhadap kondisi sanitasi.

Memperkuat aspek legal sektor sanitasi

Meningkatnya jumlah produk hukum sektor sanitasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kondisi sanitasi

Meningkatnya publikasi dengan substansi sektor sanitasi

10

25

1. Peningkatan Kualitas Data dan Perenvanaan 2. Peningkatan Kualitas SDM 3.Evaluasi Jabatan & kelembagaan Sektor sanitasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi

IKM

1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan

Jumlah Swasta yang Berkerjas ama dalam Bidang sanitasi

1. Identifikasi Sumber Pendanaan Non-APBD

Program Non APBD Sektor sanitasi

1. Penyusunan SPM & SOP 2. Peninjauan Perda Masalah Sanitasi

Jumlah Perda sanitasi baru yang muncul

0

3

5

11

1. Peningkatan Kampanye Sanitasi

Jumlah Publikasi

0

10

20

50

xxviii

73

80

82

85

6

10

15

20

Belum ada

ada

ada

ada

Misi

Tujuan

Sasaran

Program

Indikator

Kondisi Awal

Tahapan Pencapaian (Tahun) 5

1. Peningkatan promosi kesehatan

Jumlah Rumah tangga Sehat

60%

1. Peningkatan partisipasi/kemitraan masyarakat dalam pengelolaan sampah 2. Peningkatan pengamalan pancasila dalam bentuk gotong royong 3. Stimulan Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase

RT yang menikuti gerakan depok memilah

330

Meningkatnya RT yang berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi

Meningkatnya cakupan layanan persampahan.

1. Peningkatan pengelolaan persampahan 2. peningkatan pengelolaan TPA 3. Pengembangan TPA Regional

Cakupan layanan sampah

Meningkatnya cakupan pelayanan limbah cair

1. Peningkatan pengelolaan IPLT 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 3. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal (SANIMAS)

Layanan penamp ungan pembua ngan air limbah

1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi. 2.Pengendalian banjir 3. Pengembangan Drainase Perkotaan

Meningkatnya jumlah keluarga sehat.

Menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam sektor sanitasi.

Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Infrastruktur penanganan Limbah (padat dan cair) Mewujudkan Infrastruktur sanitasi yang handal. Meningkatkan kualitas drainase

Tertanggulangin ya banjir

Meningkatkan Infrastruktur Permukiman

Meningkatkan rumah tangga bersanitasi

Perlindungan Lingkungan Hidup Mewujudkan Lingkungan yang sehat

Terpeliharanya Lingkungan dari Pencemaran

Meningkatkan pengelolaan limbah medis skala rumah tangga.

25

80%

95%

330

430

660

38%

71%

80%

95%

100%

100 %

100%

100%

Titik banjir yang ditangani (buah/ta hun)

2

10

25

45

1. Penataan Lingkungan Permukiman

Jumlah Rumah Tangga Bersanita si

89%

95%

95%

95%

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Pengendalian dan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan

Jumlah Kegiatan

11

11

22

33

1. Pengorganisasian Praktek Dokter di Permukiman

Jumlah Praktek Dokter yang mengelol a Limbah

meni ngka t 5% dari data

mening kat 10% dari data

mening kat 25% dari data

xxix

Belum ada data

72,5 0%

10

Program & Kegiatan Sasaran

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Studi EHRA

Dinkes

APBD Kota

Pendataan dan pembinaan Pelaku usaha Persampahan

DKP

APBD Kota

Pendataan Sedot Tinja Swasta

DKP

APBD Kota

Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase

BMSDA

APBD Kota

Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan Drainase

BMSDA

APBD Kota

Pelatihan Teknis pengolahan dan Pengelolaan Sampah

DKP

APBD Kota

Bintek Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah

DKP

APBD Kota

Peningkatan Manajemen Pengelolaan & SOP IPLT

DKP

APBD Kota

Pelatihan Teknis & Pengelolaan SANIMAS

Distarkim

APBD Prov. & APBD Kota

Evaluasi Kinerja IPLT

DKP

APBN & APBD Kota

Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik

Setda

APBD Kota

Penyusunan Standart Pelayanan Publik

Setda

APBD Kota

Evaluasi Kinerja Kelembagaan

Setda

APBD Kota

Penguatan Tupoksi Kelembagaan OPD

Setda

APBD Kota

Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja

Setda

APBD Kota

Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

Setda

APBD Kota

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

Setda

APBD Kota

BAPPEDA

APBD Kota

Peningkatan Kerjasama Daerah

BAPPEDA

APBD Kota

Koordinasi Pembiayaan Dengan Pusat dan Provinsi

BAPPEDA

APBD Kota

Fasilitasi Penyusunan SPM

Setda

APBD Kota

Fasilitasi Penyusunan SOP

Setda

APBD Kota

Peningkatan Kualitas SDM

Meningkatnya IKM sektor sanitasi

Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi

Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi

Meningkatkan peran sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Identifikasi Sumber Pendanaan Non APBD

Meningkatkan kapasitas pendanaan

Penyusunan SPM & SOP Meningkatnya jumlah produk hukum sektor sanitasi

xxx

Sasaran

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Peninjauan Perda Masalah Sanitasi

Revisi Perda Retribusi Penyedotan Kakus

Setda

APBN & APBD Kota

Sosialisasi Perda Retribusi Penyedotan Kakus

Setda

APBN & APBD Kota

Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran

Diskominfo

APBD Kota

Pembentrukan LPPL dan Penyelenggaraan Siaran Radio

Diskominfo

APBD Kota

Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat

Diskominfo

APBD Kota

Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa

Diskominfo

APBD Kota

Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok

Diskominfo

APBD Kota

Layanan Siaran di Media Elektronik

Diskominfo

APBD Kota

Sistem Layanan Pengaduan

Diskominfo

APBD Kota

Optimalisasi Kota Sehat

Dinkes

APBD Kota

Peningkatan Kualitas PHBS

Dinkes

APBD Kota

Promosi Kesehatan

Dinkes

APBD Kota

Penyehatan Lingkungan Pemukiman

Dinkes

APBD Kota

Lomba Kebersihan

DKP

APBD Kota

Komposting Rumah tangga

DKP

APBD Kota

Gerakan Depok Memilah

DKP

APBD Kota

Kecamatan

APBD Kota

BMSDA

APBN & APBD Kota

Pelayanan Pengangkutan Sampah

DKP

APBD Kota

Kajian Manajemen Persampahan

DKP

APBD Kota

Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan

DKP

APBD Kota

Pengadaan Lahan UPS Skala Kawasan

DKP

APBD Kota

Pembangunan Hanggar/UPS

DKP

APBD Kota

Pengadaan Mesin Pengolah Sampah

DKP

APBD Kota

Peningkatan Kampanye Sanitasi

Meningkatnya publikasi dengan substansi sektor sanitasi

Peningkatan promosi kesehatan

Meningkatnya jumlah keluarga sehat

Peningkatan partisipasi/kemitraan masyarakat dalam pengelolaan sampah

Meningkatnya RT yang berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi

Peningkatan pengamalan pancasila dalam bentuk gotong royong Pengerahan warga dalam pelaksanaan Jumsih Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase

Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase Peningkatan pengelolaan persampahan

Meningkatnya cakupan layanan persampahan

xxxi

Sasaran

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU

DKP

APBD Kota

Pemeliharaan Hanggar UPS

DKP

APBD Kota

Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan

DKP

APBD Kota

Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional kebersihan

DKP

APBD Kota

Pengelolaan TPA

DKP

APBD Kota

Penataan Infrastruktur TPA

DKP

APBD Kota

Pengadaan Alat berat

DKP

APBD Kota

Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA

DKP

APBD Kota

Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Lingkungan TPA

DKP

APBD Kota

Pembangunan Drainase dan Jalan Operasi Lingkar TPA

DKP

APBD Kota

Penyusunan AMDAL SPA

DKP

APBD Kota

Pembebasan Lahan SPA

DKP

APBD Kota

Pembebasan Lahan jalan Operasional SPA

DKP

APBD Kota

DED Stasiun Peralihan Antara

DKP

APBD Kota

Pembangunan Stasiun Peralihan Antara

DKP

APBN & APBD Kota

Pembangunan Jalan Operasional SPA

DKP

APBN

Studi Kelayakan dan DED Intermediate Treatment Facility

DKP

APBD Kota

Pembangunan Intermediate Tratment Facility

DKP

APBN & APBD Kota

Pengelolaan IPLT

DKP

APBD Kota

Pemeliharaan IPLT

DKP

APBD Kota

Sosialisasi IPLT

DKP

APBD Kota

Pengadaan Lahan IPLT

DKP

APBD Kota

Studi Kelayakan Pembangunan IPAL kawasan terpusat

DKP

APBN & APBD Kota

DED Pembangunan IPAL terpusat kawasan prioritas

DKP

APBN & APBD Kota

AMDAL Pembangunan IPAL terpusat kawasan prioritas

DKP

APBN & APBD Kota

Pembebasan Lahan IPAL terpusat kawasan prioritas

DKP

APBN & APBD Kota

Peningkatan Pengelolaan TPA

Pengembangan TPA Regional

Peningkatan pengelolaan IPLT

Meningkatkan cakupan pelayanan limbah cair

Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

xxxii

Sasaran

Program & Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terpusat kawasan prioritas

Penanggung Jawab

Pendanaan

DKP

APBN & APBD Kota

DED Rehabilitasi IPLT Kalimulya

DKP

APBD Kota

Rehabilitasi/Optimalisasi IPLT Kalimulya

DKP

APBN & APBD Kota

DED Perluasan IPLT Kalimulya

DKP

APBD Kota

Peningkatan Kapasitas (perluasan) IPLT Kalimulya

DKP

APBN & APBD Kota

FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya

DKP

APBD Kota

DED Infrastruktur pengolahan Biogas

DKP

APBD Kota

Pengadaan Teruk Tinja

DKP

APBD Kota

Sosialisasi Pelayanan IPLT

DKP

APBD Kota

Pembangunan SANIMAS

Distarkim

APBN & APBD Kota

BMSDA

APBD Kota

BMSDA

APBD Kota

DED Penataan Sistem drainase Kota

BMSDA

APBN & APBD Kota

Penataan sistem drainase kota

BMSDA

APBN & APBD Kota

Pembangunan Sanitasi Lingkungan Pemukiman

Distarkim

APBD Kota

Pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman Kumuh

Distarkim

APBD Kota

Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 0-50

BLH

APBD Kota

Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 50-100

BLH

APBD Kota

Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 100-150

BLH

APBD Kota

Design IPAL Pabrik Tahu

BLH

APBD Kota

DED IPAL Terpadu Skala Kota

BLH

APBD Kota

Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal (SANIMAS)

Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir Tertanggulanginya banjir

Pengendalian Banjir Pengembangan drainase perkotaan

Penataan Lingkungan Pemukiman Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan

Perlindungan Lingkungan Hidup

Pengendalian dan Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

xxxiii

Sasaran

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Pengendalian Pencemaran Air

BLH

APBD Kota

Pemantauan Pencemaran Air

BLH

APBD Kota

pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi

BLH

APBD Kota

Pembangunan TPSW Limbah B3 Skala Kota

BLH

APBD Kota

Pelatihan Pengelolaan Limbah B3

BLH

APBD Kota

Pemetaan Praktek Dokter di Permukiman

Dinkes

APBD Kota

Rekomendasi perizinan sarana perbekalan kesehatan

Dinkes

APBD Kota

Pengorganisasian Sarana Perbekalan Kesehatan Meningkatkan Pengelolaan Limbah Medis Skala Rumah tangga

xxxiv

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sanitasi merupakan salah satu sektor yang memiliki keterkaitan sangat erat dengan kemiskinan tingkat pendidikan, kepadatan penduduk, daerah kumuh dan akhirnya pada masalah kesehatan lingkungan. Sanitasi lingkungan pada gilirannya akan menentukan taraf produktivitas penduduk. Situasi ini memberikan tantangan signifikan dimana Pemerintah Daerah masih dihadapkan pada persoalan belum tertanganinya tingkat kemiskinan dan masalah lain.

Tabel 1.1 Target RPJMN, RPJMD Provinsi dan kondisi Kota Depok

No

1

Target Sanitasi RPJMN

Target Sanitasi

Target Sanitasi

RPJMD Provinsi

RPJMD Kota

Jawa Barat

Depok

Stop BABS pada akhir tahun 2014, perluasan layanan

Cakupan

-

air limbah meningkat dari 20% di 16 kota. Tersedianya

pelayanan

akses terhadap system pengolahan offside bagi 10%

limbah

total penduduk, baik melalui system skala kota 5%

domestic pada

dan skala komunak 5% serta penyediaan akses dan

tahun

peningkatan kualitas terhadap system air limbah

sebesar 67-72%

air

2013

setempat yang layak bagi 90% total penduduk. 2

Tersedianya akses terhadap pengelolaan sampah bagi

Cakupan

Cakupan

80% rumah tangga di wilayah perkotaan.

pelayanan

pelayanan

persampahan

persampahan

perkotaan pada

sebesar

tahun

pada tahun 2016.

2013

71%

sebesar 65-70% 3

Menurunkan luas genangan sebesar 22.500 Ha di 100 kawasan strategis perkotaan.

-

Penanggulangan 2

titik

banjir

setiap tahunnya. Sumber : RPJMD Kota Depok, RPJMD Jawa Barat, RPJMN 1

Kondisi sanitasi kota sekarang ini dijadikan tolak ukur dalam keberhasilan pembangunan suatu kota atau bahkan suatu negara. Kondisi sanitasi merupakan cerminan keperdulian pemerintah terhadap rakyatnya, karena sanitasi yang buruk ditengarai menyebabkan 120 juta kejadian penyakit dan 50.000 kematian anak setiap tahunnya. Dampak ekonomi akibat sanitasi yang buruk di perkotaan bisa mencapai lebih dari 29 triliun Rupiah setiap tahunnya. Untuk itulah diadakan program Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP), PPSP merupakan program yang akan menjadi titik awal pembangunan sanitasi di Indonesia. Program ini digagas oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) dengan mempromosikan Strategi Sanitasi Kota (SSK) dan Buku sebagai suatu terobosan dalam membenahi kondisi sarana sanitasi kota di Indonesia.

Tabel 1.2 Perbandingan Indikator Pembangunan Kota Depok dan Nasional No

Indikator

Kota Depok

Nasional

1

IPM

78,90

71,2

2

Indeks Pendidikan

92,2

3

Indeks Kesehatan

69

4

Indeks Daya Beli

648,58

-

Sumber : RPJMD Kota Depok

Depok sebagai salah satu kota besar yang terdapat pada wilayah ibukota tentunya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kesehatan masyarakatnya yang pada saat ini berjumlah 1.736.565 jiwa (BPS, 2010). Dengan angka pertumbuhan penduduk yang tinggi tentunya depok merupakan salah satu kota yang menjanjikan, namun pada saat yang bersamaan juga terancam. Hal ini ditandai dengan pemekaran yang terjadi pada akhir tahun 2009. Kota Depok melakukan pemekaran wilayah kecamatan yang semula 6 kecamatan menjadi 11 kecamatan. Adapun pemekaran ini dituangkan dalam Perda Kota depok No. 8 Tahun 2007 dengan implementasi mulai dilaksanakan tahun 2009. Kota Depok memiliki 11 kecamatan, 63 kelurahan, 871 Rukun warga (RW) dan 4856 Rukun Tetangga (RT). Dimana secara fisik depok adalah daerah resapan air selain itu juga menjadi perluasan sektor bisnis, industri dan permukiman dari ibukota Jakarta.

Kota Depok berkomitmen ikut serta dalam program PPSP dan dengan serius membenahi kondisi sarana sanitasi kota. Keseriusan tersebut antara lain ditunjukan dengan dekeluarkannya Keputusan Walikota Depok No 821.29/232/Kpts/Bapp/Huk/2011 tertanggal 26 april 2011, tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) sanitasi Kota Depok. Pokja melibatkan berbagai elemen masyarakat, dimana terdapat unsure Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah daerah, unsure

2

PKK dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang ada di Kota Depok yang bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan, unsur swasta dan masyarakat secara keseluruhan.

Stategi Sanitasi Kota (SSK) adalah suatu dokumen perencanaan yang berisi kebijakan dan strategi pembangunan sanitasi secara komprehensif pada tingkat kota yang dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, tegas dan menyeluruh bagi pembangunan sanitasi Kota Depok dengan tujuan agar pembangunan sanitasi dapat berlangsung secara sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Diperlukan suatu kerangka kerja yang menjadi dasar dan acuan bagi pokja penyusunan strategi sanitasi kota, dengan tujuan agar strategi sanitasi tersebut memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan memperhatikan empat ciri pendekatan yang dikembangkan, yaitu: a) dilakukan oleh Pokja Sanitasi Kota sendiri secara terintegrasi; b) skala kota; c) top-down meets bottom-up; dan d) didasarkan bukti material (evidence-based).

1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen SSK ini adalah tersusunya dokumen perencanaan strategis sanitasi Kota Depok yang dapat dijadikan rujukan perencanaan pembangunan sanitasi Kota Depok dalam jangka menengah.

Tujuan dari penyusunan dokumen SSK ini adalah sebagai rencana pembangunan 5 tahunan bidang/sektor sanitasi dan dijadikan sebagai pedoman pembangunan sanitasi mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Secara khusus tujuan ini dapat dijabarkan menjadi : 1. SSK ini dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pembangunan Sanitasi Kota Depok selama 5 tahun yaitu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. 2. Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi. 3. Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi daerah Kota Depok.

3

1.3 Peraturan Perundangan Peraturan perundangan yang dipakai sebagai dasar hukum dalam penyusunan strategi sanitasi kota ini adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam UU No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (selanjutnya disingkat SDA) disebutkan bahwa penguasaan sumber daya air diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat setempat. Hak guna air (berupa hak guna pakai air dan hak guna usaha air) tidak dapat disewakan atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 3. Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No 12 tahun 2008 mengenai Revisi UU No. 32 tahun 2004; 4. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang; Peraturan ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, maka dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang. 6. Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Bupati/Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan. 7. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun ruang lingkup

4

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. 8. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Sedangkan untuk kumpulan peraturan pemerintah terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan sektor sanitasi, yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Indonesia No 41 tahun 2007 mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

1.4 Metode Penyusunan Penyusunan strategi sanitasi Kota Depok ini dilaksananakan secara partisipatif dan terintegrasi melalui berbagai diskusi secara rutin, lokakarya dan pembekalan baik yang dilakukan oleh Tim Pokja sendiri maupun dukungan fasilitasi CF/PF dan KMW II. Penyusunannya buku putih ini dikerjakan secara bersama – sama oleh tim Pokja agar menghasilkan SSK yang dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh stakeholder Kota Depok. Metode yang digunakan dalam penyusunan SSK ini menggunakan beberapa pendekatan dan alat bantu secara bertahap untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang lengkap.

Penyusunan SSK ini terdiri dari tahapan-tahapan berikut ini: 1. Menetapkan kondisi sanitasi yang diinginkan ke depan yang dituangkan kedalam visi, misi sanitasi Kota Depok, dan tujuan serta sasaran pembangunan sanitasi Kota Depok. Dalam

5

perumusan bagian ini tetap mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan dokumen perencanaan lainnya yang ada di Kota Depok. 2. Menilai kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Analisis kesenjangan digunakan untuk mendeskripsikan issue strategis dan kendala yang mungkin akan dihadapi dalam mencapai tujuan.

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam menyusun SSK Kota Depok adalah: 1. Hasil penilaian dan pemetaan kondisi sanitasi Kota Depok saat ini berdasarkan data yang tergambar dalam Buku Putih Sanitasi Kota Depok. Pada tahap ini Tim Pokja mengkaji kembali Buku Putih Sanitasi Kota depok untuk memastikan kondisi yang ada saat ini khususnya kondisi yang tidak diinginkan atau permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengelolaan sanitasi Kota Depok. 2. Arsip

dan

dokumen

yang

berkaitan

dengan

aktivitas

program

masing-masing

dinas/badan/kantor terkait, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya yang berupa data statistic, proposal, laporan, foto dan peta. 3. Data lainnya yang dibutuhkan, seperti : Data Demografi, Data Sosial Ekonomi, Data Institusi/Kelembagaan dan Data Tata Ruang.

Metode dalam penyusunan SSK adalah sebagai berikut : 1.

Studi literatur dilakukan terhadap Buku Putih Sanitasi Kota Depok, untuk menemukan akar permasalahan sanitasi Kota Depok.

2.

Focus Group Dis cusion(FGD) dengan semua OPD terkait de ngan masala h sanit asi unt uk merumuskan st rategi, ke bijakan, sert a program yang dapat diterapkan di Kota Depok.

3.

Konsultasi dengan Tim Ahli dari KMW untuk penjaminan kualitas dari dokumen SSK.

1.5 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Strategi Sanitasi Kota Depok ini terdiri dari 6 bab yang meliputi :

BAB I

PENDAHULUAN Berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, metode yang digunakan dalam penyusunan, peraturan perundangan yang dipakai, dan sistematika penulisan yang digunakan.

6

BAB II

KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK Berisikan gambaran umum sanitasi kota, visi dan misi sanitasi kota, kebijakan umum dan strategi sector sanitasi selama 5 tahun ke depan dan sasaran umum serta arahan tahapan pencapaian.

BAB III

ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN LAYANAN SANITASI KOTA DEPOK Berisikan aspek kemungkinan dan keberlanjutan (enabling and sustainability aspect), sub sector dan aspek utama dalam pembangunan sanitasi.

BAB IV

STRATEGI SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK Berisikan sasaran dan arahan pentahapan pencapaian, strategi sector dan aspek utama, dan aspek kemungkinan keberlanjutan.

BAB V

PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI KOTA DEPOK Berisikan sasaran dan arahan pentahapan pencapaian, strategi sector dan aspek utama, dan aspek kemungkinan keberlanjutan

BAB VI

STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI Memuat

gambaran

umum

pengembangan/penyusunan

struktur indicator

monitoring input-output

pengumpulan dan penyajian/pelaporan data.

BAB VII

PENUTUP

7

dan dan

evaluasi outcome

sanitasi, serta

BAB 2 KERANGKA KERJA SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK 2.1 Gambaran Umum Sanitasi Kota Depok Hasil studi EHRA di kombinasikan dengan data skunder dan persepsi SKPD secara keseluruhan menghasilkan area beresiko yang akan digunakan untuk menentukan SSK. Berikut disajikan peta wilayah resiko menurut hasil pengolahan data.

Gambar 2.1 Peta Area Beresiko Kota Depok

8

Terdapat satu area yang beresiko sangat tinggi yaitu kelurahan kukusan dan terdapat 19 daerah yang beresiko sedang dan 43 area beresiko tinggi. Secara rinci tabel penetapan resiko ini dapat dilihat pada tabel di bawah. Tabel 2.1 Area Beresiko NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

KECAMATAN

KELURAHAN

Depok Pancoran Mas Depok Jaya PANCORAN MAS Mampang Rangkapan Jaya Rangkapan Jaya Baru Cipayung Bojong Pondok Terong CIPAYUNG Ratu Jaya Cipayung Jaya Pondok Jaya Beji Timur Beji Kemiri Muka BEJI Pondok Cina Tanah Baru Kukusan Mekarjaya Tirtajaya Bhaktijaya SUKMAJAYA Sukmajaya Abadijaya Cisalak Kalimulya Jatimulya CILODONG Cilodong Kali Baru Sukamaju Curug Cisalak Pasar Mekarsari C I M A N G G I S Tugu Pasir Gunung Selatan Harjamukti Sumber : Pengolahan data, 2011

NO 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

KECAMATAN

TAPOS

SAWANGAN

BOJONG SARI

CINERE

LIMO

KELURAHAN Tapos Leuwinanggung Cimpaeun Jatijajar Cilangkap Sukatani Sukamaju Baru Sawangan Lama Sawangan Baru Pasir Putih Cinangka Kedaung Pengasinan Bedahan Pondok Petir Serua Curug Bojong Sari Baru Bojong Sari Lama Duren Seribu Duren Mekar Cinere Gandul Pangkalan Jati Lama Pangkalan Jati Baru Grogol Krukut Meruyung Limo

Dari hasil analisis data EHRA maka kebanyakan permasalahan kelurahan yang mempunyai resiko tinggi dan sangat tinggi ada pada pengolahan air limbah, pengelolaan persampahan dan perilaku 9

hidup sehat. Hanya sedikit kelurahan yang bermasalah dengan sumber air minum. Untuk masalah pada kelurahan Kukusan yang mempunyai resiko sangat tinggi adalah pada air limbah, persampahan, drainase dan PHBS.

Maka permasalahan utama Kota Depok adalah dari segi air limbah, persampahan dan perilaku hidup sehat. Dari segi air limbah maka masalah utama adalah pencemaran tangki septic yang tidak pernah disedot. Dari segi persampahan terhadap pengumpulan sampah yang tidak mencukupi, waktu pengumpulan sampah yang lama dan terlambat, serta tidak adanya pengolahan setempat untuk sampah. Dari segi perilaku maka perilaku yang masih jarang dilakukan adalah perilaku cuci tangan dengan sabun pada 5 waktu kritis, pencemaran jamban, pada wadah air, dan buang air besar sembarangan.

2.1.1 Sektor Limbah Cair Sistem pelayanan air limbah domestik di Kota Depok secara teknis dilayani oleh sistem setempat (on site system). Adapun teknologi pengolahan yang ada adalah tangki septik yang dilanjutkan dengan pengolahan lumpur tinja di IPLT. Di samping itu, masih banyak masyarakat yang mempergunakan cubluk atau tangki septik yang secara konstruksi tidak memenuhi persyaratan desain yang ditentukan.

Dari hasil survey EHRA diperoleh sekitar 88,66% rumah tangga di Kota Depok yang melaporkan menggunakan tangki septik. Namun, dari jawaban yang diberikan tentang pembuatan tangki septik kebanyakan sudah dibangun lebih dari 10 tahun yang lalu saat studi EHRA dilaksanakan mencapai 45,03%. Kemudian 23,71% menyatakan dibangun lebih dari 5-10 tahun yang lalu. D 5. L AMA T ANG K I S E P T IK D IB UAT /D IB ANG UN 45.03%

8.66%

0-12 bulan yang lalu 1-5 tahun yang lalu L ebih dari 5-10 tahun yang lalu

3.43%

L ebih dari 10 tahun T idak tahu

23.71%

19.17%

Gambar 2.2 Lama Tangki Septik Dibangun

10

Sementara itu saat ditanyakan kapan terakhir tangki septic dikosongkan maka 65,68% menjawab tidak pernah mengosongkan tangki septic. Perlu dicurigai bahwa konstruksi tangki septic yang mereka buat tidak sesuai dengan desain tangki septic yang seharusnya. Dalam hal ini komunikasi tentang pembuatan tangki septic yang baik perlu diperhatikan.

D 6. WAK T U T ANG K I S E P T IK T E R AK H IR D IK OS ONG K AN 65.68%

70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00%

S eries 1

14.47%

9.78% 4.48% 0-12 bulan 4.48%

4.07%

1.52%

1-5 tahun L ebih dari L ebih dari yang lalu 5-10 10 tahun 9.78%

4.07%

1.52%

Tidak pernah

Tidak tahu

65.68%

14.47%

Gambar 2.3 Waktu Tangki Septik Dikosongkan Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok pada tahun 2010, dari sampling yang diperiksa sejumlah 328.183 KK dapat digambarkan bahwa sebagian besar keluarga di Depok telah menggunakan jamban (79,57 %), meskipun baru 89,55 persennya yang memenuhi kriteria sehat. Dari sampling yang sama, baru 203.134 KK (69,29 %) yang telah memiliki septictank dan dari jumlah tersebut hanya 75,89 % yang memenuhi persyaratan sanitasi.

Tabel 2.2 Persentase Keluarga dengan Prasarana Air Limbah

31,001 6,532 41,276 41,337 20,377 7,764 30,507 22,035 8,801 36,376 15,134 261,140

83.67 49.58 70.42 83.40 85.87 76.36 93.48 77.73 82.69 82.61 74.84 79.57

Sumber : Profil Kesehatan 2010 11

81.49 91.26 93.58 92.15 85.08 99.27 99.97 89.78 95.59 87.21 69.07 89.55

22,003 3,255 58,613 44,880 20,870 10,617 32,635 28,348 10,643 41,185 20,223 293,272

JU M LA H KK M E M IL IK I

JU M LA H KK D IP E R IK S A

% SEHAT

% KK M E M IL IK I

25,263 5,961 38,628 38,093 17,336 7,707 30,498 19,784 8,413 31,722 10,453 233,858

14,274 2,265 38,671 45,818 17,556 7,430 12,737 15,787 6,172 30,248 12,176 203,134

% SEHAT

37,053 13,174 58,613 49,563 23,730 10,167 32,635 28,348 10,643 44,034 20,223 328,183

% KK M E M IL IK I

45,961 30,465 58,681 51,176 25,166 10,167 32,635 28,348 10,643 91,229 20,223 404,694

PENGELOLAAN AIR LIMBAH JU M LA H SEHAT

1 Pancoran Mas 2 Beji 3 Sukmajaya 4 Cimanggis 5 Sawangan 6 Limo 7 Cinere 8 Cipayung 9 Cilodong 10 Tapos 11 Bojongsari JUMLAH (KAB/KOTA)

JU M LA H SEHAT

KECAMATAN JUMLAH KK

JU M LA H KK M E M IL IK I

NO

JU M LA H KK D IP E R IK S A

JAMBAN

10,538 1,644 29,740 42,143 11,056 3,151 12,737 6,745 4,526 21,421 10,462 154,163

64.87 69.59 65.98 102.09 84.12 69.98 39.03 55.69 57.99 73.44 60.21 69.26

73.83 72.58 76.91 91.98 62.98 42.41 100.00 42.73 73.33 70.82 85.92 75.89

Pembangunan MCK Plus-Plus ini dilakukan oleh pemerintah di tahun 2010 dengan menggunakan dana DAK tahun 2010. Tabel 3.9 menunjukkan fasilitas MCK umum terdapat di beberapa kecamatan di Kota Depok.

Tabel 2.4 Lokasi MCK Umum dan MCK Plus-Plus di Kota Depok Kecamatan Pancoran Mas

MCK Umum

MCK Plus-Plus • Pesantren Himatul Aliyah, Kel.

-

Rangkapan Jaya Cipayung

• Samping Mushola An-Nur

• Pesantren Kotrun Nada, Kel.

• RT 03/RW 02 Kel. Pondok Jaya

Cipayung Jaya • Pesantren Ar-Rahmanyah, Kel.

• RT 04/RW 02 Kel. Pondok Jaya • RT 02/RW 01 Kel. Pondok Jaya Tapos

Bojong Terong

• RT 01/RW 16 Kel. Cilangkap

• Pesantren Darussalam Kel.

• RT 03/RW 16 Kel. Cilangkap

Cilangkap

• RT 02/RW 02 Kel.Leuwi Nanggung

• Kel. Cimpaeun

• RT 03/RW 02 Kel.Leuwi Nanggung • RT 01/RW 06 Kel.Leuwi Nanggung • RT 01/RW 07 Kel Leuwi Nanggung Sawangan

• RT 02/RW 09 Kel. Bedahan

-

• Samping Majelis Khoirul Huda Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman, 2010

Tabel 2.5 Kapasitas Pelayanan Kota Depok 2011 Prasarana dan

Jumlah

Kapasitas

Sistem

(vol atau jiwa)

pengolahan

1 unit

2 m3

On-site

6 unit

3 m3

1 buah

790 m3

Sarana Truk tinja

IPLT

Pengelola

UPT

IPLT

pada

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan On-site

UPT

IPLT

pada

Dinas

Kebersihan dan Pertamanan IPAL

-

-

Sumber : DKP Kota Depok, 2011

12

Sistim pelayanan Air Limbah Kota Depok saat ini mengandalkan pada 1 unit Instalasi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). IPLT yang berdiri di atas lahan seluas 2 Ha ini terletak di Kelurahan Kalimulya dan memiliki kapasitas pengolahan 790 m3/tahun. Tidak hanya Kota Depok, Kabupaten Bogorpun memanfaatkan IPLT ini sebagai tempat pengolahan tinjanya.

Gambar 2.4 Resiko Limbah Cair Menurut EHRA 2011

IPLT Kalimulya memiliki kelengkapan inhoff tank dengan kapasitas 408 m3, kolam maturasi seluas 967 m2 dan kolam indikator seluas 1580 m2. IPLT Kalimulya pada mulanya merupakan aset Kabupaten Bogor yang kemudian diserahkan kepada Kota Depok saat pembentukan Kota Depok tahun 1999. Pada tahun 2000 dengan dana dari Asian Development Bank (ADB) dilakukan rehabilitasi dan penambahan fasilitas in-hoff tank dari IPLT yang ada. Namun saat ini kondisi inhoff tank dan kolam pengolahan sudah mengalami kerusakan, antara lain dengan tidak

13

berfungsinya penyaring pada in-hoff tank dan bocornya dinding pembatas antar kolam, sehingga air hasil pengolahan (effluent) yang seharusnya jernih tampak masih kotor.

Setelah pelaksanaan rehab tahun 2000, sampai saat ini belum pernah lagi dilakukan rehabilitasi yang cukup besar ataupun optimalisasi IPLT. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan bersifat setempat seperti perbaikan dinding pembatas antar kolam. Pemeliharaan yang rutin dilakukan berupa pengangkatan lumpur setahun sekali. IPLT Kalimulya juga dilengkapi dengan fasilitas prasarana cuci mobil dan 1 buah laboratorium uji kualitas. Namun sampai saat ini laboratorium tersebut belum memiliki kelengkapan peralatan laboratorium dan SDM yang dapat menjalankannya. Pelaksanaan pengujian masih dilakukan bekerja sama dengan pihak luar.

Untuk layanan penyedotan tinja domestik Pemerintah Kota Depok memiliki 1 buah truk tinja berkapasitas 2 m3 dan 6 buah truk tinja berkapasitas 3 m3. Daerah layanan penyedotan mencakup 80 % wilayah Kota Depok. Saat ini ke 6 truk penyedot dalam kondisi yang cukup baik, namun pemanfaatannya masih perlu dioptimalkan, sedangkan 1 truk dalam keadaan rusak. Selain oleh instansi pemerintah, jasa pelayanan penyedotan juga dilakukan oleh pihak swasta yang kemudian membuang limbah tinja ke IPLT Kalimulya. Tabel 2.6 Potensi Pelayanan Jasa Pengurasan Lumpur Tinja No

Kecamatan

Jumlah

KK

Penduduk

Sarana

Sek/Per

Ibadah

Komersial/ Industri

1.

Sukmajaya

225.299

59.008

82

121

87

2.

Pancoran Mas

191.742

50.594

76

130

89

3.

Cipayung

111.685

28.651

74

61

55

4.

Beji

133.123

35.091

76

97

67

5.

Cimanggis

210.173

56.004

84

123

112

6.

Tapos

192.744

51.500

73

83

88

7.

Cilodong

111.022

29.258

71

71

85

8.

Sawangan

105.874

27.077

69

72

86

9.

Bojong Sari

81.497

20.692

66

72

66

10. Limo

63.669

16.384

61

67

68

11. Cinere

82.529

21.144

66

71

59

1.509.357

395.403

800

985

862

Kota Depok

Sumber : Dinas Kebersihan & Pertamanan, 2010 14

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan limbah cair domestik di Kota Depok relatif sudah berjalan walaupun dengan volume yang terlayani masih rendah, dengan rata-rata volume lumpur tinja yang diolah perhari sebesar 11 m3.

Secara umum debit rata-rata air limbah yang masuk dalam suatu system perpipaan air limbah terpusat dapat dihitung dari pemakaian air bersih dengan pendekatan 70-80% dari pemakaian air bersih kawasan yang dilayani. Debit rata-rata dapat dihitung dengan pendekatan luas area dan jenis kegiatan yang dilayani : •

Debit Rata-rata air limbah daerah permukiman qr [m3/(hr.ha)] = (0,10-0,15) [m3/(org.hr)] * (200-400) [org/ha]

•

Debit Rata-rata air limbah daerah kawasan bisnis qr

[m3/(hr.ha)] =

Ls1 [m3/(unit.hr)] * Ls2 [unit/ha], atau

= (0,01-0,03) [m3/(org.hr)] * Ls3 [org/lt] * Ls4 [lt/unit] * Ls2 [unit/ha], Besarnya Ls1 tergantung pada data pemakaian air bersih dan faktor air limbah (0,70-0,80). Ls2, Ls3, dan Ls4 tergantung pada kondisi sumber air limbahnya. Dimana asumsi – asumsi yang digunakan adalah : Tabel 2.7 Asumsi - asumsi Qa. bersih

=

150 l/o/h

Qa. limbah

=

0.8 Qa. bersih

1 KK

=

5 orang

Qa.l. domestik

=

120 l/o/h

Qa.l. domestik

=

600 l/KK/h

Qa.l. niaga

=

0.05 Qa.l. domestik

Qa.l. sosial

=

0.03 Qa.l. domestik

15

Tabel 2.8 Perhitungan Debit Air Limbah 2011 KECAMATAN

KELURAHAN

Q limbah (m3/hari) Domestik

Niaga

Sosial

Total

SAWANGAN

PENGASINAN

3,231.0

161.6

96.9

3,489.5

SAWANGAN

BEDAHAN

3,492.5

174.6

104.8

3,771.9

SAWANGAN

PASIR PUTIH

3,061.3

153.1

91.8

3,306.2

SAWANGAN

SAWANGAN BARU

2,772.4

138.6

83.2

2,994.2

SAWANGAN

SAWANGAN LAMA

3,119.2

156.0

93.6

3,368.8

SAWANGAN

KEDAUNG

2,872.6

143.6

86.2

3,102.4

SAWANGAN

CINANGKA

2,380.4

119.0

71.4

2,570.8

TOTAL KEC SAWANGAN

20,929.4

1,046.5

627.9

22,603.7

PANCORAN MAS

RANGKAPAN JAYA BARU

6,022.8

301.1

180.7

6,504.6

PANCORAN MAS

RANGKAPAN JAYA

5,565.9

278.3

167.0

6,011.1

PANCORAN MAS

MAMPANG

PANCORAN MAS

PANCORAN MAS

PANCORAN MAS PANCORAN MAS

4,073.4

203.7

122.2

4,399.3

12,133.7

606.7

364.0

13,104.4

DEPOK JAYA

6,140.5

307.0

184.2

6,631.7

DEPOK

8,009.3

400.5

240.3

8,650.1

41,945.6

2,097.3

1,258.4

45,301.2

TOTAL KEC PANCORAN MAS SUKMA JAYA

SUKMAJAYA

5,843.8

292.2

175.3

6,311.3

SUKMA JAYA

TIRTAJAYA

2,756.9

137.8

82.7

2,977.4

SUKMA JAYA

MEKAR JAYA

21,578.4

1,078.9

647.4

23,304.7

SUKMA JAYA

ABADIJAYA

18,315.9

915.8

549.5

19,781.1

SUKMA JAYA

BAKTI JAYA

16,833.4

841.7

505.0

18,180.1

SUKMA JAYA

CISALAK

5,127.1

256.4

153.8

5,537.2

70,455.5

3,522.8

2,113.7

76,091.9

TOTAL KEC SUKMA JAYA CIMANGGIS

CURUG

3,635.6

181.8

109.1

3,926.5

CIMANGGIS

HARJAMUKTI

4,363.5

218.2

130.9

4,712.6

CIMANGGIS

CISALAK PASAR

4,228.2

211.4

126.8

4,566.4

CIMANGGIS

MEKARSARI

7,778.2

388.9

233.3

8,400.4

CIMANGGIS

TUGU

CIMANGGIS

PASIR GUNUNG SELATAN TOTAL KEC CIMANGGIS

19,463.6

973.2

583.9

21,020.7

6,841.4

342.1

205.2

7,388.8

46,310.6

2,315.5

1,389.3

50,015.4

BEJI

BEJI

8,276.1

413.8

248.3

8,938.2

BEJI

BEJI TIMUR

1,929.3

96.5

57.9

2,083.6

BEJI

KEMIRIMUKA

7,225.9

361.3

216.8

7,804.0

BEJI

PONDOK CINA

2,615.2

130.8

78.5

2,824.4

BEJI

KUKUSAN

3,389.2

169.5

101.7

3,660.3

BEJI

TANAH BARU TOTAL KEC BEJI

4,983.2

249.2

149.5

5,381.9

28,418.9

1,420.9

852.6

30,692.4

LIMO

MERUYUNG

2,843.7

142.2

85.3

3,071.2

LIMO

GROGOL

3,787.9

189.4

113.6

4,091.0

16

2011 KECAMATAN

KELURAHAN

Q limbah (m3/hari) Domestik

Niaga

Sosial

Total

LIMO

KRUKUT

3,235.9

161.8

97.1

3,494.8

LIMO

LIMO

4,319.9

216.0

129.6

4,665.5

14,187.4

709.4

425.6

15,322.4

TOTAL KEC LIMO BOJONGSARI

DUREN MEKAR

2,769.2

138.5

83.1

2,990.8

BOJONGSARI

DUREN SERIBU

2,141.5

107.1

64.2

2,312.8

BOJONGSARI

BOJONGSARI LAMA

2,540.3

127.0

76.2

2,743.5

BOJONGSARI

BOJONGSARI BARU

2,133.5

106.7

64.0

2,304.2

BOJONGSARI

CURUG

2,705.2

135.3

81.2

2,921.6

BOJONGSARI

PONDOK PETIR

3,645.6

182.3

109.4

3,937.2

BOJONGSARI

SERUA

2,149.5

107.5

64.5

2,321.5

TOTAL KEC BOJONGSARI

18,084.7

904.2

542.5

19,531.5

CIPAYUNG

CIPAYUNG JAYA

3,620.8

181.0

108.6

3,910.5

CIPAYUNG

BOJONG PONDOK TERONG

5,670.6

283.5

170.1

6,124.3

CIPAYUNG

PONDOK JAYA

4,882.6

244.1

146.5

5,273.2

CIPAYUNG

RATUJAYA

5,733.7

286.7

172.0

6,192.4

CIPAYUNG

CIPAYUNG

4,470.0

223.5

134.1

4,827.6

TOTAL KEC CIPAYUNG

24,377.7

1,218.9

731.3

26,328.0

CILODONG

KALIMULYA

2,522.5

126.1

75.7

2,724.4

CILODONG

JATIMULYA

1,683.6

84.2

50.5

1,818.2

CILODONG

KALIBARU

5,032.5

251.6

151.0

5,435.1

CILODONG

CILODONG

4,248.3

212.4

127.4

4,588.2

CILODONG

SUKAMAJU

11,196.7

559.8

335.9

12,092.5

TOTAL KEC CILODONG

24,683.6

1,234.2

740.5

26,658.3

TAPOS

CILANGKAP

8,056.1

402.8

241.7

8,700.6

TAPOS

CIMPAEUN

3,558.5

177.9

106.8

3,843.2

TAPOS

TAPOS

2,480.6

124.0

74.4

2,679.0

TAPOS

LEUWINAGGUNG

2,828.4

141.4

84.9

3,054.7

TAPOS

JATIJAJAR

5,848.4

292.4

175.5

6,316.3

TAPOS

SUKAMAJU BARU

8,402.0

420.1

252.1

9,074.2

TAPOS

SUKATANI

10,340.3

517.0

310.2

11,167.5

TOTAL KEC TAPOS

41,514.3

2,075.7

1,245.4

44,835.5

CINERE

CINERE

5,719.9

286.0

171.6

6,177.5

CINERE

GANDUL

5,085.6

254.3

152.6

5,492.4

CINERE

PANGKALANJATI BARU

1,704.4

85.2

51.1

1,840.8

CINERE

PANGKALANJATI

3,983.2

199.2

119.5

4,301.9

TOTAL KEC CINERE

16,493.1

824.7

494.8

17,812.5

GRAND TOTAL

347,401

17,370

10,422

375,193

Sumber : Masterplan Air Limbah, 2011

Pengembangan sistem air limbah kota Depok berdasarkan dari masterplan air limbah adalah. 17

1. Target bebasnya dari pembuangan tinja secara terbuka (open defecation free) sampai dengan tahun 2014 2. Sistem pelayanan yang dikembangkan berupa; (1) On-site; individual dengan septic tank / biofilter dan pelayanan IPLT , (2) Jaringan perpipaan system komunal / klaster dengan IPAL setempat, (3) Off-site; berupa jaringan perpipaan system terpusat (city wide) dengan IPAL terpusat Tabel 2.9 Tahapan Rencana Pelayanan Air Limbah 2032 Pelayanan (%) Jenis Pelayanan Air Limbah

Tahun

Tahap

Tahap

Tahap

Awal

Mendesak

Menengah

Akhir

2011

2017

2022

2032

A AKSES SANITASI YANG LAYAK 1 Akses sanitasi yang aman (On site) a.Pelayanan IPLT b. Non IPLT 2 Pelayanan Sistem Air Limbah terpusat

74,6

100

100

100

74,4

80

70

50

6,9

20

40

40

67,5

60

30

10

0,2

10

30

50

0

0

10

20

0,2

10

20

30

25,4

0

0

0.

(Off Site ) a. Jaringan Perpipaan Skala Kota b.Jaringan Perpipaan Skala Modular & Sistem Komunal B BELUM ADA AKSES Sumber : Masterplan Air Limbah, 2011

2.1.2 Sektor Persampahan Dalam operasional pengangkutan sampah di Kota Depok, Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Depok ditunjang oleh sarana dan prasarana yang ditampilkan pada Tabel berikut ini.

18

Tabel 2.10 Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Depok No

Fasilitas

Jumlah (unit)

1

TPA

1 (luas 11,6 Ha)

2

TPS

42

3

Kontainer

41

4

Transfer Depo

2

5

Truk sampah

48

6

Arm roll

11

7

Alat berat

5

8

Gerobak sampah

319

9

Tong sampah terpisah

527

10

UPS (yang beroperasional)

19

11

UPS (mandiri)

5

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok, 2010

Sementara itu untuk melayani pengangkutan persampahan di tiap kecamatan, Dinas Kebersihan dan Pemakaman Kota Depok menempatkan beberapa TPS dibeberapa lokasi. Jumlah TPS yang tersebar di tiap kecamatan ditampilkan pada Tabel berikut ini.

19

Tabel 2.11 Jumlah Fasilitas TPS dan UPS di Tiap Kecamatan No

Kecamatan

Fasilitas TPS

UPS

UPS

(PEMKOT)

(mandiri)

1

Cimanggis

3

4

1

2

Tapos

4

-

-

3

Sukmajaya

5

2

-

4

Cilodong

1

-

-

5

Sawangan

5

1

1

6

Bojong sari

4

-

-

7

Pancoran mas

15

3

2

8

Limo

1

4

-

9

Cinere

1

-

1

10

Beji

1

1

-

11

Cipayung

2

4

-

Sumber : DKP Kota Depok, 2010

Fasilitas yang tersedia masih belum melayani pengelolaan persampahan di Kota Depok, hal ini dapat terlihatnya dengan masih terlihat penumpukan-penumpukan sampah liar dan juga perilaku masyarakat yang mencerminkan kurang pedulinya dengan kesehatan lingkungan yang terkait dengan masalah persampahan.

Selain itu juga ditemukan beberapa penumpukan sampah liar yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti yang tampak pada Tabel berikut.

20

Tabel 2.12 Sebaran Penumpukan Sampah Liar No

Kecamatan

Jumlah Sampah liar (titik)

1

Cimanggis

1

2

Tapos

3

3

Sukmajaya

29

4

Cilodong

4

5

Sawangan

2

6

Bojong sari

7

7

Pancoran mas

4

8

Limo

6

9

Cinere

2

10

Beji

1

11

Cipayung

2

Sumber : Profil Sanitasi Kota Depok, 2010

Pewadahan sampah di Kota Depok dapat dibedakan berdasarkan besarannya. Untuk pewadahan rumah tangga biasanya menggunakan bin / bak sampah, lubang FrganicF, pojokan jalan atau didalam kantong kantong Frganic yang diikat dan TPS. Dalam hal ini sampah pada umumnya tidak terpilah, baik antara Frganic dan an Frganic bahkan dengan sampah beracun seperti battery misalnya. Pasar; pewadahan di pasar pada umumnya tidak teratur terutama yang berada diluar lokasi. Selain itu kebanyakan kios / los di pasar menggunakan keranjang yang langsung diangkut oleh petugas menuju TPS pasar. Sedangkan dari daerah komersial untuk pewadahan biasanya menggunakan bin / bak sampah besar atau TPS.

Sampah industri dalam hal ini adalah sampah domestiknya yaitu sisa kegiatan karyawan. Umumnya pewadahannya menggunakan bin / bak sampah besar yang kemudian dibawa ke TPS. Sedangkan sampah sisa produksi umumnya langsung ditampung oleh pihak yang akan menggunakan, kecuali sampah B3 yang harus dibuang ke PPLI Cileungsi.

Jalan, sungai dan taman; umumnya untuk sampah ini memerlukan penanganan khusus misalnya penyapuan untuk jalan dan taman serta pengerukan sungai. Dibeberapa tempat sudah disediakan bin bin yang terpisah untuk sampah organik (basah / membusuk) dan an organik (kering / tidak membusuk). Sampah sampah 21

semacam ini sebetulnya merupakan beban tersendiri bagi pembiayaan persampahan karena tidak tercover dalam retribusi.

Gambar 2.5 Resiko Persampahan Menurut EHRA 2011

Sampah rumah sakit, puskesmas dan institusi kesehatan lainnya terdiri dari sampah domestik dan non domestik berupa sampah medis. Sampah medis umumnya termasuk sampah berbahaya, dapat bersifat infeksius atau benda tajam seperti jarum suntik dan pisau bedah serta racun misalnya obat obatan kadaluwarsa. Sampah domestik biasanya ditempatkan di bin yang tertutup, sedangkan sampah medis diperlakukan seperti yang ada pada peraturan.

Pengelolaan akhir sampah Kota Depok terletak pada Kelurahan Cipayung Kecamatan Pancoran Mas. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kota Depok sudah dioperasionalkan sejak tahun 1992 dengan system Controlled Landfill pada areal 11,6 Ha dan memiliki 3 (tiga) kolam pengumpulan. Untuk kolom pertama seluas ± 2 Ha, kolom yang kedua ± 2,8 Ha, dan kolam ketiga (kolam baru) adalah 6000 m². Sistem pengelolan Controlled landfill yaitu dimana sampah akan dikumpulkan dam suatu kolam untuk kemudian ditimbun. Kondisi TPA 22

Cipayung saat ini sudah dalam kondisi penuh dan menumpuk hingga ketinggian ± 6 m dari permukaan tanah, seperti yang terjadi pada kolam 1 dan kolam 2.

Batasan TPA Cipayung sebagai berikut : 1.

Sebelah Utara dan Timur ; berbatasan dengan Kampung Bulak Kelurahan Cipayung.

2.

Sebelah Selatan dan Barat ; berbatasan dengan sungai pesanggrahan.

Spesifikasi TPA sampah saat ini : 1.

Letak lokasi = Kel. Cipayung Kecamatan Pancoran Mas

2.

Luas areal = 10,6 ha

3.

Jarak terhadap pemukiman = 0.5 km

4.

Jarak terhadap sungai Pesangrahan = 0,2 km

5.

Jarak terhadap pusat kota = 10 km

Pada awal dioperasikannya TPA tahun 1992 volume sampah sebanyak 69,6 m3/hari. Hingga tahun 2007 TPA ini diperluas hingga 10,6 ha seiring dengan bertambahnya volume sampah Kota Depok sebesar 4.265 m3/hari. Setiap harinya TPA Cipayung ini melayani sampah sekitar 55 hingga 58 truk perharinya dengan kapasitas truk mencapai 8 hingga 12 m³. Aktivitas pemulung di TPA Cipayung ini tidak bisa dihindarkan, namun demikian keberadaan pemuling juga dapat mereduksi sampah yang masuk ke TPA hingga ± 50 m³/hari. Waktu peluruhan sampah organik di tempat penimbunan sekitar 1 tahun sedangkan sampah anorganik dapat mencapai puluhan tahun.

TPA Cipayung ini memiliki pengelolaan air lindi sebanyak 2 kolam penampungan. Kolam yang pertama dibangun dengan luas mencapai 2500 m² pada tahun 2008. Kemudian pembangunan kolam yang kedua baru dilakukan pada awal tahun 2010 dengan luas 500 m². Pengelolaan air lindi ini hanya menggunakan bak penampungan dengan alur pembuangan air lindi/limbah cair yang dihasilkan dari sampah mengikuti alur kolam yang berbentuk seperti huruf S yang kemudian akan dialirkan ke badan air Sungai Pasanggarahan. Kapasitas bangunan untuk menampung air lindi yang diperlukan adalah 978 m², akan tetapi yang baru terbangun 228 m² dalam kondisi baik dan 100 m² dalam kondisi kurang baik. Data yang didapat dari studi EHRA sebagian besar warga Kota Depok melakukan pemilahan sampah organik dan non organik, plastik, kertas, logam dan lain-lain kadang-kadang saja sebesar 23%, yang sering memilah sampah sebesar 4%, dan yang selalu memilah sampah hanya sebesar 5%. Angka ini belum besar tapi cukup untuk menjadi acuan program pemilahan dan daur ulang sampah.

23

C4. PEMILAHAN SAMPAH

4%

5%

23%

68%

Tidak pernah

Kadang-kadang

Sering

Selalu

Gambar 2.6 Pemilahan Sampah Kota Depok

2.1.3 Sektor Drainase Lingkungan Sistem drainase di Kota Depok secara umum dibagi dalam tiga sistem : •

Sistem drainase terbuka. Sistem drainase terbuka saat ini cukup memadai untuk menampung dan mengendalikan air hujan.

•

Sistem drainase tertutup. Sistem drainase tertutup saat ini juga memadai, namun terkendala dalam hal pembersihan/pengerukan sedimen, disebabkan oleh adanya sebagian pertokoan di atas saluran

•

Sistem drainase saluran tanah (alami). Sistem ini sudah lama ada dan sangat bermanfaat bagi drainase kota di kala hujan turun sehingga drainase tanah yang ada dapat menampung beban curah hujan yang cukup tinggi.

Saluran-saluran drainase di Kota Depok memiliki pola yang sejajar dengan jaringan jalan dan memiliki pengaliran akhir di badan air (sungai, danau, situ, atau parit). Saat ini pola drainase Kota Depok menggunakan pola hierarkis drainase, dari drainase primer, sekunder, dan tersier dengan metode pengaliran gravitasi. Sampai saat ini belum ada bangunan pelengkap drainase yang dibangun di Kota Depok seperti halnya kolam retensi, sumur resapan, dan parit infiltrasi.

Daerah Depok memiliki titik-titik banjir dan kerap terjadi genangan bila hujan turun. Beberapa ruas jalan di Depok tidak memiliki sistem drainase yang layak. Hal ini dikarenakan perkembangan wilayah ini sedari awal tidak disertai dengan perencanaan yang bervisi ke depan sebagai kota permukiman. Sebelum tahun 1970-an, Depok merupakan areal persawahan yang sarat dengan 24

sistem irigasi, sehingga infrastruktur jalan yang ada sekarang mengikuti sistem pengairan ini. Untuk membangun sistem drainase memang membutuhkan biaya yang tinggi. Tabel 3.14 berikut ini menunjukkan titik-titik banjir dan penyebabnya di Kota Depok.

Tabel 2.13 Titik Banjir di Kota Depok Besaran No

Lokasi

Penyebab Genangan

Freku

Luas

Tinggi

Durasi

ensi

(Ha)

(m)

(jam)

(kali/ thn)

1.

Pala • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Jalan (Cinere)

3,13

0,30

2,0

10

1,08

0,30

1,0

5

5,37

0,40

4,0

4

2,41

0,30

4,0

6

2,33

0,30

4,0

8

dari debit banjir • Meluapnya air dari saluran tersier Pesanggrahan krn penyempitan & pendangkalan

2.

Raya • Kapasitas saluran & gorong2 lebih

Jalan

Cinere (ujung)

kecil dari debit banjir • Elevasi jalan sebelah kanan lebih rendah krn jalan sebelah kiri sdh ditinggikan

3.

• Melimpasnya air dr saluran irigasi

Jalan Pramuka, kel.

cabang Barat karena pendangkalan

Mampang

saluran • Elevasi jembatan lbh rendah dari muka air banjir sehingga menghambat aliran

4.

Jalan

Pitara, • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

kel. Pancoran

dari debit banjir yang terjadi

Mas 5.

Pasar Sawangan (depan Carrefour)

• Saluran tertutup sampah dan endapan sedimen • Saluran ke arah outlet kapasitasnya lebih kecil dari debit banjir yang terjadi 25

6.

• Elevasi tanah permukiman kampung

Kampung Sawah, Kelapa

sawah lebih rendah dari dasar

Dua

saluran yang ada

6,74

0,50

3,0

5

15,3

1,00

2,0

15

0,30

6,0

20

4,59

0,30

1,0

12

5,68

0,40

6,0

20

2,09

0,5

1,0

18

5,16

0,30

4,0

20

1,17

0,40

2,0

10

• Melimpasnya air karena kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir yang terjadi. 7.

• Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Asrama Brimob

5

dari debit banjir • Melimpasnya air dari saluran irigasi Kali Laya

8.

Taman Duta

• Kapasitas saluran drainase lebih kecil

17,1 6

dari debit banjir • Melimpasnya air dr Kali Laya • Penyempitan dan pendangkalan bagian hilir Kali Laya 9.

• Merupakan daerah cekungan

Mekarsari

Permai Rw 16, • Penyempitan dan pendangkalan Situ 17

Kel.

Tipar • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Mekarsari

dari debit banjir 10

Jl Kipas Angin, • Merupakan daerah cekungan Lembah Hijau, • Elevasi muka air banjir di inlet Kali

11

Wisma

Cipinang lebih tinggi dari elevasi

Harapan

perumahan

Jalan

Situ • Merupakan daerah cekungan

Indah

• Tidak terdapat saluran pembuang (outlet)

12

Kampung Lio

• Saluran drainase tertutup sedimen • Muka air situ lebih tinggi dari muka air saluran drainase

13

Terminal

• Drainase tertutup sampah

Depok

• Gutter inlet yang masuk ke saluran tertutup sampah dan sedimen 26

14

Jl

Margonda • Saluran drainase pembuang ke Kali

Raya

(depan

POM bensin)

1,14

0,30

3,0

12

3,49

0,30

1,0

12

0,60

0,30

2,0

10

2,5

0,30

4,0

10

6,82

0,5

2,0

8

6,22

0,30

2,0

9

1,15

0,20

0,7

12

0,72

0,30

0,6

10

Ciliwung belum optimal • Meluapnya air dari saluran irigasi cabang Timur karena penyempitan / pendangkalan

15

Jalan Siliwangi • Kapasitas saluran lebih kecil dari (depn

kantor

Pegadaian)

debit banjir • Meluapnya air dari Kali Malela karena penyempitan / pendangkalan

16

Kompleks BDN

• Kapasitas saluran lebih kecil dari debit banjir • Saluran tertutup kearah outlet

17

Sawangan Permai Blok A

• Melimpasnya air dari bagian hulu sungai yang belum ditanggul • Backwater karena muka air sungai lebih tinggi dari muka air saluran perumahan

18

Perumahan Reni Jaya RT 04

• Melimpasnya air dari bagian hulu Kali Angke yang belum ditanggul • Air dari perumahan tertahan karena muka air sungai lebih tinggi dari muka air saluran perumahan

19

Villa Pamulang • Melimpasnya air dari Kali Angke RW 12

karena kapasitasnya lebih kecil dari debit banjir • Air dari perumahan tertahan karena muka air sungai lebih tinggi dari muka air saluran perumahan

20

Sarua Bulak, Jl • Kapasitas saluran drainase lebih kecil Mandor Tajir

21

Bumi Sawangan

dari debit banjir • Kapasitas saluran drainase lebih kecil dari debit banjir

Indah (depan • Saluran tertutup sedimen dan 27

POM bensin) 22

sampah • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Perumahan Griya

Depok

3,0

0,30

1,0

20

1,3

0,40

1,0

15

10

1

24

20

3,34

0,50

4,0

18

5,09

0,30

2,0

6

1,22

0,50

1,0

15

3,32

0,50

4,0

20

dari debit banjir • Saluran tertutup sedimen dan

Asri

rumput 23

Parung • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Jalan

(Kampung

dari debit banjir

Serab) RT 08 • Penyempitan saluran di bagian hilir RW

02

Kel.

Tirtajaya 24

Jl

Merdeka • Kapasitas saluran drainase lebih kecil

Raya Blok IV Depok

II • Saluran tertutup sedimen dan

Tengah 25

rumput • Saluran tertutup sedimen

Kampung Cipayung

dari debit banjir

Rw • Penyempitan saluran di bagian hilir

28 - 29 26

• Melimpasnya air dari Kali Cijantung

Perumahan Mekar Perdana

karena kapasitas lebih kecil dari Rw

debit banjir

022 27

Perumahan

• Melimpasnya air dari Kali Sugutamu

Taman

akibat muka air banjir lebih tinggi

Cipayung Kel.

dari elevasi perumahan

Abadijaya

• Besarnya debit banjir dari hulu dan penyempitan dan pendangkalan di hilir • Tanggul saluran jebol sehingga air masuk ke perumahan

28

Perumahan

• Merupakan daerah cekungan

Taman Cimanggis Indah 28

29

Perumahan Pondok Mandala

Tirta

• Pendangkalan akibat sedimentasi

5,04

0,90

3,0

6

6,88

0,40

2,0

10

2,85

0,30

1,0

10

0,62

0,30

1,0

15

2,97

0,30

5,0

12

Kali Cijantung

RW • Elevasi muka air banjir lebih tinggi

018

dari elevasi perumahan • Besarnya debit banjir dari hulu dan penyempitan dan pendangkalan di hilir.

30

Jalan

Gas • Kapasitas saluran lebih kecil dari

Alam,

debit banjir yang terjadi

Perumahan Cibubur Indah 31

jembatan • Pendangkalan saluran akibat

Kampung Tapos Rt 03 Rw 05

• Penyempitan saluran di bagian hilir

sedimentasi • Muka air banjir lebih tinggi dari elevasi permukiman

32

Kampung

• Tidak ada saluran drainase jalan

Sawah 33

Jalan Cipayung

Raya • Saluran drainase jalan belum terbangun seluruhnya • Meluapnya air dari saluran irigasi yang juga berfungsi sebagai saluran drainase

Sumber : Masterplan Drainase Kota Depok, 2010

29

30

Dari data tersebut terungkap bahwa pelayanan drainase kota depok belum sepenuhnya mengcover air limpasan permukaan yang terdapat di Kota Depok.

Masyarakat yang diharapkan berperan banyak dalam memelihara saluran belum sepenuhnya dapat diandalkan, bahkan untuk membersihkan saluran yang ada di depan rumahnya sekalianpun. Hal ini terutama terjadi pada saluran di jalan-jalan yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Pemda setiap tahunnya mengalokasikan dana stimulan untuk swakelola masyarakat dalam pemeliharaan drainase.

2.1.5 Komponen Sanitasi Lainnya Pola hidup bersih dan sehat merupakan salah satu upaya untuk mencegah timbulnya penyakit menular yang disebabkan oleh kondisi sanitasi buruk. Program kampanye PHBS dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok dimana pelaksanaan dilapangan dibantu oleh kader-kader dari Posyandu. Data dari Dinas Kesehatan Kota Depok pada tahun 2009 menunjukan bahwa pemantauan pola hidup bersih dan sehat dilakukan pada 264.251 rumah tangga. Program kampanye PHBS yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan menunjukan sekitar 67,81% dari jumlah rumah tangga yang dipantau telah melaksanakan PHBS yang selama ini dikampanyekan.

Pembuangan tinja anak adalah salah satu masalah sanitasi yang perlu diberi perhatian justru karena masyarakat umumnya kerap menganggap masalah ini kurang begitu penting. Berbeda dengan tinja orang dewasa, masyarakat kerapkali menganggap kotoran anak sebagai hal yang tidak atau kurang berbahaya, dan karenanya, kotoran anak ditoleransi untuk dibuang ke mana pun, termasuk ke ruang-ruang terbuka seperti sungai, parit, tanah lapang, ataupun keranjang tempat pembuangan sampah rumah tangga. Persepsi semacam itu tentu keliru. Kotoran manusia, dari kelompok usia berapapun, tetaplah berbahaya karena mencemari lingkungan dengan berbagai patogen penyebab berbagai penyakit. Berikut adalah hasil Laporan EHRA untuk mengkaji hal tersebut.

31

D 9. K E B IAS AAN AN AK UMUR 0-5 T H B U ANG AIR B E S AR D I L ANT AI, K E B UN ,J AL AN, S E L OK AN AT AU S UNG AI 60.00%

52.59% 43.92%

40.00% 20.00% 0.60% 0.00%

S eries 1

2.89%

Y a, s angat s ering

Y a, kadangkadang

Tidak bias a

Tidak tahu

0.60%

2.89%

52.59%

43.92%

Gambar 2.7 Perilaku Buang Air anak Umur 0-5 Tahun

Diagram di atas menunjukkan kebiasaan anak-anak umur 0-5 tahun buang air besar, 52,59% menyatakan tidak biasa buang air besar di lantai, kebun, jalan, selokan atau sungai bagi anakanaknya. Namun yang menjawab tidak tahu masih cukup besar. Jawaban ini masih merupakan tanda tanya. Namun yang menjawab kadang-kadang 2,8% dan yang sering 0,60%. Pembuangan tinja yang ada di pampers bagi anak-anak juga menjadi perhatian dalam studi EHRA ini. Berikut ini adalah hasil studi selengkapnya.

D 11. T E MP AT ME MB U ANG T INJ A D I P AMP E R S

K e WC /J amba n

46.81%

K e tempat s ampah Ke kebun/pekarang an/jalan

18.84%

K e s ung ai/s elokan/g ot L ainnya 11.96%

14.79% 4.15% 3.44%

T idak tahu

Gambar 2.8 Tempat Membuang Tinja Di Pampers

Diagram di atas menunjukkan bahwa warga yang membuang tinja yang ada di pampers ke tempat yang relative aman masih dibawah 50%, hanya mencapai 46,81%. Selebihnya masih membuang ke 32

tempat yang tidak aman. Seperti ke tempat sampah 14,79%, ke kebun/pekarangan/jalan 3,44%, ke sungai 4,15%, lainnya 11,96% dan yang tidak tahu sebesar 18,84%.

Data di atas baru menjelaskan tempat membuang tinja yang ada dalam pampers. Pampersnya sendiri masih merupakan limbah berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu harus pula dikelola dengan baik. Data berikut ini akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah pampers oleh warga Kota Depok.

D 12. T E MP AT ME MB UANG B E K AS P AMP E R S K e WC /J amban

55.35%

K e tempat s ampah 2.65%

K e kebun / pekarangan/ ja lan K e s ungai/s elokan/got L a innya

21.10%

11.72%

3.57% 5.61%

T idak tahu

Gambar 2.9 Tempat Membuang Pampers

Tempat membuang bekas pampers yang baik tentunya ke tempat pembuangan sampah sementara (TPS) setelah dicuci bersih. Namun sesungguhnya pampers bekas ini bisa didaur ulang seperti yang dilakukan oleh anggota PKK Kelurahan Tugu Kecamatan Cimanggis Kota Depok. Mereka mendaur ulang pampers sebagai bantal. Data diagram 23, menggambarkan 55,35% warga Kota Depok membuang bekas pampers ke tempat sampah. Yang membuangnya ke kebun 3,57%, ke sungai/selokan/got 5,61% dan lainnya 11,72%. Setelah kita perhatikan jawaban lainnya dalam hasil studi EHRA ternyata, yang dimaksudkan lainnya tersebut adalah ke kali, ke kebun, ke kolam, dikubur, dibakar dan lain-lain. Jadi dengan demikian pembuangan bekas pampers yang tidak aman masih cukup tinggi bila digabung dengan jawaban “tidak tahu”.

Terkait dengan studi mengenai buang air besar pada anak, EHRA juga melakukan kajian yang berhubungan dengan kebiasaan menceboki anak setelah buang air besar. Berikut datanya.

33

D 13. K E B IAS AAN ME NC E B OK I ANAK S E T E L AH B AB 73.64%

17.27% 6.67% 1.52%

0.40%

Y a, dengan Y a, dengan Y a, dengan Y a, dengan air air & s abun tis s u lainnya

0.51% Tidak

Tidak tahu

Gambar 2.10 Kebiasaan Menceboki Anak

Diagram di atas mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Kota Depok telah telah memiliki kebiasaan yang baik terkait buang air besar anak-anaknya. Sudah 73,64% yang menceboki anaknya dengan air dan sabun, 17,27% dengan air saja dan 1,52% dengan tissu. Hanya 0,51% yang tidak melakukannya. 52.18% D 14. T E MP AT

P E MB UANG AN AIR B E K AS C E B OK ANAK B IL A D IC E B OK I D E NG AN AIR

31.00%

8.81% 1.82%

K e W C /J amban

K e kebun/ pekarangan/ jalan

6.18%

K e s ungai/s elokan/got

L ainnya

Tidak tahu

Gambar 2.11 Saluran Air Bekas Cebok Anak

Berdasarkan data dalam diagram di atas 52,18% membuangnya ke WC/ jamban. Namun yang masih memprihatinkan bahwa 31,00% membuangkan ke sungai/ selokan/ got. Ini berarti mereka masih menyamakan perlakuan air bekas cebokan yang banyak mengandung tinja dengan air limbah cucian biasa.

34

Menceboki anak yang buang air besar ada kalanya dengan memakai tissu. Sesungguhnya pemakaian tissu untuk menceboki anak kurang baik, terkait dengan tempat pembuangan bekas tissu yang mengandung tinja. Cara yang baik tentu dengan cara tissu dicuci dan airnya mengalir ke tangki septik. Tetapi hal ini menimbulkan masalah lain pada tangki septiknya, karen tissu bukanlah benda cair. Kehadirannya ke tangki akan bisa menimbulkan sumbatan pada salurannya. Namun demikian studi EHRA kali ini juga menjadikannya sasaran. Berikut hasilnya.

D15. TEMPAT PEMBUANGAN TISSU, JIKA ANAK DICEBOKI DENGAN TISSU Ke WC/Jamban 40.74%

38.09%

Ke tempat sampah Ke kebun/ pekarangan/ jalan Ke sungai/selokan/got

13.83% 3.62%

Lainnya

2.23% 1.49%

Tidak tahu

1

Gambar 2.12 Tempat Membuang Tisu Setelah Menceboki Anak

Berdasarkan diagram 26 di atas yang terbanyak tempat pembuangan tissu yang mengandung tinja adalah tempat sampah sebesar 38,09%. Tetapi prosentase terbesar adalah tidak tahu yang mencapai 40,74%. Selebihnya ada yang membuangnya ke WC/jamban 3,62% dan juga ke sungai/selokan/got sebesar 2,23%.

Prilaku hygiene / sehat menjadi fokus perhatian dalam bab ini. Prilaku hygiene sehat dalam studi EHRA dikaitkan dengan pemakaian sabun. Pemakaian sabun penting untuk dikaji karena sabun adalah salah satu desinfektan yang dapat mencegah masuk dan berkembangnya kuman patogen ke dalam tubuh. Koesioner EHRA menanyakan kepada responden tentang pemakaian sabun hari ini atau kemarin. Kemudian juga penggunaan sabun untuk keperluan apa saja. Tempat cuci tangan dan waktu mencuci tangan bagi anggota keluarga juga menjadi perhatian dalam studi ini. Berikut hasil studi selengkapnya.

35

G.1 PEMAKIAN SABUN HARI INI ATAU KEMARIN 99.76% 100.00% 80.00% Ya

60.00%

Tidak 40.00% 0.24%

20.00% 0.00% 1

Gambar 2.13 Pemakaian Sabun

Bila melihat data dalam diagram 41 di atas pemakaian sabun bagi warga Kota Depok sudah sangat baik. 99,76% telah memakai sabun dalam kesehariannya.

Tabel 2.13 Peruntukan Sabun PERUNTUKAN SABUN

Frekuensi

%

Mandi

3,720

98.6

Memandikan anak

1,612

42.7

Menceboki pantat anak

1,359

36.0

Mencuci tangan sendiri

3,199

84.8

Mencuci tangan anak

2,013

53.4

Mencuci perlatan

3,558

Mencuci pakaian

3,498

92.7

Lainnya

220

5.8

Tidak tahu

93

2.5

Sumber : Laporan EHRA Kota Depok, 2011

Berdasarkan tabel di atas, peruntukan sabun yang tertinggi prosentasenya adalah untuk mandi yang mencapai 98,6%, mencuci pakaian 92,7%, untuk mencuci tangan sendiri 84,8% dan mencuci tangan anak 53,4%. Melihat data tersebut kebiasaan pemekaian sabun warga Kota Depok dapat 36

dikatakan sudah cukup baik, hanya penting untuk ditingkatkan cuci tangan pakai sabun untuk anak. Karena anak lebih rentan terhadap kuman patogen dibanding orang dewasa.

Tabel 2.14 Tempat Mencuci Tangan bagi Anggota Keluarga TEMPAT MENCUCI TANGAN

Frekuensi

%

Di kamar Mandi

2,831

75.1

Di dekat kamar mandi

422

11.2

Di jamban

286

7.6

Di dekat jamban

188

5.0

Di sumur

366

9.7

Di sekitar penampungan

93

2.5

Di tempat cuci piring

2,379

63.1

Di dapur

1,024

27.2

Lainnya

337

8.9

Tidak tahu

46

1.2

Sumber : Laporan EHRA Kota Depok, 2011

Tempat mencuci tangan yang ideal adalah tempat yang terdapat air mengalir dan sabun. Bila kita perhatikan tabel di atas, tempat cuci tangan yang terbesar dipakai oleh warga Kota Depok adalah di kamar mandi sebesar 75,1%, dan tempat cuci piring. Di kedua tempat tersebut besar kemungkinan terdapat air mengalir dan sabun. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tempat cuci tangan warga Kota Depok berdasarkan studi ini sudah cukup baik.

37

Tabel 2.15 Waktu Mencuci Tangan Memakai Sabun WAKTU MENCUCI TANGAN PAKAI SABUN

Frekuensi

%

Sebelum ke toilet

317

8.4

Setelah menceboki bayi/anak

1,114

29.5

Setelah buang air besar

3,095

82.1

Sebelum makan

3,509

93.1

Setelah makan

3,530

93.6

Sebelum menyuapi anak

1,296

34.4

Sebelum menyiapkan masakan

2,031

53.9

Setelah memegang hewan

1,748

46.4

Sebelum sholat

1,761

46.7

Lainnya

182

4.8

Tidak tahu

46

1.2

Sumber : Laporan EHRA Kota Depok, 2011

Dalam hal mencuci tangan memakai sabun, waktu mencuci tangan memakai sabun sangat penting. Setidaknya ada lima saat penting harus mencuci tangan memakai sabun, yaitu; setelah buang air besar/menceboki bayi/anak, sebelum makan, sebelum menyiapkan masakan, setelah memegang sesuatu/hewan, dan sebelum menyuapi anak makan. Berdasarkan data dalam tabel 21 di atas, prosentase mencuci tangan sebelum makan dan setelah buang air besar sudah cukup baik, yaitu sebelum makan 93,1% dan setelah buang air besar 82,1%. Namun mencuci tangan memakai sabun setelah menceboki anak, sebelum menyuapi anak, setelah memegang hewan dan sebelum menyiapkan masakan prosentasenya masih kecil. Setelah menceboki anaka 29,5%, sebelum menyuapi anak 34,4%, setelah memegang hewan 46,4% dan sebelum menyiapkan makanan 53,9%. Hal ini menunjukkan masih ada risiko kesehatan yang cukup tinggi melalui keempat kegiatan tersebut.

38

2.2 Visi Misi Sanitasi Kota Depok Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Depok dalam bidang sanitasi maka visi Kota Depok bidang sanitasi adalah :

“Terwujudnya Kota Depok dengan Sanitasi Prima” Yang berarti : Kota Depok yang maju dalam pelayanan sanitasi, warga mempunyai akses pada sanitasi, lingkungan yang tidak tercemar, bebas genangan. Dimana sanitasi Kota Depok diperhatikan oleh semua stakeholder kota.

Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Kota Depok yang Indah dan Sehat, dengan rincian sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata kelola sanitasi yang profesional dan bersinergi; 2. Mewujudkan infrastruktur sanitasi yang handal; 3. Mewujudkan masyarakat yang perduli terhadap sanitasi; 4. Mewujudkan Lingkungan yang Sehat

2.3 Kebijakan Umum dan Strategi Sektor Sanitasi Kota tahun 2011 – 2016 Pembangunan sanitasi di Kota Depok sudah dan sedang berlangsung sampai saat ini. Pelaksanaan program sanitasi ini dilaksankan oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Program sanitasi ini termasuk dalam urusan wajib

pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pelayanan dasar. Program ini terdapat pada empat urusan yaitu: urusan kesehatan, pekerjaan umum, permukiman dan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh lima OPD yaitu : Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Ruang dan Permukiman serta Badan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan RPJMD 2011 – 2016 sektor sanitasi masuk dalam visi misi kota depok yaitu Misi ke-3, yang bunyinya adalah mewujudkan Infrastruktur dan lingkungan yang nyaman. Urusan yang terkait dengan misi ini khususnya adalah yang berkaitan dengan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas permukiman dan lingkungan seperti urusan 39

Perumahan Rakyat, Perhubungan, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Strategi dan arah kebijakan misi ini yang dijabarkan menurut sasarannya, ialah sebagai berikut: A. Dalam mencapai sasaran berkurangnya kemacetan kota, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan ketersediaan sarana prasarana transportasi serta penataan kawasan strategis kota; B. Dalam mencapai sasaran berkurangnya kejadian banjir, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumberdaya air; C. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas permukiman, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pelayanan air bersih, pemakaman, serta ketersediaan rumah bagi masyarakat; D. Dalam mencapai sasaran meningkatnya sanitasi lingkungan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan Meningkatkan penanganan persampahan, air limbah dan kesehatan lingkungan; E. Dalam mencapai sasaran meningkatnya kualitas dan pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup perkotaan, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan ialah dengan meningkatkan pemanfaatan ruang kota dengan menjaga ruang terbuka hijau, dan meningkatkan upaya konservasi serta pengendalian pencemaran lingkungan hidup.

2.4 Sasaran Umum dan Arahan Tahapan Pencapaian Tabel 2.16 Sasaran Umum Sanitasi Kondisi Misi

Tujuan

Sasaran

Indikator 2011

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sektor Sanitasi Mewujudkan tatakelola sanitasi yang profesional dan bersinergi.

Meningkatkan Kerjasama dan sinergitas stakeholder sanitasi Memperkuat aspek legal sektor sanitasi

Meningkatnya IKM sektor sanitasi Meningkatkan peran sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi Meningkatkan kapasitas pendanaan Meningkatnya jumlah produk hukum sektor sanitasi

40

IKM

Jumlah Swasta yang Berkerjasama dalam Bidang sanitasi Program Non APBD Sektor sanitasi Jumlah Perda sanitasi baru yang muncul

2016

73

80

6

10

Belum ada

ada 0

3

Mewujudkan masyarakat yang perduli terhadap kondisi sanitasi.

Mewujudkan Infrastruktur sanitasi yang handal.

Meningkatnya jumlah keluarga sehat.

Menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam sektor sanitasi.

Meningkatnya RT yang berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi Meningkatnya cakupan layanan persampahan.

Meningkatkan Kapasitas dan kualitas Infrastruktur penanganan Limbah (padat dan cair)

Meningkatkan kualitas drainase Meningkatkan Infrastruktur Permukiman

Mewujudkan Lingkungan yang sehat

Meningkatnya publikasi dengan substansi sektor sanitasi

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan kondisi sanitasi

Terpeliharanya Lingkungan dari Pencemaran

Meningkatnya cakupan pelayanan limbah cair

Tertanggulanginya banjir Meningkatkan rumah tangga bersanitasi Perlindungan Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaan limbah medis skala rumah tangga.

Jumlah Publikasi

0

10

Jumlah Rumah tangga Sehat RT yang menikuti gerakan depok memilah

60%

72,50%

330

330

Cakupan layanan sampah Layanan penampungan pembuangan air limbah

38%

71%

100%

100%

2

10

89%

95%

11

11

Titik banjir yang ditangani (buah/tahun) Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi Jumlah Kegiatan Jumlah Praktek Dokter yang mengelola Limbah

Belum ada data

Ada data

Berdasarkan Visi Misi Sanitasi Kota Depok maka disusunlah tujuan dan sasaran Sektor Sanitasi yang juga mempertimbangkan strategi pembangunan Kota Depok secara umum yang tertuang dalam RPJMD. 2.4.1

Zonasi Sasaran Sektor Sanitasi

Berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun dalam Buku Putih Sanitasi Kota Depok serta ditinjau kembali dalam penyusunan SSK ini, maka dapatlah dibuat zonasi pelayanan sanitasi yang ideal dan mampu diterapkan di Kota Depok. Kondisi dasar yang dijadikan acuan dalam merumuskan zonasi sanitasi adalah kepadatan penduduk yang dapat dilihat pada Gambar di bawah ini

41

Gambar 2.14 Peta Kepadatan Penduduk Kota Depok Berdasarkan peta tersebut terlihat kecendrungan penduduk Kota Depok yang memenuhi wilayah Depok sebelah Timur. Hal ini disebabkan oleh aksesibilitas yang tinggi di wilayah timur Kota Depok ini, yang dilewati 2 jalur menuju DKI Jakarta yaitu Raya Bogor dan Margonda. Dimana sebentar lagi juga akan terealisasi rencana membangun jalan Tol yang juga terpusat di wilayah timur Kota Depok. Peta zonasi pertama yang dihasilkan adalah zonasi masalah limbah cair. Pembuatan Peta ini dilakukan dengan teknik overlay antara peta resiko limbah cair menurut EHRA dan peta kepadatan penduduk. Yang menghasilkan 3 wilayah, yaitu

42

Gambar 2.15 Peta Pilihan Sistem Air Limbah Berdasarkan hasil overlay diperoleh wilayah yang merupakan pusat Kota Depok yang kondisi penanganan air limbahnya juga belum tertangani dengan baik. Maka wilayah yang seperti itu disarankan memiliki Fystem pengolahan air limbah terpusat. Sementara itu ada pula wilayah – wilayah yang belum terlalu padat namun pada saatnya nanti akan menjadi padat. Maka pada daerah – daerah tersebut disarankan memakai Fystem pengolahan limbah cair komunal. Lalu wilayah ketiga dan yang paling banyak ditemui di Kota Depok adalah wilayah yang penduduknya masih renggang sehingga masih dapat memakai Fystem pengolahan air limbah individual, namun mengingat data EHRA menemukan banyak septic tank warga yang mempunyai suspek tidak aman maka dirancang strategi kampanye kesehatan mengenai desain septic tank yang baik pada wilayah dengan pilihan Fystem air limbah individual tersebut. Zonasi kedua yang dilakukan adalah zonasi penanganan sampah di Kota Depok yang bertumpu pada strategi mengurangi sampah dari sumber sampah yang akan diterapkan di seluruh wilayah Kota Depok. Dan peningkatan armada persampahan untuk menangani wilayah yang timbulan sampahnya lebih banyak dan tidak tertangani. 43

Gambar 2.16 Peta Strategi Persampahan

44

BAB 3 ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK Perumusan kebijakan dan strategi sector sanitasi kota pada dasarnya adalah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan sanitasi yang diharapkan akan dapat terjadi pada masa yang akan datang. Perumusan visi tersebut didasarkan pada isu-isu utama yang dihadapi dalam pembangunan sanitasi pada saat ini. Isu-isu tersebut mencakup:

3.1 Enabling and Sustainability Aspect Enabling and sustainability aspect (aspek kemungkinan dan keberlanjutan) merupakan aspek non teknis dalam pengembangan sanitasi, terdiri dari 6 aspek yaitu; aspek kebijakan dan kelembagaan daerah, keuangan, komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis, partisipasi masyarakat, jender.

3.1.1 Kebijakan Daerah Dan Kelembagaan Saat ini pemerintah Kota Depok memiliki perda dasar untuk mengarahkan pola tindak seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat maupun swasta terhadap pola pengelolaan sanitasi yang benar di kota Depok. Namun berdasarkan temuan pada buku putih sanitasi kota depok, payung hukum untuk masalah sanitasi ini dipandang belum memadai. Kurang memadainya payung hukum masalah sanitasi ini akan menyulitkan pemerintah kota Depok dalam mendorong partisipasi positif seluruh pihak dalam pembangunan dan pengelolaan sanitasi. Sistem penegakan aturan yang terkait dengan pengelolaan sanitasi dan pengembangan PHBS yang berjalan selama ini masih kurang optimal. Kondisi ini kurang mendukung semangat dan upaya yang sedang dijalankan untuk meningkatkan kinerja pembangunan sanitasi dan PHBS di Kota Depok. Kondisi kebijakan daerah di Kota Depok berupa peraturan-peraturan yang terkait dengan sub sektor sanitasi dan higiene yaitu: •

Peraturan Daerah Kota Depok No 4 tahun 2011 tentang Izin Pembuangan dan Pemanfaatan Air Limbah

45

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 9 tahun 2010 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 8 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok No 6 tahun 2010

•

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 22 tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan

•

Peraturan Daerah Kota Depok No 39 tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok No 24 Tahun 2003

•

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Persampahan di Kota Depok

•

Peraturan Daerah Kota Depok tentang Garis Sempadan

•

Peraturan Walikota Depok No 24 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan

•

Peraturan Walikota Depok No 36 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup

•

Peraturan Walikota Depok No 65 tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT) pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan

•

Peraturan Walikota No. 21 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 46 tahun 2010

•

Peraturan Walikota No. 25 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota No. 40 tahun 2010

Lembaga pengelola sanitasi Lembaga atau instansi pengelola sanitasi merupakan motor penggerak seluruh kegiatan pembangunan sanitasi. Kapasitas dan kewenangan instansi pengelola sub sector sanitasi (limbah cair, persampahan, dan drainase) menjadi sangat penting karena besarnya tanggung jawab yang harus dipikul dalam menjalankan roda pengelolaan yang biasanya tidak sederhana bahkan cenderung cukup rumit sejalan dengan makin besarnya kota. Pada dasarnya tupoksi yang sudah ada saat ini tidak terlalu menjadi permasalahan pada setiap OPD, hanya saja pada saat pelaksanaan di lapangan masih sering terjadi tumpang tindih baik antar OPDOPD yang terkait maupun antar bidang di dalam OPD. Kendala ini terjadi karena kurangnya komunikasi dan koordinasi, sehingga tidak terjadi kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dengan pengelolaan sanitasi. Sebagian besar OPD yang terkait meminta agar struktur dan tupoksi

46

yang sudah ada diperbaiki dan diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih atau saling mengharapkan dalam pelaksanaan di lapangan.

Lembaga Pokja Sanitasi Keberadaan organisasi kelompok kerja (Pokja) program pengembangan sector sanitasi Kota Depok dapat dijadikan sebagai motor penggerak untuk membantu dinas dan lembaga teknis struktural pemerintah kota dalam mendorong kinerja pengelolaan sanitasi, dan pengembangan PHBS yang optimal. Mekanisme dan prosedur layanan sanitasi yang diterapkan oleh masing-masing organisasi penanggungjawab layanan sanitasi di Kota Depok saat ini belum berada dalam kondisi yang optimal untuk mendukung penyediaan layanan sanitasi yang efektif dan efisien.

SDM Pengelola Sanitasi Ketimpangan tersebut masih belum didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai terutama ditinjau dari kuantitas dan kualitas. Upaya-upaya peningkatan kualitas personil yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu berupa training bidang yang dilakukan oleh perbagai pihak baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah baik di dalam ataupun di luar negri, tidak ditindak lanjuti oleh Pemerintah Derah secara memadai. Para tenaga terdidik tersebut pada umumnya telah menempati tugas di luar sector sanitasi. Dari hasil yang kami peroleh dari kajian kelembagaan, pada setiap OPD yang terkait didalam pengelolaan sanitasi Kota Depok terlihat bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala pada setiap OPD terjadi karena masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan dan latar belakang pendidikan pada setiap Sumber Daya Manusia yang ada banyak yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan tupoksi di lapangan. Setiap OPD masih mengeluhkan kurangnya tenaga Sumber Daya Manusia yang sudah ada saat ini untuk melaksanakan semua tupoksi yang ada.

3.1.2 Keuangan Perhatian terhadap pembangunan sanitasi masih belum memadai baik dari pihak kepala daerah maupun DPRD. Secara umum alokasi pembiayaan sector sanitasi masih relative kecil dari total anggaran APBD, rendahnya biaya tersebut pada umumnya karena pembangunan sanitasi masih belum menjadi prioritas. Rendahnya biaya sanitasi pada umumnya karena masalah sanitasi belum mendapat perhatian yang cukup meskipun hal ini akan berdampak pada buruknya kualitas lingkungan. Berdasarkan data yang diperoleh, besaran dana untuk bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok kurun waktu tahun 2007 sampai dengan 2010 prosentase anggarannya berkisar 6-8 %, dengan 47

jumlah prosentase tertinggi sebesar 8,08 % terjadi pada tahun 2009, dan kemudian prosentase turun menjadi 6,85 % terjadi pada tahun 2010. Sedangkan perbandingan kegiatan dan realisasi dengan realisasi APBD Kota Depok pada kurun waktu 2007-2010 berkisar antara 6-7 % dengan prosentase terbesar terjadi pada tahun 2009 sebesar 7,40% dan prosentase terkecil terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah 6,12 %.

Penganggaran maupun realisasi kegiatan bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok bisa terbilang baik, hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah anggaran dan jumlah realisasi pada kurun waktu 2007-2009, namun demikian terjadi penurunan pada tahun 2010 menjadi sebesar 6,85% dari segi anggaran dan 6,31% dari segi realisasi anggaran. Dari segi realisasi anggaran kegiatan bidang sanitasi di dalam APBD Kota Depok berkisar antara 77 % sampai dengan 85 %, realisasi yang tidak mencapai 100 % setiap tahunnya dikarenakan selain adanya efisiensi kegiatan (hasil lelang) juga beberapa kendala lainnya seperti permasalahan kesiapan lahan.

Anggaran sanitasi dari APBD jarang sekali tidak terserap. Kendala penyerapan biasanya terkait dengan pengadaan lahan untuk pembangunan UPS, drainase, atau sarpras air limbah karena sulitnya mencari lokasi yang mendapat ijin dan/atau hibah dari masyarakat. Berikut adalah alokasi anggaran untuk sektor air limbah, drainase, persampahan, dan air minum pada tahun 2007-2010. Anggaran tersebut sudah termasuk dana DAK yang diterima Kota Depok. Dana DAK selama beberapa tahun diberikan di sektor air minum, dan baru tahun 2010 DAK diberikan untuk air minum dan air limbah (pembangunan MCK Plus Plus).

Retribusi yang terkumpul dari sektor sanitasi terutama ditujukan untuk pengelolaan sanitasi kota sehingga kondisi sanitasi Kota Depok menjadi lebih baik. Diharapkan baiknya kondisi sanitasi akan dapat menarik lebih banyak lagi investasi ke Kota Depok, yang pada akhirnya akan semakin meningkatkan perekonomian Kota. Beberapa permasalahan dalam aspek keuangan, antara lain: Belum tercapainya Cost Recovery dalam layanan sanitasi Pengadaan layanan publik oleh Kota Depok sering kali terbentur dengan keterbatasan dana. Dengan pendanaan internal yang tersedia layanan seringkali belum dapat diselenggarakan secara maksimal, sehingga perlu ditetapkan cara lain agar layanan dapat terselenggara dengan baik. Salah satu jalan adalah dengan mengikutsertakan sector swasta ataupun masyarakat. Belum tercapainya cost recovery dalam air limbah Peningkatan efisiensi pengelolaan masih perlu dilakukan guna mengejar cost recovery layanan hingga dapat menutupi biaya investasi. Oleh karena itu penilaian besaran retribusi serta penetapan

48

potensi dan coverage layanan mutlak dilakukan. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar layanan air limbah tersebut. Tabel 3.1 Alokasi Anggaran Sektor Air Limbah (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

1.755.740.350,00

0.37 %

2008

1.596.563.280,00

0.30 %

2009

3.094.602.200,00

0.66 %

2010

2.057.316.900,00

0.35 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010

Alokasi anggaran untuk sektor air limbah terus mengalami kenaikan dari tahun 2008 hingga saat ini. Kondisi ini dilatarbelakangi jumlah penduduk yang semakin bertambah sehingga perlunya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal penambahan sarana dan prasarana air limbah. Bila dikaitkan dengan jumlah KK yang memiliki pengelolaan air limbah sehat baru mencapai 37,41% maka masih sangat perlu peningkatan alokasi anggaran untuk sektor limbah ini karena faktor kontribusi retribusi dari penyedotan tinja masih sangat minim. Upaya lain dapat dilakukan dengan menggalakkan program CSR (Corporate Social Responsibility) dari pihak-pihak swasta (industri) di sekitar Depok.

Pemerintah kota akan terus meningkatkan kinerja dengan cara meningkatkan efisiensi layanan. Selain itu pengelolaan persampahan juga akan ditingkatkan lagi guna

mencapai tingkat

mendapatkan pemasukan. Pengelolaan sampah menjadi barang yang bernilai ekonomis telah dilakukan, seperti proses composting di UPS, namun dari sisi pemasaran kompos masih belum mendapatkan hasil yang maksimal.

Tabel 3.2 Alokasi Anggaran Sektor Persampahan (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

23.187.420.520,00

3,70 %

2008

43.738.983.520,00

8,30 %

2009

37.975.970.700,00

6,34 %

2010

39.924.787.730,00

6.36 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010 49

Gambar 3.1 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Persampahan (2007 – 2010) Sumber : DPPKA Kota Depok, 2010

Pembiayaan sanitasi kota untuk sektor persampahan mulai dari tahun 2007 hingga 2010 cenderung mengalami peningkatan. Besarnya persentase anggaran yang dialokasikan dari APBD mencapai nilai 3,7% hingga 6,36%. Dengan anggaran biaya sanitasi sektor persampahan sebesar 6,36% hingga saat ini mampu melayani pengelolaan sampah hingga 38%. Jika dilihat dari kontribusi penerimaan retribusi persampahan yang kurang dari 10% dari biaya pengelolaan, maka masih diperlukan peningkatan anggaran untuk mencapai pelayanan yang optimal. Adapun alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk penambahan fasilitas persampahan seperti UPS dan optimalisasi TPA yang operasionalnya akan berakhir pada tahun 2011 serta sosialisasi pengelolaan sampah yang berbasiskan masyarakat.

Tabel 3.3 Alokasi Anggaran Sektor Drainase (2007 – 2010) Tahun

Anggaran (Rp)

% terhadap Belanja Langsung APBD

2007

12.920.776.450,00

2,71 %

2008

20.715.174.950,00

3,93 %

2009

42.339.028.595,00

7,07 %

2010

46.786.746.700,00

7,46 %

Sumber : Bappeda Kota Depok, 2010 50

Alokasi anggaran untuk sektor drainase terus mengalami peningkatan dari tahun 2007 hingga 2010. Peningkatan cukup tinggi terjadi dari tahun 2008 ke 2009, yaitu hampir dua kali lipat dari 3,93% menjadi 7,07% (terhadap belanja langsung APBD).

Sebagian besar permasalahan drainase

membutuhkan solusi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur (fisik) seperti perbaikan dan pembangunan saluran, pembangunan sumur resapan, dan pemeliharaan badan penerima air (sungai, situ) sehingga memerlukan alokasi yang cukup besar.

Kurangnya pedoman untuk mengakses sumber-sumber pendanaan internal dan eksternal serta pengadaan layanan public di Kota Depok seringkali terbentur dengan keterbatasan dana pembangunan. Berdasarkan peraturan perundangan telah disebutkan sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan guna menutupi kekurangan dana pembangunan. Masalah yang kemudian muncul adalah bahwa pedoman untuk mengakses terkadang belum terbit ataupun jika ada seringkali menyulitkan pemerintah daerah untuk dapat mengaksesnya. Selain itu masih ada informasi-informasi pendanaan terutama melalui proyek pusat yang sebetulnya dapat dimanfaatkan tapi tidak tersosialisasikan dengan baik. Oleh karena itu dengan keikut sertaan Kota Depok ke dalam program PPSP diharapkan dapat lebih menjembatani akses Kota Depok kepada sumber-sumber pendanaan terutama sumber-sumber pendanaan yang ada di pusat. Terkait dengan itu juga Kota Depok akan mendukung sistem jejaring sanitasi guna semangkin meningkatkan kondisi sanitasi seperti yang tergambar dalam visi misi sanitasi kota Depok.

3.1.3 Komunikasi Dalam aspek komunikasi, beberapa isu strategis yang terkait dengan pembangunan sanitasi di Kota Depok berhasil diidentifikasi, yaitu: •

Flow dari sistim informasi yang ada belum diterapkan secara optimal.

•

Data masalah sanitasi masih tersimpan di masing – masing Dinas.

•

Belum ditemukan pola kampanye sanitasi yang terintegrasi untuk skala kota.

•

Kurang optimalnya kerjasama yang terjalin dengan media

•

Hasil kajian komunikasi menyatakan bahwa informasi sanitasi banya didapatkan melalui pertemuan pertemuan kelompok.

3.1.4 Keterlibatan Pelaku Bisnis Sektor sanitasi masih belum dapat menarik minat pihak swasta seperti beberapa kasus yang ada di lapangan. Keraguan pihak swasta untuk bermitra dengan pemerintah Kota dalam pembangunan sanitasi karena tidak adanya iklim yang kondusif serta cenderung menimbulkan biaya tinggi serta

51

merugikan infestasi swasta yang telah ditanamkan. Upaya untuk menarik pihak swasta kedalam komponen kegiatan pembangunan sanitasi belum dilakukan secara memadai termasuk memberikan insentif baik berupa pengurangan pajak bea masuk bahan atau instalasi yang berkaitan dengan proses pembangunan dan lain lain. Dala aspek keterlibatan swasta dan pelaku bisnis, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: •

Masih terbatasnya pihak swasta yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sanitasi.

•

Kurangnya pendampingan dari pemerintah terhadap Usaha Kecil (lapak) yang bergerak di bidang sanitasi.

3.1.5 Partisipasi Masyarakat dan Jender Sudah sejak lama masyarakat (individu ataupun kelompok) sebenarnya telah mampu melakukan sebagian sitem pembangunan sanitasi baik untuk skala individual maupun skala lingkungan terutama dilingkungan pemukiman. Potensi ini perlu dikembangkan secara sistematis dengan pendekatan berbasis masyarakat (community based development) Dalam aspek pemberdayaan masyarakat, aspek jender dan kemiskinan, isu strategis yang menjadi dasar pertimbangan adalah: •

Belum ada partisipasi masyarakat dalam pembanngunan dan pemeliharaan sector sanitasi.

•

Belum diberdayakan secara maksimal seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan sanitasi.

3.2 Subsektor dan Aspek Utama Aspek ini merupakan aspek teknis dalam pengembangan sanitasi, di 4 sub sector sanitasi, sub sector air limbah, persampahan, drainase dan PHBS. Beberapa isu strategis dan tantangan dalam pelayanan pembangunan sanitasi ditinjau dari aspek teknis antara lain:

3.2.1 Sub Sektor Air Limbah Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector air limbah maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector air limbah adalah sebagai berikut: •

Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah di Kota Depok. Masih banyaknya penggunaan cubluk dan pembuangan air limbah rumah tangga tanpa saluran, terutama pada permukiman padat.

52

•

Pemisahan limbah rumah tangga dan industri rumah tangga belum dilakukan. Bercampurnya air limbah domestik dan limpasan permukaan pada satu saluran menyebabkan besarnya volume air limbah yang masuk ke drainase primer.

•

Masih rendahnya pemahaman dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan air limbah rumah tangga.

3.2.2 Sub Sektor Persampahan Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector persampahan maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector persampahan adalah sebagai berikut: •

Perilaku yang kurang tertib dalam membuang sampah disembarang tempat sehingga menimbulkan tumpukan sampah (TPS liar) yang berjumlah 65 titik di seluruh Kota Depok.

•

Belum terlaksana dengan baik gerakan 3R di masyarakat.

•

Sarana prasarana persampahan yang minim untuk menangani timbulan sampah yang ada di Kota Depok

•

Belum terpadunya paradigma dalam pengelolaan sampah.

3.2.3 Sub Sektor Drainase Berdasarkan telaah buku putih sanitasi kota depok, dengan mempertimbangkan zona dan layanan sector drainase maka dirumuskanlah isu strategis untuk sub sector drainase adalah sebagai berikut: •

Banyak saluran yang sekarang berfungsi sebagai drainase awalnya merupakan saluran irigasi.

•

Banyaknya sampah yang berada di saluran drainase.

•

Lemahnya koordinasi dalam menangani kegiatan drainase.

•

Tidak adanya lubang street inlet pada beberapa trotoar tepi jalan sehingga cenderung terjadi genangan air pada saat hujan.

•

Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan drainase.

•

Terdapat beberapa saluran drainase yang memiliki kapasitas lebih kecil dibandingkan debit atau limpasan yang mengalir sehingga saluran tidak dapat berfungsi secara optimal, begitu pula dengan gorong-gorong.

•

Perubahan sistem tataguna lahan yang tidak disertai dengan antispasi terhadap peningkatan akan sarana drainase

•

Tidak terintegrasinya sistem drainase antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.

53

3.2.4 Sub Sektor Higiene (PHBS) Untuk aspek PHBS masih banyak yang tidak melakukan cuci tangan pakai sabun pada lima waktu penting, yaitu sebesar 80,28 %. Juga masyarakat yang masih melakukan BABS maupun BABS terselubung menjadi isu strategis utama. Dari studi EHRA (2011) terungkap bahwa 52,32 % masyarakat Kota Depok masih melakukan praktik BABS dan BABS terselubung. Mengacu pada kebijakan nasional maka seharusnya pada tahun 2013 praktik BABS dan BABS terselubung harus sudah dapat dihilangkan.

54

BAB 4 PERUMUSAN STRATEGI STRATEGI SEKTOR SANITASI KOTA DEPOK Pada BAB 3, sudah diidentifikasi isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan, serta berhasil merumuskan arah pengembangan sector sanitasi Kota Depok. Pada bab ini akan dirumuskan strategi pembangunan sanitasi yang mencakup semua subsector dan seluruh aspek. Strategi yang dirumuskan ini akan menjadi salah satu dasar identifikasi awal program dan kegiatan.

Strategi sanitasi bias dirumuskan dengan menganalisis SWOT isu isu strategis dan kemungkinan hambatan tersebut, yakni dengan analisis S-O, S-T,W-O, W-T. Selanjutnya, hasilnya menjadi strategi sanitasi Kota Depok yang mencakup semua sub sector (teknis) dan seluruh aspek non teknis (kelembagaan, keuangan, partisipasi masyarakat, komunikasi, peran swasta). Jika perumusan dengan analisis SWOT masih dipandang kurang, maka dapat ditambahkan rumusan strategi yang lain dengan merujuk pada sasaran sanitasi.

SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat deskriptif (memberi gambaran). Analisa ini menempatkan situasi dan kondisi sebagai factor masukan, yang kemudian dikelompokan menurut kontribusinya masing-masing, yaitu:

A. Lingkungan Internal Kota Depok Kekuatan (strong), adalah semua potensi pengembangan wilayah yang ada di dalam kabupaten seperti halnya ketersediaan SDA, ketersediaan prasarana dan sarana wilayah, ketersediaan SDM yang berkualitas, adanya dukungan dari pemerintah daerah, Tingginya APBD, dll.

Kelemahan adalah (weakness), adalah semua permasalahan pengembangan wilayah yang ada di dalam Kota Depok, seperti kerawanan bencana banjir/genangan, sempitnya ruang budidaya yang tersedia, tingginya pertumbuhan penduduk yang memerlukan sanitasi, rendahnya kualitas penduduk, dll. 55

B. Lingkungan Eksternal Kota Depok Peluang (opportunity), adalah potensi dari factor-faktor determinan yang mempengaruhi Kota Depok, seperti kebijakan dan kondisi makro wilayah, contoh: lokasi geografis yang menguntungkan, adanya kebijakan provinsi/nasional yang membuka peluang untuk pertumbuhan pembangunan sanitasi. Tantangan (threat), permasalahan dari factor-faktor determinan yang mempengaruhi kabupaten, seperti kebijakan dan kondisi makro wilayah, Contoh: adanya kebijakan provinsi/nasional yang membatasi pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Hasil yang diperoleh dari analisis SWOT, merupakan rumusan awal strategi sanitasi (yang mencakup seluruh sector dan aspek non teknis). Untuk merumuskan strategi, dilakukan dengan: •

Kaji ulang isu-isu strategis dan kemungkinan hambatan, kemudian rumuskan strategi.

•

Diskusikan perumusan strategi yang dihasilkan dari analisis SWOT.

•

Kelompokan dan tetapkan hasilnya sebagai rumusan strategi.

56

Table 4.1 SWOT Sanitasi Kota Depok

Kekuatan • • •

Kelemahan

Adanya Perda Yang Mengatur Masalah

•

Kurangnya Koordinasi

Tupoksi

•

Kurangnya Produk Hukum dan Lemahnya

Perhatian

Pimpinan

Daerah

Terhadap

Penegakan Hukum

Masalah Sanitasi

•

Perda Terkait Retribusi Belum Diperbaharui

Kesadaran OPD Akan Masalah Sanitasi yang

•

Sarana Prasarana OPD Belum Mendukung

dihadapi

•

Lemahnya Database

•

Kuantitas dan Kualitas SDM

•

Komunikasi Searah Dengan Masyarakat

•

Kurangnya Dana APBD

•

Infrastruktur Kota yang Tidak Terpelihara dengan Baik

Peluang

Ancaman

•

Program PPSP

•

Pertambahan Jumlah Penduduk

•

Letak Geografis Di Jabodetabek

•

Mahalnya Lahan

•

Fungsi dan peran kota sebagai bagian dari

•

Keperdulian Masyarakat yang Kurang

PKN

Bodebek

dan

Kawasan

Andalan

Merupakan Salah Satu Pusat

Ekonomi

Bodebekpunjur •

Provinsi •

Target Nasional dari Kementrian Terkait

•

Pertumbuhan Permukiman Baru

•

Tingkat Pendidikan Masyarakat yang Cukup

Strategi yang dipilih adalah W-O yaitu strategi yang memperbaiki kelemahan dan memaksimalkan peluang, atau yang biasa disebut strategi putar balik. Maka dengan keadaan ini Pemda Depok akan mengunakan secara maksimal sumber daya dan peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan – kelemahan yang ada selama ini. 57

4.1Tujuan, Sasaran dan Arahan Pentahapan Pencapaian Tabel 4.2 Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan tahapan Pencapaian Misi

Tujuan

Meningkatn ya Kualitas Pelayanan Sektor Sanitasi

Mewujudk an tatakelola sanitasi yang profesional dan bersinergi.

Meningkatk an Kerjasama dan sinergitas stakeholder sanitasi

Memperkua t aspek legal sektor sanitasi

Mewujudk an masyaraka t yang perduli terhadap kondisi sanitasi.

Mewujudk an Infrastrukt ur sanitasi yang

Meningkatn ya kesadaran masyarakat akan kondisi sanitasi

Sasaran

Meningkatnya IKM sektor sanitasi

Meningkatkan peran sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi

Meningkatkan kapasitas pendanaan

Meningkatnya jumlah produk hukum sektor sanitasi

Meningkatnya publikasi dengan substansi sektor sanitasi

Meningkatnya jumlah keluarga sehat.

Menggalang partisipasi aktif masyarakat dalam sektor sanitasi.

Meningkatnya RT yang berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi

Meningkatk an Kapasitas dan kualitas Infrastruktur penanganan

Meningkatnya cakupan layanan persampahan.

Program

Indikator

Kondi si Awal

Tahapan Pencapaian (Tahun)

5

10

25

1. Peningkatan Kualitas Data dan Perenvanaan 2. Peningkatan Kualitas SDM 3.Evaluasi Jabatan & kelembagaan Sektor sanitasi. 4. Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pembangunan

IKM

1. Identifikasi Sumber Pendanaan Non-APBD

Program Non APBD Sektor sanitasi

Belum ada

1. Penyusunan SPM & SOP 2. Peninjauan Perda sampah dan limbah cair

Jumlah Perda sanitasi baru yang muncul

0

3

5

11

1. Peningkatan Kampanye Sanitasi

Jumlah Publikasi

0

10

20

50

1. Peningkatan promosi kesehatan

Jumlah Rumah tangga Sehat

60%

80%

95%

1. Peningkatan partisipasi/kemitraan masyarakat dalam pengelolaan sampah 2. Peningkatan pengamalan pancasila dalam bentuk gotong royong 3. Stimulan Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase

RT yang menikuti gerakan depok memilah

330

330

430

660

1. Peningkatan pengelolaan persampahan 2. peningkatan pengelolaan TPA 3. Pengembangan TPA Regional

Cakupan layanan sampah

38%

71%

80%

95%

58

Jumlah Swasta yang Berkerjasa ma dalam Bidang sanitasi

73

80

82

85

6

10

15

20

ada

ada

72,50%

ada

handal.

Limbah (padat dan cair)

Mewujudk an Lingkunga n yang sehat

Meningkatnya cakupan pelayanan limbah cair

Meningkatk an kualitas drainase

Tertanggulangi nya banjir

Meningkatk an Infrastruktur Permukiman

Meningkatkan rumah tangga bersanitasi

Terpeliharan ya Lingkungan dari Pencemaran

Perlindungan Lingkungan Hidup

Meningkatkan pengelolaan limbah medis skala rumah tangga.

1. Peningkatan pengelolaan IPLT 2. Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 3. Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal (SANIMAS) 1. Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi. 2.Pengendalian banjir 3. Pengembangan Drainase Perkotaan

Layanan penampung an pembuanga n air limbah

100%

100%

100%

100%

Titik banjir yang ditangani (buah/tahu n)

2

10

25

45

1. Penataan Lingkungan Permukiman

Jumlah Rumah Tangga Bersanitasi

89%

95%

95%

95%

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Pengendalian dan penanganan kasus pencemaran dan perusakan lingkungan

Jumlah Kegiatan

11

11

22

33

1. Pengorganisasian Praktek Dokter di Permukiman

Jumlah Praktek Dokter yang mengelola Limbah

Belum ada data

meningk at 5% dari data

meningk at 10% dari data

meningk at 25% dari data

4.2Strategi Sektor dan Aspek Utama Pengembangan strategi (identifikasi dari awal program dan kegiatan) untuk sub-sektor air limbah, persampahan, dan drainase lingkungan, dilakukan dengan: •

Kaji ulang/bahas rencana pengembangan Kota Depok (RTRW), renstra OPD, dan studi-studi lain.

•

Bahas kondisi sanitasi saat ini dalam suatu zona sanitasi dan gambaran jangka panjang dalam kurun waktu 5-25 tahun (penetapan zona, system, dan pilihan teknologi sanitasi).

•

Tetapkan program jangka pendek dan jangka menengah (ditinjau dari seluruh aspek).

•

Tetapkan area layanan dan tingkat layanan dalam sebuah zona sanitasi.

•

Susun kegiatan-kegiatan untuk mendukung program.

•

Lakukan untuk zona sanitasi lainnya, hingga mencakup seluruh kota.

59

4.2.1Sub Sektor Air Limbah Kekuatan •

Sudah ada kajian DED untuk rehabilitasi IPLT

•

Sudah tersusun masterplan.

•

Sudah ada perda retribusi IPLT

•

Sudah mulai terbangun kerjasama dengan sektor swasta

Kelemahan •

Lembaga pengelola hanya bersifat teknis

•

Sarana prasarana kurang diperhatikan

•

Terbebani oleh target retribusi

•

Belum tersedia produk Hukum yang memadai

Peluang •

Masih terbukanya kesempatan untuk berkerjasama dengan sector swasta

•

Pertumbuhan kompleks-kompleks permukiman baru yang bisa dibenahi sarana air limbahnya sejak awal.

Ancaman •

Pertumbuhan penduduk yang pesat

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Air Limbah maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Air Limbah adalah: •

Meninjau kembali Perda terkait Air Limbah.

•

Revitalisasi dan Pengembangan sarana IPLT.

•

Pemantauan sarana pengolahan Air Limbah pada pembangunan perumahan baru.

•

Melakukan pengelolaan limbah cair rumah tangga secara terpadu pada skala kota.

•

Mendorong pengelolaan limbah medis kepada pelaku usaha kesehatan.

60

4.2.2Sub Sektor Persampahan Kekuatan •

Sudah ada raperda pengelolaan sampah

•

Lembaga pengelola baik

•

Sudah ada masterplan

•

Telah terbentuk satgas Kebersihan di Tingkat kelurahan

•

Penanganan sampah menjadi Program Andalan dalam RPJMD

Kelemahan •

Kurang koordinasi dengan lembaga lain

•

Kualitas SDM belum memadai sesuai dengan bidang keahliannya

•

Sarana prasarana kurang memadai

Peluang •

Adanya kebijakan baru di tingkat nasional mengenai persampahan

•

Sektor swasta pengelola sampah yang banyak terdapat di Kota Depok

•

Terbukanya sumber dana baru diluar APBD Kota

•

Terbukanya kesempatan untuk berkerjasama dengan sector swasta

Ancaman •

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah

•

Pesatnya pertumbuhan penduduk

•

Terbatasnya lahan untuk TPA

Melihat tantangan yang cukub besar pada sektor Persampahan maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Persampahan adalah: •

Pengembangan cakupan layanan persampahan.

•

Mengurangi timbulan sampah dari sumber sampah.

•

Mendorong peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.

•

Mendorong kreatifitas pemanfaatan sampah pada lingkungan pendidikan.

•

Membantu dalam pengumpulan limbah padat B3 untuk usaha skala Rumah Tangga.

61

4.2.3Sub Sektor Drainase Kekuatan •

Lembaga pengelola cukup baik

•

Sudah ada masterplan

•

Sudah ada DED

•

Kuantitas dan kualitas SDM cukup baik

•

Hubungan yang baik dengan kementrian pusat

•

Penanganan banjir menjadi program prioritas dalam RPJMD

Kelemahan •

Kurangnya dana untuk melakukan pembenahan

•

Belum adanya prioritas wilayah penanganan banjir yang baik

•

Belum tersedianya produk hukum yang memadai

•

Belum tersedianya SOP pengelolaan drainase

Peluang •

Adanya kebijakan nasional yang mendorong perbaikan drainase

•

Terbukanya peluang pendanaan selain APBD Kota

•

Undang-undang Lingkungan hidup yang baru memperketat prasyarat dokumen lingkungan yang akan meminimalisir dampak negative pembangunan

•

Banyak sungai dan situ yang dapat dimanfaatkan sebagai pengendali banjir

Ancaman •

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perawatan sarana prasarana

•

Perubahan penggunaan lahan yang pesat sebagai imbas dari kedekatan dengan ibu kota

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Drainase maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Drainase adalah: •

Melakukan penanganan banjir pada titik-titik genangan di kota depok.

•

Meningkatkan kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air.

62

Melakukan pembenahan dari segi dimensi dan sistem tata air pada saluran drainase tresier yang ada di Kota Depok. •

Melakukan pemantauan kualitas air pada saluran drainase primer. Dilakukannya pementauan secara teratur untuk mengetahui kondisi terkini dari drainase primer dan badan air.

•

Mendorong peranan dokumen lingkungan dalam pencegahan bencana banjir dan kontaminasi badan air. Memperketat pemeriksaan dokumen lingkungan (KLHS, ANDAL, RKL, RPL) dari segi dampak terhadap tata air agar meminimalisir pembangunan yang menyebabkan terjadinya banjir.

4.2.4 Sub Sektor Higiene (PHBS) Kekuatan •

Kuantitas dan kualitas SDM yang memadai

•

Mempunyai data base yang baik dan akurat

•

Koordinasi yang kuat dengan lembaga lain dan kementrian pusat

Kelemahan •

Belum melakukan pendekatan keruangan dalam perencanaan kesehatan

Peluang •

Mempunyai kader sanitarian yang aktif di masyarakat

•

Jaringan PKK yang aktif

Ancaman •

Perubahan iklim global yang mempengaruhi perubahan perilaku vector pembawa penyakit

•

Pertumbuhan pertumbuhan penduduk yang pesat.

•

Kurangnya kesadaran masyarakat

Melihat tantangan yang cukub besar pada sector Higiene maka strategi yang dikembangkan untuk mengatasi isu strategis yang muncul dalam rangka mencapai sasaran sub sector Higiene adalah: •

Peningkatan dalam kesehatan mandiri dan kesehatan permukiman. 63

•

Penyadaran pentingnya perilaku hidup yang bersih.

•

Penyadaran pentingnya unit pengolahan limbah pada sarana kesehatan skala kecil yang bertempat di ruko ataupun permukiman.

•

Advokasi kesehatan untuk pekerja sektor sanitasi.

4.3Enabling and Sustainability Aspect Strategy Pengembangan strategi untuk keberlanjutan pengelolaan sector sanitasi dilakukan dengan mengkaji kembali permasalahan yang timbul dan terekam dalam Buku Putih Sanitasi dan melakukan elaborasi untuk merumuskan pemecahannya.

4.3.1Kebijakan Daerah dan Kelembagaan Kekuatan •

Sudah berjalannya sistim pengawasan kualitas SDM

•

Sudah berjalannya system evaluasi jabatan dan kelembagaan

Kelemahan •

Tindak lanjut dari hasil evaluasi masih lamban dan berbelit belit

Peluang •

Adanya kebijakan pusat yang menyoroti masalah kelembagaan sanitasi

Ancaman •

Adanya budaya yang sulit diubah dalam pelaksanaan kelembagaan di Indonesia

Penguatan kelembagaan sanitasi merupakan poin penting yang selalu menjadi sorotan, karenannya dirumuskanlah beberapa strategi terkait dengan hal itu: •

Memperkuat aspek SDM dalam kelembagaan sanitasi. Dalam hal ini dilakukan dengan cara menganalisis formasi jabatan yang sekarang ada di sector sanitasi.Peningkatan kapasitas dan keahlian yang mutlak diperlukan dalam melakukan pengelolaan masalah sanitasi yang baik.

64

•

Memperkuat aspek kelembagaan sanitasi. Memperkuat lembaga-lembaga yang menjadi ujung tombak dalam penanganan sector sanitasi di Kota Depok. Terutama untuk kelembagaan yang mengelola masalah air limbah yang sampai saat ini masih dirasa kurang, mengingat tantangan pengelolaan air limbah ke depan yang akan semakin kompleks seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan Kota Depok.

•

Memperkuat aspek tata laksana pada kelembagaan sanitasi Melakukan evaluasi masalah tupoksi dan sop yang ada pada lembaga-lembaga yang bersinggungan dengan pengelolaan sanitasi. Terutama masalah tupoksi dalam pengelolaan sanitasi.

4.3.2Keuangan Kekuatan •

Sudah ada pembagian yang jelas untuk dana sector sanitasi

Kelemahan •

Alokasi dana untuk sector sanitasi kurang memadai

Peluang •

Terbukanya sumber pendanaan non APBD Kota

Ancaman •

Lemahnya penegakan hukum khususnya yang menyangkut pajak

Mengingat pentingnya pendanaan sector sanitasi maka terdapat beberapa strategi untuk mengakomodasi pendanaan sanitasi : •

Mengutakan monitoring dan evaluasi program dari segi pendanaan

•

Membuka sumber pendanaan baru diluar APBD

65

4.3.3Komunikasi Kekuatan •

Sudah ada lembaga yang menangani masalah komunikasi skala kota

•

Sudah digunakannya semua jalur komunikasi yang ada

Kelemahan •

Substansi sanitasi belum masuk dalam komunikasi skala kota

•

Jalur komunikasi yang ada saat ini masih satu arah

•

Kuantitas dan kualitas SDM kurang memadai untuk kebutuhan komunikasi modern

•

Komunikasi yang bersifat sektoral

•

Belum Optimalnya jalur komunikasi

Peluang •

Trend gaya hidup saat ini yang ramah terhadap komunikasi dan informasi

Ancaman •

Banyaknya masyarakat yang tidak tau (tidak tersosialisasikan dengan baik) jalur komunikasi kota

Strategi komunikasi sanitasi bisa menjadi ujung tombak dalam pembenahan kondisi sanitasi di Kota Depok. Karena dengan pengetahuan mengenai sanitasi yang memadai akan mendorong perubahan perilaku dan partisipasi masyarakat dalam bidang sanitasi. Melihat hal tersebut maka dirumuskanlah beberapa strategi komunikasi untuk mengurai masalah sanitasi : •

Memperjelas alur komunikasi yang ada di Kota Depok

•

Mengisi substansi sanitasi dalam program kampanye

•

Menangani data monitoring dan evaluasi sanitasi

•

Membuat kampanye sanitasi skala kota berdasarkan hasil kajian komunikasi PPSP

•

Penguatan tupoksi dan peran OPD terkait sebagai penggerak komunikasi sanitasi

•

Memasukan pesan-pesan sanitasi dalam kelopok masyarakat melalui jalur pengajian, arisan, rapat RT, PKK, dll.

66

4.3.4Keterlibatan Pelaku Bisnis Kekuatan •

Sudah ada keterlibatan pelaku bisnis di sector sanitasi

Kelemahan •

Belum terorganisasinya keterlibatan pelaku bisnis

•

Belum ada payung hukum

•

Kurangnya koordinasi antar lembaga dan pelaku bisnis

•

Belum ada lembaga yang mengakomodir

Peluang •

Maraknya UKM yang berada di Kota Depok

•

Iklim investasi yang baik di Indobnesia pada umumnya dan Kota Depok pada khususnya

Ancaman •

Adanya persepsi negative pihak swasta terhadap kinerja aparatur Pemerintah daerah

Keterlibatan pelaku bisnis dalam bidang sanitasi memberi kontribusi besar dalam memperbaiki kondisi sanitasi Kota Depok, karenanya dilakukan berbagai upaya untuk merangkul para pelaku bisnis tersebut, diantaranya dengan: •

Pengorganisasian pelaku bisnis yang berkecimpung di sector sanitasi. Hal ini dikakukan dengan upaya pendataan usaha lapak pengumpul sampah.Perizinan untuk usaha pengangkutan tinja.Pendataan pengangkutan limbah B3.

4.3.5Partisipasi Masyarakat dan Jender Kekuatan •

Sudah ada beberapa lembaga yang mampu memanyungi partisipasi masyarakat

67

Kelemahan •

Belum ada upaya pelibatan masyarakat sebara aktif dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan

•

Kurangnya koordinasi antara lembaga terkait dan masyarakat

Peluang •

Kondisi masyarakat Depok terbuka dan kritis

•

Banyaknya tokoh masyarakat yang berpengaruh dan mampu menggerakan massa

Ancaman •

Merasuknya budaya masyarakat kota yang rendah keperduliannya dan menyerahkan tanggungjawab sanitasi kepada pemerintah semata.

Partisipasi masyarakat Kota Depok dalam bidang sanitasi belum dapat dimaksimalkan.Bahkan masyarakat dianggap sebagai suatu hambatan karena banyak diantaranya masih melakukan penurunan nilai dan fungsi sarana prasarana yang sudah terbangun di Kota Depok. Karena itu dirumuskanlah beberapa strategi pelibatan masyarakat dalam bidang sanitasi : •

Memberi ruang pada masyarakat dalam berperan aktif menjaga sarana prasarana sanitasi.

•

Menggalakan kembali gotong rorong sebagai salah satu pengamalan dari pancasila

•

Menempatkan Kelurahan sebagai motor penggerak masyarakat dan Kecamatan sebagai Wadah koordinasi.

68

BAB 5 PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI KOTA DEPOK Pada Bab 4 sudah dibahas mengenai strategi yang akan diterapkan untuk menjawab tantangan sector sanitasi di Kota Depok. Strategi tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dikakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Depok dalam beberapa tahun ke depan yang diharapkan dapat menjawab tantangan yang tertuang di Bab 3. Berikut dituangkan daftar program dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Tabel 5.1 Daftar Program dan Kegiatan Sasaran

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan Studi EHRA

Meningkatnya IKM sektor sanitasi

Meningkatkan peran sektor swasta dalam pengelolaan sanitasi Meningkatkan kapasitas pendanaan

Meningkatnya jumlah produk hukum sektor sanitasi

Pendataan dan pembinaan Pelaku usaha Persampahan Pendataan Sedot Tinja Swasta

Dinkes DKP DKP

APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Peningkatan Kualitas SDM Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Pelatihan Teknis pengolahan dan Pengelolaan Sampah Bintek Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah Peningkatan Manajemen Pengelolaan & SOP IPLT

BMSDA BMSDA DKP DKP DKP

Pelatihan Teknis & Pengelolaan SANIMAS Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi

Distarkim

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Prov. & APBD Kota

Evaluasi Kinerja IPLT Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Penyusunan Standart Pelayanan Publik Evaluasi Kinerja Kelembagaan Penguatan Tupoksi Kelembagaan OPD Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Identifikasi Sumber Pendanaan Non APBD Peningkatan Kerjasama Daerah Koordinasi Pembiayaan Dengan Pusat dan Provinsi Penyusunan SPM & SOP Fasilitasi Penyusunan SPM Fasilitasi Penyusunan SOP Peninjauan Perda Masalah Sanitasi Revisi Perda Retribusi Penyedotan Kakus

DKP Setda Setda Setda Setda Setda

APBN & APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Setda Setda

APBD Kota APBD Kota

BAPPEDA

APBD Kota

BAPPEDA BAPPEDA

APBD Kota APBD Kota

Setda Setda

APBD Kota APBD Kota

Setda

APBN & APBD

69

Sasaran

Meningkatnya publikasi dengan substansi sektor sanitasi

Meningkatnya jumlah keluarga sehat

Meningkatnya RT yang berpartisipasi dalam kegiatan sanitasi

Meningkatnya cakupan layanan persampahan

Meningkatkan cakupan pelayanan limbah cair

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Sosialisasi Perda Retribusi Penyedotan Kakus Peningkatan Kampanye Sanitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran Pembentrukan LPPL dan Penyelenggaraan Siaran Radio Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa Diseminasi Informasi Program Pembangunan Kota Depok Layanan Siaran di Media Elektronik Sistem Layanan Pengaduan Peningkatan promosi kesehatan Optimalisasi Kota Sehat Peningkatan Kualitas PHBS Promosi Kesehatan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Peningkatan partisipasi/kemitraan masyarakat dalam pengelolaan sampah Lomba Kebersihan Komposting Rumah tangga Gerakan Depok Memilah Peningkatan pengamalan pancasila dalam bentuk gotong royong Pengerahan warga dalam pelaksanaan Jumsih Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase

Setda

Kota APBN & APBD Kota

Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo Diskominfo

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

DKP DKP DKP

APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Kecamatan

APBD Kota

Stimulan Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase Peningkatan pengelolaan persampahan Pelayanan Pengangkutan Sampah Kajian Manajemen Persampahan Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan Pengadaan Lahan UPS Skala Kawasan Pembangunan Hanggar/UPS Pengadaan Mesin Pengolah Sampah Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan, Pertamanan, dan TPU Pemeliharaan Hanggar UPS Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan Pemeliharaan rutin berkala kendaraan operasional kebersihan Peningkatan Pengelolaan TPA Pengelolaan TPA Penataan Infrastruktur TPA Pengadaan Alat berat Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Lingkungan TPA Pembangunan Drainase dan Jalan Operasi Lingkar TPA Pengembangan TPA Regional Penyusunan AMDAL SPA Pembebasan Lahan SPA Pembebasan Lahan jalan Operasional SPA DED Stasiun Peralihan Antara

BMSDA

APBN & APBD Kota

DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP DKP

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

DKP DKP DKP DKP DKP DKP

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

DKP DKP DKP DKP

Pembangunan Stasiun Peralihan Antara Pembangunan Jalan Operasional SPA Studi Kelayakan dan DED Intermediate Treatment Facility

DKP DKP DKP

Pembangunan Intermediate Tratment Facility Peningkatan pengelolaan IPLT Pengelolaan IPLT Pemeliharaan IPLT

DKP

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBN & APBD Kota APBN APBD Kota APBN & APBD Kota

DKP DKP

APBD Kota APBD Kota

70

Sasaran

Tertanggulanginya banjir

Meningkatkan Rumah Tangga Bersanitasi

Perlindungan Lingkungan Hidup

Meningkatkan Pengelolaan Limbah Medis Skala Rumah tangga

Program & Kegiatan

Penanggung Jawab

Pendanaan

Sosialisasi IPLT Pengadaan Lahan IPLT Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat

DKP DKP

Studi Kelayakan Pembangunan IPAL kawasan terpusat

DKP

DED Pembangunan IPAL terpusat kawasan prioritas

DKP

AMDAL Pembangunan IPAL terpusat kawasan prioritas

DKP

Pembebasan Lahan IPAL terpusat kawasan prioritas Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah Terpusat kawasan prioritas Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal (SANIMAS) DED Rehabilitasi IPLT Kalimulya

DKP

Rehabilitasi/Optimalisasi IPLT Kalimulya DED Perluasan IPLT Kalimulya

DKP DKP

Peningkatan Kapasitas (perluasan) IPLT Kalimulya FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya DED Infrastruktur pengolahan Biogas Pengadaan Teruk Tinja Sosialisasi Pelayanan IPLT

DKP DKP DKP DKP DKP

Pembangunan SANIMAS Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir Pengendalian Banjir Pengembangan drainase perkotaan

Distarkim

APBD Kota APBN & APBD Kota APBD Kota APBN & APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBN & APBD Kota

BMSDA

APBD Kota

BMSDA

APBD Kota

DED Penataan Sistem drainase Kota

BMSDA

Penataan sistem drainase kota Penataan Lingkungan Pemukiman Pembangunan Sanitasi Lingkungan Pemukiman Pembangunan Infrastruktur kawasan permukiman Kumuh

BMSDA

APBN & APBD Kota APBN & APBD Kota

Distarkim Distarkim

APBD Kota APBD Kota

BLH BLH BLH BLH BLH

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

BLH BLH BLH BLH BLH

APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota APBD Kota

Dinkes Dinkes

APBD Kota APBD Kota

Peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 0-50 Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 50-100 Kajian Onsite Sanitasi perumahan skala 100-150 Design IPAL Pabrik Tahu DED IPAL Terpadu Skala Kota Pengendalian dan Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Pengendalian Pencemaran Air Pemantauan Pencemaran Air pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi Pembangunan TPSW Limbah B3 Skala Kota Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Pengorganisasian Sarana Perbekalan Kesehatan Pemetaan Praktek Dokter di Permukiman Rekomendasi perizinan sarana perbekalan kesehatan

71

DKP

DKP

APBD Kota APBD Kota APBN & APBD Kota APBN & APBD Kota APBN & APBD Kota APBN & APBD Kota APBN & APBD Kota

5.1 Program dan Kegiatan Sektor Sanitasi Sebagai turunan dari Visi dan Misi sanitasi adalah tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan. Berikut akan dijabarkan program dan kegiatan dari sub sector utama sanitasi yaitu air limbah, persampahan, drainase dan aspek PHBS.

5.1.1 Sub Sektor Limbah Cair Program : Peningkatan Kualitas SDM 1. Bintek Pengembangan SDM Pengelola Air Limbah Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBD Prov.

2011-2016

Depok

20 Orang

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab DKP

2. Peningkatan Manajemen Pengelolaan & SOP IPLT Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2011-2016

Depok

1 Paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab DKP

3. Pelatihan Teknis & Pengelolaan SANIMAS Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2011-2016

Depok

10 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab Distarkim

Program :Peningkatan pengelolaan IPLT 1. Pengelolaan IPLT Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2011-2016

Kalimulya

2,1 ha

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

2. Pemeliharaan IPLT Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2011-2016

Kalimulya

1200 m2

72

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

3. Sosialisasi IPLT Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2011-2016

11 Titik

500 orang

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

4. Pengadaan Lahan IPLT Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2011-2016

Depok

9000 m2

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

Program :Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat 1. Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Kawasan Terpusat Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD & APBN

2013

Depok

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

2. DED Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strateg iPelaksanaan

APBD & APBN

2014

Depok

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

3. AMDAL Pembangunan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2014

Depok

1 Dokumen

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

4. Pembebasan Lahan IPAL Terpusat Kawasan Prioritas Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD & APBN

2015

Depok

0.5 Hektar

Penanggungjawab DKP

5. Pembangunan Sarana Prasarana Air Limbah Terpusat kawasan Prioritas Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2016

Depok

1 Unit

73

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

Program :Pembangunan Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Setempat dan Komunal 1. DED Rehabilitasi IPLT Kalimulya Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2011 - 2016

Kalimulya

1 Paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

2. Rehabilitasi/ Optimalisasi IPLT Kalimulya Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2013

Kalimulya

1 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

3. DED Perluasan IPLT Kalimulya Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

2013

Kalimulya

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

4. Peningkatan Kapasitas (perluasan) IPLT Kalimulya Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2014

Kalimulya

1 Unit

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

5. FS Pemanfaatan Sludge dan Biogas Tinja pada IPLT Kalimulya Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

2016

Kalimulya

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

6. DED Infrastruktur pengolahan Biogas Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2015

Kalimulya

1 Dokumen

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

7. Pengadaan Truk Tinja Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2015-2016

Kalimulya

2 Unit

Strategi Pelaksanaan

74

Penanggungj awab DKP

8. Sosialisasi Pelayanan IPLT Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

2011-2016

Kalimulya

5 kegiatan

Penanggungj awab DKP

9. Pembangunan SANIMAS Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2012-2016

Depok

8 Paket

Strategi Penanggung Pelaksanaan jawab Distarkim

Program :Penataan Lingkungan Pemukiman 1. Pembangunan Sanitasi Lingkungan Pemukiman Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

Penanggungjawab DKP

2. Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

Penanggungjawab DKP

Program :Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan 1. Kajian design onsite sanitasiperumahanskala 0-50 Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2015

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

1 Dokumen

BLH

2. Kajian design onsite sanitasiperumahanskala 50-100 Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2015

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

1 Dokumen

BLH

3. Kajian design onsite sanitasiperumahanskala 100-150 Sumber Dana APBD

Waktu 2016

Lokasi

Volume 1 Dokumen 75

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH

4. Pembuatan Design IPAL Pabrik Tahu Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

1 Dokumen

BLH

5. Pembuatan IPAL Komunal Indutri Rumah Tangga Sumber Dana APBD APBD APBD

Waktu 2012 2013 2014

Lokasi

Volume

-

4 buah 3 buah 3 buah

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH BLH BLH

6. Pemeliharaan IPAL Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2011-2016

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab BLH

7. Pembuatan DED IPAL terpadu Skala Kota Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2016

Volume 1 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH

Program :Pengendalian dan Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Pengendalian Pencemaran Air Sumber Dana APBD APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2016 2016

Sungai Situ

16 Titik 19 Titik

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH BLH

2. Pemantauan Pencemaran Air Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH

76

Program :Pengorganisasian Sarana Perbekalan Kesehatan 1. Pemetaan Praktek Dokter di Permukiman Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2013

Depok

1 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH

2. Rekomendasi Perizinan Sarana Perbekalan Kesehatan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BLH

5.1.2Sub Sektor Persampahan Program :Pengendalian dan Penanganan Kasus Pencemaran dan Perusakan Lingkungan 1. Pilot Project Pengelolaan B3 Non Institusi Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2016

Depok

1 Paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab BLH

2. Pembangunan TPSW Limbah B3 Skala Kota Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2016

Depok

1 Unit

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab BLH

3. Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2016

Depok

1 Paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab BLH

Program : Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan Teknis Pengolahan dan Pengelolaan Sampah Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD Prov.

2011-2016

Depok

20 Orang

77

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab DKP

Program :Peningkatan pengelolaan persampahan 1. Pelayanan Pengangkutan Sampah Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

20112016

seKotaDepok

1200m3

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

2. Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kawasan Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume 10 UPS 24 UPS 10 UPS 10 UPS 9 UPS

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

3. Pengadaan Lahan UPS Skala Kawasan Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

8 lokasi 10lokasi 10lokasi 10lokasi 10lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

4. Pembangunan Hanggar/UPS Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu 2012 2013 2014 2015 2016

Lokasi

Volume 10 UPS 10 UPS 10 UPS 10 UPS 10 UPS

78

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

5. Pengadaan Mesin Pengelola Sampah Kapasitas 30m3/hari Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

6 Unit 4 Unit 10 Unit 10 Unit 8 Unit

DKP DKP DKP DKP DKP

6. Pengadaan Mesin Pengelola Sampah Kapasitas 80m3/hari Sumber Dana APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

4 unit 6 unit 5 unit

DKP DKP DKP

7. Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan. Sumber Waktu Lokasi Volume Dana APBD 2011 9 Dump

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab truk,

3

DKP

KendaraanOperasionaldinas, 35 unit gerobak motor APBD

2013

5 Dump Truck

DKP

APBD

2015

3 Dump Truck

DKP

APBD

2016

11 Dump Truck

DKP

8. Kegiatan Pemeliharaan Hanggar UPS Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2012 2012 2012 2012

32 UPS 53 UPS 53 UPS 53 UPS 60 UPS

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

79

9. Pengadaan Peralatan Kebersihan Sumber Waktu Dana APBD 2012

Lokasi

Volume 280

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab GS,

13

DKP

13

DKP

13

DKP

13

DKP

13

DKP

JenisAlatKebersihan APBD

2013

280

GS,

JenisAlatKebersihan APBD

2014

280

GS,

JenisAlatKebersihan APBD

2015

280

GS,

JenisAlatKebersihan APBD

2016

280

GS,

JenisAlatKebersihan 10. Penggantian Suku Cadang Kendaraan Operasional Kebersihan. Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

236 Jenis 236 Jenis 236 Jenis 236 Jenis 236 Jenis

DKP DKP DKP DKP DKP

11. Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Operasional Kebersihan Sumber Dana APBD

Waktu

APBD

2013

APBD

2014

APBD

2015

APBD

2016

2012

Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

118 Kendaraan 118 Kendaraan 118 Kendaraan 118 Kendaraan 118 Kendaraan

80

DKP DKP DKP DKP DKP

12. Pendataan Dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

3 Kecamatan 2Kecamatan 2Kecamatan 2Kecamatan 2Kecamatan

DKP DKP DKP DKP DKP

13. Kajian Manajemen Persampahan Sumber Waktu Dana APBD & 2011-2016 APBD Prov

Lokasi

Volume

Depok

1 Paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

Program :Peningkatan pengelolaan TPA 1. Pengelolaan TPA Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu 2012 2013 2014 2015 2016

Lokasi

Volume 11,2 Ha 13,2 Ha 13,2 Ha 13,2 Ha 13,2 Ha

81

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

2. Penataan Infrastruktur TPA Sumber Waktu Dana APBD 2012

APBD

2013

APBD

2014

APBD

2015

APBD

2016

Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

Mengolah 445 m3 sampah, 2 Ha Bufferzone 100m jalan dan drainase, mengolah925 m3 sampah 100m jalan dan drainase, mengolah1200 m3 sampah, 1 Ha KolamKompos, 1 Jembatantimbang 100m jalandan drainase, mengolah1200 m3 sampah 100m jalan dan drainase, mengolah1200 m3 sampah

DKP

DKP

DKP

DKP

DKP

3. Pengadaan Alat Berat Sumber Dana APBD

Waktu

APBD

2014

Lokasi

2011

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

1 Unit Truck Loader 1 Unit Buldozer

DKP DKP

4. Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar TPA Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

Volume

10 RW 10 RW 12 RW 12 RW 15 RW

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

82

5. Pelaksanaan Monitoring dan EvaluasiLingkungan TPA Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012 2013 2014 2015 2016

10 titik 10 titik 10 titik 10 titik 10 titik

4x setahun 4x setahun 4x setahun 4x setahun 4x setahun

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP DKP DKP DKP DKP

6. Pembangunan Drainase dan JalanOperasiLingkar TPA Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2011

Volume 200m

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

7. PenyusunanAmdal SPA Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

20112016

Volume 1 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

Program :PeningkatanPartisipasi/KemitraanMasyarakat dalam Pengelolaan Sampah 1. LombaKebersihan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

2012

seKotaDepok

APBD

2013

seKotaDepok

Melibatkan Media DKP sebagaiPatrner DKP

APBD

2014

seKotaDepok

APBD

2015

seKotaDepok

APBD

2016

seKotaDepok

5 JenisLomba 5 JenisLomba 5 JenisLomba 5 JenisLomba 5 JenisLomba

83

DKP DKP DKP

2. KompostingRumahTangga Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume

StrategiPelaksanaan

Penanggungjawab

330 IRT 330 IRT 330 IRT 330 IRT 330 IRT

Berkerjasamadengansatgasadipura DKP di tiap RT. DKP DKP DKP DKP

3. GerakanDepokMemilah Sumber Dana APBD

Waktu

APBD

2013

APBD

2014

APBD

2015

APBD

2016

Lokasi

2012

Volume

StrategiPelaksanaan

Penanggungjawab

11 Kawasan 11 Kawasan 11 Kawasan 11 Kawasan 11 Kawasan

Berkerjasamadengansatgasadipura DKP di tiap RT. DKP DKP DKP DKP

Program :Pengembangan TPA Regional 1. Penyusunan AMDAL SPA Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

2012

Tapos

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

2. Pembebasan Lahan SPA Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2013

Tapos

2 Hektar

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

3. Pembebasan Lahan Jalan Operasional SPA Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2014

Tapos

0.7 Hektar

84

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

4. DED Stasiun Peralihan Antara Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

Strategi Pelaksanaan

APBD

2014

Tapos

1 Dokumen

Penanggungjawab DKP

5. Pembangunan SPA Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD & APBN

2015

Tapos

1 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

6. Pembangunan Jalan Operasional SPA Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBN

2015

Tapos

1 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

7. FS & DED Intermediate Treatment Facility Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2012

Depok

1 Dokumen

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

8. Pembangunan ITF Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBN

2013-2014

Tapos

1 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab DKP

5.1.3 Sub Sektor Drainase Program : Peningkatan Kualitas SDM 1. Pelatihan Teknis Perencanaan Jaringan Drainase Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD Prov.

2012-2016

Depok

10 Orang

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab BMSDA

2. Pelatihan Teknis Penyusunan Program Pengelolaan Drainase Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD Prov.

2012-2016

Depok

5 Orang

85

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab BMSDA

Program : Pengembangan Drainase Perkotaan 1. DED Penataan Sistem Drainase Kota Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2012-2016

Depok

5 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab BMSDA

2. Penataan Sistem Drainase Kota Sumber Dana

Waktu

Lokasi

Volume

APBD

2012-2016

Depok

5 paket

Strategi Pelaksanaan

Penanggung jawab BMSDA

Program : Pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan drainase dan irigasi. Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BMSDA

Program :Pengendalianbanjir Sumber Dana APBD APBD APBD APBD APBD

Waktu

Lokasi

2012 2013 2014 2015 2016

Volume 2 Titik 2 Titik 2 Titik 2 Titik 2 Titik

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA BMSDA

5.1.4 Aspek PHBS Program : Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1. Studi EHRA Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab

2013

Depok

1 Dokumen

Mendayagunakan Dinkes PKK dan Kader Sanitarian

86

Program : Peningkatan Promosi Kesehatan 1. Optimalisasi Kota Sehat Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Dinkes

2. Peningkatan Kualitas PHBS Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

15 Lokasi

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Dinkes

3. Promosi Kesehatan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

14 Kegiatan

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Dinkes

4. Penyehatan Lingkungan Pemukiman Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Dinkes

5.2 Program dan Kegiatan Non Teknis Sebagai turunan dari Visi dan Misi sanitasi adalah tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan. Berikut akan dijabarkan program dan kegiatan dari kegiatan Non Teknis. Maski bukan perencanaan fisik, amun perencanaan non teknis adalah perencanaan yang penting karena menyangku banyak aspek penyebab ketidakberhasilan pembangunan selama ini.

5.2.1 Kelembagaan Program : Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi 1. Evaluasi Kinerja IPLT Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012

Depok

1 Paket

87

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

2. Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

3. Penyusunan Standart Pelayanan Publik Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

4. Evaluasi Kinerja Kelembagaan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

5. Penguatan Tupoksi Kelembagaan OPD Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2013-2016

Depok

12 perwa

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

6. Evaluasi Penilaian Prestasi Kerja Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Dokumen

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

Program : Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan Sektor Sanitasi 1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

20 Laporan

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

2. Penyusunan Laporan Kegiatan Semesteran Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

10 Dokumen

88

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

Program : Penyusunan SPM & SOP 1. Fasilitasi Penyusunan SPM Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

15 SPM

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

2. Fasilitasi Penyusunan SOP Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2013-2016

Depok

12 SOP

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

Program : Peninjauan Perda Masalah Sanitasi 1. Revisi Perda Penyedotan Kakus Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012

Depok

1 paket

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

2. Sosialisasi Perda Retribusi Penyedotan Kakus Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012

Depok

1 paket

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Setda

5.2.2 Keuangan Program : Identifikasi Sumber Pendanaan Non APBD 1. Peningkatan Kerjasama Daerah Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BAPPEDA

2. Koordinasi Pembiayaan Dengan Pusat dan Provinsi Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BAPPEDA

89

5.2.3 Komunikasi Program : Peningkatan Kampanye Sanitasi 1. Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir dan Radio Penyiaran Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

1 Paket

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Diskominfo

2. Pembentukan LPPL dan Penyelenggaraan Siaran Radio Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2013

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Diskominfo

3. Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

55 Komunitas

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab Diskominfo

4. Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

10 Advetorial

Strategi Pelaksanaan

Penanggungjawab Diskominfo

5. Diseminasi Informasi Program Pembengunan Kota Depok Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

Dimuatnya Sanitasi dalam Warta Depok 3000 eksemplar, Baliho 10 Tema, dan 1 film kota Depok, backdrop 5 lembar, media tradisional 5 kali

90

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Diskominfo

6. Layanan Siaran di Media Elektronik Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Kali Siaran

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Diskominfo

7. Sistem Layanan Pengaduan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

Volume

2012-2016

Depok

5 Kegiatan

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Diskominfo

5.2.4 Partisipasi Pelaku Bisnis Program : Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1. Pendataan dan Pembinaan Pelaku Usaha Persampahan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

2. Pendataan Sedot Tinja Swasta Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab DKP

Program : Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Pembangunan Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BAPPEDA

5.2.4 Partisipasi Masyarakat dan Jender Program : Peningkatan Pengamalan Pancasila dalam Bentuk Gotong Royong 1. Pengerahan warga Dalam pelaksanaan Jumsih Sumber Dana APBD

Waktu

Lokasi

2012-2016

Depok

Volume

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab Kecamatan

91

Program : Stimulan Swakelola Masyarakat dalam Penataan Drainase Sumber Waktu Dana APBD Kota & 2012-2016 Masyarakat

Lokasi

Volume

Depok

StrategiPelaksanaan Penanggungjawab BMSDA

92

BAB 6 STRATEGI MONITORING DAN EVALUASI SANITASI Proses monitoring dan evaluasi merupakan pengendalian, yakni bagian tak terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Evaluasi tidak hanya dapat mengidentifikasi hasil-hasil program, tetapi juga dapat menyediakan informasi mengenai kapan, mengapa, dan bagaimana implementasi program meleset dari rencana semula dan kemudian menyajikan rekomendasi untuk mengatasi masalah.

Hasil monitoring adalah simpulan-simpulan tentang ketetapan hasil dan waktu perencanaan sehingga wujud akhir dari hasil monitoring adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi pada umumnya berkaitan dengan 3 hal yaitu pembenahan metode, percepatan proses dan perubahan pelaksanaan. Rekomendasi pembenahan metode pelaksanaan dilakukan jika dalam proses ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana. Hasil evaluasi adalah simpulan-simpulan tentang tingkat efektivitas dan efisiensi pelaksanaan. Evaluasi efektivitas dilakukan untuk melihat ketepatan hasil melalui pembandingan hasil dengan target rencana. Sedangkan evaluasi efisiensi dilakukan untuk melihat tingkat kehematan pemanfaatan sumberdaya dengan rencana pemanfaatan sumberdaya.

6.1 Gambaran Umum Struktur Monitoring dan Evaluasi Monitoring adalah rangkaian kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin, dengan durasi kegiatan rutin lebih pendek atau cepat dari evaluasi, misalnya mingguan, bulanan atau triwulan. Objek Monitoring terbagi dua yaitu : •

Rencana dan realisasi masukan berupa jumlah/besaran anggaran.

•

Rencana dan realisasi keluaran berupasatuan produkfisik dan non fisik.

Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi terhadap rencana standard baik untuk indikator masukan (input) keluaran (output) hasil (outcome), dengan durasi kegiatan insidentil lebih lambat daripada monitoring, misalnya triwulan, smesteran bahkan tahunan. Objek evaluasi adalah

93

laporan monitoring masukan dan keluaran dan pencapaian tujuan program/kegiatan terhadap hasil (outcome) capaian tujuan.

Gambar 6.1 Alur Monev Sanitasi Kota Depok

6.1.1 Monitoring Terkait Pengambilan Keputusan Monitoring terkait pengambilan keputusan dilakukan oleh Pokja Sanitasi dalam penyusunan SSK, MPS dan nantinya dilakukan 1 tahun sekali dengan mengacu pada hasil evaluasi program dan kegiatan. Monitoring ini dillakukan dalam usaha merumuskan rencana dalam mencapai target jangka menengah dan jangka panjang.

6.1.2 Monitoring Pelaksanaan Monitoring atau pemantauan dapat mempermudah kita dalam mengamati terus menerus trend dan masalah, dan bila perlu melakukan penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan secara tepat waktu. Monitoring ini dilakukan setiap 3 bulan atau triwulan, monitoring ini dilakukan terhadap hasil capaian dan serapan anggaran yang telah dialokasikan kepada masing masing OPD.

94

6.1.3Monitoring Stratejik Monitoring juga penting dalam upaya untuk merekamtemuan, inovasi, hasil, dan praktik baik, untuk disebarluaskan serta dimanfaatkan pihak dan daerah lain. Monitoring bisa juga sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan. Monitoring dapat menguji kembali strategi yang telah dirumuskan dalam SSK agar mendapat tambahan atau sedikit penyesuaian dalam ppelaksanaannya.

6.2 Pengembangan indicator input, output dan outcome Salah satu yang penting dalam monitoring dan evaluasi adalah indicator monitoring dan tahapan pelaksanaan kegiatan. Berikut disajikan indicator monitoring dalam tahapan kegiatan yang ada : • Masukan (input) o Jenis Indikator : Jumlah dana, SDM dan system o Tujuan : untukmengetahui capaian sasaran o Sifat pengawasan : kuat o Penanggung jawab monev : OPD, Bawasda/Itwilkota dan Bappeda o Waktu : awal periode perencanaan • Proses kegiatan (process) o Jenis Indikator : Satuan fisik dan non fisik yang diadakan o Tujuan : untuk mengetahui capaian sasaran o Sifat pengawasan : kuat o Penanggungjawab monev : OPD, Bawasda/Itwilkota dan Bappeda o Waktu : pada saat pelaksanaan • Keluaran (output) o Jenis Indikator : Jumlah dan jenis produk fisik/non fisik o Tujuan : untuk mengetahui capaian sasaran o Sifat pengawasan : kuat o Penanggungjawab monev : OPD, Bawasda/Itwilkota dan Bappeda o Waktu : akhir periode pelaksanaan • Hasil (outcome) o Jenis Indikator : Rasio perubahan dari sebelum kegiatan dengan sesudah dilaksanakan kegiatan o Tujuan : untuk mengetahui capaian sasaran o Sifat pengawasan : kuat o Penanggungjawab monev : Kepala Daerah, DPRD, Kepala OPD o Waktu : akhir periode pelaksanaan, tahunan • Dampak (impact) o Jenis Indikator : Jumlah dana, SDM dan system o Tujuan : untuk mengetahui capaian sasaran o Sifat pengawasan : kuat 95

o o

Penanggungjawab monev : OPD, Bawasda/Itwilkota dan Bappeda Waktu : setelah periode pelaksanaan, tahunan/lebih setahun

Evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab munculnya deviasi antara rencana tercantum dalam SSK dengan realisasi capaian. Untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, deviasi dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang diusulkan dalam SSK dengan jumlah kegiatan yang diakomodasi OPD. Disamping itu dapat dilihat pula dari perbandingan jumlah investasi dan keluaran kegiatan. Evaluasi capaian strategis dapat dilihat dari deviasi target dengan capaian sasaran subsector sanitasi. Kegiatan evaluasi capaian strategis menggunakan data yang disarikan dari kegiatan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pemantauan capaian strategis pemerintah kabupaten. Meskipun begitu, evaluasi ini perlu memperhatikan contributor diluar pemerintah kota yaitu swasta dan masyarakat. Oleh karena itu survey sanitasi seluruh kabupaten perlu dilakukan untuk menilai capaian beberapa indicator.Survei ini hendaknya dilakukan minimal setiap tahun sekali dan menggunakan metode yang sama. Evaluasi berkaitan dengan dampak dari dilaksanakannya kegiatan perlu dilakukan tersendiri dalam jangka waktu yang lebih panjang (5 tahunan).

6.3 Pengumpulan dan Penyajian Data 6.3.1 Pengelolaan Pengumpulan Data dan Informasi Penggalian data merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi implementasi strategi sanitasi Kota Depok. Data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indicator sumberdaya dan penganggaran, juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan/program pembangunan sanitasi yang dapat memberikan gambaran status pencapaian. Data yang dikumpulkan adalah data primer yang dapat dijadikan barang bukti berupa hasil kegiatan. Data ini dihimpun oleh masing masing OPD penanngungjawab kegiatan berupa laporan kegiatan dan program. Setelah dihimpun maka disusunlah laporan kinerja dan capaian oleh OPD terkait. Selanjutnya oleh BAPPEDA Kota Depok laporan hasil kinerja dan capaian OPD dipilah untuk mendapatkan laporan kegiatan sanitasi yang telah disusun dalam SSK dan nantinya disahkan dalam Memorandum Program Sanitasi. Setelah dipilah maka akan didapatkan Laporan Sanitasi Kota Depok yang akan dikelola oleh Pokja Sanitasi bagian Monitoring dan Evaluasi untuk dilakukan analisis dan diserahkan kepada Kepala BAPPEDA selaku Sekertaris Pokja dan dilanjutkan pada Kepala Daerah.

96

6.3.2Dokumentasi Monitoring dan Evaluasi Bentuk dokumentasi monitoring dan evaluasi adalah berupa softcopy dan hardcopy yang akan dikelola oleh BAPPEDA Kota Depok selaku Pokja Sanitasi bidang monitoring dan evaluasi. Data ini akan disimpan sebagai arsip menurut sistim penyimpanan arsip di BAPPEDA. Selain itu hasil evaluasi juga akan ditempatkan tersendiri dalam website Kota Depok dan website Sanitasi. Ini dilakukan untuk mengkomunikasikan perkembangan pencapaian sanitasi pada masyarakat Kota Depok dan juga kepada daerah lain di Indonesia yang bersama sama berjuang dalam mewujudkan sanitasi yang layak, agar dapat menjadi Lesson Learn bagi Kabupaten dan Kota lain.

97

BAB 7 PENUTUP Bertolak dari pemenuhan kebutuhan dasar yang hakiki dari suatu Kota maka disusunlah Strategi Sanitasi Kota Depok sebagai suatu dokumen perencanaan yang menggabungkan pendekatan top down dan bottom up dalam merumuskan suatu kebijakan yang diharapkan mampu laksana. Proses penyusunan Strategi Sanitasi Kota telah melalui berbagai diskusi dengan seluruh stakeholder Kota Depok sehingga telah dibangun komitmen bersama antara semua pemangku kepentingan dalam sanitasi untuk “Mewujudkan Kota Depok dengan Sanitasi yang Prima”.

98

REFERENSI •

Laporan Studi Environmental Health Risk Assesment PPSP Kota Depok. 2011

•

Buku Putih Kota Depok. 2011

•

RPJMD Kota Depok. 2011

•

Kajian Kelembagaan dan Keuangan PPSP Kota Depok. 2011

•

Kajian Komunikasi PPSP Kota Depok. 2011

•

Kajian Peranan Sektor Swasta PPSP Kota Depok. 2011

•

Kajian Peranserta Masyarakat, Jender dan Kemiskinan PPSP Kota Depok. 2011

•

Kajian Teknis PPSP Kota Depok. 2011

•

RPJMD Kota Depok. 2011

•

Masterplan Drainase Kota Depok. 2010

•

Profil Sanitasi Kota Depok. 2010

•

Masterplan Penataan Kawasan Kumuh Kota Depok. 2010

•

Depok Dalam Angka. 2010

•

Kecamatan Dalam Angka Kota Depok. 2010

•

Profil Kesehatan Kota Depok. 2010

•

Buku Manual B “Penilaian dan Pemetaan Situasi Sanitasi Kota”. 2010

•

RTRW Kota Depok. 2010

•

Profil Kesehatan Kota Depok. 2009

•

Pemetaan Akuifer dan Air Tanah Kota Depok. 2009

•

Depok Dalam Angka. 2009

•

Depok Dalam Angka. 2008

•

Rencana Induk Sampah Kota Depok. 2008

•

Kajian Pengelolaan Air Bersih Kota Depok. 2008

•

Depok Dalam Angka. 2007

•

RPJMD Kota Depok. 2006

99

LAMPIRAN

100