WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 07 TAHUN 2008 tentang NILAI SEWA REKLAME WALIKOTA DEPOK, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota; b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan Walikota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang Nilai Sewa Reklame; c. bahwa penyelenggaraan sewa reklame yang saat ini telah diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Depok sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Kota, sehingga perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dipandang perlu diatur kembali Nilai Sewa Reklame yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Depok;
Mengingat …
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4740); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor
34
Tahun
2000
(Lembaran
Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3681) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang …
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang
Nomor
8
Tahun
2005
tentang
Penetapan
Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang
Nomor
32
Tahun
2004
tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 9. Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/
Kota
(Lembaran
Negara
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48); 14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33); 15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34); MEMUTUSKAN …
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG NILAI SEWA REKLAME BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Depok. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok. 3. Walikota adalah Walikota Depok. 4. Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota Depok. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kota Depok. 6. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame. 7. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan Tata Ruang Kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha. 8. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ ongkos perakitan,
pemancangan,
peragaan,
penayangan,
pengecatan,
pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan
bangunan
reklame
selesai
dipancangkan,
diperagakan,
ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diijinkan.
9. Reklame …
9. Reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 10. Reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan kayu, plastik, fiberglass, plastik kaca, batu, logam, aluminium, seng, plat besi, lampu neon atau bahan lainnya yang sejenis yang dipasang atau digantung atau ditempelkan pada bangunan, tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik yang disinari maupun yang tidak disinari antara lain billboard, papan merk, neonsign/neon box, thin plat, baligo. 11. Reklame Megatron/Vidiotron/Large Elektronic Display (LED) adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik. 12. Reklame
Kain
adalah
reklame
yang
diselenggarakan
dengan
menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 13. Reklame melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 100 cm² perlembar. 14. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempel, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 15. Reklame …
15. Reklame berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempatkan, ditempel pada kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau membawa reklame secara berkeliling oleh orang yang berjalan kaki dengan tujuan komersial. 16. Reklame udara (balon udara) adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon atau bahan lainnya yang diisi dengan gas. 17. Reklame
suara
adalah
reklame
yang
diselenggarakan
dengan
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 18. Reklame Slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahanbahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan. 19. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memeragakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. 20. Reklame branding adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengecat bangunan dengan bahan cat tembok, cat minyak dan sejenisnya. 21. Jalur Jalan Khusus adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis khusus untuk peletakan titik reklame. 22. Jalur Jalan Utama adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis utama untuk peletakan titik reklame. 23. Jalur Jalan Pendukung adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis pendukung untuk peletakan titik reklame. 24. Jalur …
24. Jalur Jalan Lingkungan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis lingkungan untuk peletakan titik reklame. 25. Kawasan Pemasangan Reklame adalah kawasan tertentu pada setiap jalur jalan yang berada di wilayah Kota. 26. Sudut Pandang Reklame adalah banyaknya jumlah arah jalur/ jalan untuk memandang suatu obyek reklame baik untuk kendaraan atau pejalan kaki pada suatu titik lokasi reklame dengan bentuk tertentu.
BAB II DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME DAN TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME Pasal 2 (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menjumlahkan Nilai Strategis dan Nilai Jual Obyek Pajak Reklame. (3) Nilai Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Nilai Strategis Pemasangan Reklame. (4) Untuk reklame berupa rokok dan minuman beralkohol, Nilai Sewa Reklamenya dikenakan tambahan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan. (5) Untuk reklame yang ditempatkan di dalam ruangan / gedung, Nilai Sewa Reklamenya dikenakan pengurangan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame yang telah ditetapkan.
Pasal 3 (1) Nilai Jual Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disajikan dalam bentuk tabel berdasarkan jenis reklame, satuan, bahan/ komponen dan masa pajak. (2). Nilai …
(2) Nilai jual objek pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
Pasal 4 Nilai strategis pemasangan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), ditentukan berdasarkan lokasi pada setiap jalur jalan, fungsi suatu kawasan, dan sudut pandang lokasi reklame.
Pasal 5 (1) Nilai Strategis Pemasangan Reklame berdasarkan lokasi pada setiap jalur jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot sebesar 50% dan ditentukan sebagai berikut : a. Jalur Jalan Khusus yaitu Jalan Margonda. b. Jalur Jalan Utama, meliputi Jalan Tol, Jalan Raya Cinere, Jalan Raya Bogor, Jalan Raya Cibubur-Cileungsi, Jalan Raya Parung Ciputat dan Jalan Ir. H. Juanda. c. Jalur Jalan Pendukung, meliputi Jalan Tole Iskandar, Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara, Jalan Raya Sawangan, Jalan Arief Rahman Hakim, Jalan Cilangkap, Jalan Raya Beji Kukusan, Jalan KSU, Jalan Tanah Baru, Jalan Radar AURI, Jalan Akses UI, Jalan Siliwangi, Jalan Gandul, Jalan Bukit Cinere, Jalan Parung Bingung, Jalan Pangkalan Jati, Jalan Kartini Citayam, Jalan Raya Proklamasi, Jalan Keadilan, Jalan Bahagia Raya, Jalan Cilodong, Jalan BBM, Jalan Prof. Lafran Pane, Jalan Pelni, Jalan Pitara Raya, Jalan Raya Depok, Jalan Ridwan Rais, Jalan Pengasinan, dan Jalan Sentosa Raya. d. Jalur Jalan Lingkungan, meliputi jalan lainnya yang tidak termasuk jalur jalan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c.
(2). Untuk …
(2) Untuk masing-masing lokasi pada setiap jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut : a. Lokasi pada jalur jalan khusus, diberi skor 0,8 b. Lokasi pada jalur jalan utama, diberi skor 0,6 c. Lokasi pada jalur jalan pendukung, diberi skor 0,4 d. Lokasi pada jalur jalan lingkungan, diberi skor 0,2
Pasal 6 (1) Nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan lokasi pada fungsi suatu kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberi bobot sebesar 35% dan ditentukan sebagai berikut : a. Kawasan Penataan A, meliputi : 1. Kompleks Pusat Pemerintahan (Jl. Margonda Raya No.54); 2. Kompleks Kepolisian dan Militer; 3. Kompleks Sarana Kesehatan dan Pendidikan; 4. Kompleks Bangunan Sarana Keagamaan; b. Kawasan Penataan B, meliputi : 1. Sekitar Lapangan Olah Raga dan Gelanggang Olah Raga; 2. Sekitar Halaman Ruko; 3. Sekitar Halaman Mall; 4. Sekitar Halaman Super Market; 5. Sekitar Halaman Pasar; 6. Pusat Keramaian; 7. Balai Pertemuan. c. Kawasan Penataan C, meliputi : 1. Jalan Margonda Raya sampai dengan Lingkar UI; 2. Jalan Tole Iskandar; 3. Jalan Dewi Sartika;
4. Jalan …
4. Jalan Nusantara Raya; 5. Jalan Raya Sawangan; 6. Jalan Arief Rahman Hakim; 7. Jalan Cilangkap; 8. Jalan Raya Beji Kukusan; 9. Jalan KSU; 10. Jalan Tanah Baru; 11. Jalan Radar AURI; 12. Jalan Akses UI; 13. Jalan Siliwangi; 14. Jalan Gandul; 15. Jalan Bukit Cinere; 16. Jalan Parung Bingung; 17. Jalan Pangkalan Jati; 18. Jalan Kartini-Citayam; 19. Jalan Raya Cinere; 20. Jalan Raya Bogor; 21. Jalan Raya Cibubur-Cileungsi; 22. Jalan Raya Parung-Ciputat; 23. Sekitar Interchange dan Tol; 24. Jalan Sentosa Raya; 25. Jalan Juanda; d. Kawasan Penataan D, meliputi : 1. Jalan Boulevard Kota Kembang; 2. Kawasan Jalan Lingkungan Perumahan termasuk Fasos/ Fasum; 3. Kawasan Jalan Baru yang telah diresmikan beroperasi.
(2) Untuk …
(2) Untuk masing-masing lokasi pada fungsi suatu kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut : a. Lokasi pada kawasan penataan A, diberi skor 0,2 b. Lokasi pada kawasan penataan B, diberi skor 0,6 c. Lokasi pada kawasan penataan C, diberi skor 0,8 d. Lokasi pada kawasan penataan D, diberi skor 0,4
Pasal 7 (1) Nilai strategis pemasangan reklame berdasarkan sudut pandang lokasi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberi bobot sebesar 15% dan ditentukan sebagai berikut : a. Sudut pandang lebih dari 3 arah; b. Sudut pandang 3 arah; c. Sudut pandang 2 arah; d. Sudut pandang 1 arah; (2) Untuk masing-masing sudut pandang lokasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan skor sebagai berikut : a. Sudut pandang lebih dari 3 arah diberi skor 0,8 b. Sudut pandang 3 arah diberi skor 0,6 c. Sudut pandang 2 arah diberi skor 0,4 d. Sudut pandang 1 arah diberi skor 0,2
Pasal 8 Perhitungan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut : a. Untuk Reklame Papan (Billboard, Papan Merk dan Thin Plate, Neonsign/ Neon Box, Baligo), Megatron/ Videotron dan LED, Reklame Udara (Balon Udara) dan Branding. Rumus : NSPR = [(bobot jalur jalan X skor jalur jalan) + (bobot kawasan X skor kawasan) + (bobot sudut pandang X skor sudut pandang)] X NJOPR
b. Untuk …
b. Untuk Reklame Kain, Reklame Melekat (Stiker) termasuk Poster, Reklame Selebaran, Reklame Suara, Reklame Slide / Film, Reklame Peragaan. Rumus : NSPR c.
= Skor Jalur Jalan x NJOPR.
Untuk Reklame Berjalan. Rumus : NSPR
= 50% x NJOPR.
Pasal 9 (1) Perhitungan Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini. (2) Perhitungan Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan ini. (3) Perhitungan Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan ini.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Depok Nomor 07 Tahun 2003 tentang Nilai Sewa Reklame dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11 …
Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan
Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.
ditetapkan di Depok pada tanggal 01 Juli 2008 WALIKOTA DEPOK, ttd. H. NUR MAHMUDI ISMA’IL diundangkan di Depok pada tanggal 01 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. Dra. WINWIN WINANTIKA, MM NIP. 480 093 043 BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2008 NOMOR 07
