WALIKOTA DEPOK PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA DEPOK, Menimbang
:
a.
berdasarkan ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat memberikan
persetujuan
Kepegawaian
Provinsi
kepada
terkait
Pejabat
penetapan
Pembina
pemindahan
Pegawai Negeri Sipil; b.
bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota Depok,
maka
dipandang perlu dibuat suatu tata cara dalam pemberian persetujuan bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak pindah dari dan ke Pemerintah Kota Depok; c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang
Tata
Cara
Pemberian
Persetujuan
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil Dari dan Ke Pemerintah Kota Depok;
Mengingat
: 1.
Undang-Undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1999
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2.
Undang-Undang
Nomor
15
Tahun
1999
tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tambahan
Tahun
Lembaran
1999
Negara
Nomor
Republik
49,
Indonesia
Nomor 3828); 3.
Undang-Undang
Nomor
Pemerintahan
Daerah
Indonesia
Tahun
Tambahan
32
Tahun
(Lembaran Negara
tentang
Negara
Republik
Nomor
125,
2004
Lembaran
2004
Republik
Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan
Kedua
atas
Undang–Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Nomor
Negara
125,
Republik
Tambahan
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Republik
Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Perimbangan
Nomor
Keuangan
33
Tahun
antara
2004
Pemerintah
tentang Pusat
dan Pemerintah Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Nomor
3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Tahun
Pemerintah
Republik
Indonesia
Nomor
15
2012 tentang Perubahan Keempat Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32); 6.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1979
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134): 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
54
Tahun
2003
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Nomor
Negara
164,
Republik
Tambahan
Indonesia Nomor 4041; 3
Indonesia
Lembaran
Tahun
Negara
2008
Republik
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun
2003
tentang
Petunjuk
Teknis
Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 11.
Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20); MEMUTUSKAN
Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN
PERPINDAHAN
PEGAWAI
NEGERI
SIPIL
DARI DAN KE PEMERINTAH KOTA DEPOK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1.
Kota adalah Kota Depok.
2.
Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3.
Walikota adalah Walikota Depok.
4.
Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota.
5.
Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Depok. 4
6.
Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7.
Perpindahan adalah mutasi kepegawaian yang berakibat pada beralihnya jenis kepegawaian seorang pegawai negeri sipil.
8.
Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki
oleh
seorang
Pegawai
Negeri
Sipil
berupa
pengetahuan, keahlian dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 9.
Penguji
adalah
pelaksana
seleksi
kompetensi
dan
pemeriksaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil yang mengajukan permohonan pindah ke Pemerintah Kota. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini sebagai upaya memenuhi kebutuhan formasi Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan kompetensi dan keilmuan yang diperlukan oleh Pemerintah Kota. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah tata cara pemberian persetujuan bagi pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah yang akan pindah dari dan ke Pemerintah Kota.
5
BAB IV PERSYARATAN DAN TATA CARA PERPINDAHAN PEGAWAI Bagian Pertama Umum Pasal 4 Perpindahan pegawai meliputi : a.
Perpindahan pegawai dari Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota; dan
b.
Perpindahan pegawai dari instansi di luar Pemerintah Kota yang akan pindah tugas ke Pemerintah Kota. Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Paragraf 1 Persyaratan Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Pasal 5
Persyaratan
perpindahan
pegawai
dari
Pemerintah
Kota
ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sebagai berikut : a.
mengajukan permohonan tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
b.
berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memiliki masa kerja
sekurang-kurangnya
5
(lima)
tahun
sejak
pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil; c.
mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan OPD asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini;
6
d.
melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani pendidikan dan/atau tugas belajar yang ditandatangani oleh pimpinan OPD asal dengan bentuk atau format sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran
II
Peraturan
Walikota ini; dan e.
melampirkan surat keterangan tidak mempunyai hutang yang ditandatangani oleh Bendahara Gaji OPD asal dengan bentuk
atau
format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran III Peraturan Walikota ini. Paragraf 2 Tata Cara Perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota Ke Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Pasal 6 Tata cara perpindahan Pegawai dari Pemerintah Kota ke Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota sebagai berikut: a.
Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sesuai dengan formasi kebutuhan Pegawai Pemerintah Kota;
b.
Pemerintah
Kota
dapat
menerima
atau
menolak
permohonan yang di sampaikan berdasarkan kebutuhan formasi Pemerintah Kota; c.
Pemerintah Kota mengajukan permohonan formasi ke instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini;
d.
Pegawai
Negeri
Sipil
yang
mengajukan
perpindahan
diterima, maka diterbitkan surat persetujuan perpindahan yang ditandatangani Walikota Depok.
7
e.
Pegawai
Negeri
persetujuan
Sipil
yang
perpindahan
telah
mendapatkan
surat
wajib
melaporkan
dan
menyampaikan surat jawaban penerimaan atau penolakan dari pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang dituju atau pejabat yang ditunjuk kepada Walikota melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah. f.
Selama proses perpindahan Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan tugas
permohonan
sebelum
ada
pindah
keputusan
tetap
melaksanakan
pemindahannya
pada
instansi baru. Bagian Ketiga Persyaratan Dan Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota Paragraf 1 Persyaratan Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota Pasal 7 Persyaratan perpindahan pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut : a.
berstatus sebagai Pegawai Negeri sipil;
b.
memenuhi
kualifikasi
jenis
pendidikan,
keahlian
dan
pengalaman sesuai kebutuhan Pemerintah Kota; c.
mengajukan surat permohonan pindah kepada Walikota melalui yang
Kepala ditandatangani
Badan
Kepegawaian
pimpinan
Pejabat
Daerah Pembina
Kepegawaian asal minimal eselon II dengan bentuk atau format
sebagaimana
Peraturan Walikota ini;
8
dimaksud
dalam
Lampiran
V
d.
mendapat persetujuan tertulis dari pimpinan unit kerja instansi asal minimal eselon II sebagaimana dimaksud dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini;
e.
melampirkan surat permohonan pindah yang ditunjukan kepada pimpinan unit kerja instansi asal dan diketahui atasan langsung;
f.
tidak sedang dikenakan hukuman disiplin dan/atau tidak sedang
dalam
proses
peradilan/Penyidikan
yang
dinyatakan secara tertulis oleh pimpinan unit kerja instansi asal dengan bentuk atau format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Walikota ini; g.
nilai setiap unsur DP3 2 (dua) tahun terakhir sekurangkurangnya baik;
h.
melampirkan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar dan/atau ikatan dinas yang ditandatangani pimpinan unit kerja instansi asal minimal eselon II dengan bentuk
atau
format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran II Peraturan Walikota ini; dan i.
membuat
surat
pernyataan
diatas
materai
yang
menyatakan kesediaan ditempatkan dimana saja dan tidak menuntut jabatan dalam lingkup Pemerintah Kota dengan bentuk
atau
format
sebagaimana
dimaksud
dalam
Lampiran VII Peraturan Walikota ini; Paragraf 2 Tata Cara Perpindahan Pegawai Dari Instansi Pemerintah Di Luar Pemerintah Kota Ke Pemerintah Kota Pasal 8 Tata cara perpindahan Pegawai dari Instansi Pemerintah di luar Pemerintah Kota ke Pemerintah Kota adalah sebagai berikut : a.
Badan Kepegawaian Daerah meneliti kelengkapan berkas pengajuan
pindah
sesuai
dengan
formasi
kebutuhan
Pegawai Pemerintah Kota dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7; 9
b.
mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Badan Kepegawaian Daerah
bagi Pegawai Negeri Sipil
yang
lolos seleksi
administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c.
Pegawai Negeri Sipil yang tidak lolos seleksi kompetensi dan pemeriksaan
kesehatan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf b, permohonannya ditolak dan dikembalikan kepada instansi asal; BAB V TATA CARA SELEKSI KOMPETENSI DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN PINDAH KE PEMERINTAH KOTA Pasal 9 Pegawai Negeri Sipil yang lolos seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b, wajib mengikuti seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan. Pasal 10 (1)
Seleksi
kompetensi
dan
pemeriksaan
kesehatan
diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam setahun. (2)
Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
oleh
Badan
Kepegawaian
Daerah
atau
lembaga lain yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3)
Biaya Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada APBD Kota Depok.
(4)
Pemeriksaan
Kesehatan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat (1), dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dengan biaya dibebankan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
10
Pasal 11 Tata cara seleksi kompetensi adalah sebagai berikut : a.
seleksi kompetensi terdiri dari tes tertulis dan wawancara;
b.
pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, hanya dapat mengikuti ujian 1 (satu) kali;
c.
penguji
seleksi
kompetensi
memberikan
hasil
seleksi
kompetensi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai
bahan
rekomendasi
pemberian
persetujuan
perpindahan pegawai. Pasal 12 Tata cara pemeriksaan kesehatan adalah sebagai berikut : a.
pemeriksaan kesehatan terdiri dari pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani;
b.
penguji
pemeriksaan
kesehatan
memberikan
hasil
pemeriksaan kesehatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai bahan rekomendasi pemberian persetujuan perpindahan pegawai. Pasal 13 Surat persetujuan pegawai
negeri
perpindahan pegawai sipil
dinyatakan
diterbitkan
mendapat
setelah
rekomendasi
penerimaan dari penguji berdasarkan hasil seleksi kompetensi dan pemeriksaan kesehatan. Pasal 14 Surat persetujuan pindah berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
11
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal: 25 Juni 2012 WALIKOTA DEPOK, ttd. H. NUR MAHMUDI ISMA’IL Diundangkan di Depok pada tanggal 25 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. Hj. ETY SURYAHATI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 21
12
DAFTAR LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK NOMOR
: 21 TAHUN 2012
TANGGAL
: 25 JUNI 2012 TENTANG
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN KOTA DEPOK
Lampiran I
: SURAT PERSETUJUAN PINDAH
Lampiran II
: SURAT
PERNYATAAN
TIDAK
SEDANG
MENJALANI
PENDIDIKAN ATAU TUGAS BELAJAR Lampiran III
: SURAT KETERANGAN TIDAK SEDANG DALAM SANGKUTAN HUTANG PIUTANG
Lampiran IV
: SURAT PERMOHONAN FORMASI
Lampiran V
: SURAT PERMOHONAN PINDAH
Lampiran VI
: SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN DAN/ATAU SEDANG DALAM PROSES PERADILAN
Lampiran VII
: SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DITEMPATKAN DIMANA SAJA DAN TIDAK MENUNTUT JABATAN DALAM LINGKUP PEMERINTAH KOTA
WALIKOTA DEPOK, ttd. H. NUR MAHMUDI ISMA’IL
13
