SAMBUTAN WALIKOTA BEKASI
TENTANG : JAWABAN WALIKOTA BEKASI ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BEKASI TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2012
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KOTA BEKASI TANGGAL 22 NOPEMBER 2011
1
. WALIKOTA BEKASI
SAMBUTAN : WALIKOTA BEKASI PADA RAPAT
PARIPURNA DPRD
KOTA BEKASI
PADA HARI : SELASA TANGGAL
: 22 NOPEMBER 2011
PUKUL
: 13.00 WIB
TEMPAT
: RUANG SIDANG DPRD KOTA BEKASI
BISM ILLAHIRRAHMANIRRAHIM ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB -
SAUDARA PIMPINAN DAN PARA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT,
-
SAUDARA
UNSUR
PIMPINAN
DAERAH
DAN
KETUA
PENGADILAN NEGERI BEKASI YANG KAMI HORMATI, -
PARA KEPALA SKPD PEMERINTAH KOTA BEKASI 2
-
PARA SESEPUH, TOKOH MASYARAKAT, GENERASI MUDA, PENGURUS TIM PENGGERAK PKK/DHARMA WANITA, REKANREKAN PERS DAN LSM YANG KAMI HORMATI,
-
HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA. MENGAWALI SAMBUTAN INI SAYA MENGAJAK KEPADA
HADIRIN SEKALIAN UNTUK BERSAMA-SAMA MEMANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ILLAHI ROBBI, TUHAN YANG MAHA RAHMAN DAN RAHIM, KARENA DENGAN RAHMAT DAN KARUNIA-NYA KITA BISA HADIR DITEMPAT YANG MULIA INI MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD KOTA BEKASI TERHADAP NOTA KEUANGAN RAPBD TAHUN ANGGARAN 2012. KAMI
SANGAT
BERTERIMA
KASIH
KEPADA
SELURUH
ANGGOTA DEWAN YANG DENGAN SEGALA PERHATIAN TELAH MENGINGATKAN KEPADA KAMI UNTUK SELALU BERBUAT YANG TERBAIK BAGI MASYARAKAT, MUDAH-MUDAHAN SEGALA APA YANG TELAH DISAMPAIKAN DAPAT MENJADI LANDASAN YANG KOKOH DALAM RANGKA PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI KOTA BEKASI. SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT. HADIRIN YANG BERBAHAGIA, JAWABAN DAN PENJELASAN YANG AKAN KAMI SAMPAIKAN SESUAI
URUTAN
PERTANYAAN
YANG
DISAMPAIKAN
OLEH
FRAKSI-FRAKSI, JAWABAN PERTAMA KAMI SAMPAIKAN ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT, KAMI SAMPAIKAN TANGGAPAN SEBAGAI BERIKUT : 3
SEKTOR PENDAPATAN 1. MENGENAI
PANDANGAN
DATABASE MEMANG
POTENSI MINIMNYA
FRAKSI
PAD,
TERHADAP
KAMI
DATABASE
MINIMNYA
SEPENDAPAT
POTENSI
PAD
BAHWA MENJADI
PERMASALAHAN YANG SELAMA INI BELUM TERSELESAIKAN SECARA
MAKSIMAL. PERMASALAHAN TERKAIT
MINIMNYA
DATA BASE TENTANG POTENSI PAD PADA PRINSIPNYA HAMPIR SELURUH SKPD PENGHASIL BAIK PAJAK DAERAH MAUPUN RETRIBUSI DAERAH TELAH MEMILIKI DATA POTENSI SECARA MANUAL, DENGAN PERKEMBANGAN DATA POTENSI YANG
SELALU
MENGALAMI
MEMPENGARUHI UNTUK
ITU
TERHADAP
KAMI
PENGHITUNGAN
AKAN
KEMBALI
PERUBAHAN
SEHINGGA
DATA POTENSI
YANG ADA,
MELAKUKAN TERHADAP
PENDATAAN POTENSI
DAN
MELALUI
KEGIATAN PEMBANGUNAN DATABASE POTENSI YANG AKAN KAMI USULKAN UNTUK DIADAKAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE POTENSI PAD KOTA BEKASI. 2. TERKAIT
MASIH
LEMAHNYA
KOORDINASI
PENGELOLAAN
PENDAPATAN ANTARA SKPD PENGHASIL DENGAN DISPENDA, DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH, DISPENDA SECARA
AKAN
MELAKUKAN
INTENSIF
MELALUI
EVALUASI
RAPAT-RAPAT
PENDAPATAN YANG
YANG
SEMULA DILAKSANAKAN SETIAP TRIWULAN MENJADI SETIAP BULAN.
TERKAIT
MASIH
LEMAHNYA
PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PAD KAMI AKAN MENYEMPURNAKAN SISTEM DAN PROSEDUR ADMINISTRASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SESUAI DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009. 4
3. TERKAIT
MASIH
RENDAHNYA
KOMPETENSI
APARATUR
PEMUNGUT PAJAK, TERHADAP APARATUR PEMUNGUT PAJAK DAERAH
DISPENDA
PENINGKATAN
SEDANG
KOMPETENSI
MELAKUKAN MELALUI
UPAYA-UPAYA
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN SERTA SOSIALIASASI TERHADAP PERATURANPERATURAN DALAM PENGELOLAAN PAD. DAN MENJADIKAN APARATUR ADANYA
LEBIH
PROFESIONAL
RANGSANGAN
SEHUBUNGAN
DENGAN
ADANYA
DENGAN INSENTIF
SEBAGAIMANA DIATUR DIDALAM UU NO. 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN PP NO. 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (5%). 4. REKLAME YANG ADA DI MAL, SUPERMARKET, DLL SUDAH DIPUNGUT RETRIBUSINYA SESUAI DENGAN PERDA YANG BERLAKU (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG PAJAK REKLAME). TERKAIT DENGAN OPTIMALISASI PAJAK REKLAME, OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DIUPAYAKAN TERUS MENERUS, SEBAGAI GAMBARAN PADA SAAT INI KAMI SEDANG MENDATA ULANG REKLAME YANG ADA DI KOTA BEKASI SEBANYAK KURANG LEBIH 2.185 BUAH, ADAPUN JENISJENIS REKLAME ADALAH SEBAGAI BERIKUT : 1) REKLAME BANDO 2) REKLAME BILLBOARD a) PAPAN b) NEON SIGN c) TIN PLATE d) SIGN BOARD e) KERTAS 5
f) PLASTIK g) FIBER GLASS h) KACA i) BATU j) LOGAM k) ALAT BERSINAR/PENYINARAN 3) REKLAME CAHAYA a) MEGATRON b) VIDEOTRON c) VIDEO WALL d) LARGE ELECTRIC DISPLAY (LED) e) DINAMIK WALL 4) REKLAME LAYAR a) SPANDUK b) UMBUL - UMBUL c) BALIHO 5) REKLAME TEMPELAN a) POSTER b) SLEBARAN/BROSUR c) PLUG CHAIN 6) REKLAME BERJALAN PADA KENDARAAN 7) REKLAME UDARA/BALON 8) REKLAME SUARA 9) REKLAME SLIDE/FILM 10) REKLAME PERAGAAN 6
a) PERMANEN (LUAR RUANG) b) TIDAK PERMANEN (DALAM RUANG) NILAI PAJAK REKLAME DILIHAT DARI KLASIFIKASI JALAN : 1. JALAN TOL 2. JALAN NEGARA NASIONAL 3. JALAN PROPINSI 4. JALAN KOTA NILAI LOKASI REKLAME NON ROKOK DAN MINUMAN NON BERALKOHOL 5. BERKENAAN DENGAN DANA PERIMBANGAN DARI PUSAT PEMERINTAH KOTA BEKASI TELAH MENGUSULKAN DANA ALOKASI
KHUSUS
INFRASTRUKTUR,
TAHUN
2012
PENDIDIKAN
UNTUK DAN
SEKTOR
KESEHATAN.
BERDASARKAN HASIL SOSIALISASI YANG DISELENGGARAKAN OLEH
KEMENTRIAN
KEUANGAN
PADA
AWAL
BULAN
NOPEMBER 2011 KOTA BEKASI MEMPEROLEH ALOKASI DAK SEBESAR RP. 32,9 MILYAR LEBIH YAITU UNTUK SEKTOR PENDIDIKAN 6,4 MILYAR LEBIH, SEKTOR KESEHATAN 20,2 MILYAR LEBIH, SEKTOR INFRASTRUKTUR SEBESAR 2,2 MILYAR UNTUK
AIR BERSIH, 1,5 MILYAR UNTUK SANITASI DAN
KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT SEBESAR 820 JUTA SERTA UNTUK KELUARGA BERENCANA SEBESAR 1,6 MILYAR. 6. TERKAIT DENGAN TURUNNYA DANA PENYESUAIAN DIMANA TAHUN
2011
MEMPEROLEH
SEBESAR
Rp. 277
MILYAR,
SEDANGKAN TAHUN 2012 HANYA SEBESAR Rp. 142 MILYAR, HAL INI DIKARENAKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 BARU DIALOKASIKAN
UNTUK
DANA
BELANJA
OPERASIONAL 7
SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI PEMERINTAH PUSAT. SEDANGKAN UNTUK TUNJANGAN PROPESI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN GURU MENGINGAT SAMPAI SAAT INI PAGUNYA DARI PUSAT BELUM ADA. PERLU KAMI INFORMASIKAN SESUAI HASIL
SOSIALISASI
DANA
ALOKASI
UMUM
YANG
DISELENGGARAKAN OLEH KEMENTERIAN KEUANGAN PADA AWAL BULAN NOVEMBER
2011 DIMANA
UNTUK
TAHUN
ANGGARAN 2012 DANA BELANJA OPERASIONAL SEKOLAH TIDAK DIALOKASIKAN MELALUI APBD KABUPATEN KOTA MELAINKAN MELALUI APBD PROPINSI DAN DARI PROPINSI LANGSUNG DI TRANSPER KE REKENING MASING–MASING SEKOLAH BERBENTUK HIBAH. 7. TERKAIT DENGAN TURUNNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PROPINSI PADA PERUBAHAN APBD 2011 SEBESAR Rp. 81,8 MILYAR SEDANGKAN PADA RAPBD TAHUN 2012 SEBESAR Rp. 75 MILYAR, HAL INI DIKARENAKAN PADA RAPBD 2012 BARU DIALOKASIKAN
UNTUK
PEMBANGUNAN
STADION
BEKASI
SEDANGKAN UNTUK YANG LAINNYA SAMPAI DENGAN SAAT INI BELUM ADA INFORMASINYA MENGINGAT APBD PROPINSI MASIH DALAM PEMBAHASAN. 8. TERKAIT DENGAN TIGA FAKTOR PENGGANGGU YANG PATUT DIPERHATIKAN DALAM USAHA MENCAPAI OPTIMALISASI PAJAK YANG DISEBABKAN PENGHINDARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK, KOLUSI ANTARA WAJIB PAJAK DENGAN PETUGAS PAJAK
DAN
PENIPUAN
OLEH
PETUGAS
PAJAK,
PENANGULANGAN UNTUK HAL TERSEBUT DIATASI DENGAN UPAYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MELALUI PUNISHMENT DAN REWARD. 8
SEKTOR BELANJA 1. MENANGGAPI
PANDANGAN
YANG
MENYATAKAN
BAHWA
ALOKASI BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA LANGSUNG MASIH TETAP BESAR MESKIPUN TELAH DIANGGARKAN KENAIKAN TUNJANGAN PADA BELANJA TIDAK LANGSUNG, DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA SECARA KUMULATIF KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI PADA BELANJA LANGSUNG ADALAH SEBESAR 13,6%. KOMPOSISI BELANJA PEGAWAI TERSEBUT DIKARENAKAN BANYAKNYA
KEGIATAN
YANG
DILAKUKAN
SECARA
SWAKELOLA. 2. BERKENAAN DENGAN DANA SUMBANGAN PENDIDIKAN YANG DIBAYARKAN ORANG TUA SISWA PADA TINGKAT SMA/SMK HAL INI
DISEBABKAN
PENDIDIKAN
BOS
BELUM
MENCAKUP
JENJANG
SMA/SMK
(BARU
MENCAPAI
JENJANG
PENDIDIKAN DASAR) SEHINGGA BIAYA UNTUK OPERASIONAL SEKOLAH SEBAGIAN MASIH DIBEBANKAN KEPADA ORANG TUA SISWA SELAIN DARI PADA ITU SUBSIDI DARI DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI BARU SEBESAR 50 RB PER SISWA PER BULAN. 3. TERKAIT DENGAN PANDANGAN FRAKSI MENGENAI MINIMNYA ALOKASI UNTUK MENANGANI ISU EKONOMI KERAKYATAN, DAPAT DIJELASKAN, BAHWA ALOKASI UNTUK PEMBANGUNAN EKONOMI MENGALAMI PENINGKATAN DARI TAHUN 2011, TAHUN 2011 SEBESAR RP. 21.533.000.000,- ATAU 2,48 % DARI BELAJA LANGSUNG URUSAN MENJADI RP.40.635.749.000,ATAU 4,23 % DARI BELANJA LANGSUNG URUSAN, MEMANG PORSENTASE INI MASIH KECIL DIBANDING
BIDANG SOSIAL
BUDAYA DAN BIDANG FISIK, HAL INI DISEBABKAN MASIH BESARNYA
KEBUTUHAN
TERHADAP
PEMENUHAN 9
PEMBANGUNAN DI BIDANG SOSIAL BUDAYA DAN BIDANG FISIK. AKAN
TETAPI
KAMI
BERKOMITMEN
UNTUK
TERUS
MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN PEMBANGUNAN BIDANG EKONOMI
TERUTAMA
PADA
PEMBANGUNAN
EKONOMI
BERBASIS KERAKYATAN.
MENGINGAT PERAN EKONOMI
BERBASIS
CUKUP
KERAKYATAN
SIGNIFIKAN
DALAM
MENUNJANG LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA BEKASI. 4. MENGENAI PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD SEDANG DISUSUN PERATURAN
WALIKOTA
BEKASI
TENTANG
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
PEDOMAN YANG
AKAN
DITETAPKAN DALAM WAKTU DEKAT AKAN TETAPI SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 32 TAHUN 2011 SEDANG DILAKSANAKAN.
SIKLUS
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
SEYOGYANYA
DIDAHULUI DENGAN KEGIATAN PERENCANAAN, DED (DETAIL ENGINEERING DESIGN) MERUPAKAN PRUDUK PERENCANAAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENENTUKAN BERBAGAI ASPEK PERTIMBANGAN TEKNIS KEAMANAN KONTRUKSI, PEMILIHAN ALTERNATIF DIPERGUNAKAN.
MATERIAL HINGGA
DAN HASIL
TEKNOLOGI
YANG
AKHIRNYA
DAPAT
DITENTUKAN BESARNYA BOQ (BILL OF QUANTITY) SEHINGGA BESAR ANGGARAN PROYEK DAPAT DIRENCANAKAN SECARA PASTI. DENGAN ADANYA DOKUMEN DED JUGA KITA BISA MENENTUKAN
PENYEBAB
DARI
SUATU
KEGAGALAN
KONSTRUKSI. PADA TAHUN ANGGARAN 2012 TERDAPAT 4 KEGIATAN USULAN DED DENGAN NILAI MASING-MASING KEGIATAN SEBESAR 300 JUTA RUPIAH. KEGIATAN DIMAKSUD 10
ANTARA LAIN DIUSULKAN OLEH DINAS BINAMARGA TATA AIR SEBANYAK 3 PAKET DAN DI BPLH SEBANYAK 1 PAKET. BERKAITAN
DENGAN
PANDANGAN
FRAKSI
MENGENAI
OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN PADA KEGIATAN TAHUN
ANGGARAN
2012,
KAMI
SEPENDAPAT
DENGAN
PANDANGAN FRAKSI UNTUK LEBIH MENEKANKAN PERHATIAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA APBD TA. 2012, OLEH KARENA ITU KAMI BERHARAP APBD DAPAT DITETAPKAN SEBELUM BERAKHIRNYA TA. 2011 DISAMPING ITU PADA TA. 2012 KAMI AKAN BERUPAYA UNTUK MELAKUKAN OPTIMALISASI PENYERAPAN ANGGARAN MELALUI PENINGKATAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN BAIK PADA ADMINISTRASI MAUPUN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN. TERKAIT MAPING RENCANA KERJA BERKELANJUTAN PADA SETIAP SKPD PADA DASARNYA TERTUANG DALAM RENCANA STRATEGIS SKPD YANG MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAN LIMA TAHUNAN SKPD YANG BERISI LANGKAH-LANGKAH DAN RENCANA STRATEGIS SKPD DALAM MENCAPAI TARGET DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN DALAM RPJMD YANG MENJADI WILAYAH KEWENANGANNYA. KAMI SEPENDAPAT PERLU DILAKUKAN EVALUASI TERUS MENERUS TERHADAP TARGET DAN SASARAN YANG SUDAH DITETAPKAN DALAM RPJMD MAUPUN RENSTRA SKPD.
HAL-HAL LAINNYA BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN COPY LAPORAN KEUANGAN BLUD RSUD YANG TELAH DI AUDIT OLEH BPK
PROVINSI
SERTA
LAPORAN
KEUANGAN
PERUSAHAN 11
DAERAH KAMI LAMPIRKAN PADA JAWABAN TERTULIS TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI INI. BERDASARKAN PASAL 119 PERMENDAGRI 61 TAHUN 2007 TENTANG BLUD BAHWA RSUD SEBAGAI BLUD-SKPD SETIAP TRIWULAN
MENYUSUN
DAN
MENYAMPAIKAN
LAPORAN
OPERASIONAL DAN LAPORAN ARUS KAS KEPADA PPKD, PALING LAMBAT 15 (LIMA BELAS) HARI SETELAH PERIODE PELAPORAN BERAKHIR DAN SETIAP SEMESTERAN DAN TAHUNAN WAJIB MENYUSUN
DAN
MENYAMPAIKAN
LAPORAN
KEUANGAN
LENGKAP YANG TERDIRI DARI LAPORAN OPERASIONAL, NERACA, LAPORAN ARUS KAS DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DISERTAI
LAPORAN
DIKONSOLIDASIKAN
KINERJA KE
DALAM
KEPADA
PPKD
LAPORAN
UNTUK
KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH, PALING LAMBAT 2 (DUA) BULAN SETELAH PERIODE PELAPORAN BERAKHIR.
12
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT: 1. KAMI
MENYADARI
BAHWA
MASIH
BANYAK
KELUHAN
MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PEMERINTAH, OLEH KARENA
ITU
KAMI
TELAH
BERKOMITMEN
MELALUI
PENCANANGAN PAKTA INTEGRITAS SELURUH SKPD UNTUK TERUS MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT SEBAGAI WUJUD BERSIH,
DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,
AKUNTABEL,
BEBAS
DARI
KKN,
PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM, DEMI TERWUJUDNYA GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT. 2. PERSOALAN
BANJIR
PADA
DASARNYA
TIDAK
BISA
DISELESAIKAN SECARA PARSIAL, KONDISI GEOGRAFIS KOTA BEKASI YANG RELATIF DATAR DAN DIALIRI 5 SUNGAI YANG HULU DAN
HILIRNYA
TIDAK BERADA
DI
KOTA
BEKASI
MENYEBABKAN PENANGANAN BANJIR DI KOTA BEKASI TIDAK TERLEPAS DARI PENANGANAN DAS (DAERAH ALIRAN SUNGAI) YANG BERADA DI WILAYAH HULU DAN HILIRNYA, SEHINGGA DIPERLUKAN MELALUI
KOORDINASI
PWSCC
(PROYEK
DENGAN
WILAYAH
SEKITAR
SUNGAI
CITARUM
WILAYAH
CISADANE). ADAPUN PENANGANAN BANJIR DAN GENANGAN UNTUK LINGKUP KOTA DILAKUKAN MELALUI SOSIALISASI PENCEGAHAN
BANJIR,
NORMALISASI
SALURAN
PEMBANGUNAN FOLDER BANJIR DAN CROSSING SALURAN. 3. BERKENAAN
DENGAN
KESEJAHTERAAN
PENINGKATAN
MASYARAKAT
KAMI
EKONOMI
DAN
SEPENDAPAT
13
SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN PADA PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT. 4. KAMI
SEPENDAPAT
TENTANG
PERLUNYA
MENDORONG
KEMANDIRIAN KREATIFITAS DAN PRESTASI PEMUDA SERTA MELAKUKAN ANGGARAN
EVALUASI BELANJA
TERHADAP
DALAM
PENGALOKASIAN
PENINGKATAN
PRESTASI
OLAHRAGA. 5. PADA PRINSIPNYA KAMI SEPENDAPAT DENGAN PENINGKATAN INSENTIF UNTUK PARA RT DAN RW, NAMUN MENGINGAT PENAMBAHAN INSENTIF INI MEMBAWA PENGARUH YANG CUKUP SIGNIFIKAN TERHADAP BESARAN ANGGARAN YANG HARUS DISEDIAKAN SEBAGI CONTOH APABILA DINAIKKAN SEBESAR
RP.50.000,-
MEMERLUKAN
MAKA
ANGGARAN
SECARA SEBESAR
TOTALITAS
AKAN
RP.15.019.200.000,-,
UNTUK HAL TERSEBUT AKAN MENJADI BAHAN PERTIMBANGAN SESUAI
DENGAN
SKALA
PRIORITAS
DAN
KEMAMPUAN
ANGGARAN. 6. KITA AKAN TETAP BERUPAYA MENDAPATKAN KEMBALI PIALA ADIPURA SEKALIPUN BUKAN MERUPAKAN TUJUAN AKHIR TETAPI
YANG
LEBIH
PENTING
ADALAH
BAGAIMANA
MENANAMKAN POLA HIDUP BERSIH DAN SEHAT SEBAGAI BUDAYA MASYARAKAT KOTA BEKASI, ADAPUN UPAYA YANG SEDANG
DAN
AKAN
TERUS
DILAKSANAKAN
MELALUI
KEGIATAN, ANTARA LAIN : a. PEMANTAUAN KUALITAS UDARA. b. PEMANTAUAN KUALITAS AIR PERMUKAAN (SUNGAI). c. MELAKUKAN PENGHIJAUAN KOTA, BERSAMA MASYARAKAT DENGAN MELAKUKAN PENANAMAN POHON.
14
d. PEMANTAUAN
EVALUASI
DI
SELURUH
KOTA
BEKASI
MELALUI PEMANTAUAN KONDISI JALAN, SALURAN/ SUNGAI, RUANG
TERBUKA
SEKOLAH, SERTA
HIJAU
PUSKESMAS,
(RTH), RUMAH
PENGHIJAUAN BERSAMA
PASAR, PERUMAHAN, SAKIT,
KOMPOSTING
DINAS TERKAIT
DAN
MASYARAKAT. e. MELAKUKAN PROGRAM K3 SETIAP HARI SABTU DISELURUH WILAYAH KOTA BEKASI BERSAMA MASYARAKAT SETEMPAT, (DATA TERLAMPIR). f. MEMBERDAYAKAN SEKOLAH, DEWAN DAKWAH, TOKOH AGAMA
DAN
PONDOK
PESANTREN
BERBUDAYA
LINGKUNGAN. g. MENGGERAKKAN MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DAN IKUT SERTA DALAM PENGENDALIAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP. h. MELAKUKAN
KEGIATAN
SEKOLAH ADIWIYATA
PENILAIAN
TINGKAT
DAN
PEMBINAAN
KOTA, BAIK
SD, SMP
MAUPUN SMA. i. MELAKSANAKAN CERDAS CERMAT LINGKUNGAN HIDUP TINGKAT SMP SE-KOTA BEKASI. j. MELAKSANAKAN PEMBINAAN BANK SAMPAH TERHADAP 100 ORANG DARI UNSUR GERAKAN PEDULI LINGKUNGAN (GPL), SEKOLAH-SEKOLAH, RT DAN RW SE-KOTA BEKASI. k. MELAKSANAKAN GREEN SCHOOL DAN ECO PONTREN. l. MELAKSANAKAN PEMBINAAN 3R (REUSE, REDUCE DAN RECYCLE)
DALAM
RANGKA
PENGURANGAN
TIMBULAN
SAMPAH 7 % DARI TOTAL TIMBULAN SAMPAH YANG DI BUANG KE TPA.
15
7. SELANJUTNYA MENGENAI PENETAPAN TARGET PAD YANG BELUM
DIHITUNG
SEBAGAIMANA
BERDASARKAN
TELAH
KAMI
JELASKAN
DATA PADA
POTENSI JAWABAN
TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. SEDANGKAN ESTIMASI PENETAPAN TARGET PAD TETAP MEMPERHATIKAN DATA POTENSI YANG ADA DAN DATA REALISASI TAHUN LALU DAN TAHUN BERJALAN. ADAPUN
SARAN
UPAYA
PERBAIKAN
DALAM
RANGKA
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PAD SERTA LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH YANG BERSUMBER DARI PUSAT DAN PROVINSI AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI. 8. UNTUK ALOKASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI SEBESAR RP. 873.000.000.000,- ATAU 43 % DARI TOTAL BELANJA, KAMI SEPENDAPAT PRODUKTIFITAS
HARUS
DIIRINGI
DENGAN
KERJA, SEHINGGA
PENINGKATAN
MASYARAKAT
DAPAT
MERASAKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL. 9. ANALISIS
RASIO
DENGAN
MEMBANDINGKAN
ANTARA
PEROLEHAN PAD DENGAN BELANJA PEGAWAI AKAN KAMI KAJI LEBIH DALAM MENGINGAT TIDAK SEMUA BELANJA PEGAWAI BERKORELASI SECARA LANGSUNG TERHADAP PENINGKATAN PAD, SELAIN DARI PADA ITU KAMI JUGA TIDAK MENEMUKAN RASIO IDEAL BAGI ANALISIS RASIO TERSEBUT YANG DAPAT KAMI JADIKAN BENCHMARK SEBAGAI TARGET RASIO IDEAL YANG INGIN DICAPAI. 10. TERKAIT DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI MENGENAI PENGANGKATAN PNS DAPAT DIJELASKAN SEBAGAI BERIKUT : BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA 3 (TIGA) MENTERI, YAKNI MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI PAN DAN RB SERTA MENTERI KEUANGAN, TELAH DISEPAKATI DILAKSANAKANNYA 16
MORATORIUM (PENUNDAAN SEMENTARA) PENERIMAAN PNS DIMULAI 1 SEPTEMBER 2011 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012.
DALAM
KURUN
KABUPATEN/KOTA
WAKTU
DIHARUSKAN
MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN
PERHITUNGAN
JUMLAH
TEPAT/PROPORSIONAL
ITU
MELAKUKAN
DAERAH PENATAAN
BERUPA
KEBUTUHAN
SESUAI
KEPADA
MELAKUKAN
PEGAWAI
KEBUTUHAN
DI
YANG DAERAH
MASING-MASING. SAAT INI KOTA BEKASI SEDANG MELAKUKAN PERHITUNGAN
DATA
KEBUTUHAN
JUMLAH
PNS
YANG
TEPAT/PROPORSIONAL UNTUK SETIAP SKPD SESUAI DENGAN PERMEN PAN DAN RB NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN JUMLAH KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
YANG
TEPAT
UNTUK
DAERAH.
ADAPUN
PERHITUNGAN TERSEBUT NANTINYA AKAN DIJADIKAN DASAR PENERIMAAN PEGAWAI TAHUN ANGGARAN KE DEPAN SESUAI MORATORIUM DIMAKSUD. 1. PENGANGKATAN CPNS SEBANYAK 230 ORANG a. BAHWA
BERDASARKAN
LAPORAN
DARI
BERBAGAI
DAERAH DAN PENGADUAN TENAGA HONORER YANG DISAMPAIKAN KEPADA BKN, KEMENTERIAN PAN & RB SERTA KEPADA ANGGOTA DPR-RI KHUSUSNYA KOMISI II, KOMISI VIII DAN KOMISI X, MAKA MASIH TERDAPAT TENAGA
HONORER
YANG
MEMENUHI
SYARAT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2005 JO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2007. b. SELANJUTNYA MELALUI SURAT EDARAN MENPAN NO. 5 TAHUN 2010 TENTANG PENDATAAN TENAGA HONORER YANG
BERKERJA
DI
LINGKUNGAN
INSTANSI
PEMERINTAH, MAKA SAMBIL MENUNGGU PP TENTANG 17
PENGANGKATAN TENAGA HONORER DIMAKSUD MAKA SETIAP DAERAH KABUPATEN/KOTA, TEMASUK KOTA BEKASI
HARUS
SEGERA
MELAKUKAN
PENDATAAN
ULANG TERHADAP TENAGA HONORER YANG TERCECER TERSEBUT. c. DARI PENDATAAN TERSEBUT MAKA BERDASARKAN VERIFIKASI BERKAS YANG DILAKUKAN OLEH BKN DAN BPKP PADA BULAN AGUSTUS 2010 (YANG DIUSULKAN TERMASUK
DALAM
KATEGORI
I)
MAKA
TERDAPAT
JUMLAH TENAGA HONORER KURANG LEBIH SEBANYAK 230 ORANG. d. SESUAI INFORMASI DARI BKN BAHWA PENGANGKATAN TENAGA HONORER YANG MASUK DALAM KATEGORI I TERSEBUT AKAN DIANGKAT SETELAH DITERBITKANNYA PP
TENTANG
PENGANGKATAN
TENAGA
HONORER
DIMAKSUD, DAN DIRENCANAKAN AKAN KELUAR PADA TAHUN 2012. OLEH KARENA ITU BKD MENGAJUKAN ANGGARAN
PENGANGKATAN
CPNS
DARI
TENAGA
HONORER UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012. 2. PEGAWAI PINDAHAN DARI LUAR DAERAH 50 ORANG. JUMLAH
50
PNS
YANG
PINDAH
KE
KOTA
BEKASI
DIDASARKAN PADA REKAPITULASI JUMLAH MUTASI PINDAH DATANG PNS KE KOTA BEKASI DI TAHUN 2011, DI MANA UNTUK PENGGAJIANNYA MASIH DIBEBANKAN KEPADA DANA ALOKASI UMUM DI KABUPATEN/KOTA ASAL. 3. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS SEBANYAK 762 ORANG. a. PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS DIDASARKAN PADA PP NO. 11 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 18
NO. 98 TH. 2000 TENTANG PENGADAAN PNS, DIMANA SETIAP
CPNS
YANG
TELAH
MENJALANI
MASA
PERCOBAAN SELAMA SEKURANG-KURANGNYA 1 TAHUN DAN
PALING
LAMA
2
TAHUN
DAN
MEMENUHI
PERSYARATAN LAINNYA, DIANGKAT MENJADI PNS. b. OLEH KARENA ITU PENGANGKATAN CPNS MENJADI PNS SEBANYAK 762 ORANG TERSEBUT MERUPAKAN CPNS FORMASI TAHUN 2009 (PENGANGKATAN CPNS TMT 1 JANUARI 2010), SEHINGGA DARI FACTOR MASA KERJA (MASA PERCOBAAN), PADA JANUARI 20012 NANTI TELAH BERJALAN KURANG LEBIH SELAMA 2 (DUA) TAHUN SEHINGGA
MEMENUHI
SYARAT
UNTUK
DIANGKAT
MENJADI PNS. 4. BELANJA LANGSUNG NON URUSAN UNTUK BELANJA GAJI TKK SEBESAR RP 46 736.804.000,DASAR HUKUM PENGADAAN TENAGA KONTRAK KERJA YANG MENJADI PEDOMAN KAMI ADALAH BERDASARKAN UU NO.43/1999 BAB II PASAL 2 AYAT (3) TENTANG POKOKPOKOK KEPEGAWIAN YANG MENYATAKAN: ”DI SAMPING PEGAWAI NEGERI SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1), PEJABAT
YANG
BERWENANG
DAPAT
MENGANGKAT
PEGAWAI TIDAK TETAP”. DASAR HUKUM LAINNYA YANG MENJADI ACUAN KAMI ADALAH KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG
TATA
CARA
PENGADAAN DAN PEMBINAAN
TENAGA KONTRAK KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI.
19
11. UNTUK BELANJA LANGSUNG NON URUSAN PADA PROGRAM ADMINISTRASI PERKANTORAN SEBESAR RP 93 M, LEBIH BESAR
DARI
ALOKASI
BELANJA
LANGSUNG
URUSAN
KESEHATAN YANG SEBESAR RP 90 M, DIKARENAKAN PADA PROGRAM ADMINISTARSI PERKANTORAN TERDAPAT BELANJA GAJI TKK DAN GURU MAGANG SEBESAR RP 46,8 M DAN KEGIATAN LAINNYA SEBESAR RP 46,3 M SEPERTI BELANJA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK, BELANJA CETAK PENGGANDAAN, BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH, PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN SERTA KEGIATAN LAIN-LAIN
YANG
MASUK DALAM PROGRAM
ADMINISTRASI PERKANTORAN. 12. UNTUK
KEGIATAN
PENGADAAN
PAKAIAN
OLAH
RAGA
SELURUH SKPD ADA PADA PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
YANG PAGUNYA
SEBESAR
RP
1,1
MILYAR,
SEDANGKAN UNTUK PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
YANG SEBESAR 15,9 MILYAR
TERDIRI DARI KEGIATAN PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR, PEMELIHARAAN
KENDARAAN
DINAS
OPERASIONAL,
PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR SERTA KEGIATAN LAINNYA YANG MASUK DALAM PROGRAM
PENINGKATAN
SARANA
DAN
PRASARANA
APARATUR. 13. REFORMASI
BIROKRASI
YANG
PADA
INTINYA
MELIPUTI
PENINGKATAN SDM APARATUR, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DI IMPLEMENTASIKAN MELALUI PROGRAM-PROGRAM SEBAGAI BERIKUT : 20
1)
PROGRAM
PENINGKATAN
DAN
PENGEMBANGAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 2)
PROGRAM
PENINGKATAN
SISTEM
PENGAWASAN
INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH 3)
PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN
4)
PROGRAM
OPTIMALISASI
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI
INFORMASI 5)
PROGRAM
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN 6)
PROGRAM PENATAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI PEMERINTAH DAERAH
7)
PROGRAM
PENINGKATAN
KAPASITAS
PEMERINTAH
DAERAH 8)
PROGRAM
PENATAAN,
PENGUASAAN,
PEMILIKAN,
PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH 9)
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR.
10) PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN
PARTISIPASI
MASYARAKAT
PEMERINTAH 11) PROGRAM
PENINGKATAN
KELURAHAN DAN KECAMATAN DALAM PEMBANGUNAN 14. ANGGARAN
BELANJA
LANGSUNG
BERKAITAN
DENGAN
PENDIDIKAN DI ALOKASIKAN SEBESAR RP. 338.057.678.600,ATAU SETARA 35,15% DARI BELANJA LANGSUNG URUSAN. ALOKASI
BELANJA
DIALOKASIKAN PADA
PENDIDIKAN DINAS
INI
PENDIDIKAN
TIDAK AKAN
HANYA TETAPI 21
TERSEBAR
DI
BEBERAPA
SKPD
ANTARA
LAIN
DINAS
BANGUNAN DAN KEBAKARAN UNTUK PENGADAAN BANGUNAN SEKOLAH, BAGIAN PERTANAHAN UNTUK PENGADAAN LAHAN SEKOLAH, DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA. 15. DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN DIDASARKAN KEPADA PERATURAN WALIKOTA NO.54 TAHUN 2010, TENTANG PEDOMAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI LUAR PESERTA JAMKESMAS DI KOTA
BEKASI,
DAN
SURAT
NO.440/KEP.27-KESSOS/II/2010
KEPUTUSAN TENTANG
WALIKOTA PENETAPAN
PERSYARATAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM) UNTUK MEMPEROLEH JAMINAN KESEHATAN DI RSUD KOTA BEKASI DAN RUMAH SAKIT LAINNYA YANG DITUNJUK. DIMANA KOTA BEKASI BUKAN HANYA MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG ADA DIDALAM DATABASE SAJA, AKAN TETAPI
MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA
MASYARAKAT MISKIN YANG MENGGUNAKAN SKTM. 16. MENANGGAPI PANDANGAN TENTANG KEMAMPUAN KOTA BEKASI
DALAM
MENGELOLA
DANA
JAMKESDA
SECARA
SWAKELOLA AKAN KAMI TINDAK LANJUT MELALUI EVALUASI DAN TELAAHAN. 17. PENAMBAHAN INSENTIF BAGI
KADER
POSYANDU AKAN
MENJADI PERHATIAN KAMI, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KEMAMPUAN
ANGGARAN.
PERLU
KAMI
INFORMASIKAN
22
SAMPAI SAAT INI JUMLAH KADER POSYANDU YANG SAAT INI MENCAPAI 1.505 ORANG. 18. TERDAPAT MASALAH
2
PROGRAM
PENANGANAN
KESEJAHTERAAN
SOSIAL
PENYANDANG
YAITU
PROGRAM
PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL. UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 KEGIATAN SEBAGAI PENJABARAN KEDUA PROGRAM TERSEBUT DI FOKUSKAN PADA : a. PEMBINAAN ANAK TERLANTAR b. BANTUAN KEPADA PENYANDANG CACAT c. PEMBERIAN KETRAMPILAN BAGI MASYARAKAT DARI KELUARGA TIDAK MAMPU. d. PEMBINAAN PENYANDANG TUNA SOSIAL (GELANDANGAN, PENGEMIS,ANAK JALANAN DAN WARIA ). e. PEMBERDAYAAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL. f. PEMBERIAN BANTUAN BAGI ORGANISASI SOSIAL. SELANJUTNYA PENANGANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PADA TAHUN
2012
DIBANDING
MENGALAMI TAHUN
PENINGKATAN SEBESAR
2011.
(TAHUN
2011
40%
SEBESAR
RP.2.410.000.000,- DAN TAHUN ANGGARAN 2012 SEBESAR RP. 4.065.480.000,-). 19. KAMI AKAN KONSISTEN MENGIMPLEMENTASIKAN BEBERAPA PERDA YANG TELAH DITETAPKAN DAN AKAN DITINDAK LANJUTI DENGAN PENETAPAN PERATURAN WALIKOTA SERTA SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT. 23
20. TERHADAP SARAN DAN MASUKAN MENGENAI PENGELOLAAN ASET AKAN MENJADI PERHATIAN KAMI. 21. BERKENAAN DENGAN KEBIJAKAN ANGGARAN DEFISIT DAPAT KAMI JELASKAN BAHWA HAL INI MERUPAKAN CERMINAN DARI KEBUTUHAN PENCAPAIAN
BELANJA
YANG
PROGRAM
TINGGI
KEGIATAN
DALAM YANG
RANGKA
TELAH
DI
TARGETKAN DALAM RPJMD SEDANGKAN KOMPONEN DALAM SILPA
ANTARA
LAIN
DIPEROLEH
DARI
OVER
TARGET
PENDAPATAN DAN SISA ANGGARAN YANG TIDAK DISERAP. SEHINGGA SILPA TERSEBUT DAPAT DIJADIKAN SUMBER UNTUK MENUTUP DEFISIT ANGGARAN. 22. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH SEBESAR 10 MILYAR TERDIRI DARI : 1. BPR SYARIAH SEBESAR 2 MILYAR 2. PD MITRA PATRIOT SEBESAR 2 MILYAR 3. PDAM TIRTA PATRIOT SEBESAR 3,5 MILYAR 4. PDAM TIRTA BHAGASASI 2,5 MILYAR. FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PERTIMBANGAN DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN INVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH, ANTARA LAIN : 1. BPR SYARIAH DASAR
HUKUM
PERATURAN
DAERAH
KOTA
BEKASI
NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKEREDITAN RAKYAT SYARIAH (PD.BPR SYARIAH) PEMERINTAH KOTA BEKASI. SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH 24
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 05 TAHUN 2009, TENTANG PERUBAHAN STATUS BADAN HUKUM
PERUSAHAAN
DAERAH
BANK
PERKREDITAN
RAKYAT SYARIAH PEMERINTAH KOTA BEKASI MENJADI PT. BANK
PEMBIAYAAN
RAKYAT
SYARIAH
(PT.BPRS)
PEMERINTAH KOTA BEKASI KHUSUSNYA DALAM BAB IX MODAL DAN SAHAM YANG DIRINCI DALAM PASAL 18 AYAT (1) DAN (2). SEDANGKAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
AKAN
DITETAPKAN
MELALUI
KEPUTUSAN
WALIKOTA BEKASI. PERTIMBANGANNYA ANTARA LAIN : A. PT.BPRS PEMERINTAH KOTA BEKASI PADA TAHUN 2010 TELAH MEMBERIKAN DEVIDEN KEUNTUNGAN KEPADA PEMERINTAH
KOTA
BEKASI
SEBESAR
RP.
402.402.000,00 B. SESUAI RKAT TAHUN 2011, PT. BPRS PEMERINTAH KOTA
BEKASI
MENARGETKAN
PENCAPAIAN
LABA
SEBESAR RP. 1.066.812.000,00 SEHINGGA DEVIDEN YANG AKAN DIBERIKAN KEPADA PEMERINTAH KOTA BEKASI DI PROYEKSIKAN SEBESAR KURANG LEBIH RP. 500,00 JUTA (DASAR PEMBAGIAN DEVIDEN MENGACU KEPADA PERDA NOMOR 5 TAHUN 2009, BAB VIII PASAL 15,16
DAN
17
TENTANG
PENETAPAN
DAN
PENGGUNAAN LABA BERSIH). C. SEHUBUNGAN
DENGAN
RENCANA
PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL DARI PEMERINTAH KOTA BEKASI PADA TAHUN 2012 SEBESAR RP. 2 MILYAR, MAKA PT. BPRS PEMERINTAH KOTA BEKASI MEMPROYEKSIKAN DEVIDEN KEPADA PEMERINTAH KOTA BEKASI KURANG 25
LEBIH
SEBESAR
RP.
597,00
JUTA
DAN
TETAP
MENINGKATKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PENGEMBANGAN
KECIL
DAN
PEREKONOMIAN
MENENGAH
MELALUI
USAHA SYSTEM
PEREKONOMIAN SYARIAH. 2. PD MITRA PATRIOT DASAR NOMOR
HUKUM 10
PERATURAN
TAHUN
2009
DAERAH TENTANG
KOTA
BEKASI
PEMBENTUKAN
PERUSAHAAN DAERAH MITRA PATRIOT YANG TERCANTUM PADA PASAL 9 AYAT (1) YANG BERBUNYI MODAL DASAR PD MITRA PATRIOT DITETAPKAN SEBESAR RP. 20.000.000.000 (DUA PULUH MILYAR RUPIAH), DAN AYAT (3) YANG BERBUNYI PEMENUHAN MODAL DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD AYAT (1) PASAL INI DILAKUKAN SECARA BERTAHAP DAN DIANGGARKAN TERLEBIH DAHULU DALAM APBD. UNTUK TAHUN ANGGARAN 2012 PD MITRA PATRIOT MEMPUNYAI TIGA DIVISI ANAK PERUSAHAAN YAITU : A. PT. PATRIOT JAYA BEKASI YANG MENGELOLA PUPUK ORGANIK BERMITRA DENGAN PT. SIMPANG JAYA DUA SUBANG
DAN
SUDAH
BERPRODUKSI
PUPUK
SEBANYAK 1700 TON DAN 995 TON PUPUK SUDAH TERJUAL KE PT. PETROKIMIA GRESIK SURABAYA, ADAPUN SISANYA MASIH MENUNGGU KUOTA DARI PT. PETROKIMIA GRESIK. B. PT. SINERGI PATRIOT BEKASI YANG BERGERAK DI PELAYANAN MASYARAKAT KHUSUSNYA MASYARAKAT KELURAHAN
BOJONG
RAWALUMBU
DALAM
HAL
PELAYANAN JARINGAN GAS KE RUMAH-RUMAH DAN 26
SAAT INI
SUDAH TERPASANG
1800 SAMBUNGAN
RUMAH (SR) TAHAP SATU DAN 2500 (SR) PADA TAHAP KE
DUA
YANG
SAAT
INI
SEDANG
PROSES
PEMBANGUNAN. TOTAL 4300 (SR) DIBIAYAI DARI APBN TAHUN 2010 DAN TAHUN 2011 DIHARAPKAN UNTUK YANG 1800 (SR) PADA NOVEMBER 2011 AKAN MULAI GAS M ATAU DIALIRKAN GAS KE RUMAH-RUMAH DAN MASYARAKAT PENGGUNA KHUSUSNYA DI KELURAHAN BOJONG
RAWALUMBU
SUDAH
SANGAT
MENANTI
KARENA BIAYA PERBULANNYA SANGAT MURAH YAITU RP.50.000 PER RUMAH PER BULAN. PT. SINERGI PATRIOT SELAKU ANANK PERUSAHAAN PD. MITRA PATRIOT
TELAH
BERMITRA
DENGAN
PT.
JABAR
ENERGI UNTUK MENGELOLA GAS HILIR. C. DIVISI PARKIR YANG HANYA DIBERIKAN KESEMPATAN UJI
COBA
MENGELOLA
PARKIR
PASAR
MILIK
PEMERINTAH KOTA BEKASI SELAMA 6 BULAN DAN SAMPAI SAAT INI KEWENANGAN UNTUK MENGELOLA PARKIR BELUM DIBERIKAN OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI. D. UNTUK SAAT INI PD. MITRA PATRIOT BEKASI BELUM MEMBERI KONTRIBUSI PAD KE PEMERINTAH KOTA BEKASI, DAN DIPERKIRAKAN PADA TAHUN 2014 BARU DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI PAD. 3. PDAM TIRTA PATRIOT DASAR
HUKUM
PERATURAN
DAERAH
KOTA
BEKASI
NOMOR 02/2006 TENTANG PERMOHONAN DAERAH AIR MINUM TIRTA PATRIOT PEMERINTAHAN KOTA BEKASI. PENANGANAN
PELAYANAN
AIR
MINUM
YANG 27
DILAKSANAKAN OLEH BUMD PDAM TIRTA PATRIOT KOTA BEKASI MEMPUNYAI MISI PROFITE ORIENTED DAN SOCIAL, SEHINGGA
BESARNYA
PAD
YANG
AKAN
DIBERIKAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI DITENTUKAN DARI HASIL KEUNTUNGAN BUMD DIMAKSUD, TETAPI BILA DIPERKIRAKAN
UNTUK
ANGGARAN
TAHUN
2012
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI KEPADA PDAM TIRTA PATRIOT SEBESAR 3,5 MILYAR, SEHINGGA DIPERKIRAKAN TARGET PAD TAHUN 2012 SEBESAR 1,0 MILYAR DAN AKAN MENAMBAH SAMBUNGAN RUMAH SEBANYAK KURANG LEBIH 2500 UNIT SR. 4. PDAM TIRTA BHAGASASI PENANGANAN
PELAYANAN
AIR
MINUM
YANG
DILAKSANAKAN OLEH BUMD PDAM TIRTA BHAGASASI MEMPUNYAI SEHINGGA
MISI
PROFITE
BESARNYA
ORIENTED
PAD
YANG
DAN
AKAN
SOCIAL,
DIBERIKAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI DITENTUKAN DARI HASIL KEUNTUNGAN BUMD DIMAKSUD, TETAPI BILA DIPERKIRAKAN
UNTUK
ANGGARAN
TAHUN
2012
PENYERTAAN MODAL YANG AKAN DIBERIKAN SEBESAR 2,5 MILYAR
DAN
ANGGARAN
DIPERKIRAKAN 2012
SEBESAR
TARGET
PAD
4.074.345.000
TAHUN DENGAN
SAMBUNGAN RUMAH YANG AKAN DIPASANG SEBANYAK 3500 UNIT SAMBUNGAN RUMAH.
28
PIMPINAN DEWAN DAN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, BERIKUT
AKAN
KAMI
SAMPAIKAN
JAWABAN
TERHADAP
PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN SEBAGAI BERIKUT: SEBELUMNYA KAMI SAMPAIKAN TERIMAKASIH ATAS APRESIASI TERHADAP PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN RAPBD TEPAT WAKTU, HAL INI DAPAT TERLAKSANA KARENA
TERJALINNYA
KERJASAMA YANG BAIK ANTARA BANGGAR DAN TAPD, JALINAN KERJASAMA INI DIHARAPKAN TERUS DITINGKATKAN SEMATAMATA
UNTUK
PENGABDIAN
KITA
KEPADA
KEPENTINGAN
MASYARAKAT KOTA BEKASI. MENGENAI PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN YANG KAMI ALOKASIKAN ANGGARANNYA
PADA RAPBD
TA
2012
BERLANDASKAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2012 YANG MERUPAKAN PENJABARAN DARI PENCAPAIAN TARGET SASARAN DARI RPJMD 2008-2013. SELANJUTNYA MENGENAI PENGGALIAN POTENSI PAD AKAN MENJADI CATATAN KAMI UNTUK TERUS MENGOPTIMALKAN BAIK MELALUI INTENSIFIKASI
MAUPUN EKSTENSIFIKASI SEJALAN
DENGAN TELAH DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NO 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH. UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN ANTARA LAIN MELALUI PENGKAJIAN DAN PENYUSUNAN RAPERDA
TERHADAP OBJEK PAJAK DAN
RETRIBUSI BAIK MELALUI PENYESUAIAN MAUPUN PENETAPAN OBJEK
PAJAK
DAN
RETRIBUSI
BARU
YANG
MENJADI
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH. SELANJUTNYA TERHADAP POTENSI PAD, PADA SEKTOR PENDAPATAN KAMI URAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 29
1. PAJAK PENERANGAN JALAN UMUM DATA OBJEK PELANGGAN PLN BERSUMBER DARI : a. DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG SEJUMLAH 271.000 PELANGGAN. b. PLN APJ BEKASI 271.000 PELANGGAN c. PLN APJ GUNUNG PUTRI 14.000 PELANGGAN SEDANGKAN DATABASE UNTUK PELANGGAN PLN KOTA BEKASI SUDAH KAMI SERAHKAN BERUPA SOFT COPYNYA KE KOMISI C YANG MEMBIDANGI PENDAPATAN. 2. PAJAK HOTEL DAN RESTORAN a. PENDAPATAN DARI PAJAK HOTEL SEBESAR Rp. 4 MILIAR SANGATLAH BELUM MENUNJUKKAN KEWAJARAN DAN BELUM SESUAI DENGAN DATA POTENSI / DATA KAMAR HOTEL
YANG
DIJADIKAN
PERHITUNGAN
SECARA
SEMPURNA. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA HOTEL DI KOTA
BEKASI
MAYORITAS
HOTEL
JENIS
MELATI,
SEDANGKAN YANG BERTARAF BINTANG HANYA ADA DUA YAITU HOTEL BINTANG EMPAT DAN BINTANG SATU DARI DUA
PULUH
DUA
HOTEL.
TERHADAP
PENINGKATAN
PENERIMAAN DARI PAJAK HOTEL DIUPAYAKAN SECARA INTENSIF MENINGKATKAN PENDAPATAN. b. TARGET PENDAPATAN RESTORAN SEBESAR Rp. 45 MILIAR LEBIH YANG DIANGGAP BELUM SEMPURNA BILA DILIHAT DARI JUMLAH POTENSI RESTORAN YANG MENJAMUR, HAL TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA BATASAN TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN OMSET MINIMAL Rp. 3 JUTA PERBULAN SESUAI DENGAN PERDA KOTA BEKASI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN. 30
3. PAJAK PARKIR SWASTA TARGET PENDAPATAN PAJAK PARKIR SEBESAR Rp. 7 MILIAR SANGATLAH TIDAK MENDASAR JIKA DILIHAT DARI POTENSI YANG
LUAR
BIASA
SERTA
PELAYANAN VALET
PARKIR.
TERHADAP POTENSI PAJAK PARKIR PERHITUNGANNYA SUDAH TERMASUK DIDALAMNYA PELAYANAN VALET PARKIR. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA JUMLAH WAJIB PAJAK PARKIR SEKOTA BEKASI BERJUMLAH 86 WP DAN BILA DIBANDINGKAN PADA TAHUN 2011 SETELAH PERUBAHAN ADA KENAIKAN SEBESAR 23,15% NAMUN DEMIKIAN KAMI AKAN BERUPAYA UNTUK
MENGGALI
POTENSI
DALAM
MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH. 4. RETRIBUSI IMB BAHWA PENGHITUNGAN POTENSI IMB, TIDAK BERDASARKAN DATABASE
YANG
BANYAKNYA
FIX,
TETAPI
PERMOHONAN
BERDASARKAN
DALAM
TIAP
TAHUN,
TREND YANG
DIPENGARUHI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: a. KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH DAN EKONOMI NASIONAL (INFLANSI, DAN LAIN-LAIN) b. KONDISIFITAS DAERAH YANG TERKAIT DENGAN IKLIM INVESTASI (KEAMANAN, KETERTIBAN DAN LAIN-LAIN) c. KEMUDAHAN REGULASI PERIZINAN DAN BIAYA PERIZINAN d. KEJELASAN ATURAN TATA RUANG YANG MEMBERIKAN JAMINAN INVESTASI. DENGAN
DEMIKIAN
PERHITUNGAN
POTENSI
IMB
TIDAK
SEPERTI POTENSI PAD YANG BERDASARKAN DATABASE TETAP SEPERTI PJU, PAJAK RESTORAN, PAJAK HIBURAN, DAN LAIN31
LAIN, TAPI DATANYA BERSIFAT DINAMIS DISESUAIKAN KONDISI SEPERTI PENJELASAN DIATAS. 5. PKB DAN BBNKB PENDAPATAN PKB/BBNKB YANG MERUPAKAN DANA PAJAK BAGI HASIL DARI PROPINSI HARUSLAH DIDASARI HASIL AKHIR DARI PENETAPAN PROPINSI. PERLU KAMI INFORMASIKAN BAHWA TARGET YANG DIMASUKAN DALAM RAPBD MASIH ASUMSI KARENA APBD PROPINSI MASIH DALAM PEMBAHASAN. TERKAIT DENGAN DATA HASIL PEROLEHAN PENDAPATAN SETIAP TRIWULAN SELALU DIADAKAN REKONSILIASI ANTARA BIRO KEUANGAN PROPINSI, DISPENDA PROPINSI DAN BANK JABAR. 6. PAJAK REKLAME BERKENAAN DENGAN PERTANYAAN MENGENAI REKLAME SEBAGAIMANA SUDAH KAMI SAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. 7. ASET DAERAH BERUPA FASOS / FASUM YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH YANG BERASAL DARI ANTARA LAIN PENYERAHAN
PIHAK
PENGEMBANG
PERUMAHAN,
BERDASARKAN PERDA NOMOR 09 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PERDA NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENYEDIAAN LAHAN, PRASARANA LINGKUNGAN, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL OLEH PENGEMBANG DI KOTA BEKASI, DIMUNGKINKAN UNTUK DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA
YANG
MERUPAKAN SUMBER PENDAPATAN DAERAH DAN TIDAK 32
DAPAT
DIPERJUALBELIKAN.
DATA
FASOS
FASUM
YANG
DIKUASAI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN YANG TELAH DIKERJASAMAKAN DENGAN PIHAK KETIGA KAMI SAMPAIKAN PADA LAMPIRAN TERSENDIRI. YANG
BERLOKASI
DI
SEDANGKAN AREAL PARKIR
METROPOLITAN
MALL
2
BUKAN
MERUPAKAN ASSET PEMERINTAH DAERAH, LAHAN DIMAKSUD DIBAWAH PENGUASAAN
PERUM
JASA
TIRTA
2
DIRJEN
PENGAIRAN KEMENTRIAN PEKERJAAAN UMUM. SELANJUTNYA PANDANGAN UMUM TERHADAP PENJABARAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. KAJIAN DAN DED SEBAGAIMANA TELAH KAMI URAIAKAN PADA JAWABAN
PADA
PANDANGAN
UMUM
FRAKSI
PARTAI
DEMOKRAT. 2. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN JAMKESDA TAHUN 2010 SEBESAR 16 MILYAR DENGAN RINCIAN TERLAMPIR, UNTUK DATA JAMKESMAS BERDASAR KUOTA YANG DIBERIKAN OLEH PUSAT (KEPMENKES) SEBANYAK 155.488 JIWA DATA TAHUN 2009, DATA BASE JAMKESDA BERDASARKAN DATA YANG DIKELUARKAN OLEH BAPPEDA DAN DISAHKAN OLEH SK WALIKOTA TAHUN 2009 SEBANYAK 117.090 JIWA, SEDANGKAN UNTUK SKTM TIDAK ADA DALAM DATA BASE. PELAKSANAAN TAHUN 2010 SKTM YANG DILAYANI SEJUMLAH 8321 JIWA DAN PADA TAHUN 2011 SAMPAI BULAN OKTOBER SKTM YANG DILAYANI SEBANYAK 2977 JIWA. DINAS
KESEHATAN
SUDAH
MELAKUKAN
SOSIALISASI
PELAKSANAAN KEGIATAN JAMKESDA TAHUN 2011 KEPADA 33
LINTAS SEKTOR TERKAIT DAN RUMAH SAKIT YANG ADA DI KOTA BEKASI. MUNGKIN SAJA HAL TERSEBUT DIKARENAKAN MASYARAKAT YANG MASIH BELUM MEMAHAMI BAGAIMANA PROSEDUR/ALUR
DAN
SYARAT-SYARAT
UNTUK
MENDAPATKAN JAMINAN. 3. RENCANA PEMBUATAN DATABASE ASET DAERAH DAPAT DIJELASKAN
:
ASET
DAERAH
SECARA
BERTAHAP
DILAKSANAKAN PENDATAAN DAN INVENTARISASI MELALUI APLIKASI SIMDA BARANG MILIK DAERAH YANG MENGACU PADA PERMENDAGRI NO. 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG DAERAH. SEDANGKAN UPAYA PENGAMANAN
TERHADAP
ASSET
BERUPA
TANAH
DAN
BANGUNAN DILAKUKAN MELALUI : - SERTIFIKASI TERHADAP LAHAN-LAHAN MILIK PEMERINTAH KOTA BEKASI YANG DILAKUKAN SECARA BERTAHAP. - PEMASANGAN
PLANG
LAHAN-LAHAN
MILIK
SECARA
SIMULTAN
PEMERINTAH
TERHADAP
KOTA
BEKASI,
KHUSUSNYA YANG RAWAN TERHADAP PENYEROBOTAN SEPERTI
LAHAN
FASOS/FASUM
YANG
TERSEBAR
DI
PERUMAHAN KOTA BEKASI. - VERIFIKASI
TERHADAP
DITINGGALKAN
LAHAN
PENGEMBANG
FASOS/FASUM UNTUK
YANG
KEMUDIAN
DILAKUKAN PENGAKUAN ASET OLEH PEMERINTAH KOTA BEKASI
SEBAGAIMANA
DIAMANATKAN
DALAM
PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN
PRASARANA,
SARANA
DAN
UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH.
34
4. ALOKASI ANGGARAN PENGELOLAAN TPA SUMUR BATU ALOKASI
ANGGARAN
PROGRAM
OPERASIONAL
PENGELOLAAN TPA SAMPAH SUMUR BATU SEBESAR 3.500.000.000,-
PADA
TAHUN
ANGGARAN
2012
DAN RP.
DISADARI
BAHWA MEMANG MASIH SANGAT JAUH DARI KONDISI YANG OPTIMAL, KARENA
KEBUTUHAN RIIL
YANG DIPERLUKAN
ADALAH : a. OPERASIONAL
PENGELOLAAN
TPA
SEBESAR
RP.9.855.000.000,b. PEMBEBASAN
LAHAN
TPA,
SELUAS
5
HA
SEBESAR
RP.11.000.000.000,c. KONSTRUKSI ZONA V, SELUAS 2,4 HA
SEBESAR
RP.6.673.480.000,DENGAN
TERBATASNYA
OPERASIONAL
TPA
PAGU
SAMPAH
ANGGARAN
SUMUR
BATU
MAKA HANYA
DIALOKASIKAN SEBESAR RP. 3.500.000.000. DARI KEBUTUHAN YANG SEHARUSNYA SEBESAR RP.9.855.000.000,DAPAT KAMI INFORMASIKAN UNTUK PENGELOLAAN TPA SEDANG
MENGHADAPI
MASALAH YANG
SANGAT
KRITIS
DIMANA ZONA 4 SUDAH TIDAK MAMPU MENAMPUNG SAMPAH KOTA SAMPAI
AKHIR
TAHUN 2011. KEBUTUHAN LAHAN
PENGEMBANGAN TPA SELUAS 5 HA TELAH DIANGGARKAN UNTUK PEMBEBASAN LAHAN SELUAS 2,3 HEKTAR PADA APBD PERUBAHAN TA 2011 SEBESAR RP. 5.000.000.000,- SEDANGKAN KEKURANGAN SELUAS
2,7 HEKTAR DIALOKASIKAN
PADA
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2012. UNTUK PEMBANGUNAN KONSTRUKSI ZONA V. SAAT INI SEDANG
DIUPAYAKAN
35
MEMOHON
BANTUAN
KE
PEMERINTAH
PUSAT
MELALUI
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM. 5. ALOKASI ANGGARAN JALAN KOLEKTOR PEMBANGUNAN
JALAN
KOLEKTOR
MENJADIKAN
AKSESIBILITAS MASYARAKAT UNTUK MOBILITAS PERGERAKAN ORANG DAN BARANG SERTA MENINGKATKAN EKONOMI KOTA. DALAM
PENYELESAIAAN
ATAU
PERENCANAAN
JALAN
KOLEKTOR HARUS MENDAPAT PERHATIAN KITA BERSAMA SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN DAN SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALULINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG MNYEBUTKAN AKAN BERDAMPAK HUKUM BILA TERJADI KECELAKAAN LALU-LINTAS YANG
DIAKIBATKAN
KERUSAKAN
JALAN
BAGI
PENYELENGGARA JALAN. DIHARAPKAN TAHUN ANGGARAN 2012 JALAN ARTERI/ KOLEKTOR MENJADI PRIORITAS UTAMA. 6. PEMBANGUNAN LANJUTAN SEKOLAH DAN PUSKESMAS UNTUK
PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN
GEDUNG/KANTOR
PEMERINTAHAN (KANTOR KELURAHAN, KANTOR KECAMATAN) DAN JUGA PEMBANGUNAN GEDUNG-GEDUNG SEKOLAH PADA APBD 2012 PADA DINAS BANGUNAN DAN KEBAKARAN. PROGRAM
PADA
DINAS
BANGUNAN
DAN
KEBAKARAN
MENURUT PROGRAM UTAMA UNTUK SKALA PRIORITAS APBD 2012 ADALAH : a. MELANJUTKAN
PENYELESAIAN
PEKERJAAN
BANGUNAN
YANG TAHUN 2011 BELUM TUNTAS KARENA KETERBATASAN ANGGARAN. 36
b. MELANJUTKAN PEKERJAAN BANGUNAN PERKANTORAN DAN SEKOLAH YANG PADA TAHUN 2010 SUDAH DIKERJAKAN SEBAGIAN,
TETAPI
PADA
TERLAKSANA/BELUM
TAHUN
2011
TIDAK
TERAKOMODIR
KARENA
KETERBATASAN ANGGARAN DIPRIORITASKAN PADA APBD 2012. c. MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN
PERKANTORAN
DAN
SEKOLAH
SEBAGIAN YANG
GEDUGN
PADA
KONDISI
LAPANGAN SUDAH RUSAK BERAT DAN BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PADA APBD 2011. d. MELAKSANAKAN
PEMBANGUNAN
SEKOLAH
YANG
KAPASITAS MURID BELUM TERPENUHI RUANG KELAS BELAJAR (RKB) DAN SEKOLAH YANG MASIH NUMPANG DI SEKOLAH LAINNYA. 7. PENGGUNA
SKTM
JAMKESMAS
DAN
JAMKESDA
YANG
DITANGANI OLEH RSUD KOTA BEKASI DATA SECARA LENGKAP AKAN
KAMI
SAMPAIKAN
YANG
MERUPAKAN
LAMPIRAN
TERPISAH. SELANJUTNYA MENGENAI PELAYANAN DI RSUD KOTA BEKASI DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT : KAPASITAS
PELAYANAN
RSUD
DIALOKASIKAN
UNTUK
DIDALAMNYA
JAMKESMAS,
KOTA
MASYARAKAT
BEKASI
MISKIN
JAMKESDA,
50
%
TERMASUK JAMPERSAL
SEJUMLAH 169 TEMPAT TIDUR. PADA SAAT KLS 3 PENUH DAPAT MENGGUNAKAN KELAS DI ATASNYA TANPA IUR BIAYA (ATURAN MANLAK JAMKESMAS BERDASARKAN
KEPUTUSAN
1259/MENKES/SK/XII
2009)
MENKES
TENTANG
RI
PETUNJUK
NOMOR TEKNIS
PELAYANAN JAMKESMAS BAGI MASYARAKAT MISKIN AKIBAT 37
BENCANA MASYARAKAT MISKIN PENGHUNI SOSIAL DAN MASYARAKAT
MISKIN
PENGHUNI
LEMBAGA
PEMASYARAKATAN SERTA RUMAH TAHANAN NEGARA) KEBIJAKAN KEMENTRIAN KESEHATAN UNTUK MENAMPUNG SELURUH
MASYARAKAT
MISKIN
YANG
MEMBUTUHKAN
PELAYANAN RUMAH SAKIT DIHARAPKAN DAPAT DIPENUHI PULA OLEH KONTRIBUSI RUMAH SAKIR SWASTA (FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT). DISELURUH RUMAH SAKIT SWASTA TERDAPAT TOTAL 3.018 TEMPAT TIDUR YANG DIANTARANYA 935 TEMPAT TIDUR UNTUK KELAS.3. APABILA SESUAI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FUNGSI SOSIAL RUMAH SAKIT SWASTA DIBERLAKUKAN MAKA TERDAPAT 300 TEMPAT TIDUR YANG DAPAT
DIMANFAATKAN
UNTUK
MELAYANI
MASYARAKAT
MISKIN SEHINGGA RSUD KOTA BEKASI TIDAK SATU-SATUNYA YANG MELAYANI MERUPAKAN
PASIEN MISKIN DI KOTA BEKASI. HAL INI
POTENSI
YANG
PERLU
DIGALI, DAN
TDK
MEMBERATKAN APBD. MUTU PELAYANAN SEMUA JENIS PASIEN (UMUM, ASKES, JAMSOSTEK, JAMKESMAS, JAMKESDA, SKTM) MENGGUNAKAN STANDAR MEDIS YANG SAMA DALAM HAL KOMPETENSI SDM MEDIS
DAN
NON
PENGGUNAAN OBAT
MDIS,
TATALAKSANA
PENGOBATAN,
YANG TERSTANDAR, PEMERIKSAAN
PENUNJANG LABORATORIUM ATAU RADIOLOGY, UGD, OK, ICU, NICU, DAN HD. YANG MEMBEDAKAN HANYA FASILITAS LAYANAN KAMAR RAWAT INAP
38
8. ANGGARAN TAHUN 2011 UNTUK FILIAL SMP NEGERI 8 DAN SMP NEGERI 40 TIDAK HILANG, PADA SAAT INI MASUK DALAM ANGGARAN ABT DAN SEDANG DILAKUKAN PEMBAYARAN TANAH UNTUK SMP NEGERI 8 DAN SMP NEGERI 40 SECARA BERTAHAP YAITU 1 MILIAR DALAM ABT 2011 PEMBEBASAN TERSEBUT DILAKUKAN OLEH BAGIAN PERTANAHAN PADA BULAN NOVEMBER 2011 DAN 1 MILIAR DI TAHUN ANGGARAN 2012. 9. PROGRAM
PENANGGULANGAN
PENGANGGURAN,
PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KELOMPOK INDUSTRI KECIL DI KOTA BEKASI, DAPAT KAMI JELASKAN SEBAGAI BERIKUT : 1. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN : a. PENYELENGGARAAN JOB FAIR YAITU KEGIATAN YANG MEMPERTEMUKAN PENCARI KERJA DAN PENGGUNA TENAGA KERJA (PERUSAHAAN) DENGAN HARAPAN PARA PENCARI
KERJA
MEMANFAATKAN YANG
MELALUI SEKALIGUS
TERSEDIA
KEGIATAN
INI
SEBESAR
RP.
UNTUK
20
FAIR
BEBERAPA TAHUN
DENGAN
PERUSAHAAN
DAPAT
LOWONGAN-LOWONGAN
200.000.000,-
PENYELENGGARAAN SEBANYAK
DARI
JOB
2012
PERUSAHAAN, DIALOKASIKAN
UNTUK
SATU
KALI
TARGET
PESERTA
(PENGGUNA
TENAGA
KERJA). PADA
TAHUN
2011
PENYELENGGARAAN
JOB
FAIR
MENDAPAT ALOKASI DANA SEBESAR RP. 200.000.000 DAN SUDAH DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 25 DAN 26 OKTOBER 2011 DIMANA TERCATAT + 6.000 PENGUNJUNG 39
PENCARI KERJA, SEDANGKAN JUMLAH LAMARAN YANG MASUK KE PERUSAHAAN PESERTA SEBANYAK 10.718 LAMARAN DAN DARI JUMLAH TERSEBUT DAPAT DISERAP SEBANYAK + 400 LOWONGAN PEKERJAAN. MEMPERHATIKAN HAL TERSEBUT DI ATAS DI ATAS DIMANA CUKUP BANYAK PEMINAT, MAKA DIHARAPKAN UNTUK TAHUN MENDATANG KIRANYA DAPAT DITAMBAH LAGI ALOKASI DANANYA SETIDAKNYA UNTUK 2 KALI PENYELENGGARAAN JOB FAIR; b. KEGATAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERIAN FASILITAS YANG MENDORONG SISTEM KEWIRAUSAHAAN, KEGIATAN INI SASARANNYA ADALAH PEMUDA-PEMUDA YANG INIGN BERWIRAUSAHA, KEWIRAUSAHAAN
PADA
TAHUN
SEBANYAK
2011
60
MENGADAKAN
ORANG
DIBIDANG
PEMBUDIDAYAAN IKAN LELE DENGAN ALOKASI DANA RP. 175.000.000,2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DENGAN KEGIATAN-KEGIATAN : a. KEGIATAN PELATIHAN KERJA USAHA MANDIRI
(LKUM)
YAITU PELATIHAN UNTUK MENCIPTAKAN WIRA USAHA BARU AGAR MANDIRI SEHINGGA DIHARAPKAN DAPAT MENYERAP
TENAGA
KERJA,
PADA
TAHUN
2011
MENDAPAT ALOKASI DANA RP. 100.000.000,- HANYA DAPAT MELATIH 3 KELOMPOK YANG TERDIRI ATAS 5 ORANG PER KELOMPOKNYA DENGAN SECTOR USAHA OTOMOTIF; b. KEGIATAN PENYELENGGARAAN POLA MAGANG, ADALAH PELATIHAN SEKALIGUS MAGANG DI PERUSAHAAN YANG 40
DIHARAPKAN SETELAH MAGANG DAPAT DISERAP OLEH PERUSAHAAN DI TEMPAT MAGANG DAN SEBAGIAN DAPAT DISERAP OLEH PERUSAHAAN SEJENIS APABILA TIDAK DAPAT DISERAP DI PERUSAHAAN TERSEBUT, PADA TAHUN 2011 PADA KEGIATAN POLA MAGANG INI MENDAPAT ALOKASI DANA RP.250.000.000,-
(SEKTOR
GARMENT). SEDANGKAN
UNTUK
PEMBERDAYAAN
DAN
PEMBINAAN
KELOMPOK INDUSTRI KECIL DILAKUKAN MELALUI UPAYA PEMBINAAN TERHADAP IKM, PELATIHAN, KEIKUTSERTAAN DALAM PAMERAN SERTA PEMBENTUKAN PLASMA. 10. TEMPAT PEMAKAMAN UMUM TERDAPAT 4 TITIK LOKASI YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI TEMPAT PEMAKAMAN UMUM, TPU PERWIRA PADA SAAT INI UNTUK BLOK MUSLIM SUDAH PENUH, HANYA TERSEDIA BLOK NON MUSLIM ± 750 M UNTUK KAPASITAS 250 MENDIANG. SAAT INI PERSIAPAN UNTUK OPERASIONAL TPU PEDURENAN YANG
TERLETAK
DIKELURAHAN
PEDURENAN,
KECAMAN
MUSTIKAJAYA. TPU PEDURENAN SELUAS ± 12 HA YANG BERBENTUK HAMPARAN SAWAH. LAHAN YANG SUDAH DIURUG ±3,1 HA. LAHAN YANG SIAP DIMANFAATKAN ± 1,6 HA, YANG TERDIRI DARI BLOK MUSLIM DAN NON MUSLIM. UNTUK OPERASIONAL TPU PEDURENAN PADA TAHUN 2012 TELAH DILENGKAPI
DENGAN SARANA
DAN PRASARANA
PENUNJANG, SEPERTI PERSONIL TPU, KANTOR, MUSHOLAH, MCK , DAN AMBULAN.
41
SELANJUTNYA
PANDANGAN
UMUM
PADA
SEKTOR
PENDAPATAN a. TERHADAP SARAN UNTUK MEMAKSIMALKAN DAN MEMBUAT PERHITUNGAN SERTA PENDATAAN UNTUK MELAKUKAN PENANGANAN TERHADAP POTENSI PAJAK SEPERTI : PAJAK PENERANGAN JALAN, HOTEL, RESTORAN, PARKIR, PKBBBNKB DAN REKLAME AKAN MENJADI PERHATIAN SERTA PRIORITAS. b. PENDAPATAN DARI PAJAK HOTEL SEBESAR Rp. 4 MILIAR SANGATLAH
BELUM
MENUNJUKKAN
KEWAJARAN
DAN
BELUM SESUAI DENGAN DATA POTENSI / DATA KAMAR HOTEL
YANG
DIJADIKAN
PERHITUNGAN
SECARA
SEMPURNA. PERLU KAMI SAMPAIKAN BAHWA HOTEL DI KOTA
BEKASI
MAYORITAS
HOTEL
JENIS
MELATI,
SEDANGKAN YANG BERTARAF BINTANG HANYA ADA DUA YAITU HOTEL BINTANG EMPAT DAN BINTANG SATU DARI DUA
PULUH
DUA
HOTEL.
TERHADAP
PENINGKATAN
PENERIMAAN DARI PAJAK HOTEL DIUPAYAKAN SECARA INTENSIF MENINGKATKAN PENDAPATAN. c. TARGET PENDAPATAN RESTORAN SEBESAR Rp. 45 MILIAR LEBIH
YANG DIANGGAP BELUM SEMPURNA BILA DILIHAT
DARI JUMLAH POTENSI RESTORAN YANG MENJAMUR, HAL TERSEBUT DISEBABKAN ADANYA BATASAN TERHADAP WAJIB PAJAK RESTORAN DENGAN OMSET MINIMAL Rp. 3 JUTA PERBULAN SESUAI DENGAN PERDA KOTA BEKASI NO. 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN. d. TARGET PENDAPATAN PAJAK PARKIR SEBESAR Rp. 7 MILIAR SANGATLAH TIDAK MENDASAR JIKA DILIHAT DARI POTENSI YANG LUAR BIASA SERTA PELAYANAN VALET 42
PARKIR.
TERHADAP
PERHITUNGANNYA
POTENSI
SUDAH
PAJAK
TERMASUK
PELAYANAN VALET PARKIR.
PARKIR
DIDALAMNYA
PERLU KAMI SAMPAIKAN
BAHWA JUMLAH WAJIB PAJAK PARKIR SEKOTA BEKASI BERJUMLAH 86 WP DAN BILA DIBANDINGKAN PADA TAHUN 2011 SETELAH PERUBAHAN ADA KENAIKAN SEBESAR 23,15% NAMUN DEMIKIAN KAMI AKAN BERUPAYA UNTUK MENGGALI POTENSI DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH. e. PENDAPATAN PKB/BBNKB YANG MERUPAKAN DANA PAJAK BAGI HASIL DARI PROPINSI HARUSLAH DIDASARI HASIL AKHIR
DARI
PENETAPAN
PROPINSI.
PERLU
KAMI
INFORMASIKAN BAHWA TARGET YANG DIMASUKAN DALAM RAPBD MASIH ASUMSI KARENA APBD PROPINSI MASIH DALAM PEMBAHASAN. TERKAIT PEROLEHAN DIADAKAN
PENDAPATAN
DENGAN DATA
SETIAP
REKONSILIASI
TRIWULAN
ANTARA
BIRO
HASIL SELALU
KEUANGAN
PROPINSI, DISPENDA PROPINSI DAN BANK JABAR. SELANJUTNYA
PANDANGAN
UMUM
TERHADAP
SEKTOR
PEMBELANJAAN DI BIDANG BELANJA LANGSUNG DAPAT KAMI JELASKAN LANGSUNG
SEBAGAI DARI
Rp.965.663.931.587,-
BERIKUT
:
SELURUH DIALOKASIKAN
UNTUK
BELANJA
ANGGARAN TIDAK
HANYA
TIDAK
SEBESAR UNTUK
MEMBIAYAI GAJI PEGAWAI DAN BELANJA RUTIN PEGAWAI TETAPI JUGA DIALOKASI UNTUK BELANJA BUNGA, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TAK TERDUGA.
43
SEDANGKAN UNTUK BELANJA LANGSUNG URUSAN DAN BELANJA LANGSUNG NON URUSAN KAMI SEPENDAPAT SEBAGAIMANA YANG TEKAH DISEPAKATI BERSAMA MELALUI KUA PPAS.
HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG BERBAHAGIA. BERIKUT KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLONGAN KARYA. 1. DEFISIT ANGGARAN MENGENAI DEFISIT ANGGARAN PADA RAPBD 2012 SEBESAR RP.29.669.630.200,- YANG AKAN DITUTUP DARI PEMBIAYAAN NETTO
YAITU
PEMBIAYAAN
SELISIH
POSITIF
SEBESAR
DARI
PENERIMAAN
RP.40.000.000.000,-
DAN
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN SEBESAR RP.10.330.369.800,-. 2. PENCAIRAN DANA BOS SESUAI
DENGAN
INFORMASI
KEMENDIKNAS
TENTANG
PENAMBAHAN DANA BOS UNTUK SD DAN SMP YANG AKAN DILAKUKAN
TAHUN
ANGGARAN
2012
UNTUK
MENGANTISIFIKASI HAL TESEBUT PIHAK DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI SEDANG MELAKUKAN VERIFIKASI DATA SISWA SECARA INTENSIVE SESUAI DENGAN KONDISI RIIL SELAIN MEMBERIKAN PENDIDIK BEKASI
ARAHAN UNTUK KESEJAHTERAAN
DAN KEPENDIDKAN DINAS AKAN
MELAKUKAN
EVALUASI
PENDIDIKAN KOTA DAN
PEMETAAN
TERHADAP UNIT SEKOLAH AGARA DAPAT MENGGUNAKAN 44
DANA SESUAI DENGAN RKAS YANG TELAH DITETAPKAN DAN TIDAK BOLEH MANARIK DANA DARI MASYARAKAT BERKENAAN
DENGAN
PENINGKATAN
SARANA
PRASARANA PROSES BELAJAR TINGKAT SMA/SMK
KAMI
TERUS
BERUPAYA
DAM
SD, SMP DAN
BERBENAH
SELAIN
MENGALOKASIKAN ANGGARAN DARI APBD JUGA BERUPAYA UNTUK MENDAPATKAN SUMBER PENDANAAN LAIN, BAIK MELALUI BANTUAN DARI PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT, PEMERINTAH PUSAT MAUPUN DARI SUMBER LAINNYA. 3. PERSIAPAN PILKADA KOTA BEKASI TAHUN 2012 ALOKASI
ANGGARAN
PILKADA
DIALOKASIKAN
SEBESAR
RP.26.000.000.000,- BERUPA BELANJA HIBAH KEPADA KPUD. ALOKASI ANGGARAN PADA KESBANGPOLINMAS SEBESAR RP.662.000.000,PENUNJANG
SEDANGKAN
KEGIATAN
PILKADA
ALOKASI
ANGGARAN
LAINNYA
TERSEBAR
DIBEBERAPA SKPD ANTARA LAIN SATPOL PP, DISHUB, BIPEM, DISDUKCAPIL, DAN KECAMATAN. SELANJUTNYA SECARA
BERKENAAN
BERTAHAP
MULAI
DENGAN
PROGRAM
DITERAPKAN
E-KTP
E-KTP YAITU
MENGGANTI KTP LAMA DENGAN KTP ELEKTRONIK SECARA MASSAL BAGI SELURUH WAJIB KTP SEBANYAK 2.134.251 JIWA YANG
KEGIATANNYA
ADALAH PEREKAMAN DATA, FOTO
LANGSUNG, PEREKAMAN SIDIK JARI DAN PEREKAMAN IRIS MATA (BIOMETRIC SCANNER) DAN TANDA TANGAN DIGITAL BERDASARKAN PERPRES NOMOR 26 TAHUN 2009 DAN SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 471.13/441/SJ TERTANGGAL 13 OKTOBER 2010 TENTANG PENERAPAN E-KTP PADA TAHUN 2011 DI 197 45
KAB/KOTA, BAHWA KOTA BEKASI TERMASUK SALAH SATU KOTA YANG DIPROGRAMKAN PENERAPAN E-KTP TAHUN 2011 YANG PELAKSANANANYA PADA AWAL AGUSTUS 2011, NAMUN DISEBABKAN ADANYA KENDALA ALAT DAN TEKNIS BARU DIMULAI SEJAK 27 OKTOBER 2011, PADA PENERAPAN E-KTP 2011 SESUAI
DENGAN EDARAN TERSEBUT DIATAS BAHWA
PEMERINTAH DAERAH DIWAJIBKAN UNTUK MENYIAPKAN DANA PENDAMPING DARI APBD MASING-MASING KAB/KOTA, NAMUN SATU-SATUNYA KAB/KOTA YANG ADA DI JAWA BARAT YANG TIDAK MENGANGGARKAN DANA PENDAMPINGAN ADALAH KOTA BEKASI, BARU PADA APBDP MUNCUL ANGGARAN SEBESAR RP. 400.000.000 ITUPUN HANYA UNTUK HONOR PARA PETUGAS SELAMA 2 BULAN YANG BEKERJA DARI PAGI SAMAPAI SORE BAHKAN HARI SABTU DAN MINGGU MASIH MELAKUKAN KEGIATAN PEREKAMAN E-KTP. PELAKSANAAN E-KTP DI KOTA BEKASI BAHKAN DI KAB/KOTA LAINNYA
YANG
SEMULA
DIRENCANAKAN
PADA
BULAN
AGUSTUS 2011 NAMUN KARENA KENDALA TEKHNIS DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DARI KEMENTRIAN DALAM NEGERI TIDAK TEPAT WAKTU SEHINGGA PELAKSANAAN E-KTP BARU DIMULAI PADA AKHIR OKTOBER 2011. BERDASARKAN
ASUMSI
APABILA
DILAKSANAKAN
MULAI
AGUSTUS 2011 TIDAK AKAN TERSELESAIKAN PADA DESEMBER 2011, SEHINGGA SISA WAJIB KTP YANG TIDAK TERSELESAIAKN PADA BULN DESEMBER 2011 SESUAI DENGAN SURAT EDARAN MENTRI TERSEBUT DIATAS MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH MASING-MASING DAN SESUAI HASIL RAPAT KOORDNASI DENGAN KEMENDAGRI DI JAKARTA PADA BULAN OKTOBER 2011 SEDANG DIUPAYAKAN TETAP MENJADI 46
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DALAM HAL INI KEMENDAGRI
SEDANG
MENGUSULKAN
KE
KEMENTRIAN
KEUANGAN PADA ANGGARAN TAHUN 2012. 4. MASALAH PENANGGULANGAN BANJIR SEBAGAIMANA TELAH KAMI JAWAB PADA PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS. 5. PENINGKATAN
KESIAGAAN
DAN
PENCEGAHAN
BAHAYA
KEBAKARAN. MENANGGAPI TENTANG
DARI
FRAKSI
PROGRAM
PARTAI
GOLONGAN
PENINGKATAN
KEGIATAN
KARYA DAN
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN YANG DIANGGARKAN SEBESAR RP.1.575.000.000 MASIH JAUH UNTUK MENJAMIN KINERJA
KESIAPAN
DAN
KESIGAPAN
PETUGAS
DALAM
MENGATASI PERITIWA KEBAKARAN DI WILAYAH KOTA BEKASI. KARENA
ANGGARAN
TERSEBUT
BARU
SEBAGIAN
DARI
RENCANA PROGRAM UNTUK MENCAPAI STANDAR PELAYANAN MINIMAL YAITU : 1. KOTA BEKASI SEUSUAI DENGAN LUAS WILAYAH IDEALNYA MEMILIKI 21 UNIT MOBIL PEMADAM. PADA SAAT INI BARU MEMILIKI 9 UNIT (PERMEN P U NO.26 TAHUN 2010) 2. SATU POS PEMADAM KEBAKARAN DAPAT MELAYANI 3 KELURAHAN,
MAKA
SEHARUSNYA
18
POS
PEMADAM
KEBAKARAN, SEDANGKAN KOTA BEKASI BARU ADA 1 POS KOMANDO. 3. SUMBER DAYA MANUSIA MASIH BANYAK DIBUTUHKAN, BAIK KUALITAS DAN KUANTITAS. 4. PEMBANGUNAN KOTA BEKASI SEMAKIN PESAT DAN BANYAK BANGUNAN BERTINGKAT YANG SUSAH DIJANGKAU. MAKA DIBUTUHKAN MOBIL OPERASIONAL TANGGA.
47
5. UNTUK MELENGKAPI KESIAPAN DAN KELENGKAPAN MAKA DIPERLUKAN MOBIL RESCUE DAN MOBIL AMBULANCE. 6. MENGENAI ALASAN KENAIKAN TUNJANGAN DAERAH STAF, TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG, SERTA
TUNJANGAN
KINERJA
SAMPAIKAN SEBAGAI TERAKHIR
TAHUNAN
BERIKUT
DAPAT
:SELAMA TIGA
KAMI TAHUN
BESARAN TUNJANGAN DAERAH STAF DAN
TUNJANGAN
KINERJA
TAHUNAN
TIDAK
MENGALAMI
KENAIKAN. UNTUK TAHUN 2012 DIRENCANAKAN NAIK YAITU: UNTUK TUNJANGAN DAERAH BAGI STAF SEMULA SEBESAR RP.550.000 MENJADI RP.700.000,- DAN UNTUK TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN SEMULA SEBESAR RP.600.000 MENJADI RP. 700.000,-. DARI KENAIKAN TUNJANGAN DIMAKSUD BILA DIBANDINGKAN DENGAN DAERAH SEKITAR MASIH RELATIF RENDAH, CONTOH YANG BERLAKU DI KABUPATEN BEKASI TELAH MENCAPAI RP.1.000.000 SEDANGKAN UNTUK DKI JAKARTA TELAH MENCAPAI LEBIH DARI RP.2.000.000.
HADIRIN YANG BERBAHAGIA, BERIKUT KAMI SAMPAIKAN JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT PERSATUAN, 1.
EVALUASI TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM-PROGRAM SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM RPJMD TELAH KAMI LAKUKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKELANJUTAN SETIAP TAHUN
DIJABARKAN
DALAM
DOKUMEN
PERENCANAAN
TAHUNAN (RKPD) SELAIN DILAKUKAN MELALUI KEGIATAN RUTIN BERUPA MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN, 48
JUGA MELALUI PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), PENETAPAN KINERJA (TAPKIN) DAN PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP). DARI KESELURUHAN PROSES DIMAKSUD TUJUAN UTAMANYA ADALAH PENCAPAIAN TARGET SASARAN TAHUNAN . 2.
BERKENAAN DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH MELALUI PEMANFAATAN DATA, ANALISIS DAN TEROBOSAN-TEROBOSAN BARU, TELAH KAMI JELASKAN PADA
JAWABAN
ATAS
PANDANGAN
UMUM
FRAKSI
DEMOKRAT DAN FRAKSI PKS. 3.
KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI AMANAT PERSATUAN,
BAHWA
BELANJA
PEGAWAI
SELAYAKNYA
DIIKUTI OLEH PENINGKATAN DISIPLIN, PROFESIONALISME DAN KINERJA PEGAWAI. OLEH KARENA ITU KAMI AKAN MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS TERHADAP ASPEK-ASPEK DIMAKSUD
DALAM
RANGKA
PENINGKATAN
PELAYANAN
MASYARAKAT. 4.
PENJELASAN MENGENAI ALASAN KENAIKAN TUNJANGAN DAERAH STAF, TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BARANG, SERTA TUNJANGAN KINERJA TAHUNAN TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR.
5.
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAPAT KAMI JELASKAN
BAHWA
INSENTIF
DIHITUNG
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF. SEBAGAI ILUSTRASI TARGET PAJAK DAERAH SEBESAR RP.359.401.202.000 JIKA DIKALIKAN 49
5%
MAKA
INSENTIFNYA
SEBESAR
RP.17.970.060.100,- DAN INSENTIF RETRIBUSI DAERAH DARI TARGET RETRIBUSI SEBESAR RP. 41.999.607.400 DIPEROLEH SEBESAR RP 2.099.980.370 SEDANGKAN INSENTIF PBB DARI TARGET SEBESAR RP 114.191.829.500 DIPEROLEH INSENTIF SEBESAR RP 7.993.428.065 ATAU SEBESAR 7%. 6.
BERKENAAN PERSATUAN
DENGAN
PERTANYAAN
MENGENAI
FRAKSI
PENJELASAN
AMANAT
DETAIL
DAN
SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI APBD, PENJELASANNYA TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT. 7.
KAMI SEPENDAPAT DENGAN PANDANGAN FRAKSI AMANAT PERSATUAN BAHWA PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012
DIKELOLA
SECARA
TERTIB,
EFISIEN,
EKONOMIS
TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. HAL INI SEJALAN DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE YANG TELAH MENJADI KOMITMEN KITA BERSAMA. 8.
PENGADAAN TENAGA KONTRAK KERJA DIDASARKAN PADA KEBUTUHAN
SITUASIONAL
YANG
DITETAPKAN
MELALUI
KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 47 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGADAAN DAN PEMBINAAN TENAGA KONTRAK
KERJA
DI
LINGKUNGAN
PEMERINTAH
KOTA
BEKASI. 9.
ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENGADAAN OBAT DALAM RANGKA MELAYANI MASYARAKAT MISKIN TAHUN 2012 TELAH DISEDIAKAN SEBESAR RP 20,2 MILYAR BERASAL DARI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK). 50
10. UPAYA
PENINGKATAN
EKONOMI
KERAKYATAN
DAN
KETENAGAKERJAAN TELAH DIIMPLEMENTASIKAN PADA SKPD MELALUI PROGRAM SEBAGAI BERIKUT: a. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA b. PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA c. PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN d. PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KECIL MENENGAH YANG KONDUSIF e. PROGRAM
PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN
DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA KECIL MENENGAH f. PROGRAM
PENINGKATAN
KUALITAS
KELEMBAGAAN
KOPERASI g. PROGRAM
PENGEMBANGAN
PRODUK
PERTANIAN,
PETERNAKAN DAN PERIKANAN h. PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG / USAHA INFORMAL i. PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI
KECIL
DAN
MENENGAH 11. PEKERJAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA KUALITAS HASIL DIPENGARUHI OLEH BEBERAPA FAKTOR, ANTARA LAIN: a. KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBD b. KEMAMPUAN REKANAN YANG TIDAK SAMA c. PENGADAAN BARANG YANG TERBATAS d. TENAGA KERJA YANG TIDAK MEMADAI. UNTUK
LEBIH
MENINGKATKAN
PELAYANAN
KEPADA
MASYARAKAT, KE DEPAN KAMI AKAN MELAKUKAN UPAYAUPAYA PERBAIKAN. 51
PIMPINAN, ANGGOTA DPRD, DAN HADIRIN PESERTA RAPAT PARIPURNA YANG KAMI HORMATI, SELANJUTNYA UNTUK YANG TERAKHIR KAMI AKAN MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GERAKAN BEKASI BERSATU, SEBAGAI BERIKUT : 1. BERKENAAN DENGAN TIDAK TERSEDIANYA DATA POTENSI PAD SUDAH KAMI SAMPAIKAN PADA PENJELASAN TERHADAP JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. 2. PERMASALAHAN LEMAHNYA
KOORDINASI ANTARA DINAS
PENGHASIL DAN DISPENDA, ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAD,
INTENSIFIKASI
DAN
EKSTENSIFIKASI
PAJAK
DAN
RETRIBUSI BELUM OPTIMAL, MASIH LEMAHNYA APARATUR PEMUNGUT PAJAK, TINGKAT KESADARAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI MASIH RENDAH DAN MASIH ADANYA KEBOCORAN PENERIMAAN DI BEBERAPA SEKTOR TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA PENJELASAN JAWABAN PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT. 3. SARAN DAN MASUKAN MENGENAI KINERJA BUMD AKAN MENJADI BAHAN PERHATIAN DAN EVALUASI KAMI KE DEPAN, UNTUK LEBIH MEMBERDAYAKAN BUMD YANG ADA SEHINGGA MAMPU MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PAD. 4. SARAN DAN MASUKAN ATAS PENGELOLAAN ATAS TPA BANTARGEBANG
AKAN
KAMI
TINDAK
LANJUTI
MELALUI
KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH PROPINSI DKI JAKARTA UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN MoU. 5. PENENTUAN BESARAN RENCANA TARGET PAD KAMI SEPAKAT UNTUK
MELIBATKAN
ALAT
KELENGKAPAN
DPRD
YANG
MEMBIDANGINYA.
52
6. BERKENAAN DENGAN PENDAPATAN LAIN – LAIN DAERAH YANG SAH DARI SEKTOR PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
YANG
CENDERUNG
STAGNAN
YANG
TIDAK
BERBANDING LURUS DENGAN KOMSUMSI BAHAN BAKAR SEBAGAI BAHAN PEMBANDING. AGAR PEMERINTAH DAERAH AKTIF
BERKOORDINASI
DENGAN
PROPINSI
UNTUK
MENDAPATKAN DATA YANG VALID DARI SUMBER – SUMBER TERKAIT. TERHADAP SARAN DIMAKSUD KAMI AKAN AKTIF MEMPERTANYAKAN HAL TERSEBUT KEPADA PROVINSI. 7. KAMI
SEPENDAPAT
PROPORSI
BELANJA
DENGAN
FRAKSI
PEGAWAI,
GBB
UPAYA
MENGENAI
PENINGKATAN
PROFESIONALISME APARATUR DAN PENINGKATAN KINERJA UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK. 8. PENJELASAN PENGELOLAAN
MENGENAI TENAGA
PENERIMAAN HONORER
(TKK)
CPNSD
DAN
SEBAGAIMANA
TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS. 9. FRAKSI GBB MENGUSULKAN UNTUK PENINGKATAN BELANJA HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT. ATAS PANDANGAN INI DAPAT KAMI SAMPAIKAN BAHWA PELAKSANAANNYA AKAN KAMI SESUAIKAN DENGAN PERMENDAGRI NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN. 10. MENGENAI PANDANGAN FRAKSI GBB TENTANG ALOKASI SUBSIDI YANG SAMA UNTUK SMP/MTS SWASTA SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP KESAMAAN ANTARA SISWA SWASTA DAN NEGERI JAWABAN KAMI ADALAH SEBAGAIMANA TELAH
53
DISAMPAIKAN
PADA
JAWABAN
TERHADAP
PANDANGAN
FRAKSI PKS. 11. MENGENAI
PANDANGAN
FRAKSI
PENINGKATAN
PENDAPATAN,
SEBAGAIMANA
TELAH
GBB
TENTANG
JAWABAN
DISAMPAIKAN
KAMI PADA
UPAYA ADALAH
JAWABAN
TERHADAP PANDANGAN FRAKSI DEMOKRAT. 12. PANDANGAN FRAKSI GBB TENTANG UPAYA PEMBENAHAN ASET
TELAH
KAMI
SAMPAIKAN
PADA
JAWABAN
ATAS
PANDANGAN UMUM FRKASI PDIP. 13. BERKENAAN DENGAN PANDANGAN ATAS PEMBIAYAAN UNTUK PENYERTAAN MODAL DI BUMD SEBAGAIMANA TELAH KAMI SAMPAIKAN DALAM JAWABAN ATAS PANDANGAN FRAKSI PKS. 14. KAJIAN MENGENAI PEMISAHAN PDAM SEDANG DILAKSNAKAN DI
BAPPEDA
DALAM
KEGIATAN
ANALISIS
TEKNIS
DAN
EKONOMIS PADA TAHUN 2011.
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, HADIRIN YANG BERBAHAGIA, DEMIKIAN JAWABAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN ATAS PANDANGAN
UMUM
FRAKSI-FRAKSI
DPRD
KOTA
BEKASI
TERHADAP RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) TAHUN ANGGARAN 2012, TERIMAKASIH ATAS SEGALA
PERHATIAN
DILAKUKAN,
DAN
KERJA
MUDAH-MUDAHAN
APA
KERAS YANG
YANG KITA
TELAH
LAKUKAN
DICATAT OLEH ALLAH SWT SEBAGAI AMAL KEBAIKAN KITA BERSAMA. 54
BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.
BEKASI, 22 NOPEMBER 2011 Plt. WALIKOTA BEKASI
DR. H. RAHMAT EFFENDI
55
