RAKORNAS KEMKOMINFO 2014
Jakarta, 20 November 2014
MATERI PAPARAN A. EXECUTIVE SUMMARY B. PROGRAM DITJEN PPI 2015-2019 C. REDESIGN USO
2
A. EXECUTIVE SUMMARY • Tahun 2014 ini adalah masa transisi sebelum memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke tiga tahun 2015-2019 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; • Dengan memperhatikan hal dimaksud maka kebijakan Nasional harus diarahkan untuk mendorong perekonomian Indonesia mencapai pertumbuhan yang cukup tinggi secara berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi; • Untuk dapat mewujudkan industri Telekomunikasi, industri Pos dan industri Penyiaran dapat berjalan kondusif dan penyelenggaraannya berjalan sesuai peraturan perundang-undangan (based to regulation) sehingga menghasilkan standar kualitas pelayanan terbaik untuk yang dapat memberikan kesejahteraan masyarakat melalui jaminan kualitas layanan bidang pos dan informatika; • Disamping peranan Pemerintah sebagai regulator, juga ada peran penting dari Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyebaran informasi di seluruh wilayah Indonesia yaitu Peran untuk membangun infrastruktur pos dan informatika. Melalui dana Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal 3
• Pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur dimana para penyelenggara telekomunikasi tidak membangun dikarenakan demand yang rendah, hal ini dilakukan untuk mengatasi digital divide yang terjadi di wilayah Indonesia. Selain itu akan digunakan juga untuk membangun fasilitas infrastruktur untuk digunakan secara bersama oleh para penyelengara sehingga dapat mempercepat akselerasi pembangunan telekomunikasi yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia termasuk daerah perbatasan dan pulau-pulau terluar serta dapat memberikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; • Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di bidang TIK, saat ini telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2014 Tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 guna mendukung pembangunan dan pemanfaatan pitalebar yang efektif dan efisien yang terintegrasi melalui sinkronisasi, sinergi serta koordinasi lintas sektor dan wilayah; • Berdasarkan uraian tersebut di atas, pada tahun mendatang kita masih mempunyai pekerjaan yang sangat berat dan membutuhkan usaha yang besar, yang akan dirumuskan dalam program yang komprehensif sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Kemkominfo. 4
B. PROGRAM DITJEN PPI
2015-2019
5
B. PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI 2015-2019 NO 1.
PROGRAM Revisi UndangUndang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
PERMASALAHAN
2015 Tidak dapat Penyusunan dilaksanakannya Naskah pembukaan akses Akademis pasar dikarenakan Revisi UU Pos para penyelenggara Penyusunan pos tidak dapat Draft awal memenuhi syarat Revisi UU Pos dalam UndangUndang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos sebagaimana yang telah diamanatkan dalam pasal 15, pasal 50 dan pasal 51
2016 Pembahasan antar kementerian draft Revisi UU Pos Harmonisasi Draft Revisi UU Pos
RENCANA AKSI 2017 2018 Pembahasan Implementasi RUU dengan UU dan PP Pos DPR RI
2019
OUTCOMES 1. Iklim usaha Perposan akan kondusif 2. PT. Pos dapat tersehatkan. 3. Pembukaan kompetisi dapat dimulai
6
NO
PROGRAM
2. PSO KPCLPU
3. Pembangunan Tugu Berkode Pos
PERMASALAHAN
2015 Penambahan Belum cukupnya payung hukum untuk dana menarik kontribusi operasional (PSO) untuk LPU secara 2330 KPCLPU memadai. (Besaran kontribusi terlalu kecil)
Selama ini pengamanan aset nasional berupa pulau terluar belum menjadi prioritas/concern pemerintah.
Pembangunan 6 tugu berkode pos di daerah perbatasan
RENCANA AKSI 2016 2017 2018 Penambahan Penambahan Penambahan dana dana dana operasional operasional operasional (PSO) untuk (PSO) untuk (PSO) untuk 2335 KPCLPU 2340 KPCLPU 2345 KPCLPU
Pembangunan Pembangunan 10 tugu 15 tugu berkode pos di berkode pos di daerah daerah perbatasan perbatasan
Pembangunan 20 tugu berkode pos di daerah perbatasan
2019 Penambahan dana operasional (PSO) untuk 2350 KPCLPU
OUTCOMES 1. Terlayaninya masyarakat daerah terpencil/terl uar terhadap layanan pos (aksesibilitas, konektivitas) 2. Tidak terbebaninya APBN
Pembangunan Terjaganya 25 tugu berkode kedaulatan pos di daerah negara. perbatasan
7
NO
PROGRAM
PERMASALAHAN
4. Penyusunan UU 1. Konvergensi (UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran)
2.
3.
UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran sudah out of date karena saat ini belum sepenuhnya dapat mendukung perkembangan kelembagaan, industri, dan teknologi PP tertinggal dengan perkembangan teknologi Peraturan Menteri up to date namun landasan hukumnya sudah tidak memadai
2015
2016
RENCANA AKSI 2017
1.Penyempurnaan 1. Pembahasan Lanjutan naskah akademis antar Kementerian Pembahasan RUU Kovergensi 2. Penyusunan dan 2. Harmonisasi dengan DPR penyempurnaan perubahan RUU RUU Kovergensi Konvergensi 3. Usulan Prolegnas RUU
3. Pembahasan RUU Konvergensi dengan DPR
2018 Implementasi UU Konvergensi dan penyusunan RPP beserta peraturan pelaksanaan
OUTCOMES
2019 1. 2.
3.
Meningkatkan daya saing Menciptakan industry telekomunikasi dan penyiaran tertib dan sehat; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8
NO
PROGRAM
5. Penyusunan
PERMASALAHAN 1.
RUU Migrasi Digital
2.
3.
UU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran belum mengakomodasi pemberlakuan perubahan dari system analog ke digital ; Belum adanya kebijakan yang mengikat berkaitan dengan migrasi analog ke digital yang perlu diatur setingkat undangundang Keengganan lembaga penyiaran swasta free-to-air untuk beralih ke teknologi digital
2015 1.Penyusunan naskah akademis 2. Penyusunan dan penyempurnaan Draft RUU Migrasi Digital 3. Usulan Prolegnas RUU 4. Harmonisasi RUU Migrasi Digital
2016 1. Pembahasan RUU Konvergensi dengan DPR
RENCANA AKSI 2017 Implementasi UU Konvergensi dan penyusunan RPP beserta peraturan pelaksanaan
2018
OUTCOMES
2019 1.
2. 3.
Menciptakan kepastian hokum dalam pelaksanaan migrasi analog ke digital Meningkatkan kualitas mutu siaran; Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9
NO
PROGRAM
6.
Pembangun an Infrastruktur Palapa Ring dan Infrastruktur Pasif
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI 2015
2016
2017
2018
2019
OUTCOMES
1. Penyusunan 1.Pelaksanaan 1.Pemanfaatan 1.Pemanfaatan 1.Pemanfaatan 1. Pemberdayaan 1. Pembangunan regulasi pembangunan /pengoperasia /pengoperasia /pengoperasia ekonomi masyarakat jaringan terkait sesuai dengan n infrastruktur n infrastruktur n infrastruktur telekomunikasi belum yang sudah dengan yang sudah yang sudah kontrak 2. Multiplier effect merata dibangun proyek dibangun dibangun untuk layanan palapa ring pemerintah, 2. Kurangnya peran 2.Pembangun 2.Pembanguna 2.Pembanguna 2.Pembanguna produktivitas nasional pemerintah dalam 2. Pelaksanaan an ducting di 4 n ducting di 4 n ducting di 5 n ducting di 6 dan efisiensi industry kota kota kota tender kota mendukung 3. Pemerataan pengadaan pembangunan akses Informasi di seluruh barang/jasa broadband (right of wilayah Indonesia way, infrastruktur 3. Pelaksanaan pasif, akses pembangun gedung/kawasan) an sesuai dengan kontrak 3. Kurangnya koordinasi antar K/L 4. Pembangunan dan antara ducting di 2 Pemerintah Pusat dan kota Pemda.
10
NO
PROGRAM
RENCANA AKSI
PERMASALAHAN
OUTCOMES
2015 Kajian tentang 1. Kurangnya Jaringan koordinasi antar instansi Pemerintah (GN) di pemerintah Indonesia dan 2. Inefisiensi penyusunan belanja IT regulasi GN Pemerintah
2016 2017 2018 persiapan implementasi implementasi penyediaan penyediaan penyediaan backbone GN backbone GN di backbone GN dalam rangka e- pemerintah di Pemerintah gov pusat / K/L dan Daerah (5%) LPNK
2019 implementa 1. Efisiensi APBN si 2. Keamanan penyediaan Informasi backbone Pemerintah GN di Pemerintah Daerah (5%)
Regulasi, management, lokasi kantor dan pembagunan Data Center
Pembangunan Pembangunan Pembangunan jaringan dengan jaringan dengan jaringan PU dan instansi BNPB dan BMKG dan telekomunikasi telekomunikasi terkait dengan internet seluler seluler
Pembangun an Jaringan Vulkanologi, Kehutanan dan penyiaran
7.
Pembangunan Government Radio Network
8.
1. Tidak adanya Pembangunan koordinasi Public Protection yang terpusat and Disaster 2. Jaringan yang Relief (PPDR) ada masih Nasional terpisah-pisah belum terintegrasi
Terwujudnya daya tahan dan daya antisipasi (early warning and emergency response) masyarakat terhadap bencana
11
NO
PROGRAM
9. Pembangunan ITTS Tahap II
PERMASALAHAN Sarana dan prasarana siaran LPP TVRI sudah out of date dan masih berteknologi analog.
RENCANA AKSI 2015 Pelaksanaan proyek ITTS-2 (tahun pertama)
2016 Pelaksanaan dan Penyelesaian proyek ITTS-2 (tahun kedua)
2017
2018
2019
Pengembangan Pengembangan Pengemban jaringan gan jaringan jaringan infrastruktur infrastruktur infrastruktur penyiaran untuk penyiaran penyiaran untuk wilayah untuk wilayah terpencil, wilayah terpencil, terluar dan terpencil, terluar dan perbatasan terluar dan perbatasan (pengadaan perbatasan (pengadaan pemancar DVB- pemancar DVB- (pengadaan T2 ≥1 kw & pemancar T2 ≥1 kw & kelengkapannya kelengkapanny DVB-T2 ≥1 a) (5 lokasi) kw & ) (4 lokasi) kelengkapan nya) (6 lokasi)
OUTCOMES Terwujudnya LPP yang sehat yang independen, netral dan tidak berorientasi pada keuntungan.
12
NO
PROGRAM
10. Implementasi
migrasi TV Digital
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI 2015
2016
2017
2018
70% 85% 95% (MALUKU 100% (NATION 1. Keengganan (SULAWESI+KALI ( SULAWESI) +PAPUA+ WIDE ANALOG lembaga Bangka SWITCH OFF) penyiaran swasta MANTAN (Kec. Kalsel dan Belitong+ free-to-air untuk Gorontalo) Gorontalo) beralih ke teknologi digital. 2. Aturan hukum yang tersedia masih perkarakan di Mahkamah Agung (judicial review).
2019
OUTCOMES 1. Terwujudnya diversity of ownership dan diversity of content. 2. Entry barrier peluang penyelenggaraan penyiaran menjadi rendah.
13
NO
PROGRAM
11. Layanan perizinan terpadu
PERMASALAHAN Belum lengkapnya sarana dan sistem (SoP) untuk menjalankan layanan perizinan terpadu di bidang pos, telekomunikasi, Telsus PPKU, dan Penyiaran
RENCANA AKSI 2015
2016
2017
Uji coba sistem Implementasi Implementasi dan dan perijinan terpadu secara penyempurnaa penyempurnaa n sistem n sistem online jasa perijinan perijinan pos, jasa telekomunikasi terpadu secara terpadu secara online untuk online untuk dan telekomunikasi perijinan jasa jasa pos, pos, jasa telekomunikasi, khusus telekomunikasi, telekomunikasi pemerintah jasa khusus dan dan non telekomunikasi penyiaran pemerintah khusus pemerintah dan non pemerintah serta uji coba sistem perijinan terpadu secara online penyiaran dan jaringan telekomunikasi
2018
2019
OUTCOMES
Implementasi Implementas Efisiensi dan dan i dan transparansi layanan penyempurnaa penyempurn perizinan n sistem aan sistem perijinan perijinan terpadu secara terpadu online untuk secara online jasa pos, untuk jasa telekomunikasi, pos, telekomunikasi telekomunika si, khusus dan telekomunika penyiaran si khusus dan penyiaran
14
NO
PROGRAM
PERMASALAHAN
RENCANA AKSI
OUTCOMES
2015 2016 2017 2018 2019 1.Pembangunan 1.Pembangunan 1.Pembangunan 1.Pembangunan 1.Pembangunan 1. Pemerataa Skala ekonomi 12. Pembangunan 150 BTS 150 BTS 50 BTS 250 BTS 250 BTS aksesibilitas dan (demand) tidak n akses terpenuhi untuk kualitas bagi 2. Penyediaan 2. Penyediaan 2. Penyediaan 2. Penyediaan 2. Penyediaan dijalankan secara pelayanan seluruh akses akses broadband akses akses akses telekomunikasi di komersial rakyat broadband internet di 1000 broadband broadband broadband daerah Indonesia internet di 50 internet di 500 titik lokasi internet di 1500 internet di 2000 terpencil/terluar 2. Penguatan titik lokasi titik lokasi titik lokasi titik lokasi NKRI 3. Peningkat an kesejahter aan masyaraka t
15
NO
PROGRAM
PERMASALAHAN
1. Besarnya 13. Dukungan import peningkatan perangkat TIK terhadap industri yang TIK dalam membebani negeri(TKDN) 3G neraca dan BWA pembayaran; 2. Kecilnya peran industri manufaktur dalam negeri; 3. Rendahnya rekayasa teknologi dalam negeri; 4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
RENCANA AKSI
2015 Kandungan Dalam Negeri (KDN) CAPEX : 35 % OPEX : 70 %
2016 2017 Kandungan Kandungan Dalam Negeri Dalam Negeri (KDN) (KDN) CAPEX : 37,5 % CAPEX : 40 % OPEX : 75 % OPEX : 80%
OUTCOMES 2018 2019 Kandungan Kandungan 1. Terwujudnya Dalam Negeri Dalam Negeri kemandirian (KDN) (KDN) terhadap CAPEX : 42,5 % CAPEX : 45 % industri TIK OPEX : 85 % OPEX : 90 % Nasional 2. Efisiensi devisa 3. Peningkatan sumber daya manusia
16
C. REDESIGN PROGRAM KPU/USO 17
Grand-design atau Re-design? • Grand design: perubahan fundamental aturan, kelembagaan, keuangan, butuh 3 tahun untuk dijalankan. • Redesign: kondisi As-Is, dimulai tahun depan, dilaksanakan selama 3 tahun ke depan.
18
KONSEP REDESAIN USO BOTTOM UP
KOMPREHENSIF
PILOTING
SINERGIS
Program disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat tidak hanya infrastruktur namun juga mencakup ekosistem (pemberdayaan masyarakat, konten, aplikasi, dll) untuk meningkatkan tilisasi infrastruktur. Program bersifat cluster (tidak nasional) sesuai dengan kondisi dan kesiapan daerah untuk mempermudah kontrol. Melibatkan stake holder dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk memastikan sinergitas program dengan pihak terkait.
19
20
SASARAN PROGRAM USO DIGITAL DIVIDE
SUPORTING INDUSTRI
a.
Memperluas coverage (akses) layanan telekomunikasi untuk mengurangi blankspot.
a.
Menyediakan sarana kompetisi bagi industri..
b.
Jenis akses layanan : - Telepon (BTS) - Internet (Wifi)
b.
c.
Clustering sesuai kondisi, dan kebutuhan daerah.
Jenis sarana : - Backbone, Backhaul - Ekosistem broadband - Menara/Ducting
c.
d.
Survey untuk mengetahui tingkat kesenjangan digital masing-masing daerah.
Kolaborasi dengan operator, Pemerintah Daerah , dan Kementerian Teknis lainnya.
d.
Kesiapan dan dukungan stake holder.
20
CONTOH PROGRAM (TENTATIVE) DIGITAL DIVIDE • •
• • • •
Palapa Ring FTTB Fiber to the Building dengan pengoperasian Open Access (40% e-Gov: 60% public access) Wifi Ruang Terbuka Back-haul e-Gov (wired/wireless) BTS Coverage Mobile IPoP/MPLIK - Layanan publik keliling dari kementerian terkait difasilitasi dengan Konektifitas Broadband oleh USO
SUPORTING INDUSTRI Infrastruktur: • Infrastruktur Pasif - bimbingan teknis penyusunan regulasi, hibah daerah, pembentukan BUMD pengelola infrastruktur • Infrastruktur Bersama - Tower hibah daerah dan pembentukan BLUD/BUMD infrastruktur TIK Layanan: • Insentif Aplikasi Awan untuk e-Gov di NIX • Insentif Inkubator Konten Keahlian: • Aplikasi Sertifikasi TIK Nasional/ASEAN (kegiatan nasional) • Pembentukan Pusat Sertifikasi TIK Nasional/ASEAN (proposal dari Sekolah/Akademi/Universitas untuk biaya operasi) Sistem Pendukung: • Industri Sabak Nasional untuk Captive Market e-Gov (setahun satu pabrik). • Program Nasional Sejuta Tablet Android untuk aplikasi awan eGov (hibah daerah dan sekolah, murah dengan monopsony, ditanam patch untuk link ke NIX, aplikasi awan) • Insentif Pembentukan ISP dan Helpdesk Lokal (Input Pemda, Operator) minimum 2 ISP tiap kabupaten/kota Sistem Komunikasi: • Insentif Program Monev (pembentukan unit monev di daerah) Sistem Regulasi: • Bimbingan Teknis Perda Infrastruktur Bersama • Bimbingan Teknis Perda Infrastruktur Pasif
21
tinggi
Identifikasi kondisi supply – demand dan rekomendasi cluster program KPU/USO
traditional/print/analog media
Telinfo tuntas
rendah
supply
Inkubator Aplikasi, Pusat Sertifikasi
Internet cepat
Internet lambat
fax voice no access
Wifi, Paket Industri Kompetitif
Backbone Backhaul FTTB BTS 4G Mobile IPoP Inf Sharing
Aplikasiaplikasi E-gov
demand rendah
tinggi 22
Posisi Daerah
DIY_Bantul; Kalbar_Kayong Utara; Maluku_Seram Bagian Timur; Papua Barat_Kaimana; Riau_Indragiri Hulu; Sulteng_Tojo Una-una; Sumbar_Muaro Sijunjung; Sumsel_Ogan Komering Ilir
Kalteng_Barito Utara; Maluku_Buru; Maluku_Maluku Barat Daya; Maluku_Seram Bagian Barat; Riau_Bengkalis; Riau_Kampar; Riau_Kepulauan Meranti; Riau_Rokan Hulu; Sulteng_Donggala; Sulut_Sitalo; Sulut_Kepulauan Sangihe; Sumbar_50 Kota
SUPPLY
Kalsel_Barito Kuala; Kalteng_Barito Selatan; Maluku_Maluku Tenggara Barat
DIY_; DIY_Yogyakarta; DIY_Sleman; DIY_Gunung Kidul; DIY_Kulon Progo1; DIY_Kulon Progo2; DIY_Kulon Progo3; DIY_Kulon Progo4; DIY_Kulon Progo5; Kalteng_Gunung Mas; Kalteng_Barito Timur; Kalteng_Katingan; Kepri_Kepulauan Anambas; Maluku_Maluku Tenggara; Riau_Dumai; Riau_Pelelawan; Riau_Siak; Sumbar_Agam; Sumbar_Payakumbuh; Sumbar_Tanah Datar; Sumsel_BANYUASIN; Kaltim_Balikpapan
0 Sumber: Hasil pengolahan data (Kajian LAPI ITB)
DEMAND
23
Hasil Perhitungan Prioritas
Keterangan: - Merah = prioritas I; skor 0,66 – 1,00 - Orange = prioritas II; skor 0,33 – 0,65 - Kuning = prioritas III; skor 0,00 - 0,32 Sumber: Hasil pengolahan data, 2014
24
SINERGITAS DENGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA No
Kementerian/Lembaga
Sinergitas Program
1
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Penyediaan BTS di 31 pulau-pulau kecil
2
Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kerjasama penyediaan fasilitas TIK pada Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di Provinsi dan Kabupaten.
3
Bank Indonesia
Pemanfaatan layanan USO dalam mengedukasi UMKM dalam pencatatan keuangan dan perbankan.
4
Kementerian Kesehatan
Optimalisasi server NIX untuk penataan data transaksi di fasilitas pelayanan kesehatan dan pengembangan Bank data.
25
Gracias
Russian
Spanish
Japanese
Obrigado Brazilian Portuguese
Grazie Italian
Terima Kasih
Merci Danke French
German
Thank You English
Arabic
Thai Traditional Chinese
26
