SAMBUTAN DEPUTI GUBERNUR BANK INDONESIA PENANDATANGANAN PEDOMAN KERJA ANTARA BI DAN POLRI: TATA CARA PELAKSANAAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN UANG RUPIAH DI WILAYAH NKRI DAN DUGAAN TINDAK PIDANA TERHADAP UANG RUPIAH SERTA: PENANDATANGANAN POKOK-POKOK KESEPAHAMAN: antara KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA WILAYAH III (BALI DAN NUSTRA) dengan KEPOLISIAN DAERAH PROVINSI BALI tentang KOORDINASI PENANGANAN TINDAK PIDANA DI BIDANG SP & KUPVA
Bali, 20 November 2014 Yang Terhormat, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri; Komjen Polisi Drs. Suhardi Alius, M.H.; Gubernur Provinsi Bali, diwakili oleh ............................ Pimpinan MABES POLRI; o Direktur TIPIDEKSUS, Brigjen Pol Drs A. Kamil Razak, SH., MH; o Kasubdit Upal, Kombes Agus Nugroho; o Kabag Kerjasama antar Lembaga – Divkum Polri, Kombes Syahri Gunawan; o Kapolda Bali; Irjen Pol A.J. Benny Mokalu, S.H.; Kepala Kantor Perwakilan dan Pimpinan Departemen Bank Indonesia; o Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III, Pak Benny Siswanto; o Kepala Kantor Perwakilan Provinsi NTT, Pak Naek Tigor Sinaga; o Kepala Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Pak Bambang Himawan; o Dir. Dept Pengelolaan Uang (DPU); Pak Eko Yulianto Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali serta para hadirin dan undangan yang berbahagia.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua 1.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas karunia-Nya kita semua pagi ini masih diberi kesempatan melihat matahari terbit dari Pantai Sanur, serta hadir dalam ruangan dan suasana yang baik ini, untuk mengikuti jalannya Penandatanganan Pedoman Kerja dan Pokok-Pokok Kesepahaman antara Bank Indonesia dan Kepolisian RI.
2. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita baru saja menyaksikan 2 rangkaian kegiatan penandatanganan yang terdiri dari : 1) Pedoman Kerja antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentang “Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Dan Dugaan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah”. 2) Pokok-Pokok Kesepahaman antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah III (Bali dan Nusa Tenggara), dengan Kepolisian Daerah Provinsi Bali, terkait Page 1 of 6
“Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA)”, yang selama ini kita kenal dengan money changer atau Pedagang Valuta Asing (PVA). 3.
Kedua kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kerjasama kelembagaan antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara RI, yang secara resmi ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang “Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan institusi,” oleh Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Kepolisian RI tanggal 1 September 2014 yang lalu. Kegiatan serupa nantinya juga akan dilakukan di seluruh provinsi, antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia dengan Kepolisian Daerah setempat.
4.
Kerjasama Penanganan Tindak Pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Kerja (PK) dan Pokok-Pokok Kesepahaman (PPK) tersebut merupakan upaya sinergi kelembagaan antara BI dan Polri, khususnya di bidang Penegakan Hukum. Secara luas, ruang lingkup kerjasama yang akan dibangun meliputi: Tukar menukar data dan/atau informasi; Pengamanan dan pengawalan; Pengawasan; Peningkatan Sumber Daya Manusia; dan Sosialisasi.
Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati, 5. Sebagai salah satu lokasi wisata favorit di dunia, setiap tahunnya Bali dikunjungi oleh jutaan wisatawan mancanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2013 jumlah kedatangan wisatawan mancanegara yang masuk dari pintu Bandara Ngurah Rai mencapai 3,24 juta jiwa, atau 36,83% dari total jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Indonesia. Data ini semakin mengukuhkan Bali sebagai lokasi wisata terfavorit di Indonesia bagi wisatawan mancanegara, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. 6. Selama ini kemajuan industri pariwisata telah berkontribusi besar terhadap perekonomian Bali. Sektor-sektor usaha yang terkait dengan industri pariwisata seperti perdagangan, perhotelan, dan restoran, merupakan penopang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Bali. Sesuai data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2013 yang dipublikasikan oleh BPS, sektor-sektor tersebut menyumbang 29,88% terhadap total keseluruhan PDRB Provinsi Bali yang berjumlah Rp 94,55 triliun (PDRB berdasarkan harga berlaku). 7. Mengingat besarnya peranan industri pariwisata terhadap perekonomian Bali, maka sudah sepatutnya bila kita semua memberikan perhatian khusus terhadap keberlangsungan berbagai sektor usaha yang bersinggungan dengan dunia pariwisata. Citra positif yang telah terbentuk di mata wisatawan asing sebagai manifestasi pelayanan prima yang diberikan selama ini, hendaknya dapat dipertahankan dan ditingkatkan. 8. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing atau KUPVA merupakan salah satu bagian dari jasa layanan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan industri Page 2 of 6
pariwisata di Bali. Oleh karenanya, kita perlu menata dengan baik industri ini, baik dari segi bisnis maupun kelembagaan, agar kegiatan usaha ini dapat berjalan dengan lancar dan aman, memberikan kepuasan terhadap pengguna jasanya, serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 9. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang, akan senantiasa mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, diantaranya melalui penerbitan ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakkan hukum melalui kerjasama dengan Kepolisian RI sebagaimana yang dilakukan pada hari ini.
Hadirin sekalian yang berbahagia, 10. Selain dari sisi industri pariwisata, penegakan hukum di bidang penukaran valuta asing sangatlah penting untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, mengingat bisnis penukaran valuta asing merupakan jenis usaha yang rawan untuk disalahgunakan. Berbagai bentuk penyalahgunaan tersebut dapat meliputi sarana pencucian uang dan pendanaan teroris, perdagangan narkotik, hingga penyelundupan yang disamarkan seolah-olah bersumber dari bisnis tukar menukar valuta asing. 11. Denpasar merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah KUPVA Bukan Bank berizin yang mencapai 122 badan usaha, atau secara nasional menempati peringkat kedua terbanyak bersama Batam. Dari sisi volume, hingga September 2014 transaksi KUPVA di Denpasar menempati posisi kedua setelah Jakarta. Rata-rata total nilai transaksi pembelian Uang Kertas Asing (UKA) dan Traveler Check (TC) mencapai Rp985 milliar per bulan. Sedangkan rata-rata total nilai transaksi penjualan UKA mencapai Rp966 milliar per bulan. 12. Sementara dari sisi pelanggaran, hingga September 2014 tercatat telah terjadi 70 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara KUPVA bukan bank di Bali, dimana 21 penyelenggara diantaranya telah dikenakan sanksi pencabutan izin usaha. Secara umum, pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara KUPVA Bukan Bank di Bali lebih kepada keterlambatan administrasi penyampaian laporan berkala. 13. Dalam rangka mencegah berbagai kejahatan pada kegiatan usaha penukaran valuta asing, BI telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014 tanggal 11 September 2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Lahirnya PBI ini akan mendorong penguatan dan pemurnian semua kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Penerbitan PBI ini juga diharapkan dapat memitigasi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan terkait kegiatan penukaran valuta asing.
Bapak/Ibu Yang Kami Hormati, 14. Khusus untuk PK Penanganan Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI, dan Tindak Pidana Terhadap Uang Rupiah, hal ini merupakan upaya kita bersama untuk mendorong kedaulatan Rupiah. Dalam
Page 3 of 6
pandangan saya, terdapat tiga dimensi utama pemberlakuan kewajiban penggunaan uang Rupiah.
yang
melandasi
15. Pertama, Dimensi Hukum. Berbagai peraturan, mulai dari UU Mata Uang, UU Lalu Lintas Devisa, Peraturan Bank Indonesia tentang Persyaratan dan Tata Cara Membawa uang Rupiah Keluar dan Masuk Wilayah Pabean RI, serta Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa yang diperdagangkan, juga turut memperkuat landasan hukum Penggunaan Rupiah di tanah air. Berbagai ketentuan tersebut semakin menegaskan kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi pembayaran yang dilakukan di Wilayah NKRI, baik yang bersifat tunai maupun non tunai. 16. Kedua adalah Dimensi Kebangsaan. Rupiah merupakan simbol kedaulatan Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu penggunaan mata uang dalam setiap transaksi di wilayah NKRI merupakan hal yang mutlak bagi setiap penduduk. Hanya dengan kondisi ini maka Rupiah dapat menjadi “tuan rumah” di negeri sendiri. 17. Dan yang Ketiga, Dimensi Ekonomi/Bisnis. Selama ini, transaksi valuta asing di dalam negeri merupakan salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan permintaan valas domestik. Tingginya kebutuhan valas untuk transaksi ekonomi akan menyebabkan ekonomi menjadi rentan terhadap gejolak ekonomi. Kepercayaan masyarakat domestik dan internasional terhadap Rupiah akan menguatkan ketahanan perekonomian nasional pada umumnya, sehingga Rupiah memiliki martabat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Hadirin Sekalian yang Berbahagia, 18. Pemberlakuan PK terkait Rupiah ini tentunya sangat membantu pelaksanaan tugas Bank Indonesia, khususnya dalam hal pengelolaan uang Rupiah. Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia berwenang melaksanakan pengelolaan uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan uang Rupiah di masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai dan dalam kondisi yang layak edar, dan mengatur kewajiban penggunaan Rupiah dalam setiap transaksi yang meliputi tunai dan nontunai di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dalam rangka mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar Rupiah dan mewujudkan kedaulatan Rupiah. 19. Sesuai kewenangan yang telah diberikan negara, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (legal tender) dalam perekonomian nasional. Ibarat sirkulasi darah dalam tubuh manusia, peran Bank Indonesia dalam menjaga kelancaran sistem pembayaran dan pengelolaan uang sangat vital untuk mencegah sumbatan pada urat nadi perekonomian nasional. 20. Menyadari beratnya amanah yang telah diberikan, dalam melaksanakan tugasnya Bank Indonesia tidak hanya bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan lembaga negara, melainkan juga dengan sektor swasta. Seperti yang telah dilakukan pada tanggal 14 November 2014, Bank Indonesia bersama Asosiasi Perusahaan Penjual Tiket Penerbangan Indonesia (ASTINDO) dan Perhimpunan Hotel dan Page 4 of 6
Restoran Indonesia (PHRI), menandatangani kesepakatan kerjasama mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI dalam setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha kedua asosiasi tersebut. 21. Melalui kerjasama ini terdapat empat hal yang disepakati yaitu pertama, ASTINDO dan PHRI berkomitmen untuk mendorong seluruh anggotanya menerapkan kewajiban penggunaan Rupiah dan mencantumkan harga barang dan/atau jasa dalam Rupiah pada setiap transaksi yang terkait dengan bidang usaha penjualan tiket penerbangan, perhotelan, dan restoran di wilayah NKRI. 22. Kedua, ASTINDO dan PHRI juga sepakat untuk menyediakan data dan/atau informasi kepada Bank Indonesia dalam rangka kewajiban penggunaan Rupiah. Ketiga, dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, disepakati pula untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah di seluruh wilayah NKRI khususnya bagi pengurus dan anggota ASTINDO dan PHRI. Dan keempat, disepakati untuk melakukan sosialisasi terkait kewajiban penggunaan Rupiah tersebut tidak hanya bagi pengurus dan anggota ASTINDO dan PHRI, namun juga bagi pihak lainnya.
Bapak/Ibu yang kami hormati, 23. Dalam melakukan transaksi baik secara tunai maupun non tunai, faktor keamanan merupakan faktor utama yang menjadi concern masyarakat. Hasil survei Bank Indonesia mengkonfirmasi hal ini, bahwa keamanan dalam bertransaksi non tunai merupakan faktor yang pertama dan utama bagi masyarakat, diikuti oleh kemudahan transaksi, dan interoperabilitas antar penyedia jasa transaksi keuangan. Hal yang sama kami yakini juga berlaku bagi transaksi tunai, dimana rasa aman dalam bertransaksi keuangan tunai menjadi harapan semua pihak, khususnya rasa aman dari tindakan kriminal, diantaranya seperti pemalsuan uang. 24. Terkait dengan pemalsuan uang, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan catatan BI dan Polri, jumlah uang Rupiah palsu yang ditemukan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara hingga Sept 2014 sebanyak 3.531 bilyet, jauh menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 4.924 bilyet. Temuan uang palsu di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara tersebut berkontribusi sebesar 4,23% secara Nasional. 25. Untuk menekan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran serta kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, penanganan terhadap dugaan tindak pidana perlu dilakukan secara intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar otoritas dan penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir berbagai kejahatan di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA. Selain itu, pengenaan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut. 26. Koordinasi dan kerjasama yang baik ini tentunya perlu dituangkan ke dalam mekanisme yang jelas dan transparan, sesuai dengan tugas dan wewenang BI dan Polri, baik di tingkat Pusat maupun Daerah, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan asas keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum. Page 5 of 6
27. Saya menyambut baik penandatanganan Pedoman Kerja dan Pokok-Pokok Kesepahaman yang telah kita lakukan hari ini, sebagai bagian integral dari upaya kita bersama untuk menanggulangi berbagai kejahatan yang terjadi di masyarakat.
Bapak/Ibu yang kami hormati, 28. Melalui penandatanganan Kesepahaman ini, kami meyakini bahwa ke depan, penanganan berbagai dugaan baik Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA, Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah NKRI, dan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah, dapat berjalan lebih lancar dan efektif, sehingga tujuan kita bersama dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat melalui penciptaan industri Sistem Pembayaran dan KUPVA, serta pengelolaan uang Rupiah yang sehat dan aman, dapat terwujud. 29. Pedoman Kerja ini juga diharapkan menjadi perekat komunikasi yang baik, koordinasi yang intensif, serta kolaborasi sinergis antara Bank Indonesia, Kepolisian, dan Pemerintah, baik di tingkat Pusat dan Daerah, serta seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga dan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di bidang Sistem Pembayaran dan KUPVA, serta pengelolaan uang Rupiah. 30. Demikian sambutan ini kami akhiri, atas nama Dewan Gubernur Bank Indonesia kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan hadir pada acara hari ini, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan untuk kemajuan negara, bangsa, dan masyarakat, diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalaninya. Sekian dan terimakasih. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas
Page 6 of 6
