Bali, 22 November 2013
Yang kami banggakan, Bapak dan Ibu Jajaran Pengurus serta Anggota Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia serta Undangan yang berbahagia, Selamat Malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua, Perkenankan Saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan suasana yang baik di Jimbaran, Bali, dalam rangka 2nd Executive Annual Gathering Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Saya menyambut gembira Forum tahunan ini, atau yang kedua sejak berdiri pada tahun 2010. Forum ini tentunya memegang peranan penting dalam penyelarasan arah strategi pengembangan sistem pembayaran Indonesia oleh para pelaku industri. Mendekati penghujung 2013, Saya juga berharap agar pertemuan ini menjadi momen yang tepat untuk menengok perjalanan dan perkembangan sistem pembayaran dalam setahun terakhir, sekaligus sebagai ajang evaluasi, introspeksi dan pembelajaran bagi kita semua.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian, Tiga tahun sejak peresmian ASPI bukanlah periode singkat dan seharusnya banyak yang dapat kita lakukan untuk membenahi organisasi ASPI selaku Self Regulatory Organization (SRO). Namun kita juga menyadari bahwa peran ASPI untuk mendorong pengembangan sistem pembayaran di Indonesia bukanlah hal mudah dan membutuhkan banyak langkah serta pekerjaan besar yang sudah sangat memerlukan penanganan dari kita sesuai dengan fungsi dan kewenangan kita masingmasing. Dalam kaitan itu, kami berharap forum ini dapat menjadi momentum yang tepat untuk mengaitkan kembali benang merah diantara kita, merumuskan kembali kesamaan pandang dalam membaca kondisi ekonomi, mengantisipasi tantangan ke depan, dan menyepakati langkah bersama untuk sistem pembayaran Indonesia yang lebih baik. Page 1 of 8
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian, Kita merasakan gejolak ketidakpastian pada setengah dasawarsa terakhir sangatlah kental mewarnai kondisi ekonomi global. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan adagium “New Normal”, yaitu periode ketika lanskap ekonomi mengalami pergeseran yang cukup ekstrim hingga menyentuh titik ekuilibrium baru yang lebih stabil. Perubahan drastis struktur ekonomi dunia itu terus menciptakan bandul ketidakpastian baru, sehingga fase ”New Normal” yang terjadi pada akhirnya dianggap semu. Beberapa tahun silam, fase tersebut ditandai dengan two-speed world recovery, yaitu divergensi percepatan pemulihan ekonomi antara advanced dan emerging economies. Namun kini, meredupnya kinerja negara emerging serta mulai menggeliatnya ekonomi AS dan Eropa memunculkan fenomena Three-speed world recovery. Perubahan di tatanan ekonomi global tersebut berdampak pada ruang gerak dan visi berbagai entitas, baik di lembaga keuangan maupun nonkeuangan global maupun lokal. Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai bank sentral juga tidak luput dari perubahan tersebut. Hal ini semakin nyata seiring penyesuaian kondisi ekonomi global yang terus mempengaruhi denyut jantung ekonomi domestik. Tahun 2013 bukanlah tahun yang mudah buat kita semua. Aktivitas ekonomi nasional menunjukkan perlambatan dengan pertumbuhan yang lebih rendah dari prakiraan sebelumnya. Di sisi eksternal, tekanan pada perekonomian nasional meningkat terutama didorong oleh defisit Transaksi Berjalan. Nilai tukar rupiah mengalami penyesuaian yang cukup tajam, sementara inflasi telah melewati sasarannya di 4,5+1% akibat pengurangan subsidi bahan bakar dan kenaikan tajam kelompok bahan makanan (volatile food). Ditengah turbulensi ekonomi dunia yang terus berevolusi, kita patut bersyukur ekonomi kita mampu bertahan pada level yang cukup tinggi dengan pertumbuhan sebesar 5,7%, jauh diatas rata-rata pertumbuhan peer countries yang diperkirakan hanya sekitar 3,6%.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian, Berbagai tantangan tersebut perlu kita cermati seiring makin dekatnya komitmen ASEAN Economic Community (AEC) di tahun 2015. AEC merupakan perwujudan strategi komunal ASEAN untuk menjadi key player di dalam global production chain. Integrasi yang lebih dalam di kawasan ASEAN akan mengkonsolidasikan ASEAN centrality sehingga dapat menggeser gravity aktivitas ekonomi dunia ke ASEAN1.
1
Plummer dan Yue (2009)
Page 2 of 8
Pada satu sisi komitmen AEC akan membuka peluang pasar dengan aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja dan modal yang lebih bebas. Namun di sisi lain, hal ini juga memberikan konsekuensi semakin tingginya persaingan di pasar domestik masing-masing negara. Dengan potensi pasar yang massive, saya melihat substansi yang paling mendasar dari komitmen AEC tersebut adalah kemampuan kita menciptakan daya saing yang kompetitif. Mampukah kita memanfaatkan AEC sebagai pelaku utama dari rantai produksi global, atau kita hanya akan menjadi target pasar dan terpinggirkan? Dalam pandangan saya,
pada titik inilah kapabilitas kita untuk membaca dan mengantisipasi gerakan ekonomi ke depan semakin teruji. Survivors aren't always the strongest; they're the smartest. Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian, Berkaitan dengan pertumbuhan sistem pembayaran, kita harus menyadari bahwa potensi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia semakin besar. Ada beberapa hal yang saya rasa sangat berpengaruh terhadap perkembangan sistem pembayaran di Indonesia. Pertama, kekayaan sumber daya alam Indonesia dengan populasi terbesar di Asia Tenggara hingga 240 juta jiwa. Data GDP berdasarkan purchasing power parity (PPP) IMF juga menunjukkan bahwa pada tahun ini GDP Indonesia sudah mencapai USD 1,2 triliun, dan diperkirakan pada tahun 2016 akan menyalip beberapa negara besar seperti Australia dan Kanada. Dengan magnitude ekonomi yang massive tersebut, laju pertumbuhan ekonomi kita dalam beberapa tahun terakhir bahkan jauh meninggalkan rata-rata pertumbuhan ekonomi peer countries. Kedua, margin keuntungan struktur pasar industri keuangan Indonesia yang cukup lebar sangat menarik bagi investor asing dari seluruh dunia. Goldman Sachs Asset Management yang dulu mempopulerkan akronim BRIC kini memunculkan akronim baru, MIST, yakni Meksiko, Indonesia, South Korea, Turki, sebagai negara anggota kelompok elite G-20 yang menjadi primadona baru investor internasional. Ketiga, middle class society yang diperkirakan terus tumbuh menjadi 150 juta jiwa pada 20142, artinya lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah pasar potensial bagi sistem pembayaran. Pada tahun 2020 mendatang, jumlah konsumen kelas menengah di Indonesia tersebut diperkirakan akan bertambah dua kali lipat dari saat ini3. 2 3
Nomura, World Bank, CEIC 2012 Proyeksi BCG, Maret 2013
Page 3 of 8
Keempat, saat ini porsi terbesar penduduk kita berusia 0–24 tahun sehingga dalam jangka waktu 20–25 tahun akan berada di usia produktif. Demographic dividend tersebut semakin terasa ditengah fase aging society negara lain seperti Jepang dan negara-negara Eropa. Ekspansi kelas menengah Indonesia dalam satu dekade ke depan masih akan terus berlanjut dan pasar domestik kita akan terus membesar.
Boom cycle dari kalangan menengah tersebut akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga tren konsumsi juga mengalami pergerakan, yaitu dari produk untuk memenuhi kebutuhan dasar ke produk yang menawarkan kemudahan dan kenyamanan seperti barang kebutuhan rumah tangga yang tahan lama, hingga jasa keuangan. Jika kita perhatikan, mereka adalah pengguna terbesar sektor jasa, dengan karakteristik cara berbelanja yang cenderung cashless dan menuntut setelmen pembayaran yang cepat namun aman dan efisien. Fakta-fakta tersebut di atas harusnya kita jadikan peluang dan tantangan dalam mendorong laju pertumbuhan sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia bersama-sama dengan industri dan seluruh pelaku sistem pembayaran harus berkomitmen untuk mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien.
Bapak dan Ibu, serta hadirin sekalian, Kondisi tersebut tentunya membutuhkan respon proaktif kita semua, baik pelaku usaha, forum asosiasi, Pemerintah dan Bank Indonesia sebagai regulator. Kita memerlukan sebuah strategi nasional yang didukung oleh segenap pemangku kepentingan. Kita semua perlu menyadari pentingnya peranan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar dalam bauran kebijakan stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan untuk mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Koordinasi dan konsolidasi antara otoritas kebijakan dengan pelaku usaha semakin kritikal, ditengah perubahan kebutuhan bisnis yang semakin luas, perkembangan teknologi dan inovasi produk yang sangat cepat, hingga bermunculan metoda dan alat pembayaran yang semakin kompleks. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia sebagai Otoritas Sistem Pembayaran dituntut untuk mengarahkan industri agar mampu bergerak efisien; mendorong iklim yang kondusif bagi sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi keuangan; serta memperkuat perlindungan konsumen, dengan tetap berprinsip kepada kepentingan nasional baik bagi pelaku sistem
Page 4 of 8
pembayaran maupun bagi konsumen dengan penyediaan akses yang lebih luas dan terjangkau kepada seluruh masyarakat. Pengembangan industri sistem pembayaran nasional akan dilakukan melalui penyempurnaan arsitektur sistem pembayaran yang meliputi: Pertama, penguatan struktur industri domestik, yaitu melalui pengembangan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). GPN merupakan keharusan agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hal ini sudah terlalu lama hanya berupa wacana dan langkah-langkah konkrit perlu segera diambil untuk mewujudkannya. Kedua, standardisasi teknis dan mekanisme untuk meningkatkan efisiensi. Strategi ini akan ditempuh dengan membangun aspek standardisasi dalam industri sistem pembayaran nasional. Strategi ini akan mewujudkan sistem yang aman, lancar, dan terjaganya kompetisi yang sehat dan menghilangkan rente ekonomi. Terkait standardisasi ini, saya berharap agar dapat segera tercapai kesepakatan ASPI, Forum Prinsipal, dan Pelaku Sistem Pembayaran terhadap standard Nasional dan bagaimana pengelolaannya. ASPI juga saya harapkan dapat segera menyusun road map dan langkah menuju 1 Januari 2016 untuk menjadi komitmen bersama. Bank Indonesia akan mendorong dan memfasilitasi agar standardisasi industri tersebut dapat diimplementasikan dalam waktu dekat sesuai target waktu selambatnya 1 Januari 2016. Kita besama telah memulai hal itu dan merupakan kewajiban kita bersama untuk menyelesaikannya. Saya sadar apabila sesuatu yang original yang kita mulai mungkin masih terdapat kekurangan-kekurangan, namun merupakan tugas kita bersama untuk menutup kekurangan-kekurangan terebut. Ketiga, Perluasan akses layanan pembayaran. Strategi ini dilakukan sebagai bagian integral dari kebijakan keuangan inklusif yang didukung program edukasi dan perlindungan konsumen, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang optimal agar lebih efektif. Bagian masyarakat kita yang belum menikmati layanan sistem pembayaran masih sangat besar dan kita harus dapat menjawab tantangan ini dengan memberikan layanan tersebut kepada mereka secara aman dan efisien.
Saudara-saudara sekalian, Perkembangan SP meningkat secara cepat. Berbagai jenis transaksi nontunai berkembang dengan cepat terutama yang dilakukan secara mobile. Untuk mewujudkan efisiensi secara holistik, saya meyakini sistem yang kita bangun harus mampu mengantisipasi dan mengakomodasi hal
Page 5 of 8
tersebut melalui perluasan akses untuk instrumen dan infrastruktur konektivitas baik dalam arti digital maupun fisik. Instrumen sistem pembayaran harus user friendly, sehingga masyarakat semakin mau dan terbiasa menggunakannya. Di sisi lain, infrastruktur juga harus diperluas atau diperbanyak, terutama interkonektivitas operator jaringan sehingga masyarakat yang telah memiliki instrumennya akan dapat dengan mudah menggunakannya dimana dan kapan saja. Perspektif kita terhadap customer juga harus berubah. Kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan dan menciptakan inovasi yang dapat merebut hati pelanggan. Sepuluh tahun yang lalu, tidak ada yang dapat memprediksi bahwa 90% transaksi harian kita akan bersifat elektronis, internet banking akan memberikan revenue lebih tinggi daripada kantor cabang, media sosial (facebook, twitter, blog) bahkan menjadi tempat transaksi on-line terbesar di dunia. Dan mobile phone akan mengganti peran dompet uang fisik kita. Untuk itu, pemanfaatan teknologi pembayaran akan dioptimalkan untuk melayani masyarakat baik pada daerah perkotaan maupun untuk menjangkau masyarakat di remote area yang berpotensi dipacu perkembangannya. Pengembangan ini perlu dilaksanakan dengan perencanaan yang matang agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yang telah memperhatikan semua risiko. Pengembangan SP dapat menjadi faktor utama pendorong program inklusi keuangan pada tahap awal pengembangannya. Namun program inklusi akan diberlakukan secara selektif dan belum mencakup semua komponen seperti infrastruktur. Pengembangan teknologi pembayaran dan kegiatan remittance merupakan kegiatan sebagai dukungan terhadap program inklusi keuangan. SP juga dapat menjadi sarana yang sangat penting untuk dapat menyalurkan hasil kerja tenaga kita di luar negeri sehingga dapat disalurkan untuk menggiatkan kegiatan perekonomian Indonesia, terutama di daerah-daerah asal para pekerja tersebut, melalui penyediaan layanan remitansi yang prima. Untuk itu, BI akan selalu berusaha berusaha memperluas akses masyarakat pada layanan SP, sambil tetap menjaga keamanan dan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Pada area remmitance kebijakan pengembangan akan dilakukan dengan mengoptimalkan peran dari existing player domestik termasuk perbankan yang telah memiliki kemampuan dan menyediakan layanan remitansi. BI menyadari tidak akan dapat mewujudkan pengembangan tersebut sendiri, namun harus secara kolaborasi bersama-sama dengan para Page 6 of 8
pelaku dalam industri sistem pembayaran. Bidang pengembangan ini akan memperluas stakeholders utama BI sehingga tidak saja mencakup perbankan dan lembaga keuangan bukan bank tetapi juga para pelaku industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Kita semua harus mengakui dan mengejar ketertinggalan dalam bidang SP, khususnya sistem pembayaran retail, dengan memperkuat regulasi, kelembagaan, perijinan dan pengawasan SP. Menyadari tingginya animo masyarakat dalam penggunaan transaksi pembayaran yang semakin kompleks, saya berharap ASPI bersam BI sebagai regulator dapat mendorong terciptanya iklim yang kondusif dengan kesadaran pelaku pasar di industri terhadap perijinan dan pengawasan sistem pembayaran. Di bidang uang elektronik, langkah awal yang sudah dilakukan melalui interoperabilitas/interkoneksi terbatas di perbankan dan antar sesama penerbit telekomunikasi merupakan momentum pertumbuhan uang elektronik di Indonesia. Hemat saya, pertumbuhan uang elektronik dapat menekan kebutuhan uang pecahan kecil terutama uang logam. Mudahmudahan dalam waktu segera sudah ada model bisnis yang disepakati bersama dengan target waktu yang jelas. Sekali lagi, melihat perkembangan teknologi, membuat kita harus berpikir bahwa business is not usual, saya berharap inovasi instrumen dengan mengedepankan aman dan efisiensi terus bermunculan dengan juga memperhatikan aspek perlindungan konsumen.
Saudara-saudara sekalian. Di bidang Sistem Pembayaran tunai, BI juga menghadapi tantangan yang sangat berat, tidak saja dalam menyediakan uang dalam kondisi yang baik, tetapi juga dalam menjangkau seluruh pelosok Nusantara. kita semua menyadari bahwa biaya cash handling yang dilakukan perbankan tidak murah, sehingga pengelolaan uang mulai dari distribusi sampai sortasi serta pencetakan uang di bank sentral menimbulkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Kerjasama seluruh pihak dalam hal ini menjadi faktor krusial, yaitu peran perbankan sebagai pemain utama dalam mengedarkan uang kepada masyarakat, Pemerintah Daerah, hingga aparat keamanan yang membantu keamanan distribusi uang. Kekuatan yang dimiliki perbankan dalam bentuk jaringan kantor yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia harus dapat kita optimalkan.
Page 7 of 8
BI sendiri akan memperbaiki pola distribusi distribusi uang antara lain dengan membangun sentra pengelolaan uang dan mengembangkan pola kerja sama dengan berbagai pihak. Tahun 2014 sendiri akan tercatat sebagai tahun penting dalam pengelolaan uang Republik Indonesia karena sesuai dengan UU no 7 tahun 2011, pada tanggal 17 Agustus 2014 akan diterbitkan Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditandatangani Gubernur BI dan Menteri keuangan RI. Di samping itu, program penyederhanaan bilangan uang Rupiah dengan menghilangkan tiga angka nol atau REDENOMINASI masih terus kita siapkan sambil menunggu waktu yang tepat dari segi ekonomi, politik, dan keamanan untuk kembali digulirkan.
Saudara-saudara sekalian. Di akhir sambutan saya pagi ini, saya mengingatkan kita semua untuk moving forward secara strategis dan bersama-sama berusaha menjadi yang terbaik di kawasan. Kita harus mampu untuk menjadi market shaper dan bukan market follower khususnya untuk pasar Asia. Kedua, mengenai laju pertumbuhan transaksi non tunai, Saya mengharapkan bahwa pada 2014 nilainya menjadi 2 kali GDP. Untuk mencapai hal tersebut, mengubah paradigma masyarakat untuk menggunakan non tunai dengan alasan lebih efisien, lebih cepat, lebih aman menjadi prasyarat mendasar. Tanggung jawab kita bersamalah untuk mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan penggunaan transaksi dengan menggunakan alat pembayaran non tunai. Akhirnya, saya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya gathering ini, yang diharapkan akan dapat melahirkan gagasan segar yang dapat menjadi terobosan kongkrit dalam menciptakan sistem pembayaran nasional yang lebih baik. “Small minds discuss people, average minds discuss events, Great minds discuss ideas4.” Saya juga menunggu penyampaian beberapa pekerjaan rumah ASPI terutama mengenai NSICCS, agar kita dapat mewujudkan sistem pembayaran yang aman dan efisien dengan global challenges-local solutions yang telah diupayakan selama ini. Masa depan Indonesia tergantung kita semua.
Sekian dan Terima Kasih. Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas 4
Eleanor Roosevelt Page 8 of 8
