NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH BERUPA UANG ANTARA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BENGKULU DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR : 02/NPHD TAHUN 2015 Pada hari ini Rabu, tanggal dua puluh sembilan bulan April tahun dua ribu lima belas yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Nama
:
H. JUNAIDI HAMSYAH
Jabatan Jabatan
:
Gubernur Provinsi Bengkulu
Alamat Alamat
:
Jl. Pembangunan Nomor 1 Padang Harapan Bengkulu
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 48/P Tahun 2012 tanggal 27 Mei 2012, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. Nama Nama
:
IRWAN SAPUTRA
Jabatan Jabatan
:
Ketua Komisi Pemilu Provinsi Bengkulu
Alamat Alamat
:
Jl. Kapuas Raya Nomor 82 Lingkar Barat Bengkulu
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dan oleh karena itu sah mewakili Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 458/Kpts/KPU/ TAHUN 2013 tanggal 27 Mei 2013, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Perjanjian Belanja Hibah Daerah berupa Uang dengan ketentuan sebagai berikut : Dasar Hibah : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang–Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
1
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 6. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); 8. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); 9. Undang–Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaan Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya UndangUndang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/20011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 763); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; 17. Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor R.312.VIII Tahun 2015 Tanggal 28 April 2015 tentang Daftar Penerima Hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015; 18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 ; PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH Maksud dan tujuan hibah adalah PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dana hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA untuk biaya kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu. PASAL 2 JUMLAH HIBAH (1) Bantuan dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 sebesar Rp 67.978.389.803,- (Enam puluh tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu delapan ratus tiga rupiah);
3
(2) PIHAK PERTAMA sepakat pendanaan bersama yang dibebankan dalam APBD masing-masing Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten) dalam Provinsi Bengkulu disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu. PASAL 3 PENCAIRAN DANA HIBAH (1) Pencairan belanja hibah berupa uang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan dengan rincian sebagai berikut; a. Tahap Pertama sebesar Rp 35.178.468.545 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratu empat puluh lima rupiah) paling lambat tanggal 15 Mei 2015. b. Tahap Kedua sebesar Rp 32.799.921.258 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah) paling lambat tanggal 1 Agustus 2015 dan atau berdasarkan kebutuhan PIHAK KEDUA dengan tanpa syarat. (2) Untuk pencairan belanja hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA, dengan dilampiri dokumen : a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. Foto copy Rekening Bank; c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab. (3) PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada rencana penggunaan belanja hibah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dibayarkan melalui pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Bengkulu ke Rekening atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. PASAL 4 PENGGUNAAN (1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 sesuai rencana penggunaan belanja hibah; (2) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk :
4
NO.
URAIAN/SPESIFIKASI
JUMLAH (Rp)
TAHAP PERTAMA I
HONORARIUM DAN UANG LEMBUR 1
Honorarium
2
Uang Lembur
II
16.002.925.000 466.217.500
PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA 1
Barang Cetakan dan Penggandaan
724.280.145
2
Perlengkapan KPPS/TPS
305.505.000
3
Pemeliharaan
4
BBM Kendaraan Roda 4 dan 2
5
Pelayanan Administrasi Perkantoran
6
Pembentukan PPK, PPS dan KPPS
540.200.000
7
Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
975.000.000
8
Raker/Pelatihan dengan KPU Kab/Kota
9
Advokasi Hukum
700.000.000
10
Rapat Kerja
813.250.000
11
Perjalanan Dinas
12
Pencalonan
13
Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan
1.219.400.000
14
Fasilitasi Kampanye
6.555.303.000
JUMLAH TAHAP PERTAMA
35.178.468.545
64.200.000 308.000.000 2.440.247.900
1.584.850.000
1.899.090.000 580.000.000
TAHAP KEDUA I
HONORARIUM DAN UANG LEMBUR 1
Honorarium
2
Uang Lembur
II
12.561.225.000 466.217.500
PEMBELIAN/PENGADAAN BARANG DAN JASA 1
BarangCetakandanPenggandaan
3.981.440.590
2
Perlengkapan KPPS/TPS
1.810.448.500
3
Pengangkutan
2.943.100.000
5
4
Pemeliharaan
42.800.000
5
BBM KendaraanRoda 4 dan 2
6
PelayananAdministrasiPerkantoran
7
PengamananPencetakan, PenyimpanandanPendistribusian
180.000.000
8
PersiapanPemungutanSuara
281.329.668
9
Penerangan/Penyuluhan/Sosialisasi
200.000.000
184.800.000 3.078.580.000
10
Raker/Pelatihandengan KPU Kab/Kota
1.070.500.000
11
AdvokasiHukum
1.050.000.000
12
RapatKerja
436.625.000
13
PerjalananDinas
910.855.000
14
Proses PenghitunganSuara
15
Audit danPengumuman Dana Kampanye
16
FasilitasiKampanye
1.725.000.000 150.000.000 1.727.000.000
JUMLAH TAHAP KEDUA
32.799.921.258
TOTAL TAHAP PERTAMA DAN KEDUA
67.978.389.803
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dengan mekanisme manajemen Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dan terhadap item-item penggunaan dana hibah dimaksud dalam ayat (2) di atas, apabila mengalami perubahan peruntukannya disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA dalam pengelolaannya harus sesuai dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) Mencairkan belanja hibah sesuai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015; (2) Jika terjadi kekurangan dana dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor. R.312.VIII Tahun 2015 akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2015. PASAL 6
6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Permohonan Belanja Hibah; (2) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; (3) Menyampaikan laporan realisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 kepada PIHAK PERTAMA, melalui Biro Pengelolaan Keuangan Setda Provinsi Bengkulu dan tembusannya disampaikan ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu; (4) Dapat menggunakan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sampai selesai seluruh tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati; (5) Bunga Bank/Jasa Giro dan sisa anggaran yang dikelolah oleh PIHAK KEDUA atas penggunaan dana hibah wajib disetorkan ke Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. PASAL 7 SANKSI PARA PIHAK yang melanggar ketentuan pada Pasal 5 dan Pasal 6 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; PASAL 8 ADDENDUM Segala sesuatu yang belum diatur dan/atau adanya perubahan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini; PASAL 9 LAIN-LAIN (1) Bahwa para pihak dalam melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini harus mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Segala perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari perjanjian ini terlebih dahulu diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;
7
(3) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak tercapai PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalur hukum dengan memilih domisili hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu; (4) Jika terjadi keadaan Kahar (force majure) apapun bentuknya yang berpenggaruh langsung pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tidak satu pihakpun dikenakan sanksi; (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan Kahar, PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK PERTAMA dengan menerangkan keadaan Kahar (force majore) yang terjadi. PASAL 10 PENUTUP (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), lembar
pertama
dan
kedua
masing-masing
bermaterai
cukup
sehingga
mempunyai kekuatan hukum yang sama; (2) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan berakhir sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 di Provinsi Bengkulu; PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA,
IRWAN SAPUTRA
H. JUNAIDI HAMSYAH
8
