BUPATI TOLITOLI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI DENGAN KOMUNITAS ANTI NARKOBA KABUPATEN TOLITOLI NOMOR NOMOR
: 181.1/022/Bag. Kumdang : 03/BH-KAN/XI/2014 TENTANG
HIBAH UANG UNTUK PELAKSANAAN PROGRAM KERJA/KEGIATAN KOMUNITAS ANTI NARKOBA KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2014
Pada hari ini Tanggal Sepuluh Bulan November Tahun Dua Ribu Empat Belas, Yang Bertanda Tangan dibawah ini adalah : I.
Nama : Hi. MOH. SALEH BANTILAN,SH,MH Jabatan : Bupati Tolitoli Alamat : Jln. Bukit Sumalaikat No.19 Tolitoli Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tolitoli yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Derah Ini disebut PIHAK KESATU.
II.
Nama : SAFRUDIN Jabatan : Ketua Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Alamat : Jl Ladapi No 57 Kel.Tuweley.Kec. Baolan Yang bertindak untuk dan atas nama Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli pada Tahun 2014 yang selanjutnya dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini disebut PIHAK KEDUA
Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah dengan berdasarkan pada ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14. 15.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) Undang-Undang Nomor 33 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4090); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 10 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5727); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2012 tentang Hibah dari Pemerintahan Pusat kepada pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman
16. 17.
18.
19.
20.
Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata cara Penyusunan Perhitungan APBD; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 21 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tolitoli Tahun 2013 Nomor 21, Tambahan Lembaran Deerah Kabupaten Tolitoli Nomor 131); Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 8A Tahun 2014 tentang Standar dan Prosedur Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 11); Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 1).
Pasal 1 JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH (1)
PIHAK KESATU memberikan Hibah Uang kepada PIHAK KEDUA, Sejumlah Rp.150.000.000.- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) Yang Bersumber Dari APBDP Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014, pada Rekening Belanja Hibah.
(2)
PIHAK KEDUA Menerima Hibah Uang dari PIHAK PERTAMA sebagaimana Pasal 1 Ayat (1), yang akan dipergunakan untuk membiayai Program kerja/kegiatan Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014.
Pasal 2 PERSYARATAN HIBAH Penggunaan Dana Pertanggung jawaban Dana Hibah Oleh PIHAK KEDUA Untuk membiayai program kerja/kegiatan Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 harus dilakukan pada Tahun Anggaran 2014 dan tidak diperkenankan melampaui Tahun 2014 (Tidak Diperkenankan Menyeberang Tahun 2015).
Pasal 3 TATA CARA PENYALURAN HIBAH UANG (1)
Penyaluran Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA DILAKUKAN SETELAH SYARAT Permohonan yang melampirkan Dokumen Kelengkapan Administrasi Sebagai persyaratan yang Dibutuhkan Dalam rangka penyaluran Hibah Uang di penuhi oleh PIHAK KEDUA serta telah diterima dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
(2)
SURAT PERMOHONAN Hibah Uang dari PIHAK KEDUA sebagaimana Pasal 3 Ayat (1), disampaikan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan Dokumen Kelangkapan Administrasi sebagai berikut : a. Surat keputusan tentang Pembentukan Organisasi / Susunan Pengurus Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2014; b. Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan Komunitas Anti Narkoba di Kabupaten Tolitoli Tahun 2014; c. Nomor Rekening Bank dan NPWP Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014; d. Surat pernyataan Bertanggung Jawab Atas Penggunaan Hibah Uang yang telah diterima oleh Komunitas Anti Narkoba untuk pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan Tahun 2014
(3)
Penyaluran Hibah uang dari PIHAK KESATU dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemerintah kabupaten Tolitoli kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 Pasal 4 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1)
Membuat dan Menandatangani Surat Pernyataan Bertanggung Jawab atas penggunaan Hibah Uang Yang telah Diterima oleh Komunitas Anti Narkoba Untuk Melaksanakan Program Kerja/Kegiatan Tahun 2014;
(2)
Membuat dan Menyiapkan seluruh persyaratan Administrasi yang dibutuhkan terkait Dengan Pelaksanaan mekanisme Hibah Uang dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku;
(3)
Melaksanakan dan bertanggung Jawab Penuh atas Program Kerja/Kegiatan Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014 dengan tetap mengacu pada ketentuan Perundang-undangan yang Berlaku;
(4)
Guna memenuhi azas akuntabilitas Anggaran, maka PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyampaikan laporan Pertanggungjawaban atas penggunaan Hibah Uang untuk selanjutnya disampaikan kepada PIHAK KESATU Cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolitoli;
(5)
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4), Berupa Laporan Realisasi penggunaan dana dilengkapi dengan bukti tanda terima uang dan bukti-bukti penggunaan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Rencana Anggaran Biaya pada Pelaksanaan Program Kerja/Kegiatan Komunitas Anti Narkoba Tahun 2014;
(6)
Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (5), disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyaluran dana Hibah untuk pelaksanaan program Kerja/kegiatan Komunitas Anti Narkoba Kabupaten Tolitoli Tahun 2014;
(7)
Apabila dalam penggunaan Hibah Uang terjadi Penyimpangan yang Menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK KEDUA. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
PIHAK KESATU berhak menangguhkan pencairan Hibah Uang, apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.
Pasal 6 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu1 (satu) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani yaitu tanggal 30 Oktober 2014 dan akan berakhir pada tanggal 30 Oktober 2015. (2) Apabila sampai saat jangka waktu perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1), telah berakhir dan tidak ada surat pengajuan pemberhentian atau pengajuan perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan perjanjian dari PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK PERTAMA, maka perjanjian ini diperpanjang secara otomatis untuk periode waktu yang sama tanpa diperlukan penandatanganan perjanjian baru. (3) Pengajuan pemberhentian perjanjian atau permintaan perubahan terhadap sebagian dan/atau PIHAK PERTAMA minimal 3 (tga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian berakhir. (4) Perjanjian ini dapat dilakukan perubahan terhadap sebagian atau keseluruhan isi perjanjian. (5) Pengakhiran perjanjian sebagaimana ayat (3), tidak melepaskan tanggungjawab PARA PIHAK terhadap kewajiban-kewajiban yang masih harus dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
Pasal 7 FORCE MAJEURE (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melaksanakan seluruh ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian ini kecuali dalam hal ini terjadinya Force Majeure atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini. (2) Keadaan Force Majeure ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah atau pemegang regulasi perbankan yang berpengaruh pada perjanjian ini.
(3) Setiap kejadian yang bersifat Fore Majeure yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami force majeure paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya Force Majeure dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan Pihak yang tidak mengalami peristiwa Force Majeure berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa Force Majeure tersebut. (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab pihak yang tidak mengalami Force Majeure.
Pasal 8 LAIN-LAIN (1)
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 2 (dua) masingmasing sama isinya dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
(2)
Hal-lain yang belum tercantum dalam NPHD ini akan diatur/ditentukan kemudian atas persetujuan bersama secara musyawarah diantara kedua belah pihak.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
ttd
ttd
SAFRUDIN
Hi. MOH SALEH BANTILAN SH.MH
