PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN ........ (Alamat kantor....................................)
(NAMA KECAMATAN) NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) KEGIATAN PAGU WILAYAH KECAMATAN PRASARANA WILAYAH ANTARA CAMAT ......................... DENGAN KETUA PANITIA PWK DESA/KELURAHAN ......................... KABUPATEN TEMANGGUNG Nomor :......................................../….
Pada hari ini .......... tanggal .......... bulan .......... tahun.......... (...-...-…) ,kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. (NAMA CAMAT)
: Camat................ Pangkat................. NIP................ berkedudukan di .................... selaku Pengguna Anggaran Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Prasarana Wilayah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Temanggung.
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. (NAMA KETUA PANITIA)
: Ketua Panitia PWK Praswil Desa/Kelurahan ................, berkedudukan di Desa/Kelurahan................Kec amatan ................ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Desa/Kelurahan.................... Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD) ini disebut PARA PIHAK. Berdasarkan : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan DaerahDaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa konstruksi; 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor …. Tahun …… tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2018; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan PembangunanDaerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor … Tahun …. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran ….; 13. Peraturan Bupati Nomor …. Tahun …. Pedoman Pelaksanaan Program Pagu Wilayah Kecamatan; 14. Peraturan Bupati Temanggug Nomor …. Tahun …. tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung; 15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor …. Tahun ….. tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran …..; 16. Petunjuk serta perintah – perintah lisan maupun tertulis yang di berikan oleh PIHAK KESATU yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan untuk mendapatkan hasil yang sempurna dan dapat mencapai maksud dan tujuan pekerjaan ini; 17. Gambar Rencana Kerja; 18. Surat Proposal PIHAK KEDUA. Dalam hal ada perbedaan antara: a Surat NPHD b.Surat proposal berikut lampiran - lampiranya maka a.Didahulukan atas b Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Hibah Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Prasarana Wilayah menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :
Pasal 1 OBYEK DAN RUANG LINGKUP PIHAK KESATU dalam kedudukan seperti tersebut diatas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas yang diberikan oleh PIHAK KESATU untuk mengerjakan sampai selesai (Fisik dan Administrasi Pelaporan) dan dapat dipertanggung jawabkan : (1)
(2)
Yang dihibahkan dalam perjanjian ini berupa dana sebesar..............(jumlah dana hibah PWK), bersumber dari APBD Kab.Temanggung Tahun Anggaran …... Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk ..............(nama kegiatan/pekerjaan) Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud pemberian hibah adalah sebagai: a. Upaya percepatan dan pemerataan Infrastruktur/pembangunan perdesaan/kelurahan. b. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pada satuan wilayah kecamatan. c. Upaya pengembangan tanggungjawab dan semangat gotong royong masyarakat dalam berswadaya. 2. Tujuan pemberian hibah adalah: a. Meningkatkan tercapainya pemerataan pembangunan. b. Percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat pada satuan wilayah kecamatan. c. Pembangunan untuk ..............(nama kegiatan/pekerjaan). Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN (1) Hak dan Kewajiban PARA PIHAK: Hak PIHAK PERTAMA:
a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA agar sesuai dengan gambar rencana/ ketentuanketentuan dalam Dokumen Proposal; b. Mendapatkan laporan-laporan secara periodik atas pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; c. Dengan kewenangannya akan mempertimbangkan / menilai prestasi pekerjaan yang di capai.
Kewajiban PIHAK PERTAMA: a. Mengajukan pencairan dana; b. Menyerahkan bantuan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum pada pasal 04 NPHD ini; c. Memfasilitasi jika terjadi permasalahan dalam pelaksanakan kegiatan. Hak PIHAK KEDUA: a. Mendapatkan dana dan menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan pasal 01 dan pasal 04 surat NPHD ini; b. Berhak menerima fasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi oleh kelompok penerima hibah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanakan kegiatan Kewajiban PIHAK KEDUA a. Melaksanakan dan menyelesaikan serta menyerahkan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang ditetapakan dalam pasal 05 dengan spesifikasi sesuai ketentuan; b. Mengutamakan penggunaan bahan/material produksi serta tenaga dalam negeri. c. Membuat dan menyampaikan laporan dan dukungan yang lainnya dalam pelaksanaan pekerjan;
Pasal 4 TATA CARA PENERIMAAN HIBAH Hibah diterimakan kepada PIHAK KEDUA secara tunai melalui rekening PIHAK KEDUA pada BANK JATENG, Unit : ........................ Atas Nama : ........................ Nomor Rekening : ........................ dengan pengambilan sebagai berikut : a. Tahap I sebesar 40%; apabila penerima hibah telah siap melaksanakan kegiatan. b. Tahap II sebesar 30%; apabila kemajuan fisik telah mencapai sekurangkurangnya 30%. c. Tahap III sebesar 30%; 25% (dua puluh lima persen) apabila kemajuan fisik telah mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen), dan 5% (lima persen) apabila fisik telah mencapai 100% (seratus persen) dan sudah menyerahkan SPJ tahap terakhir 100% (seratus persen). Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN Pelaksanaan pekerjaan harus sudah dimulai paling lambat dalam waktu 7 ( Tujuh ) hari terhitung sejak dikeluarkannya surat NPHD ini. Jangka waktu pelaksanaan pekerjan tersebut pada pasal 1 ditentukan selama-lamanya 180 ( Seratus delapan puluh ) hari kalender , terhitung mulai sejak tanggal ditanda tangani NPHD ini. Pasal 6 PENCABUTAN DAN PEMBATALAN HIBAH PIHAK PERTAMA dapat mencabut dan membatalkan hibah, dalam hal : 1. PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat-syarat Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan(PWK) Prasarana Wilayah, maka PIHAK KEDUA
bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebagaimana yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dalam Petunjuk Operasional/Teknis Pelaksanaan Program Pagu Wilayah Kecamatan maupun peraturan yang lain . 2. PIHAK KEDUA bersalah dengan melakukan atau ikut serta melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan PIHAK PERTAMA. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) (2)
(3)
Bila kemudian hari terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dapat diupayakan melalui mediasi Pemerintah Kabupaten Temanggung. Keputusan Bupati Temanggung dalam hal penyelesaian perselisihan dimaksud pada ayat (2) bersifat final dan mengikat. Pasal 8 PEMUTUSAN PERJANJIAN
(1)
(2)
Jika terjadi ketidaksesuaian dalam pengelolaan Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Prasarana Wilayah, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyelesaikan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa tuntutan apapun dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan hibah yang telah dipergunakan ke kas umum daerah. Jika terdapat temuan pelanggaran dalam pengelolaan Kegiatan Pagu Wilayah Kecamatan (PWK) Prasarana Wilayah, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk menyelesaikan.
Pasal 9 LAIN-LAIN (1) (2)
(3)
Perubahan atas Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK. Perjanjian hibah dapat dianggap batal apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
Demikian Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bertanggal bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Naskan Perjanjian Hibah Daerah ini.
PIHAK KEDUA KETUA PANITIA PELAKSANA PWK DESA/KELURAHAN .......... KECAMATAN .......... Selaku Penerima Hibah
PIHAK PERTAMA CAMAT …… Selaku Pengguna Anggaran
...............................
...............................
NIP. .....................
