NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : 900/ /NPHD/I.02/HK/TUBABA/2016 NOMOR : /NPHD/KPU.Kab-008.680696/2016 TENTANG BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani pada hari …………… tanggal ……………….. bulan Mei tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Panaragan, yang bertanda tangan dibawah ini : I.
UMAR AHMAD, SP, selaku Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
II. ISMANTO, selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 10 Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut “PARA PIHAK” masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: a. bahwa PIHAK KESATU sebagai unsur penyelenggara urusan Pemerintah Daerah memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 dan Tahun Anggaran 2017. b. bahwa hibah PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud huruf a, diberikan dalam bentuk uang yang diperuntukkan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 DASAR HUKUM
Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat; b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang; e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; g. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
j.
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah; l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah; m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Kementerian/Lembaga/Satker;
n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; o. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017; p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; q. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota; r. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 146/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengunaan Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota; s. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; t. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; u. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016; v. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016; w. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
x. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/233/III.09/HK/TBB/2015 tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016; y. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/09/III.09/HK/TBB/2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun 2016;
z. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-118/MK.02/2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak.
Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan Tujuan Naskah Perjanjian Hibah ini adalah untuk mencapai tertib pengelolaan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017. Pasal 3 JUMLAH DAN SUMBER PEMBIAYAAN (1) PIHAK KESATU memberikan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerima dana hibah tersebut dari PIHAK KESATU sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan Rincian Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. (2) Dana hibah sebagamana dimaksud ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016
sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan sisanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah). Pasal 4 PENGGUNAAN (1) Dana Hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3, dipergunakan oleh PIHAK KEDUA untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. (2) Penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah diperuntukkan sebagai belanja dana hibah kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 mulai dari tahapan persiapan dan penyelenggaraan hingga berakhirnya tahapan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rincian Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1). (4) Untuk kelancaran tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud ayat (2), apabila terjadi perubahan rincian kegiatan yang mengakibatkan perubahan Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), maka PIHAK KEDUA diperkenankan melakukan perubahan dengan memberitahukan kepada PIHAK KESATU sepanjang tidak menambah jumlah dana hibah.
Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1)
Mengalokasikan dana hibah keseluruhan sebesar Rp. 15.000.000.000,(lima belas milyar rupiah) dengan ketentuan belanja dana hibah tahun angaran 2016 dialokasikan sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah) pada kode rekening 1.20.05.01.5.1.4.01.01 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, dan sisanya dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
(2)
PIHAK KESATU berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK KEDUA tidak/belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
(3)
Menyalurkan dana belanja hibah kepada PIHAK KEDUA sesuai sistem dan prosedur penyaluran dana hibah berdasarkan Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
(4)
PIHAK KESATU berhak memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1)
PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk menggunakan dana hibah sebagaimana dimaksud Pasal 3 dari PIHAK KESATU.
(2)
Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK KESATU.
(3)
Wajib menandatangani Pakta Integritas Belanja Dana Hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
(4)
Wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.
(5)
Wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
(6)
Wajib menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari dana hibah daerah dan akan dipergunakan oleh penerima hibah selaku Obyek Pemeriksaan.
(7)
Wajib mempertanggungjawabkan dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerimaan Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
(8)
Menunjuk Personil yang menangani keuangan untuk berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk kelancaran penyaluran dan pertanggungjawaban dana belanja hibah.
(9)
Membayar pajak atas pembelanjaan dana bantuan yang diterima PIHAK KEDUA sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.
(10) Membuat dan menandatangani Surat Peryataan Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan peruntukannya. Pasal 7 MEKANISME PENCAIRAN (1) Pencairan belanja dana hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara Transfer Langsung (LS) dari Kas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat ke Rekening Lainnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat. (2) Transfer Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah PARA PIHAK menandatangani Berita Acara Serah Terima Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. (3) Setelah Berita Acara Serah Terima Hibah ditandatangani sebagaimana dimaksud ayat (2), PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan melampirkan : a. Surat Permohonan Pencairan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat; b. Fotocopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah; c. Fotocopy Pakta Integritas; d. Foto copy rekening Bank penerima hibah; e. Uraian Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran. f. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban. (4) Penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan : a. Tahap I (satu) sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) paling lambat 2 (dua) minggu setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini oleh PARA PIHAK; b. Tahap II (dua) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) paling lambat tanggal 15 bulan Januari Tahun 2017. Pasal 8 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN (1) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas penyerahan dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 kepada PIHAK KEDUA, sedangkan PIHAK KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya atas pemanfaatan belanja dana hibah penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 tersebut. (2) PIHAK KEDUA Wajib melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyimpan bukti-bukti transaksi terkait dengan program dan kegiatan yang didanai dari Dana Hibah Daerah. (3) PIHAK KESATU melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat wajib menerima Laporan Realisasi Anggaran pengunaan dana hibah, setelah berakhirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
(4) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja dana hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 kepada PIHAK KESATU, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 JANGKA WAKTU (1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. (2) PIHAK yang berniat untuk mengubah Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian hibah ini berakhir. Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) Keadaan kahar (force majeure) termasuk kebakaran, gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, makar, huru-hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan, kebijakan pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini. (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut dihalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (force majeure). (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, PIHAK yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali. Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselesihan melalui jalan musyawarah dan mufakat PARA PIHAK. (2) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dapat terwujud, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian tersebut melalui Pengadilan. (3) Dalam hal Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Para Pihak memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap di Pengadilan Negeri Menggala.
Pasal 12 KETENTUAN LAIN (1) Perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sejak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menandatangani perjanjian Hibah ini. (2) Apabila sampai dengan berakhirnya penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, masih terdapat sisa dana hibah daerah, PIHAK KEDUA wajib meyetorkan sepenuhnya ke Kas Negara/Kas Daerah. (3) Dalam hal, apabila terjadi kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan dan Pemungutan Suara Ulang, PIHAK KESATU wajib untuk mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Pemilihan Lanjutan, Pemilihan Susulan dan Pemungutan Suara Ulang sampai berakhirnya Tahapan Pemilihan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pasal 13 PERUBAHAN (ADDENDUM) (1) hal-hal yang belum diatur dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan maupun penambahan akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini. Pasal 14 PENUTUP (1) Perjanjian Hibah Daerah ini berlaku selama proses penyerahan, penggunaan dan pertanggungjawaban belanja dana hibah yang diserahkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA masih berjalan. (2) Apabila dikemudian hari terdapat rincian Rencana Anggaran Belanja/Rencana Kerja Anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 akan dilakukan revisi anggaran oleh PIHAK KEDUA. (3) Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dan ditandatangani olek PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
UMAR AHMAD, SP
ISMANTO
LAMPIRAN I: NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : 900/ /NPHD/I.02/HK/TUBABA/2016 NOMOR : /NPHD/KPU.Kab-008.680696/2016 TENTANG BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 RENCANA ANGGARAN BELANJA/RENCANA KERJA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016-2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Uraian Honorarium dan Uang Lembur Cetak Penggandaan Perlengkapan KPPS/TPS Pelayanan Administrasi Perkantoran Pembentukan PPK, PPS dan KPPS Sosialisasi Pengelolaan Logistik Penyusunan Produk Hukum, Advokasi dan Konsultasi Hukum Pemutakhiran Data Pemilih Perencanaan, Persiapan Tahapan Pemilihan Raker, Rakor dan Bimbingan Teknis Kampanye Proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pencalonan dan Verifikasi Calon Perseorangan Perjalanan Dinas Pemilu Ulang JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Anggaran 6.920.958.000,319.545.060,418.558.200,2.285.267.000,475.955.000,1.263.959.215,317.142.525,-
Rp 316.000.000,Rp 158.895.000,Rp 42.500.000,Rp 694.500.000,Rp 891.920.000,Rp 30.000.000,Rp 387.500.000,Rp 450.000.000,Rp 27.300.000,Rp. 15.000.000.000,Panaragan,
Mei 2016
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
UMAR AHMAD, SP
ISMANTO
LAMPIRAN II: NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : 900/ /NPHD/I.02/HK/TUBABA/2016 NOMOR : /NPHD/KPU.Kab-008.680696/2016 TENTANG BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT PAKTA INTEGRITAS PENERIMA DANA BELANJA HIBAH Yang Bertanda tangan di bawah ini: NAMA LEMBAGA JABATAN No.KTP ALAMAT
: : : : :
ISMANTO Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat 1812010104800015 Panaragan Jaya RT. 01 RW.01 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai penerima dana belanja Hibah dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Untuk Penyelengaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 akan bertanggungjawab mutlak terhadap penggunaan Dana Belanja Hibah yang kami terima sesuai dengan Naskah Hibah yang ditandatangani bersama antara Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kami dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana belanja Hibah sehingga kemudian menimbulkan Kerugian Negara/Daerah, maka kami bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panaragan,
Mei 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KETUA,
ISMANTO
LAMPIRAN III: NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : 900/ /NPHD/I.02/HK/TUBABA/2016 NOMOR : /NPHD/KPU.Kab-008.680696/2016 TENTANG BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMAAN DANA HIBAH Yang bertanda tangan di bawah ini: NAMA LEMBAGA JABATAN No.KTP ALAMAT
: ISMANTO : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat : 1812010104800015 : Panaragan Jaya RT. 01 RW.01 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang telah ditandatangani bersama antara kami dengan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat, dengan ini kami menyatakan bahwa dana hibah yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang kami gunakan untuk kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 dan kami bertanggungjawab atas penggunaan dana hibah dimaksud. Pernyataan ini dibuat dengan sadar tanpa paksaan dan pihak lain dan penuh rasa tanggungjawab. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Panaragan,
Mei 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT KETUA,
ISMANTO
LAMPIRAN IV: NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT DENGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR : 900/ /NPHD/I.02/HK/TUBABA/2016 NOMOR : /NPHD/KPU.Kab-008.680696/2016 TENTANG BELANJA DANA HIBAH PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH NOMOR : 900/ /BA/III.02/HK/TUBABA/2016
NOMOR :
/BA/V/2016
Pada hari ini ........tanggal .............bulan..............tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan dibawah ini : I.
UMAR AHMAD, SP, selaku Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut “PIHAK KESATU”.
II. ISMANTO selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang
Bawang Barat yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 10 Mulya Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Kabupaten Umum Tulang Bawang Barat selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA”. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2016 dan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2017, dimana PIHAK KESATU menyerahkan Dana Bantuan Hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp.15.000.000.000.- (Lima Belas Milyar Rupiah) dimana Penyaluran Dana Hibah dimaksud akan disalurkan secara bertahap sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Dana Hibah tersebut akan digunakan dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 4 (Empat) agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PIHAK KEDUA
ISMANTO
Panaragan, Mei 2016 Yang Menyerahkan, PIHAK KESATU
UMAR AHMAD, SP
