NASKAH PERJANJIAN Pelaksanaan KSO atau KSM dituangkan dalam naskah perjanjian. Paling kurang memuat: a.
para pihak dalam perjanjian;
b.
objek KSO/KSM;
c.
bentuk KSO/KSM;
d.
jangka waktu KSO/KSM;
e.
volume kegiatan;
f.
besaran kompensasi tetap, imbal hasil, dan/atau bentuk imbalan lainnya;
g.
jadwal pembayaran kompensasi tetap, imbal hasil dan/atau imbalan lainnya;
h.
hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
i.
terminasi (klausul mengenai pengakhiran kontrak lebih awal);
j.
sanksi;
k.
force majeur; dan
l.
penyelesaian perselisihan.
Antara lain: Kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO atau KSM berupa Aset BLU dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga, kepada pemimpin BLU. Kewajiban Mitra menyerahkan objek KSO berupa bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya dengan ketentuan: • diserahkan dalam keadaan baik/layak fungsi dan menjamin bebas dari segala tuntutan hukum dan hak-hak pihak ketiga; dan • disertai dengan laporan hasil pemeriksaan teknis terhadap bangunan dan berita acara serah terima bangunan.
Naskah perjanjian untuk KSO Tanah dan Bangunan dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun, dibuat dihadapan notaris.
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN PENGAWASAN Akuntansi dan Pelaporan • Pendapatan KSO/KSM dicatat sebagai PNBP BLU. • Peralatan dan mesin milik Mitra tidak dicatat sebagai Aset BLU. • Tanah milik BLU yang akan didirikan bangunan di atasnya oleh Mitra pada KSO Tanah dan Bangunan pada saat penyerahan direklasifikasi menjadi Aset Lainnya BLU berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga pada neraca BLU.
Dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLU sesuai RBA.
Ketentuan lebih lanjut mengenai akuntansi dan pelaporan dari pelaksanaan pengelolaan aset pada BLU mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar akuntansi pemerintahan dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.
Pengawasan dan Pengendalian Pemimpin BLU melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan aset pada BLU yang berada dalam penguasaannya.
Surplus Dan Defisit
Surplus Standar Dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Pelayanan Menkeu disetor sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara dengan Minimum mempertimbangkan posisi likuiditas BLU
Defisit • Defisit anggaran BLU dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada Menkeu melalui menteri/pim lembaga. • Menkeu dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BLU dalam APBN tahun anggaran berikutnya.
Penyelesaian Kerugian
KERUGIAN
Setiap kerugian negara pada BLU yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang disesesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara
Remunerasi Dapat berupa:
Berdasarkan:
• • • • • • •
Tingkat tanggung jawab & tuntutan profesionalisme yg diperlukan.
Gaji; Honorarium; Tunjangan tetap; Insentif; Bonus atas prestasi; Pesangon; dan/atau Pensiun.
Remunerasi
Proses 1. Pengusulan
Pemimpin BLU
2. Penyapaian Usulan
Menteri/pim lembaga
Mempertimbangkan prinsip: • Proporsionalitas; • Kesetaraan; dan • Kepaturan.
3. Penetapan
Menkeu
Akuntabilitas
6
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN
RM-APBN
BLU
KPPN
SPM
SP2D
SP3B BLU
SP2B BLU
Dasar penarikan dana
DIPA BLU
Pertanggungjawaban Pendapatan dan belanja
PNBP
Ketentuan: PER-30/PB/2011 jo PER-2/PB/2015
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN….Lanjutan
Pertanggungjawaban Pendapatan dan belanja
PNBP
BLU
KPPN
SP3B BLU
SP2B BLU
Ketentuan terkait SP3B BLU : ditandatangani oleh PP-SPM; Petugas pengantar SP3B BLU adalah petugas pengantar SPM; Periode penyampaian triwulanan; Dapat dilaksanakan lebih dari satu kali dalam satu triwulan; Paling lambat disampaikan pada pk. 10.00 waktu setempat. Page 8
PENGGUNAAN DANA dan PENGESAHAN….Lanjutan
Pertanggungjawaban Pendapatan dan belanja
PNBP
BLU
KPPN
SP3B BLU
SP2B BLU
Ketentuan terkait SP3B BLU : Satker BLU dapat mengajukan ralat atas kesalahan SP3B ke KPPN: • Administrasi: kesalahan pencantuman kegiatan, output, jenis belanja, dan akun; • Nominal : pencantuman jumlah nominal pendapatan dan/atau belanja BLU.
Page 9
AKUNTABILITAS PK BLU SAP INSTANSI PEMERINTAH
Sebagai KPA/KPB: Menyusun LK dan dikonsolidasikan pada LK K/L induknya
BLU DIKELOLA ALA KORPORASI (BUSINESS LIKE)
Sebagai entitas ‘business like’: Menyusun LK yang menyarikan kejadian ekonomi terkait kinerja BLU
SAK
Pengawasan, Pemeriksaan, Penilaian Kinerja Pengawasan
Pemeriksaan
• Pengawasan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari unsur pejabat dari Kementerian Negara/Lembaga, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli (profesional). • Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga, Menteri Keuangan, dan Dirjen Perbendaharaan terdiri atas Laporan Periodik, Laporan Khusus, dan Laporan Akhir Dewas.
INTERNAL Pemeriksaaan dilaksanakan oleh Satuan Pemeriksaan Intern (SPI). EKSTERNAL Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Penilaian Kinerja
Penialian kinerja BLU Pusat dilakukan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Pembinaan PK BLU, meliputi: a. Penilaian Tingkat Kesehatan BLU (Aspek Keuangan dan Aspek Pelayanan). b. Penilaian Capaian Kontrak Kinerja BLU, berdasarkan kontrak kinerja antara pemimpin BLU dengan Dirjen Perbendaharaan.
Peran Dewas BLU Principal
• Aspek Layanan • Apek Keuangan
Agency
Referensi: • PP Nomor 23 Tahun 2005 • PMK Nomor 95/PMK.05/2016
K/L & Kemenkeu P e m b i n a a n
BLU
Penanggungjawab pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum
Wakil Principal
Dewas
Unit kerja K/L yang bertujuan memberikan layanan umum
Melakukan Pengawasan dan memberikan nasehat kepada pejabat pengelola BLU Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri mengenai RSB dan RBA yang disusun oleh Pengelola BLU Mengetahui kebijakan dan tindakan yang dilaksanakan oleh Pengelola BLU
DEWAN PENGAWAS
Ketentuan: PMK-95/PMK.05/2016
BLU yang memenuhi persyaratan, dapat mempunyai Dewas, yang
ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dengan persetujuan Menkeu. Persyaratan jumlah Dewas sbb: – Nilai omset Rp 15 miliar s.d. 50 miliar/th atau aset Rp 75 miliar s.d. Rp 200 miliar tiga Dewas. – Nilai omset di atas Rp 50 miliar/th atau aset di atas Rp 200 miliar lima Dewas. Unsur dewas terdiri dari unsur kementerian negara/lembaga teknis, kementerian keuangan, dan tenaga ahli.
Relevansi
14
PENGELOLAAN KAS BLU a
b
c
Rekening Pengelolaan Kas BLU
Rekening Operasional BLU
Rekening Dana Kelolaan
• untuk penempatan idle cash pada bank umum terkait pengelolaan kas BLU.
• menampung penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yg dananya bersumber dari PNBP BLU.
• menampung dana yg tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening a dan b, a.l.: • Dana bergulir • Dana yang belum menjadi hak BLU
IJIN PEMBUKAAN REKENING
Rekening Penerimaan
Rekening Pengeluaran
Rekening Lainnya a.l. Rekening Badan Layanan Umum: • Rekening Pengelolaan Kas BLU; • Rekening Operasional BLU; • Rekening Dana Kelolaan.
KUASA BUN DAERAH (KA KPPN)
PMK 252/PMK.05/2014
Penutup
17
Target Implementasi Pola PK BLU
Dewas
BLU
Pejabat Pengelola BLU
SPI
Manajemen kas Manajemen piutangutang Investasi Pemanfaatan aset KSO Pengadaan Barang/jasa
Proses Bisnis
Kinerja Layanan Publik 18
