MENTERI DALN ERI
SAMBUTAN SEKRETARIS DIREKTUR JENDERAL PADA ACARA RAPAT REKONSILIASI PERCEPATAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN BANTUAN PENDANAAN/HIBAH DARI DAERAH INDUK KEPADA DAERAH OTONOM BARU (DOB) JAKARTA, 29 MARER 2017
Yang terhormat Direktur Evaluasi Pengelolaan Dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Jajarannya. Yang Terhormat Para Gubernur/ Bupati/ Walikota Daerah Induk Maupun Daerah Otonom Baru atau Yang mewakili Yang terhormat Perwakilan Dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan Hadirin yang berbahagia
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji & Syukur kita persembahkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara “REKONSILIASI PENYELESAIAN BANTUAN PENDANAAN HIBAH DARI DAERAH INDUK KEPADA DAERAH OTONOM BARU (DOB )” pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para undangan sekalian yang telah hadir memenuhi undangan kami dalam rangka
Rekonsiliasi
Penyelesaian
Kewajiban
Bantuan Pendanaan/ Hibah dari daerah induk baik provinsi/ kab./kota yang belum menyelesaikan kewajiban pendanaan/hibah kepada DOB sejak pembentukannya.
2
Kami harapkan dengan acara rekonsiliasi ini, terjalin komunikasi dan terkonfirmasinya data dan informasi yang selanjutnya mencapai kesepakatan dalam upaya penyelesaian kewajiban bantuan pendanaan/hibah dari daerah induk kepada DOB dengan lancar. Hadirin yang berbahagia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. 3
Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karenanya, NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas- luasnya. pembentukan daerah dimaksud pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Salah satu syarat dari lahirnya Daerah otonom baru sebagaimana amanah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kemampuan keuangan, dan bupati kabupaten induk bersama gubernur 4
berkewajiban memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota yang baru dibentuk agar dapat berjalan dengan optimal. Oleh
karena
pada
setiap
Undang-Undang
pembentukan Daerah Otonom Baru ditekankan kepada Pemerintah daerah Induk sesuai dengan kesanggupannya wajib memberikan hibah berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah DOB serta untuk pelaksanaan pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tentunya dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang pemerintah
pembentukan
daerah
induk
DOB, wajib
maka untuk
menyelesaikan kewajiban pendanaan dimaksud. Sebagai
bentuk konsisten pemerintah dan
pemerintah daerah induk terhadap lahirnya DOB dengan segala hak dan kewajibannya yang melekat 5
didalamnya sehingga DOB dapat berjalan dengan optimal, maka Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan
Peraturan Menteri
Keungan Nomor 215 Tahun 2015
Tentang Tata
Cara Pemotongan DAU dan/atau DBH Bagi Daerah Propinsi dan/atau Daerah lainnya yang tidak memenuhi kewajiban hibah/ Bantuan Pendanaan kepada
DOB
dan
Penyaluran
Dana
Hasil
Pemotongan DAU dan/atau DBH Kepada DOB. PMK 215 tahun 2015 ini janganlah dianggap sebagai Sebuah tekanan bagi daerah induk, namun lebih
pada
memberikan
kepastian
akan
penyelesaian kewajiban pendanaan bagi DOB dan Komitmen atas semangat pemekaran daerah.
6
Hadirin yang berbahagia. Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, masih terdapat 75 (tujun puluh lima ) DOB hasil pemekaran tahun 2007 sampai dengan 2014. Dari jumlah tersebut terdapat 37 (tiga puluh tujuh) DOB yang belum selesai 100 % kewajiban menerima bantuan pendanaan/hibah dari daerah Induknya dengan rincian 24 DOB yang dimekarkan tahun 2007 sampai dengan 2009 dan 13 DOB yang dimekarkan pada tahun 2012 sampai dengan 2014. Pemerintah sangat memahami bahwa permasalahan keterlambatan penyelesaian kewajiban pendanaan bagi DOB ini disebabkan oleh berbagai hal diantaranya masih terdapat perbedaan pernafsiran antara daerah induk dan DOB terkait besaran dan waktu pembayaran yang tertuang dalam Undang–Undang Pembentukan DOB, 7
masalah lain yang menjadi kendala yakni banyak DOB dan Daerah Induk yang masih membutuhkan informasi terkait mekanisme penyelesaian kewajiban pendanaan bagi DOB. Oleh karena itu melalui forum ini diharapkan adanya penjelasan maupun sosialisasi PMK 215 Tahun 2015 kepada kita semua agar selanjutnya proses penyelesaian penyelesaian kewajiban pendanaan bagi DOB dapat disepakati dengan tidak merugikan masing-masing pihak dan dapat berjalan lancar. Hadirin yang berbahagia. Perlu juga disampaikan bahwa dinamika penyelenggaraan pemerintahan ke depan banyak mengalami perubahan kebijakan, oleh karena itu melalui Undang–Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa Pemekaran Daerah ke depan dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota.
8
. .
.
Pembentukan Daerah didahului dengan masa persiapan selama 3 (tiga) tahun dengan tujuan untuk penyiapan Daerah tersebut menjadi Daerah otonom. . Apabila setelah tiga tahun hasil evaluasi menunjukkan Daerah Persiapan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, statusnya dikembalikan ke Daerah induknya. Apabila Daerah Persiapan setelah melalui masa pembinaan selama tiga tahun memenuhi syarat untuk menjadi Daerah, maka Daerah Persiapan tersebut dibentuk melalui undang-undang menjadi Daerah. Hadirin yang berbahagia. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillah hirrohman nirrahim acara REKONSILIASI PENYELESAIAN BANTUAN PENDANAAN/HIBAH DARI DAERAH INDUK KEPADADAERAH OTONOM BARU (DOB )” kami 9
nyatakan dibuka teriring doa Semoga ALLAH SWT selalu memberikan petunjuk kepada kita semua dalam mengemban tugas dan amanah ini, dan
kepada Bapak/ibu sekalian baik dari Pemerintah daerah induk dan Daerah Otonom kami mengucapkan selamat mengituti acara rekonsiliasi ini, kiranya nanti dapat menghasilkan kesepakatan penyelesaian kewajiban Bantuan Pendanaan / hibah ini dengan lancar dan dilandasi semangat kekeluargaan. Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah Wassalamu’ alaikum Warakhmatullahi Wabarrakatuh. SEKRETARIS DIRJEN INDRO BASKORO
10
