KOPERASI DALAM OTONOM DAERAH

5

KOPERASI DALAM OTONOM DAERAH

5.1. Substansi Otonom Daerah Secara subtantif otonomi daerah mengandung hal-hal desentralisasi dalam hal bidang politik, ekonomi dalam rangka kemandirian ekonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Otonomi daerah pada hakekatnya ialah demokrasi di bidang pemerintahan. Secara filosofis dapat dilihat hal-hal pokok dalam otonomi daerah dimana dengan implementasi otonomi daerah maka akan terdapat indikasi sebagai berikut: 1. Semua persoalan daerah atau lokal akan selesai di tingkat lokal. Jadi masalahmasalah di kabupaten tidak perlu dibawa ke propinsi atau ke pusat, demikian juga persoalan propinsi tidak dibawa ke pusat, persoalan desa tidak harus ke kabupaten dan seterusnya. 2. Daerah akan berkembang dengan prakarsanya sendiri berdasarkan kewenangan dan tanggungjawab yang dimilikimya. 3. sifat-sifat atau ciri-ciri khusus daerah atau lokalitas sangat dihargai dan dipertimbangkan, dan tidak ada lagi upaya-upaya penyeragaman . 4. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab secara tegas antara legislatir dan eksekutif untuk pengembangan daerah bagi kesejahteraan masyarakat yang dipertanggung jawabkan secara administratif, sosial dan moral. 5. Partisipasi masyarakat berkembang, secara dinamis pada setiap denyut daerah sebagai kesatuan masyarakat hukum. Prinsip otonomi daerah yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Penyelenggaraan otonomi daerah, yang sebelumnya dilakukan dengan pola bertahap, sekarang dilakukan melalui pola-pola penyerahan urusan total, bulat, utuh dan menyeluruh, kecuali atas bidang hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan agama. 2. Propinsi dapat diperlakukan sebagai daerah otonom dan wilayah administratrif, karena tetap mendapat tugas dan tanggung jawab desentralisasi dan dekonsentralisasi. Dengan sendirinya, status Gubernur sebagai Kepala Daerah dan sebagai Kepala Wilayah masih tetap dipertahankan. Namun terhadap daerah kabupaten dan kota hanya diperlakukan prinsip desentralisasi, sehingga keduanya berfungsi hanya sebagai daerah otonom. 3. peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa sepenuhnya diserahkan pada masing-masing daerah dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah. 4. Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan perangkat daerah lainnya, sedangkan DPRD tidak lagi menjadi unsur pemerintah daerah; melainkan berdiri sendiri dengan fungsinya yang bermitra dengan pemerintah daerah.

Laporan Akhir Kajian Implikasi Strategi Koperasi dalam Rangka Otonomi Daerah

V-1

Fungsinya yang utama adalah pelaksana pengawasan, anggaran dan legislasi daerah. 5. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dan tidak perlu disahkan oleh pemerintah pusat. 6. Daerah dibeli kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan tunjangan serta kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, berdasarkan norma, standar, prosedur yang diterapkan oleh pemerintah. 7. Pertimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam mekanisme dan perhitungan yang telah mengakomodir harapan daerah untuk mendapatkan alokasi anggaran perimbangan dan kekayaan sumberdaya alam daerah. Untuk implementasi otonomi daerah, pemerintah telah menetapkan 1 Januari 2001 dimulainya pelaksanaan secara formal otonomi daerah dengan penyelenggaraan/ pelaksanaan APBN TA 2001. Persiapan oleh pemerintah telah cukup matang telah diselesaikannya sejumlah 4 UU, 20 PP, dan 15 Peraturan Perundangan lainnya. Sebetulnya otonomi daerah bukanlah barang baru, karena sistem pemerintaan sebetulnya sudah mengenal daerah kecil dan besar serta kewenangan-kewenangannya, misalnya sudah diatur sejak tahun 1945, 1948, 1957 dan akhirnya 1974. Namun pada prakteknya memang terjadi berbagai permasalahan. 5.2. Perspektif Pembangunan Perekonomian Daerah Orientasi yang dikembangkan dalam pembangunan nasional 30 tahun ke belakang ialah kebijakansanaan pertumbuhan (dan pemerataan). Dengan orientasi itu jelas bahwa investasi adalah kata kunci dalam menggerakkan roda keberhasilannya. Di waktu yang lalu, bagi daerah, kebijaksanaan pusat di bidang investasi sangat penting dan merupakan sarana yang benar-benar dimanfaatkan untuk kemajuan investasi daerah. Dalam gelombang reformasi saat ini, sangat disadari bahwa pukulan cukup besar terkena pada upaya-upaya pengembangan investasi. Sangat sulit untuk menjaga keamanan investasi karena sulitnya keamanan dan stabilitas politik dalam negeri. Dimana-mana faktor stabilitas sangat dominan mempengaruhi minat investasi, apa lagi mengharapkan investasi dari luar negeri. Dengan demikian, bagi kelompok pengelola investasi tidak ada hal yang dapat dilakukan lebih baik pada saat itu kecuali melihat berbagai peluang stabilitas politik dalam negeri untuk kembali menggelar peluang investasi. Pemerintah terus berupaya sedemikian rupa untuk menata sistem politik dan pola-pola mekanisme politik untuk sampai kepada tatanan mekanisme kedaulatan rakyat sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam reformasi serta terselenggaranya negara dan pemerintahan yang diharapkan, demokratis dan memberi peluang akses secara merata. Untuk menuju kemandirian ekonomi daerah perlu dilakukan restrukturisasi ekonomi daerah yang berbasiskan kepada koperasi dan usaha kecil-menengah. Salah satu dampak negatif yang diperkirakan dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terpinggirkannya peranan koperasi dan usaha kecil-menengah. Untuk itu perlu dilakukan upaya restrukturisasi ekonomi daerah yang berbasiskan koperasi dan pengusaha kecilmenengah sebagai penggerak ekonomi daerah. Selain itu diperlukan juga optimalisasi


V-2

pengembangan sumberdaya ekonomi daerah agar kemandirian ekonomi daerah bisa terwujud. Untuk mendukung hal tersebut maka pemerintah daerah perlu menciptakan iklim usaha yang aman dan tenang agar resiko bisnis bisa ditekan sekecil mungkin. Restrukturisasi ekonomi daerah yang berbasiskan koperasi dan usaha kecilmenengah (UKM) dilakukan dengan cara merangsang partisipasi koperasi dan UKM seluas-luasnya dan pemberian hak-hak khusus (privilige) pengembangan koperasi dan UKM, serta dengan cara menjalankan program pemerataan kepemilikan asset-asset produktif dan sumberdaya ekonomi daerah (program redistribusi asset). Bagi pemerintah Daerah program restrukturisasi ekonomi daerah perlu dilakukan karena dalam jangka panjang akan memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah. Dengan program restrukturisasi yang berbasiskan koperasi dan UKM akan memperluas basis pajak dan memperbesar jumlah pembayar pajak. Program ini juga akan berdampak mengurangi angka pengangguran karena mencakup hampir 99,4% dari jumlah kesempatan kerja serta berfungsi juga sebagai katup pengaman sosial yang pada akhirnya akan memperkuat struktur dan kemandirian ekonomi daerah. 5.3.

Pembangunan Koperasi Pada Era Otonomi Daerah

Pembangunan ekonomi masa yang akan datang diharapkan pada dua tantangan yaitu : Pertama, meningkatnya daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan yang kompetitif dan kedua, melaksanakan proses desentralisasi ekonomi secara bertahap agar seluruh sumber daya ekonomi diseluruh daerah dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa jiwa wirausaha. Dengan demikian peran koperasi menjadi penting sebagai sokoguru dan bagian integral dari tata perekonomian nasional. Koperasi secara bersama-sama dengan usaha swasta, daerah dan negara harus mampu menjadi penggerak utama dalam peran meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan koperasi yang sehat, kuat langgeng, mandiri dan berfungsi sebagai wadah menggalang ekonomi rakyat. Dalam rangka kerja otonomi daerah, bidang koperasi merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten dan kota; utuk itu kebijaksanaan strategis koperasi ke depan dapat dikembangkan sebagai berikut: Pertama, terciptanya koperasi yang berbasis anggota yang mampu melayani kebutuhan pokok anggota, Kedua, meningkatkan akses pasar dan memperbesar pangsa pasar baik di daerah, regional, nasional maupun internasional. Ketiga, memperluas akses terhadap permodalan, memperkokoh struktur permodalan serta meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal. Keempat, meningkatkan akses terhadap teknologi, manajemen kemampuan sumber daya manusia serta memantapkan kemitraan. Peran pemeritah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan semakin berkurang dan menempatkan swasta dan koperasi untuk ikut berperan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui mekanisme pasar yang kompetitif. Pemerintah Daerah lebih ditempatkan pada fungsi pengendali dan pengawas atas


V-3

pekerjaan yang diserahkan kepada Swasta dan Koperasi. Dengan demikian peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Pada dasarnya otonomi daerah yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 meletakkan semua kewenangan Pemerintah pada daerah Kabupaten dan daerah Kota, kecuali kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Kewenangan daerah dilaksanakan secara luas, utuh, dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Sesuai dengan tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, maka dalam pengembangan koperasi di era Otonomi Daerah ini harus mampu dijawab oleh daerah bagaimana memberdayakan seluruh potensi sumber daya daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui wadah koperasi. Ada beberapa hal yang menjadi acuan dasar kewenangan di bidang koperasi, yaitu: 1. Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ”Daerah berwenang mengelola sumberdaya nasional yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Kewenangan ini mempunyai implikasi bahwa daerah dimungkinkan untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya yang ada dengan memperhatikan karakteristik dan daya dukungannya (carrying capacity). 2. Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan bahwa ”Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah Kabupaten dan daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri, dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi dan tenaga kerja”. 3. Sesuai dengan semangat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Pasal 1 ayat (3) bulir 6 Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 1999, maka secara umum pembagian kewenangan di bidang perkoperasian adalah sebagai berikut: a. Kewenangan Pusat antara lain berupa: 1) Penempatan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. 2) Penetapan pedoman penyertaan modal pada koperasi. 3) Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah. 4) Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain. b. Kewenangan Propinsi di Bidang Perkoperasian antara lain berupa penyediaan dukungan pengembangan koperasi. c. Sedangakan dikewenangan Kabupaten/Kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintah pada daerah


V-4

Kabupaten/Kota kecuali sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 di atas. 5.4. Ancaman dan Peluang Otonomi daerah Terhadap Perkembangan Koperasi lain:

Ancaman yang mungkin dihadapi dalam pengembangan koperasi di daerah antara 1. Tuntutan pendanaan pembangunan daerah membuat Pemerintah Daerah cenderung menarik pajak dan retribusi daripada mengkondisikan daerah agar lebih cepat merangsang pertumbuhan ekonomi. Dikhawatirkan koperasi menjadi sasaran pajak dan retribusi saja tanpa mendapatkan pelayanan publik yang seimbang; 2. Selama ini banyak upaya pemberdayaan masyarakat silakukan oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah dikhawatirkan belum memehami substansi program tersebut. Hal ini dapat mengancam keberlanjutan program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah pusat; 3. Alasan percepatan pembangunan membuat Pemerintah Daerah lebih senang memilih pelaku usaha yang sudah mampu daripada melibatkan koperasi dalam pembangunan. Hal ini memang sangat tergantung dari kapabilits koperasi yang berada di daerah tersebut.

Sedangkan peluang yang mungkin adalah bahwasannya otonomi daerah membuat pembangunan mengarah pada local based development sekaligus community based development sebab pengambilan keputusan tipologi pembangunan diserahkan pada daerah sehingga tidak ada lagi program dari pusat yang seragam dan tidak terlalu memperhatikan karakteristik daerah. 5.5. Koperasi sebagai Media Pemberdayaan Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang mengandalkan social capital maka faktor penting dalam pengembangan memerlukan upaya pemberdayaan bagi anggotanya. Pengembangan masyarakat ini adalah investasi publik sebab nilai tambah yang dihasilkan tidak secara spesifik diterima oleh pihak yang melakukan pemberdayaan. Akan tetapi secara menyebar diterima oleh masyarakat. Dengan karakteristik ini maka aktivitas pemberdayaan harus dilakukan oleh pemerintah. Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan anggota koperasi dapat dilakukan dengan cara membantu dana pelatihan, akses informasi dan teknologi.


V-5

PEMERINTAH

PERUSAHAAN SWASTA/KOPERASI

Pemberdayaan masyarakat

Peningkatan Kualitas

Peningkatan daya Saing

Gambar 5.1. Proporsi Peran antara Pemerintah dan Private Tidak perlu diragukan, keberhasilan ekonomi sangat penting bagi pengembangan koperasi secara berkesinambungan. Meskipun demikian, keberhasilan ekonomi semata tidak dapat menunjukkannya sebagai ciri usaha yang khas jika dibandingkan dengan perusahaan komersial. Lebih dari itu, masih ada tujuan dan sasaran yang masih harus dicapai dan budaya organisasi yang harus dipraktekkan. Hal ini berkaitan tidak sematamata pada keberhasilan ekonomi, tetapi lebih pada tujuan jangka panjang untuk memperbaiki kondisi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan lingkungan hidup manusia yang sudah merupakan ciri khusus gerakan serta organisasi-organisasinya, sejak dulu hingga nanti. Setelah beberapa dasawarsa terjadi penurunan basis ideologi, politisasi, manipulasi dan penyelenggaraan organisasi koperasi untuk pemerasan, penggunaan SHU yang tidak benar atau upaya untuk memperkaya diri para pimpinannya, maka ada alasan yang kuat untuk menekankan perlunya orientasi nilai-nilai koperasi dapat berfungsi kembali. Mengingat: - Jarak yang semakin lebar antara anggota dan perusahaan koperasi yang terus berkembang, - Keanggotaan yang terpecah belah, karena pelayanan perusahaan koperasi yang sama antara anggota dan non anggota serta kurangnya manfaat konkrit yang dirasakannya sebagai koperasiwan. - Orientasi teknokratis manajemen koperasi yang meningkat - Mekanisme pengawasan demokratis yang tidak lagi efektif


V-6

Atas hal tersebut di atas dirasakan sangat perlu untuk melakukan pemilu kembali secara cermat mengenai konsep kerja sama secara keseluruhan dengan tujuan untuk membangun kembali gerakan koperasi sebagai kekuatan moral yang diakui dan dihormati, selain gerakan populer yang prestisius, maka memiliki program, pembaharuan di bidang sosial, ekonomi dan lingkungan. Prinsip-prinsip koperasi merupakan pedoman dalam mengacu perkumpulan koperasi sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi. Prinsip-prinsip ini juga berlaku sebagai dasar bagi perundang undangan koperasi. Sementara prinsip identitas sangat penting untuk menjelaskan struktur koperasi yang khas, maka prinsip-prinsip kerjasama yang berdasarkan nilai secara bersama-sama mencerminkan filosofi koperasi antar budaya yang menjadi koperasi di seluruh dunia sebagai budaya organisasi yang utama. Pada saat yang sama prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan pada nilai ini harus dipahami dan diterima oleh koperasiwan. Koperasiwan sebagai norma tingkah laku yang paling sesuai untuk membangun organisasi, yang didirikan di atas prinsip jatidiri bekerja demi kepuasan para anggotanya dan bertahan dalam persaingan dengan perusahaan-perusahaan komersial. Cara-cara melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan sehari-hari (praktek koperasi) dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang berlaku, sepanjang cara-cara tersebut tidak bertentangan dengan budaya organisasi koperasi seperti tercermin dalam prinsip-prinsip komersial. Definisi tentang perkumpulan koperasi berikut dapat dirumuskan dari upaya untuk mengidentifikasikan suatu koperasi: a. Perkumpulan koperasi adalah organisasi yang memusatkan perhatiannya pada orang, bukan pada modal. Koperasi adalah organisasi kerjasama orang-orang untuk jangka panjang untuk memberi manfaat kepada anggota perorangan dan seluruh anggota pada umumnya. Keanggotaan secara sukarela dan kesediaan untuk menerima anggota baru (keanggotaan terbuka) sangat deperlukan untuk pembaharuan kebersamaan (homogenitas) kelompok yang terus menerus untuk beberapa generasi (bebas untuk masuk dan bebas untuk keluar). b.Melayani kebutuhan anggota merupakan tujuan utama, yang harus merupakan prioritas utama dibandingkan dengan tujuan perusahaan koperasi lainnya. c. Perkumpulan koperasi harus beraskar di lingkungan atau diwilayah yang bersangkutan dan memiliki struktur pengambilan keputusan dan pengawasan yang otonom, yang memungkinkan anggota untuk menentukan sendiri bagaimana menangani urusannya sendiri. d.Bentuk yang paling sesuai untuk menetapkan tujuan dan sasaran, mengambil keputusan dan mengawasi dalam kelompok seperti itu adalah dengan menerapkan ketentuan demokrasi untuk mengarahkan kegiatan perusahaan koperasi dalam mencapai tujuan, yang sebanyak mungkin memenuhi kebutuhan mayoritas anggotanya. e. Untuk menjamin bahwa organisasi tetap memusatkan perhatiannya pada anggota perorangan dan bahwa modal tidak akan memainkan peranan yang dominan, hak suara dan pembagian SHU tidak diberikan sebanding dengan kontribusi modalnya, tetapi dikaitkan dengan orang sebagai anggota (satu anggota satu suara, pembagian SHU sebanding dengan transaksinya dengan perusahaan koperasi).


V-7

f. Ketentuan untuk kerjasama antara anggota (perorangan) juga diterapkan untuk kerjasama antara koperasi dalam bentuk integrasi horizontal (proyek bersama atau amalgamasi) maupun integrasi vertical (struktur federasi). Definisi tersebut, yang menguraikan inti ideologi koperasi secara singkat, membuktikan bahwa nilai dasar koperasi dan prinsip-prinsip koperasi tidak seharusnya dipandang sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai norma umu untuk menjadikan koperasi yang berdasar pada prinsip menolong diri sendiri dapat berhasil.


V-8

KOPERASI DALAM OTONOM DAERAH

Recommend Documents