NamaTim : Setia Pranata, Dkl

_i

Laporan K�ian .

I

�

/

PENGUATAN BIDANG KESEHATAN DALAM: MENUNJANG

MASTERP�AN PERCERATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3(

STUDI KASUS PADA KEGIATAN EKONOMI PERTAMBANGAN:, PERIKANANOAN PARIWISATA

NamaTim : Setia Pranata, Dkl<'

..

POLICY PAPER

PENGUATAN BIDANG KESEHATAN DALAM MENUNJANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) STUDI KASUS PADA KEGIATAN EKONOMI PERTAMBANGAN, PERIKANAN DAN PARIWISATA

Setia Pranata, Dkk.

Badan Litbang Kesehatan Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat Sura baya, 2013

: _f.l-·4---­ ,.,-

No. ) :'uh : ... _ ----.•

1·-io. U�

�

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SURAT KEPUTUSAN KEPALA PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NOMOR: HK.O:l..04/3/ {b� /2012 TENTANG Pembentukan Tim Pelaksana Kajian Kebijakan DIPA Tahun Anggaran 2012 Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Menimbang

Mengingat

1.

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan kajian kebijakan Tahun 2012 perlu clibentuk Tim Pelaksana kajian kebijakan, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2.

Bahwa mereka yang namanya tercantum dalazn surat keputusan 1ru dipandang cukup cakap untuk melaksanakan kajian kebijakan tersebut.

1.

Undang-undang No.10 tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012

2.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

3.

Surat Pengesahan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun ,Anggaran 2012 No. 0888/024-1 1.2.01/15/2012 tangga19 Desember 2011.

MENETAPKAN

Pertama

Tim pelaksana kajian kebijakan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan 1n1 untuk melaksanakan kegiatan kajian kebijakan dalarn lingkup Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan PemberdayaarL Masyarakat.

tim pelaksana Kajian Kebijakan Perluasan Masterplan Percepatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) seperti

Menugaskan

tersebut

dalam

Lampiran

Keputusan

101

sampai

selesai dengan m enyerahkan hasil kajian kebijakan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan melalui Kepala Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

�

Jl. b6:lq:Jwa 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Pt::t:e:talcm Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (021) 42871604, Email: [email protected]

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Ketiga

Kepada tim pelaksana namanya tersebut m1 diberikan output kegiatan berlaku.

Keempat

kajian kebijakan yang

nama­

dalam Lampiran Surat Keputusan Honorarium yang terkait dengan sesuai dengan peraturan yang

Biaya untuk pelaksanaan kajian kebijakan dibebankan pada anggaran DIPA Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Tahun 2012. Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam penetapan 1m, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

�

DITETAPKAN Dl :SURABAYA PADA TANGGAL :2 Juli 201 Kepala

1\1 drg. Agus Supapto, M.Kes NIP. 19640813 1991011 00

IJU

f

Tembusan Yth. : 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan R.J 4. lnspektur Jenderal Kementerian Kesehatan R.I Kepala Kantor Perbendaharaa.11 dan Kas Negara, Surabaya 5. ·

6.

Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

: n. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 n. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (021) 42871604, Email: [email protected]

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT :...AMPIRAN

:

SURAT

KEPUTUSAN

KEPALA

PUSAT

HUMANIORA,

KEBIJAKAN

.rCESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT OMOR

:

HK.
JtJDUL PENELITIAN

KAJIAN

KEBIJAKAN MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA

PERLUASAN (MP3EI)

TIM PENELITIAN 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

drs. Setia Pranata, M.Si dr. Tety Rachmawati, M.Si Widjiartini, SKM, M.Kes Turniani Laksmiarti, SE, MM Mardiyah, SE, MM lr. Vita Kartika Mahirawati, M.Kes Yurika Fauzia, S.Psi, M.Psi., Psikolog Yunita Fitrianti, S. Ant Sri Handayani, S.Sos Rozana lka Agustiya, S.Psi Susilo Supriysdi

Ditetapkan di Pada tanggal

Kepala,

Ketua Tim Pelaksana Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Anggota Tim Kajian Sekretariat Kajian Sekretariat Kajian

Surabaya 2 Juli 2012

f

� drg. Agus Suprapto, M.Kes t � � NIP. 19640813 1991011 OO JT

tor: n. Indrapura 17 Surabaya 60176, Te1p. Kepala (031 )3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 n. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (021) 42871604, Email: [email protected]

KEMENTERIAN KESEHATAN R.I BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN

PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

LAMPl RAN : SK KEPALA PUSAT HUMANIORA, KEBUAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Nomor:

\H:..

·

0.1. �

t{

( �

( {� ( J.clt..

Kajlan Kebljakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomllndonesia (MP3EI)

'ho.' 1 2 3

Nama

drs. Setia Pranata, M.Si dr. Tety Rachmawatl, M.Si

if

urniani laksmlarti, SE, MM

Jabatan

Besaran Honor

Keterangan

Ketua Pelaksana

400,000 Org per bulan

Anggota

300,000 Org per bulan

Anggota

300, 000 Org per bulan

4

Mardlyah, SE, MM

Anggota

300,000 Org per bulan

5

lr. Vita Kartika Mahirawati, M.Kes

Anggota

300,000

Org per bulan

6

Widjiartini, SKM, M.Kes

Anggota

300,000

Org per bulan

1

Yurika Fauzia, S.Psi, M.Psi., Psikolog

Anggota

300,000 Org per bulan

8

Yunlta Fitrianti, S. Ant

Anggota

300,000 Org per bulan

9

Sri Handayani, S. Sos

Anggota

300,000 Org per bulan

10

Rozana lka Agustina, S.Psi

Anggota

300,000 Org per bulan

11 Susilo

Se kr etariat

150,000 Org per bulan

12 Supriyadi

Sekretariat

150,000

Org per bulan

('

Surabaya, 2 Juli 2012 epaIa

h' drg. Agus Supra to,M.Kes '-. � l)NIP. 19640813 1999101 1001 T

'KJintor: Jl. Indrapura 17 Surabaya 60176, Telp. Kepala (031)3522952, Opr. (031) 3528748, Fax. (031)3528749, (031) 3555901 Jl. Percetakan Negara 23 A Jakarta Telp. (021) 4243314, Fax. (021) 42871604, Email: [email protected]

DAFTAR SINGKATAN

BPS

: Badan Pusat Statistik

BUMD

: Badan Usaha Milik Daerah

BUMN

: Badan Usaha Milik Negara

GORP

: Gross Domestic RegionaL Product

HFMD

:Hand Foot and lvfouth Diseases

IEDC

: Indonesia Economic Development Coridor

IHR

: International Health Regulation

IPM

: Indeks Pembangunan Manusia

IPTEK

: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

lSPA

: lnfeksi Saluran Pernafasan Atas

KE

: Koridor Ekonomi

Kepmenkes

; Keputusan Menteri Kesehatan

MP3EI

: Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi Indonesia

PDRB

: Produk Domestik Regional Bruto

PP

: Peraturan Pemerintah

REPELJTA

: Rencana Pembangunan Lima Tahun

RPJMN

: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

SDM

: Sumber Daya Manusia

STD

: Sexually Transmitted Diseases : Undang-undang

:\'HO

:World Health Organization

DAFTAR TSI

1. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang 1.2. Tujuan 1.3. Pendekatan 1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

3 3 4

2. Review Teori 2 . 1 . Teori Pembangunan 2.2. Teori Urbanisasi

5 6

1

3. Perkembangan dan Kondisi Kesehatan 3. 1. Kegiatan Ekonomi Perikanan 3.2. Kegiatan Ekonomi Pertambangan 3.3. Kegiatan Ekonomi Pariwisata 3.4. Peraturan Kesehatan Dalam Mendukung MP3EI

9

4. Pilihan Kebijakan

16

5. Rekomendasi

19

8

12 15

ii

1.

PENDAHULUAN

J 1 Latar Belakang .

.

Fenomena globalisasi merupakan kondisi yang tidak bisa lcita hindari. Untuk bisa bertahan terhadap benturan dan dinamika perubahan global dan regional, Indonesia bertekat menjadi negara dengan masyarakat yang mandiri, maju, adil dan makrnur pada tahun 2025. Dengan memperhatikan kondisi geografis yang akan menjadikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi global maka perlu skenari.o mempercepat tranformasi ekonomi dalam bentuk Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembagunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3El merupakan rencana induk pembangunan ekonomi yang komprehensif dan fokus dengan mengedepankan terobosan dan inovasi disertai percepatan cara kerja. Dengan harapan menjadikan Indonesia sebagai negara maju dengan pendapatan per kapita pereko.nomian

antara

USD

14.250

-

15.500

dengan

nilai

total

antara USD 4,0 - 4,5 Trlliun, strategi utama yang digunakan

antara lain pengembangan potensi ekonomi, penguatan konektivitas nasional dan penguatan kemampuan SDM dan IPTEK. Untuk melakukan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, perlu diperhatikan kondisi Indonesia. Pada saat sekarang,. pengembangan potensi ekonomi

Indonesia

masih

terfokus

pada

pertanian

mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam.

dan

industri

yang

Pembangunan Wilayah di

Indonesia, masih mengaJarni kesenjangan. Wilayah Jawa Bali masih menjadi pusat kegiatan ekonomi dengan sumbangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 59 persen dan wilayah Sumatera sekitar 23,2 persen, sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua hanya sekitar 17 persen. Dilihat dari kualitas sumber daya manusianya, sekitar 50% tenaga ketja di Indonesia masih berpendidikan sekolah dasar dan hanya

sekitar 8% yang berpendidikan diploma/satjana. Mengembangkan kawasan ekonomi baru dan menciptakan dunia usaha yang merupakan potensi daerah, diharapkan bisa memperbaiki ketimpangan spasial pembangunan ekonomi. Penguatan konektivitas antar kawasan ekonomi dan

2

dengan

lokasi

kegiatan

ekonomi

juga

diharapkan

bisa

memaksimalkan

pelaksanaan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi.

Apalagi kalau

konektivitas ini dilakukan berdasarkan prinsip keterpaduan dan kemanfaatan pembangunan melalui peningkatan konektivitas dan pelayanan dasar ke daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan dalam rangka pemerataan pembangunan. Selain itu, peran Sumber Daya Manusia (SDM) yang berpendidikan dan dapat dengan cepat beradaptasi terhadap ilmu dan teknologi juga merupakan kunci utama dalam mendukung pertum�uhan ekonomi.

Berdasarkan basil sensus

penduduk 2 0 10 berikut kondisi kesenjangan ekonomi, sosial dan kependudukan antar wilayah. Wilayah

Sumatera

PDRB/

Sumbangan

Distribusi

Distribusi

Distribusi

Kisaran

Kapita

PDRB

Penduduk

Pcnganggur

Kemiskinan

IPM

8,93 jt

23,2%

21,31%

19,21%

21,44%

70,93-75,60

9,35jt

59,0%

59,12%

64,98%

59,39%

-70,06-77,36

13,86jt

9,1%

5,8%

6,47%

3,28%

68,79-75,11

5,8ljt

4,7%

7,31%

2,4%

7,57%

NTT

3,35jt

1,5%

3,86%

5,09%

6,52%

Maluku

2,93jt

0,3%

1,08%

0,96%

1,51%

68,63-70,96

Papua

10,0ljt

2,2%

1,52%

0,89%

3,28%

64,53-68,58

Jawa/Bali Kalimantan Sulawesi

•

--

Sumber: BPS dan Bappenas

.

Memperhatikan tujuan, target, durasi waktu, kendala, dan banyaknya aktivitas persiapan implementasi MP3EI, kondisi kesehatan merupakan salah satu faktor determinan dalam keberhasilannya. Adanya pcngembangan kawasan ekonomi, penciptaan dunia usaha dan terbukanya konektivitas antar Daerah Kegiatan Ekonomi akan menimbulkan Urbanisasi. Studi tentang Urbanisasi menunjukkan bahwa ada suatu konsekwensi dari adanya urbanisasi seperti perubahan pola produksi, konsumsi, dan rekreasi, ternyata telah menjadikan para migran sebagai

"vulnerable ofmigrants". Semua itu akan berujung pada masalah kesehatan. Adanya permasalahan kesehatan di satu daerah akan menjadi faktor pengganggu gerak implementasi MP3EI. Kondisi masyarakat yang sejahtera akan lebih cepat dicapaj

ketika

kondisi

kesehatan

masyarakat

bukan

lagi

menjadi

suatu

permasaalahan. Rendahnya morbiditas dan tingginya kemandirian masyarakat di

3

bidang kesehatan akan rnarnpu melahirkan iklim investasi. Atas pertimbangan itulah,

kajian

ini

dilakukan

sebagai

kontribusi pernikiran untuk menjawab

pertanyaan bagairnana "kesehatan" berperan dalarn mensukseskan implementasi MP3EI menuju masyarakat yang lebih sejahtera.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan paper kebijakan ini adalah memberikan rekomendasi 'pilihan kebijakan' terkait upaya

Pemerintah Daerah untuk melakukan

penguatan bidang kesehatan dalam menunjang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia

(MP3EI).

1.3. Pendekatan

MP3EI sementar
m1,

kerangka penulisan kajian ini adalah sebagai berik:ut : •

Mengidentifikasi teori dan kerangka konseptual

•

Mendeskripsikan temuan berdasarkan kajian literatur

•

Menganalisis temuan yang digunakan dan mengidentifikasi berbagai opsi kebijakan untuk menunjang MP3EI.

•

Melakukan penyimpulan

1.4. Ruang Lingkup dan Keterbatasan

Dalam MP3EI telah ditetapkan sejurnlah program utama dan kegiatan ekonomi utama yang menjadi fokus pengembangan strategi dan kebijakan. Prioritas ini merupakan kesepakatan yang dibangLm oleh

semua pemangku kepentingan.

Prioritas dan fokus dari pengernbangan MP3EI ini diletakkan pada 8 program

4

utama, yaitu pertanian, pertambangan, energi, industri, kelautan, pariwisata dan telematika serta pengembangan kawasan strategis, yang terdiri dari 22 kegiatan ekonomi utama. Akan terlalu luas hila mengkaji aspek kesehatan dari 22 kegiatan ekonomi utama. Sebagai gambaran awal, sementara ini kajian difokuskan pada sektor minyak dan gas, pariwisata dan perikanan. Pemilihan dilakukan berdasarkan pertimbangan rangking startegisnya, kebutuhan pendanaan, dan sumbangan terhadap GDRP (Gross

Domestic

Regional

Product).

Bcrdasarkan

Indonesia

Economic

Development Coridor (IEDC), aspirasi dari kelompok kerja kegiatan ekonomi

bidang minyak dan gas terletak pada rangking 13, bidang pariwisata terletak pada rangking 10 dan kegiatan ekonomi bidang perikanan terletak pada rangking 9. Dengan memberika gambaran kondisi kesehatan yang terdapat di ketiga kegiatan ekonomi diatas, diharapkan dapat dilakukan antisipasi timbulnya permasalahan kesehatan sehingga mampu menunjang proses percepatan pernbangunan ekonomi.

2.

REVIEW TEORI

2.1. Teori-teori Pembangunan

Dilihat dari sejarah perkembangannya, ada 3 aliran pemikiran tentang studi pembangunan yang

tumbuh dalam konteks yang, berbeda. Yang pettama

adalah teori modemisasi yang muncul ketika Amerika menjelma sebagai negara penguasa dunia. Modemisasi dirumuskan sebagai program, sebagai proses yang bertahap, bergerak maju dan butuh waktu tidak sebentar untuk menuju ke arah yang telah dicapai Amerika.(Suwarsono, 1991) Yang mengernuka pada saat itu adalah pemikiran bahwa modernisasi identik dengan membangun ekonomi. Pemerintah mempunyai tugas untuk mengatur ekonomi nasional. Salah satu cara yang seharusnya dilakukan pemerintah adalah membuat perencanaan ekonomi. Perencaaan yang kemukakan Dror (Schoorl, 1980) sebagai the process of preparing a set of decisions for action of the .future, directed at achieving goals by optimal means ini mengandung makna bahwa terdapat cara-cara

esensial yang harus diseleksi secara rasional dalam upaya mencapai tujuan

5

yang

telah

ditentukan

dengan

memaksimalkan

pengetahuan

dan

meminimalkan biaya. Terkait perencanaan pembangunan ekonomi, Schoorl

( 1980) mengingatkan agar berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan membuat juga welfare planning. Jni dinilai perlu

karena suatu proyek,

senantiasa akan memberikan dampak sosial dan kesehatan, selain dampak ekonomi yang diharapkan. Aliran pemikiran kedua adalah dependensi yang menginginkan agar tidak ada pem�ksaan hubungan dan eksploitasi negara maju terhadap negara yang sedang berkembang. Pembangunan hendaknya dilakukan secara independen dan otonom karena ketergantungan yang diciptakan negara maju buk:an saja secara ekonomi tetapi juga ke.tergantungan secara sosial dan politik. Aliran ketiga dalam studi pembangunan adalah teori sistem dunia yang menekankan pentingnya analisa terhadap sistem secara total dan berj angka panjang. Dengan asumsi bahw� proses ekonomi senantiasa teijadi dalam kerangka

sistem

ekonomi

kapitalis,

Wallerstein

(Suwarsono,

1991)

mengemukakan bahwa pembangunan dan keterbelakangan wilayah tertentu tidak akan dapat dianalisa tanpa meletakkan wilayah tersebut dalam konteks perputaran sistem ekonomi dunia. Perspektif teori ini melihat dunia dalam 3 strata, sentral, semi pinggiran dan pinggiran. Aliran ini mempunyai keyakinan bahwa tata

ekonomi

kapitalis akan mencapai suqtu tahap transisi dimana

kapitalisme merupak:an pilihan yang harus dilakukan untuk merubah dunia. 2.2. Teori Urbanisasi Pelaksanaan pembangunan, sebagaimana menjadi kebijakan Indonesia di era Orde Baru dengan REPELITAnya telah memberikan dampak sosial. Darnpak nyata yang teramati adalah Urbanisasi. Menurut Poungsomle & Ross (Keban,

1995) memahami urbanisasi harus dilihat secara keseluruhan dari beberapa pendekatan yaitu demografis, proses ekonomi-politik, modernisasi dan legal administrasi.

Pendekatan

demografis

diartikan

sebagai

peningkatan

konsentrasi penduduk pada daerah perkotaan, sehingga proporsi penduduk perkotaan secara keseluruhan mengalami peningk:atan. Dari sisi pendekatan

ekonomi politik, urbanisasi dapat didefinisikan sebagai transformasi ekonomi dan sosial yang timbul sebagai akibat dari pengembangan dan ekspansi

6

kapitalisme. Definisi 1n i sering dipandang sebagai akar dari permasalahan urbanisasi karena kap1tal1sme

internasional

dituduh

sebagai

pemicunya.

Dalam proses modem1sas1, urbanisasi dipandang sebagai perubahan dari orientasi tradisional ke

orientasi modern

dimana tetjadi difusi modal,

teknologi, nilai-nilai, pengelolaan kelembagaan dan orientasi politik dari dunia modern ke masyarakat yang lebih tradisional. Tidak hanya proses difusi, tetap1 juga proses intensiflkasi pada beragam etnis, suku, agama dan mata pencaharian. Salim

(Felesia,

2011)

mengemukakan

menerapkan kebijaksanaan

bahwa

selama

ini

Indonesia

·urbanisasi melalui dua pendekatan. Pertama,

mengembangkan daerah-daerah pedesaan agar lebih maju d engan memiliki ciri-cir1 sebagai daerah perkotaan yang dikenal dengan "urbanisasi pedesaan".

Kedua, mengembangkan pusat-pusa t pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan "daerah penyangga pusat pertum b u han . Pendekatan pertama "

berupaya

untuk

m em percepat

"

"

tingkat

urbanisas1

tanpa

menunggu

.

pertumbuhan ekonomi, yaitu dengan melakukan beberapa terobosan yang bersifat non-ekonomi. Perubahan tingkat urbanisas1 tersebut diharapkan akan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian daerah-daerah pedesaan

didorong

pertumbuhannya

agar

memiliki

ciri-ciri

kekotaan.

Langkah kedua adalah mengembangkan kota-kota kecil dan sedang yang selama 1n1 telah ada untuk mengimbangi pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan. Dari kebijakan umum seperti di atas, nampak bahwa selama ini pola pengembangan kota masih didasarkan pada konsep pengembangan yang menekankan pada aspek ekonomi. Tni te rjadi karena Pemerintah mempunyai

kemampuan terbatas da lam mengelola kebijaka ekonomi. Sementara itu sektor swasta diberikan kesempatan luas untuk berperan aktif dalam hal ini. Dengan demikian pendekatannya hanya menekankan pada aspek ekonomi, padahal pertumbuhan ekonomi tidak mampu membawa hasil maksimal. Strategi

pembangunan

pedesaan

seperti

pembangunan

pusat-pusat

pertumbuhan (growth center) maupun program kawasan terpadu seperti membentuk konsep desa kota ternyata kurang efektif dalam mencegah arus

7

migrasi yang masuk ke kota. Karena mau tidak mau tren urbanisasi di Indonesia

hingga

sekarang

ini masih

terjadi pada tataran perpindahan

penduduk dari desa ke kota dengan harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota (Yunus, 2005)

3.

3.1.

PERKEMBANGAN DAN KONDISI KESEHATAN

Kegiatan Ekonomi Perikanan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar nom -or 4 di dunia terdiri dari sekitar

17.000

pulau. Terdapat

±

8.090

desa

pesisir tersebar d i

300

kabupaten!kota pesisir. Dari 234,2 juta jiwa penduduk Indonesia, 67,87 juta jiwa beketja di sektor infotmal dan hampir 30% dari pekerja di sektor informal adalah nelayan (BPS, Februari 20II). Komposisi ini menunj ukkan bahwa

kelompok

nelayan

informal

turut memberikan

sumbangan

dan

memegang peranan penting dalam pembangunan serta merupakan aset yang .

sangat berharga dalam pengembangan perekonomian negara. Dalam

RPJMN

2014-2025

dalam

upaya

percepatan

kesejahteraan

masyarakat, Pemerintah daerah mempe1juangkan lumbung ikan nasional masuk dalam proyek Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

g

Tndonesia (MP3EI), tidak dalam bentuk sentra pro ram di satu kementerian. Dalam memenuhi pasar luar negeri pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota penghasil ikan kontribusi

bidang

yang

diekspor ke

perikanan

laut

berbagai

tmtuk

negara, menghendaki

meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat. Permasalahan

Kesehatan

Akibat

lndustri

Perikanan,

Mayoritas

masyarakat pesisir hidup dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan penyelam tradisional yang berada pada tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah sehingga hasil produktifitas relatif rendah, modal kerja yang minim dan peralatan yang sederhana, hidup di bawab garis kemiskinan dengan lingkungan yang tidak sehat.

8

Fenomena keseharian masyarakat nelayan yaitu anak anak lelaki maupun wanita secara lebih dini terlibat dalam proses pekerjaan nelayan dari mulai persiapan orang tua mereka untuk kelaut sampai dengan menjual hasil tangkapan. Hal ini tentunya berimplikasi kepada kelangsungan pendidikan anak-anak nelayan. Disamping itu pada aspek kesehatan, nelayan relatif lebih beresiko terhadap munculnya masalah kesehatan seperti kekurangan gizi, dian·e dan infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), yang disebabkan karena persoalan lingkungan seperti sanitasi, air bersih, indoor pollution, serta minimnya prasarana kesehatan seperti Puskesmas ataupun posyandu yang digunakan

tidak

secara

(http://4bdi.wordpress.com/

optimal.

2009/03/ 17/sumber-daya-manusia-sdm-masyarakat-nelayanL). Berbagai penyakit dan kecelakaan dapat terjadi pada nelayan dan penyelam tradisional, hasil penelitian Depkes RJ tahtm 2006 di Pulau Bungin, Nusa Tenggara

Barat

ditemukan

57,5% nelayan penyelam menderita nyeri

persendian dan 1 1,3% menderita gangguan ketulian. Di

Kepulauan

Seribu,

41,37%

pendcngaran ringan sampai

nelayan

penyelam

menderita

barotrauma atau perdarahan akibat tubuh mendapat tekanan yang berubah secara tiba-tiba pada beberapa

organ/jaringan.

Serta

6,91%

penyelam

menderita kelainan dekompresi yang di sebabkan tidak tercukupinya gas .

nitrogen akibat penurunan tekanan yang mendadak, sehingga menimbulkan gejala

sakit

pada

persendian,

susunan

syaraf,

saluran

pencernaan,

jantung, paru dan kulit. Masalah kesehatan lainnya berkaitan dengan budaya dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan dan perilaku hidup tidak menjaga kebersihan, makanan tidak cukup gizi, merokok, minum-minuman beralkohol, bergadang serta masalah sosial dan ekonomi nelayan. (Direktorat kesehatan ke�a dan Olah raga, Kemenkes

3.2.

RI )

.

Kegiatan Ekonomi Pertambangan Berdasarkan koridor ekonomi sebaran daerah pertambangan berada di Sulawesi,

Papua

serta

Maluku.

Sedangkan Sumatera

dan

Kalimantan

merupakan lumbung energi. Hasil bahan tambang negara Indonesia antara lain minyak bumi, bauksit, batu bru.·a, besi, timah, emas, ternbaga, nikel,

9

marmer,

mangan,

aspal, belerang, dan

yodium.

Berikut

tm

daerah

persebarannya. Tambang adalah industri skala besar dengan dampak lingkungan yang signifikan. Penambangan merusak lingkungan langsung

dan menghasilkan

sejumlah limbah yang signifikan. Meskipun diatur dan dikontrol daerah pertambangan mengeluarkanlmenghasilkan racun pada lingkungan sekitar. penambangan memberi dampak kesehatan pada lingkungan sekitar dan masyarakat seternpat. Pertambangan secar� umum meliputi sejumlah proses berikut : •

Membuka akses tambang, pada saat penggalian ataupun pembukaan akses akan dihasilkan limbah awal. Limbah batu adalah material yang dibuang dalam proses ini, dan bisa menyebabkan dampak pada lingkungan, seperti bisa mengubah susunan drainase (pembuangan) dari asam tambang. Asam tambang ini akan tersimpan dalam "tumpukan limbah batu" dan akan tertinggal selamanya.

•

Pengambilan bijih, proses setelah akses terbuka adalah pengambilan bahan tambang. Pada saat pengambilan bahan tambang ini maka akan menghasilkan lubang dan hal ini bisa menimbulkan kerusakan fisik, seperti amblas (menjadi gua dan lubang runtuhan) atau kerusakan yang curam. Selain kerusakan fisik pacta lokasi tambang, proses ini juga kan menimbulkan kerusakan kimiawi.

•

Penggilingan, adalah proses di mana bahan tambang diproses untuk memisahkan mineral berharga yang ada. Beberapa penambangan menggunakan proses kimiawi untuk memisahkan logam dari bijih yang hancur termasuk zat kimiawinya seperti sianida dan asam sulfur. Limbah penggilingan atau "tailings", kebanyakan berbentuk cairan atau bubur. Limbah ini berkontaminasi dengan logam beracun dan sianida, dan bisa secara terus menerus menghasilkan asam sulfur. Sianida pada limbah tambang sangat berbahaya dan ini ditemukan pada sebagian besar pertambangan.

Permasalahan Kesehatan Akibat lndustri Tambang, Banyak dampak

yang diberikan dari industri tambang ini, seperti:

10

1.

Physical Hazards -

Kecelakaan, JndustTi tambang adalah ranah ketja yang penuh

dengan faktor resiko. Kecelakaan ketja dapat tetjadi, mulai dari tingkat ringan hingga kecelakaan yang fatal, misalnya kecelakaan yang disebabkan karena ledakan, terkena alat, jatuh dati ketinggian, terkena api dan lainnya -

Suara, Dalam industri pertambangan, para pekerja seting terpapar

dengan suara yang terkadang melebihi ambang batas dengar manusia. Suara-suara yang berasal dari proses penambangan, seperti suara ledakan, mesin penggilingan, mesin pengolahan bijih dan suara-suara

mesin

lainnya

selama proses penambangan

akan

memapar para pekerja setiap hari. Hal inilah yang membuat banyak peketja akan terganggu ataupun kehilangan pendengaran mereka. -

Panas dan kel�mbaban, Lokasi tambang yang biasanya terletak di

daerah tropis serta terletak jauh di dalam perut bumi akan menghasilkan panas dan kelembaban. Dimana semakin jauh ke dalam , maka akan dihasilkan panas dari perut bumi yang membahayakan pekerja. 2.

Chemical Hazards Tambang sejak dahulu selalu menghasilkan polusi dan racun yang mengandung dioksin, sianida, mercury, arsenik dan jutaan racun lainnya. Racun dari tambang ini membahayakan kesehatan manusia, tidak hanya bagi para pekerja tambang yang langsung terpapar dengan lingkungan kerjanya tapi kandungan racun ini bisa mengalir dari area tambang yang berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Racun kimiawi dihasilkan

industri tambang mulai dati proses

pembukaan akses tambang hingga pengolahan bahan tambang. Pada saat peledakan atau penggalian area tambang akan menghasilkan asam tambang yang tersimpan dari limbah baht yang tercecer. Pada praktek penambangan modern, perusahaan biasa menggunakan racun kimia untuk memisahkan bahan tambang dari batu-batu yang menempel. 11

Racun-racun kimiawi ini

langsung. Kemud ian

dapat membahayakan para pekerja secara

kandungan

racun yang

terbawa

hingga ke

pemukiman dan sumber air masyarakat sekitar tentunya juga turut membahayakan. Masyarakat sekitar dapat terpapar racun baik \ewat udara ataupun tanah yang dibawa dari debu sisa proses tambang. Belum lagi jika aliran air juga telah terkena racun dan terendam serta masuk ke dalam hewan-hewan air yang akan dikonsumsi oleh masyarakat sekitar. 3. Psychosocial Hazards

lndustri tambang juga memiliki efek bagi masyarakat dan budaya setempat. Tambang adalah pekerjaan yang berbahaya dan me:nUliki resiko tertinggi dari dan

berbahaya

semua ranah industri. Kondisi

tentunya

menjadi

pekerjanya. Hal inilah yang

tekanan

menjadi faktor

pekerjaan

tersendiri

yang sulit

bagi

para

pendorong bagi para

pekerjanya untuk menggunakan drugs dan alkohol. Lokasi penambangan yang jauh akan mengharuskan pekerjanya tinggal terpisah lama dari keluarganya. Tentunya hal ini bisa mempengaruhi hubungan personal orang tersebut dengan keluarga dan masyarakat, dan hal ini bisa saja memicu konflik. Pekerja yang datang di area penambangan biasanya dianggap sebagai orang asing bagi masyarakat setempat. dan hal ini bisa menimbulkan masalah yang terkait dengan nilai lokal ataupun struktur sosial. Belum lagi ketika penduduk lokal yang juga sebagai pekerja merasa diperlakukan

berbeda

menimbuJkan konflik 33.

dengan

para

pendatang.

Hal

nn

bisa

.

Kegiatan Ekonomi Pariwisata

lndustri Pariwisata adalah salah satu Industri dengan pertumbuhan tercepat didunia dan merupakan salah satu Sumber penghasilan terbesar devisa dan lapangan kerja di banyak Negara berkembang. Perkembangan pariwisata global yang demikian pesat saat ini tidak saja berdampak terhadap

12

peningkatan perekonomian nasional tetapi juga sekaligus berdampak negatif karcna begitu terbukanya peluang masuk keluarnya wabah penyakit yang dibawa oleh wisatawan dari suatu negara ke negara yang lain yang mehputi penyakit-penyakit yang sedang berjangkit saat ini. Beberapa kasus penyakit menular baru yang dibawa Wisatawan antara lain

Hand Foot and Mo uth Diseases (HFMD) di Singapura dan Rit Valley Fever di Saudi Arabia dan Yaman, maupun penyakit-penyakit menular lama yang timbu1 kembali {Reemerging Diseases) seperti TBC Paru, Malaria dan Ebola. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut secara internasional telah diatur oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) di dalam International Health Regulation (IHR). Dalam meningkatkan pemahaman tentang dampak positif dan negatip dan bekerja pada pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata berkelanjutan berkaitan dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan efek negatif. Permasalahan Kesehatan

Akibat lndustri

Pariwisata,

Dalam

siklus

perjalanan wisata itu, kesehatan wisata termasuk upaya pencegahan, tindakan pengobatan jika diperlukan dan kesiapan repratiasi ke ternpat yang memadai I ke

negara

asalnya.

Upaya

pencegahan

dimulai

sebelum

melakukan

perjalanan. Wisatawan diberi informasi dan petunjuk oleh biro wisata/klinik wisata melalui brosur yang disediakan di biro perjalanan mengenai kesehatan dalam perjalanan dan di daerah tujuan. Misalnya pemberian vaksinasi seperlunya, dan memakan pi! untuk pencegahan malaria, jika di tujuan masih ada malaria. Untuk mempertahankan keadaan yang baik serta meningkatkan kesehatan lingkungan, diperlukan kerjasama instansi yang terkait dalam pariwisata,

baik

Pemerintsah

(Departemen

Kesehatan,

Parhvisata,

Kimpraswil) maupun pihak swasta dalam bidang perhotelan serta jasa makanan. Sesuai International Travel and Health 2001 yang diterbitkan oleh Organisasi Kcschatan Sedtmia (WHO), gangguan kesehatan utama yang dapat terjadi karena petjalanan wisata adalah :

13

�

Gangguan kesehatan karena lingkungan -

Travel sickness

- Bathing I diving - Altitude - Heat and humidity -

Sun

- Insect

�

�

-

Other Animals

-

Accidents

Gangguan kesehatan karena makanan dan minuman -

Diarrhoea

-

Viral Hepatitis type A and E

Sexually Transmitted Diseases (STD) -

HIV

-

Hepatitis B

�

Malaria

�

Dengue and DHF

�

Tuberculosis

�

Vaccinations

)

Special Situations - Extended Travel - Pregnancy - Children

�

-

Chronoc Diseases

-

The disabled

Lain - lain : -

Transfusi Darah

- Medical Kit untuk turis I travelers - Pemeriksaan setelah perjalanan wisata -

Beberapa catatan untuk para penyelenggara wisata

14

3.4.

Peraturan Kesehatan Dalam Mendukung MP3EI

Percepatan penetapan MP3EI t in gkat Provinsi dan daerah pada dasamya rnempunyai tuj u a n upaya meningkatkan ekonomi daerah, dengan batasan­ batasan yang diatur oleh daerah sebagaimana dalam UU 32 tahun 2004 yang di breakdown dalam PP 38/2008.

Ada kekhawatiran bahwa keberhasilan pelaksanaan MP3EI akan terg anj al olch beb erapa reguJasi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mel al u i Pcraturan

P res i den

Nomor

32

Tahun

tentang

20 II

MP3EI

telah

rnengamanatkan untuk segera dilakukan perbaikan terh ad ap pali n g sedikit 28 aturan yang dinilai dapat menghambat keberhasilan pelaksanaan MP3El. Aturan yang harus diperbaiki tersebut paling sedikit terdiri dari

tujuh

U nda ng- u ndan g, tujuh Peraturan Pemerintah, enarn Peraturan Presiden, K eputu san Presiden

dan Instruksi Presiden dan sembilan Peraturan Menteri.

Pernerintah melalui Kernenterian Kesehatan telah banyak membuat Regulasi .

tentang perijinan dan pengawasan di bidang kesehatan dalam bentuk surat

kep utu san dan peraturan menteri kesehatan. Di bidang kesehatan, ada beberapa r eg ulasi yang bisa diacu terkait dengan MP3EI, seperti : No.

Bentuk

NoSK

uu

36/2009

2

Kepmenkes

574/MenKes/SK/IV/2000

3

Kepmenkes

131/MenK.es/SK/11/2004

4

Kepmenkes

Perihal ,

Te ntang Kese h atan

Pe mba ngunan Kesehatan menuju IndonesiaSehat 2010

1383/MenKes/SK/IX/2005

Sistem Kesehatan Nasional Penyusunan RPJP Bidang Kes ehatan2005-2025

dan

R encanaStrategis Pembangunan Kesehatan 2005-2009 5

Kepmenkes

261 /MenKe . s/SKII/ 1998

Persyaratan

Lingkungan

Kerja

6

Kepmenkes

374/MenK.es/PeriVIIT/2010

Pengendlian Vektor

7

Kepmenkes

1474/Menkes/SK/X/2003

Surveilans dan Epidimiologi Penyakit Menular dan Tidak Menular Terpadu

.

8

Kepmenkes

876/MenK.es/S KIVIU/2 00 1

Pedoman Teknis Analisis Dampa k Lingkungan

15

Kepmenkes

9

10

Kepmenkes

14 79/MenKes/SK/X/2003

Pedoman Penyelenggaraan

852/MenKes/SK/IX/2008

Strategi Nasional Sanitasi

Sistem Surveilans EQidemiolosi

Total Berbasis Masyarakat. 11

Persyaratan Kesehatan

829/MenKes/SK/Vll/1 999

Kepmenkes

Perumahan 12

Kepmenkes

Pedoman Penyehatan

288/M enKes/SK/11112003

Sarana dan Bangunan

Urnurn 13

Kepmenkes

Syarat-syarat dan

907/MenkesSKNT/2003

Pengawasan Kualitas Air Minum. 14

Kepmendagri

34/2005 dan

Penyelenggaraan Kab/Kota

&Kepmenkes

1 1 3 8/MenKes/PB/V l ll/2005

Sehat

Untuk meminimalisasi kemungkinan dampak MP3EI khususnya di kegiatan ekonomi perikaoan, pertambangan dan pariwisata, Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota perlu melihat keberadaan Regulasi bidang kesehatan dalam mendukung MP3EI. Perlu dj sosialisasikan ulang terhadap rambu-rambu hukum sehingga tidak menimbulkan resiko sekecil apapun dengan kata lain regulasi tersebut dalam upaya antisipasi dampak pada masyarakat.

4.

PILIHAN KEBIJAKAN

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahtm 2012 yaitu "Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang lnklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat", maka arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah akan

dilaksanakan

dalam

kerangka

memperluas

basis

pertumbuhan

dan

mempercepat pencapaian sasaran pembangunan, baik secara sektor maupun secara wilayah melalui pemantapan sinergi antarsektor, antara pusat dan daerah dan antardaerah dalam sinkronisasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dengan mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada yang ditujukan untuk menciptakan pembangunan yang merata dan berkeadilan serta meningkatkan kesejahteraan.

16

Pembangunan ekonomi yang terjadi sementara ini kalau dikaitkan dengan tuj uan pembangunan tersebut diatas, dapat diibaratkan sebagai ''masih jauh api dari panggang ".

Wilayah Jawa dan Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan

aktivitasnya yang pesat dan dukungan ketersediaan sarana prasarana penunjang aktivitas yang memadai, mampu memberikan

sumbangan PDRB sebesar 59

persen. Sementara sumbangan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua yang masih mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam, sedangkan perkembangan sektor sekunder dan tersier yang relatif lambat hanya mampu memberikan sumbangan PDRB sekitar 17 persen. Dengan melihat hasil Sensus Penduduk 2010, tampak bahwa penyebaran penduduk masih terkonsentrasi di wilayah Jawa dan Bali yaitu sebesar 59,1 %, jauh dibandingkan konsentrasi penduduk di wilayah Maluku sebesar 1 persen. A.kibatnya, distribusi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan akan terkonsentrasi Jawa-Bali. Kalau dilihat dari perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meskipun perkembangan IPM di wilayah timur Indonesia cukup .

pesat, namun masih relatif tertingal jika dibandingkan daerah di wilayah barat Indonesia. Opsi pertama

:

membuat

we(fare planning

Mengingat adanya kesenjagan secara ekonomi, kependudukan dan sosial maka untuk menciptakan pembangtman yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, perlu dibuat welfare planning. Tidak ada keraguan bahwa ada hubungan yang positif antara pertumbuhan ekonomi

dan

"operationalising

kemiskinan. pro-poor

Timmer grmvth"

(2004)

dalam

mengemukakan

studinya bahwa

tentang

setiap

1%

pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan 0,2-0,3%. Tentunya penurunan tingkat kemiskinan harus di imbangi dengan stabilnya distribusi pendapatan. Bila tidak maka akan sulit untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dikenal dengan "daerah penyangga pusat pertumbuhan" sebagaimana terjadi di wilayah Jawa-Bali yang ternyata telah berdistribusi terhadap 56,39% kemiskinan dan sekitar 65% pengangguran di Indonesia.

17

Untuk mencegah teljadinya

"vulnerable of communities",

dengan kewenangan

yang dipunyai, Kepala Daerah hendaknya mempunyai skenario planning "

"welfare

karena selain dampak ekonomi yang diharapkan, suatu proyek

senantiasa akan memberikan dampak sosial dan kesehatan. Opsi kedua : penguatan kebijakan kesehatan

Mengatasi masalah kesehatan

akibat

pembangunan,

Pemerintah melalui

Kementerian Kesehatan sudah membuat dan mempunyai beberapa regulasi tentang perijinan dan pengawasan di bidang kesehatan dalam bentuk surat keputusan dan peraturan menteri kesehatan Walau regulasi di bidang kesehatan dalam menunjang MP3EJ sudah ada, namun regulasi tersebut masih dalam tataran sebagai pctunjuk teknis yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi. Sebagai petunjuk teknis yang cenderung spesifik, setiap Daerah belum tentu tahu keberadaan regulasi yang kebanyakan berbentuk Permenkes ini. Kelemahan hlinnya adalah tidak adanya sanksi tegas apabila tidak di laksanakan. Terkait dengan kondisi tersebut, yang perlu dilakukan oleh Pemerintah adalah melakukan sosialisasi terhadap Pemerintah Daerah tentang berbagai regulasi di bidang kesehatan. Bilamana terdapat beberapa hal yang belum diatur oleh peraturan kesehatan, maka merupakan tugas Pemerintah Daerah untuk menyiapkan peraturan karena sebagaimana dalam PP 32 tahun 2004 tentang Pemerinta'h Daerah, dalam pasal 1 3 dan 1 4 disebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang dalam penanganan bidang kesehatan. Dengan mengacu pada penjabaran Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, yang metetapkan bahwa kesehatan merupakan bidang pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten!Kota, Pemerintah Daerah dapat menyiapkan semua potensi kesehatan yang ada. Opsi ketiga : penguatan sumberdaya kesebatan Daerah

Suatu kondisi yang tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan senantiasa dihadapkan pada kesenjangan antarwilayah, tingkat sosial ekonomi. Kesenjangan ini juga berdampak pada akses terhadap pelayanan kesehatan. Di Propinsi Kalimanta Barat, Sulawesi Barat, NTT, Papua dan Maluku masih terdapat lebih dari 10% rumah tangga dengan jarak lebih dari 5 km dari

18

sarana

pelayanan

penyebaran

kesehatan.

tenaga

Kesehatan.

Kesenjangan Di

juga

wilayah

terlihat

timur

pada jumlah

Indonesia,

tidak

dan

semua

Puskesmas mempunyai tenaga Bidan walau Pemerintah sejak tahun 90-an sudah mencanangkan Program Bidan Desa, dimana sctiap Desa harus terdapat seorang Bidan. Penganggaran

kesehatan

juga

merupakan

problem

utama

karena

anggaran

kesehatan APBN yang di hmcurkan oleh pemerintah pusat sebatas anggaran kuratif. Anggaran yang bersumber dari Daerah selama ini baru berkisr dari APBD, padahal

4% - ?%

sudah ada kesepakatan dari Bupati dan Walikota se

Indonesia untuk mengalokasikan anggaran sebanyak

15%

dari total anggaran

Daerah. Dari segi sarana RS, Puskesmas dan UKBM yang tersedia saat ini sudah memadai apabila di bandingkan dengan jumlah penduduk, akan tetapi perlu di hi tung ulang dengan perangkat kerasnya. Selama ini pengelolaan sumberdaya kesehatan masih bersifat administratif, belum dikelola secara profesional dan masih bersifat top-down. Dengan menghitung .

kebutuhan organisasi, kebutuhan nyata di Iapangan, kebutuhan jangka panjang dan untuk tenaga kesehatan dengan cara menghitung beban kerja riil dan kapasitas masing-masing serta penerapan alokasi anggaran sebesar

15% dari total anggaran

daerah, Pemerintah Daerah hendaknya mampu melakukan penguatan sumberdaya

kesehatan

untuk

dapat

memberikan

dampak

positif terhadap derajat kesehatan

masyarakat.

5. Hal

yang sangat

fundamental

dalam upaya menjamin

REKOMENDASI adalah keikutsertaan gubemur, bupati/walikota

penyelenggaraan

kesehatan secara professional di

wilayahnya masing-masing, sebagaimana diamanatkan oleh

UU

No.22 tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah dan PP No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Keikutsertaan Kepala Daerah

sejak

dari proses perencanaan kesehatan

hingga tahap evaluasi dan perbaikan akan memberi nilai tambah bagi implementor kesehatan di daerah. Memperhatikan

kewenangan

Pemerintah

Daerah

melaksanakan kesehatan, keberadaan regulasi dan

tentang

tanggung jawab

sumberdaya kesehatan hila

19

dikaitkan dengan MP3EI, dituntut adanya kemauan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengadaptasi, mengintegrasi, dan mensinergikan ke da1am dimensi MP3EI.

Peran

strategis

kesehatan untuk mengo1ah potensi 1oka1 di setiap

wilayah pengembangan ekonomi akan menjadi kunci keberhasilan imp1ementasi MP3EI. Berdasarkan pilihan memungkinkan

kebijakan

untuk

segera

yang ada,

pi l i han

kebijakan

diimplementasikan,

dapat

yang paling

maka

p ilihan

kebijakannya adalah melakukan.penguatan sumberdaya kesehatan.

Kepustakaan

Bappenas, Buk:u III Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, Lamp iran Peraturan Presiden R1 No.29 Tahun 201 1 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2 0 1 2, Felecia P. Adam, Tren Urbanisasi Di Indonesia, Progqun Studi Agrobisnis Fakultas Pertanian Universitas Pattimura, Email : [email protected] .

Herie Laksono, The Strategic Role of Transmigration in The Implementation of Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Keban, Yeremias, 1995 ; Urbanisasi-Ko nsep, Teori dan Kebijakan, materi Pelatihan Mobilitas Penduduk, PPK UGM, Yogyakarta. Salim, Fahruddi, 2006, Urbanisasi, Desa-Kota, Pusat Pertumbuhan, dalam tanggal 22 mei 2007

bttp://www.sinarharapan.go.id/ diakses

Timmer, Peter, 2004, Operationalising Pro-poor growth ; a country case study on Indonesia, A join initiative os AFD, BMZ, DFlD and the World Bank. Yunus, Hadi Sabari, 2005., Megapolitan ; Konsep, Problematika dan Proses, Pustaka Pelajar, Yogyakarta bnp://4bdi.wordpress.com/2009/03/ 17/sum ber-daya-manusia-sdm-masyarakat­ :1e1avan/. np://ar gi-saputra b l ogspot.com/20 12/ 1 1 /peta sebaran bahan- ga1 ian-d i­ ndonesia. html! occmed.oxfordjournals.org//occupational health hazards minning:an overview .

-

-

m

np://ww>v.l ivescience.com/ 1 1 173 -min ers face-hca lth-risks-goocl-days.html nv .akaction.org// minning and commtmity h ealth -

20

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian

_ama Penelitian

PERLUASAN PERCEPATAN DAN MASTERPLAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) DALAM PERSPEKTIF KESEHATAN

5 (Lima) bulan

Ketua Pelaksana,

drs. Setia Pranata, M.Si NIP. 1 9 660704 1 995031001

Disetujui,

Mengetahui,

Wakil Ketua PPI ::..&sat Human iora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kepala, Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

�- dr. Lestari Han a ani M.Med PH NIP. 1 96007 1 7 1 989012001

Drg. Agu s uprapto, MKes NIP. 1 96408 1 3 1 9 9 1 0 1 1 001