XV. PRANATA KOMPUTER
K. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian Sementara PNS. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS. 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer. 10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 66/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 11. Keputusan Bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 002/BPS-SKB/II/2004 dan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. 12. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 051 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyesuaian Jabfung Pranata Komputer. 13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.07/MENKP/KP.430/2006 tentang Pemberian Kuasa Penandatanganan Keputusan Tentang Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dan Mutasi Kepegawaian Lainnya PNS dilingkungan DKP. 14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007.
L. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistim informasi berbasis komputer.
167
2. Pranata Komputer tingkat Terampil adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer. 3. Pranata Komputer tingkat Ahli adalah Pranata Komputer dengan kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer. 4. Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seseorang pranata komputer dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. 5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pranata Komputer yang selanjutnya disebut DUPAK. 6. Penetapan Angka Kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang Pranata Komputer yang selanjutnya disebut PAK.
M. TUGAS POKOK, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN 1. Tugas pokok jabatan Pranata Komputer adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan, dan mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. 2. Unsur dan sub unsur : a. Pendidikan, meliputi: 1) Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar; dan 2) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengawasan perikanan serta memperoleh STTPL atau sertifikat. b. Operasi teknologi informasi, meliputi: 1) Pengoperasian komputer; 2) Perekaman data; 3) Pemasangan dan pemeliharaan sistem komputer dan jaringannya. c. Implementasi teknologi informasi, meliputi: 1) Pemograman dasar; 2) Pemograman menengah; 3) Pemograman lanjutan; 4) Penerapan sistem operator. d. Implementasi sistem informasi, meliputi: 1) Implementasi sistem komputer dan program paket; 2) Implementasi date base; 3) Implementasi sistem jaringan komputer. e. Analisis dan perancangan sistem informasi, meliputi: 1) Analisis sistem informasi; 2) Perancangan sistem informasi; 3) Perancangan sistem komputer; 4) Perancangan dan pengembangan date base; 5) Perancangan sistem jaringan komputer. f. Penyusunan kebijakan sistem informasi, meliputi: 1) Perencanaan dan pengembangan sistem informasi; 168
2) Perumusan visi, misi dan strategi sistem informasi. g. Pengembangan profesi, meliputi: 1) Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang teknologi informasi; 2) Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan kegiatan teknologi informasi; 3) Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang teknologi informasi. h. Pendukung kegiatan Pranata Komputer, meliputi: 1) Pengajar/pelatih di bidang teknologi informasi; 2) Peran serta dalam seminar/loka karya/ konfrensi; 3) Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 4) Keanggotaan dalam organisasi profesi; 5) Perolehan piagam kehormatan; 6) Perolehan gelar kesarjaan lainnya.
N. JENJANG JABATAN, GOLONGAN, JABATAN, DAN BATAS USIA PENSIUN NO
JENJANG JABATAN
Tingkat Terampil 1. Pranata Komputer Pelaksana Pemula
ANGKA
KREDIT,
TUNJANGAN
GOL
ANGKA KREDIT
TUNJANGAN Rp
II/a
25
183.000,-
40 60 80 100 150
2.
Pranata Komputer Pelaksana
3.
Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
II/b II/c II/d III/a III/b
4.
Pranata Komputer Pelaksana Penyelia
III/c III/d
200 300
385.000,-
III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c IV/d IV/e
100 150 200 300 400 550 700 850 1050
248.000,-
BUP
197.000,220.000,-
56
Tingkat Ahli 1.
Pranata Komputer Pertama
2.
Pranata Komputer Muda
3.
Pranata Komputer Madya
4.
Pranata Komputer Utama
523.000,798.000,1.100.000,-
169
O. PENGANGKATAN PERTAMA KALI 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Pranata Komputer Utama; b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pranata Komputer Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan s.d Penyelia dan Pranata Komputer Pertama s.d Pranata Komputer Muda dan; d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk pengangkatan Pranata Komputer Pelaksana Pemula s.d Pranata Komputer Pelaksana 2. Persyaratan PNS yang diangkat pertama kali harus memenuhi syarat sebagai berikut : a. Pranata Komputer Terampil 1) Berijazah serendah-rendahnya SLTA; 2) Lulus diklat fungsional bidang teknologi informasi, kecuali bagi calon yang memiliki memiliki pendidikan formal bidang teknologi informasi. 3) Serendah-rendahnya berpangkat pengatur muda II/a. 4) Memperoleh penetapan angka kredit untuk jabatan Pranata Komputer Terampil. 5) Setiap unsur dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. b. Pranata Komputer Ahli 1) Berijazah serendah-rendahnya S1/D.IV sesuai kualifikasi yang ditentukan; 2) Lulus diklat fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi calon yang memiliki pendidikan formal bidang teknologi informasi; 3) Serendah-rendahnya berpangkat Penata Muda-III/a. 4) Memperoleh penetapan angka kredit untuk jabatan Pranata Komputer Ahli; 5) Setiap unsur dalam DP3 tahun terakhir minimal bernilai baik. 3. Ketentuan dalam pengangkatan pertama kali a. Pengangkatan PNS dalam jabatan Pranata Komputer harus memperhitungkan keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Pranata Komputer sesuai jenjang jabatanya. b. Memenuhi jumlah angka kredit minimal yang ditetapkan untuk jenjang jabatan/pangkatnya. 4. Tata cara pengangkatan pertama kali a. PNS (calon Pranata Komputer) menyiapkan berkas usul pengangkatan yang terdiri dari: 1) PAK yang ditetapkan pejabat berwenang; 2) Fotocopy keputusan dalam pangkat/golongan terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang. 3) Fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 4) Fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat yang di legalisir pejabat berwenang. 170
5) Fotocopy DP3 satu tahun terakhir. b. Berkas usul pengangkatan di sampaikan kepada pimpinan unit kerjanya untuk diperiksa dan diteliti kebenaran dan kelengkapan persyaratannya. c. Pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan calon Pranata Komputer disertai kelengkapan berkas persyaratan pengangkatan kepada pejabat yang berwenag sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. d. Pejabat berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kedalam jabatan fungsional Pranata Komputer. e. Keputusan pengangkatan pertama kali tersebut disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pranata Komputer yang bersangkutan melalui unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
P. PENGANGKATAN DARI JABATAN LAIN 1. Pejabat yang berwenang a. Presiden bagi Pranata Komputer Utama b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Pranata Komputer Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan bagi Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan s/d pranata Komputer Muda. d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri kelautan dan Perikanan bagi Pranata Komputer Pelaksana Pemula dan Pranata Komputer Pelaksana. 2. Persyaratan a. Memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pengangkatan pertama b. Memiliki pengalaman di bidang sistim informasi berbasis komputer sekurang-kurangnya 3 (dua) tahun,dan c. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai Batas Usia Pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya. 3. Ketentuan dalam pengangkatan dari jabatan lain a. Pangkat Pranata komputer ditetapkan sesuai dengan pangkat terakhir yang dimiliki PNS yang bersangkutan sedang jenjang jabatanya ditetapkan sesuai dengan dengan jumlah angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama yang telah memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang. b. Pengangkatan dalam jabatan Pranata Komputer harus memperhitungkan kebutuhan jumlah Pranata Komputer pada unit kerja yang bersangkutan. 4. Tata cara pengangkatan dari jabatan lain Tata cara pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam jabatan Pranata Komputer mengikuti tata cara pengangkatan pertama kali sebagaimana tersebut pada huruf E butir 4.
171
Q. PENETAPAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Mengingat untuk saat ini di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan belum memungkinkan di bentukTim penilai instansi maka penilaian dan penetapan angka kredit Pranata Komputer, untuk sementara adalah sebagai berikut; a. Kepala Badan Pusat Statistik bagi Pranata Komputer Utama. b. Menteri Pertanian bagi Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai Pranata komputer Panyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai Pranata Komputer Madya. 2. Jadwal waktu Penetapan Angka Kredit Penetapan angka kredit selambat-lambatnya akhir bulan Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan akhir bulan Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. . R. PENGUSULAN ANGKA KREDIT 1. Pejabat pengusul a. Pranata Komputer Utama mengajukan DUPAK kepada Kepala Badan Pusat Statistik melalui Sekretaris jenderal Cq.Biro Kepegawaian. b. Pranata Komputer Pelaksana Pemula s/d Pranata Komputer Panyelia dan Pranata Komputer Pertama s/d Pranata Komputer Madya menyampaikan DUPAK kepada Menteri pertanian Cq.Kepala Pusdatin, melalui pimpinan unit kerja yang bersangkutan. 2. Waktu pengajuan DUPAK a. DUPAK disampaikan setelah menurut perhitungan, yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. DUPAK beserta lampirannya harus sudah diterima oleh Sekretariat Tim Penilai selambat-lambatnya awal Januari untuk kenaikan pangkat periode April dan awal Juli untuk kenaikan pangkat periode Oktober tahun berjalan. 3. Tata cara pengajuan DUPAK A Prakom/Calo nPranata Komputer
B Pimpinan 3 Unit Kerja
2
C Biro Kepegawaian DKP
1b
1a
D Kepala Pusdatin Deptan
E Kepala Badan Pusat
172
Keterangan : 1) DUPAK dari Pranata Komputer (A) ke unit kerjanya (B), persetujuan DUPAK disahkan oleh Kepala Unit kerjanya. 2) DUPAK dari unit kerja (B) melalui Biro Kepegawaian DKP (C) disampaikan kepada Kapusdatin Deptan (D), penetapan Angka kredit Pranata Komputer Pelaksana Pemula sampai dengan Pranata Komputer Panyelia dan Pranata Komputer Pertama sampai dengan Pranata Komputer Madya; 3) DUPAK dari Pimpinan unit kerja (B) melalui Kepala Biro Kepegawaian DKP (D), disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik (E) selaku Penetap Angka Kredit Pranata Komputer Utama; 4) Realisasi Penetapan Angka Kredit, 1a, 1b, 2, 3.
S. KENAIKAN JABATAN 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan jabatan a. Presiden bagi kenaikan jabatan menjadi Pranata Kompueter Utama; b. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan bagi kenaikan jabatan menjadi Pranata Komputer Madya; c. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan bagi kenaikan jabatan menjadi Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan s/d Pranata Komputer Muda. d. Kepala Bagian Jabatan Fungsional a.n Menteri Kelautan dan Perikanan bagi kenaikan jabatan menjadi Pranata Komputer Pelaksana. 2. Persyaratan Pengusulan kenaikan jabatan Pranata Komputer dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Memperoleh angka kredit minimal yang telah ditetapkan oleh pejabat PAK untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir; c. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir. 3. Tata cara pengusulan kenaikan jabatan a. Pranata Komputer yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jabatan, menyiapkan berkas yang terdiri dari: 1) Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 2) Fotocopy Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; 3) PAK; 4) Fotocopy DP3 tahun terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. b. Usul kenaikan jabatan Pranata Komputer, disampaikan oleh pimpinan unit kerja yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c. Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menerbitkan Keputusan kenaikan jabatan.
173
d. Keputusan kenaikan jabatan tersebut, disampaikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pranata Komputer yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. e. Pranata Komputer Terampil yang memperoleh ijazah, serendah-rendahnya SI/D.IV dapat dipertimbangkan untuk dapat di angkat dalam jabatan Pranata Komputer ahli setelah memperoleh sertifikat Diklat fungsional Pranata Komputer Tingkat keahlian. f. Pranata Komputer yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit untuk kenaikan pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya di wajibkan memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya 20% dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/ jabatan setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan unsur utama diluar unsur pendidikan dan/atau pengembangan profesi.
T. KENAIKAN PANGKAT 1. Pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat a. Presiden untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) s.d Pembina Utama (IV/e) setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; b. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat Pembina Tk.I (IV/b) setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN; c. Sekretaris Jenderal a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat Pembina (IV/a) setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN; d. Kepala Biro Kepegawaian a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kenaikan pangkat menjadi Penata (III/c) s.d Penata Tk.I (III/d) setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN. 2. Persyaratan Pranata Komputer yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat.menyiapkan berkas yang terdiri dari : a. Fotocopy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. b. Fotocopy Keputusan jabatan terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang; c. Asli PAK. d. Fotocopy DP3, dalam 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 3. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat a. Berkas usul kenaikan pangkat Pranata Komputer secara hirarkhi dan prosedur yang ditentukan,disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan c.q. Kepala Biro kepegawaian. b. Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk, memproses dan menyampaikan berkas usulan tersebut kepada :
174
c. d.
e.
f.
1) Presiden dengan tembusan Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda (IV/c) s.d Pembina Utama (IV/e). 2) Kepala BKN untuk usul kenaikan pangkat menjadi Pengatur (II/c) s.d Pembina Tk.I (IV/b). Kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan pada periode kenaikan pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober. Ketentuan kenaikan pangkat/jabatan : Komposisi jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh Pranata Komputer untuk kenaikan pangkat/jabatan, sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit harus dari unsur utama dan sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari unsur penunjang. Kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi, Menjadi Pranata Komputer Madya, pangkat Pembina Tk.I, IV/b sampai dengan Pranata Komputer Utama, pangkat Pembina Utama, IV/e, wajib mengumpulkan sekurang-kurangnya 12 angka kredit dari pengembangan profesi. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya tanpa angka kredit dengan ketentuan : 1) Telah 4 (empat)tahun dalam pangkat terakhir. 2) Setiap unsur dalam DP3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
K. PEMBEBASAN SEMENTARA, PEMBERHENTIAN
PENGANGKATAN
KEMBALI,
DAN
1. Pembebasan Sementara Pranata Komputer dibebaskan sementara dari jabatannya apabila: a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi. b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam pangkat/jabatan terakhir tidak dapat memperoleh angka kredit sekurang-kurangnya: 1) 10 (sepuluh) dari unsur utama bagi Pranata Komputer Penyelia, pangkat Penata Tk.I (III/d); 2) 25 (dua puluh lima) dari unsur utama,bagi Pranata Komputer Utama pangkat Pembina Utama (IV/e). c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai; atau d. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan PP No.4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/ Pemberhentian Sementara; atau e. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan Pranata Komputer, termasuk Pranata Komputer yang menduduki jabatan struktural; atau f. Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti diluar tangungan Negara untuk persalinan. g. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan. Pranata Komputer yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin, maka selama yang bersangkutan menjalani masa hukuman tersebut tetap wajib melaksanakan tugas pokoknya sebagai Pranata Komputer, dan kegiatan tersebut tidak dapat ditetapkan angka kreditnya. 175
2. Pengangkatan Kembali a. Kriteria Pengangkatan Kembali 1) Pranata Komputer yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana pada butir I di atas, dapat diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer, apa bila memenuhi persyaratan yang ditentukan. 2) PNS yang diangkat kembali dalam jabatan Pranata Komputer dapat mengunakan angka kredit terakhir yang dimilikidan dapat ditambah dari prestasi baru di bidang kepranata komputeran yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan Pranata Komputer, setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. b. Tata Cara Pengangkatan Kembali 1) PNS yang telah selasai menjalani pembebasan samentara melaporkan secara tertullis kepada pimpinan unit kerjanya dengan melampirkan: a) PAK terakhir yang telah dimiliki atau PAK terakhir ditambah angka kredit yang berasal dari prestasi di bidang kepranata komputeran yang diperoleh selama dibebaskan sementara. b) Fotocopy keputusan pangkat terakhir yang dilegalisir pejabat yang berwenang. c) Fotocopy keputusan pembebasan sementara sebagai Pranata Komputer yang di legalisir pejabat yang bewenang. d) Surat keterangan/keputusan/pernyataan telah selesai menjalani tugas diluar jabatan Pranata Komputer. e) Fotocopy ijazah/STPP disertai pengangkatan/ penugasan kembali pada unit kerja semula bagi yang selesai tugas belajar, yang dilegalisir pejabat yang berwenang. f) Surat keterangan telah selesai menjalani hukuman disiplin. g) Fotocopy Keputusan pengangkatan kembali sebagai PNS bagi yang telah selesai menjalani cuti diluar tangungan negara yang dilegalisir Pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan laporan tersebut, pimpinan unit kerja yang bersangkutan mengusulkan pengangkatan kembali sebagai Pranata Komputer dengan melampirkan persyaratan sebagaimana butir 1), sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, kepada Pejabat yang berwenang. 3) Pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pengangkatan kembali sesuai usulandan ketentuan yang berlaku. 4) Keputusan pengangkatan kembali disampaikan kepada Pranata Komputer yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya melalui tembusan kepada unit kerja/instansi terkait. c. Ketentuan dalam pengangkatan kembali Prestasi kerja yang berkaitan dengan bidangh teknologi informasi atau kepranata komputeran yang dikerjakan selama pembebasan sementara dapat dihitung angka kreditnya, kecuali bagi yang dibebaskan karena dijatuhi hukuman disiplin.
176
3. Pemberhentian a. Alasan pemberhentian Pranata Komputer diberhentikan dari jabatan fungsionalnya apabila: 1) Dijatuhi hukuman disiplin PNS dengan tingkat hukuman disiplin berat, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Disiplin PNS; 2) Diberhentikan sebagai PNS berdasarkan PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS; 3) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya karenatidak dapat mengumpulkan angka kredit, yang bersangkutan tetap belum dapat memperoleh angka kredit yang ditentukan. b. Tata cara pemberhentian 1) Pimpinan unit kerja mengusulkan pemberhentian sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, dengan melampirkan; a) Fotocopy Keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; b) Fotocopy keputusan pengangkatan dan atau pembebasan sementara dari jabatan Pranata komputer. c) Surat keterangan dari Ketua Tim Penilai bahwa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang dipersyaratkan dalam jangka waktu yang ditentukan setelah pembebasan sementara. d) Fotocopy keputusan hukuman disiplin yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 2) Berdasarkan usulan tersebut, pejabat yang berwenang menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan Pranata Komputer. 3) Keputusan pemberhentian disampaikan kepada Pranata komputer yang bersangkutan melalui pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada unit kerja/instansi terkait.
177
