PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 1
PENDAHULUAN I.
Latar Belakang Dalam pelaksanaannya prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional
Pranata Komputer (JFPK) masih banyak yang tidak mengetahui. Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum pernah menjabat sebagai Fungsional Pranata Komputer yang pada Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS) tercantum sebagai pemangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer atau PNS yang akan alih jabatan ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer. Kesalahan yang sering terjadi dapat dilihat dari proses pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) masih ada beberapa PNS yang kurang lengkap dalam pengusulan berkasnya. Selain itu masih terdapat PNS yang memang tidak
peduli
pengangkatan
dengan pertama
kariernya dan
sehingga
PNS
yang
masih
belum
benar-benar
mengajukan
tidak
pengusulan
mengetahui
prosedur
pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dikarenakan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK) . Berdasarkan hal tersebut diatas maka dianggap perlu untuk memaparkan prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK), sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) untuk pertama kali.
II.
Tujuan Tujuan pemaparan ini adalah untuk mengetahui tentang prosedur pengangkatan
pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sehingga tidak ada kendala dalam pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) pertama kali, bagi PNS yang belum pernah menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
III.
Ruang Lingkup Pemaparan prosedur ini diberlakukan kepada PNS yang belum pernah menduduki
Jabatan Fungsional Pranata Komputer baik yang telah terikat dari SK pengangkatan CPNS ataupun bagi PNS yang akan alih jabatan ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
2
TINJAUAN PUSTAKA I.
Pengertian Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. (Kep. MenPAN No. 66/KEP/M.PAN/7/2003, bab I, pasal 1) Berdasarkan keputusan bersama Kepala Badan Pusat Statistik dan Kepala Badan Kepegawaian Negara no. 002/BPS-SKB/II/2004 dan no. 04 tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pranata komputer dan angka kreditmya, jabatan fungsional pranata komputer dibagi menjadi 2 tingkat jabatan yaitu jabatan pranata komputer tingkat terampil dan jabatan pranata komputer tingkat ahli. Pranata Komputer tingkat terampil adalah pranata komputer dengan kualifikasi teknis atau penunjang professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang komputer. Pranata Komputer tingkat ahli adalah pranata komputer dengan kualifikasi professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komputer. Angka kredit adalah suatu angka yang diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dicapai oleh seorang pranata komputer dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan. DUPAK adalah daftar usulan penilaian angka kredit dan setiap penyampaian DUPAK harus disertai dengan surat pernyataan dan buki fisik. DUPAK diajukan setahun 2 kali yaitu untuk periode kenaikan pangkat bulan april pengumpulan DUPAK diajukan paling lambat bulan Januari (semester I) dan untuk periode kenaikan pangkat bulan Oktober pengumpulan DUPAK diajukan paling lambat bulan Juli (semester II). PAK adalah penetapan angka kredit yang didapat oleh seorang pranata komputer pada saat pengajuan pertama kali dalam jabatan fungsional pranata komputer dan pada saat akan naik pangkat. TIM Penilai Angka Kredit dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, bertugas untuk menilai prestasi kerja Pranata Komputer. TIM sekretariat Penilai Angka Kredit bertugas membantu tim penilai dalam bidang administrasi dan tata usaha kegiatan penilaian prestasi Pranata Komputer.
3
II.
Dasar Pelaksanaan 1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 3. Kepususan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) no. 289 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pebebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 290 Tahun 2004 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
4
PEMBAHASAN I.
Pengangkatan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diangkat dalam Jabatan dan Pangkat sesuai dengan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya. Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Profesionalisme, sesuai :
Kompetensi;
Prestasi Kerja;
Jenjang Pangkat;
Syarat Obyektif lainnya.
Jenjang Jabatan
TERAMPIL
PRANATA KOMPUTER
AHLI
Kualifikasi profesional
Kualifikasi teknis
Mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan metodologi dan teknik analisis di bidang kekomputeran
Mensyaratkan penguasaan dan prosedur kerja teknis di bidang kekomputeran
Gambar 1. Jenjang Jabatan (sumber BPS)
Dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer terbagi dalam 2 (dua) jenjang : 1. Terampil Pranata Komputer yang mempunyai kualifikasi teknis dan mensyaratkan penguasaan serta prosedur kerja teknis di bidang kekomputeran; 2. Ahli Pranata
Komputer
yang
mempunyai
kualifikasi
Profesional
dan
mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodelogi serta teknik analisis di bidang kekomputeran. 5
II.
Ketentuan dan Persyaratan Pengangkatan Pertama Pengangkatan pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah sebagai berikut : 1. Bagi PNS yang sebelumnya tidak/belum memangku jabatan struktural/fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan pertama kali dengan persyaratan : 1. Pranata Komputer Terampil
Pengangkatan Pranata Komputer Terampil
SLTA DI D II
DIKLAT Pranata Komputer Tingkat Terampil
TI D III NON TI
DIKLAT Pranata Komputer Tingkat Terampil
DUPAK Memenuhi Angka kredit: Unsur Utama Min 80 % Unsur Penunjang Max 20 %
DP3 satu th terakhir BAIK, gol. min II-a
JENJANG JENJANG STATISTISI PK STATISTISI TERAMPIL TERAMPIL TERAMPIL
Gambar 2. Syarat Pengangkatan Pranata Komputer Terampil (sumber BPS)
1. Berijazah serendah-rendahnya SLTA/Diploma I sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a; 3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional dibidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki Diploma bidang teknologi informasi; 4. Setiap unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5. Usia setinggi-tinginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya.
6
2. Pranata Komputer Ahli:
Pengangkatan Pranata Komputer Ahli
TI D IV S1 S2 S3
NON TI
DIKLAT Pranata Komputer Tingkat Ahli
DUPAK Memenuhi Angka kredit: Unsur Utama Min 80 % Unsur Penunjang Max 20 %
DP3 satu th terakhir BAIK, gol. min II-a
JENJANG JENJANG STATISTISI PK STATISTISI TERAMPIL AHLI TERAMPIL
Gambar 3. Syarat Pengangkatan Pranata Komputer Ahli (sumber BPS)
1. Serendah-rendahnya berijazah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; 2. Serendah-rendahnya menduduki pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; 3. Lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang teknologi informasi, kecuali bagi yang memiliki sarjana/diploma bidang teknologi informasi; 4. Setiap unsur Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3), sekurangkurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 5. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai usia pensiun dari jabatan terakhir yang dipangkunya. 2. Bagi PNS yang sebelumnya sedang memangku jabatan struktural/fungsional lain, melalui mekanisme pengangkatan dari jabatan lain dengan persyaratan: 1.
Semua persyaratan butir 1.1 atau 1.2 di atas;
2.
Pengalaman di bidang teknologi informasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
7
Prosedur Pengajuan menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer
Sekretariat Bagian Tim Penilai Kepegawaian / Calon Pranata Angka Kredit Unit Kerja Komputer Provinsi Eselon II
Usulan Pengajuan Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Komputer
Pejabat Unit Tim Penilai Kepegawaian Angka Kredit (BKD) Provinsi Provinsi
IV.
1. Surat Permohonan Menjadi PK; 2. Surat Rekomendasi dr Esselon II; 3. Fotokopi Ijazah dilegalisir; 4. Fotokopi SK CPNS; 5. Fotokopi SK PNS; 6. Fotokopi SK Pangkat Terakhir; 7. Sertifikat Diklat Fungsional Prakom; 8. Fotokopi DP3 satu tahun terakhir; 9. Karpeg; 10. DUPAK dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan;
Pembuatan Surat Rekomendasi dr Pimpinan Unit Kerja 1. Surat Permohonan Menjadi PK; 2. Surat Rekomendasi dr Esselon II; 3. Fotokopi Ijazah dilegalisir; 4. Fotokopi SK CPNS; 5. Fotokopi SK PNS; 6. Fotokopi SK Pangkat Terakhir; 7. Sertifikat Diklat Fungsional Prakom; 8. Fotokopi DP3 satu tahun terakhir; 9. Karpeg; 10. DUPAK dan Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan;
Berkas Penilaian Yang diusulkan
•SK CPNS; •SK PNS; •SK Kenaikan Pangkat; •Karpeg; •DP3 1 (Satu) tahun terakhir; •PAK;
Penetapan Angka Kredit (PAK)
Surat Rekomendasi dr Pimpinan unit kerja;
Pengusulan kepada Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Provinsi
Penilaian DUPAK
Penetapan Angka Kredit (PAK)
Pembuatan Penetapan Angka Kredit (PAK)
Untuk Laporan
Penetapan Angka Kredit (PAK)
Berita Acara Penilaian Angka Kredit (BAPAK)
Penyerahan PAK
Untuk Laporan
Penetapan Angka Kredit (PAK)
Pembuatan SK Pengangkatan Pertama
SK Pengangkatan Pertama
Gambar 4. Alur Usulan Pengajuan menjadi Pejabat Pranata Komputer
1. Calon Pranata Komputer menyampaikan permohonan menjadi Pranata Komputer dengan mengisi surat permohonan (lampiran 1) dan menyiapkan dokumentasi untuk bahan pertimbangan. 2. Pimpinan Unit Kerja calon Pranata Komputer yang bersangkutan serendahrendahnya pejabat eselon III mengajukan surat rekomendasi (lampiran 2) usulan pengangkatan kepada Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan melampiri: 1. Fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (serendahrendahnya ijazah SLTA/D1 untuk Pranata Komputer Terampil dan Ijazah S-1/DIV untuk Pranata Komputer Ahli); 2. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS); 3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS); 4. Fotokopi Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir;
8
5. Fotokopi sertifikat lulus pendidikan dan latihan fungsional pranata komputer yang dilegalisir
oleh
pejabat
yang
berwenang,
kecuali
bagi
yang
memiliki
diploma/ijazah bidang teknologi informasi; 6. Fotokopi Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) satu tahun terakhir; 7. Fotokopi Kartu Pegawai (KARPEG); 8. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) (lampiran 3,4), surat pernyataan melakukan kegiatan (SPMK) di bidang TI (lampiran 5,6,7,8,9,10,11) dan bukti fisik kegiatan yang diusulkan. 3. Sekretariat Tim Penilai menyampaikan satu berkas usulan dan dokumen yang dipersyaratkan pada butir 1 dan 2 kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berwenang menentukan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 15 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 dan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung no. 188.44/330/BKD/2014. 4. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan penilaian atas semua dokumentasi mengenai butir-butir kegiatan yang pernah dilakukan oleh calon Pranata Komputer yang bersangkutan. 5. Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Komputer membuat PAK untuk calon Pranata Komputer yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Pejabat Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten untuk diproses pengangkatannya menjadi pejabat fungsional Pranata Komputer. 6. Pejabat Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten kemudian melakukan verifikasi atas kebenaran dan keabsahan berkas dan lampiran usulan, sebagai berikut: 1. Membandingkan usulan yang diterima dengan kelengkapan lampiran dokumen administrasi yang dipersyaratkan; 2. Menyiapkan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan menjadi Pejabat fungsional Pranata Komputer. 7. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten melalui pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan persyaratan yang diperlukan. 8. Pejabat Unit Kepegawaian Provinsi/Kota/Kabupaten menyampaikan rancangan Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Fungsional Pranata Komputer kepada Gubernur/Walikota/Bupati untuk ditandatangani, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah
9
Tahun
2003
tentang
Wewenang
Pengangkatan,
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
9
9. Gubernur/Walikota/Bupati menyampaikan asli surat keputusan pengangkatan kepada PNS yang bersangkutan dengan tembusan kepada: 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta; 2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang; 3. Kepala Badan Pusat Statistik di Jakarta; 4. Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi/Kota/Kabupaten Kepulauan Bangka
Belitung; 5. Sekretariat Tim Penilai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang; 6. Kepala DPPKAD Provinsi/Kota/Kabupaten Kepulauan Bangka Belitung; 7. Pimpinan Unit Pranata Komputer yang bersangkutan; 8. Pejabat lain yang dipandang perlu. 10. Badan Pusat Statistik sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10
KESIMPULAN DAN SARAN 1.
Kesimpulan Prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer
(JFPK) masih banyak yang tidak mengetahui. Baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang formasi awalnya adalah sebagai Fungsional Pranata Komputer atau PNS yang akan alih jabatan ke Jabatan Fungsional Pranata Komputer, sehingga masih melakukan kesalahan dalam pengumpulan berkas persyaratannya yang akan mengakibatkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) tidak dapat diproses. Kesalahan yang sering terjadi dapat dilihat dari proses pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) masih ada yang kurang lengkap dalam pengusulan berkasnya. Selain itu masih terdapat PNS yang memang tidak peduli dengan kariernya sehingga masih belum mengajukan pengusulan pengangkatan pertama dan PNS yang benar-benar tidak mengetahui prosedur pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer dikarenakan tidak pernah mendapatkan informasi mengenai Jabatan Fungsional Pranata Komputer (JFPK) . Pembahasan
ini
dibuat
untuk
mempermudah
dalam
mengetahui
Prosedur
Pengangkatan Pertama bagi Pranata Komputer Terampil dan Ahli Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang akan mengajukan usulan pengangkatan pertama dalam jabatan Pranata Komputer.
2.
Saran Supaya penilaian dan penetapan angka kredit dapat berjalan dengan maksimal
diharapkan untuk melakukan pengiriman DUPAK yang dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu sekitar 4 (empat) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil. Kelengkapan dan kejelasan dokumentasi kegiatan sangat penting dalam pelaporan, karena tim penilai yang akan memberikan nilai terhadap butir-butir kegiatan tidak dapat berhubungan langsung dengan pejabat pranata komputer yang dinilai.
11
DAFTAR PUSTAKA
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 66/KEP/M.PAN/7/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Angka Kreditnya; 2. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No. 002/BPS-SKB/II/2004 dan No. 04 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 3. Kepususan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 288 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata Kerja Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) no. 289 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanan Pengangkatan, Kenaikan Pangkat/Jabatan, Pebebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 5. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 290 Tahun 2004 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 6. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) No. 16 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer.
12
