PUSLIT PRANATA UNIVERSITAS INDONESIA

1

PUSLIT PRANATA UNIVERSITAS INDONESIA

EXECUTIVE SUMMARY KAJIAN POTENSI PENDAPATAN PAJAK DAERAH

KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN

Puslit Pranata Universitas Indonesia

2

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini merasakan bahwa potensi PAD khususnya di bidang Perpajakan, belum optimal didayagunakan. Masalah-masalah yang dirasakan mencakup: (1) Ketidakpastian besarnya potensi pendapatan yang benar-benar dapat didayagunakan, khususnya pajak daerah (2) Kendala yang dialami dan potensi kendala dalam pemungutan pajak daerah (3) Kontribusi riil yang dapat diberikan terhadap PAD, setelah melihat potensi dan kendalanya. Pajak Daerah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pendanaanutama bagi kabupaten Banjar, untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat.Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi Pajak Daerah yang besar seharusnya dioptimalkan perolehan dan pendayagunaannya.Sumber-sumber penerimaan daerah mengacu kepada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak dan retribusi daerah, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya yaitu “uang mengikuti fungsi”(Money Follow Function). Sumber penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) diwujudkan di daerah dengan kewenangan memungut pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 dengan peraturan pelaksanaannya berupa PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak. 1.2 Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk menyusun kajian potensi daerah Kabupaten Banjar, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar untuk menyusun kebijakan terkait penerimaan pajak daerah. 1.3 Ruang Lingkup Ruang Lingkup Kajian mencakup: 1. Identifikasi potensi daerah, dengan mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan fokus masalah potensi daerah yang meliputi: a. Pemetaan tentang Pajak Daerah. b. Kajian mengenai pajak daerah diuraikan tentang informasi dan data terkait dengan lembaga pelaksana pajak daerah. 2. Deskripsikan strategi pemerintah daerah Kabupaten Banjar yang dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah terkait pencapaian target potensi pendapatan pajak daerah.


3

1.4 Kerangka Pemikiran

INDENTIFIKASI DASAR HUKUM UU no 34 tahun 2000

UU no 22 tahun 1999

PP no 65 tahun 2001

Otonomi Daerah

PERDA

APBD

Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Pajak mineral, Pajak Parkir, Pajak Penerangan Jalan, PBB, BPHTB

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI Data Sekunder: Laporan internal Bappeda, laporan-laporan publik Observasi

Survey

Indepth Interview

FGD

ANALISIS Kuantiatif

Kualitatif

Analisis Trend

Analisis Persepsi

Analisis Benchmarking

REKOMENDASI Data Existing

•

Kemuda han Ekstensifikasi Peratura n • Sosialisa Intensifikasi si • Capacity Building Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Pajak Daerah

Law Enforcement


4

1.5 Metodologi Penelitian Kajian dilaksanakan dengan metoda studi pustaka, wawancara dan observasi, sebagai berikut: 1) Studi Pustaka Konsultan telah mempelajari peraturan-peraturan di tingkat nasional yang relevan dengan otonomi pengelolaan penerimaan daerah, perda terkait penerimaan daerah, standar prosedur dan dokumen-dokumen lain yang telah dimiliki Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar, terkait dengan penerimaan daerah serta data-data yang terkait potensi penerimaan daerah. 2) Wawancara Konsultan telah mewawancarai pejabat daerah yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penerimaan daerah, guna memperoleh gambaran antara lain tentang strategi, arah kebijakan dan kendala-kendala yang dialami dalam penerimaan daerah. 3) Observasi dan Survei Konsultan telah melakukan observasi di lapangan guna memperoleh gambaran situasi lapangan tentang pelaksanaan penerimaan daerah serta melakukan survei persepsi kepada pemangku kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan perpajakan di Kabupaten Banjar.


5

BAB 2 PEMBAHASAN 4.1 ANALISIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK 1. Pajak Restoran Pajak Restoran adalah adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah). Dengan tarif pajak sebesar 10 persen dari jumlah pembayaran yang diterima restoran, maka pajak restoran diharapkan dapat menjadi salah satu primadona penerimaan pajak daerah kabupaten Banjar ke depannya. Tabel 2.1 Penerimaan Pajak Restoran Per Kecamatan Kecamatan Kertak Hanyar Gambut Martapura Sungai Tabuk Mataram Astambul Aluh-aluh Karang Intan Pengaron Sambung Makmur

Tahun 2011 148.619.900 51.834.619 85.419.600 4.365.000 2.927.500 235.000 -

Tahun 2012 206.607.413 58.890.856 100.573.600 2.210.000 3.515.000 2.165.000 6.150.000 1.899.050 6.185.000 1.530.000

Kenaikan 57.987.513 7.056.237 15.154.000 (2.155.000) 587.500 1.930.000 6.150.000 1.899.050 6.185.000 1.530.000

jika dilihat dari skema pendapatannya, perolehan besar pajak restoran hanya berada pada di tiga kecamatan yaitu Hanyar, Martapura, dan Gambut, sedangkan kecamatan lainnya menyumbang pendapatan pajak restoran kurang dari sepuluh juta rupiah per tahun. Perlu adanya penyisiran di lapangan untuk melihat kondisi di tiap kecamatan, apakah dari tiap-tiap kecamatan ini masih dapat ditingkatkan lagi potensi pendapatan pajak restorannya

Axis Title

Analisa 1. Metode tren 2000

Chart Title

1000 0

2008

2009

2010

2011

2012

84,84

104,77

185,85

151,91

119,82

% Kenaikan Per Tahun

0

25

88

286

213

Rupiah(dalam Juta)

63

79

149

574

1.797

% Target Realisasi

Gambar 2.1 Tren Pajak Restoran 5 Tahun Terakhir Metode Tren bisa digunakan untuk mengestimasi kenaikan persentase baik secara rupiah kenaikannya atau persentase perbandingan tiap tahun.Sebagaimana terlihat diatas, hampir setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan, terutama potensi tiga tahun terakhir yang naik hampir seratus persen tiap tahun.Bila berdasarkan analisa tren sesuai di atas maka memungkinkan kenaikan dari 50% hingga 200%. Sebagaimana terlihat dari tahun 2010 Rp 149 (dalam jutaan) tahun 2011 naik menjadi Rp 574 (dalam jutaan) dan naik lagi tahun 2012 menjadi Rp 1.797 (dalam jutaan) berdasarkan tren tersebut potensi memungkinkan naik minimal 1 kali Puslit Pranata Universitas Indonesia

6

dari tahun 2011 sebesar Rp 574 (dalam jutaan) dan maksimal 2 kali dari tahun 2011 Rp 1.148 (dalam jutaan). 2.

Metode Ekstensifikasi ini untuk menggali potensi bisa dilakukan dengan dua hal yaitu : - Melakukan penyisiran untuk menambah jumlah wajib pajak keseluruhan dengan memberikan NPWPD di tempat atau ditetapkan secara jabatan. - Memberikan kategori yang jelas berdasar peredarannya atau pajaknya, kecil, menengah besar. Sehingga bisa di buat target dengan pasti untuk penambahan dua/tiga wajib pajak besar setiap tahunnya dan hal ini di gabung dengan metode intensifikasi. Contoh bila sekarang ada 25 wajib pajak besar maka tahun depan ditargetkan menjadi 28 wajib pajak besar yang sebelumnya kategori menengah naik menjadi wajib pajak besar , begitu juga dengan kategori kecil menjadi menengah.Tentunya hal iniakan berdasarkan perbandingan dengan perkembangan ekonomi kabupaten Banjar sebagaimana analisa tren diatas yang selalu meningkat.

3.

Metode Intensifikasi yang bisa digunakan untuk pajak restoran a. Pemanfaatan Informasi Internal dan/atau Eksternal Daerah Banjar - Informasi internal adalah informasi yang berasal dari internal Pemda Banjar. - Penggunaan salah satu restoran untuk acara-acara Pemda Banjar baik catering atau makan di tempat. Hal ini bisa dilacak apakah atas transaksi tersebut sudah disetorkan pajak restorannya atau belum. - Membuat profil wajib pajak untuk setiap restoran terutama dari 25besar wajib pajak. Profil ini bisa disusun dengan data pendukung foto lapangan, luas restoran, jumlah kursi, daftar harga, menu-menu yang tersedia.Sehingga tiap tahun bisa di cek apakah ada penambahan/pengurangan menu, kenaikan harga, penambahan luas bangunan atau penambahan jumlah kursi dan meja. - Informasi eksternal adalah informasi dari luar Pemda Banjar - Penggunaan internet, media massa, hal ini bisa dilakukan sebagai penunjang data seperti restoran tersebut mempublikasikan pembukaan cabang baru, promosi, atau informasi lainnya yang bisa dikaitkan dengan kemungkinan penambahan peredaran usaha. b. Pengujian dokumen Pengujian ini bisa dilakukan dengan menguji dokumen, meminta bon-bon penjualan setiap bulannya, terutama untuk wajib pajak besar.Hal ini bisa digunakan sebagai ratarata penjualan setiap bulannya yang menjadi sumber data profil wajib pajak, dan merupakan indikator kewajaran. c. Observasi dan sampling Restoran ikan bakar Asiana yang telah diamati kondisi operasional kesehariannya.Kondisi pengunjung pada malam itu yang bukan merupakan malam akhir pekan terlihat masih ramai dengan kapasitas meja hampir terisi penuh.Satu meja panjang dapat diisi oleh 20 orang pengunjung dengan jumlah 10 meja, kapasitas restoran bisa mencapai 200 orang pengunjung.Tiap pelanggan menghabiskan waktu sekitar satu jam, dengan asumsi pengunjung mulai ramai setelah pukul 18.00, maka dalam semalam restoran ini dapat menerima kunjungan sampai 3 shift. Belum dihitung potensi untuk jam makan siang.Untuk 4 orang peneliti membayar kurang lebih sekitar Rp 300.000,- dan dalam waktu satu jam sekitar jam tujuh malam sampai jam 8 malam pada hari kamis tanggal 4 Juli 2013 mengamati jumlah pengunjung lebih dari 20 orang. Berdasar ratarata dari peneliti kalau satu orang menghabiskan 50.000 s.d 75.000,- tergantung variasi


7

makanannya. Bila 20 orang dikalikan Rp.50.000,,- = Rp 1.000.000,- maka dalam satu jam akan masuk Rp.100.000 pendapatan pajak restoran. 1 jam 20x Rp 50.000 x10% = Rp 100.000. sehingga30 hari (1 bulan) x Rp 100.000 = Rp 2.500.000,-. d. Pengujian keterkaitan Hal ini bisa dilakukan dengan mengaitkan antara nilai pembelian dengan penjualan sebagai contoh bila dalam satu bulan ini membeli bahan baku untuk restoran Rp 10.000.000,- makan minimal penjualan yang terjadi adalah Rp 10.000.000,- karena tidak mungkin bila nilai penjualan akan lebih kecil dari pembelian bahan baku. Berdasarkan data-data dan metode di atas potensi yang mungkin digali adalah: 1. Untuk analisa ekstensifikasi memungkinkan digali wajib pajak restoran besar sehingga melampaui 25 WP besar, dari jumlah total wajib pajak restoran yang terdaftar sebanyak 275 per tahun 2013. 2. Analisa Intensfikasi digunakan untuk pelaksanaan law enforcement yang menggali peningkatan penerimaan wajib pajak dari masing-masing wajib pajak. Peneliti menghitung jumlah kursi yang lebih dari 100 buah. Selain itu dalam kurun dua jam pelanggan mencapai 30 orang. Dengan asumsi tiap hari kursi terisi 30 puluh saja asumsi tidak lagi “peak season” dikali 30 hari dan pembayaran sekitar Rp 300.000, maka perhitungan sebagai berikut dengan asumsi paling rendah : Omzet : 30 orang x 30 hari x Rp 300.000/4 = Rp 67.500.000,Pajak restoran sebulan : 10% x Rp 67.500.000 = Rp 6.750.000,-. Pajak restoran setahun : 12 x Rp 6.750.000 = Rp 81.000.000,Potensi salah satu dari 25 WP Besar restoran yaitu “asiana” adalah Rp 81.000.000,sedangkan realisasi Rp 32.500.000,- . Dari salah satu sample intensifikasi diatas terdapat selisih hampir 100% potensinya. Selain cara diatas intensifikasi bisa dilakukan dengan meminta bon-bon pembelian bahan baku selama setahun. Sehingga bisa diperkirakan berapa yang terjual minimal sesuai dengan pembelian bahan baku. e. PenggunaanCash Register. Pajak Restoran pada dasarnya adalah pajak yang dipungut oleh pemilik restoran kepada konsumen.Penambahan pajak restoran kedalam harga yang dibebankan kepada pembeli harus dilakukan. Untuk mempermudah control pengenaan pajak restoran hendaknya pemerintah daerah mewajibkan penggunaan cash register bagi seluruh pengusaha restoran. observasi lapangan yang tim peneliti dapatkan ternyata masih banyak pengusaha restoran yang tidak menggunakan cash register. kontrol yang dilakukan akan menjadi sangat sulit, dan pembayaran pajak restoran tergantung dari kejujuran pemilik restoran dalam melaporkan pajaknya. Langkah selanjutnya ketika semua usaha pajak restoran telah memakai cash register dengan tertib, maka dapat ditingkatkan dengan sistem komputerisasi pemantauan pajak restoran. Ketika hal ini sudah dilakukan, maka pengawasan pemungutan pajak restoran akan menjadi lebih mudah dan tidak lagi mengandalkan kejujuran dari pelaku bisnis restoran. f. Benchmarking dengan daerah lain. Contoh menarik dilakukan Dispenda kota Ambon tengah yaitu dengan sosialisasi pajak restoran menggunakan undian berhadiah mobil bagi para konsumen pajak restoran. Hal ini dilakukan dengan mengundi struk pembayaran makanan yang telah dikenakan pajak restoran. Upaya tersebut diharapkan masyarakat kota Ambon menjadi sadar akan adanya pajak restoran, dan membiasakan diri menggunakan struk pembayaran sebagai bukti bahwa dia dikenakan pajak restoran. Contoh ini juga digunakan oleh pemda Puslit Pranata Universitas Indonesia

8

kotaTangerang untuk meningkatkan animo masyarakat dalam pengumpulan struk bukti pembayaran pajak restoran. 2.

Pajak BPHTB Objek pajak dari BPHTB adalah Pemindahan Hak dan Pemberian hak baru atas tanah dan atau bangunan.Pemindahan Hak dapat berupa Jual beli, tukar menukar, hibah, waris, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, hadiah, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan lainnya.Sedangkan pemberian hak baru bisa karena kelanjutan pelepasan hak atau di luar pelepasan hak. Jenis hak atas tanah dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha,hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun, atau hak pengelolaan. Tabel 2.2 Rekapitulasi WP BPHTB Tahun 2012 No

Notaris/PPAT

Jumlah WP

Jumlah Disetor

1

KPKN & BPN

120

1.207.841.324

2

Lusie Kusasi, SH, M.Kn

12

34.582.350

3

Neddy Farmanto, SH

171

1.689.384.450

4

Rikawati, AH, M.Kn

60

460.554.700

5

Raden Sukoco, SH

17

79.100.000

6

Siwi Nursusanti, SE, SH, M.Kn

9

65.050.194

7

Tati Yuliati, SH, M.Kn

64

625.571.778

8

Tri Titi Titis Wati, SH

176

1.808.912.027

9

Wenny Herlianty,SH, M.Kn

145

1.793.925.950

774

7.764.922.773

Total

Dari data di atas, tiap notaris telah mempunyai data perpajakannya masing masing. Pada data diatas ditunjukkan hanya data dari 9 notaris/ PPAT yang terdaftar. Dispenda dapat meningkatkan potensi perpajakannya dengan mendata ulang notaries terdaftar, dan memperbaharui data data perpajakan yang dimilikinya. Metode yang bisa digunakan: 1. Analisa Tren Table 2.3 Pajak BPHTB Target 2011 3.200.000.000 2012 5.500.000.000

Realisasi 4.229.281.062 7.764.922.773

Persentase 132,17 141,18

Tabel diatas menggambarkan kondisi penerimaan dari sektor BPHTB selama kurun dua tahun terakhir.Pertumbuhan penerimaan BPHTB dalam periode tersebut telah tumbuh sampai dengan dua kali lipat.BPHTB juga menjadi salah satu andalan penerimaan pajak daerah selain dari pajak PBB.Dengan beralihnya wewenang pengumpulan pajak PBB dan BPHTB dari ditjen Pajak ke Pemda, maka hal ini dapat dijadikan peluang untuk meningkatkan pemasukan dari kedua jenis pajak ini.


9

10000 8000 6000 4000 2000 0

2011 2012 % target Realisasi

% Kenaikan per Tahun

Rupiah

Gambar 2.2 Analisis Tren Persentase peningkatan dari tahun 2011-2012 dari table diatas adalah 83,6%. Untuk analisa tren hanya bisa dilakukan dari tahun 2011 ke 2012 sesuai dengan data yang kami terima. Untuk BPHTB mengalami kenaikan 83,6% dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 3.535.641.711. 2. Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi pajak BPHTB dapat dilakukan dengan penggalian objek objek baru BPHTB. Penggalian potensi pajak ini dapat bekerja sama dengan notaris/ PPAT terdaftar untuk memetakan subjek pajak yang mempunyai objek pajak BPHTB. 3. Intensifikasi Metode Intensifikasi yang bisa digunakan untuk pajak restoran: a. Pemanfaatan Eksternal Daerah Banjar - informasi eksternal adalah informasi dari luar Pemda Banjar - penggunaan internet, media massa, hal ini bisa dilakukan sebagai penunjang data seperti publikasi pembuatan komplek baru di media massa atau iklan penjualan dan pembelian tanah. Kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap obyek dan subyek pajak dapat dilakukan dengan: 1. Mencegah kebocoran dari Nilai Transaksi pada notaris. 2. Menyisir pembangunan bangunan baru seperti kompleks perumahan, gedung, fasilitas lain atau pembangunan rumah pribadi yang berpotensi terkena pajak BPHTB. 3. Untuk setiap transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, diwajibkan menggunakan Akta Jual Beli dengan penilaian yang wajar. 4. Data jumlah tanah dan bangunan untuk pengenaan BPHTB harus disinkronkan dengan data PBB. b. Pengujian dokumen Menguji dokumen-dokumen transaksi tanah seperti akte jual beli, kwitansi pembayaran atau transfer pembayaran melalu bank kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi.Atau meminta notaris melampirkan data-data transaksi. Setelah melakukan Focus Group Discussion dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa pengelolaan BPHTB kedepan akan menjadi tanggung jawab pihak Pemerintah daerah sepenuhnya. Naik atau turunnya penerimaan dari BPHTB tergantung dari bagaimana pemda Banjar dapat mengelola jenis pajak ini. Realisasi BPHTB sampai dengan 30 september 2013 telah mencapai 14.870.159.586 rupiah. Tidak dapat dipungkiri, proses pengalihan pajak dari Ditjen Pajak ke Pemda Banjar akan memakan waktu untuk menyiapkan perangkat kesiapan daerah untuk pelaksanaan pengelolaan kedepan. Diharapkan tahun depan penerimaan BPHTB dapat melebihi 25 Miliar Rupiah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi kabupaten banjar, dan perangkat pemda yang telah siap pakai.Dalam mempercepat peningkatan penerimaan BPHTB untuk tahun depan, perlu adanya upaya penilaian kembali asset yang terkena BPHTB secara keseluruhan dengan menggunakan jasa Appraisal (penilai) professional,


10

atau pemda dapat meminta bantuan dan kerja sama dengan pihak Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah Kalimantan Selatan. 3.

Pajak penerangan jalan Tabel 2.4 Rekapitulasi Pajak Penerangan Jalan Umum 2012 No 1 2

Nama PT PLN wilayah Kalselteng cabang Banjarmasin PT PLN wilayah Kalselteng cabang Barabai

Jumlah 7.606.547.632 166.081.380

Tabel diatas menggambarkan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak penerangan jalan umum pada tahun 2012.Dimana PT PLN cabang Banjarmasin dan cabang barabai sebagai pengumpul dari pajak penerangan jalan umum. 1. Metode Tren Tabel 2.5 Pajak Penerangan Jalan Umum 2008 2009 2010 2011 2012

Target 3.822.000.000 4.258.472.000 4.308.472.000 6.000.000.000 7.000.000.000

Realisasi 3.566.370.459 5.122.327.187 5.776.291.161 7.469.038.872 8.022.963.032

Persentase 173,31 120,29 134,07 124,48 114,61

Untuk Pajak Penerangan jalan mengalami kenaikan persentase sebesar 7,4%dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 553.924.160,-.Dengan analisa trend dan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Banjar, maka kenaikan 10 persen tiap tahun adalah hal yang wajar.

Axis Title

Pajak Penerangan Jalan 1000 0 2008 2009 2010 2011 2012

Realisasi (puluhan juta) Persentase Realisasi Tahunan

Gambar 2.3 Analisis Tren Pajak Penerangan Jalan 2. Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi pajak penerangan jalan umum harus bekerja sama dengan PLN atas penggunaan listrik yang seharusnya dan tidak ada yang mencuri lisrik dan dipastikan yang menggunakan listrik terdaftar sebagai klien PLN. 3. Intensifikasi Pajak Metode Intensifikasi yang bisa digunakan adalah Pengujian Kebenaran Penghitungan Matematis.Intensifikasi Pajak dari sektor penerangan jalan umum dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan PLN untuk kerjasama dengan PLN, atau meminta report yang jelas dari PLN, minta MoU dengan PLN, tagihan PLN ke semua warga, PPJU 10 persen. Salah satunya adalah metode intensifikasi berupa Pengujian Kebenaran.Penghitungan matematis adalah pengujian yang dilakukan untuk meyakini kebenaran.Oleh karena yang melakukan pemungutan adalah PLN dan yang menyetorkan, ada baiknya dilakukan pengkajian


11

penghitungan matematis, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian atas objek yang bersangkutan. 4.

Pajak sarang burung wallet Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. .Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).Besarnya pajak tersebut dapat ditingkatkan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Ekstensifikasi perpajakan Ekstensifikasi perpajakan untuk jenis pajak sarang burung walet yaitu dengan memperbanyak jumlah wajib pajak yang dapat dikenakan pajak sarang burung walet.Penyisiran di lapangan untuk mendata satu per satu pengusaha sarang burung walet sangat dianjurkan.Berikut adalah data sosialisasi budidaya walet Kabupaten Banjar selama tahun 2012. Tabel 2.6Data Sosialisasi Budidaya Walet Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan No 1

2

Kegiatan Sosialisasi

Tempat

Sosialisasi Peraturan Tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Sosialisasi Peraturan / Pembinaan Petani Burung Walet di Wilayah Kab. Banjar

Aula Barakat Kantor Pemerintah Kab. Banjar Aula Barakat Kantor Pemerintah Kab. Banjar Kecamatan Tatah Makmur Kantor Asosiasi Walet Kayuh Baimbai, Martapura

3

Sosialisasi Budidaya Walet

4

Sosialisasi Budidaya Walet

Waktu

Jumlah Peserta

28 Pebruari 2012

80 orang

11 September 2012

145 orang

18 Oktober 2012

25 orang

21 Pebruari 2013

25 orang

Jika semua peserta tersebut dapat dilakukan pembinaan yang baik untuk menjadi subjek pajak sarang burung walet yang taat, dengan asumsi setiap wajib pajak menyetor pajak sarang burung walet selama setahun adalah minimal Rp. 1.000.000, maka potensi peningkatan pajak dari sisi ekstensifikasi di lapangan selama setahun bisa mencapai Rp. 275 Juta. Intensifikasi Perpajakan Intensifikasi perpajakan dari sarang burung walet dapat dilakukan dengan pemanfaatan data yang sudah terdaftar dalam administrasi perpajakan, dan juga pemanfaatan data ekstensifikasi perpajakan.Intensifikasi ini dapat berupa kegiatan pengawasan kepatuhan dari kewajiban perpajakan dari tiap pengusaha sarang burung walet. Dibawah ini adalah data pemetaan pemilik sarang burung walet Kabupaten Banjar pada tahun 2012: Tabel 2.7.Pemetaan Pemilik Sarang Burung Walet No

Status

Jumlah

1

Sudah berizin

35

2

Dalam Proses izin

58

3

Alih fungsi bangunan/tidak lagi SBW

4

Belum Melakukan Pengurusan Izin

159

Jumlah Total

255


3

12

Dari data diatas perlu adanya himbauan langsung kepada 159 pengusaha yang belum melakukan izin agar dapat mematuhi kewajiban perpajakannya untuk mendaftarkan diri sebagai pengusaha sarang burung walet yang berizin.Selain masalah perizinan, perlu juga ada pengawasan dalam hal ketika proses panen terjadi pada tiap pengusaha sarang burung walet. Tim peneliti melakukan survey di lapangan untuk melihat secara langsung potensi sarang burung walet di kabupaten banjar. Dari penelitian kami mendapatkan fakta bahwa dari satu pengumpul sarang burung walet di wilayah kabupaten Banjar, rata rata dapat dihasilkan 100 Kg sarang burung walet untuk dikirim ke daerah lain seperti Banjarmasin maupun Kalimantan timur, dengan range harga per Kg antara 3.000.000-5.000.000 Rupiah, maka jumlah pajak minimal per bulan dari seorang pengumpul sarang burung walet bisa mencapai 30 Juta Rupiah. Dalam setahun dari satu orang pengumpul dapat menghasilkan 360 Juta Rupiah, dan tinggal dikalikan saja berapa banyak pengumpul sarang burung walet yang terdaoat di kab.Banjar. Dengan observasi lapangan yang kami lakukan dengan tim peneliti lokal di kabupaten Banjar, hanya dengan menggunakan asumsi moderate saja, potensi pajak sarang burung walet dapat terkumpul sampai dengan 480 juta per tahun. Tetapi kami sadari untuk menuju kearah sana, memerlukan waktu, masih banyak permasalahan yang perlu dibenahi seperti penertiban peternak sarang burung walet yang tidak berijin, agar dapat segera mengurus ijinnya. Peran aktif dari dinas terkait sangat dibutuhkan disini. 5.

Pajak air tanah Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah yang dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut: a. jenis sumber air; b. lokasi sumber air; c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; e. kualitas air; dan f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen). Wajib Pajak diharuskan memasang alat pengukur volume air. Metode Tren Untuk Pajak Air Tanah mengalami kenaikan persentase sebesar 56,2% dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 8.341.650. penerimaan sementara per 30 september 2013 sebesar Rp. 39.065.000 menunjukkan adanya kenaikan yang cukup besar selama tahun berjalan. Tabel 2.8. Pajak Air Tanah Realisasi 2 Tahun 2011 2012

Target 100.000.000 20.000.000

Realisasi 14.848.750 23.190.400

Persentase 14,85 115,95

Tabel diatas adalah realisasi dua tahun terakhir untuk pajak air tanah. Pajak air tanah didapat biasanya dari perusahaan air minum yang mengambil air tanah sebagai bahan baku produksinya. Target pada tahun 2011 meleset jauh dengan realisasi hanya sebesar 14,85


13

persen dari target tahun 2011. Setelah ada revisi target pada tahun 2012, realisasinya meningkat walau tidak terlalu signifikan. Ekstensifikasi perpajakan Ekstensifikasi perpajakan untuk jenis pajak air tanah adalah bekerja sama dengan bagian perizinan usaha berapa banyak yang meminta ijin usaha untuk penggunaan air tanah. Pemda Kabupaten banjar dapat memperluas basis data pengguna air tanah yang dapat dipajaki di luar dari perusahaan air minum. Wajib pajak dapat berupa perumahan, apartemen, kantor, maupun lainnya yang memanfaatkan air tanah untuk tujuan tertentu.

Intensifikasi air tanah Untuk Intensifikasi pajak atas air tanah adalah memastikan Wajib Pajak memasang alat pengukur volume air yang sesuai dengan standar/berfungsi dengan baik.perlu juga diadakan inspeksi secara rutin terhadap kesesuaian alat pengukur volume air yang diambil. Tabel 2.9. Jumlah Setoran Pajak Air Bawah Tanah Kab Banjar No Nama Wajib Pajak Kecamatan 1 PT Mandrapurna Aditama Karang Intan 2 PT Pulau Baru Makmur Karang Intan 3 PT Barito Tirtamas Hutama Karang Intan 4 PT Bandangan Tirta Agung Karang Intan

Jumlah Setoran 2.460.500 4.581.750 8.509.400 7.638.750

Tabel 4.11 diatas menunjukkan jumlah setoran pajak air bawah tanah kabupaten Banjar pada tahun 2012. Wajib pajak yang menyumbangkan pajaknya hanya ada 4 perusahaan yaitu dengan penyumbang pajak tertinggi PT Barito Tirtamas Hutama, disusul PT bandangan Tirta Agung, ketiga PT Pulau Baru makmur, dan terakhir PT Mandrapurna Aditama. Keempat perusahaan berada pada kecamatan yang sama yaitu kecamatan Karang Intan. 6. Pajak Bumi dan Bangunan Metode Tren Untuk Pajak Bumi dan Bangunan mengalami kenaikan setiap tahun dari tahun 2011 ke tahun 2012 persentase sebesar 182,6% dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.110.102.765,-. Berdasar analisa ini peningkatan potensi tahun 2013 paling tidak sebesar Rp. 5.110.102.765,- atau 64,6% dari penerimaan tahun 2012.

Realisasi 2011

Aluh-Aluh Beruntu… Kertak… Tatah… Gambut Sungai… Martapu… Martapu… Martapu… Astambul Matara… Simpang… Talaga… Karang… Aranio Pengaron Sambun… Sungai… Peramas…

400 300 200 100 0 -100

Realisasi 2012 kenaikan 2011-2012

Gambar 2.4 Analisis Tren PBB 2011-2012 Ekstensifikasi Pajak Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat dilakukan dengan penambahan jumlah wajib pajak dan objek pajak yang dapat dikenakan pajak. Subjek Pajak dari PBB adalah Puslit Pranata Universitas Indonesia

14

orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan atau memperoleh manfaat langsung dari bumi atau memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajak bumi pada dasarnya adalah semua tanah dan perairan yang ada. Sedangkan bangunan dapat berupa bangunan seperti gedung, perumahan, atau bisa juga seperti jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, galangan kapal, dermaga, taman mewah, tempat penampungan minyak/ kilang minyak, air dan pipa gas, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat. Intensifikasi Pajak Intensifikasi pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi perpajakan, dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dalam menentukan nilai objek PBB, dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, antara lain: a. Pendekatan Data Pasar, biasanya untuk menentukan nilai NJOP Tanah, tetapi bisa juga bangunan. b. Pendekatan Biaya, biasanya untuk menentukan nilai NJOP bangunan baru untuk melihat biaya pembuatan bangunan dikurangi dengan penyusutan/ depresiasinya. c. Pendekatan Pendapatan, biasanya digunakan untuk penentuan NJOP galian tambang atau objek perairan. Dalam rangka pengalihan PBB dari pemerintah pusat melalui Ditjen Pajak kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah mempunyai tantangan dan peluang.Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan potensi pajak daerah dari jenis pajak PBB pasca pengalihan kepengurusan PBB kepada Pemda. Dimana Pemda Harus dapat mempersiapkan tenaga sumber daya manusia untuk menghimpun dana PBB dari warga. Disisi lain, Pemda memperoleh peluang untuk meningkatkan pendapatan PBB nya. Semula, pengenaan tariff PBB ketika masih dibawah pemerintah pusat adalah 0,5 % X 0,2 % dari NJOP terutang, yang berarti tariff efektif adalah 0,1 %. Sedangkan pada Undang undang PDRD, tariff PBB yang dikelola daerah menjadi 0,3 % dari NJOP terutang.Tariff PBB pemerintah pusat ; 0,5 X 0,2 = 0,1 %. Tarif PBB Pemerintah Daerah: 0, 3 %. Dengan kata lain, kenaikan tariff ini mencapai 300 persen, dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan PBB menjadi 3 kali lipat dari sebelumnya. Tentu saja kenaikan tariff masih harus menjadi kajian tersendiri apakah memungkinkan untuk dilakukan atau tidak, bagaimana respon dari masyarakat. Tetapi yang sangat mungkin dilakukan adalah penilaian kembali asset wajib pajak baik berupa tanah maupun bangunan agar pengenaan pajak PBBnya tidak undervalue. 7. Pajak Hotel Pemungutan pajak hotel diatur sebagaimana PP 91 Tahun 2010 dan PP 65 tahun 2001 tentang pajak daerah yang masih berlaku bahwa diatur pengertian rumah penginapan termasuk rumah kos dengan jumlah kamar 10 (sepuluh) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan.Fasilitas penginapan/fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain, gubuk pariwisata (cottage), motel, wisma pariwisata, pesanggrahan (hostel), losmen, dan rumah penginapan. Ekstensifikasi Ekstensifikasi perpajakan untuk jenis pajak Hotel adalah bekerja sama dengan bagian perizinan usaha berapa banyak yang meminta ijin usaha untuk Pajak Hotel. Dalam hal ini pajak Puslit Pranata Universitas Indonesia

15

hotel/penginapan bisa menyasar ke rumah yang dijadikan tempat kos. Berdasarkan hasil wawancara sulitnya penambahan jumlah hotel hanya sedikit karena adanya penolakan dari masyarakat tertentu. Maka ekstensifikasi bisa juga dilakukan dengan perizinan atas hotel berbasis syariah, bila masyarakat setempat menolak atas pembangunan hotel. Tabel 2.10. Jumlah Setoran Pajak Hotel Kabupaten Banjar No 1 2 3 4 5 6 7 8

Nama Hotel Guest House "Amaris" Guest House "EFA" Hotel "Bumi Banjar" Wisma Yulia Penginapan "Martapura" Wisma Raudah Hotel "Mutiara" Losmen "Kita"

Kecamatan Kertak Hanyar Kertak Hanyar Kertak Hanyar Martapura Martapura Martapura Martapura Martapura

Jumlah Setoran 1.080.409.527 447.412.850 282.313.360 3.550.000 550.000 1.125.000 924.000

Dari tabel diatas, Hotel Amaris di kecamatan Kertak Hanyar menyumbangkan pajak hotel terbesar. Tentu kita juga mengetahui bahwa hotel amaris sudah dikelola secara professional dengan audit internal yang baik. Perlu adanya upaya Dinas Pendapatan Kabupaten Banjar untuk turun tangan melihat kondisi sebenarnya di hotel lainnya. Intensifikasi Intensifikasi pajak hotel bisa dilakukan dengan mengenakan terhadap Pembayaran pelayanan hotel, termasuk: a. fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek; b. pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan; c. fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum; d. jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel; Tabel 2.11.Pajak Hotel 5 Tahun Target Realisasi 2008 37.600.000 40.057.000 2009 40.600.000 31.832.000 2010 40.600.000 347.356.155 2011 900.000.000 982.123.787 2012 1.200.000.000 1.816.284.737

Persentase 106,53 78,40 855,56 109,12 151,36

Metode Tren Untuk Pajak Hotel mengalami kenaikan setiap tahun. dari tahun 2011 ke tahun 2012 persentase sebesar 84,9%, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 834.160.950,-. Tren positif pnerimaan dari sektor pajak restoran terus mengalami peningkatan, sampai dengan tahun 2012. Sedangkan realisasi berjalan pada tahun 2013 sampai dengan 30 september 2013 menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dengan penerimaan hanya mencapai 1.171.015.689. sangat disayangkan bila pemda tidak menyikapi tren penurunan tahun berjalan ini padahal secara kondisi ekonomi, dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tingkat okupansi hotel di kabupaten banjar cukup baik.


16

Dari Focus Group Discussion disampaikan oleh bappeda bahwa peningkatan potensi pajak hotel terkendala dengan kultur yang berlaku di Banjar itu sendiri seperti misalnya di Martapura yang sangat ketat dalam penyewaan kamar harus menunjukkan KTP Suami Istri karena kabupaten Banjar menganut prinsip Islami. Memang betul bahwa kabupaten banjar sangat islami dan tidak mentolerir adanya kemaksiatan yang identik dengan hotel. Oleh karena itu seharusnya dapat dibuat design perencanaan terintegrasi kawasan wisata islami yang terpadu yang melibatkan pengelolaan tempat wisata, restoran dan hotel. Dari observasi di lapangan, tim peneliti menunjukkan masih kurangnya pengawasan terhadap pemungutan pajak restoran. Sebagai contoh adalah kami mengunjungi Wisma Husna yang terletak di Jl Sasaran. Penginapan ini memiliki jumlah kamar yang lebih banyak dibandingkan dengan Wisma Raudah, tetapi tidak masuk dalam daftar list penyetor pajak restoran. Ada juga penginapan baru yang telah memiliki 15 kamar untuk disewakan, dan sedang membangun lagi 15 kamar lainnya juga belum terdata sebagai penyumbang pajak hotel yang potensial. Tim peneliti juga mengkalkulasi secara perhitungan moderat, didapati bahwa potensi pajak hotel untuk tahun 2013 sebenarnya bisa mencapai 2,1 Miliar rupiah. Intensifikasi perpajakan dengan inspeksi ke lapangan perlu dilakukan agar pengusaha penginapan dapat menyetor pajaknya secara benar. 8. Pajak Hiburan Metode Tren Tabel 2.12.Pajak Hiburan 3 Tahun Target 2010 210.000.000 2011 110.000.000 2012 60.000.000

Realisasi 117.575.000 72.142.000 178.000.000

Persentase 55,99 65,58 296,67

Untuk Pajak Hiburan terdapat tren yang naik turun selama tiga tahun terakhir dengan persentase yang cukup signifikan, pada tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan persentase sebesar 38,64% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Sedangkan tahun berikutnyamengalami kenaikan persentase sebesar 146,7% dari tahun 2011 ke tahun 2012. Realisasi sementara sampai dengan tanggal 30 september 2013, pajak hiburan telah menyumbangkan pendapatan sebesar 630 juta rupiah. Ekstensifikasi perpajakan Ekstensifikasi perpajakan untuk jenis pajak hiburan adalah bekerja sama dengan bagian perizinan usaha berapa banyak yang meminta ijin usaha untuk Pajak Hiburan. Dalam hal ini untuk peningkatan melalui Ekstensifikasi dengan tidak hanya mengenakan pajak hiburan atas taman bermain tapi juga bila ada konser-konser atau keramaian-keramaian lainnya. Intensifikasi Pada data tren di atas terdapat keanehan yang signifikan atas naik-turunnya penerimaan pajak dari tahun 2010-2011-2012. Dan melihat kenaikan yang signifikan dari tahun 2011 ke 2012 maka diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat karena peningkatan yang tidak wajar.


17

Tabel 2.13.Jumlah Setoran Pajak Hiburan Kab. Banjar No Nama Wajib Pajak Kecamatan 1 Water Boom "Pesona Modern" Kertak Hanyar 2 Putra Borneo Jaya Intertainment Martapura

Jumlah Setoran 177.000.000 1.000.000

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah setoran pajak hiburan kabupaten Banjar pada tahun 2012.Pajak Hiburan hanya disumbangkan dari dua wajib pajak yaitu waterboom Pesona Modern dan Putra Borneo Jaya Intertainment, sebenarnya dari definisi pajak hiburan banyak sekali potensi yang belum digali dari sektor ini.semua jenis tontonan yang mungkin diselenggarakan oleh beragam pihak bisa dikenakan pajak hiburan. Hasil Focus Group Discussion dengan pihak bappeda mengatakan bahwa peningkatan yang cukup signifikan pajak hiburan disebabkan karena adanya event pertandingan sepakbola yang tadinya direncanakan diadakan di kota Banjarmasin, tetapi karena satu dan hal lain, maka event tersebut diadakan di stadion sepakbola di kota Martapura. Jadi kenaikan pajak secara signifikan tersebut tidak dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan besaran potensi pajak hiburan ke depan. Benchmarking dengan daerah lain Untuk meningkatkan pajak hiburan di kabupaten Banjar memang dituntut untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang nantinya dapat dikenakan pajak hiburan. Mari kita melihat pemda kota Jember yang beberapa tahun belakangan ini telah sukses menciptakan event Jember Fashion Show Carnival, karena event ini, kota jember yang tadinya secara pariwisata tidak menjadi tujuan destinasi wisata. Bila kita kaitkan dengan kondisi kabupaten Banjar yang sangat Islami, maka sudah saatnya penjadikan wilayah ini menjadi tujuan destinasi wisata Islami, contoh kecil dapat ditiru dari pemda kota Depok, yang atas inisiatifnya, sukses menggerakkan roda perekonomian di daerah sekitar mesjid kubah emas. Mesjid nya sendiri sebenarnya dibangun oleh pihak perorangan, tetapi pemda tetap mendapatkan masukan kegiatan perekonomian yang berjalan. 9. Pajak Reklame Pajak reklame dikenakan kepada wajib pajak yang memasang reklame di titik reklame.Berikut adalah jumlah titik reklame yang terdaftar, dan yang telah register pelayanan izin reklame.Dari data dibawah ini diketahui bahwa titik reklame yang teregistrasi pelayanan masih jauh dibanding potensi yang sebenarnya. Tabel 2.14 Pajak Reklame Target Realisasi Persentase 2008 365.020.000 397.004.213 108,76 2009 380.050.000 359.478.736 94,59 2010 380.050.000 625.812.736 164,67 2011 750.000.000 776.673.194 103,56 2012 1.250.000.000 836.534.713 66,92 Metode Tren Untuk Pajak Reklame mengalami kenaikan setiap tahun, dari tahun 2011 ke tahun 2012 persentase sebesar 7,7%, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 59.861.519,-. Berdasar analisa ini peningkatan potensi tahun 2013 paling maksimal hanya Rp 59.861.519,- atau 7,1% kalau dibandingkan dengan penerimaan tahun 2012 sebesar Rp. 836.534.713. Puslit Pranata Universitas Indonesia

18

Ekstensifikasi Titik Reklame tahun 2012 dibanding tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 151 titik atau sekitar 33,1 %. Hal ini cukup signifikan sehingga perlu untuk melakukan ekstensifikasi, untuk mencapai jumlah titik yang sama dengan tahun 2011. Intensifikasi Berdasarkan Undang-undang semua spanduk atau reklame yang ditempelkan di rumah, took dan gedung perkantoran. Sehingga intesifikasi bisa digalakan untuk mengenakan kepada spanduk atau reklame yang belum mendapat ijin pemasangannya. Focus group discussion (FGD) Dari FGD dengan pihak bappeda, disampaikan bahwa kesulitan dalam pengumpulan pajak reklame adalah banyaknya reklameliar yang memasang reklame tanpa izin.Perlu adanya pengawasan terhadap pemasangan reklame, dan pembaharuan izin reklame, banyak reklame terpasang tanpa izin atau tidak meperbaharui izinnya.Tentu hal ini menjadi kerugian bagi pemda karena potensi kehilangan pemasukan dari pajak reklame. 10. Pajak Mineral Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalahpajak yang dikenakan kepada wajib pajak perorangan dan badan dengan memperhatikan Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan. Tabel 2.15. Pajak Mineral 5 Tahun

2008 2009 2010 2011 2012

Target 437.760.000 817.100.500 841.927.500 2.412.626.000 2.058.264.487

Realisasi 758.669.621 1.047.994.528 1.020.632.630 2.213.835.913 3.201.763.840

Persentase 173,31 128,26 121,23 91,76 155,56

Metode Tren Untuk Pajak Mineral mengalami kenaikan setiap tahun. dari tahun 2011 ke tahun 2012 persentase sebesar 44,63%, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 987.927.927,-. Berdasar analisa ini peningkatan potensi tahun 2013 paling maksimal hanya Rp 987.927.927,- atau 30,9% kalau dibandingkan dengan penerimaan tahun 2012 sebesar Rp. 3.201.763.840. Ekstensifikasi Ekstensifikasi perpajakan untuk jenis pajak Mineral adalah bekerja sama dengan bagian perizinan usaha berapa banyak yang meminta ijin usaha untuk Pajak Mineral. Dalam hal ini untuk peningkatan melalui Ekstensifikasi bisa dengan menghimbau atau membantu melegalkan dengan surat-surat yang resmi bagi penambang-penambang liar. Intensifikasi Untuk intensifikasi bisa dilakukan dengan menghitung lahan penggalian dan potensi hasil galian berdasarkan jenis batuan mineral.Hal ini diperlukan tenaga ahli yang memahami tentang batuan mineral dan teknologi untuk menilai potensi hasil setiap lahan galian. Focus Group Discussion Puslit Pranata Universitas Indonesia

19

Dari haril FGD dengan tim bappeda, didapatkan fakta bahwa pendapatan dari sektor pajak mineral sampai dengan 30 september 2013 baru mencapai 926 juta rupiah, penurunan drastis ini disebabkan adanya perubahan sistem yang tadinya pengumpulan pajak mineral menggunakan sistem karcis menjadi self assessment yang mengandalkan kejujuran wajib pajak untuk menghitung sendiri dan menyetorkan pajaknya. Tentu saja perubahan ini harus cepat diatasi dengan mempersiapkan perangkat kerja untuk tenaga audit di lapangan. Pemeriksaan lapangan sangat diperlukan bila sistem self assessment akan dilakukan. Memang pada dasarnya wajib pajak berusaha untuk menghindar dari pajak, pengawasan akan sistem itulah yang menyebabkan self assessment dapat bekerja secara efektif. 11. Pajak Parkir Tabel 4.18.Pajak Parkir 2 Tahun Target 2011 6.000.000 2012 8.800.000

Realisasi Persentase 2.250.000 37,5 10.930.000 124,2

Metode Tren Untuk Pajak Parkir mengalami kenaikan persentase sebesar 385,7% dari tahun 2011 ke tahun 2012, dan dari perbandingan secara rupiah mengalami kenaikan sebesar Rp 8.680.000. data 30 september 2013 didapati pajak parkir telah menyumbangkan pendapatan sebesar 20,3 juta rupiah. Hampir dua kali lipat dari penerimaan 2012.Dari penelitian di lapangan, masih banyak tempat yang dipungut pajak parkir, tetapi blm dimaksimalkan. Ekstensifikasi Untuk ekstensifikasi pajak parkir bisa melalui lahan parkir restoran-restoran besar, hotel, tempat hiburan, dan tempat-tempat komersil lainnya yang bisa dikenakan pajak parkir.Masih banyak lahan parkir pada restoran maupun tempat penginapan yang belum dikenakan tariff parkir. Intensifikasi Untuk intensifikasi bisa dilakukan dengan mengalikan luas lahan parkir dengan kemungkinan mobil parkir ditempat yang bersangkutan.Dari pengamatan luas parkir restoran, hotel dan tempat hiburan bisa menampung lebih dari 10 mobil.Sehingga ini bisa menjadi dasar pengenaan pajak parkir selain yang telah diterapkan atas tempat parkir yang dikelola daerah. Benchmarking benchmarking untuk pajak parkir, kita dapat meliha daerah yang paling memaksimalkan pajak parkir adalah pemda DKI Jakarta. Memang tolak ukur daerah yang maksimal dalam hal pelaksanaan pajak parkir memang ada disini. Di DKI Jakarta, semua gedung sudah dikenakan pajak parkir, semua restoran juga dikenakan pajak parkir. Rumah sakit pun walau tarifnya lebih murah tetap mengenakan pajak parkir, hanya gedung gedung milik pemerintah yang bebas dari pajak parkir. 4.2ANALISIS PERSEPSI PEMANGKU KEPENTINGAN Dilakukan survei persepsi atas 2 kelompok pemangku kepentingan, yaitu Pemerintah (sebagai aparat pemungut pajak daerah) dan kalangan pelaku usaha di Kabupaten Banjar, terhadap kondisi perpajakan di Kabupaten Banjar. Survey dilakukan dengan membagikan kuesioner, yang masing-masing terdiri atas 17 pernyataan, yang mewakili faktor-faktor: kesesuaian pelaksanaan pemungutan pajak dengan Undang-undang, kesadaran masyarakat untuk membayar kewajiban perpajakan, kecukupan informasi perpajakan yang dipahami Puslit Pranata Universitas Indonesia

20

masyarakat, kualitas pelayanan pajak dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan perpajakan. Jumlah responden yang disurvei dari kalangan Pemerintah daerah adalah 100 orang, dengan tingkat partisipasi 20%.Sedangkan jumlah responden yang disurvei dari kalangan pelaku usaha adalah 100 orang dengan tingkat partisipasi 100%. Uji reliabilitas dengan Cronbach’s Alpha menunjukkan bahwa dari jawaban dari kalangan Pemerintah Daerah memiliki koefisien Cronbach’s Alfa lebih dari 0,7 yang menunjukkan bahwa jawaban mereka pada masing-masing kelompok reliable. Nilai koefisien ini, yang berada dibawah 0,7 hanya pada kelompok pernyataan yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. Sebaliknya uji reliabilitas yang dilakukan terhadap responden dari kalangan swasta menunjukkan ketidakkonsistenan, diindikasikan dengan nilai Cronbach’s Apha dibawah 0,7. Penyebab ketidakkonsistenan jawaban kemungkinan adalah kurangnya pengetahuan/perhatian responden tentang perpajakan, ataupun karena pendidikan mereka yang rendah (mayoritas SMA, dan sedikit SMP dan S1).Meskipun demikian, hasil survei di kalangan swasta cukup memadai sebagai pembanding bagi hasil survei di kalangan Pemerintah. Kesesuaian dengan Undang-undang Kesesuaian dengan undang-undang diwakili dengan 2 pernyataan, yaitu: 1. Menurut saya manajemen kabupaten Banjar memahami undang-undang dan peraturan tentang pajak daerah 2. Menurut saya jenis pajak daerah yang dipungut telah mengikuti undang-undang dan peraturan Menanggapi kedua pernyataan tersebut, jawaban kalangan Pemerintah terhadap masingmasing pernyataan mendekati rata-rata 5, yang artinya “ setuju”. Pada sisi lain, jawaban kalangan swasta pada kedua pernyataan tersebut adalah sedikit diatas 4, atau “agak setuju”. Jadi, paling tidak, tanggapan terhadap kedua peryataan tersebut lebih cenderung positif. Kesadaran Masyarakat Indikator Kesadaran masyarakat diwakili oleh pernyataan-pernyataan: 1. Menurut saya, masyarakat Kabupaten Banjar mau membayar pajak dengan kesadaran sendiri 2. Menurut saya, masyarakat Kabupaten Banjar mau membayar pajak asal dipaksa dengan sanksi jika melanggar 3. Menurut saya, jika ada kesempatan, masyarakat cenderung menghindar membayar pajak Menanggapi pernyataan nomor 1 (masyarakat Kabupaten Banjar mau membayar pajak dengan kesadaran sendiri), kalangan Pemerintah cenderung setuju, meskipun tidak terlalu tegas (nilai mendekati 4).Persepsi ini juga terkonfirmasi oleh pendapat dari kalangan pengusaha. Penggunaan sanksi untuk memaksa masyarakat membayar pajak, tidak diyakini oleh kalangan Pemerintah dengan tegas, bahwa dapat meningkatkan kemauan membayar pajak masyarakat.Sebaliknya, kalangan masyakarat pengusaha lebih cenderung berpendapat bahwa masyarakat mau membayar pajak, meski tidak dipaksa dengan sanksi.Namun demikian, kecenderungan ini tak terlalu tegas.Artinya, secara implisit kalangan pengusaha pun mengakui bahwa penggunaan sanksi dapat meningkatkan kemauan membayar pajak. Menanggapi kemungkinan masyarakat menghindar dari kewajiban membayar pajak, jika ada kesempatan, baik kalangan Pemerintah maupun swasta sama-sama setuju bahwa masyarakat wajib pajak cenderung demikian.


21

Kecukupan Informasi Kemauan masyarakat membayar pajak dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahamahan masyarakat terhadp kewajiban perpajakan mereka.Semakin masyarakat paham kewajiban pajak mereka, diharapkan semakin sadar mereka untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Kecukupan informasi dijajaki dengan pernyataan-pernyataan sebagai berikut: 1. Menurut saya, informasi tentang pajak telah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten 2. Menurut saya, pemerintah daerah telah cukup melakukan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat Kalangan Pemerintah merasakan bahwa informasi tentang pajak telah disampaikan dengan jelas kepada masyarakat oleh Pemerintah Kabupaten, meskipun pendapat ini tidak disampaikan dengan tegas.Kalangan masyarakat sendiri bersikap ditengah, yaitu antara setuju dan tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Persepsi ini juga hampir sama, terhadap pernyataan bahwa Pemerintah daerah telah cukup melakukan sosialisasi perpajakan terhadap masyarakat. Dengan kata lain, baik kalangan Pemerintah maupun pengusaha cenderung berpendapat bahwa sosialisasi perpajakan belum dilakukan secara maksimal. Kualitas Pelayanan Kualitas pelayanan perpajakan dikonfirmasikan dengan pernyataan dibawah ini: 1. Menurut saya, pelayanan perpajakan daerah praktis/cepat 2. Menurut saya, prosedur pelaksanaan pajak merepotkan para wajib pajak Baik kalangan Pemerintah maupun swasta cenderung setuju bahwa pelayanan perpajakan di Kabupaten Banjar cukup praktis, meskipun pernyataan tersebut tidak terlalu tegas. Kepercayaan Masyarakat Meningkatnya kepercayaan masyarakat wajib pajak kepada Pemerintah diharapkan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat membayar pajak. Pernyataan untuk mengkonfirmasikan hal tersebut adalah sebagai berikut: 1. Menurut saya, penerimaan pajak telah dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat 2. Menurut saya masyarakat cukup menaruh kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak oleh pemerintah daerah Kalangan Pemerintah merasa dengan cukup yakin bahwa penerimaan pajak telah dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat.Sebaliknya, kalangan swasta masih meragukan hal ini.Bahkan, kalangan swasta cenderung berpendapat bahwa pemanfaatan pajak untuk kepentingan masyarakat belum optimal. Menanggapi pernyataan tentang tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah tentang penggunaan dana Pajak, kalangan pemerintah cenderung meyakini bahwa masyarakat cukup mempercayai aparat pajak, meskipun keyakinan ini tidak terlalu tegas. Sebaliknya, kalangan masyarakat masih sedikit menaruh kepercayaan terhadap Pemerintah.


22

BAB 3 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 3.1 Kesimpulan dan Rekomendasi terkait Potensi Pajak 1.

2.

3.

Potensi Pajak Daerah Kabupaten Banjar masih dapat ditingkatkan dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan. Dari hasil analisa yang kami dapatkan, masih banyak potensi perpajakan yang belum maksimal terkelola. Dengan adanya penegakan hukum/law enfocment dengan cara Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perpajakan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah yang tadinya hanya menyumbangkan sekitar 2 persen dari pendapatan asli daerah, dapat ditingkatkan menjadi 5 persen dari pendapatan asli daerah pada tahun yang akan datang. Perlu ditingkatkannya pengawasan atas kepatuhan pembayaran pajak daerah kepada seluruh Wajib Pajak, tanpa adanya law enforcement kepada Wajib Pajak daerah, ada kecenderungan untuk tidak melaporkan yang sebenarnya pajak terutang selama tahun berjalan.Bila perlu, Pemerintah daerah kabupaten Banjar menambah jumlah pegawai yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pajak daerah. Memberikan kepastian hukum dengan peraturan daerah yang lebih jelas terkait pelaksanaan pajak daerah perlu direview kembali kesesuaiannya dengan situasi perpajakan yang ada, diharapkan dengan perbaikan pada sisi regulasi perpajakan dapat mengurangi kerancuan dalam pelaksanaan perpajakan, dan dapat meningkatkan penerimaan dari sektor pajak daerah. Salah satu-nya Pasal 8 ayat 3 Perda 3 Tahum 2011 “Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya kurang dari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).” Hal ini akan menyulitkan ketika mengadakan law inforcement melalui intensifikasi atau ekstensifikasi pajak karena tidak diperjelas Rp 500.000,- itu sekali penjualan, apakah tiap bulan atau tiap tahun.

4

5.

Kerjasama antar Instansi yang terkait dalam pemungutan pajak daerah perlu ditingkatkan. Sebagai contoh dapat dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT PLN terkait pemungutan pajak penerangan jalan, dan Ditjen Pajak terkait pendaerahan pajak PBB dari pajak pusat menjadi jenis pajak daerah. Pemberian insentif untuk pemungut pajak dengan sehingga mendorong pemungut pajak untuk melakukan inisiatif/terobosan baru dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak yang imbasnya meningkatnya penerimaan pajak daerah

3.2 Kesimpulan dan Rekomendasi terkait Hasil Survei Persepsi 1.

2.

Masyarakat memiliki kecenderungan untuk menghindari pajak, jika hal itu memungkinkan. Pada sisi lain, pengenaan sanksi kemungkinan efektif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melakukan pembayaran pajak. Terkait hal ini, Pemerintah Daerah perlu menerapkan peraturan yang praktis dapat dipahami dengan mudah tentang sanksi perpajakan, dan sebaliknya insentif kepada wajib pajak yang taat pajak Masyarakat masih merasakan kurangnya sosialisasi perpajakan. Terkait dengan hal ini, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan upaya-upaya promosi dan sosialiasi perpajakan kepada masyarakat luas


23

3.

Masyarakat masih skeptis dengan penggunaan dana hasil pemungutan pajak. Terkait hal ini, Pemerintah daerah perlu meningkatkan upaya-upaya kampanye dan tindakan nyata lainnya untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa dana pajak benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

3.3 Tabel Forecasting Target Pendapatan Pajak Kabupaten Banjar (Dalam Ribuan Rupiah) No.

Jenis Pajak

Realisasi 31 Dec 2012

Realisasi 30-Sep-13

Prognosa*

2014

31 Dec 2013

%

Rupiah

2015 %

Rupiah

2016 %

Rupiah

1

Pajak Restoran

1.797.319

1.892.644

2.176.541

75

3.808.946

80

6.856.103

85

12.683.790

2

BPHTB

7.764.923

14.870.160

17.844.192

60

28.550.707

60

45.681.132

60

73.089.810

3

Pajak Hotel

1.816.285

1.171.016

1.288.118

60

2.060.988

70

3.503.680

80

6.306.624

4

Pajak Hiburan

178.000

630.730

693.803

-

693.803

20

832.564

40

1.165.589

5

836.534

544.991

653.989

70

1.111.782

70

1.890.029

70

3.213.049

6

Pajak Reklame Pajak Penerangan Jalan

8.022.963

7.322.161

8.054.377

10

8.859.815

15

10.188.787

20

12.226.544

7

Pajak Mineral

3.130.562

926.254

1.018.879

310

3.056.638

40

4.279.293

40

5.991.011

8

23.190

39.065

41.018

10

45.120

15

51.888

20

62.266

20.533

7.984

8.782

1.200

105.389

50

158.083

75

276.646

10

Pajak Air Tanah Pajak Sarang Burung Walet Pajak Bumi dan Bangunan

7.907.969

15.815.938

18.979.126

30

24.672.863

50

37.009.295

70

62.915.801

11

Pajak Parkir

10.930

20.347

24.416

70

41.508

85

76.790

Jumlah

31.509.208

43.241.290

50.783.242

9


73.007.559

110.527.643

100

153.579 178.084.710

24

3.4 Roadmap Potensi Pajak Banjar 2014-2016

3.2 Action Plan 2014-2016 No.

1

2

Jenis Pajak

Pajak Restoran

BPHTB

2014 Intensifikasi

ekstensifikasi

Sosialisasi dengan undian berhadiah bagi konsumen dengan bill/bon pajak restoran, menganjurkan penggunaan cash register

Menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar NPWPD, pendataan secara massal pengusaha restoran Memberi stiker bagi WP yang sudah terdaftar

Sosialisasi tentang pentingnya BPHTB untuk pengakuan asset, melakukan penilaian kembali asset yg menjadi objek BPHTB, (appraisal), baik appraisal independent atau

Penggalian objek baru BPHTB bekerjasama dengan notaris / PPAT, membuat patokan harga pasar bagi nilai jual objek pajak per kecamatan di kabupaten Banjar


2015

2016

Intensifikasi

ekstensifikasi

Mewajibkan penggunaan cash register kepada seluruh pengusaha restoran, menguji kebenaran pelaporan wajib pajak yang telah terdaftar Dengan pemeriksaan lapangan

Mewajibkan seluruh pengusaha restoran untuk mempunyai NPWPD dan taat pembayaran

Mencegah kebocoran transaksi pada notaris/PPAT dengan melakukan uji kepatuhan atau pemeriksaan pada notaries untuk law enforcement

Penyisiran pmbangunan Komplek perumahan baru, apartemen, maupun gedung perkantoran. Mereview dan

intensifikasi Sistem komputerisasi Wajib pajak untuk memudahkan pengawasan pelaporan pajak restoran , usulan pemutihan pajak (sunset policy) atau cicilan bagi WP yang pelaporannya mau diperbaiki, Perlu dirumuskan Sistem reward and punishment bagi WP dan petugas pajak

Ekstensifikasi

Sinkronisasi data BPHTB dengan data PBB, pengujian dokumen transaksi BPHTB dengan harga pasar yang wajar

Pembuatan profil lengkap tentang Wajib pajak yang mempunyai asset terkena BPHTB dan perubahan perubahannya

Mendata restoranrestoran yang mempunyai cabang baru atau melakukan perluasan usaha

25

kerja sama dengan ditjen Pajak Kalsel

3

4

5

6

7

Pajak Hotel

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Menguji kebenaran pelaporan pajak hotel dari setiap wajib pajak yang telah melaporkan pajaknya, dengan sistem self assessment perlu adanya audit atas pelaporan. Uji lapangan atas pelaporan pajak hiburan yang telah dilaporkan wajib pajak terdaftar apa sudah melaporkan dengan betul pajak hiburannya Menguji penyetoran pajak reklame apakah sudah sesuai dengan potensi yang bisa didapatkan

Pajak Penerangan Jalan

Peninjauan MoU dengan PLN terkait dengan akses data penerimaan pajak penerangan jalan

Pajak Mineral

Pengamanan potensi pajak mineral akibat perubahan sistem karcis menjadi self assessment dengan perbanyak pengujian kebenaran . penambahan personil

up date Patokan harga pasar per blok

Melakukan pendataan ulang pengusaha yang memiliki usaha penginapan, losmen, sampai hotel untuk dikenakan pajak hotel

Mendata pusat rekreasi dan perusahaan yang menyelenggara Kan kegiatan hiburan tetapi belum dikenakan pajak hiburan

Sosialisasi kepada setiap pengusaha yang ingin iklan reklame agar melakukan ijin pemasangan Reklame

Bekerjasama dengan PLN dalam menertibkan pencurian listrik

Menyisir daerah tambang yang belum masuk ke database wajib pajak tambang mineral


Melihat potensi pajak hotel dari fasilitas hotel yang dapat diutilisasi seperti ruang seminar dan lainnya.

Optimalisasi Pajak hiburan dengan melihat usaha sampingan wajib pajak hiburan yang belum terlaporkan

Melakukan pengecekan bagi reklame yang tidak perpanjang masa ijinnya agar dapat perpanjang dan membayar kembali pajak reklame

Pengujian daya listrik apakah sudah sesuai dengan pajak yang dibayarkan

Mengusulkan Sunset policy bagi wajib pajak yang ingin memperbaiki perhitungan pajaknya atau dengan skema cicilan

Pendataan pengusaha yang bergerak di bidang jasa kos kosan. Dengan jumlah pintu lebih dari 10 kamar, bisa dikenakan pajak. Bekerja sama dengan dinas lainnya terkait pembuatan event yang dapat dikenakan pajak hiburan

Melakukan himbauan kepada pengusaha yang belum berijin agar segera mendaftar Ijin reklame

Komputerisasi sistem pelaporan pajak hotel untuk memudahkan pengawasan penyetoran pajak hotel.

Pendataan bangunan yang dapat dikenakan pajak hotel seperti apartemen, villa yang mungkin akan berkembang dalam 2 tahun ke depan

Bekerjasama dengan mall dan hotel yang didalamnya terdapat usaha hiburan tetapi belum terdaftar dalam pajak hiburan

Dalam skala kabupaten mengadakan event yang dapat menjadi icon pariwisata kabupaten Banjar dan menambah pajak hiburan

Pengawasan potensi pajak reklame yang termasuk soft reklame seperti banner, spanduk,pamFlet agar tetap kena pajak reklame

Menyisir reklame yang belum berijin untuk diturunkan atau segera melakukan ijin dan pembayaran pajaknya

Mendata perumahan baru untuk pemasangan listrik yang benar

Update data terkait pengujian daya listrik konsumen untuk pembanding dengan pajak yang diberikan oleh PLN

Update data perumahan baru dilanjutkan dengan data gedung kantor apartemen dan bangunan baru lainnya untuk pemasangan listrik yang benar

Menertibkan penambang liar agar bisa menjadi kelompok kerja tambang yang dapat dikenakan pajak mineral

Pemanfaatan data base yag dimiliki untuk meningkatkan potensi perpajakan

Update data wilayah tambang mineral se kabupaten Banjar

26

pemeriksa pajak sampai dengan target penerimaan minimal sama dengan realisasi 2012

8

9

10

11

Pajak Air Tanah

Pengecekan wajib pajak yang menyetor pajak air tanah antara omzetnya dengan pajak yang dilaporkan

Pajak Sarang Burung Walet

Sosialisasi kepada peternak sarang burung walet untuk membayar pajak, karena masih banyak yang tidak membayar pajak sama sekali.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Parkir

Sosialisasi tentang pentingnya PBB untuk pengakuan asset, melakukan penilaian kembali asset yg menjadi objek PBB, (appraisal), baik appraisal independent atau kerja sama dengan ditjen Pajak Kalsel

Sosialisasi kepada seluruh gedung perkantoran, mall, dan pusat keramaian lainnya untuk menerapkan pajak parkir.

Sosialisasi tentang pengenaan pajak air tanah tidak hanya kepada perusahaan air minum

Pengontrolan alat ukur air yang digunakan oleh wajib pajak

Pengenaan pajak air tanah kepada mall, perkantoran, dan lainnya agar tidak hanya perusahaan air minum saja yang dikenai pajak air tanah

Mapping peternak sarang burung walet yang belum punya izin untuk dihimbau mengurus izinnya

Pengecekan oleh petugas lapangan bagi wajib pajak yang sudah membayar apakah sesuai dengan omzetnya, pemakaian CCTV untuk mengontrol Omzet

Pemberian insentif bagi petugas pajak yang dapat mengumpulkan pajak sarang burung walet

Membuat sistem pengawasan baik dari inspeksi ke lapangan maupun pengujian laporan untuk menimbulkan efek jera bagi yang melakukan penghindaran pajak

Update data untuk peternak sarang burung walet yang belum terdaftar atau memiliki ijin.

Kerjasama dengan perbankan agar PBB dapat dibayarkan secara online atau via ATM

Penyisiran pmbangunan Komplek perumahan baru, apartemen, maupun gedung perkantoran. Mereview dan up date Patokan harga pasar per blok

Sinkronisasi data BPHTB dengan data PBB, pengujian dokumen transaksi BPHTB dengan harga pasar yang wajar

Pembuatan profil lengkap tentang Wajib pajak yang mempunyai asset terkena PBBB dan perubahan perubahannya

Mewajibkan hotel, restoran, dan tempat komersial lainnya untuk memungut pajak parker

Mengajak kerjasama investor di bidang jasa pengelolaan parkir

Menindak gedung perkantoran, hotel, restoran dan kawasan komersial lainnya yang tidak mengenakan pajak parkir

Memberikan insentif bagi pengelola gedung yang berhasil mengumpulkan pajak parkir

Penggalian objek baru PBB dengan melihat adanya bangunan baru, atau bangunan tingkat, atau tanah yang baru dijual

Menyisir seluruh wilayah komersil yang belum terdata untuk pajak parker


Penawaran insentif untuk penggunaan air tanah dibandingkan dengan air dari mata air pegunungan

Pemda mencari investor baru yang berpotensi untuk pengembangan usaha yang berhubungann dengan air tanah

PUSLIT PRANATA UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents