Surabaya I
PENYl!JSUNAN IN�IKAT©R KESIAP Sl�GAA-r5J I
'
. ! .
'
/
BIDAN6;KE5�HATAN NamaTim : Siti lsfandari Noor Edi Sukoco
.
·
lndah Pawiningtyas ·
Betty Roosihermiatie Gurindro Putro Aan Kurniawan
'
Maria Holly Herawati Wening Mugeni Herta·
.··
z.;,
).
'} ,"';'"
Laporan Penyusunan lndikator K es ia psiagaan Bidang K esehatan
dalam Menghadapi Bencana Alam
Siti lsfandad Noor Edi Sukoco lndah Pawiningtyas Betty Roosihermiatie Gurindro Putro Aan Kurniawan Maria Holly Herawati Wening mugeni Herti
KEMENTERIAN KESEHATAN RI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN PUSAT HUMANIORA, KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Jl. Percetakan Negara No. 23 A Jakarta 10560
1
Daftar isi
Kata pengantar Bah 1 Pendahuluan Bah II Tinjauan Pustaka Bah I l l Metodologi Bah IV Hasil dan Analisa Bab V Diskusi Bab VI Kesimpulan dan Saran
2
----
---- - ------ - --
-
-
-� ---
--
-
-
-
--
-
-
-
-
Kata Pengantar Atas berkat pertongan Allah SWT jualah sehingga buku laporan basil penelitian yang
berju dul "Penyusun an Indikator kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi bencana alam " di Indonesia telah dapat kami (team) selesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini di landasi semangat amanat UUD 1945,
bahwa Negara melindungi seluruh tumpah darah
Indonesia termasuk memberikan perlindungan atas bencana alam. Dampak negatif dari akibat bencana alam selain menimbulkan kerusakan lingkungan juga, hilangnya harta benda, rakyat, jatuhnya korban (kematian) dan berbagai gangguan
hilangnya mata pencaharian
kesehatan seperti penyakit ISPA, penyakit kulit, diare, dll ( silahkan di tambahkan) serta stress ( gangguan kejiwaan). Menyadari besamya resiko akibat bencana alam terhadap gangguan kesehatan, maka perlu di lakukan langkah tepat untuk mengantisipasi hila terjadinya benca alam. Sebagai upaya untuk memperkecil atau bahkan meniadakan gangguan kesehatan akibat bencan alam perlu di tetapkan
indikator kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, karena makin baik
kesiapsiagaan bencana makin kecil resiko yang akan terjadi, sesuai dengan rumus:
bencana
=
(bahaya
x
kerentanan) I kemampuan.
Resiko
Di harapkan indikator kesiapsiagaan yang dibuat dari basil penelitian ini dapat berfungsi sebagai acuan kebijakan dalam menetapkan standart minimal bagi daerah rawan bencana untuk mempersiapkan diri
sebelum te1jadinya bencana (Pra bencana). Bagi
masyarakat di harapkan hasi penelitian ini dapat memberikan informasi yang benar, serta melatih kewaspadaan dalam menghadapi bencana. Kami menyadari penelitian tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan yang terhatmat ini perkenankan kami (team) mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah turut membantu kelancaran kegiatan penelitian ini dan secara khusus tim mengucapkan terima kasih kepada Badan Litbang Kesehatan dan Pusat Humaniora Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
yang telah memfasilitasi hingga
terlaksananya kegiatan ini sampai akhir.
Jakarta , Januari 2013 Tim Peneliti
3
- - - - ------ - ----==-----=� -.
-
--- - -
-----------'--"-'-'-- --
-
-
---
---"---- ----"'- - -
-
-
Bab 1 Pendahuluan Latar Belakang Indonesia merupakan wilayah rawan bencana alam yang berdampak besar dari segi sosial, ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat di wilayah bencana. Tiga dalam kurun waktu 1 tahun terakhir adalah ledakan gunung berapi
peristiwa bencana alan1 Merapi di Jawa Tengah,
Gamalama di Temate dan gl!nung Soputan di Tomohon (BNPB, 2012). Kesiap siagaan bencana merupakan salah satu komponen penting untuk mengurangi resiko. Makin baik kesiapsiagaan bencana makin kecil resiko yang akan terjadi, sesuai dengan rumus:
bencana
=
(bahaya
x
Resiko
kerentanan) I kemampuan.
Diperlukan indikator penilaian kesiapsiagaan bencana untuk menilai kesiapsiagaan daerah di Indonesia terhadap bencana agar dapat diantisipasi pelatihan, dan infrastruktur yang diperlukan.
Penelitian bertujuan mengembangkan indikator penilaian kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi bencana alam. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Penanggulangan Krisis (PPK) telah menerbitkan beberapa pedoman menghadapi bencana sejak tahun 2005, di antaranya 'Penilaian Cepat Masalah Kesehatan pada Kejadian Bencana (Rapid Health Assessment)',
Pedoman sistem informasi penanggulangan krisis
akibat bencana, Proftl penanggulangan k:risis kesehatan akibat bencana tahun 2009, Pedoman manajemen sumber daya manusia (SDM) kesehatan dalam penanggulangan bencana dan yang terbaru pada 12 Desember 201 1 'Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan' sebagai lampiran
Petmenkes nomor
1949/MENK.ES/PER/TX/201 1.
Pelaksanaan geladi
membutuhkan pedoman penilaian untuk menentukan rangWng kabupaten I kota dalam kesiapan menghadapi bencana bidang kesehatan. Pada
tahun 2007
Menteri
Kesehatan
menetapkan
KEPMENKES
145/MENKES/l/2007
rentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan, termasuk Pra Bencana, di daerah meliputi kegiatan: Di tingkat Provinsi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi melakukan kegiatan: 1.
Membuat peta geomedik daerah rawan bencana
2.
Membuat rencana kontijensi
3.
Menyusun dan menyebarluaskan Pedoman!Protap Penanggulangan Bencana
4. lnventarisasi sumber daya kesehatan pemerintah dan swast termasuk LSM 5.
6.
Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat Menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalamnya gladi posko dan glasi lapang dengan melibatkan semua unit terkait.
7.
Mem bentuk Pusdalop penanggulangan beneana
4
-- - - - --
-
-
� --
.
. ... --�����-�-�������������--
-
-
-� -----
8.
Melengkapi
sarana/fasilitas
yang
diperlukan
tennasuk
mengembangkan
pelaksanaan
penanggulangan
komunikasi dan informasi di daerah tersebut 9.
Melakukan monitoring kesiapsiagaan bencana
dan
evaluasi
terhadap
10. Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkroniasi kegiatan penanggulangan bencana dengan Pusat dan Kabupaten!Kota. Di tingkat Kabupaten/Kota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan kegiatan: 1.
Membuat rencana kegiatan penanggulangan bencana
upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan
2.
Membuat peta geomedik daerah rawan bencana
3. Membuat rencana kontijensi 4. 5.
Menyelenggarakan pelatihan termasuk di dalamnya gladi posko dan glasi lapang dengan melibatkan semua unit terkait. Membentuk dan mengembangkan tim reaksi cepat
6.
Membentuk Pusdalop penanggulangan bencana
7.
Inventarisasi sumber daya sesuai dengan potensi bahaya yang mungkin terjadi a. Jumlah dan lokasi puskesmas b. Jumlah ambulans c. Jumlah tenaga kesehatan d. Jumlah RS termasuk fasilitas kesehatan laitmya e. Obat dan pembekalan kesehatan •
f.
Unit transfusi darah
8.
Mengadakan koordinasi lintas program dan lintas sektor meliputi sinkroniasi
9.
kegiatan penanggulangan bencana dengan Provinsi dan Kecamatan Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanggulangan kesiapsiagaan bencana
Di tingkat Kecamatan Kepala Puskesmas melakukan kegiatan: 1. Membuat peta geomedik daerah rawan bencana 2. Membuat jalur evakuasi
3. Mengadakan pelatihan 4.
Inventarisasi sumber daya sesuai dengan bahaya yang mungkin tetjadi
5.
Menerima dan menindaklanjuti infonnasi peringatan dini untuk kesiapsiagaan
6.
bidang kesehatan Membentuk tim kesehatan lapangan yang tergabung dalam Satgas Mengadakan koordinasi lintas sektor.
7.
Pada tanggal 12 Desember 2011 'Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan' sebagai lampiran Permenkes nom or 1949/MENKES/PER/IX/20 II.
Pelaksanaan geladi membutuhkan pedoman penilaian untuk menentukan rangking kabupaten I kota dalam kesiapan mengbadapi bencana bidang kesehatan.
5
Penelitian dilakukan
di 4 provinsi
=
Aceh,
DlY, Sumatra Barat, Jawa Timur· untuk
menguji coba draft indikator. Diharapkan dari hasil uji coba di 4 provinsi akan disusun pedoman indikator penilaian kesiap siagaan pra bencana untuk digW1akan sebagai dasar dilakukannya pelatihan kebencanaan.
Provinsi terpilih mempunyai potcnsi bencana yang
lengkap, yaitu bencana alam, bencana non alam dan sosial. Bencana alam, antara lain . ancaman tsunami dari samudra Hindia, ancaman letusan dari 7 gunung berapi aktif, serta banjir tahunan. Pertimbangan pemilihan Provinsi terpilih karena dianggap sebagai provinsi ideal yang paling siap dalam pena�ggulangan bencana di Indonesia. Berdasarkan Profil Penanggulangan
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2009 beberapa provinsi telah memiliki program kerja
terkait bencana yang meliputi pertemuan, peningkatan kapasitas SDM, dan operasionaJ atau mobilisasi tim penanggulangan. Beberapa Provinsi juga telah memiliki peraturan
atau
kebijakan daerah serta pedoman/protab/j uklakljuknis terkait penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana tahun 2009. Provinsi terpilih pernah melakukan analisis risiko bencana tahLm 2009 serta pemah ikut berpartisipasi dalam penyusunan rencana kontijensi, misalnya untuk bebera[a Kabupaten.
2009,
Beberapa Provinsi juga selalu melakukan pembaha�uan pendataan kesiapsiagaan tahun monitoring perkembangan kejaidan bencana tahW1
2009,
serta melaksanakan penyampaian
informasi perkembangan setiap kejadian bencana tahun 2009 ke Pusat Penanggulangan Krisis Kemenkes. Peng�mpulan data awal dilakukan secara eksploratif tmtuk mendapatkan materi indikator melalui dokumen dan wawancara dengan informan/responden tingkat nasional. Berdasarkan inforrnasi yang diperoleh, kemudian disusun draft indikator penilaian kesiap siagaan prabencana. Draft indikator diuji coba di empat provinsi dengan karakterisitik pemah mengalami bencana yang berbeda. Responden!informan
penelitian
tingkat
provinsi
adalah
penanggung
jawab
kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, DIY, Sumatra Barat, NAD serta beberapa pemegang kebijakan yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Responden/informan penelitian tingkat kabupaten/kota adalah penanggung jawab kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota serta beberapa pemegang kebijakan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas, serta pelaksana pelayanan kesehatan dan organisasi masyarakat W1tuk mengetahui ketanggapan daerah terhadap bencana alam dalam
segi
kesehatan.
b. Perumusan masalah Indonesia telah mengalami berbagai bencana tergolong besar dalam skala global, tsunami
di Aceh, gempa di Yogya, Sumatra Barat, Jawa Barat. Disadari perlunya koordinasi lintas
6
-------==--=------
-� -
sektor menghadapi bencana. Namun yang lebih penting adalah adanya kewaspadaan dini sebelum terjadi bencana, untuk meniadakan korban, dan meminimalisir ker ugian . Bencana selalu terkait deng an korban dan penyakit, oleh karena itu jajaran Kemenkes menerbitkan Permenkes no 1949/MENKESIPER/1XI2011 mengena i pedoman teknis geladi penanggulangan
krisis
kesehatan .
Pedoman
teknis
berisi
langkah
persiapan
dan
penanggulangan krisis kesehatan. Geladi dilakukan sebagai salah satu upaya antisipasi kesiapan mengbadapi bencana I disaster preparedness. Untuk menen tukan priorias lokasi
dilak ukannya geladi, diibutuhkan pedoman penilaian sebagai dasar pelaksanaannya. Sampai saat ini belum ada indikator untuk menilai kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana, oleh karena itu perlu di lakukan Pcnyusunan indikator penilaian kesiapsiagaan bidang kesehatan dalarn menghadapi bencana alam, berdasarkan dari basil penelitian. Untuk membatasi penelitian ini di tetapkan batasan (perumusan)penelitian yang di tuangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian (research question) : 1.
Bagaimana
kebij akan ,
provinsi, kabupaten .
2.
peraturan
perundangan,
pedoman
dan
standar
regional,
Adakah peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan?
3.
Adakah brosur I leaflet I poster waspada bencana spesifik reg ion, provinsi, kabupaten
4.
Adakah dokumen analisis risiko bencana?
5.
Adakah tim penanggulangan bencana tingkat regional, provinsi , kabupaten I kota?
6.
Adakah pelatih an dasar kebencanaan?
7.
Bagaimana sistem penanggulangan k:risis ke sehatan berbasis masyarakat?
9.
Apakah pernah melakukan simulasi I gladi I pelatihan s1aga?
8.
Bagaimana rencana kontijensi re gi onal, provinsi, kabupaten?
10. Bagaimana du kungan sumber daya? 11. Bagaimana sistem infonnasi dan komunikasi? c.
Fokus bidang penelitian Penelitian
ini
di
fokuskan
h anya
pada
rencana
penyusunan
indikator
untuk
kesiapsiagaan pra bencana. Indikator ini berfungsi sebagai dasar bagi daerah rawan bencana
untuk menetapkan kabijakan standart mi nimal dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana.
d. Topik penelitian
Penyusunan indikator penilaian kesiapsi agaan menghadapi Bencana (disaster preparedness) di Indonesia bidang Kesehatan.
7
II.
MANFAAT PENELTTIAl� Bagi penentu kebijakan Memberikan masukan bagi pemerintah khususnya bagi pemerintah daerah yang tennasuk rawan bencana, agar memperhatikan indikator kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam menghadapi bencana yang telah di buat ini, karean indicator ini dapat di jadikan sebagai standart minimal yang harus di penuhi daerah untuk mengurangi dampak besar akibat bencana terhadap gangguan kesehatan masyarakat di wilayabnya.
Bagi Masyarakat Mendapatkan informasi yang benar, serta melatih kewaspadaan menghadapi bencana.
III.
TUJUAN PENELITIAN
a.
Tujuan Umum
indikator (penilaian pencegahan, mitigasi dan � kalimat berwama
Pengembangan
hijau ini sebai.knya di hilangkan saja, karena kontenm kita kesiapsiagaan bukan
r;,nitigasi)
kesiapsiagaan
bidang
kesehatan
dalam
menghadapi
=
pencegahan bencana
di
kabupatenlkota di Indonesia.
b.
Tujuan Khusus 1.
2.
3.
Mengidentifikasi kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar regional, provinsi, kabupaten di wilayah Jatim. Mengidentifikasi peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan.
Mengidenti fik asi brosur I leaOet I poster waspada ben\)ana spesifik region, provinsi, kabupaten.
4.
5.
Mengidentifikasi
dokumen
analisis
risiko
bencana.
penanggulangan bencana tingkat regional, provinsi, kabupaten I kota. Mengidentifikasi pelatihan dasar kebencanaan.
6. 7. 8.
Mengidentiftkasi simulasi I gladi I pelatihan siaga.
9.
Mengidentifikasi dukungan sumber daya.
Mengidentifikasi sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis masyarakat. Mengidentifikasi rencana kontijensi regional, provinsi, kabupaten.
I 0. Mengidentifikasi sistem infonnasi dan komunikasi.
8
-
==- --
-
Mengidentifikasi
-==-
-
-- -
- --
tim
Bab 2
Tinjauan pustaka Herren, Hegel dan Ghemer ( 1989) mengatakan bencana digolongkan bersifat kecil (smail disaster)
jika hanya melibatkan
kematian hingga 20 orang. Sedangkan skala
sederhana (medium disaster) melibatkan kematian lebih daripada I 00 orang dan bencana yang berskala besar (biggest disaster) melibatkan kematian 1000 orang atau lebih. Banyak korban akibat bencana dan peristiwa-peristiwa tersebut. Baik korban yang meninggal maupun korban yang masih hidup. Gibson (1991) mengatakan bahwa dampak bencana tidak hanya kepada penduduk yang terlibat, melainkan juga rekan-rekan terdekat, tetangga-tetangga atau peke1ja sukarelawan dalam pelayanan sosial bencana. Indonesia merupakan Negara rawan bencana yang berpotensi menimbulkan krisis kesehatan dan hams ditangani . . Penanggulangan I penanganan bencana terdiri dari 3 siklus : pra bencana, saat bencana dan pasca bencana. Walaupun ketiga siklus tersebut tidak dapat dipisahkan secara jelas, namun siklus pra bencana merupakan langkah awal yang hams diselesaikan. Menejemen yang baik di siklus ini merupakan komponen penting untuk memperkecil risiko yaitu meniadakan korban dan meminimalisir kerugian. Menurut UU No. 24 tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia, kemsakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
Strategy for Disaster Reduction (UNISDR; Badan PBB untuk Strategi lnternasional Pengurangan Resiko Bencana) (2004), mendefinisikan bencana United Nations International
sebagai suatu gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi
dengan
menggunakan sumber daya mereka sendiri. UU No.
24
tahun 2007 membagi bencana berdasarkan 3 jenis: beneana alam, bencana non
alam dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meetus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Bencana non alam didefinisikan sebagai bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit. Sedangkan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial dan krisis ekonomi. 9
Indonesia merupakan negara rawan bencana alam. Berbagai bencana alam diantaranya gempa bumi, tsunami, Ietusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan rawan terjadi di Indonesia. Bahkan tmtuk beberapa jenis bencana alam, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam paparan te r hadap penduduk atau jumlah manusia yang menjadi korban meninggal akibat bencana alam. Dari berbagai jenis bencana alam, United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNJSDR) merangking jumlah korban pada 6 jenis bencana alam yang dengan korban terbanyak adalah tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin topan dan kekeringan.
tsunami,
Menurut Surat Keputusan Kepala Pusat Penanggulangarl Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan R1 Nomor HK.Ol.01/1/99341/2011 tentang Penetapan 45 Kabupaten/Kota Rawan Bencana Tahun 2011, bahwa ada 2 Kabupaten di Jawa Timur yang rawan bencana yaitu Kabupaten Probolinggo dan Bangkalan. (Kemenkes Rl, PPMK, 2011). Sedangkan menurut Siswanto, Kepala BPBD Jawa Timur bahwa 80 persen dari seluruh wilayah kabupaten dan kota di Jawa Timur merupakan daerah rawan bencana alam, yang (hllp:ll.."'urabava paling banyak tetjadi adalah banjir dan tanah Jongsor metropolis. co m/artike/11i ngku ngan/80-persen-wilavah-im va-t i mur-rawan-bencana alam.htmO. Berdasarkan Peta Bencana tahun 2009 yang diterbitkan oleh Pusat Penanggulangan .Krisis Kementerian Kesehatan terdapat 42 kejadian bencana alam di Jawa Tirnur. Bencana tersebut meliputi banjir, banjir bandang, banjir lahar dingin, angin siklon tropis, tanah longsor dan ledakan. Kabupaten yang terkena bencana pada tahun
2009 adalah Kabupaten Jember,
Pasuruan, Tulungagung, Kediri, Probolinggo, Malang, Madiun, Nganjuk, Jember, Ngawi, Gresik, Bojonegoro, Tuban, Lumajang, Lamongan, Mojokerto, Ponorogo, Sampang, Jombang, Trenggalek dan Kota Probolinggo. Semua kejadian tersebut menimbulkan krisis kesehatan, antara lain; lumpuhnya pelayanan kesehatan, korban mati, korban luka, pengungsi, masalah gizi, masalah ketersediaan air bersih, masalah sanitasi lingkungan, penyakit menular, gangguan kejiwaan dan gangguan .,elayanan kesehatan reproduksi, Penyakit yang Dapat Dicegah dengan lmunisai (PD3I), penyakit spesifik lokal, kelompok resiko tinggi; balita ibu hamil dan manula. PHBS, padatnya .::uni an tempat pengtmgsian, pengendalian vector. Secara umum, upaya penanggulangan krisis kesehatan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: a. b. c. d. e.
Sistem informasi yang belum berjalan dengan baik Mekanisme koordinasi belum berfungsi dengan baik Mobilisasi bantuan ke lokasi bencana masih terhambat Sistem pembiayaan belum mendukung; Keterbatasan sumber daya yang akan dikirim maupun yang tersedia didaerah bencana; 10
---
-= --
-
--
-=
=-
-
f.
Pengelolaan bantuan lokal maupun internasional yang belum baik
Dalam kurun waktu antara 2004 hingga 20 I 0 tercatat beberapa bencana a lam terjadi di Indonesia. Berikut ini adalah kronologi bencana alam di Indonesia yang menimbulkan korban
JIW3:
26 Desember 2004 : Gempa bumi di dekat pesisir utara Pulau Sumatra mengakibatkan
•
tsunami yang memakan lebih dari 220.000 korban dari negara - negara sekitar Samudra Hindia, termasuk 168.000 korban dari lndonesia. 28 Maret 2006 : Gempa bumi sebesar 8,6 SR mengguncang Nias dan menyebabkan
•
sedikitnya 900 orang meninggal. •
27 Mei 2006
•
26 Desember 2007 : Lebih dari 130 orang meninggal dalam banjir dan tanah longsor di
: Gempa bumi di Yogyakarta menyebabkan sedikitnya 5.800 orang meninggal
Jawa.
Juli 2007 : Lebih dari 130 orang meninggal dalam banjir dan tanah longsor di Sulawesi.
•
73
•
6 Maret 2007 : Gempa bumi Sumatera menyebabkan sedikitnya
•·
1 Februari 2007 : Banjir Jakarta menyebabkan sedikitnya 80 orang meninggal.
orang meninggal.
8 November 2009 : Tanah longsor di Palppo, Sulawesi Selatan menyebabkan sedikitnya 30
•
orang meninggal. 30
•
September 2009
:
Gempa
bumi Padang
menyebabkan
sedikitnya 1.117
orang
meninggal. 2 September 2009: Gempa mengguncang Jawa, menyebabkan sedikitnya 100 orang
•
meninggal. •
26 Oktober 20 I 0 : Gunung berapi meletus di Jawa Tengah, memaksa lebih dari 100.000
•
25 Oktober 2010 : Gempa
orang dievakuasi dan menyebabkan lebih dari
7.7
I 00 orang meninggal.
SR dirasakan di sebelah barat Sumatera Barat. Alarm
tsunami yang tidak berbunyi menyebabkan lebih dari 400 orang meninggal di Kepulauan Mentawai dan lebih dari 15.000 orang kehilangan tempat tinggal. Puluhan orang masih ' tidak ditemukan. •
4 Oktober 2010 : Banjir melanda Wasior di Papua Barat menyebabkan sedikitnya 148
•
23 Februari
orang meninggal.
20 I 0 : Sedikitnya 85 orang meninggal atau hilang setelah terjadi tanah longsor
di dekat Bandung.
Dalam Peraturan Presiden No.8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana dinyatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya dan fungsi, BNPB dikoordinasikan
eb Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan salah satu unsur pengarah
il..'-'PB adalah pejabat eselon 1 kementerian kesehatan. Kementerian kesehatan membentuk 9
?:=sar Bantuan Regional Penanganan Krisis Kesehatan yang berperan untuk mempercepat dan =endekatkan fungsi bantuan kesehatan dan masing-masing dilengkapi dengan SDM kesehatan
crlatih dan sarana, bahan, obat serta perlengkapan kesehatan lainnya, salah satu daerah
11
regional yang akan dijadikan sampel penelitian adalah Jawa Timur, DTY, Sumatra Barat dan NAD.
12
-•-- ----- --------- - -- -� ·- . - ---"----- ---
�
-
--
---=-
��----::--
-
--
- --=
- -
--
_,_
Bab3 Metodologi a. Keraogka pikir
a.
Kerangka Konsep Penelitian
Pra bencana I
Pencegahan
: Saat bencana
dan mitigasi
�-----------------.
: Pasca bencana I I
-
I.
1
------ -- ---- - --- '
Adakah kebijakan, peraturan perundangan, pcdoman dan standar regional, provinsi, kabu paten?
2.
Adakah peta rawan bencana dan pemetaan masalah Kesehatan?
3. Adakah brosur I leaflet I poster waspada bencana spesifik region, provinsi, kabupaten?
4. 5.
,
Adakah dokumen analisis risiko bencana? Adakah tim penanggulangan bencana tingkat regional, provinsi, kabupatcn I kota?
6. 7.
eterangan: Variabel yang diteliti
Adakah pelatihan dasar kcbencanaan? Adakah
system
pcnanggulangan
krisis
kesehatan
masyarakat?
8.
Adakah rencana kontijcnsi regional, provinsi, kabupaten?
9.
Pcrnah melakukan simulasi I gladi I pelatihan siaga?
10. Bagaimana dukungan sumber daya? II. Bagaimana system informasi dan komunikasi?
-------- Variabel yangtidak diteliti
13
berbasis
b.
Jenis Penelitian Jenis penelitian dilakukan secara kualitatif - eksploratif (non intervensi), karena penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi dengan menggunakan metode indeepth interview, agar mendapatkan komponen yang dapat diidentifikasi sebagai indikator pedoman penilaian kesiap siagaan bencana bidang kesehatano Untuk memperkuat penelitian kualitatif , maka penelitian ini juga menkompilasi data sekunder (kuantitatif) yang diperoleh dari Dinas Kesehatan setempat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, PMI, Depsos dan instansi terkait lainnyao
c.
Disain Penelitian Penelitian ini di design dengan menggunakan teknik crossectional artinya penelitian 1111 berusaha tmtuk mempelajari dinamika hubungan/korelasi antara faktor resiko dan dampak atau efek yang di timbulkan, yang diobservasi hanya satu kali saja pada suatu waktu tertentuo
�d.
Populasi doan Sampel Populasi adalah lembaga atau instansi yang berada di daerah yang sudah mengalami bencana dan terlibat dalam penanganan langsung bencana alam setempat. Sarqpel dalam penelitian ini adalah para pemegang dan pelaksana kebijakan yang meliputi: BNPB, BPBD, PMI Pusat dan Daerah, TCRC, WHO, PPMK, penanggung jawab regional, provinsi, kabupaten, sekretaris daerah, kepala dinas kesehatan, dinas sosial, dan LS terkait, pelaksana pelayanan kesehatan (Puskesmas dan RS), serta organisasi masyarakat di daerah rawan bencana provinsi. Unit analisis adalajh instansi
Cara Pemilihan Sampel Pemilihan sampel dilakukan dengan cara purposive di institusi yang menangani bencana alam, lalu ditetapkan satu region bencana dengan mengidenti fikasi kewenangan tanggung jawab dan pelaksanaan region serta wilayah di bawahnya di 4 provinsi. e.
Variabel 1 0 Pra bencana 20 Pencegahan dan mitigasi 3 Kesiapsiagaan 40 Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar regional, provms1, kabupaten 50 Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan 60 Brosur/leaflet/poster waspada bencana spesifik region, provinsi, kabupaten 70 Dokumen analisis risiko bencana 80 Tim penanggulangan bencana tingkat regional, provinsi, kabupaten/kota 0
14
9. I0. II. 12.
Pelatihan dasar kebencanaan Sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis masyarakat Rencana kontijensi regional, provinsi, kabupaten Simulasi/gladi/pelatihan siaga bencana 13. Dukungan sumber daya 14. Sistem infmmasi dan komunikasi
b.
Instrumen dan Cara Pengumpulan Data Pengumpulan
data
dilakukan
secara
kualitatif
dan
kuantitatif
dengan
informan/responden tingkat regional, provinsi dan kabupatenlkota. Responden/informan penelitian tingkat regional adalah penanggung jawab kesiapsiagaan bencana pada Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan (PPKK) Regional. Respondenlinforman penelitian tingkat provinsi adalah penanggung jawab kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi serta beberapa pemegang kebijakan yang terdiri dari Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Kesehatan. Res�ondenlinforman penelitian tingkat kabupaten/kota adalah penanggung jawab kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota serta beberapa pemegang kebijakan daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Puskesmas, serta pelaksana pelayanan kesehatan dan organisasi masyarakat untuk mengetahui ketanggapan daerah terhadap bencana alam dalam segi kesehatan. Pengumpulan data kuantitatif menggunakan instrumen checkList yang diisi langsung oleh responden. Dilakukan pendataan sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka kesiapsiagaan terhadap bencan bidang kesehatan pada penanggung jawab kesiapsiagaan bencana bidang kesehatan di tingkat regional, provinsi, dan kabupatenlkota. In-depth interview
dilakukan pada para penanggung jawab kesiapsiagaan bencana
bidang kesehatan pada tingkat regional, provinsi, dan kabupaten!kota, serta para pemegang kebijakan. RTD dan NGT dilakukan pada pe laksana pelayanan kesehatan dan organisasi kemasyarakatan. lndepth interview digunakan untuk memperoleh infonnasi yang mendalam tentang pendapat, persepsi, penerimaan seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan secara tatap muka (http://www.kti-skripsi.net/2009/04/metode-penelitian-kualitatif-ver2.html, 2009).
15
RTD dilakukan dengan penetapan fokus diskusi dan agenda yang harus diikuti pada awal pelaksanaan, memerlukan partisipasi seluruh anggota dalam pelaksanaannya, serta pada akhir pelaksanaan dilakukan
rekapitulasi basil diskusi dan fakta yang ditemukan (http://\V\Vw.pitt.edu/-groups/rL.html, 20 12), dilakukan untuk mengumpulkan pandangan dan penilaian perorangan dalam suasana ketidakpastian dan ketidak-sepakatan mengenai inti persoalan Sedangkan
NOT
suatu masalah, lalu mencari jalan penyelesaian yang terbaik dalam waktu antara 90 men it sampai dengan 3 jam, dengan anggota kurang
i.
dari 15 orang (Salusu, 1996)
Bahan dan Prosedur Kerja Bahan: Alat-alat pengumpul data seperti lembar checklist serta alat perekam suara digital recorder.
Prosedur Kerja: 1) Tahap Persiapan Pada tahap ini dilakukan �ajian buku dan pedoman bencana yang telah disusun oleh Kemenkes, paparan dengan pimpinan, dan mengidentifikasi top ik penelitian, yaitu Pengembangan
Indikator
Penilaian
Kesiapsiagaan
Bidang
Kesehatan
dalam
Men _phadapi Bencana Alam. Selanjutnya dari masukan berbagai pihak, dilaku.kan penyempurnaan protokol dan instrumen berupa checklist, pedoman indepth interview, pedoman RTD, dan pedoman NOT. Setelah instrumen
siap, dilakukan perijinan
penelitian di daerah yang menjadi lokasi penelitian, sehingga memudahkan tim peneliti dalarn pelaksanaan penelitian.
2)
Tahap Pelaksanaan Pada tahap ini dilakukan beberapa kegiatan. Yang· pertama adalah melakukan pengumpulan data melalui pengisian lembar checklist, pelaksanaan indepth interview, RTD, dan NOT untuk mendapatkan masukan dan menyusun serta membobot indikator pedoman
penilaian
kesiapsiagaan
bencana
bidang
kesehatan.
Dalam
tahap
ini
dihasilkan produk berupa draft pedoman penilaian kesiapsiagaan bencana. Selanjutnya pada kegiatan kedua clilakukan uji coba kabupaten/kota untuk menguji apa.kah
di tingkat regional, provinsi dan
indikator dapat mengukur tingkat kesiapsiagaan
bencana bidang kesehatan di beberapa kabupatenlkota. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan perbaikan draft pedoman. Kegiatan yang ketiga adalah pemaparan hasil uj i coba yang kemudian didiskusikan dengan narasumber melalui RTD dan NOT untuk memfinalkan pedoman yang siap pakai.
16
Terakhir, pedoman siap pakai diujikan kembali untuk mengukur tingkat kesiapsiagaan bencana tingkat regional, provinsi, dan kabupaten!kota.
j.
Manajemen dan Analisis Data Seluruh data kuantitatif direkapitulasi dan dilakukan analisis deskriptif terhadap isian checklist yang terkumpul. Seluruh hasil data kualitatif yang dikumpulkan dengan cara indepth interview, RTD, dan NGT akan ditranskrip. Setelah teks transkrip disusun dan di koding, akan dilakukan content analysis serta identifikasi komponen yang dapat dikembangkan menjadi indikator.
k.
Detinisi Operasional I Pra bencana Adalah situasi tidak teijadi bencana namun situasi terdapat potensi terjadinya bencana 2. Pencegahan dan mitigasi. Adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. 3. Kesiapsiagaan Adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. 4. Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar regional, provinsi, kabupaten Adaiah segala hal tertu lis yang dibuat oleh pusat, regional, provinsi maupun kabupaten dalam rangka membuat pedoman atau standar sebelum terjadinya bencana. 5. Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan Adalah lokasi yang menggambarkan suatu daerah memiliki potensi terjadinya bencana dan masalah kesehatan. 6. Brosur/leaflet/poster waspada bencana spesiftk region, provinsi, kabupaten Adalah informasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun dua-duanya baik dalam ukuran kecil maupun besar yang berisi tentang kesiapsiagaan dalam mengbadapi bencana yang dikeluarkan oleh pusat, region, provinsi maupun kabupaten. 7. Dokumen analisis risiko bencana Adalah dokumen yang dibuat oleh kabupaten yang berisi hasil kaji dari akibat yang harus ditanggung oleh kabupaten tersebut pada saat terjadi bencana. 8. Tim penanggulangan bencana tingkat regional, provinsi, kabupaten/kota Adalah tim yang bertugas untuk menghadapi bcncana yang berada di tingkat regional, provinsi, kabupaten!kota yang harus menyusun strategi dalam menghadapi bencana. 9. Pelatihan dasar kebencanaan Adalah pelatihan mengenai pra bencana, saat bencana dan pasca bencana yang diterima oleh Tim Penanggulangan Bencana. I0. Sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis masyarakat Adalah suatu metode yang sudah disusun sedemikian rupa untuk menghadapi krisis kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat. II. Rencana kontijensi regional, provinsi, kabupaten Adalah suatu rancangan atau konsep yang dibuat dalam ruang lingkup regional, provinsi, kabupaten yang berupa tahapan-tahapan yang harus dilakukan dengan .
17
segera setelah ada tanda-tanda awal terjadinya bencana untuk mengurangi akibat
12.
buruk yang ditimbulkan. Simulasi/gladi/pelatihan siaga bencana Adalah suatu proses peragaan, latihan yang dilakukan sebelum terjadi bencana atau pada saat sudah terjadi tanda-tanda awal terjadinya bencana dengan melibatkan sektor
13.
terkait dan masyarakat sehingga dampak bencana dapat diminimalisir. Dukungan sumber daya Adalah segala sesuatu baik berupa peralatan, sarana dan prasarana, dana, tenaga,
14.
orang yang terlibat dalam upaya meminimalisir dampak bencana. Sistem informasi dan komunikasi Adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana tmtuk memberikan inforrnasi dan
berkomunikasi dengan
pihak
terkait
dan
meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi.
18
dengan masyarakat luas
untuk
Bab IV Hasil Telah
dilakukan
pengumpulan
data dan informasi
melalui
wawancara mendalam dan
pencatatan data sekunder. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penanggulangan Daerah baik level provinsi maupun kabupaten, PMT provinsi dan PMT Kabupaten, Departemen Sosial baik tingkat provinsi maupun kabupatert. Data sekunder yang dikumpulkan bempa data kesakitan dan kematian, data bentuk promosi ·esehatan,
data
pembagian
tanggung
jawab
PUSDALOP/
pusat pengendalian
operasi
:abupaten.
Hasil pengumpulan data Provinsi Aceh Tujuan khusus
'1.
. 1 •Et. !: I! -
!:.. :; -
Propinsi
kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar regional, provinsi, dan kabupatenlkota terpilih di wilayah Provinsi Aceh?
. oeta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan di wilayah Pf'OVinsi Aceh? orosur/leaflellposter waspada bencana spesifik region, provinsi, dan kabupaten/kota terpilih di wilayah provinsi Aceh? dokumen analisis risiko bencana di kabupaten/kota terpilih di Mlayah provinsi Aceh? tim penanggulangan bencana tingkal regional, provinsi, lo
sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis masyarakat di provinsi Aceh? rencana kontijensi regional, provinsi, dan kabupaten/kota terpilih di -Mayah provinsi Aceh?
smulasi/Qiadi/pelatihan siaga di wilayah provinsi Aceh? cukungan sumber daya di wilayah provinsi Aceh? sislem informasi dan komunikasi di wilayahprovinsi Aceh?
Kabupaten
.....
Kecamatan
.
�
Ada = 4 kab 12 kec.
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tidak ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada ada
Draft
Tidak ada informasi Rencana aksi ft
Ada ada ada
ada ada ada
. ada
Sebagai lim ada ada ada
Belajar dari pengalaman Tsunami dan menyadari berada di posisi rentang bencana alam, Provinsi Aceh memiliki persiapan matang mengantisipasi bencana. Jajaran provinsi dan ..:iliupaten memiliki perencanaan untuk menjaga kesiap siagaan, diantaranya membentuk tim
reaksi cepat (TRC) dan mengadakan pelatihan. Masyarakat dilatih secara rutin. Bekerjasama Gengan Universitas Syah Kuala, Pemerintah daerah Aceh mempunyai c.:namakan
think tank
yang
Tsunami Disaster and Mitigation Research Center (TDMRC) menyusun kebijakan
19
dan program agar masyarakat selalu waspada terhadap tanda - tanda bencana alam. Rencana kontigensi masih berupa draft.
Propinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat telah menerapkan pencapaian prioritas pengurangan risiko bencana diukur dengan
22
£rrsebut mengacu kepada Kerangka Aksi Hyogo
indikator pencapaian. Indikator-indikator
(1-lyogo Frameworks for Actions!HFA) yang
telah disepakati oleh lebih dari 160 negara di dunia. HFA mempunyai 5 Prioritas program Pengurangan Risiko Bencana.
Dari hasil Aceh Barat inilah maka peneliti belajar dan mengambilnya untuk pembuatan Cdikator pengurangan resiko kesehatan akibat bencana.
Prioritas program pengurangan risiko bencana dan indikator pencapaiannya. Dari 22 indikator ia"Sebut, dibagi menjadi 5 bagian besar antara lain:
Memasti�n bahwa pengurangan risiko bencana menjadi sebuah prioritas nasional dan lokal dengan dasar kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaannya, dengan indikator pencapaian, pada bagian ini ada 4 indikator:
I. Kerangka hukum dan kebijakan nasionalllokal untuk pengurangan risiko kesehatan akibat bencana telah ada dengan tanggungjawab,
eksp lisit ditetapkan untuk semua
jenjang pemerintahan.
2.
Tersedianya sumber daya yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pengurangan risiko kesehatan akibat bencana di semua tingkat pemerintah.
3. Terjalinnya partisipasi dan desentralisasi komunitas melalui pembagian kewenangan dan sumber daya pada tingkat lokal. .
Berfungsinya forum/j aringan daerah khusus untuk pengurangan ri siko kesehatan akibat bencana.
20
=
- -- _
-
-
-
--
-_
- - -=- -
-
--�
B. Mengidentifikasi, menilai dan memantau risiko bencana dan meningkatkan sistim peringatan dini dalam upaya pengurangan risiko bencana, dengan indikator pencapaian, di bagian ini ada 4 indikator:
5.
Tersedianya kaj ian risiko kesehatan akibat bencana daerah berdasarkan data bahaya dan kerentan untuk meliputi risiko untuk sektor-sektor utama daerah.
6.
Tersedianya sistem-sistem yang siap untuk memantau, mengarsip dan menyebarluaskan data potensi, bencana dan kerentanan-kerentanan utama.
7.
Tersedianya sistem peringatan
dini yang siap beroperasi, untuk skala besar derigan
jangkauan yang luas keseluruh lapisan masyarakat.
8. Kaj ian risiko kesehatan daerah mempertimbangkan risiko-risiko lintas batas guna menggalangkan kerjasama antar daerah untuk pengurangan risiko. C. M.ewujudkan penggunaan pengetahuan,
inovasi dan pendidikan untuk membangun
ketahanan dan budaya aman dari bencana di semua tingkat, dengan indikator pencapaian di bagian ini ada 4 indikator:
9. Tersedianya informasi yang relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh pemangku kepentingan (melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi informasi dst).
1 0 . Kurikulum
sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang relevan mencakup konsep
konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan risiko bencana dan pemulihan.
I I . Tersedianya metode riset untuk kajian risiko multi bencana serta analisis manfaat biaya (cost benefit analysis) yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset
12. Diterapkannya
strategi
untuk membangun kesadaran seluruh komunitas
dalam
melaksanakan praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara luas baik di perkotaan maupun pegampongan .
.\1engurangi faktor-faktor risiko dasar, dengan indikator pencapaian dibagian ini ada 6 indikator :
21
---------------- - ------------------� --� � � · � -� � -
-
-
13.
Pengurangan risiko bencana mempakan salah satu tujuan dari kebijakan-kebijakan dan rencana-rencana yang berhubungan dengan lingkungan hidup termasuk sumber daya alam, tata guna lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
14. Rencana-rencana
dan kebijakan-kebijakan pembangunan sosial dilaksanakan untuk
mengurangi kerentanan penduduk yang paling beresiko terkena dampak bahaya 15.
Rencana-rencana dan kebijakan- kebijakan sektoral di bidang ekonomi dan produksi telah dilaksanakan untuk mengurangi kerentanan kegiatan-kegiatan ekonomi
16.
Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia memuat unsur-tmsur pengurangan risiko bencana termasuk pemberlakuan syarat dan izin mendirikan bangunan untuk keselamatan dan kesehatan umum (enforcement of building codes)
17. Langkah-langkah pengurangan risiko kesehatan akibat bencana dipadukan ke dalam proses-proses rehabilitasi dan pemulihan pascabencana
18. Siap sedianya prosedur-prosedur untuk menilai dampak-dampak risiko kesehatan akibat bencana atau proyek-proyek pembangunan besar terutama infrastruktur. E Memperkuat kesiapsiagaan terhadap bencana demi respon yang efektif di semua tingkat,
dengan indikator pencapaian ada 4 indikator pada bagian ini: 19.
Tersedianya kebijakan, kapasitas teknis kelembagaan serta mekanisme penanganan darurat bencana yang kuat dengan prospektif pengurangan risiko kesehatan akibat bencana dalam pelaksanaannya
20. Tersedianya rencana kontingensi bencana yang berpotensi terjadi yang siap di semua
jenjang pemerintahan, latihan reguler diadakan untuk 'mengji dan mengembangkan program-program tanggap darurat bencana. 21.
Tersedianya cadangan finansial dan logistik serta mekanisme antisipasi yang stap untuk mendukung upaya penanganan darurat yang efektif dan pemulihan pasca bencana
22. Tersedianya prosedur yang relevan untuk melakukan tinjauan pasca bencana terhadap
pertukaran informasi yang relevan selama nasa tanggap darurat. Berdasarkan pengukuran indikator pencapaian ketahanan daerah maka kita dapat membagi .:=;:kat tersebut ke dalam 5 tingkatan yaitu:
22
-_ -
=-�-
-
- ----=:
-
--
-�
-=-
-
-
-
1. Level 1 yaitu daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan melaksanakan beberapa tindakan maju dalam rencana-rencana atas kebUakan 2.
Level 2 yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis
3. Level
3
yaitu komitmen pemerintah dan beberapa komunitas terkait pengurangan
bencana di suatu daerha telah tercapai dan didukung dengan kebijakan sistematis, namun pencapaian yang diperolch dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana. 4.
Level 4 yaitu dengan dukungan komitmen serta kebijakan yang menyeluruh dalam pengurangan risiko bencana disuatu daerah telah memperoleh capaian-capaian yang berhasil namun diakui masih ada keterbatasan dalam komitmen, sumber daya finansial ataupun kapasitas operasional dalam pelaksanaan upaya pengurangan resiko bencana didaerah tersebut.
5. Level 5 yaitu daerah yang telah meraih pencapaian komprehensif dengan komitmen dan kapasitas yang memadai di semua tingk:at komunitas dan jenjang pemerintahan . Basil temuan calon-calon indikator dari beberapa data yang terkumpul akan dicoba dianalisis =engikuti konsep HFA untuk melihat Indeks Ketahanan di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan -recamatan.
::-mgkat Provinsi -ariabel I pertanyaan penelitian tingkat Provinsi I.
Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar provinsi Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar provinsi
.;,
Perda Prov tentang Penanggulangan Bencana Perda Prov tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBA Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Hunian Sementara
Ada
I
1 0
Tidak
0
0 1
Ind.ikator Nomor (Dari 22 indikator), Keterangan: 1 = ada 0 = tidak ada 1 I(I) 1
23
�- -
�
=
- �
-
-
� "' · · - -
= - ' =- - --=-
·--
4
5
n6 -
8 9 I 10
.II ll
::!
1 13 14 5
Pergub tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBA Pergub tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan bencana Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 - 20 1 5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Peraturan Gubemur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah . Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah indonesia Provinsi tentang Struktur Organisasi Program Pemulihan Gempa PMI Cabang Surat Kcputusan Pengurus Daerah Palang Merah indonesia Provinsi tentang Struktur Organisasi Program Pemulihan Gempa PMI Cabang Rencana Strategis PMI 2009-20 1 4 : memperkuat pe\ayanan dalam penanggulangan bencana Keputusan Gubemur tentang pembentukan tin1 reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana Peraturan Gubernur tentang pedoman rencana kontingensi bencana pada zona prioritas penanggulangan Bencana Keputusan Gubernur pembentukan tim penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Peraturan Gubernur tentang rencana penanggulangan \, Bencana
epedulian
1 0
0 1
1
1
0
1
1
0
I
0
1
1
0
1
1
0
1
I
0
1
I
0
1
0
1
0
1
0
I
14 1(1) 1 1(1)
I
Pemerintah Provinsi Aceh dalam menyikapi bencana, telah mengeluarkan
�apa kebijakan/ peraturan perundangan/ pedoman dan standar, dimana muatannya lebih ::=pada kearifan lokal yang dianggap perlu (urgent) oleh pemerintah daerah. Ada sekitar 1 1 idrijakan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Propinsi Aceh, meliputi: Kepun1san Gubernur Aceh Nomor
tentang
360/657/2010 Keputusan Gubemur Aceh Nomor
Tentang
-140/192/20 1 1 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 1
Tentang
Tentang
Rencana Penanggulangan Bencana
Pedoman Rencana Kontijensi !Bencana Banjir pada Zona Prioritas
Tahun 20 1 2
Peratw·an Gubernur Aceh Nomor 5 1
Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan Di Aceh
(RPB) Aceh Tahun 20 1 2 - 20 1 7
Tahun 201 1 Peraturan Gubemur Aceh Nomor 49
Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Penanggulangan Bencana Aceh.
Penanggulangan Bencana Aceh. Tentang
Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Aceh TahW1 20 1 2 - 2017.
Tahun 201 1 24
6
Peraturan Gubemur Aceh Nomor 26
Tentang
Tahun 2 0 1 0
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2007 20 1 2 .
I
Peraturan Gubemur Nomor 43
Tentang
Tahun 2010
Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Darurat Bencana Tsunami Aceh.
Peraturan Gubemur Nomor 7 Tahun
Tentang
20 1 1
Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabaan Struktural Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
9
Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010
Tentang
Penanggulangan Bencana
10
Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2010
Tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh.
Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor l
Tentang
Pedoman Umum Desai Kelurahan Tangguh Bencana.
Tahun 2012
Dati hasil diatas tcrlihat semua kebijakan diatas masih bersifat kebencanaan secara luas, urn
khusus untuk kesehatan. Tetapi untuk Propinsi Aceh patut diacungi jempol dengan
a.::!:mya institusi eli bawah Dinas Kesehatan Aceh yang bertugas dalam penanggulangan f-cncana.
Institusi tersebut
dinamakan Unit Pelaksana Teknis
Daerah (UPTD) Pusat
�ggulangan Krisis Kesehatan, dibentuk melalui Pergub No. 6 tanggal
I0 Maret 2010, dan
perasi sejak 20 Agustus 2010.
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan provinsi
.1 � ... -
Peta ra:-van bencana dan pemetaan masalah kesehatan . provms1
Ada
Tidak
Peta rawan bencana di wilayahprovinsi
1
0
Peta resiko kesehatan untuk daerah rawan bencana di
0
I
Indikator Nomor
(Dari 22 indikator) 14 14(0)
wilayah provinsi peta resiko bencana yaitu di 4 kabupaten dan 12 kecamatan dari 23 kecamatan. Empat - Kabupaten tersebut yaitu: Banda Ac.eh, Bener Meriah, Meulaboh, dan Gayo Lues. Khusus
:::::::.Jc peta di Kabupaten Aceh Barat (Meulaboh),
peta dibuat secara lintas sektor, antara
dapat bantuan secara teknis dari TDMRC di bawah Unsyiah, dan sudah berjalan selama 1
25
-
- -
-----=---- --
-=�
- -
-
-------:-::-- - -� �-
-
rnhun. United Nations Development Programme (UNDP)
membantu dalam hal pendanaan.
Sampai sekarang petanya belum di update lagi karena belum ada peru ba han desa yang terjadi aencana. Peta ini sifatnya open, jadi bisa di update kapan saja kalau terjadi perubahan . Ada 4 jenis peta yaitu: peta kerentanan, peta bahaya, peta kapasitas, dan peta resiko.
Dari paparan diatas terlihat, belum adanya peranan di sektor kesehatan untuk kebencanaan, 5ebarusnya kalau melihat seperti itu kesebatan dengan menggunakan peta bencana yang sudah �gkap ada kerentanan bencananya, peta bahayanga, dan kapasitas serta resiko, maka seharusnya akan lebih baik kalau ditambahi ke resiko kesehatan potens ial yang ada kalau ada �cana di daerah ters eb ut . Kapas it as kesehatan yang mana saja yang disipakan untuk wenghadapi resiko sepe11i itu. Yang dimaksud peta resiko kesehatan adalah apabila di peta bahaya bencana yang te1jadi =sana adalah tsunami, atau banjir atau gunung meletus, maka sebenarnya resiko kesehatan _13llg mengancam akan berbeda, kalau tsunami atau gtmung meletus kebanyakan korban �iko patah tulang, debu, ispa, luka dalam dan luka terbuka. Sedang kalau banjir �ungk:ina�
resiko kesehatan yang ada adalah sanitasi, penyakit leptospira kalau banjirnya
i;.'clan-pelan. Tetapi kalau banjirnya banjir bandang kemungkinan adalah banyak yang �elarn, ketimpa rumah,
jadi persiapan pencegahan resiko kesehatarmya akan lain,
:::emikian pula peralatan yang diperlukan akan lain juga.
Hal ini mengingatkan sewaktu
C!:jadi bencana Gunung Merapi di Jawa Tengah, pengungsi diarahkan mengungsi ke Bo yolal i, .t:rrena tidak ada peta resiko kesehatan di daerah
itu, untunglah ada beberapa orang P2PL yang
L:li!Dgingatkan bahwa lokasi pengtmgsi yang d ipakai untuk pengungsi adalah daerah pes, maka �ah
pengungsi dipindah saat itu dengan cepat. lnilah yang belum dipunyai oleh dinas
�hatan propinsi.
Jadi masih peta bencana yang ada pada umumnya.
�edia informasi
I i1
!' i �
j. s
Media iriformasi Leaflet B uku Poster kartu kwartet permainan, film, lagu, nyanyian nas ihat RRI, TV
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 indikator)
I 1 1 0 1 1
0
9 9
0
0 I 0 0
26
----
=-= _-
-_ _ -
-
-
-
"' ' � -
-
._.,
: - -
-
=
"'
=;--
-=
9 9 9 9
9 9 Ada beberapa media di propinsi, film-film tentang bencana atau banj ir, bahkan ada juga Desa :-angguh dan Sekolah Siaga Bencana. Budaya "Smong" di Simeuleu, dalam bentuk nyanyian, !Sinya berupa nasehat-nasehat kalau ada gempa besar, agar segera Jari ke gunung. Syair -smong" biasanya dinyanyikan sambil meninabobokan anaknya. Sewaktu terjadi tsunami di Aceh, hanya ada 3 korban di Simelue, hal ini antara lain sebagai efek dari budaya "Smong" �but.
Tim
peneliti akan
coba
mengeksplore
lebih
dalam,
namun ·belum
berhasi I
=.endapatkan syaimya. Selain beberapa media informasi tersebut, ada juga denah evakuasi Gmlami .
Sedang peta tentang evakuasi kesehatan apabila terjadi bencana belum ada. Seperti adanya pelayanan kesehatan kalau terjadi bencana seharusnya sudah di rencanakan dan juga sudah di
r:cat inf01m asi. nya seperti suatu ketik.a tetjadi banjir maka pengungsi akan di evakuasi di sisi dan akan dibawa kemana, lalu untuk beberapa pengungsi yang mempunyai masalah
I::2Da
.L!Sehatan akan dikirim kemana yang paling dekat. �a-media inforrnasi di atas masih bersifat umum, belum khusus kesehatan. Dokumen analisis risiko bencana di provinsi
_
Dokumen analisis risiko bencana di provinsi, terutama risiko kesehatan akibat bencana
J
-�
Ada
Tidak
Dokumen Analisis risiko bencana
1
0
Pemberdayaan masyarakat
1
0
2 17
.
i
Protap siap siaga bencana
1
0
�
Dokumen analisa risiko kesehatan akibat bencan
0
1
-
Pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan akibat bencana
�
Protap siap resiko kesehatan akibat bencana
:':::3. dokumen analisis risi.ko bencana.
0
1
0
1
Jndikator Nom or (Dari 22 indikator) 5
5
2 17
Beberapa jenis bencana yang terjadi di Aceh yaitu:
-- . Tsunam i, angin puting beliung, epidemi, Jongsor, kekeringan,
abrasi pantai, dan
�. Bencana banjir paling sering terjadi, ada sekitar 66% wilayah di Aceh merupakan � banjir. Kebakaran hutan bukan termasuk bencana alam.
27
;:: - �= -
�
-
�
-
-·
. � ;; . -· ·-
-
.
'
Analisis risiko bencana menggunakan Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Frameworks for ..lction!HFA),
yaitu
lnternasional
dj Hyogo.
hasil kesepakatan
pengurangan resiko
bencana
dari
Konferensi
3elum ada pemetaan kesehatan, sedangkan peta bencana dan peta ramalan banjir sudah ada. Peta bencana oleh
BPPA, dan peta ramalan banj ir dari BMKG.
--. Tim penanggulangan ben cana tingkat prov insi . Tim penanggulangan bencana tingkat prov insi khususnya di bidangkesehatan I Tim Human Resources Need Assessment (HRNA) dan Damaged And Lost Assessment (DALA) yang kini bernama Post Disaster Needs Assessment (PDNA). .... Tim Reaksi Cepat(TRC) . Satgana. � Relawan Palang Merah Remaja (PMR), Korps Suka Rela(KSR)dan Tenaga Suka Rela(TSR) Taruna Siaga Bencana (Tagana) Tim TRC, Tagana, PMI ada KKN bencana, sekolah 6 siaga bencana di propinsi.
I
I
Ada
T idak
Tndikator Nomor (Dari 22 i ndi kator)
0
I
2 (0)
I 1
0 0
2 2 (1)
I
0
2 (1)
1
0
2
I
0
2 (I)
'Q)i Universitas Syiah Kuala, ada jurusan Manajemen Bencana di bawah Fakultas Kesehatan
�arakat, ada program kuliah kerja nyata (KKN) bencana yang rutin dilaksanakan. '3!samping itu materi kesiap siagaan bencana juga telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Jadi dari paparan di atas maka dapat dikatakan bahwa kebanyakan tim untuk be::lcana secara umum sudah ada tetapi resiko kesehatan akibat bencana belum dirnasukkan .=m kurikulum. Untuk Tim TRC dan palang merah itu bagian dari kesehatan. :. Penanggu langan BENCANA berbasis masyarakat
I J
... ,
;; .D
5
-,i;,
Penanggulangan resiko kesehatan akibat bencana berbasis masyarakat, atau jejaring dengan lintas sektor dan masyarakat Daftar I laporan I dokumen Pemberdayaan anak sekolah komun ititas siaga tsunami ( Kogami), JejaringJomalis Siaga Bencana (JJSBJ, Jejaringkomunitas siaga bencana, donator internasional Kampung Siaga Bencana(KSB) Pengurangan Risiko Terpadu Berbasis Masyarakat. 28
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 in dikator)
1 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 1
3 3 3 3 3 3
-
I :9 1 10
il I I tl
sekolah siaga bencana,
1
desa tan�guh
I
karangtaruna
1 1
PKK
0 0 0 0
3 3 3 3
Di Propinsi Aceh, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui sumber daya pada tingkat lokal. Sumber daya yang ada, yaitu: pemberdayaan anak sekolah dengan cara cemasukkan kurikulum kesiap siagaan bencana, komunitas siaga tsunami (kogami), kampung .siaga bencana, desa tangguh, karang taruna, dan PKK..
Badan Nasional Penanggulangan bencana (BNPB) mempunyai program pembentukan Desa -angguh. Pada tahun 20 1 2 telah mensosialisasikan Pedoman Umum Desai Kelurahan �angguh Bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor
Tahun 2012. Saat ini di Aceh sedang dalam proses pembentukan Desa Tangguh. �Jjuan dibentuknya Desa Tangguh adalah agar masyarakat siap, sadar dan mampu mengatasi f"oencana yang terjadi di desanya secara mandiri. JPembentukan Desa Tangguh perlu adanya pendampingan yang dilakukan melalui perencanaan t:::o)c a t desa,
meliputi: pengkajian risiko, pemetaan kapasitas, perencanaan penanggulangan
ana, peren canaan kontijensi, sampai peningkatan kapasitas warga dan aparat dalam �ggulangan bencana.
ll:paya yang dilakukan Dinas Sosial yaitu srperangkat dapur umum, logistik untuk
3
capacity building mem buat hunbung sosial,
hari makan, ada di setiap desa yang dilatih, sambil
-.munggu bantuan dari kabupaten. Melatih kesiapsiagaan masyarakat,
road map dan simulasi.
u untuk bencana, sosial mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, ob adat, guna mengan tisipasi terjadinya konflik. Aceh sangat rawan terjadi konflik, baik ik vertikal maupun konflik horizontal. Konflik ethnic yang pernah teijadi yaitu eksodus -mgusiran)
orang
Jawa
secara
besar-besaran.
Konflik
agama
juga
pernah
teij adi.
�bungan dengan hal tersebut, perlu upaya antisipasi. g Merah Indonesia (PMI) membentuk Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SffiAT), :u
relawan siaga bencana tingkat desa, bersama dengan komite penanggulangan bencana bersama-sama membangun kesiapsiagaan masyarakat. Anggota SIBAT mendapatkan
3.tihan khusus mulai pemetaan kapasitas dan kerentanan lingkungan desa nya, sampat
29
-
---=-- --
� --
---
-
-� =-
"liengan sistem peringatan dini serta cara komunikasi dan advokasi. STBA T telah dibentuk di .350 desa. Dalam
operasional kerjanya, anggota SIBAT dibekali dengan HT dan sirene.
Dinas Kesehatan telah melakukan Research Health Assessment (RHA) di kabupaten, sebagai toordinatomya adalah BPBD. Kesiapsiagaan bencana sudah dimasukkan dalam
2!l3k sekolah.
kurikulum
Tetapi untuk segi resiko kesehatan akibat bencana beltun dimasukkan dalam
IWrikulum. \TII Rencana konrt.J· enst · · rmgkatprovms1 Rencana kontijensi resiko keseh atan akibat bencana t ingkat provinsi m Rencana kontijensi berdasarkan jenis benca na yan g spesifik, melibatkan berbagai unsu r, pemerintah, LSM, dan masyarakat. ":! Pengalokasian anggaran dalam rencana kontigensi Rencana kontinjensi provinsi .:;c Peraturan Gubernur tentang pedoman rencana kontingensi bencanapada zonapriorit aspenanggulangan -Bencana ?BA telah •
Ada
Tidak
Indi ka tor Nomor (Dari 22 indikator)
I
0
20
1 1
0 0
20 20
1
0
20
melakukan kegiatan:
Pada tahun 2012 tel ah mensosialisasikan Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 49 Tahun
2012 tentang Pedoman Rencana Kontijensi Bencana Banjir pada Zona Prioritas. •
Pembuatan draft Rencana kont ij ensi Gunung api Seulawah Agam yang meliputi: gambaran umum (letak geografis dan administrasi pemerintahan), penilaian bahaya dan penentuan kejadian (peta kawasan rawan bencana), pengembangan skenario ( dampak .
bidang kependudukan, dan sarana prasarana), keb ij akan dan strateg i (termasuk struktur
omando tanggap darurat), perencanaan sektoral (manajemen dan keposkoan, bidang
_
_·esehatan, perlindungan dan keselamatan, logistik dan sarana prasarana), serta pemantauan dan rene-ana tindak lanjut. fi: •
PM! baru membuat rencana kontijensi operasi tanggap darurat ketik a terjadi bencana banj ir
.Jandang. Proses penyusunannya adalah dengan mengundang seluruh PMT kabupaten! kota untuk pendataan yang kemudian dijadikan •
satu buku untuk disebarluaskan.
Rencana kontijensi umum yang melibatkan seluruh SKPD, PMI selalu berperan serta dan berkoordinasi dalam penyusunannya deng an BPBA.
30
•
Untuk rencana kontijensi yang telah disusun masih
sebatas skenario dan belum
disimulasikan.
esehatan: •
Kontijensi yang khusus untuk kesehatan belum ada, namun kontijensi p lan secara
keseluru.han bersama lintas sektor lain dalam kegiatan yang melibatkan kesehatan yaitu
Indian Ocean Tsunami Drill diikuti oleh 1 8 negara yang terkena tsunami. Kegiatan ini telah melibatkan masyarakat di pesisir dan sudah diuji cobakan beberapa kali yaitu pada tahun •
2008, 2009, 2010.
Ada buku panduan mengenai Sistem penanggulangan kegawatdaruratan terpadu (SPGDT), akan disimulasikan tabrak mobil, dan tenggelam.
•
Kontijensi plan untuk kesehatan sudah buat perencanaan, tapi belum pernah terlaksana.
\ID. Simulasi /gladi/ siaga bencana Simulasi /gladi/ siaga bencana
I
Simulasi bencana, pertolongan pertama dan sistcm rujukannya
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 indikator)
I
0
20
Ada pelatihan terhadap Tagana, dan TRC, pelatihan dapur umum, reaski cepat, psikososial, program kampung siaga bencana. PBA sedang mengadop pelatihan kampung tanggap bencana, membuat roadmap evakuasi, .
mengadakan pertemuan Lintas sektor.
B?BA: •
Simulasi sudah sering dilakukan, sampai melibatkan kabupaten, sesuai dengan potensi bencana di masing-masing wilayah.
•
Dalam waktu dekat akan dilakukan lagi simulasi yang melibatkan masyarakat, aparat, dan SKPD terkait untuk penerapan SOP tsunami, termasuk sistem peringatan dini tsunami.
Sebelum simulasi dilakukan, biasanya BPBA akan melakukan table top exercise, yaitu penemuan koordinasi membahas dan menetapkan pembagian peran masing-masing pelaku sim ulasi.
31
PMI: •
Untuk rencana kontijensi yang telah disusun oleh PMI masih sebatas skenario dan belum disimulasikan, namun PMT pernah terlibat dalam simulasi gempa tsunami yang dilakukan di Banda Aceh dan Aceh Jaya bersama SKPD terkait dan BPBA sebagai leading sektomya.
Dinas Kesehatan: •
Belum ada simulasi resiko kesehatan akibat bencana
IX . Duku ngan sumber daya
Dukungan sumber daya
l
Ada
Tidak
1
0
- Haglund mobil ambulans,
1
0
- mobil WC UillW11,
1
0
- mobil dapur umum,
1
0
- mobil evakuasi,
1
0
- mobil untuk angkut pengurus,
1
0
- mobil jenazah,
1
0
- mobil truk tangki air beserta perangkat sanitasinya.
1
0
2
Posko penanggulangan bencana dan Pusdalops 24 jam dengan shiftl j)_iket.
.., -
�
-
2 2 2 2 2 2 2
- Perahu karet,
1
0
2
- motor tempel,
1
0
2
- life jacket,
1
0
2
0
2
- motor URC,
1
- ambulans,
1
0
2
- mobil klinik,
1
0
2
1
0
2 2
- mobil operasional,
:!
lndikator Nomor (Dari 22 indikator)
.
- alat-alat kesehatan,
1
0
- peralatan rumah tangga,
1
0
2
- peralatan kesling,
1
0
2
- alat komunikasi, dan
1
0
2
- peralatan untuk mendirikan RS lapangan.
1
- Mobil bencana,
1
0
2
0
2
- perahu dolpin,
1
0
2
- mobil dapur umum,
1
0
2
- mobil tanki air,
1
0
2
- gudang logistic
1
0
2
- Radio komunikasi,
1
0
2
- tenda,
1
0
2
0
2
1
. - lampu besar, 32
6
- mobil truk boks dan - truk terbuka, - motor, - ambulans, - perlengkapan medis dan obat-obatan standar, -perahu karet - Alat komunikasi, - kapal dengan panjang 36 meter, - rigit inventable boat, - perahu karet, - sekoci, - rescue truck berisi peralatan untuk korban SAR, - rescue car, - leaving bag, - eye TV, - emergency lighting (lampu lapangan), - alat maintenaring mountaineering - alat-alat evakuasi -
1 1 I
1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
1 1 1 I
1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
· -.nnber daya yang ada di lintas sektor dikoordinir oleh BPBA, yang meliputi PU, Dinkes, Dinsos, PMI, TDMRC, dan LSM lailmya.
PBA: •
Dukungan sumber daya dari SKPD terkait sudah bagus.
•
Ada Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang terdiTi dari: SKPD terkait, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), NGO, dan swasta, yang berperan membantu BPBA dalam penanggulangan benc.ana. Di BPBA ada berbagai kendaraan operasional,fork/iji, perahu karet beserta pelampungnya,
•
tenda besertafamily kit, dapur umum, dan lampu lapangan. Peralatan yang ada di BPBD lebih ke arah pengelolaan titik pengungsian, sedangkan
•
peralatan lainnya didukung oleh SKPD terkait lainnya seperti rumah sakit, SAR, PMI dan lain-lain. :::as Sosial: I
;umlah anggota rAGANA sebanyak 1 500 orang. Anggota TAGANA dibagi sesuai eahliannya: bagian dapur umum, bagian psikho sosial, bagian evakuasi. Kegiatan
33
TAGANA lebih di fokuskan kepada anak yang mengalami trauma, dapur
urnurn,
dan
pendampingan sosial . • ,
Dinas Sosial juga dibantu karang taruna, dan peketja sosial masyarakat. Di tingkat kecamatan, ada Tenaga Kesejahteraan Sosial namanya
Masyarakat Kecamatan (TKSK), dul.u
Pekerja Sosial Kecamatan (PSK). Tugasnya mendata kegiatan yang berkaitan
dengan bencana di kecamatan. Keberadaan TKSK sebagai tenaga kontrak non PNS dengan honor I juta 600 ribu. Targetnya 1 kecamatan ada I orang TKSK di •
283
kecamatan.
Sumber daya di Pasko penanggulangan bencana, ada 7 orang anggota yang piket, mereka membangun jaringan dengan seluruh anggota RAPI dan ORARl di kab/kota.
fl: •
PMI tergabung dalam Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) yang rutin melakukan pertemuan setiap bulan di BPBA, bersama seluruh SKPD terkait.
•
Sarana prasarana yang dimiliki PMI antara lain : Gedung dan penginapan untuk disewakan . .
Gedung pendidikan dan pelatihan. Gudang. Posko. Truk besar. Boat marinir. Fork lift. Double cabin.
Perangkat water sanitation. Dapur umum. Puluhan mobil operasional hand over dari berbagai NGO yang datang (tidak terurus karena tidak ada dukugan dana untuk biaya operasional dari Pemda). •
Dokumentasi kebencanaan yang dimiliki PMI: -
Dokumentasi Peta Wilayah Kerja Program Penanggulangan Bencana PMI Provinsi Aceh Tahun 2005 - 201 0
-
Dokumentasi Data Perlengkapan Satuan Penanggulangan Bencana (SATGANA) PMJ Se Provinsi Aceh 34
- D okum entasi Data Rekapitulasi Peralatan PMI Aceh Tahun 2007 - Dokumentasi Peta Kapasitas PMI di m asing-m asing kabupaten/kota se-Provinsi Aceh
Oinkes: •
Sudah tergabtmg dengan BPBA, tetapi belum mempunyai strategi tersendiri, kebanyakan resiko kesehatan akibat bencana dilaksanakan atau ditangani oleb PMI. Untuk kekuatan sumber daya manusia belum begitu banyak. Demikian juga untuk sarana dan prasarana yang ada.
35
x s·1stem .m �ormas1" dan komum"kas1. propms1"/kota -
,I
:I I
.
.
Sistem informasi dan komtmikasi kabupatenlkota
I
1
3
5
-
Ada
Tidak
- Menggunakan radio ORARI dengan frekuensi khusus untuk berkoordinasi,
1
0
- HT,
1
1 1
1
0 0 0 0
1
0
1 l
1
0 0 0
7 7 7
1
0
7
- marine commnunication, -f{round to air. - Hp - media in formasi dengan repeater di kabupaten-
1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 0
7 7 7 7
kabupaten. - RAPI - ORARI
1 1
0 0
7 7
-
telepon, email, mobil komunikasi. Radio komtmikasi (RAP I), dengan frekuensi sendiri. - Internet, - handphone. - SSB dengan jangkauan jarakjauh mencapai seluruh Indonesia, - handy talky dengan menggtmakan frekuensi phicef, - frekuensi di RAPT, - repeater sebanyak 2 buah,
lndikator Nomor (Dari 22 indikator) 7 7
7 7 7 7
7
7
em informasi yang digunakan oleh BPBA, Dinsos, PMI, dan TDMRC bervariasi namun
t=empunyai tujuan sama yaitu cepatnya informasi bisa sating diterima. PBA: •
Pelaporan dilakukan denga format yang telah baku, tergantung permintaan gubernur, bisa setiap 2 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau setahun sekali.
•
Salah satu Iaporan yang telah disusun adalah inventarisasi data bencana kabupaten/kota pemerintah Aceh pada periode Januari - Juni tahun 2010.
•
Saat itu BPBA belum terbentuk, masih bernama Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengtmgsi (Satkorlak - PBP) Aceh. BPBA resmi terbentuk pada tahun 2010. Informasi yang terdapat dalam laporan di atas an tara lain berbagai jenis bencana yang te1ah terjadi di masing-masing kabupaten/ kota lengkap dengan tanggal dan Jokasi kejadian,
36
dampak bencana, penyebab bencana, sampai bantuan/ tindakan yang diberikan (penanganan pengungsi). •
Sedangkan laporan ketika terjadi bencana alam dapat dilihat pada Dokumentasi Contoh Laporan Kejadian Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Aceh
•
Informasi disampaikan melalui berbagai seminar yang dilakukan BPBA, raker (internal) 2 kali setahun dan insidental tergantung urgensi, serta rakor 2 kali setahun dan ketika terjadi bencana dengan berbagai SKPD, LSM, NGO.
•
Selain itu, terdapat informasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum dari website (online) Data lnformasi Bencana Aceh (DIBA).
•
Peralatan komunikasi yang digunakan di BPBA antara lain HF (codan), HT, emergency mobile kit, handphone satelit, internet, telephone, dan handphone selular.
Dinsos �i menggunakan alat komunikasi: radio komunikasi, repeater, internet, hp, posko di tiap K.ablkota
P�tl •
Komunikasi dilakukan melalui HT (VHF), stasiun radio komersial, HF (codan), dan radio.
•
lnfonnasi disampaikan melalui berbagai format laporan yang disebarluaskan melalui
•
musyawarah kerja rutin tahunan dengan masing-masing divisi di PMI kabupaten/ kota. . Data Bencana PMT Provinsi Aceh Tahun 201 1 - 20 1 2 kumentasi yang dimiliki PMI:
•
Dokumentasi Peta Lokasi VHF, HF (codan), dan repeater beserta daftar frekuensi radio kom unikasi
•
Dokumentasi rekapitulasi data korban dan kerusakan infrastruktur ketika terjadi bencana banjir bandang
..
Dokumentasi laporan kegiatan harian Posko PMI ketika terjadi bencana banjir bandang
•
Dokumentasi laporan akhir pelaksanaan tanggap darurat ketika terjadi bencana banjir bandang
Dokumentasi hasil rapid assessment dan laporan kegiatan water sanitation (watsan) tanggap darurat ketika terjadi bencana banjir bandang 37
Dokumentasi laporan barang masuk dan distribusi bantuan ketika tetjadi bencana banjir
•
bandang
:>INKES
2asih terbatas dalam peralatan, dengan menggunakan hp.
TDMRC
:idak ada program monev, karena keberadaan TDMRC sebagai think tank yang mensuplay �ta yang dibutuhkan terutama BPBA. Oari sebaran data di atas, maka dapat dikatakan sistem informasi dibidang kesehatan
.ebanyakan di miliki oleh PMI. XL PeIata'ha n .dasar kebencanaan tm2k 1 at ka b upaten/kota Pelatihan dasar kebencanaan tingkat kabupatenlk:ota ' Kurun waktu .
Indikator
0: tahun
Nomor
I : I tahun
(Dari 22
3 : 3 tahun
indikator)
5 : 5 tahun
O Th. Ada
l Th.
Ada
3 Tahun
Tdk
Tdk
Ada
5 Tahun
Ada Tdk
Tdk
Pelatihan pergudangan/logistik
l
10
:;
Pelatihan penyusunan rencana kontijensi
l
10
Pclatihan P4K
I
�
Pclatihan evakuasi
I
5
Pelatihan distribusi bantuan dan logistik
1
10
s
Pe1atihan pemetaan sumber daya
1
lO
Pelatihan pemetaanjalur evakuasi dan
1
10
:!
-
.
10 10
titikpenjemputan �
Pe1atihan pcngurangan risiko bencana
I
10
�
Pelatihan dasar TAGANA.
J
10
Pelatihan Radio Komunikasi, Rapid
I
10
-...
Health Assessment (RHA), Tim Reaksi Cepal (TRC), Pelatihan Penanganan
Gawat Darurat (PPGD), Pelatihan dasar SAR, perahu karet, Disaster Victim Identification (DVT), Advanced Trauma Life Support (AILS)/ Advanced Cardiovascular Life Support (ACLS) -]
Pelatihan navigasi dan survival.
I
10
�
Diklat komunikasi, diktat operator,
I
.1 0
38
pclatihan ABK dan safety training l3
Pclatihan sosialisasi penggunaan
I
10
1
10
I
10
I
10
l
10
I
10
1
10
peralatan bam, pelatihan manajerial
untuk operasi, Pendidikan SAR tertinggi I SAR Mission Coordinator.
·' --� �
pelatihan KSR tingkat dasar dan lanjutan yang meliputi : Pertolongan Pertama, Pcrawatan Keluarga, Kesehatan Remaja, Penanganan Bencana (manajemen bencana, assessment, penampungan sernentara/pengungsian, dapur lUU'llm, dan logistik), Restoring Family Links, Program Berbasis Masyarakat (Community Based Programme), Kcpemimpinan, Air dan Sanitasi (Water and Sanitation/ WatSan), serta Simulasi Lapangan.
_j
Pertolong<m Pertama, Medical Action Team (khusus dokter dan perawat dalam hal pcmbentukan RS lapangan), Pelatihan IT (salelit phone dan repeater), Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana (distribusi pengungsi, operasi tanggap darurat, membangun tcmpat penampungan, logistik, dan peningkatan kapasitas fisik).
t=
Advanced Cardiac Life Support
t•
Advanced Pediatric Cardiac
(ACLS) Support (APSLS ) �
Life
Emergency Medical Tehnician course; insident command sistem
(ICS ) ::;
Mass Casualty_incident(MCI)
Data-data mengenai pelatihan dasar kebencanaan secara detail dan spesifik kurun waktu =daksanaannya belum bisa diperoleh selama pengumpulan data d i lapangan.
-e-Oerapa data tambahan tim Aceh yang didapat dari hasil rifaskes 201 1 adalah data tentang -=:Jab sakit hal ini untuk perbandingan data kalau di institusi yang membidangi kesehatan ;:cagaimana tergambar pada tabel dibawah ini:
39
Persentase RSU Pemerintah yang Memiliki Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat, Rifaskes 2011 Total
RSU Pcmerintah
Provinsi
0
Kelas A Aceh
Kelas C
Kelas B 66,7
Kelas D
28,6
37,5
36,0
t:ntuk tingkat rumah sakit sudah ada, walaupun belum maksimum, hal ini menggambarkan belum siapnya suatu institusi kesehatan kalau terjadi bencana didaeralmya. Dan kelemahan ini yang akhimya perlu dibenahi.
Tabel Persentase RSU Pemerintah menurut Keberadaan Tim Penanggulangan Bencana, Rifaskes 2011 No
RSU Pemerintah
Provinsi
Kelas
Ke las A
Aceh
Total
B
Kelas C
Kelas D
100,0
28,6
37,5
40,0
L'ntuk keberadaan tim penanggulangan rumah sakit tipe B sudah memenuhi I 00%. Sedang i.Dltuk rumah sakit kelas C dan D masih jauh dari cukup. Padahal 2 tipe rumah sakit ini yang ::::myak tersebar di kabupaten. Dari gambaran diatas maka dapat dikatakan bahwa Propinsi Aceh di sektor kesehatan belum .ap untuk menghadapi bencana.
Tabel Persentase RSU Pemerintah menurut Keberadaan Rambu Khusus untuk Evakuasi Pasien bila Terjadi Bencana, Rifaskes 2 0 1 1 INo
Kelas A Aceh
Total
RSU Pe me rintah
Provinsi
Ke las B 33,3
Kelas C 21,4
Kelas 0
25.0
24,0
u
dilihat Di rumah sakit adalah suatu tempat umum, maka perlu adanya rambu khusus
u
terjadi bencana, kalau di rumah sak it saja kita mendapatkan gambaran yang jauh dari
--=apan bagaimana dengan tempat umum lain, kalau terjadi bencana untuk beberapa :::gungsi atau korban dengan resiko terganggu kesehatannya.
40
Tabel Persentasc RSU Pemerintah menurut Keberadaan Stafyang mengikuti Pelatihan Persiapan Keadaan Emergensi dan Bencana, Rifaskes 2011 No
Pelatihan Persiapan Keadaan Emergensi dan Bencana RSU Pemerintah
Provinsi
HOPE Aceh
HEICS
CBRN
DVI
13,6
13,6
4,8
18,2
Sebaran petugas yang mendapat pelatiha11 kegawat daruratan, semuanya di bawah 25%, jadi bal ini perlu di cari jalan keluar, untuk petugas medis saja masih sedikit, bagaimana dengan renaga non medis, padahal kalau terjadi bencana mestinya memerlukan banyak tenaga non :medis. Jadi hal ini merupakan gambaran bahwa propinsi Aceh belum siap untuk ;:nenanggulangi resiko kesehatan akibat bencana.
Dari beberapa data yang didapat ditingkat propinsi Aceh, peneliti berusaha membuat penilaian �gan merujuk Kerangka Aksi Hyogo (Hyogo Frame�vorksfor Actions/HFA); sedang �berapa indikator yang ada hanya indikator I ,2,3, 7 dan 20
3asil Kaj ian tingkat ketahanan atau kemampuan Propinsi Aceh dibidang kesehatan ,...,enghadapi bencana berdasarkan indikator per desember 201 2 ?ropinsi
Prioritas (nilai maks: 20) 1 ( 1 -4)
�ceh
14
2(5-
3(9-
4( 1 3 -
5( 1 9-
8)
12)
18)
22)
4
0
4
0
Total
Tingkat
Indeks
ketahanan( J 00/5=20)
.
21
Level2
.:-:opinsi Aceh mempunyai indeks total I I dimana berarti berada pada level ke 2 atau range ::minggi (20-40). Level 2 yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan -::siko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan xlum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis.
:::.:abupaten Aceh Barat Kebijakan-kebijakan mengenai bencana di Kabupaten Aceh Barat -h 2 kebijakan yang akan peneliti tampilkan: _
Kebijakan, dan Peraturan Perundangan Kabupaten!Kota Tentang Bencana secara Umum 41
Kebijakan
11
dan peraturan perundangan kabupatenlkota
Ada
Tidak
1
0
1
0
I
0
1
0
1
0
Perbup tentang Kawasan Rawan Bencana: -Keputusan Bupati Aceh Barat nomor : 55 a tahun
1.
201 1 Ten tang penetapan gampong/desa rawan
bencana banjir, gempa dan tsunami, tanah longsor dan kebakaran lahan pada kecamatan dalam kabupaten Aceh Barat Rencana S trategis Bupati Kabupaten bermuatan penanganan bencana: I .Peraturan bupati Aceh Barat, tentang rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana 20 1 2 -201 4 2.Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-20 16 ; dibuat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 Peraturan Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.
Indikator no.(ada) 1 ( 1)
-
., .:>.
(BPBD) :
-Qanun Kabupaten Aceh B arat nomor 1 3 tahun 201 0 tentang pem bentukan susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggul angan Bencana Daerah Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Reaksi Cepat (TRC), Tim Penilaian Cepat/Rapid Health Assessment (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan (Bankes) Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 20 1 1
I �I
5.
1(1)
1(1)
1(1)
I (1)
Kebijakan, dan Peraturan Perundangan Kabupaten/Kota Tentang Resiko Kesehatan Akibat Bencana
iJ L
1 -
Kebijakan, dan peraturan perundangan kabupaten/kota Tidak Ada
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten bermuatan penanganan bencana Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pembentukan Tim Reaksi Cepat Tim Penilaian Cepat (RHA) Tim Logistik Informasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bidang Kesehatan Tahun Surat Keputusan B upati tentang Penunjukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Tim Penilaian Cepat/Rapid •
•
•
0
1 1
42
no.(ada) 1(0) 1 (0)
0
0 0
1 1 I
1(0) 1(0) 1(0)
l
0
1 (1 )
I
0
•
,
In di kator
Health Assessment (RHA) dan Tim Bantuan Kesehatan (Bankes) Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Tahun 20 I I
8.
1( 1)
Pedoman penanggulangan risiko kesehatan akibat bencana dari dinas kesehatan
9.
Standar penanggulangan risiko keschatan akibat bencana kecamatan
0
1
1(0)
0
1
1(0)
Beberapa kebijakan tentang resiko kesehatan akibat bencana memang sudah ada, jadi pada dukt:ngan kebij akan memang ditrapkan di Kabupaten Aceh Barat. ll.
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan terkait bencana kabupaten
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan terkait bencana kabupaten Peta resiko kesehatan akibat bencana di kabupaten ada 12 Kecamatan L • Peta kerentanan .., • Peta kapasitas � • Parameter alat komunikasi .) • Parameter jaringan komunikasi � -=---• Parameter jumlah bangunan sekolah • 5 Parameter jumiah bangunan aset ekonom i --=-• Parameter jumlah penduduk dan potensinya • Parameter mata air g• Parameter penduduk cacat dan rentan """9 • Parameter titik kumpul � � • Tran sp ort evakuasi . _} Peta resiko kesehatan akibat bencana di kabupaten tentang kecamatan(1 2 Kecamatan) • 11 Peta kerentanan penyakit atau lingkungan 1 • Peta kapasitas fasilitas kesehatan dan sdm serta sumber daya Iainnya
Ada
I �
Tidak
1 ( 12)
0
I 1 1 1 1 1
0 0 0 0
1
0
1 1 1 1
0 0
�
0
0
0
0
1 ( 12) .
--=::;-. .)
0
lndikator no. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
0
1
0
I
14 1 4(0)
0
1
14
?eta rawan bencana yang d i buat oleh kabupaten Aceh Barat belum semua bencana, biarpun
�ua kabupaten sudah mempunyai, jadi beberapa peta yang dibuat adalah peta bahaya ;;anj ir, tsunami, kebakaran hutan, gempa bumi, epidemi, puting beliung, longsor, abrasi ,
akeringan .
::J -
....
�
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan kecamatan Peta rawan bencana wilayah kecamatan Peta rawan bencana wilayah Desa Peta resiko kesehatan akibat bencana 43
Ada
1
1 0
Tidak 0 0 I
No.Indikator 14
14
4 s
6
14
ctidaerah rawan bencana di wilayah kecamatan Peta resiko kesehatan akibat bencana didaerah rawan bencana di wilayah desa Peta jalur evakuasi di kabupaten Peta resiko epidcmi dan KLB
14
0
1
1
0
-
-
14
Sedang peta khusus untuk kesehatan, sebenarnya peneliti menemukan daftar peta resiko kesehatan, epidemi dan KLB. Tetapi di dalamnya tidak didapat peta resiko epidemi dan KLB. Jadi peta-peta yang ada masih fokus ke bencana secara umum, sedang peta yang dikaitkan dengan kesehatan, bel urn ada. m.
Brosur /leaflet/poster waspada kesehatan akibat bencana Brosur /leaflet/poster waspada
I
2 3
1-l
kesehatan akibat bencana brosur/leatlet/poster waspada kesehatan aldbat bencana isi brosur; peringatan dini untuk tsunami dan gempa dibuat BPPD Diseminasi/distribusi Brosur atau leaf1et/poster waspada kesehatan y _an _g_dibuat dinkes
Ada
Tidak
1
0
1
0
0
1
0
1
No. lndikator
14
14 14 14
3rosur atau leaflet belum ada yang untuk keperluan kesehatan. Jadi untuk point brosur dan :leaflet yang khusus untuk kesehatan belum ada. IV. Dokumen anal isis risiko kesehatan akibat bencana di kabupaten/kota
I
.
..,
-
3
� 5
3
Dokumen analisis risiko kesehatan akibat bencana di kabupatenlkota Sistemperingatan dini Ker jasama lintas sektor. Frekuensi pelaporan Analisis risiko potensi bencana di kab I kota Kerjasama lintas sector di bidang kesehatan Frekuensi pelaporan resiko kesehatan akibat bencana Analisis risiko kesehatan akibat bencana di kab I kota
44
Ada
Tidak
I 1 1 0
I
0 0 0 0 1
0
1
0
1
No.
Indikator
7(I) 4 6 5 4( 1 ) 6 5(1)
Sistem peringatan dini, Lmtuk kebencanaan bisa dimengerti untuk dipakai semua sektor, sedang untuk kerjasama lintas sektor d i bidang kesehatan, terlihat di kabupaten memang sangat kurang.
V. Keberadaan Tim penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota II
Keberadaan Tim penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota TRC (Tim Reaksi Cepat) Tagana PMI (PalangMerah Indonesia) KKN (Kuliah Kerja Nyata) bencana PKSK didesa Satgasos SKSB Tim RHA (Rapid Health Assesment) Tim Logistik dan KSR (Karp Sukarela Remaja) Pekerja Sosial Masyarakat_(PSM)
1 2
4 5
6
9
11 13 14 16
Ada
Tidak
1 1
No. Indikator
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2(1)
I
1 I 1 1 0
I 1
2 2(1) 2 2 2 2 2(1) 2 2
Sedang untuk tim kesehatan dalam penanggulangan bencana memang sudah ada. Tim RHA disini dikoordinir oleh BPPD.
,1. Penanggulangan krisis kesehatan terkait bencana berbasis masyarakat tingkat
kabupaten/kota
1
2
Penanggulangan krisis kesehatan terkait bencana berbasis masyarakat tingkat kabupatenlkota Kampung Siaga Bencana (KSB) SlBAT
Ada
Tidak
No Tndikator
1 1
0 0
,.,
.)
,., .)
3eberapa kebencanaan sudah berbasis masyarakat, ini peneliti dapat dari data dan dokumen �.>ang peneliti dapat, tetapi untuk penanggulangan krisis kesehatan terkait bencana dinas esehatan belum pLmya. -'ll. Rencana kontijensi tingkat kabupaten
Rencana kontijensi tingkat kabupaten
.
...
-
-
-
Rencana kontijensi mencakup penilaian: Ancaman Penentuan kejadian danpengembangan skenario Kebijakan dan strategi, serta perencanaan sektoral (Pusdalops, SAR, evakuasi dan keamanan, pelayanan kesehatan, logistik, sarana prasarana) 45
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 indikator)
1 1
0 0
20 20
1
0
20
II
.j 5
6
i ,!/ I8 I I
9
10
Rencana kontijensi khusus kesehatan yang disusun meliputi: lokasipengungsian/ titik evakuasi Alur rujukan korban, Pembagian kelompok puskesmas yang bertugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P), Alur distribusi Iogistik, kesiapan sarana komunikasi puskesmas dan tim penanggulangan bencana, Kesiapan SDM kesehatan, peta geomedik. Kontijensi plan berdasarkan institusi, potensi bencana a1am
1
0
20( 1 ) 20 20 ( I )
1
0
20( 1 )
1
0
1 1
0 0
20( 1 ) 20
l
1
0 0
20
Rencana kontijensi Kabupaten Aceh Barat Rencana Penanggu1angan Bencana Kabupaten Aceh Barat tahun 2012-2016 ; dibuat oieh pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 Peraturan Bupati Aceh Barat tentang rencana aksi daerah pengurangan resiko Bencana 20 12-·
_
20 I 4; dibuat oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat tahun 2012 draft rencana Kontinjensi Bencana Gempa dan Tsunami di zona Prioritas Penanggulangan Bencana Aceb Barat; Pemerintah Kabupaten Aceh Barat; didukungAmerican Red Cross Buku Aksi edisi-V (Pelatihan dan Pengukuhan Tim Reaksi Cepat) Bidang kedaruratan dan logistik; dibuat BPPD Kab Aceh Barat tahun 201 1 . Meulaboh, Mei 20 I I Buku Aksi Edisi - I, April 201 1 ; Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPPD, Kabupaten Aceh Barat tahun 20 I I
mi. Simulasi /gladi/ siaga bencana
Simulasi /gladi/ siaga bencana
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 indikator) 20
1 0 Dapur umum 1 0 Pendirian tenda 1 0 Pemadam kebakaran p g aitu da p endirian tenda p ur umum' l"'elatihan yang sudah dilakukan terhada TRC Ta ana y �
pemadam kebakaran. Simulasi atau gladi untuk resiko kesehatan akibat bencana belum
�-
46
20 20
IX . Dukungan sumber daya
�
Dukungan sumber daya
Ada
Tidak
Indikator Nomor (Dari 22 indikator) 2
I
APBD dana bencana
1
0
2
Anggaran cadangan pangan kesiapsiagaan menghadapi
1
0 0 0 0
bencana
3
Bu ffer stock pan g_ an Kendaraan
1 1
5
Tenda
l
4
2
2 2 2
Oinsos, dinkes, PU, (BPPA tingkat prop, dan dikabupaten BPPD) Ada di propinsi dan �-abupaten, sedang gudang Iogistik hanya ada di 2 1 dari 23 kabupaten. Adanya tagana
1500
orang, dalam tagana di bagi lagi abJi dapur umum, psikososial, dan evakuasi, pendampingan sosial. Dan petugas bidang Iogistik. Dinkes, ada disetiap kabupaten, sctiap kabupaten yang sudah ada BPPD, maka di dinkes ada juga bagian penanggulangan. Khusus untuk kebencanaan di dinas kesehatan kabupaten .!abupaten tidak ada, posnya adanya di propinsi.
X. Sistem infonnasi dan komunikasi kabupaten/kota
I·
Sistem informasi dan komunikasi kabupaten/kota
112I
HT
'3
telepon
ORARI trekuensi khusus untuk berkoordinasi
,j
5
6
1 8
email
.
mobil komunikasi Call center Sistem informasi kebencanaan alam desa (SIKAT) Sms gateway dengan nomor handphone tertentu
Ada
Tidak
1 1 1
0 0 0 1 0 0 0 0
0
1 1 1 1
l ndikator Nom or (Dari 22 indikator)
7 (1) 7 7 7 7 7 7 7
istem informasi yang intensif di BPBD mempergunakan HP dan RAPI untuk BPPD, sedang :nstansi yang lain masih sebatas HP. Untuk dinas kesehatan sendiri belum mempunyai khusus
47
XL Pelatihan dasar kebencanaan tingkat kabupaten/kota
I
Pelatihan dasar kebencanaan tingkat kabupatenlkota Kurun waktu 0: tahun 1 : I tahun
., Indikator
Nomor
(Dari 22 indikator)
3: 3 tahun
5 : 5 tahun O Th. Ada
1 2
3
8 9
1 1 1 1
19 20 21
10
LO
1
10 10 10 10
l
10 10
1 1
10 10
1 1
10 10
l
10 10 10
1 1 1 1
Pelatihan penyusunan SOP komunitas
16 Pelatihan pemahaman bencana 18
Tdk
Pelatihan evakuasi
10 manajemen bencana 1 1 Pelatihan manajemen logistik 12 Pelatihan search and rescue (SAR) 13 Pelatihar.t peningkatan kapasi tas kelompok rentan 14 Pelatihan komunitas
17
Ada
10
Medis
15
5 Tahun
Tdk
1
Teknik penyelamatan Pelatihan kesiapsiagaan Pendataan masyarakat
7
Ada
10
Radio komunikasi
5
Tdk
1
Manajemen tanggap darurat,
6
3 Tahun
1 Th.
Ada
Pelatihan Kelompok Siaga Bencana Pelatihan manajemen barak dan
pengungsi
4
Tdk
Pelatihan penanganan gawat darurat Pelatihan dapur umum
1
10 10 (1) 10
.
1
TRC
-
Advanced Cardiac Life Support
(ACLS)
Advanced Pediatric Cardiac Life
Support(A PSLS) ,? Emergency Medical Tehnician course; insident command sistem (TCS) 13 Mass Casualty incident (MCI)
-
10
-
10
10
-
Data-data mengenai pelatihan dasar kebencanaan secara detail dan spesifik kurun waktu �laksanaannya belum bisa diperoleh selama pengumpulan data di lapangan
48
.
Untuk kurikulum masuk ke sekolah di kabupaten belum ada. Tetapi ada KKN bencana dari Unsyiah.
Sebagian besar pelatihan sudah ada tetapi itu semua dikoordinir oleh BPPD, belum ada yang khusus pelatihan resiko kesehatan akibat bencana.
Untuk data kabupaten berapa personil kesehatan yang dilatih TRC, ACLS, APSLS, ICS dan MCI, belum ada datanya. Hasil yang ada kegiatannya di tingkat kabupaten adalah no, 1 ,
2,4,5, 7, I 0,20.
Hasil Kajian tingkat ketahanan atau kemampuan Kabupaten Aceh Barat dibidang kesehatan menghadapi bencana berdasarkan indikator per desember 2012 Propinsi
Prioritas (nilai maks: 20)
Aceh
'1 2
1 ( 1-4) 2(58) 6
3(912) 3
4( 1 318) 0
Kabupaten Apeh Barat mempunyai indeks total
5( 1 922) 3
Total Inde.ks
Tingkat ketahanan( I 00/5=20)
24
Leve12
1 1 dimana berarti berada pada level k e 2
atau
range tertinggi (20-24). Level 2 yaitu daerah telah melaksanakan beberapa tindakan pengurangan risiko bencana dengan pencapaian-pencapaian yang masih bersifat sporadis yang disebabkan belum adanya komitmen kelembagaan dan atau kebijakan sistematis. Data Hasil Kecamatan Meurebo Dibawah ini beberapa data yang sudah diperoleh tim peneliti dan cara penyajian tabel :nasukan dari tim pakar :.. Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar kecamatan
I
2 .., .)
� ,
Kebijakan, peraturan perundangan, pedoman dan standar kecamatan Ada Tidak No.Indikator 1 1 (0) 0 SK Puskemas, dinkes terkait tim TRC Struktur khusus tmtuk penanggulangan 1 2(0) 0 bencana di kecamatan bidang kesehatan Pedoman penanggulangan risiko kesehatan I 1 9(0) 0 akibat bencana kecamatan Perbup tentang Kawasan Rawan Bencana: -Keputusan Bupati Aceh Barat nomor : 55 a tahun 20 1 1 1 1(0) 0 Tentang penetapan gampong/desa rawan bencana banjir, gempa dan tsunam i, tanah longsor dan kebakaran lahan pada kecamatan 49
5
dalam kabupaten Aceh Barat Jadi tidal< ada peraturan cam at, yang dipakai peraturan d iatasnya; Ada 26 desa yang mempunyai jenis bencana banjir gempa bumu, tsunami Standar penanggulangan risiko kesehatan akibat bencana kecamatan
Kalau SK un tuk tim TRC belum ada.
I
0
19(0)
Adanya adalah ada 1 petugas yang ditunj uk untuk
menan gan i bencana, dan sewaktu ditanya apakah ada tim, jawabannya adalah tim terbentuk saat terj ad i bencana, hal in i men unjukkan bahwa masih lemahnya kebi jak an, peraturan
penmdangan
tentang kebencanaan tingkat kecamatan, hal ini kemungkinan puskesmas
keb anyakan bersifat kurati f tanpa mempertimbangkan segi prev enti f. Untuk keseluruhan TRC
saja belum ada maka dapat dikatakan untuk khusus kesehatanj uga ti dak ad a
.
Sedang SK khusus untuk penanggulangan bencana di kecamatan memang belum ada, karena hal ini berhubungan dengan kemampuan daerah untuk membayar dan men entu kan jum lah pegawai yang diperlukan. Di Kecamatn Meurebo memang ada orang yang ditunjuk
m engi kuti
acara kebencanaan tetapi bukan secara khusus. Demikian juga untuk struktur khusus di
kecamatan, khusus kcsehatan untuk kebencanaan sud ah pasti kosong. Pedoman pe{langulangan bencana kecamatan tidak ada masih terpusat di kabupaten. Hal ini ,
:-emungkinan sistem di Indonesia yang masih system terpusat, dan ketidak mampuan kecamatan untuk membiayai secara mandiri struktur organisasi yang gemuk. Karena tidak mempunyai pedoman maka otomatis juga tidak mempunyai standart. ll.
!
I
2
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan kecamatan
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan kecamatan Peta rawan bencana wilayah kecamatan Peta rawan bencana wilayah Desa
Ada
0 0
No.Indikator
Tidak
1 I
14(0) 14(0)
Secara umum umtuk peta rawan bencana di tingkat kecamatan sudah ada, hanya uniknya ecamatan Merebo tidak m engetah ui bahwa dia punya peta rawan bencana, seharusnya peta rersebut disosialisasikan, sehingga semua orang yang ada di kecamatan tersebut mengetahui keberadaan peta tersebut. Dari hasil penelitian diketahui temyata peta tersebut adanya hanya :!da di kabupaten di BPPD. Berdasarkan wawancara diketahui kecamatan atau di puskesmas
:ersebutjuga belum mempunyai peta resiko kesehatan akibat bencana.
so
I l l. Denah Evakuasi poster waspada bencana I
2
Denah Evakuasi poster waspada bencana Ada denah evakuasi bencana level kecamatan Ada denah evak:uasi bencana level desa
Ada
Tidak
0
I
0
1
No.Indikator
14(0) 14(0)
Pada hasil wawancara juga denah evakuasi bencana level kecamatan dan level desa belum dimiliki di kecamatan Merebo. Jacli dari sini juga dapat diketahui bahwa kegiatan kebencanaan masih dilevel kabupaten, sedang untuk kecamatan belum be1jalan, demikian juga untuk resiko kesehatan aklbat bencana maka dapat dikatakan belLtm ada, di puskesmas merebo masih membuat tim, itupun hanya I orang.
IV. Jaringan Komunikasi bencana di kecamatan
1 2
3 4
5 6 7
Jaringan Komunikasi bencana di kecamatan Sistem peringatan dini, yang siap beroperasi untuk skala besar danjangkauan luas Sirene · Kentongan HT HP
RAPI ORARJ
Ada
Tidak
No. Indikator
1
0
7(1)
l
0 0
7(1) 7(1) 7(0) 7(0) 7(0) 7(0)
1
I
0 0 0 0
1
1 I
Dari uraian diatas diketahui bahwa ternyata sistem peringatan dini untuk bencana ada, ini dianggap cukup untuk mengetahui memang ada bahaya yang tentunya akan mengancam ·eselamatan manusia. Tetapi ada beberapa peta evakuasi kalau terjadi bencana. Sedang peta tentang evakuasi esehatan apabila terjadi bencana. Seperti adanya pelayanan kesehatan kalau terj adi bencana seharusnya sudah di rencanakan dan juga sudah di buat informasinya seperti suatu ketika terjadi banjir maka pengungsi akan di evakuasi di sisi mana dan akan dibawa kemana, lalu ;::otuk beberapa pengungsi yang mempu11yai masalah kesehatan akan dikirim kemana yang )'3ling dekat, denah tersebut harus jelas dan disosialisakian, karena kalau tidak orang akan "'lenjadi panik dan tidak terkendali karena kurangnya informasi. .l)encana sepeti ini maka waspada terhadap penyakit-penyakit tertentu. 51
Misalnya kalau terjadi
V.
Keberadaan Tim penanggulangan bencana umum dan bi dang kesehatan tingkat kecamatan
Keberadaan Tim
penanggulangan bencana
Ada
Tidak
umum dan bidang kesehatan tingkat
1 2 3 4
5
6
7
8
9
10 11 12
kecamatan Tagana
Desa tangguh bencana PalangMerah Remaja
Saka Bakti Husada
KKN bencana PKSK didesa
Tim Reaksi Cepat(TRC) Satgasos Saluran Ketja Sosial Bersama (SKSB) ----- di Kabupaten
Tim Logistik Korps Sukarela (KSR)
Pekerja Sosial Masyarakat
_(P SM)
Fungsi l : Ya
0: Tidak
I
1
l
1
0 0 0
1 1
0 0 0 0
I
0
1
0
l
0
I
I
Anggota
No. Indikator
2 2
2(1) 2(1) 2 2
2(1) 2 2
2 2 2
Pada p em ben tukan tim kesehatan di bidang kebencanaan sudah ada di beberapa kegiatan.
Karena keberadaan tim itu perlu, karena kalau terjadi sesuatu maka tim tersebut yang akhirnya bergerak dahulu, baru kemungkinan partisipan bisa berperan, Tetapi partisipan bisa bergerak kbih dahulu, tim sebagai koordinator atau memfasilitasi. VI. Sistem penanggu langart bencana berbasi s masyarakat ti ngk at kecamatan terutama bidang
resiko kesehatan akibat bencana
1
-
�
.J
-
6 7'
!
Sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat tingkat kecamatan terutama bidang resiko kesehatan akibat bencana Komunitaspeduli bencana KLM PSW Kader I relawan bencana Kampung si aga bencana
Desa tangguh PSKK Komunitas masyarakat penganggulangan bencana (KMPB)
ada
(tahun
Tidak
terakhir) 0
1
0 0 0 0 0
l l 1 1 1
52
Gladi 1 : Ada
0: Tidak
1 1
Pelatihan/
0 0
Jumlah Anggota
No.
Indikator 3( I ) 3 3 3( 1 ) 3 3 3 3
9 10 11
Siaga Bencana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK) SIBAT (Community Based Action Team) Kelompok
1
0
1
0
1
0
3
3 3
Sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat tingkat kecamatan terutama bidang
resiko kesehatan akibat bencana , pada data-data dinsos.
Dan sedikit sekali atau boleh dikatakan
diatas
tidak
ada, karena kader yang dilatih
kader bencana, untuk kader kesehatan masih terbatas
dibentuk oleh Palang Merah Indonesia VTI.
l 2
I
posyandu.
adalah
Dan sibat karena sibat
Simulasi /gladi/ Simulasi /gladi/
!
temyata kebanyakan adalah dari
Simulasi kesiap siagaan bencana Tersedianya rencana kontingensi kesehatan akibat bencana
Ada
Tidak
0
1
0
1
No. Indikator 20 20
Sedang kesiap-siagaan bencana dan tersedianya kontingensi kesehatan akibat bencana belum ada juga Vl fl. Pelatihan dan kurikulum Pelatihan
II ... -
3
!!
5
dan kurikulum
Pelatihan dan kurikulum sekolah tentang tanggap darurat dibidang kesehatan akibat bencana
Advanced Cardiac Lif e Support (ACLS) Advanced Pediatric Cardiac Life Support
( APSLS)
Emergency Medical Tehnician course; insident command sistem (JCS) Mass Casualty incident (MCI)
Ada
Tidak
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
.
No.
Indikator
20
20 10 10 10
"urikulum kesehatan pengurangan resiko bencana belum ada dimasukkan kesekolah. Apalagi CLS,
APSLS, ICS dan MCI. Belum ada staf puskesmas yang dilatih, padahal Aceh ini
�asuk daerah yang resiko bencananya tinggi.
53
I
IX. Dukungan sumber daya kecamatan
Dukungan sumber daya kecamatan 1
,-----
Ambulans,
Ada
Tidak
1
0
1
0
2( 1 )
0
1
2
No. lndikator 2
Jumlah, pemil i k? Jenis ambulans (evakuasi/gawat darurat) Sertifikasi ATLS dan ACLS (driver dan
3
4 5
paramedik, medik) Peralatan P3 K Tenda Pustu yangsiaga bencana disegi kesehatan
0
1
2(0)
Jadi peralatan kesehatan yang ada sampai tingkat kecamatan hanya sebatas P3K, saja untuk orang dan sistem serta kerjasama lintas sektoralnya belum siap.
X.
!I
Sasaran Pelatihan dasar kebencanaan tingkat -kecamatan Sasaran Pelatihan dasar kebencanaan tingkat kecamatan Kurun waktu I tahun, 3 tahun 5 tahun . Dan sebutkanjumlahnya
No lndikator
,
1th
2
Staf Puskesmas
.>
Masyarakat Sapir ambulans: A TLS dan ACLS
...
14
I
0 0
3th
5th
0
0
I 0( 1 )
0
0
10
0
0-
10
Pada gambaran tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan dasar kebencanaan yang diikuti masih pelatihan dasar, itupun hanya diikuti oleh 1 petugas puskesmas, sedang pelatihan yang khusus untuk kesehatan untuk mengurangi resiko kesehatan apabila terjadi bencana aelum begitu kelihatan.
:Jntuk jajaran petugas kesehatan saja masih minimal petugas kesehatan yang dilatih, apalagi :nasyarakat, maka bisa dibayangkan masih banyak pembenahan bidang kesehatan untuk esehatan yang perlu dibenahi.
Sedang dari sarana seperti sopir ambulans: ATLS dan ACLS belum ada sama sekali.
54
Dari beberapa indikator diatas yang terisi hanya beberapa indikator untuk tingkat kecamatan; 2,3,10.
Hasil Kajian tingkat ketahanan atau kemampuan kecamatan Merebo dibidang kesehatan
menghadapi bencana berdasarkan indikator per desember 2012. kecamatan Merebo
Prioritas (nilai maks: 20) 1 ( 1 -4) 2(5- 3(94( 1 3 8) 12) 18) 7 0 4 0
-
5(1922) 0
Total lndeks
Tingkat ketahanan( 1 00/5=20)
1l
Level l
Kecamatan rnerebo mempunyai indeks total I l dimana berarti berada pada level ke 1 atau range tertinggi (0-20). Level 1 yaitu daerah telah memiliki pencapaian-pencapaian kecil dalam upaya pengurangan risiko bencana dengan rnelaksanakan beberapa tindakan rnaju daiam rencana-�encana atas kebijakan.
55
llo. 3. -
� � ·o. '1 ':2.
Hasr·1 pengumpu an data provmst· s umatra B a:rat Tu juan khusus Kebijakan,peraturanperundangan, pedoman dan standar Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan
Provinsi
...,,.,,...
Elrosur/leaneV poster wa�da bencana Dokumen analisis risiko bencana timpenanggulangan bencana pelatihan dasar kebencanaan sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis
masyarakat rencana kontijensi
"3. .!.
simulasi/gladi/pelatihan siaga
5_ 5.
dukunQan sumber daya sistem informasi dan kom un ikasi
IKecamatan
Kabupaten ··-····
.-
per lu koordinasi denqanpuskesmas
....,.,...
.•...,...
. .....
_....
......
,... ....
......
..,.......
........
.......
"****
......
••••li*
"'*'***
.......
..
.
••••
-??
--,masy +
****
.
Belum ada.
..
.,...
**•�··
.
··-··
··-··
..
Provinsi Sumatra Barat mengalami bencana gempa bumi, namun memiliki kemampuan recovery cukup cepat. Dukungan pemerintah dan kemandirian masyarakat sangat mem bantu pemulihan. Sejak saat itu jajaran pemerintah daerah bahu membahu mempersiapkan infra struktur sistem kesiap siagaan bencana. Posdalop didirikan di wilayah yang telah diidentifikasi rentan bencana. Namun masih dibutuhkan pelatihan lebih intensif, serta dokUmentasi rencana kontigensi yang lebih baik
56
Hasil puldat bencana provinsi DIY 'lo.. ! .a .,. : L
_b_ -;;.
Provinsi ....... ......
Pertanvaan Penelitian kebi jakan, peraturanperundangan ,pedoman dan standar peta rawan bencana dan oemetaan masalah kesehatan
???? .... .... ......
aten/kota brosurlleafleUposter waspada bencana spesifik region, pr ovinsi, dan kabu�J_ Dokumen analisis risiko bencana jl_ e nanggulangan bencana Tim Pelatihan dasar kebencanaan Sistem penanggulangan krisis kesehatan berbasis mas yarakat Rencana kontij ensi i Simulasi/gladilpelathan siaga Dukungan sumber daya Sistem informasi dan komunikasi
Ada 2 gempa
Kabupaten
··�--
.... ... .... ....
·-·+ .
Kecamatan
???? • •**
.... :ll:f!Jt;p
••* •
dengan kebijakan, peta, p elatihan dan komponen
memiliki tim pelaksana penanggulangan .
.
.
-
57
-
...
....
. .....
bumi dan letusan gunung. Pengalaman ini membuat pemerintah waspada
penting lainnya. Level kecamatan telah
****
llrtrftft
-
mempersiapkan in fra struktur cukup matang
???? ....
.... ... ...
..,.,. .....
bencana alam di Provinsi DIY berstatus skala nasional dalam 5 tahun terakhi r, yaitu
mengantisipasi kejadian bencana se lanjutnya. Level provinsi dan kabupaten telah
-
****
****
Hasil pengumpulan data provinsi Jawa Timur
I ...
..
!
" r.
Tujuan khusus
6pbd
kebiakan, peraturanperundangan, pedoman i keberadaanpeta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan keberadaan brosur/ leafleVposter wasoada bencana spesifik keberadaan dokumen analisis risiko bencana keberadaan tim penanQQulangan bencana keberadaan pelatihan dasar kebencanaan sistem oenanggulanqan krisis kesehatan berbasis masvarakat rencana konti jensi keberadaan simulasi/Qiadi/pelatihan siaqa dukungan sumber daya sistem informasi dan komunikasi
Pmi
Dlnas kesehatan
pusat BPBD
Protao ada
****
peta Ada kecuali tahun ini Ada data dan rencana Ada Ada Ada belum lengkap Ada belum lenQ kap
oroses oenvusunan Ada sk tim rha ada
lengkap
-
ada Pernah simulasi lengkap ada
Ada
drop draft ada ada ada draft geladi lengkap ada
Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa v.rilayah rentan berbagai bencana. Topografi
wilayahnya terdiri dari gunung dan sungai, serta dataran rendah. Lumpur Lapindo merupakan salah satu bencana dengan skala nasional. Institusi level provinsi memiliki kesiapan dan
antisipasi sangat bail<, diantaranya adalah kebijakan, infra struktur, materi informasi untuk
masyarakat. Namun masih diperlukan kegiatan rencana kontigensi komprehensif. BPPD
sebagai koordinator bencana level provinsi sedang mempersiapkan peta dan rencana · 1'ontigensi bekerjasama dengan PMI dan Dinas Kesehatan. Dapat disimpulkan secara umum provinsi dan kabupaten di wilayah penelitian mempunyai esiap siagaan
cukup
baik. Hal menonjol yang memerlukan perhatian adalah dokumentasi
rencana kontingensi di masing - masing wilayah dan peta wilayah rentan. Hasil
wawancara
mendalam
dan
pengumpulan dokumen selanjutnya
dibuat matrix
untuk
:nencari komponen yang memiliki jawaban variatif yang selanjutnya menjadi kandidat �abel. Kemudian disusun pertanyaan sesuai dengan variabel terpilih. Produk ak.hir berupa
.a.�esioner untuk mendapatkan indikator. wesioner akan
digunakan
sebagai instrum en
mengumpulkan
informasi
dari beberapa
bupaten wilayah yang belum dan sudah mempunyai pengalaman menangani bencana.
':»engumpulan informasi akan dilakukan pada tahun
2013.
Dari analisa variasi jawaban,
..:':harapkan akan diperoleh indikator untuk menilai kesiap siagaan prabencana level
..xamatan, kabupaten dan provinsi.
58
Pertanyaan Penel itian ( Variabel I pertanyaan ) Kecamatan ·
I
Kebija kan,_peratu ran perundan£an
Ada
12. SK Puskemas terkait tim TRC 13. SK dinkes terkait tim TRC 1 4 . Struktur khusus unmkpenanggu langan bencan a di kecamatan
I I
1 1
1 5 . Pedomanpenanggulangan bencana kecamatan 16. Standarpenanggulangan bencana kecamatan
[I
1 2
Ill 1
2
I IV I
12
3
v
I
2
3 4
5 6
7
8 9
10
VI I
2 3
4
5
_�6
0
0
I
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan kecamatan
Peta rawan bencana wi layah kecamatan
Ada 1 1
Peta rawan bencana wilayah Desa
Denah Evakuasi poster waspada bencana
Ada
Ada denah evakuasi bencana level kecamatan Ada denah evakuasi bencana level desa
Jaringan Komunikasi bencana di kecamatan
Ada
Tidak
1
•
I
Tagana Desa tangguh bencana PMT KKN bencana ku liah kerjanvata TKSK didesa tenaga kese jahteraan sosial kecamatan TRC tim reaksi cepat Satgasos SKSB saluran komunikasi siaga bencana Tim Logistik dan KSR Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) =
=
=
=
Sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat tingkat kecamatan Komunitaspedu l i bencana KLM komunitas lerengmerapi PSW pemantauan wi layah setempat?? =
=
Kampung siaga bencana Desa tangguh
59
1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 I I0 1 10 1 10
Ada
Tidak
1 1
0 0 0
I I I
1
PSKK
Ada / tidak
0 0
0
Tidak
0 0
1
Keberadaan Tim penanggulangan bencana tingkat kecamatan
Tidak 0 0
1
1
Sistem peringatan dini Sirene Kentongan
Tidak 0 0 0
Berfungs i
Tho dibentuk
0 0 0
2:
anggota
Berfungsi
7
8
9
10
Komunitas masyarakat penganggulangan bencana
(KMPB)
l
0
1
0
I
Kelompok Siaga Bencana Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
( PR BBK)
0
1
SIBAT(Community Based Action Team)
VIII
l
Simulasi /gladi/pelatihan siaga kecamatan
0
Ada / tidak
1 10
Simulasi kesiaQ_siagaan bencana
lX
I
Jenis bencan a
Terakhir dilakukan
Dukungan sumber da:va kecamatan
Tidak
Ada
I
Ambulans,
0
Jumlah, pemilik? Jenis ambulans (evakuasi/gawat darurat) Sertifikasi A TLS dan ACLS (driver danparamedik, medik)
X
I 2 3 4
XI
1
2 3 XI I
l
2
Sistem informasi dan komunikasi kabupatenlkota
1
HT
l
HP siaga bencana , call center
1 7. 18. 19.
20.
Tidak
0 0 0 0
I 1
__I_
radio di desa
Sasaran Pelatihan dasar kebencanaan terkait kesehatan tin2kat kecamatan Ada
0 0 0
Staf Puskesmas Masyarakat
Sopir ambulans: ATLS dan ACLS
Tidak
I 1
Thn pelatihan terakhir
. 1
Sistem komunikasi Penanggulangan krisis kesehatan terkait bencana berbasis masyarakat tingkat kecamatan Sistem informasi kebencanaan alam desa (SIKAT) _g_ an nomor handphone tertentu. Smsgateway den
Pertanyaan Penelitian ( Variabel I pertanyaan
.II
Ada
Media komunikasi
Ada
Tidak
1 1
0 0
) Kabupaten
_ pedoman Kebijakan, dan peraturan perundangan kabupaten/kota Ada
Perbuptentang Kawasan Rawan Bencana Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten bermuatan penanganan bencana ---- bentuknya ?? I implementasi?? renja slqJ_ d Peraturan Daerah Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) =
60
1 1
Tidak
1
0 0 0
I
0
2 1 . Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanggulangan Bencana 22. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten .) Pembentukan Tim Reaksi Cepat, 7 Tim Penilaian Cepat (RHA), � Tim Logistik � � 26. Inforrnasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Bidang Kesehatan Tahun 27. Peraturan Bupati tentang rencana aksi daerah pengurangan resiko Bencana � Surat Keputusan Bupati tentang Penunjukan Tim Reaksi Cepat (TRC), � 29. Pedoman Penilaian Cepat/Rapid Health Assessment (RHA) � Pedoman pemberian bantuan Kesehatan (Bankes) Penanggulan_gan Bencana 3 1 . Pedoman kewaspadaan bencana alam .
• • • •
II
II
Pcta rawan bcncana dan pemetaan masalah kesehatan terkait bencana kabupaten I kota
Peta wilayah rentan Ipotensi Peta kerentanan bencana berdasarkan jenis Ketersediaan alat komunikasi TKetersediaan jaringan komunikasi 4 Ketersediaan jumlah bangunan sekolah Ketersediaan jumlah bangunan aset ekonomi Ketersediaan jumlah penduduk dan potensinya -2Ketersediaan mata air 9 ketersediaan penduduk cacat dan rentan Ketersediaan titik kumpul 10 Transport evakuasi. ---r1 12 Peta sumber daya manusia di lokasi rawan bencana. 13 Peta sumber da�sarana dan prasarana, fasilitas umum 14 Dokumentasi/ Foto Peta Sumberdaya manusiaper Kecamatan 15 Dokumentasi/ Foto Peta Sarana dan Prasarana per kecamatan 16 Dokumentasi/ Foto Peta Seismitas 17 Peta lokasi rumah sakit,polindes, sungai, dan sebagainya. 18 pemetaan masalah kesehatan terkait bencana kabupaten (penyakit terbanyak, permasalahan mental emosional) ?
•
•
u= _g_ �
• •
• • • • • •
.
m
1
� � ..)
�
� :> 6 IV
l
Media sosialisasi waspada bencana
Tersedianya banner/ spanduk I brosur/leaflet/poster waspada bencana isi brosur Gempa Banjir Tsunami Gunungberapi Diseminasildistri busi Dokumen analisis risiko bencana di kabu aten/kota
Ookumen Anal isis risiko otensi bencana di kab I kota 61
Ada 1 I
l
0
1 I
0 0
I
0
1
0
1 I 1 1 1
0 0 0 0 0
Tidak Lengkap I tidak 0 0
1 1 1 1 1 I 1 l I 1 I 1 1 I 1 l
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ada
1
Tidak
l 1
0 0
I
1 1
0
0 0
Ada l
0
v
1
2
3 4 5
6
7
8
9
Keberadaan koordinator Tim penanggulangan bencana tingkat kabupaten/kota
TRC Tagana, Korps sukarela(KSR, TSR) KKN kuliah kerja nyata bencana TKSK tenaga kesejahteraan sosial kecamatan S atgasos satuan tugas sosial Tim RHA tim reaksi cepat Tim Logistik Pekeria Sosial Masyarakat (PSM) =
=
=
=
VII
Rencana kontijensi tingkat kabupaten/kota -7 isi dari kontijensi
fE
Rencana kontijensi mencakup penilaian
I
3
0
0 0 0 0 0
I I
0 0
1
0
1 1
0
I
0
I
0
Kebijakan dan strategi, serta perencanaan sektoral (Pusdalops, SAR, evakuasi dan keamanan, petayanan kesehatan, logistik, saranaprasarana).
n=
Alur rujukan korban,
6
Tidak
Penentuan kejadian dan pengembangan skenario,
Aktif I tidak 0 0 0
Lengkap/tidak (Rincian, skor}
Ada
Ancaman bencana
I
�
Ada / tidak 1 1 1 1 1 I 1 1 I
Rencana kontijensi kh usus kesehatan yang disusun meliputi lokasi·pengungsian/ titik evakuasi,
0
Pembagian kelompok puskesmas yang bertugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Pertolongan Pertama Pada Penyakit (P3P),
7 Alur distribusi logistik, kesiapan sarana komunikasi puskesmas dan tim penanggulangan bencana,
---g-- Kesiapan SDM kesehatan, � peta geomedik. 10
VIII
I
Simulasi /gladi/pelatihan siaga kabupaten/kota
I
0
1
0 0
Sirnulasi
1
0
Pemadam kebakaran
1
Evakuasi korban l orang terancam
I
0 0 0
3
2
Jlelatihan
Dapur umum Pendirian tenda
IX
1
I
Kontigensi plan berdasarkan institusi, potensi bencana alam
2
4
.
1
Dukungan sumber daya kabupaten/kota APBD dana bencana Anggaran cadangan pangan kesiapsiagaan menghadapi 62
Ada / tidak 1 /0 110
Geladi
Jumlah
Berfungsi I tdk
I
3 4 5 6 7 8 9 X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 122
bencana.
1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 10 1 /0
Buffer stockpenyangga
Pangan
M P ASI
Hygiene kit I baby kit Kend araan Tenda Kantongjenaza h
Perlengkapan penanganan penyelamatan bencana
mobil dapur umum, mobil evakuasi,
angkut pengurus mobiljenazah_�_ mobil truk tangki air beserta perangkat sanitasinya mobil untuk
,
Ada l "tidak
I I0 1 I0 1 I0 I I0
1 /0
Perahu karet
Motor tempe! Life jacket
Motor URC Ambulans Mobil klinik mobil operasional berbagai alat kesehatan
peralatan rumah tangga peralatan kesling alat komunikasi peralatan untuk mendirikan RS lapangan Mobil bencana i perahu do1pn mobil dapur umum
mobil. tanki air gudang logistik 123 Radio komun ikasi 24 Tenda 25 lampu besar 26 mobil truk boks 27 truk terbuka 28 Motor 29 Ambulans 30 perlengkapan medis dan obat-obatan standar 3 1 perahu karet 32 Alat komunikasi 63
110 1 I0 1 10 1 10 l /0 I I0 1 10 1 10 1 I0 1 /0 1 /0 1 10 I I0 1 10 1 I0 I I0 1 10 l iO
1 I0 1 10 I I0 1 I0 1 10 1 10 I I0 I I0 1 I0
.
jumlah
Ju mla h b erfu ngsi
33 34 35 36
37
1 I0
kapal dengan pan jang 36 meter
rigit inventable boat
I IO
Sekoci
1 /0 1 10
perahu karet
rescue truck berisi peralatan
untuk urban
SAR
l /0
38
rescue car, l eaving bag, eye TV, emergency lighting(lampu lapangan),
1I0
39
Alat maintenaringdan alat-alat evakuasi
1 10
lX
Dukun�an or�anisasi
I
G udang logistik
2 3
Pusdalops standby 24jam
Jaringan komunikasi kabupatenlkota
ORARI
5
Mobil komunikasi
9 10 11 12 13 14 15 16 17
� -
Tidak
1
Telepon
1
Email
1 1 1
Call center SKSB saluran komunikasi siaga bencana
0
0 0 0 0 0 0
=
Pelatihan dasar kebencanaan tingkat kabupaten/kota
Pelatihan Kelompok Siaga Bencana, Pelatihan
manajemen barak dan pengungsi
Pelatihan evakuasi
Mana jemen tanggapdarurat,
.
1 1 1 I
1 1 1
Radio komunikasi,. Teknik penyelamatan Pelatihan kesi(lQ_siagaan Pendataan masyarakat Medis manajemen bencana
I 1 I
1
Pelatihan mana jemen logistik Pelatihan search and rescue(SAR) Pelatihanpeningkatan kapasitas kelompok rentan
I 1
Pelatihan komunitas
1
Pelatihanpenyusunan SOP komunitas
1
Pelatihan pemahaman bencana
I
Pelatihan penanganan gawat darurat
I 64
-- �
Ada
1
Ada
8
1
0 0
HT
XI
7
I 1
frekuensi khusus untuk berkoordinasi RAPT?
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6
Tidak
Posko penanggulangan bencana
X
6 7
Ada
-
-
-
-:. _= : ;, -::: ::;::=--=----
�
tidak 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
0
Tahun
Terakhir
di laksanakan
18
I
Pelatihan dapur umum
0 0
Pertanyaan Penelitian ( Variabel I pert an yaan ) Provinsi I
Kebiiakan,pet·aturan perundangan
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Perda Prov tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Prov Pergub tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Hunian Sementara Pergub tentang Rincian Tugas dan Fungsi BPBD Prov Pergub tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010 - 2015 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Pembentukan Tim Penanggul angan Bencana BidangKesehatan
9.
Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi tentang
10.
Struktur Organisasi Program Pemulihan Gempa PMI Cabang
11. 12. 13. 14. 15. I 16. II
I 2 3
m
1 2 ..., .)
4 5 6
Ada
Perda Prov tentang Penanggulangan Bencana
Surat Keputusan Pengurus Daerah Palang Merah Indonesia Provinsi tentang Struktur Organisasi Program Pemulihan Gempa PMI Cabang Keputusan Gubernur tentang pembentukan tim reaksi cepat (TRC) penanggulangan bencana Peraturan Gubernur tentang pedoman rencana kontingensi bencana pada zona prioritas pen a nggulangan Bencana Keputusan Gubernur pembentukan t i m penanggulangan Bencana Bidang
.
Kesehatan Peta 10 penyakit menular terkait bencana wilayah provinsi
Peta 10 penyakit tidak menular terkait bencana wilayah provinsi
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan provinsi
Peta rawan bencana
Leaflet
1
1
0 0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
l
0
1 1
Peta rawan bencana di wilayah provinsi
Ada
Buku
Poster kartu kwartet petmai n an film, lagu, nyanyiain nasihat RRI TV 65
0 0
Tidak
1 1
0 0 0
Ada
Tidak
l
Media informasi
Tidak
1 I 1 I 1 1
0 0 0 0 0 0
I 7 I banner, spanduk
0
Ada
Tidak
IV 1
Dokumen potensi risiko terjadinya bencana dan dampak
1
0
2
Analisis risiko
I
0
Ada
Tidak
I
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
Ada
Tidak
v I
Dokumen analisis risiko bencana di provinsi
1
bencana
Tim penanggu laoe:an bencana ting_ katproviosi
Tim Human Resources Need Assessment (HRNA) dan Damaged And Lost Assessment (DALA).yang kin i bemama Post Disaster Needs Assessment (PDNA).
2
3 4
5
Tim Reaksi Cepat (TRC) Satgana Relawan Palang Merah Remaja (PMR), Korps Suka Rela (KSR) dan T en aga Suka Rela (TSR)
6
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Tim TRC, Tagana, PMI ada KKN bencana
VT 1
Rencana kontijensi berdasarkan jenis bencana yang spesiftk, melibatkan
2
berbagai unsur pemerintah, LSM, dan masyarakat.
1
0
PengalGkasian angg_aran dalam rencana
1
0
VII
l
2
Rencana konti jensi tingkatprovinsi
kontigen si
Simulasi /gladi/pelatihan siaga
Ada / tidak
Simulasi bencana , pertolongan pertama
6 7 8
VIII
Tahun simulasi
I
.
1 10
1 I0
Pelatihan
Tagana
1 /0 1 10 I I0 1 10 1 10
TRC dapur umum reaski cepat psikososial
Ada I tidak
Dukungan sumber daya
1
Paskogenanggulangan bencana dan
2
Haglund mobil ambulans,
3
Jenis pelatihan
pelatihan terakhir
1 I0
Pelatihan dan u ji cobagladi lapang. iukannya dan sistem ru
3 4 5
Jenis simulasi
1 10
Pusdaloos 24iam dengan shi ftloi ket.
1 /0
mobil we umum,
1 10
66
jumlah
Jumlah berfungsi
4 5 6 7 8 9 10 II
12 13 114 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
mobil dapur umum, mobil evakuasi, mobil untuk angkut pengurus, mobil jenazah, mobil truk tangki air beserta perangkat sanitasinya Perahu karet motor tempel life jacket, motor URC ambulans, mobil klinik mobil operasional serta berbagai alat kesehatan peralatan rumah tangga peralatan kesling alat komunikasi peralatan untuk mendirikan RS ]apangan Mobil bencana perahu dolpin mobil dapur urnum mobil tanki air gudimg logistik Radio komunikasi Tenda lampu besar mobil truk boks dan truk terbuka Motor ambulans perlengkapan medis dan obat-obatan standar perahu karet Alat komun:ikasi kapal dengan panjang 36 meter rigit inventab1e boat perahu karet Sekoci rescue truck berisi peralatan untuk: urban SAR rescue car, leaving bag, eye TV, emergency lighting(lampu lapangan), alat maintenaring dan alat-alat evakuasi
67
1 10 I I0 l /0 1 10
1 I0
1 10 1 10 1 10 1 I0 I I0 110 1 10 1 I0 1 10 I I0 1 10 1 10 1 10 l I0 I I0 1 10 1 /0 1 10 I I0 I I0 1 10 1 10 1 I0 1 I0 l I0 1 I0 110 1 10 1 10 I I0 I I0 I
I0
1 10 I I0
jumlah
0 0 0 0
1
0
:J :2 ... . _, ..
-�-
Restoring Fami_!yLinks, Program Berbasis Mas _y_ arakat (Community Based Pro __&J"amme), Kepem impinan, Air dan Sanitasi (Water and Sanitation/ WatSan), serta Simulasi Lapangan .
lapangan _1
Pelatihan IT (satelitphone dan repeater), _.:.5 -, -
�9
I
0
1
-
32_darurat, _Q_ o erasi ta :ng g
I l
Pelatihan Manajemen Tanggap Darurat Bencana (distribusi
_penrrungsi,
�:3
0
1
Pertolo�an Pertama, Medical Action Team (khusus dokter dan perawat dalam hal
_Q_embent ukan RS
I
membangu n tempat penampungan, logi stik, dan peningkatan
kapasitas fisi!1.
I
I 1
69
=--
-
-
_
-
-
--
-
� •�
I:" -
---=--
-
0
0
0
0
0
0
0
Bab Y Diskusi Sejalan dengan desentralisasi berdasar UU No.
32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah
yang sempat mengalami perubahan berdasarkan UU No.
2008.
Yang pada tahun
2007
dikeluarkan PP No.
38
8 tahun 2005 dan
tahun
2007
UU No.
12
tahun
tentang pembagian urusan.
Delegasi kewenangan dan pembeayaannya menjadi tanggung jawab daerah. Di Indonesia yang saat ini terdiri dari 498 Kabupaten/Kota berada di daerah rawan bencana. Sehingga kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting agar daerah mampu menanggulangi bila terjadi bencana. Koordinasi lintas sektor terkait dalam penanggulangan bencana termasuk dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), yang dikoordinir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat diperlukan mulai dari pra sampai paska bencana. Sebenarnya
data
kerawanan
bencana
juga
diperlukan
dalam
perencanaan
pembangunan daerah. Bagaimana tentang pembangunan kawasan, perlindungan hutan, perumahan, transportasi, kesehatan lingkungan, bahkan perilaku bersih dan schat masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kesiapsiagaan bcncana. Di bidang kesehatan, sejalan dengan Keputusan Menteri Keschatan No 145 tahun
2007
tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan dan maka penelitian ini dimaksudkan untuk pengembangan indikator untuk kesiapsiagaan bencana. Dari hasi I penelitian di 4 (empat daerah) yaitu Provinsi Nangro Aceh Darussalam dan Kabupalen Aceh Barat, Provinsi Sumatra Barat dan Kabupaten Solok, Provinsi DI Yogyakarta dan Kabupaten Sleman se1ta Provinsi Jawa Timur dan Kabupatcn Bojonegoro dikembangkan indikator kesiapsiagaan bencana yaitu Penyusunan indikator kesiap siagaan pra bencana terdiri dari tiga fase. Fase pertama studi explorasi sejauh mana implementasi
UU 24 2007, UU 32, Kepmenkes
1 45,
2007 dan Renstra
BNPB. Penerapan regulasi dan pedoman mentpakan salah satu domain indikator. Dengan adanya UU
32
desentralisasi, pemerintah kabupaten I kota bertanggung jawab menyusun 70
program dan prioritas di wilayahnya. Domain lainnya berupa disediakannya budget. Diikuti dengan cara penggunaan budget. Adanya koordinasi, peralatan komunikasi, rencana kontingensi merupakan domain penting lain sebagai indikator. Dalam fase pertama dilakukan explorasi untuk mendapatkan domain dan variabel yang selanjutnya disusun menjadi kuesioner untuk mendapatkan caJon indikator kesiap siagaan. Dari hasil pengumpulan data kesiap siagaan yang dibagi menjadi
I I domain, telah
diidentifikasi eaton vatiabel yang selanjutnya disusun menjadi kuesioner. Kuesioner yang telah tersusun akan digunakan sebagai instrumen pengwnpul informasi di provinsi, kabupaten I kota, kecamatan yang pemah dan belum pernah menangani bencana. Tujuannya untuk
mendapatkan variasi jawaban. Pertanyaan yang mempunyai variasi jawaban merupakan pertanyaan yang mampu membedakan antara wilayah yang siap dan tidak siap. Domain di atas yaitu Di Tingkat Provinsi: I . Kebijakan, peraturan perundangan 2. Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan provinsi 3. Media inforrnasi 4. Dokumen anal isis risiko bencana di provinsi 5. Tim penanggulangan bencana tingkat provinsi 6. Rencana kontijensi tingkat provinsi 7. Simulasi /gladi/ siaga 8. Dukungan sumber daya 9. Sistem informasi dan komunikasi kabupaten/kota I 0. Pelatihan dasar kebencanaan Di Tingkal Kabupaten: 1 . Kebijakan, dan peraturan perundangan, pedoman kabupaten/kota 2. Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan terkait bencana kabupaten I kota 3. Media sosialisasi waspada bencana 4. Dokumen analisis risiko bencru1a di kabupaten/kota 5. Keberadaan koordinator Tim penanggulangan bencana tingkat kabupatenlkota 6. Rencana kontijensi tingkat kabupaten/kota 7. Simulasi /gladi/pelatihan siaga kabupatenlkota 8. Oukungru1 sumber daya kabupatenlkota 9. Perlengkapan pcnanganan penyelamatan bencana 10. Dukungan organisasi 1 1 . Jaringan komunikasi kabupaten/kota 12. Pclatihan dasar kcbencanaan tingkat kabupatenlkota
71
Di Tingkat Kecamatan:
1. 2.
Kebijakan, Peraturan perundangan
Peta rawan bencana dan pemetaan masalah kesehatan kecamatan
3.
Denah evaku asi, poster \Vaspada bencana
5.
Keberadaan Tim penanggulangan bencana tingkat kecamatan
4.
6. 7. 8.
.Taringan komunikasi bencana di Kecamatan
Sistem penanggulangan bencana berbasis masyarakat tingkat kecamatan Simulasi/gladi/pelatihan siaga kecamatan
Dukungan sumber daya kecamatan
9. Sistem informasi dan komunikasi kabupaten/kota l 0. Sasaran Pelatihan dasar kebencanaan terkait kesehatan 1 1 . Sistem
komunikasi
Penanggulangan
krisis
masyarakat tingkat kecamatan
tingkat kecamatan
kesehatan
terkait bencana berbasis
Dalam tahap kedua akan dilakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah disusun. Tahap ketiga akan dilakukan analisa data berdasarkan infom1asi yang diperoleh melalui kuesioner. Metode yang digunakan adalah analisis faktor untuk memperoleh faktor loading masing - masing dom ain. Beberapa domain yang memiliki faktor loading tinggi merupakan kandidat indikator kesiap siagaan pra bencana. Selanjutnya indikator dapat digunakan Lmtuk menilai kesiap siagaan suatu wilayah. Diharapkan indikator dapat merinci komponen ap a yang dibutuhkan suatu daerah untuk meningkatkan kesiap siagaan menghadapi bencana.
72
Bab VI Kesimpulan dan Saran Kesimpulan Telah diperoleh kuesioner yang disusun berdasarkan hasil explorasi pelaksanaan peratman UU 24 2007
dan UU 32, pedoman pelaksanaan Kepmenkes 145 2007, Renstra BNPB dan tuj uan
klmsus penelitian. Selanjutnya kuesiner tersusun akan digunakan sebagai instrumen pengumpul data di wilayah yang berpengalc_tm an dan belum berpengalaman menangani bencana. Hasil yang diperoleh akan dianalisa agar dapat diperoleh indi kator kesiap siagaan pra bencana. Saran Kuesioner yang telah disusun dipresentasikan untuk mendapat masukan para pakar sebelum digunakan. Tindak Lanjut Melakukan pemilihan wilayah yang akan menjadi responden penelitian penyusunan indikator kesiap siagaan pra bencana
Ucapan terima kasih Besar rasa terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dlnas Kesehatan Kabupaten Sleman dan jajarannya, Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Sleman, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Sumatra Barat. Semoga hasil dapat memberikan manfaat bagi kesiap siagaan wilayah menghadapi bencana agar mengurangi dampak negatif menjadi minimal bahkan tidak ada.
Daftar pustaka 1.
Badan Penanggulangan Bencana Nasional, 2008. Strengthening National Disaster Databases in Asia, Study in fndonesia. BPBN, GRIP, USAids, UNDP, WHO-Centre for Research on the Epidemiology and Disaster, Universite Catholique de Louvain. Jakarta: BPBN
73
2. Departemen Kesehatan Rl, 2005. Penilaian Cepat .Masalah Kesehatan pada Kejadian Bencana. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis. 3. Departemen Kesehatan RI, 2006. Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan dalam Penanggulangan Bencana. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis. 4. Kementerian Kesehatan dan UNHCR, 2007. Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana (Mengacu pada Standar lnternasional) Technical Guidelines fo r health Crisis Response on Disaster. Jakarta: Pusat Penanggulan Krisis. 5. Kementerian Kesehatan, 2009. Peta Bencana Tahun 2009. Jakarta : Pusat Penanggulangan Krisis dalam http://www.penanggulangankrisis.depkes.Qo.id/download/ view/ I 0/321Peta Bencana-2009 .htm, diakses tanggal 1 2 Maret 2012. 6. Kementerian Kesehatan RI, 2010. Profit Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana Tahun 2009. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis. 7. Kementerian Kesehatan R l , 201 I . Pedoman Teknis Geladi Penanggulangan Krisis Kesehatan. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis. 8. Kementerian Kesehaatn RI, 201 1 . Pedoman Teknis Penanggulangan Krisis Kesehatan Akibat Bencana. Jakarta: Pusat Penanggulangan Krisis. 9. Metode Penelitian Kualitatif Ver 2. 2009. http://www.kti-skripsi.net/2009/04/metode penelitian-kualitatif-ver2.html, diakses tanggal 12 Maret 2012. I 0. Pan American Health Organization, 2000. Natural Disaster Protecting The Public Health. 1 1 . Round Table Discussion. 2012. http://www.pitt.edu/-groups/rt.btm l, diakses tanggal 1 2 Maret 2012. 12. Salusu, J . 1 996. Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organism;/ Nonprofit. Jakarta : Grasindo. 13. Sudarwa� Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, (Jakarta, Bumi Aksara, 2005) 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Lamp iran
Matriks wawancara
VII. PERTIMBANGAN IZIN PENELITIAN
Dimintakan izin penelitian dari fnstitusi : Oinkes Provinsi dan Kabupaten/Kota.. VIII. PERTIMBANGAN ETIK
Dimintakan etik penelitian dari Komisi Etik Penelitian Badan Litbangkes Depkes Rl IX. SUSUNAN TIM PENELITI
74
X. JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PENELITIAN No
1
2
3
4
URAIAN KEGIATAN
BULAN
Persiapan
Rapat /pertemuanpersiapan Surat menyurat, perijinan Uji coba dan perbaikan kuesioner Pelaksanaan
Pengumpulan data Sosialisasi Hasil Pen�olahan dan analisis data
Pengolahan data
Analisis data Penyusunan
laporan
dan
artikel siap terbit
- Laporan triwulan I - Laporan triwulan II - Laporan triwulan I l l - Laporan akhir - Artikel siap terbit
75
No
Nama
Keahlian/ Kerjasama
Uraian Tugas
Kedudukan dalam Tim
Dra. Siti lsfandari, MA
Psikologi
Ketua Pelaksana
2.
Noor Edi Widya Sukoco, MPS, MScPH
Promosi
Peneliti utama
3.
Dr. Betty Roosiehermiaty
Manajemen Kesehatan
Anggota Tim
4.
Maria Holly Herawati, S.KM, M.Kes
Epidemiologi dan Statistik
Anggota Tim
5.
Aan Kurniawan,
6.
Herti Windya Puspasari, SKM
Perilaku Kesehatan
Anggota Tim
7.
lndah Pawitaningtyas, SKM
Pedlaku Kesehatan
Anggota Tim
8.
Wening Widjajanti, SKM
Epidemiologi
Anggota Tim
9.
Drg. Moh. Nur Nasiruddin, M.Kes
PPK Kemenkes
Nara sumber
10.
ProfHerman Sudiman
Gizi masyarakat
Memberikan masukan berkaitan dengan standar minimal kabupaten/k.ota siaga bencana
Konsultan
Memberikan masukan
1.
-
SSos
Kesehatan
Antropologi
Kesehatan
.
Anggota Tim
Bertanggungjawab pada semua kcgiatan penelitian sampai pada penulisan dan presentasi laporan Membantu Ketua Pelaksana pada semua kegiatan penelitian sampai pada penulisan laporan Membantu Ketua Pelaksana dalam hal manajemcn penelitian
Membantu Ketua Pclaksana dalam metode kuantitatif, statistik dan analisis
Membantu Ketua Pelaksana dalam metode kualitatif dan dokumentasi
Membantu Ketua Pelaksana mulai tahap persiapan sampai pengumpulan data lapangan Ketua Pelaksana mulai tahap persiapan sampai pengumpulan data lapangan
Membantu
Membantu Ketua Pelaksana mulai tahap persiapan sampai pengumpulan data lapangan
m
76
berkaitan dengan standar ini mal kabupaten/kota siaga bencana, konsep
kebijakan Kebijakan
I I . ProfAgus Suwandono
Memberikan masukan berkaitan dengan standar
Konsultan
Kesehatan
minimal kabupaten/kota siaga bencana, konsep kebijakan
.
Kebijakan
12. Dr Gurendro Putro
Membantu Ketua Pelaksana mulai tahap
Anggota tim
Kesehatan 1 3. Mugeni Sugiharto, SKM, Mkes
Kebijakan
persiapan sampai pengumpulan data lapangan Anggota tim
Membantu Ketua Pelaksana mu1ai tahap
kesehatan 14.
Administrasi
Mardiana
persiapan sampai pengumpulan data lapangan Bertanggungjawab untuk administrasi &
Penanggung Jawab
keuangan kegiatan
Administrasi -
-
-
· -
-
- -
77
- -
--
-
-
�--
LEMBAR PEN GESAHAN
Judul Penelitian : Penyusunan indikator kesiapsiagaan bidang kesehatan dalam mengbadapi bencana alam
Lokasi Penelitian : DIY, Sumatra Barat, NAD, Jawa Timur Keteranga n Lembaga Pelaksana/Pengelola Penelitian A. Lembaga Pelaksana Peneltian·
Nama Peneliti Utama Nama Lembaga/ Institusi Unit Organisasi
Alamat Telepon/ HP/ Faksimile/ E-mail
Dra. Siti Isfandari MA Badan Litbangkes Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta 08561 043526 [email protected]�kes:_&o.id
B. Lem baga lain ya ng terlibat
Nama Koordinator Nama Lembaga Alamat Telepon/ H'P/ faksimile/ E-mail
Setuju diusulkan : Kepala lnstitusi Kepala Puslitbang Sistem dan Kebijakan Kesehatan
Koordinator/ Peneliti Utama
Dra. Siti Isfandari MA
drg. Agus Suprapto, M.Kes
78
