Nama : Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc. Nama : Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. AplinB., MA. fakarta, Agustus 2076 PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl. AplinB., MA

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran

perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang

diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

fakarta,

Agustus 2076

Pihak Pertama

Pihak Kedua

t

,ta^,L Prof.

R.

Yohana

S.

Yembise, Dip. Apling., MA

Dr,Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. Lg57 022L.L98103. 1.00 1

KEMENTERIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN INDONESIA REPUBLIK

PERIANIIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER SASARAN

NO 1,.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

|umlah kebijakan yang resPonsif gender mendukung pemberdaYaan perempuan

25 Dokumen

PROGRAM/KEGIATAN eningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Bidang

M

t.

79 Lembaga

2. fumlah lembaga yang melaksanakan

kebij akan pengarusutamaan gender

dan pemberdayaan perempuan ANGGARAN

KEGIATAN 1,.

Pengarusutamaan Gender Bidang Keamanan

Rp. 18.060.000.000,-

Politik Hukum, Pertahanan, dan

2.

Pengarusutamaan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Rp. 14.540.000.000,-

3.

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Rp. 15.750.000.000,-

4.

Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi

Rp. 39.750.000.000,-

5.

Penyelenggaraan Keseketariatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Rp. 6.900.000.000,-

fakarta, inan Unit Kerja

Agustus 20L6

Pimpinan Unit Kerja

[^r"- I 1pn. Yohana

S.


Dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. L957 0221.198103.1.00 1


PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama f

: Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc

abatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl. Apling., MA

Jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama >C:l.;xit .iLiisair

pihak pertama, se.iari1ulllya citsebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

fakarta,

Agustus 20L6

Pihak Pertama

Pihak Kedua

1t/ ,v\)4 I Prof.

Yohana

S.


Dr.Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. L957 022L.L98L0 3.1.00 1

t-

KEMENTERIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN INDONESIA REPUBLIK

PERIANJIAN KINERIA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER SASARAN

NO 1.

eningkatnya Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Berbagai Bidang M

TARGET

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

25 Dokumen

1. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung PemberdaYaan

perempuan 79 Lembaga

Z. |umlah lembaga yang melaksanakan

kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan ANGGARAN

KEGIATAN

flfi0 Oln r,'rr"

Pepgai-rrsl1ailaan CeltrJ"r- Birie:rg Dniitik rlttl-1,;tl D.''l-rl-r2t,',t:r rlst-' Keamanan

Ql.

2.


Rp. 1a.540.000.000,-

3.

Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

Rp. 15.750.000.000,-

4.


Rp. 39.750.000.000,-

5.


1B

Rp. 6.900.000.000,-

Jakarta, Agustus 201'6 pinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

UZ

r u-l/l( DR.

Yohana

S.


I

Dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. L9S7 0221.L98L0 3.1.00 1

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektifl, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dra. Niken Kiswandari, M.Si.

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selaku atasan langsung pihak pertama




terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Agustus 201.6 Pihak Kedua

I

Pihak Pertama

4l"r'Ll*-r- '-/ I

dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc NrP. L957 022L.L98L03. 1.00 1

$&

Dra. Niken Kiswandari. M.Si. NIP. L9 6LIOL7 .L987 03.2.O0 L

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK REPUBL!K INDONESIA

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2016 SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER NO L.

TARGET

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

Terlaksanakanya Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender

1. Jumlah dokumen

rencana program, kegiatan

2 Dokumen

dan anggaran Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang diselesaikan tepat Waktu

Z. Jumlah dokumen pelaporan dan Data Deputi

9 Dokumen

Bidang Kesetaraan Gender

3.

f

4.

f

L2 Bulan

umlah bulan layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang sesuai kebutuhan dan akuntabel

ANGGARAN

KEGIATAN 1.


fakarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

.4

Ll dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NrP. 1957 022L.L98 103.1.00 1

2 Dokumen

umlah dokumen peraturan Perundang undangan di Bidang Kesetaraan Gender yang dikoordinasikan dalam penyusunannya

Rp. 6.900.000.000,-

Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

rAr \J.. \rl

r__

Dra. Niken Kiswandari. M.Si. NrP. L961-LOL7 .198703.2.00 1


PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajernen pemerintahan yang efektifi, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: DR. Drs. A. Darsono, M.Si

labatan : Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Penganusutarnaan Gender Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama


Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selaku atasan langsung pihak pertama selaku atasan

pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua




Jakarta, Agustus 20L6 Pihak Kedua

,''lU'-<-rL dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NrP. L957 0221. 198103. 1.00 1

Pihak Pertama

,-..

@ DR. Drs. A. Darsono. M.Si

NrP. 19590613.198003.1.001


PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN NO 1

Tersedianya kebijakan di bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

1.

2.

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang olitik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

2.

3.

3.

4.

M eningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan

Jumlah kebijakan di bidang politik, Hukum, Pertaha nan, dan Keamana nyang d isusun, di revi ew, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender

4 Kebijakan

umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang politik, Hukum,

1,0

f

K/L

/

Pemda

umlah dokumen profil gender bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

4 Dokumen

Jumlah SDM terlatih tentang PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di K/L dan

570 Orang

f

Pemda

5.

Jumlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di K/L dan Pemda

6.

Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

7.

5.

TARGET

Pertahanan, dan Keamanan

Keamanan

4.

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

B. fumlah forum koordinasipelaksanaan kebijakan

Meningkatnya koo rdinasl antar K/L/S I(PD, pusat-daerah, pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

PUG

245 Orang

24 K/L

/

Pemda

4 Kegiatan

Ll Forum

bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan di K/L dan Pemda

9.

Terlaksananya pemantauan, anal isis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

]umlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang responsif gender

L0.Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang ditindaklaniuti

KEGIATAN

5 Dokumen

6 Dokumen

ANGGARAN

1. Pengarusutamaan Gender Bidang Politik Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Rp. 18.060.000.000,fakarta, Agustus 201,6 Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

.1i

4 /l n lU'\t"tt

{

dr. Heru PraseLvo Kasidi. M.Sc NrP. 1957 0221.198 103. 1.001

DR. Drs. A. Darsono, M.Si NrP. L9590613. 19800 3. 1.00 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dra. Eko Novi Ariyanti R.D., M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama


Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selaku atasan langsung pihak pertama selaku atasan





Jakarta, Agustus 2016 Pihak Pertama

Pihak Kedua

{\

A1

i L Ur.c.

U

dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NrP. L9S7 0221. 198 103. 1.00 1

I

i,tu

..'

Dra. Ekcj Novi Ariyanti R.D.. M.Si NrP. 1967 1L05. 1993 L2.2.002


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG EKONOMI NO

I

INDIKATOR KINERIA

TARGET

Jumlah kebijakan di bidang ekonomiyang

9 Kebijakan

SASARAN

Tersedianya kebijakan di bidang ekonomi yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

1.

disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi

untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender

2.

3.

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang ekonomi dengan

2.

12 K/L

umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang

f

/

Pemda

ekonomi

memperhatikan dimensi kewilayahan

3. f umlah dokumen profil

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi

4.

3 Dokumen

gender bidang

ekonomi Persentase K/L & Pemda yang memiliki sistem data terpilah Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan

260 Orang

5. ]umlah SDM Penggiat (champion)

3B Orang

pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi di K/L dan Pemda

6.

27 K/L

umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi f

7. Iumlah pelaksanaan

6 Kegiatan

B. f umlah forum koordinasi pelaksanaan

15 Forum

kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi

4.

Meni ngkatnya koordinasl antar K/L/S KPD, pusat-daerah,

pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomi

kebiiakan PUG bidang ekonomi di K/L dan Pemda

9.

umlah kesepakatan bersama antara Kemen. K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebiiakan di bidang ekonomiyang responsif gender

3 Dokumen

rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang ekonomiyang diti ndaklanj uti

4 Dokumen

f

PPPA dengan

10.f umlah

ANGGARAN

KEGIATAN 1,.

Rp. 39.750.000.000,-


|akarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

/

Pemda

Agustus 20L6

''"'TTirKerja

L//

/1A., ''

" vtrL

(

dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NrP. 1957 0221. 198 103.1.00 1

\,, Dra. E* Novi Ariyanti

R.D.. M.Si

NrP. 19590611198003.1.00 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektifi, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ratna Susianawati, SH, MH

|abatan : Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama


Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan



perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian

ini dan mengambil tindakan yang diperlukan


Jakarta, Agustus 20L6 Pihak Kedua

Pihak Pertama

A.-^. -. 1.."L, ? dr. Heru Prasetyo Kasidi. M,Sc NrP. L957 0221.198 103.1.00 1

Ratna Subiand^/ati SH-IIH NrP. L97 20227 .L997 03.2.00L


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI KESETARAAN GENDER BIDANG INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

1.

Tersedianya kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang responsif gender [UU, PP, Perpres,

1

3.

Jumlah kebijakan di bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang disusun, direview, dikoreksi, dan

6 Kebijakan

difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender

PerdaJ 2.

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

2.

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan

4.

12 KlL

Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi untuk memiliki profil gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan

/

Pemda

4 Dokumen

3. f umlah dokumen profil gender bidang Infrastruktur dan Lingkungan

5.

395 Orang

)umlah SDM terlatih tentang PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan di K/L dan Pemda

BB Orang

umlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan di K/L dan Pemda

f

33 K/L

6. ]umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang

pelaksanaan kebiiakan PUG bidang Infrastruktur

/

Pemda

dan Lingkungan umlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan

6 Kegiatan

Meningkatnya koordinas I antar K/ L/S KPD, pusat-daerah, pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan

B. f umlah forum koordinasi pelaksanaan kebiiakan

l-3 Forum

g. fumlah kesepakatan

3 Dokumen

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan

L0.Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Infrastruktur dan Lingkungan yang ditindaklaniuti

16 Dokumen

7.

4.

5.

f

PUG

bidang Infrastruktur dan Lingkungan di K/L

dan Pemda bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Infrastruktur dan Lingkungan yang resPonsif gender

ANGGARAN

KEGIATAN 1.


fakarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

r),rr

,it/ \-1*

,-Z

Rp. 14.540.000.000, Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

{= r

dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc NrP. 1957 0221.L98103.1.00 1

NrP. L97 20227 .1997 03.2.00 1


PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2OL6 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektifi, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Mardaya, SE, M.Si fabatan : Asisten Deputi Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc Jabatan : Deputi Bidang Kesetaraan Gender Selaku atasan langsung pihak pertama



perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian



fakarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

,,,1

Agustus 2076

.,

v \_,/(./ /!1,1

-/'i

tB".

',\"*-aH.

1

Dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. L957 022L.L98L03. 1.00 1

,/.

tlvr t

Budi Mardava, SE. M.Si NIP. L97 0022L.L99 50 3. 1.00 1

-


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI GENDER BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN, DAN PEMBANCUNAN K}LUARGA TARGET

INDIKATOR KINERIA

NO

SASARAN

1.

Tersedianya kebijakan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga yang responsif gender (UU, PP, Perpres, Perda)

L. fumlah kebijakan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan

Tersedianya data dan hasil analisis kesenjangan gender bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga dengan

2.

fumlah dokumen profil gender bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

3 Dokumen

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan

3.

|umlah SDM terlatih tentang PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga di K/L dan Pemda

245 Orang

kebijakan PUG bidang Pendidikan,

4.

|umlah SDM Penggiat (champion) pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga diK/L dan Pemda

8L Orang

5.

|umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan,

2s K/L

2.

4 Kebijakan

Pembangunan Keluarga yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan menjadi responsif gender

memperhatikan dimensi kewilayahan 3.

Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

/

Pemda

dan Pembangunan Keluarga

6.

fumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan

3 Kegiatan

Pembangunan Keluarga 4.

7.

Meningkatnya koordinasl antar

K/L/SKPD, pusat-daerah, pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

5.

B. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

PPPA dengan

fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan,

fakarta,

A

/U"t \I-'Jt i Dr. Heru Prasetyo Kasidi. M.Sc NIP. L957 0221. 198 103. 1.00 1

Dokumen

ANGGARAN

Rp. 15.750.000.000,-

Pengarusutaman Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga

' Atasan Pimpinan Unit Kerja

ll

dan Pembangunan Keluarga yang ditindaklanjuti

KEGIATAN

1.

6 Dokumen

K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalarn pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga yang responsif gender

9.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

L1 Forum

|umlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan PUG bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Keluarga di K/L dan Pemda

Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

t

:i

'urtx

/ .*\ *t' i

Budi Mardaya. SE. M.Si NIP. L97 0022L.L99503. 1.00

1

l

KEMENTERIAN DANPERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN INDONESIA REPUBLIK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Prof. dr.Vennetia R. Danes, M.Sc, Ph'D

|abatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl' Apling', MA

jabatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah target ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'


|akarta, Agustus 20L6 Pihak Pertama

Pihak K dua

f. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl. Apling', MA

NrP. L9 620327 .L989 03.2.001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN SASARAN

eningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Penanganan Perlindungan PeremPuan

M

TARGET

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1.

fumlah LaPoran koordinasi p elaksanaan P enanganan perlindungan Perempuan ANGGARAN

KEGIATAN L. Z.

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi

Rp. 57.357.658.000,Rp. 7 .231.000.000,-

Khusus 3.

Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

Rp. 8.910.000.000,-

4.

perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

Rp. 19.524.000.000,-

5.

Hak Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Perempuan

Rp. 7.417.899.000,-

]akarta, Agustus 2016 Atasan Pimpinan Unit Kerja

f.

pn. Yohana

S.


Pimpinan Unit Kerja

NIP. L962 327 .L98903.2.001

I

KEMENTERIAN

ANAK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

SEKRETARISDEPUTIBIDANGPERLINDUNGANHAKPEREMPUAN

yang efektif, transParan, dan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bertanda tangan di bawah ini: akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami Nama

: Dra. Sunarti, M.Si

Jabatan

:

sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Prof. dr. Vennetia R. Danes, M'Sc, Ph'D

Jabatan

: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

disebut Pihak Kedua selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya

tahunan sesuai pihak pertama pada tahun 2ot6 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja kineria jangka menengah seperti yang rampiran perjanjian ini daram rangka mencapai target dan kegagalan pencapaian ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan

telah

jawab Pihak Pertama' target kinerja tersebut menjadi tanggung evaluasi pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan perjanjian ini dan mengambil tindakan akuntabi[tas kinerja terhadap capaian kinerja dari dan sanksi' yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan

Jakarta, Agustus 2OL6 Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dra. Sunarti. M.Si N

r

P. 1962 0327 .t98903.2.001

N

r

P. 19s81008.198303.2.001

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBTIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERTINDUNGAN HAK PEREMPUAN

Deputi Bidang Perlindungan Hak

INDIKATOR KINERJA Jumlah dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran Deputi Bidang

Perempuan

Perlindungan

Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi

2 Dokumen

Hak

yang

Perempuan diselesaika n teoat waktu

dokumen pelaporan dan Data Deputi bidang Perlindungan Hak

b. Jumlah

3 Dokumen

Peremouan

c.

Jumlah bulan

5 Bulan

prasa ra na,

na

sa ra

layanan

keuangan dan SDM Deputi

Bidang Perlindungan Hak Perempuan yang sesuai kebutuhan dan akuntabel Jumlah dokumen peraturan

6 Dokumen

Perundang-undangan di Bidang Perlindungan Hak yang

Perempuan

dikoordinasikan

dalam

nyusunannya e. Layanan Perkantoran

t.

Penyelenggara Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Hak

L2 Bulan

Rp.7 .417.899.000

Perempuan Ja ka

rta,

Agutus 2Ot6

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan Unit Kerja

Prof. dr. Vennetia R Danes. M.Sc. Ph.D

Dra. Sunarti, M.Si

N

I

P. 19620327 .L98903.2.001

N

I

P. 19s81008.198303.2.001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Ir. Lies Rosdianty, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Dalam Ketenagakeriaan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc., Ph.D. Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan







fakarta, Agustus Pihak Kedua

20327 .L98903.2.001

201,6

Pihak Pe

631018.198601 .z.OOL

LKEMENTERIAN DANPERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KETENAGAKERJAAN ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM

1.

Tersedianya kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan (UU, PP, Perpres, Perda)

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

l

1. fumlah kebijakan Perlindungan Hak Perempuan

Kebijakan

dalam Ketenagakeriaan yang disusun, direview' dikoreksi, dan diharmonisasikan

2. |umlah K/L dan Pemoa yang memllrKt

6KlL

Pr urlr

pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakeri 3Jr-l.h d"kr.en profil Perlindungan Hak Perempuan

/

Pemda 2 Dokumen

dalam Ketenagakerjaan 3.

Meningkatnya Pemahaman Pemangku kepentingan tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

4. 5.

umlah SDM terlatih tentang pelaKsanaan KeuIJaKdrI Perlindungan Hak PeremPuan dalam Ketenagakerjaan di K/L dan Pemda SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan fumlah 'kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam

f

7620 Orang

190 Orang

Ketenagakeriaandi K/L dan Pemda

BK/L

4.

pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenasakeriaan Z ;umlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan - . pelaksanaan kebijakan @ordinasi Meningkatnya koordinasi, integrasi, Perlindungan Hak PeremPuan dalam sinkronisasi dan sinergi antar Ketenaszkeriaan Derempuan di K/L dan Pemda K/L/SKPD, pusat-daerah Pemangku antara Kemen. PPPA @nbersama kepentingan dalam terkait pelaksanaan kepentingan pemangku dan K/L/SKPD dengan kebiiakan Perlindungan Hak Perempuan terkiit pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak dalam Ketenagakeriaan Daromnr r.n d elam Ketena sakgriaan K /Ldan Pemda yang mempunyai program/kegiatan Perlindungan Hak Perempuan

/

Pemda 3 Kegiatan

6 Forum

l

Dokumen

6K/L

I

Pemda

,l ^l ^ ,- IZaton a rralzpri e en

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

11.fumlah rekomendasi hastt Pemantauan cralr Evitlud>r yang -lo.;rmlah bidang perlindungan hak pekerja perempuan

ditindaklaniuti

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

Rp. 19.524.000.000,-

Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan

fakarta, Atasan PimPinan Unit Kerja

2 Dokumen

Agustus

20t6

Pimpinan Unit Kerja

f6rrr*.rlsi NrP. 19620327 .L98903.2.00 1

31018.19860L.2.001

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBTIK INDONESIA

PERJANJIAN K!NERJA TAHUN 2016 ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: Nyimas Aliah, SE, S.Sos, M.lkom

Jabatan

:

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Vennetia R. Danes, M.Sc, Ph.D

Nama

: Prof. dr.

Jabatan

: Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

pihak pertama pada tahun 2016 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian

target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabititas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang dipertukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Pihak Kedua,

Agustus 2016

Pihak Pertama,

Nvimas Aliah, SE. S.Sos. M.lkom N

r

P. 19620327 .L98903.2. 00 1

N

tP. 19510411. 198903.2.002

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM SITUASI DARURAT DAN KONDISI KHUSUS IN_DIKArOR

SASARAN STRATEGIS

a. perempuan dengan masalah sosial (UU,

Jumlah Perlindungan

kebijakan

2 Kebijakan

Hak

Perempuan dalam

PP, Perpres, Perda)

TARGET

{!N_EBla__ Situasi

Darurat dan Kondisi Khusus direview, dan dikoreksi, diha rmonisasikan

yang disusun,

r,riir

analisis Perempuan Hak Perlindungan tentang dalam Situasi Darurat dan Kondisi

.. t,rrntuf' fA Oan Pemda 6 yang memiliki Profil Pemda Hak Perlindungan

K/Ll

Perempuan dalam Situasi

Khusus

Darurat dan Kondisi Khusus L Dokumen

Perlindungan

Hak

Perempuan dalam Situasi D a r u ra

;;

p"tnungku

!_qg

n_!_(o n d I s1

Jumlah SDM

Penggiat

pelaksanaan

dalam kebijakan

(champion)

kepentingan tentang Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan

!!h tls I s

Perlindungan

Kondisi Khusus

125 Orang

Hak

Perempuan dalam Darurat dan Kondisi Khusus di K/L dan Pemda

Situasi

a.

ffii.f',--rlr

dan

Pemda

yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan

Perlindungan

6

K/L/Pemda

Hak

perempuan dalam Situasi Da ru rat da n]lo'nd b.

Jumlah

il

Xh

U:Yt

Pelaksanaan

4 Kegiatan

kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan

Perlindungan 4 M..rgkrt"Y,

k"ordinasi, integrasi,

Hak

Perempuan dalam Situasi !arurat qq$o-ndi{hqus forum a. Jumlah

l-3 Forum

sinkronisasi

dan sinergi antara

koordinasi pealaksanaan kebijakan Perrlindungan Hak Perempuuan dalam Situasi Da rrurat da n

K/L/SKPD, pusat-daerah pemangku terkait pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat

kepentingan dalam

Kondisi Kh'rusus

dan Kondisi Khusus b.

K/L/Pemda -

lu".llrh

di

lia:sepakata n

bersama Kemen.PPA

a

1 Dokumen

nta ra

dengan dan

K/L/SKPD

pemangku ke:pentingan

terkait

peala ksa naan

kebijakan Perrlindungan Hak Perempuuan dalam Situasi Da rturat da n KondlgiKf usuus-__- .-_ iumlah KlLl dJan Pemda ya ng nempunyai

program /

13

K/L/Pemda

kegiata n

Perlindunga nr Perempuan Situasi danr

Hak

dalam Kondisi

Khusus

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus

d. Jumlah

reko komendasi

2 Dokumen

hasil pemanta tauan dan rlindungan evaluasi Perli Hal< Perempua uan dalam

Situasi

Darur urat dan

Kondisi

Khust JS uS ya ng

ditindaklanjutiti

ANGGARAN

KEGIATAN

1.

Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan l(ondisi Khusus J


ka

a

rta,

Rp. 7. 231.000.000

Agustus 20L6

Pimpinan Unit Kerja

Nvimas Aliah. SE. S.Sos. M.lkom N

I

P. 19620327 .L98903.2.001

N

r

P. 196104L1. 198903.2.002

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANJlAN KTNERJA TAHUN 2016 ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs.

Jabatan

:Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

M.A BudhY Prabowo, M.Si

Selanjutnya disebut Pihak Pertama Nama

: Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc, Ph.D

Jabatan

:

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

pihak pertama pada tahun }OLG ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

J

Pihak Kedua,

a ka

rta,

Agustus 29L6

PihakPertama,

\ \rf

/.-24\

\

Drs. M.A. Budhv Prabowo' M.Si N

r

P. 1952 0327 .t98903. 2. 00 1

N

r

P. 19620921.t98903. 1.001

KEMENTE ii iAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAi,I DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBTIK INDONESIA

PERJANJIAN K!NERJA TAIJUN 2015 ASDEP PERTINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI TIiiDAK PIDANA PERDANGAN ORANG

IN DIKAT OR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

TARGET

Tersedianya kebijakan di bidang a. Junii.rh ke:bijakan di bidang peni.r:gaha pencegahan dan penanganan tindak ran dan tindak pid.;rro p€l pidana perdagangan orang (U U, :rdagangan orang yonit disrsusun, direview, Perpres) diko reksi,

1 Kebijakan

dan

risasikan dih.rr rnoni:

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

a. Jurni,rlr

Pemda

rnemiliki

Yanl;

4 K/L/ Pemda

profil

peni'.rgah an dan p€fi,tngan an tindak pidana rai:r[]a ngsa n

orang

Jumi;rlr dokumen profil l (

p€ni

an

r'11ahe

p€fi,,i r$dOian tindak p€rrj,rl,lang3an orang

3.

(.lL dan

Dokumen

dan pidana

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan tentang pencegahan dan pidana penanganan tindak perdagangan orang

Junri.:h

Meningkatnya koordinasi, integrasi,

Juml,,ir f[orum koordinasi 40 Forum pel;:'.sanaran kebijakan di bid;, ,;i pencegahan dan t pen, Iii{0nran tindak pidana perr llanfgan orang di K/L

ya

ni,

l

Pemda

6 K/L/ Pemda

diftasilitasi tentang naran

kebijakan di bid;, .r' fpencegahan dan pen, rrllan an tindak pidana pela

l,r:;a

er{ . )[]angsa n oranq

4.

sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat -daerah pemangku kepentingan dalam terkait pelaksanaan

kebijakan

di

bidang pencegahan dan pidana tindak

penanganan

perdagangan orang

dan l)Liffldla

b.

Jumlah

kesepakatan

1 Dokumen

bersama antara kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dan

pemangku

kepentingan

pelaksanaan terkait kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan tindak pidana perdagangan orang

c. Jumlah K/L dan Pemda yang mempunyai program /kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana

7 K/L/ Pemda

perdagangan orang

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan

penanganan tindak perdagangan orang

pidana

Jumlah rekomendasi hasil

l- Dokumen

pemantauan dan evaluasi dibidang Pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang

ditindaklanjuti

ANGGARAN

KEGIATAN

L. Perlindungan Hak Perempuan dari Tindak Pidana Perdagangan Orang

J


a

ka

rta,

Rp. 8.910.000.000

Agustus 201,6

Pimpinan

Drs. M.A. Budhv Prabowo, M.Si N

r

P. 19520327 .L98903.2.001

N

r

P. 1962092L.198903. 1.001

KEMENTERIAN

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERIINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASDEP PERTINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Na

Usman Basuni, SE, MA, MPHR

ma

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga

Jabatan

Selanjutnya dis ebut Pihak Pertama Na

Prof. dr. Vennetia R. Danes, M.Sc, Ph.D

ma

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan

Jabatan

Selaku atasan tangsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

pihak pertama pada tahun 2OL6 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang

telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. J

a

ka

rta, Agu stqsr?€*6 '"- , ; -, . :.1..

".

.

i"t "

Pihak Pe

Pihak Kedua,

fi*

lZ Prof. Ur. N I P.

(l"nnetia

R Danes, M.Sc Ph.D

1952 0327 .198903. 2.00

I

N

r

P. 19530s20. 198803. 1.001

KEMENTERIAN DAN PERTINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN REPUBTIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASDEP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TARGET

TNDIKATOR KINERJA

SASARAN STRATEGIS

1. Tersedianya kebijakan di bidang a. Jumlah kebijakan di bidang pencegahan dan Penanganan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga kekerasan dalam rumah tangga

yang disusun, dikoreksi,

(UU, PP, Perpres, Perda)

Kebijak an

direview, dan

diharmonisasikan

b. Peraturan, Pedoman

Kebijakan,

l- Dokumen

rekomendasi kebijakan bidang Perlindungan

perempuan dari

2. Tersedianya data dan hasil analisis tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

tindak kekerasan yang terkoordinasi antara K/L dan Pemda terkait. a. Jumlah K/L dan Pemda Yang memiliki profil Perlindungan

bagi

b.

3.

Meningkatnya

pemahaman

pemangku kepentingan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga

pencegahan

2 K/LIPemda

dan

penanganan kekerasan dalam rumah tangga Jumlah dokumen Profil

pencegahan dan Penanganan kekerasan dalam rumah tangga a. Jumlah SDM terlatih tentang

5 Dokumen

15065 Orang

pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam

rumah tangga

di K/L

dan

Pemda

b. Jumlah K/L dan Pemda Yang difasilitasi tentang pelaksanaan

L9 KIL/ Pemda

kebijakan di

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga c. Jumlah pelaksanaan kegiatan

2 Kegiatan

pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga a. Jumlah forum koordinasi

4 Forum

KIE tentang Pelaksanaan bidang kebijakan di

4.

Meningkatnya

koordinasi,

integrasi, sinkronisasi

dan

pelaksanaan kebijakan

di

sinergi antar K/L/SKPD, Pusatdaerah pemangku kePentingan

bidang pencegahan dan

dalam terkait

rumah tangga

Pelaksanaan

penanganan kekerasan dalam

di KIL dan

kebijakan di bidang pencegahan

dan

penanganan kekerasan

dalam rumah tangga

Pemda

b. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen.PPPA dengan

dan kepentingan K/L/SKPD

l- Dokumen

pemangku

terkait

pelaksanaan kebijakan

di

bidang pencegahan dan

5. Tersedianya bantuan Operasional penjangkauan

penanganan kekerasan dalam rumah tangga c. Jumlah K/L dan Pemda yang mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional di Provinsi / Kab/

korban

36 K/L/ Pemda

3 Paket

Kota

6. Terlaksananya pemantauan,

a.

analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang

Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan

dan

3 Dokumen

Evaluasi

bidang pencegahan dan penanganan kekerasan dalam

rumah

pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah

tangga

yang

ditindaklanjuti

tangga

b.

Jumlah Rekomendasi

hasil

3 Dokumen

dan Evaluasi bidang pencegahan dan pemantauan

penanganan kekerasan dalam

rumah

tangga

yang

ditindaklaniuti

KEGIATAN L.

ANGGARAN

Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam rumah

N I P.

1952 0327 .L98903. 2.00 1

Tangga

NtP. 195305

Rp. 57. 357.658.000



Nama

: Dr. Pribudiarta Nur Sitepu, MM.

|abatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.


labatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|akarta, Agustus 2016 Pihak Pertama

Pihak

Prof. DR. Yohana

S.


0324.199103.1.001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK SASARAN

NO 1,.

eningkatnya perlindungan khusus anak M

TARGET

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1. fumlah kebijakan Perlindungan

t6

khusus anak

2. ]umlah K/L dan

Pemda Yang akan kebij melaksanakan

52

perlindungan khusus anqk ANGGARAN

KEGIATAN

L. 2. 3. 4.

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

Rp. 27.079.750.000,-

Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

Rp. 22.953.722.000,'

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

Rp. 26.688.000.000,-

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi

Rp. 23.916.328.000,-

S. penyelenggaraan

Rp. L0.9 49.744.000,'

Keseketariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak

lakarta, mpinan Unit Kerja

:DR. Yohana

S.


Agustus 20L6

Pimpinan Unit Kerja

60324.L99103.1.001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekti(, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Ali Khasan, SH.,M.Si

fabatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi Selanjutnya disebut

Nama

: DR.

pihak pertama

Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM.

Jabatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan







Jakarta, Agustus 2016 Pihak Kedua

324.L99103.1.001

Pihak Perta

1963 09 06.L9930 3. 1.00 1

7_


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DAN

STIGMATISASI

1.

Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang lengkap dan harmonis

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

3.

4.

5.

eningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum M

eningkatnya koo rdinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum M

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

1.

2.

fumlah kebijakan Perlindungan Anak bagi Berhadapan dengan Hukum yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan umlah K/L dan Pemda yang memiliki profil Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

36

f

3.

f

4.

f

umlah dokumen profil Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum

K/Ll

Pemda

lDokumen

umlah SDM terlatih tentang Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum di K/L dan Pemda 5. iumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukumdi K/L dan Pemda 6. f umlah Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum 7. f umlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum B. fumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum di K/L dan Pemda 9. fumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dan kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum 10. fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum yang ditindaklaniuti

1655 Orang 65 Orang

24 Pemda

2 Kegiatan

12 Forum

lDokumen

l

Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN

1.

4 Kebijakan

Rp. 27.07 9.750.000,-

Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum dan Stigmatisasi

fakarta,

Agustus 20L6

Pihak Perta

Pihak Kedua

24.L99L03.1.001

.

t9 630906.199303.

1.00 1



Nama

: Rini Handayani, SE., MM.

abatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

f

Selanjutnya disebut

Nama f

: DR.

pihak pertama


abatan : Deputi Bidang Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan







fakarta, Pihak Kedua

Agustus 201,6

Pihak Pextama

(tn

tl \' Rini Handayani. 324.t99103.1.001

SE.. MM.

NIP. L9 690 608. 1996 03.2.O02

I


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN DAN EKSPLOITASI

L.

Tersedianya kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang lengkap dan harmonis

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

3.

eningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak M

t.

fumlah kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan

2.

fumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

3.

fumlah dokumen profil Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

4.

fumlah SDM terlatih tentang Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L dan Pemda fumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan f umlah Pemda Kebiiakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

5. 6. 7.

4.

5.

M eningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusatdaerah pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

B.

9.

6Kebijakan

L2 K/L/ Pemda

3 Dokumen

fumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebiiakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak fumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak di K/L dan Provinsi fumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebiiakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

10. f umlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi

3B0Orang 180 Orang 10 Pemda BKegiatan L0Forum

L Dokumen

9 Dokumen

pelaksanaan kebijakan Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak yang ditindaklanjuti

ANGGARAN

KEGIATAN

t.

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

Rp. 26.688.000.000,-

Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi

fakarta,

Agustus 2016

Pihak Kedua

:KNiSEMM 324.L99t03.1.001

NrP. L9 690 608. 1996 03.2.002

I

KEMENTERIAN DANPERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dra. Valentina Gintings, M.Si

|abatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: DR.


|abatan : Deputi Bidang PerlindunganAnak Selaku atasan langsung pihak pertama

selaku atasan


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran




NIP. 196

324.L99103.1.001

Agustus 201'6

Pihak Pertama

L

Dra. Valentina Gintings. M.Si NIP. L9 630429.L9900 3. 2.00 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PERTINDUNGAN ANAK DALAM SITUASI DARURAT DAN PORNOGRAFI

1.

Tersedianya kebiiakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang lengkap dan harmonis

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

3.

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

1.

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan Pemenuhan Hak Sipil Anak

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

Iumlah kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan

2.

f

3.

f

4.

f

5. 6. 7.

4.

TARGET

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

NO

B.

umlah K/L dan Pemda yang memiliki profil Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat

l

umlah SDM terlatih tentang Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat di K/L dan Pemda fumlah SDM Penggiat (champion) Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat di K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang f umlah Pemda pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan f umlah kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi

485 Orang

Dokumen

90 Orang 20 Pemda

3 Kegiatan

Darurat fumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat di K/L

dan Pemda bersama antara Kemen. PPPA f umlah kesepakatan dengan K/L/SKPD dan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat 10. f umlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat yang ditindaklanjuti

g.

l2Forum

L Dokumen

l

Dokumen

ANGGARAN

Rp. 23.916.328.000,-

Perlindungan Anak dalam Situasi Darurat dan Pornografi


3 K/L/ Pemda

umlah dokumen profil Perlindungan Anak Dalam Situasi Darurat dan Pornografi

KEGIATAN 1.

4Kebijakan

Agustus 2016

&

Pihak Pertama

Dra. Valentina Gintings. M.Si

324.L99103.1.001

NrP. 19630429.L99003. 2.00 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekti(, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

:

Indra Gunawan, SKM., MA.

|abatan : Asisten Deputi Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama f

: DR.




selaku atasan







fakarta, Agustus 2076 Pihak Kedua

Pihak Pertama

Indra Gunawan. SKM., MA. 324.t99103.1.001

NIP. L97 20+25.19980 3. 1.00 1

I


PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PERLINDUNGAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

t.

Tersedianya kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang lengkap dan harmonis

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus dengan memperhatikan dimensi

1.

2.

4.

5.

TARGET

umlah kebijakan Perlindungan Anak bagi Berkebutuhan Khusus Yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk

2Kebiiakan

eningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus M

Meningkatnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaPoran pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus

f

diharmonisasikan tumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan

l

fumlah dokumen profil Perlindungan bagi

Dokumen

Anak Berkebutuhan Khusus

4. 5.

umlah SDM terlatih tentang Perlindungan

235Orang

bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L dan Pemda fumlah SDM Penggiat [chamPion)

190 Orang

f

Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L dan Pemda 6. f umlah Pemda yang difasilitasi tentang pelaksanaan Kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 7. f umlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebiiakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus koordinasi pelaksanaan B. f umlah forum kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus di K/L dal lryytnlt 9. f umlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus 10. fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Perlindungan bagi Anak Berkebutuhan Khusus yang ditindaklanjuti

9 Pemda

4 Kegiatan

9Forum

2 Dokumen

3 Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

t3 K/L/ Provinsi

Khusus

3.

kewilayahan 3.

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

Rp. 22.953.722.000,-

Perlindungan Anak Berkebutuhan Khusus

|akarta,

Agustus 20L6

Pihak Pertama

24.L99LO3.1.001

Indra Gunawan. SKM.. MA. NIP. 197 20425.L99803. 1.00 1



Nama

:

Ir. Nurti Mukti Wibawati

tabatan : Sekretaris Deputi Bidang Perlindungan Anak Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama f

: DR. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM.


Selaku atasan langsung pihak pertama selaku atasan


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung iawab kami'

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

fakarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

kv NIP. 196

Agustus 20L6

lt--

324.L99103.1.001

Ir. Nurti Mukti Wibawati NIP. 1958041 1.1983

03 .z.OOL

I


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

1.

INDIKATOR KINERIA

TARGET

dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran Deputi bidang Perlindungan Anak vane diselesaikan tePat Waktu ZJumlah dokumen pelaporan dan Data Deputi bidane Perlindungan Anak 3. f umlah bulan layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputi bidang Perlindungan Anak vang sesuai kebutuhan dan akuntabel n. f umlah dokumen peraturan Perundang undangan di Bidang Perlindungan Anak yang dikoordinasikan dalam penyusunannyL

2 Dokumen

SASARAN

NO

Terlaksanakanya Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi DePuti bidang Perlindungan Anak

-fumlah

l2Bulan

l

Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN L.

3 Dokumen

Rp. 10.949.744.000,-

Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Perlindungan Anak

fakarta,

Agustus 20L6

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ir. Nurti Mukti Wibawati 24.t99LO3.1.001

NrP. 19

5

804tL.L983 03.2.00 1

f



Nama f

: Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc

abatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


Nama

: Prof. DR. Yohana

S.


)abatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami' pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|akarta, Pihak Kedua

DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

Agustus 20L6

Pihak Per

310.198811.2.001

L

KEMENTERIAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PEREMPUAN PEMBERDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK SASARAN

NO 7.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1.

fumlah kebijakan Pemenuhan hak anak

7

2.

|umlah K/L, Pemda Yang melaksanakan kebij akan p emenuhan hak anak

7B

PROGRAM/KEGIATAN Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak, Termasuk Tindakan Afirmasi Bagi Anak dalam Kondisi Khusus

ANGGARAN

KEGIATAN

L. Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan 2. Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan 3. Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi 4. Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya 5. Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak 6. Penyelenggaraan Keseketariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang

Rp. 10.520.000.000,Rp. 13.024.400.000,Rp. 11.588.000.000,Rp. 12.301.000.000,-

Rp.

70.200.000,-

Rp. 7.527.816.000,-

Anak

Jakarta, Atasan

Pimpinan

Unit Kerja

R. Yohana S. Yembise,

Dip.Apling., MA

Agustus 2016

nit Kerja

310.198811.2.001


PERIANIIAN KINERJA TAHUN 2 OL6 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama f

: Lenny N. Rosalin, SE, M.Sc

abatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak


Nama f

: Prof. DR. Yohana

S.


abatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama iu:iiij."Lt .ilciscrti

pihak perLalna, Selalljutnya drsebui pihak kedua


perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja iangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian




Agustus 20L6

Pihak Pertama

DR. Yohana S. Yembise, Dip. Apling., MA

NIP, L9640310.1988 LL.z.00L


PERIANIIAN KINERJA TAHUN 2016 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK SASARAN

NO 1.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

\.

Jumlah kebijakan pemenuhan hak anak

7

2.

Jumlah K/L, Pemda yang melaksanakan kebijakan pemenuhan hak anak

PROGRAM/KEGIATAN eningkatnya Pemenuhan Hak Anak, Termasuk Tindakan Afirmasi Bagi Anak dalam Kondisi Khusus M

7B

ANGGARAN

KEGIATAN

1.

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

Rp. 10.520.000.000,-

,r 3. 4. 5. 6.

Per:reltirlrait ll;rl<,Ana]< Atas Pengasuiran KeJir;lriz2 dart Ling]
li1.

Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi

Rp. 11.588.000.000,-

Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

Rp. 12.301.000.000,-

Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Rp.

Penyelenggaraan Keseketariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang

Rp. 7.527.816.000,-

''

2 O?.4 40n nnO

70.200.000,-

Anak

fakarta, Unit Kerja

Atasan

R.

Yohana

S.

Agustus 2016

nit Kerja

Yembise, Dip. Apling., MA NIP. L9 640310. 19BB LL,z.00L


PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2016 dan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, bawah ini: akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di

Nama

: Drs. Dermawan, M.Si

dan Partisipasi Anak fabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: LennY N. Rosalin, SE, M.Sc

|abatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Selaku atasan langsung pihak pertama selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran yang telah perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti pencapaian target ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja tersebut meniadi tanggung jawab kami'

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi yang diperlukan dalarn terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan rangka pemberian penghargaaJr dan sanksi'

fakarta, Agustus 20L6 Pihak Kedua

NIP. L9 64810.1988 LL.2.00L

Pihak Pertama

&

-Urs. Uermawan.tt.Sl NIP. 19630628.198503.1.003


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK SIPIL, INFORMASI, DAN PARTISIPASI ANAK

L.

Tersedianya kebiiakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak yanglengkaP dan harmonis

2.

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan PartisiPasi Anak dengan memperhatikan

1.

4.

yang memiliki profil Pemenuhan Hak Sipil, Informasi,

3. 4.

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan Partisipasi Anak

5.

Meningkatnya koordinasi antar K/L/SKPD, pusat-daerah pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan PartisiPasi

Anak 5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan PelaPoran pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan Partisipasi Anak

17

K/L/

Pemda

dan PartisiPasi Anak Jumlah dokumen profil Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak

9 Dokumen

fumlah SDM terlatih tentang Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan

430 Orang

PartisipasiAnakdi

@

fumlah SDM Penggiat (chamPion) Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan Partisipasi Anak di K/L dan Pemda 6. fumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan Partisipasi Anak 7. fumlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak 8. fumlah forum koordinasi pelaksanaan kebiiakan Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan PartisiPasi Anak 9. Iumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasr, dan Partisipasi 10. fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak SiPil, Informasi, dan Partisipasi Anak yang ditindaklanjuti

Pemenuhan Hak sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak

72 Orang

Le KlLl Pemda

7 Kegiatan

l.l

Forum

3 Dokumen

9 Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN

1.

4 Kebijakan

fumlah kebiiakan Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan

2,. ]umlah K/L dan Pemda

dimensi kewilayahan 3.

TARGET

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

NO

Rp. 11.588.000.000,-

fakarta, Agustus 20L6 pinan Unit Kerja

Pihak Pertama

ffs. Dermawan. NIP. L96403L0.1988 1 1.2.00 1

M.Si NIP. 19630628.198503.1.003


PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elvi Hendrani Kreativitas, Dan )abatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Budaya Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dra. LennY N. Rosalin, M.Sc.

fabatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah

ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

f

akarta, Agustus 2016

Pihak Pertama

Pihak Kedua

'AAr* 10.1988 L1.2.001

Dra. Elvi Hendrani NIP. L9 63LL26.L989

0

3.2.00

1


PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS PENDIDIKAN, KREATIVITAS, DAN BUDAYA

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

3.

4.

Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi

5 Kebijakan

untuk diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya dengan memperhatikan dimensi kewilayahan

2.

TARGET

1. f umlah kebijakan Pemenuhan

Tersedianya kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya yang lengkap dan harmonis

1

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

Meningkatnya koordinasi antar K/L/SKPD, pusat-daerah pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan

yang memiliki profil Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan BudaYa

2. fumlah K/L dan Pemda

2K/L

/

Pemda

Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya di K/L dan Pemda 4. fumlah SDM Penggiat (champion) Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya di K/L dan Pemda 5. fumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam pelaksanaan Kebiiakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya 6. f umlah pelaksanaan kegiatan KIE pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya 7. Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

3. fumlah SDM terlatih tentang Pemenuhan

744 Orang

390 Orang

20 KIL

/

Pemda

9 Kegiatan

L Dokumen

Budaya 5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

B. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

Rp. 12.301.000.000,

Penyusunan dan Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, Dan Budaya

lakarta, Atasan Pimpi-nan Unit Kerja

2 Dokumen

evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan, Kreativitas, dan Budaya

Agustus 201,6

Pimpinan Unit Kerja

a\*

Dra. Elvi Hendrani

10.19881L.2.001

NrP. 196 3rL26.198903.2.00 1


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rohika Kurniadi Sari, SH, M,Si

dan fabatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga,

Lingkungan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc.

abatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

f



Jakarta, Agustus 201'6 Pihak Pertama

Pihak Kedua

10.19881-L.2.O0t

Rohika Kurniadi Sari. SH. M.Si NrP. L964041 5. 1990 03.2.00 1

KEMENTERIANPEMBERDAYAANPEREMPUANDAN REPUBLIK INDONESIA

PERLINDUNGAN ANAK

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PENGASUHAN' KELUARGA' DAN LINGKUNGAN ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS

TersedianYa kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga' dan Lingkungan Yang IengkaP dan

1.

MeningkatnYa Pemahaman pemangku kePentingan dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak

TARGET

umlah kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas yang Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan disuiu n, direview, dikoreksi, dan difasilitasi

5 Kebiyakan

f

untuk diharmonisasikan

harmonis Tersedianya data dan hasil analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan dengan memPerhatikan dimensi kewilaYahan

INDIKATOR KINERJA

@da 'Pemenuhan

yang memiliki profil

2K/L/

Keluarga, dan Lingkungan Pemenuhan HakAnak dan Lingkungan Keluarga, Atas Pengasuhan,

2 Dokumen

@fil

@tentang

Pemenuhan Hak

54 Orang

Anak Atas Pengasuhan, Keluarga' dan Lingkunsan di KA !q Jqg43 (chamPion) Pemenuhan @iat Keluarga' dan Pengasuhan, Hak Anak Atas

115 Orang

Linskunsan di K/ L lel-Egrnlg K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang

6' -lrrrtrh

Z. MeningkatnYa koordinasi antar K/L/SkPD, Pusat-daerah Pemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan Terlaksananya pemantauan, analisis' evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan

&-

Pemda

Hak Anak Atas Pengasuhan'

pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak OllU Atas Pengasuhan, Kel@ pelaksanaan p.lrktanaan kegiatan l(lE pelaKsanaan turlrh pelaksanaan frrlrh Atas Anak Hak Pemenuhan kebijakan Pensasuhan, Keluarga, dan Lingkungan k.*pakatan bersama antara Kemen' lr.lrh 'pppe dengan K/L/SKPD dalam pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga, dan Lingkungan

33 KlLl Pemda

\ 12 Kegiatan L5 Dokumen

hasil pemantauan dan kebijakan Pemenuhan pelaksanaan Lvaluasi dan Hak Anak Atas Pengasuhan, Keluarga' uti Lin gkungan Yang ditindaklanj

3 Dokumen

@isi

Lingkungan

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

Pengasuhan, Keluarga' dan Asisten DePuti Pemenuhan Hak Anak Atas Lingkungan

fakarta, Atasan PimPi

n Unit Kerja

NIP. 19640 10.19881L.2.001

Rp. 13.024.400.000,

Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

Rohika Kurniadi Sari' SH' M'Si NrP. 196 +0415.199003.2.00 1


PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektifl, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. Hendra famal's, M.Si

abatan : Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Keseiahteraan Selanjutnya disebut pihak pertama

f

Nama

: Dra. Lenny N. Rosalin, M.Sc.

Jabatan : Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


fakarta, Agustus Pihak

Pihak Kedua

NIP. 19 64031

201.6

0. 1 9BB

L\.2.00

1

NrP. L962101 5.198603.1.001


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PEMENUHAN HAK ANAK ATAS KESEHATAN DAN KESEJAHTERAAN

1.

Tersedianya kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan yang lengkaP dan

1..

diharmonisasikan

Tersedianya data dan hasil analisis tentang Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan dengan memperhatikan dimensi

2. 3.

kewilayahan 3.

L Kebijakan

fumlah kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk

harmonis .,

,TARGE'I-

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

NO

Meningkatnya pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kebij akan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

4.

f

umlah K/L dan Pemda yang memiliki profil

6 KlLl

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Keseiahteraan fumlah dokumen profil Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesej ahteraan

5, 6.

|umlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan PelaPoran pelaksanaan kebijakan Pemenuhan HakAnak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

&

310.1988\1.2.OO1

/

[j]

Forum

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

O.

;umlah rekomendasi hasilpemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas

3 Dokumen

Kesehatan dan Kesejahteraan yang ditindaklanjuti

ANGGARAN

Rp. 10.520.000.000, Jakarta,

NIP. 19

Orang

Pen'rda

l

;umlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan

Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan Dan Kesejahteraan

an Unit Kerja

90

33 KIL

pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan kegiatan KIE pelaksanaan f umlah pelaksanaan kebijakan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan

KEGIATAN 1..

340 Orang

Pemda

Keseiahteraan Meningkatnya koordinasi antar K/L/SKPD, pusat-daerah Pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan dan Kesejahteraan

1 Dokumen

Iumlah SDM terlatih tentang Pemenuhan Hak Anak

Atas Kesehatan dan Keseiahter@ fumlah SDM Penggiat (champion) Pemenuhan Hak AnakAtas Kesehatan dan Keseiahteraan di K/L dan

7.

4.

Pemda

Pimpinan

Agustus 2016

t Kerja

NrP. 1962 015.198603.1.001

ANAK PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

2016 PERJANJIAN KINERJA TAHUN dan pemerintahan yang efektil transparan' manaiemen mewujudkan rangka Daram ini:

di bawah hasil, kami yang bertanda tangan akuntabel serta berorientasi pada MH : Sri Prihantini Lestari W' SH' Kembang Anak : Sekretaris Deputi Bidang Tumbuh f abatan pertama Selaniutnya disebut pihak

Nama

Nama

: Dra. LennY N' Rosalin' M'Sc'

Tumbuh Kembang Anak Jabatan : Deputi Bidang selanjutnya disebut pihak kedua Selaku atasan pihak pertama, lampiran kineria yang seharusnya sesuai pihak pertama berjanji akan mewujudkan target seperti yang telah target kineria langka menengah mencapai rangka dalam ini, perianjian kegagalan pencapaian target perencanaan. Keberhasilan dan dokumen dalam ditetapkan jawab kami' kineria tersebut meniadi tanggung serta akan melakukan evaluasi diperlukan yang supervisi pihak kedua akan melakukan yang diperlukan dalam dan mengambil tindakan ini perianiian dari terhadap capaian kinerfa dan sanksi' rangka pemberian penghargaan

takarta, Agustus 2016 Pihak Pertama Pihak Kedua

0310.198811.2.001

MH Sri Prihantini Lestari W' SH., r,rrP. rgO 2OgO7 J-9BB03'2'001

s$a{

i"M

#, ffi M KEMENTERIAN #*- *ffi '-''iu*, ffitrwH

xv

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLTNDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK

1.

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

NO

Terlaksa nakanya Koo rd i nasi Pelaksanaan Tugas dan

Dukungan Administrasi Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak

1. fumlah dokumen

3 Dokumen

2.

5 Dokumen

3.

4.

rencana progrant, kegiatan dan anggaran Deputi bidang Tumbuh Kembane Anak vane diselesaikan tepat Waktu fumlah dokumen pelaporan dan Data Deputi bidane Tumbuh Kembans Anak Jumlah bulan layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputi bidang Tumbuh Kembang Anak yang sesuai kebutuhan dan akuntabel fumlah dokumen peraturan Perundang undangan di Bidang Tumbuh Kembang Anak vane d ikoordinasikan dalam penyusunannya

12 Bulan

1 Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

TARGET

Penyelenggaraan Keseketariatan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak

Iakarta,

Rp. 7.527.816.000,

Agustus 201.6

Pimpinan Unit Kerja

Atasan

10.198811.2.OO1

Sri Prihantini Lestari W. SH, MH NrP. 1 9620907 .198803.2.00 1



Nama

: Ir. Agustina Erni S, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl' Apling', MA

Anak )abatan : Menteri pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Selaku atasan langsung pihak pertama


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah target ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi'

Jakarta,

Pihak Pertama

Pihak Ked

i. DR. Yohana

Agustus 2016

S.

Yembise, Dip. Apling', MA

NIP. L9 62082 4.L987 02.2.0

0

1

I


PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2OL6 DEPUTI BIDANG TUMBUH KEMBANG ANAK SASARAN

NO 1,.

eningkatnya Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam P elaksanaan P engarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

M

TARGET

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1.

umlah kebijakan di lembaga masyarakat yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menj adi responsif gender dan peduli anak

f

2. Jumlah lembaga masyarakat

Yang

3Z

yang melaksanakan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

3.

4.

Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan PUG, PP dan PA Pada Lembaga Masyarakat Yang

36

ditindaklaniuti f umlah bulan laYanan Kesekretariatan Deputi Partisipasi

12

Masyarakat ANGGARAN

KEGIATAN

1. 2. 3. 4.

Rp. 10.79L.243.000,-

Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

Rp. 9.7 08.41'2.000,Rp . 1 0. 7 1,7 .552 .000 ,Rp. 3.51,3.349.000,-

Partisipasi Media Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan penyelenggaraan Keseketariatan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

Jakarta, pinan Unit

'f. DR.

Yohana

S.


Agustus 201'6

Pihak.Pertama

tJ2

I -,{f\,tql, \\' Ir. Agustiha Erni

S. M.Sc

NIP. L9 620824.L987 02.2.001


PERJANTIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Muhammad lhsan,

S.

Ag, MA

Usaha |abatan : Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi Dan Dunia Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. Agustina Erni

S, M.Sc

|abatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Selaku atasan langsung pihak pertama




|akarta, Agustus

201-6

Pihak

Pihak Pertama

NIP, \9 620824.L987 02.2.0

*.nnfufirn ^ns.oe*o NIP. L97 00625.199503.1.00 1

01

z__-



Nama

: Muhammad lhsan,

S.

Ag, MA

Jabatan : Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi Dan Dunia Usaha Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. Agustina Erni

S, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Selaku atasan langsung pihak pertama




|akarta, Agustus 20L6 Pihak Pertama

NIP. L9 62082 4.L987 02.2.0

01

*,,nnfu^arn ^n,

or*o

NIP. L97 00625.199503. 1.00 1

,ffi


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA

L.

2.

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

NO

Tersedianya kebijakan di lembaga profesi dan dunia usaha yang responsif gender dan peduli anak

Tersedianya data dan hasil analisis tentang gender dan anak di lembaga profesi dan dunia

1. fumlah kebijakan di lembaga profesi

3 Kebijakan

dan

dunia usaha yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak

2.

fumlah lembaga profesi dan dunia usaha

3 Lembaga

fumlah dokumen profil gender dan anak di lembaga profesi dan dunia usaha fumlah SDM terlatih tentang PUG, PP dan PA di lembaea profesi dan dunia usaha |umlah SDM Penggiat (champion) tentang

2 Dokumen

yang memiliki profil gender dan anak

usaha

3.

3.

4.

eningkatnya pemahaman lembaga profesi dan dunia usaha tentang PUG, PP dan PA M

4. 5.

PUG, PP dan PA

6. 7.

5.

Meningkatnya koordinasi dengan lembaga profesi dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA

6.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG, PP dan PA di lembaga profesi dan dunia usaha

50 Orang

di Lembaga Profesi dan

Dunia Usaha fumlah lembaga profesi dan dunia usaha vans difasilitasi tentans PUG, PP dan PA |umlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PP dan PA dengan lembaga profesi dan dunia usaha

B. fumlah forum koordinasi tentang

20 Lembaga 5 Kegiatan

PUG, PP

36 Forum

dan PA dengan lembaga profesi dan dunia usaha 9. fumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan lembaga profesi dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA 10.fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha tentang PUG, PP dan PA yang

L Dokumen

l

Dokumen

ditindaklanjuti

KEGIATAN

L.

600 Orang

Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha

ANGGARAN

Rp. 10.791.243.000,-

|akarta, Agustus

201,6

Atasan Pi.mpinan Unit Kerja

NIP. L9 62082+.L987 02.2.001

Muhammad lhsan. S. Ag. MA NIP. 197 00 625.L9950 3. 1.0 0 1


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Drs. Fatahillah, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi Partisipasi Media Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Ir. Agustina Erni

S, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Selaku atasan langsung pihak pertama



perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian


diperlukan



Pihak Pertama

fu^:r

I NI P. 19

620824.1987 02.2.00 1

n.=l Fatrhillah. ru.si NIP. 1 968 06 20.L99312.L.00L


PERIANIIAN KINERJA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI MEDIA NO L.

2.

Tersedianya kebijakan di Media yang responsif gender dan peduli anak Tersedianya data dan hasil analisis tentang gender dan anak di Media

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

L. fumlah kebijakan di Media

6 Dokumen

yang disusun,

direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak

2.

fumlah Media yang memiliki profil gender

6 Lembaga

dan anak

3.

Iumlah dokumen profil gender dan anak di

3 Dokumen

Media 3.

Meningkatnya pemahaman Media tentang PUG, PP dan PA

4. 5.

|umlah SDM terlatih tentang PUG, PP dan PA di Media fumlah SDM Penggiat (championJ tentang PUG, PP dan PA

6.

570 Orang

200 Orang

di Media

fumlah Media yang difasilitasi tentang

PUG,

170 Lembaga

PP dan PA

7.

fumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang

lL

Kegiatan

PUG, PP dan PA dengan Media 4.

Meningkatnya koordinasi dengan

B. fumlah forum koordinasi tentang

Media dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA

9.

PUG, PP

550 Forum

dan PA densan Media

fumlah kesepakatan bersama antara Kemen.

2 Dokumen

PPPA dengan Media dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG, PP dan PA di Media

L0.fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Media tentang PUG, PP dan PA yang ditindaklanjuti

ANGGARAN

KEGIATAN

L.

Rp. 9.708.4L2.000,-

Partisipasi Media

Jakarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

/^f t-

NIP. L9 62082+.L987 02.2.00 1

7 Dokumen

Drs. Fatahillah. M.Si NIP. 1 9 68 06 20.199312.L.001


PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2016 dan Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan, ini: akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah

Nama

: Dra. Maydian Werdiastuti, M'Si

dan Kemasyarakatan |abatan : Asisten Deputi partisipasi Organisasi Keagamaan Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama f

: Ir. Agustina Erni S, M.Sc

abatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat



pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran yang telah perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti pencapaian target ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami'

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi yang diperlukan terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

|akarta, Agustus 2016 Pihak Kedua

NIP. L9 62082 4.L987 02.2.00 1

NIP.

19

63 0 5 09. 19 88

LL.z.O0l


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 ASISTEN DEPUTI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN NO 1.

Tersedianya kebijakan di

Tersedianya data dan hasil analisis tentang gender dan anak di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

3.

Meningkatnya pemahaman Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan tentang PUG, PP dan PA

4.

Meningkatnya koordinasi dengan 0rganisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA

5.

Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG, PP dan PA di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

dan Kemasyarakatan yang disusun, direview, dikoreksi, dan difasilitasi untuk diharmonisasikan agar menjadi responsif gender dan peduli anak

2.

fumlah Organisasi Keagamaan dan

3 Lembaga

Kemasyarakatan yang memiliki profil gender dan anak 3. fumlah dokumen profil gender dan anak di Oreanisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 4. |umlah SDM terlatih tentang PUG, PP dan PA di Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 5. |umlah SDM Penggiat (champion) tentang PUG, PP dan PA di Organisasi Keagamaan dan Kemasvarakatan 6. |umlah 0rganisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang difasilitasi tentang PUG, PP dan PA 7. Iumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang PUG, PP dan PA dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan B. fumlah forum koordinasi tentang PUG, PP dan PA dengan 0rganisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 9. fumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dalam pelaksanaan PUG, PP dan PA L0.fumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan tentang PUG, PP dan PA yang

l Dokumen 300 Orang 50 Orang

3 Lembaga

4 Kegiatan

6 Forum

l Dokumen

10 Dokumen

ditindaklanjuti

ANGGARAN

KEGIATAN 1.

3 Kebijakan

1,. |umlah kebijakan di Organisasi Keagamaan

Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan yang responsif gender dan peduli anak

2.

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

Rp. 10.7

Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan

1.7

.552.000,'

Iakarta,

Agustus 2076


Pimpi

Unit Kerja

Ir. Asustihi Erni S, M,Se NIP. t9 620824.1987 02.2.00L

NIP. 19630509.1 8811.2.001


PERIANIIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama f

: Ir. Dewi Yuni Muliati

abatan : Sekretaris Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat


Nama

: Ir. Agustina Erni

S, M.Sc

fabatan : Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Selaku atasan langsung pihak pertama



perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan rnelakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian


diperlukan



Pihak Pertama

4r

NI P. L9

62082 4.Lgg7 02.2.0

01

Ir. Dewi Yuni Muliati NIP. 19590629.L987 03.2.00

1


PERJANIIAN KINERIA TAHUN 2016 SEKRETARIS DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT NO

t.

Terlaksanakanya Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Dukungan Administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat

TARGET

INDIKATOR KINERJA

SASARAN

1,. fumlah dokumen rencana program, kegiatan dan anggaran Deputi Bidang Partisipasi Masvarakat yang diselesaikan tepat Waktu 2. fumlah dokumen pelaporan dan data Deputi Bidane Partisipasi Masvarakat 3. fumlah bulan layanan sarana prasarana, keuangan dan SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang sesuai kebutuhan dan akuntabel 4. |umlah dokumen peraturan Perundang undangan di Bidang Partisipasi Masyarakat vans dikoordinasikan dalam penyusunannya

4 Dokumen L2 Bulan

4 Dokumen

ANGGARAN

KEGIATAN 1".

3 Dokumen

Rp. 3.513.349.000,-

Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi

Masyarakat

jakarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

Ir. Asustilla Erni S, M,Sc NIP. L9 620824.L987 07,.2.00 1

Agustus 2076

Pimpinan Unit Kerja

Ae

Ir. Dewi Yuni Muliati NIP. 19590629.L987 03.2.00

1


PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc

Jabatan : Sekretaris Kementerian Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: Prof. DR. Yohana

S.

Yembise, Dipl. AplinB', MA

|abatan : Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Selaku atasan langsung pihak pertama




|akarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Yohana

Agustus 20L6

S.

Yembise, DiP. APling., MA

Dr. Wahyu Hartomo. M. Sc NIP. L957 0302.198303.1.00 1


PERIANJIAN KINERJA TAHUN 2016 SEKRETARIS KEMENTERIAN SASARAN

NO

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

L.

TARGET

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN

1. Opini atas Laporan

WTP

Keuangan

Kemen PP PA

2. Nilai Laporan Akuntabilitas 3.

A

Kineria Instansi Pemerintah; Indeks Reformasi Birokrasi

100 ANGGARAN

KEGIATAN

1. 2.

Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat

Rp. a8.100.000.000,-

Koordinasi dan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran, Serta Kerjasama

Rp.

3.

Pengembangan SDM, Administrasi, dan Pengelolaan Penunjang Pelaksana Tugas Kementerian PP dan PA

Rp.136.004.915.000,-

4.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PP dan PA

Rp.

2.500.000.000,-

5.

Telaahan PP dan PA

Rp.

5.500.000.000,-

|akarta, inan Unit Kerja

Prof.

R.

Yohana

S.

Yembise, Dip.Apling., MA

80.247.7 68.000,-

Agustus 201.6

Pihak Pertama

Dr. Wahyu Hartomo. M. Sc NIP. 1957030 2.L98303.1.00 1


PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Titi Eko RahflYU, SE., MAP. fabatan : Kepala Biro Perencanaan Dan Data Selaniutnya disebut pihak pertama

Nama


fabatan : Sekretaris Kementerian Selaku atasan langsung pihak pertama selaku atasan



perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian



|akarta,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

NrP. 19 5703

Agustus 2016

0

2.L98303. 1.00 1

NIP. 196903

0

4.L99503.2.00 1


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 BIRO PERENCANAAN DAN DATA NO 1.

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

TARGET

1. |umlah dokumen rencana program,

Tersedianya dokumen rencana program, kegiatan

7 Dokumen

kegiatan dan anggaran

dan anggaran 2.

3.

Tersedianya data dan sistem informasi gender dan anak

2. fumlah dokumen data dan sistem

Terselen ggaranya pengelolaan

3. fumlah laporan pengelolaan

administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri 4.

Tersedianya evaluasi dan laporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran

7 Dokumen

informasi gender dan anak 6 Dokumen

administrasi kerjasama dalam negeri dan luar negeri

4. fumlah dokumen evaluasi dan laporan

KEGIATAN 1.

L1 Dokumen

pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran ANGGARAN

Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Program Dan Anggaran, Serta

Rp. 80.241.768.000,-

Kerjasama

|akarta, Atasan Pimpinan Unit Kerja

Agustus 2016

Pimpinan Unit Kerja

Afr) l' 'lr)

Titi Eko Rahavu. NrP. 1957 0302.198303.1.001

SE. MAP.

NrP. 19690304.199503.2.001

-


PERJANIIAN KINERJA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektil transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Ir. Priiadi Santosa, M.Si

fabatan : Kepala Biro Umum dan SDM Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama


fabatan : Sekretaris Kementerian Selaku atasan langsung pihak pertama




pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian



fakarta,

Agustus 20L6

Pihak Kedua

Ir. Priiadi Santosa. M.Si NrP. t96BO7 05.1993 L2.L.002

+

19 5703 0 2.L98303. 1.00 1


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 BIRO UMUM DAN SDM NO 1.

SASARAN

INDIKATOR KINER'A

TARGET

Terselenggaranya layanan koordinasi perencanaan, pembinaaan, dan manajemen kepegawaian dalam rangka

1. fumlah dokumen rencana penyediaan dan

3 Dokumen

mewujudkan SDM Kemen PPPA yang profesiomal 2.

3.

Terselenggaranya layanan koordinasi urusan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta ketatausahaan Terselenggara nya layanan

koordinasi pelaksanaan urusan dalam, pengadaan barang dan

pengembangan kepegawaian Kemen. PPPA

2. fumlah pegawai yang ditingkatkan

304 Orang

kapasitas manajerial dan teknis

3. fumlah Laporan keuangan yang disusun

2 Dokumen

sesuai dengan standar akuntansi

4. fumlah bulan layanan pembayaran gaji

12 Bulan

dan tuniangan bagi pegawai

5. fumlah bulan layanan administrasi

12 Bulan

ketatausahaan 6. fumlah bulan layanan urusan dalam, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan barang milik negara

12 Bulan

jasa, serta pengelolaan barang

milik negara 4.

Tersedianyan bahan penataan organisasi, sistem, prosedur dan tata hubungan kerja

7. fumlah dokumen Penataan organisasi,

5 Dokumen

sistem, prosedur dan tata hubungan kerja dan RB yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan road map reformasi

birokrasi Kemen PPPA

KEGIATAN 1.

ANGGARAN

Pengembangan SDM, administrasi, dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kementerian PP dan PA

Atasan Pimpinan Unjt Kerja

Rp. 136.004.915.000,-

fakarta,

Agustus 2016

Pimpi

Unit Kerja

Ir. Priiadi Santosa. M.Si NrP. 19 5 7 0302.1983 03.1.00 1

NrP. 1968 070 5.1 993L2.L.OO2

-



Nama

: Dra. Dyah Elvina

fabatan : Inspektur Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama


fabatan : Sekretaris Kementerian Selaku atasan langsung pihak pertama


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian


dalam rangka pemberian penghargaan dan sarrksi.

fakarta,

Pihak Pertarrra

Pihak Kedua

L957 0302. 1983

Agustus 20L6

0 3.

1.00 1

Dra. Dyah Elvina NIP. L9 6307 L4.L988 1 0.2.00 1


PERIANJIAN KINERIA TAHUN 2016 INSPEKTORAT NO

t.

INDIKATOR KINERJA

TARGET

1. Jumlah dokumen laporan hasil pengawasan yang diterbitkan secara tepat waktu dan ditindaklanjuti

25 Dokumen

SASARAN

Tersedianya laporan Hasil pengawasan intern yang

diterbitkan secara tepat waktu, dan ditindak lanjuti

KEGIATAN 1.

ANGGARAN

Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian dan PA

PP

Rp. 2.500.000.000,-

Jakarta, Agustus 201,6 Atasan Pimpinan Unit Kepja

Pimpinan Unit Kerja

NIP. 1957030 2.L98303. 1.00 1

Dra. Dyah Elvina NIP. L9 6307 t4.1^98810.2.00 1


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 Dalam rangka mewujudkan manajernen pemerintahan yang efektil transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, karni yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Hasan, SH

|abatan : Kepala Biro Hukum dan Humas Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Wahyu Hartomo, M. Sc fabatan : Sekretaris Kementerian Selaku atasan langsung pihak pertarna


pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka rnenengah seperti yang telah ditetapkan dalarn dokumen perencanaan. I(eberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut rneniadi tanggung jawab karni.

pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan rhengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pernberian penghargaan dan sanksi.

fakarta,

Pihak Pertarna

Pihak Kedua

NIP. L9S7 0302.198303.1.0

Agustus 20L6

0

1

NIP. L9 600708, 1985 03.1.00 1


PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016 BIRO HUKUM DAN HUMAS

1.

TARGET

INDIKATOR KINERIA

SASARAN

NO

Terselenggaranya layanan koordinasi dalam penyusunan

1. fumlah peraturan perundangan-

B

Dokumen

undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumeiltasi dan informasi hukum yang mendapat layanan ko o rdinasi dalarn penyusunannya

peraturan perundanganundangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi

hukum 2.

3.

4.

Tersedianya bahan/materi Publikasi, Inforrnasi, dan M edia kepada Kemente rian / Lembaga/ Pemerintalr Daerah dan masyarakat

2.

Tersedianya bahan layanan informasi dan peliputan, layarran keprotokolan pimpinah dan dokumentasi serta perpustakaan

1. furnlah bulan pelayanan informasi dan

o/o

didistribusikan tepat waktu

3. fumlah promosi dan publikasi di media

11 Publikasi

massa dan rnedia komunikasi lainnya

12 Bulan

peliputan

2. furnlah bulan layanan protokol pimpinan 3. fumlah bulan layanan dokumentasi dan

Tersedianya layanan p engaduan masyarakat terkait PP dan PA

4.

Derpustakaan Prosentase layanan pengaduan ilrasyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat waktu

12 Bulan 12 Bulan 100

o/o

ANGGARAN

KEGIATAN

L.

100

Prosentase berita / opini / dokumentasi terkait PP dan PA yang direspon dan

Rp. 48.100.000.000,-

Koordinasi Bantuan Hukum dan Hubungan Masyarakat

fakarta,

Agustus 2016


NIP. 195703

0

2.L98303.1.00 1

Hasan. SH NIP. L9600708.198503. 1.00 1

Nama : Dr. Heru Prasetyo Kasidi, M.Sc. Nama : Prof. DR. Yohana S. Yembise, Dipl. AplinB., MA. fakarta, Agustus 2076 PERIANIIAN KINERIA TAHUN 2016

Recommend Documents