CURICULUM VITAE NAMA Dr, dr. Endy Muhammad Astiwara, MA, AAAIJ, CPLHI, ACS, FIIS TEMPAT & TANGGAL LAHIR : Surakarta 10 Agustus 1963 RIWAYAT PENDIDIKAN : - S1 Fak Kedokteran Univ. Padjadjaran Bandung, - S2 ekonomi Islam Univ. Muhammadiyah Jakarta, - S3 Ushul Fiqh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. - Sertifikat akupunktur medis RSCM - P3T - Sertifikat Hiperkes IDI-Depnaker - Sejumlah brevet ahli bidang keuangan dalam dan luar negeri, a.l. Ahli Syariah Pasar Modal. RIWAYAT PEKERJAAN : - Saat ini sebagai Ketua Bidang Bisnis dan Wisata Dewan Syariah Nasional - - Majelis Ulama Indonesia, - Dosen tetap Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, - Dosen tidak tetap Fak, Kedokteran Univ, Padjadjaran.
sekilas tentang PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Dr. dr. Endy M. Astiwara, MA, CPLHI, FIIS Ketua Bidang Bisnis & Wisata DSN-MUI
Memperhatikan Kriteria
dan Standar Rumah Sakit Syariah MUKISI tahun 2015. Rapat konsinyering DSN-MUI dengan MUKISI di Sentul, Bogor Rapat koordinasi antara MUKISI, DSN-MUI, Komisi Fatwa MUI dan LPPOM MUI di Halal Centre Bogor Standar Rumah Sakit yang dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Rapat Pleno DSN-MUI
Ketentuan Terkait Akad Akad Ijarah, lihat fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Akad Jual beli, a.l. lihat fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah. Akad leasing, a.l. lihat fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSNMUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyyah bi al-Tamlik. Akad kerjasama, a.l. lihat fatwa DSN-MUI Nomor 73/DSNMUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah, dan Pedoman Implementasi DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah dalam Produk Pembiayaan. Akad mudharabah, ikuti fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Akad Wakalah bi al-Ujrah, a.l. ikuti fatwa DSN-MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah
Ketentuan Terkait Akad dan Personalia Hukum
Akad RS tenaga non Akad RS Akad RS Akad RS
dengan medis dengan dengan dengan
tenaga medis dan pasien pemasok para pihak lain
Ketentuan Terkait Pelayanan
Semua stakeholders memenuhi hak dan kewajiban masingmasing RS berkomitmen amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas; RS memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien; RS, pasien dan penanggung jawab pasien wajib akhlak karimah; RS menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm dan hal-hal yang bertentangan dengan syariah. RS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah; RS mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (al-masa’il al-fiqhiyah al-waqi’iyah al-thibbiyah); RS memiliki panduan tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien (a.l. bersuci dan shalat bagi yang sakit);
Ketentuan terkait Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan
RS wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat Halal yang diatur oleh Majelis Ulama Indonesia; Apabila obat belum mendapat sertifikat Halal MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram; Obat-obatan yang belum mendapat sertifikat Halal yang diatur oleh MUI, RS wajib mendapat persetujuan Dewan Pengawas Syariah Dalam kondisi terpaksa (dharurat), penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur informed consent.
Ketentuan Terkait Dana RS wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun; RS wajib mengelola portofolio dana dan jenis-jenis aset lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; RS tidak boleh mengembangkan dana pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
