SCENARIO PLANNING IMPLEMENTASI PP 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH OLEH: Dr. AL MUKTALBAR, MSc TAHUN 2016 1
MANDAT
UUD 1945
UU 23/2014 PEMDA PERPU 2/2014 PEMDA
UU 5/2014 ASN Pasal 69, Ayat (1,2)
PERATURAN PEMERINTAH 18/2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH
Pasal 233 (1,2,4,5) Pasal 376 (1,2,3)
MEMAHAMI ARAH KEBIJAKAN PP 18 2
Pasal 232 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah; 3
KEBIJAKAN DESENTRALISASI DARI WAKTU KE WAKTU UU 23/2014 UU 32/2004
UU 22 / 1999 desentralisasi dominan UU 5 / 1974 dekonsentrasi dominan UU 18 / 1965 desentralisasi dominan PENPRES 6 / 1959 dekonsentrasi dominan UU 1 / 1957 desentralisasi dominan UU 22 / 1948 desentralisasi dominan UU 1 / 1945 dekonsentrasi dominan DESENTRALISATIE WET 1903 dekonsentrasi dominan
BENTUK DAN KEDAULATAN (Pasal 1)
N K R I
PROV 34 KAB 412
KOTA 93
KEC + 6.994
KEL + 8.083
DESA + 70.520
NEGARA KESATUAN BERBENTUK REPUBLIK KEDAULATAN BERADA DI TANGAN RAKYAT DAN DILAKSANAKAN MENURUT UUD Negara Hukum 5
MEMAHAMI AZAS DEKON/DS, TP BERDASARKAN UU 23/2014 DK
PEM. PUSAT T.P T.P
Pem. Provinsi
T.P
T.P
DK T.P
Instansi Vertikal
Pem. Kab/Kota
T.P
Desa
DS, PELIMPAHAN DIBAGI ATASTERDIRI ATAS
AZAS PEMERINTAHAN 1. DESENTRALISASI 2. DEKONSENTRASI 3. TUGAS PEMBANTUAN
AZAS PEMERINTAHAN Desentralisasi Adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dekonsentrasi Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
Tugas pembantuan Adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
TUJUAN DESENTRALISASI KEBIJAKAN DESENTRALISASI
TUJUAN POLITIS TUJUAN KESEJAHTERAAN
PEMERINTAH DAERAH
PELAYANAN PUBLIK
AKUNTABEL EFEKTIF EFISIEN EKONOMIS
APA ITU OTONOMI LUAS ? ISI OTONOMI
FILOSOFI 1.PEMDA ADA ADA RAKYAT
PELAYANAN RAKYAT
KARENA
2. RAKYAT MEMBERIKAN POLITICAL LEGITIMASI PADA WAKIL RAKYAT
1. PELAYANAN KEBUTUHAN POKOK 2. PELAYANAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN
OUTPUT 1. PUBLIC GOODS 2. PUBLIC REGULATIONS
LAN POKOK – POKOK PIKIRAN
11
Apakah fungsi urusan pendidikan dan pelatihan merupakan urusan yang diotonomikankepada Daerah? Bagaimanakah alternative pembentukan model perangkat daerah yang dapat memenuhi kebutuhan normative (berdasarkan PP 18/2016) maupun model perangkat daerah yang inovatif (progresif dan kontekstual) untuk melakukan berbagai percepatan kinerja pemerintahan, pembangunan, dan juga pelayanan? 12
Jika merujuk kepada faktor teknis pembentukan perangkat daerahdi kabupaten dan kota, fungsi urusan diklat kecenderungannya tidak akan dapat diwadahi dalam perangkat daerah mandiri. Bagaimana jika Pemda Kab/Kota berkeinginan membentuk perangkat daerah mandiri yang menangani fungsi diklat dalam rangka merespon UU No. 5 Tahun 2015 tentang ASN? Bagaimana jikaKab/Kota yang sudah memiliki Badan Diklat ingin mempertahankan lembaganya karena prestasinya menjanjikan? 13
Apakah LAN juga memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan dan/ atau melakukan akreditasi pada lembaga menyelenggarakan diklat kompetensi pemerintahan? Apakah lembaga diklat daerah yang sudah diakreditasi LAN dapat menyelenggarakan diklat kompetensi pemerintahan? Apa yang dapat diupayakan oleh LAN untuk mendorong PEMDA meningkatkan kuantitas dan kualitas Jabatan Fungsionalkhususnya dimana LAN sebagai Instansi Pembina, yaitu widyaiswara dan analis kebijakan? 14
Bagaimanakah strategi LAN untuk memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas Widyaiswara di Daerah? Bagaimanakah strategi LAN agar dapat bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong inovasi daerah dan memformulasikan penilaiannya? Selain itu, beberapa hal yang menjadi kendala dan tantangan terkait dengan PP 18/2016 adalah bagaimana pemerintah daerah mengisi perhitungan variabel beban kerja, bagaimana menyiapkan berbagai data pendukungnya, dan bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga untuk mengukur dan mengevaluasinya? 15
MOU: KEMDAGRI – LAN - LEMHANNAS 1 2 KEMDAGRI
L AN
KAPASITAS APARATUR DAERAH
LEMHANNAS
4 3
WIDYAISWARA: ARAH KEBIJAKAN BERSAMA KEMDAGRI – LAN RI
MENDIDIK, MENGAJAR, MELATIH, MENGEVALUASI,ME NGEMBANGKAN, MEMBERI KONSULTANSI
PEMDA
KEMDAG RI
LAN RI
Pasal 96 (1)Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95, pada Perangkat Daerah terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18
Pasal 97 (1)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional. (2) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19
Pasal 21 (PENJELASAN) Ayat (1) YANG DIMAKSUD DENGAN ”UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL” ADALAH UNIT ORGANISASI YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT FUNGSIONAL. 20
Pasal 41 (PENJELASAN) Ayat (5) Yang dimaksud dengan “menteri terkait” adalah menteri yang membidangi Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh unit pelaksana teknis dinas. 21
Pasal 43 (PENJELASAN) YANG DIMAKSUD DENGAN ”UNIT ORGANISASI BERSIFAT FUNGSIONAL” ADALAH UNIT ORGANISASI YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT FUNGSIONAL. 22
Pasal 98 (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
a. teknis; b. Manajerial; dan c. sosial kultural
. 23
(3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan. 24
(4). Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional, dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi. (5). Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan. 25
(6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan. (7) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri. 26
(8) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. (9) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan sertifikasi. 27
(10) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kompetensi pemerintahan diatur dengan Peraturan Menteri.
28
Pasal 100 (1) Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit. (2) Menteri melakukan pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan sistem merit pada Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29
GOOD GOVERNANCE TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH BAIK: (1) PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN; (2) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK; (3) MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA BIROKRASI 30
Terima Kasih
IKATAN WIDYAISWARA INDONESIA 31
