EFEKTIFITAS PEMERINTAHAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KECAMATAN BENGKALIS, KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE GOVERNMENT IN MAKING THE VILLAGE RULES IN BENGKALIS DISTRICT, BENGKALIS REGENCY RIAU PROVINCE Muhammad Fadhli Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kabupaten Bengkalis Email :
[email protected] ABSTRACT Study on the effectiveness of village government in making village rules is interesting. Village government consists of village government officers (head and secretary of village) and village council. After analyzing to both institutions to some villages, most of them have not applied their duty, function, and authority. To analyze the effectiveness of making village rules, it could be done based on the village rules made. The results showed that the effectiveness was low. This due to human resource of village council and less support from the local government in the case of guiding and low incentive for village council and dereliction of village government officers in doing their duty. Keywords : effectiveness, village governmental, village rules, Bengkalis
ABSTRAK Studi tentang Efektifitas Pemerintahan Desa dalam rangka pembuatan peraturan desa sangatlah penting. Unsur Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa. Setelah dilakukan kajian kedua lembaga desa ini sebagian besar belum melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang. Untuk mengetahui efektifitasnya dalam rangka pembuatan peraturan desa bisa dilihat dari Peraturan Desa yang dihasilkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab ketidakefektifan yaitu sumber daya aparatur Pemerintahan Desa yang rendah dan kurangnya dukungan dari Pemerintah Daerah yaitu dalam hal bimbingan dan kurangnya insentif untuk anggota BPD dan karena kelalaian perangkat pemerintahan desa dalam pelaksanaan tugasnya. Kata kunci : Efektifitas, Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, Bengkalis
1
PENDAHULUAN Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dasar hukum pengaturan
desa
terjadi perubahan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Desa telah diatur secara khusus di dalam Peraturan Pemerintah Nomor
72
Tahun 2005 tentang Desa.
Ada dua unsur
Pemerintahan Desa yaitu terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya (Sekretaris Desa dan Kepala Urusan serta staf desa). Pemerintah Desa dan mempunyai wewenang dan hak inisiatif di bidang pengajuan produk hukum desa khususnya mengajukan rancangan peraturan desa. Kepala Desa mempunyai wewenang untuk mengajukan rancangan peraturan desa. Kepala Desa juga mempunyai kewenangan menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Setiap anggota BPD juga mempunyai hak untuk mengajukan rancangan peraturan desa. Melihat wewenang dan hak yang dimiliki oleh aparat Pemerintahan Desa tersebut maka perlu dilihat efektifitasnya. Apakah kewenangan yang telah diperoleh dan hak yang dimiliki oleh setiap anggota BPD untuk membuat peraturan desa telah dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa ataupun aparat Pemerintahan Desa tersebut masih belum efektif dalam membuat peraturan desa. Menurut Mardiasmo1, efektifitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan, secara sederhana efektifitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Dengan kata lain efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. Penekanan terpenting yang perlu disadari adalah bahwa efektifitas tidak menyatakan tentang berapa besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya dapat melebihi dari yang telah dianggarkan, bahkan dapat tiga kali lipat dari yang telah dianggarkan. Oleh karena itu efektifitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Menurut Jones2 pencapaian hasil (efektifitas) yang dilakukan oleh suatu organisasi, terdiri dari tiga tahap, yakni input, conversion, dan output atau masukan,
2
perubahan dan hasil. Input meliputi sumber daya yang dimiliki, informasi dan pengetahuan, bahan-bahan mentah serta modal. Pada input, tingkat efisiensi sumberdaya yang dimiliki sangat menentukan kemampuan yang dimilikinya. Tahap conversion ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki, manajemen penggunaan teknologi agar dapat menghasilkan nilai. Pada tahap ini tingkat keahlian SDM dan daya tanggap organisasi terhadap perubahan lingkungan sangat menentukan produktivitasnya. Pada output, pelayanan yang diberikan merupakan hasil dari penggunaan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara efisien dapat meningkatkan kemampuannya untuk meningkatkan pelayanan dengan memuaskan kebutuhan pelanggan. Kenyataannya, selama ini permasalahan yang khususnya di Kecamatan Bengkalis adalah
ditemui di beberapa desa
peraturan desa yang dihasilkan oleh
Pemerintah Desa (Kepala Desa dan perangkatnya) bersama BPD belum optimal. Sangat jarang ditemui desa mempunyai peraturan lebih dari satu. Hampir semua desa setiap tahunnya hanya menghasilkan
satu peraturan
yaitu peraturan
tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peraturan Desa merupakan output dari kinerja lembaga Pemerintahan Desa.
Penyebab dari kurang efektifnya lembaga
pemerintahan desa dalam hal pembuatan peraturan desa perlu diketahui. Apakah hal ini ditenggarai karena kurangnya kualitas sumber daya manusia, latar belakang pendidikan ataupun kurangnya bimbingan dari Pemerintah Kabupaten termasuk masih minimnya insentif yang diberikan untuk aparat Pemerintahan Desa. Beberapa hal inilah yang menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Pemerintahan Desa dalam pembuatan peraturan desa di Kecamatan Bengkalis Provinsi Riau dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kurangnya produk hukum khususnya peraturan desa. Manfaat dari penelitian ini antara lain secara praktis dapat dijadikan bahan masukan bagi Pemerintahan Desa, pihak Kecamatan Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dalam upaya pembinaan desa. Secara akademik dapat dijadikan sumbangan studi untuk menilai efektifitas Pemerintahan Desa dalam pembuatan peraturan desa dan realisasi pelaksanaan peraturan desa.
3
METODOLOGI PENELITIAN Penelitian dilaksanakan mulai bulan Januari 2011 sampai Oktober 2011 di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Desa se Kecamatan Bengkalis berjumlah 17 orang dan Sekretaris Desa se Kecamatan Bengkalis berjumlah 17 orang serta Ketua Badan Permusyawaratan Desa se Kecamatan Bengkalis berjumlah 17 orang. Dari 51 orang aparat Pemerintahan Desa tersebut diambilsampel dengan teknik Purposive Sampling 5 (lima) Kepala Desa, 5 (lima) Sekretaris Desa dan 5 (lima) Ketua BPD. . Selain itu juga ditetapkan informan yang dapat dijadikan sumber informasi kunci untuk melakukan pengecekan dan perbandingan yaitu informasi dari Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bengkalis jumlah 1 orang, Camat Bengkalis berjumlah 1 orang, Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Camat Bengkalis berjumlah 1 orang dan Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Bengkalis berjumlah 1 orang. Total jumlah populasi 55 (lima puluh lima) orang. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Efektifitas diukur berdasarkan Sigit3 yaitu suatu kontinum yang merentang dari efektif, kurang efektif, sedang-sedang, sangat kurang, sampai tidak efektif. Ukuran tersebut dijabarkan sebagai berikut : Efektif
: Desa yang membuat 4 atau lebih Peraturan Desa (Perdes) per tahun
Kurang efektif
: Desa yang membuat 3 Perdes per tahun
Sedang-sedang : Desa yang membuat 2 Perdes per tahun Sangat kurang : Desa yang membuat 1 Perdes per tahun Tidak efektif
: Desa yang membuat 0 Perdes per tahun.
Untuk mengetahui efektifitas Pemerintahan Desa dalam pebuatan peraturan desa dilihat dari data jumlah peraturan desa yang diterbitkan setiap tahunnya. Selanjutnya untuk melengkapi analisa deskriptif, diadakan wawancara dengan 4 (empat) orang pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, Camat Bengkalis, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Bengkalis dan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor
4
Camat Bengkalis. Wawancara juga dilakukan kepada perwakilan Kepala Desa sebanyak 5 (lima) orang, Sekretaris Desa sebanyak 5 (lima) orang dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa sebanyak 5 (lima) orang. Sedangkan untuk mendukung analisa mengenai faktor penyebab kurang efektifnya aparat Pemerintahan Desa dalm pembuatan peraturan desa ditampilkan data latar belakang pendidikan aparat Pemerintahan Desa dan data jumlah pendidikan dan pelatihan tentang pembuatan peraturan desa di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden di lapangan, berupa hasil wawancara dan kuesioner yang dijawab dan data sekunder yaitu data yang diperoleh berasal dari bahan laporan, hasil penelitian sebelumnya dan data dokumentasi. Analisa data dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan cara interpretasi data dan informasi yang telah dikumpulkan melalui pemahaman mendalam dengan prinsip validitas, objektifitas dan rebilitas. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung.
HASIL DAN PEMBAHASAN Efektifitas Pemerintahan Desa dalam pembuatan peraturan desa pada tahun 2010 di Kecamatan Bengkalis tercantum pada Tabel 1.yang menunjukkan bahwa sebanyak 15 (lima belas) desa masuk pada kategori sangat kurang, yaitu Desa Meskom, Teluk Latak, Sebauk, Pedekik, Kelapapati, Wonosari, Senggoro, Air Putih, Sei.Alam, Temeran, Penampi, Penebal, Pematang Duku, Ketam Putih dan Sekodi. Desa-desa ini hanya membuat 1 (satu) buah peraturan desa pada tahun 2010. Peraturan desa yang dibuat adalah Perdes tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Perdes APBDes ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2010 tentang Alokasi Dana Desa (ADD). Proses pencairan ADD dimaksud setiap desa diwajibkan melampirkan APBDes.
5
Tabel 1. Jumlah peraturan desa yang dihasilkan oleh aparat pemerintahan desa di Kecamatan Bengkalis tahun 2010. Nama Desa
Meskom, Teluk Latak, Sebauk, Penampi, Pedekik, Kelapapati, Wonosari, Senggoro, Air Putih, Sei.Alam, Temeran, Penebal, Pematang Duku, Ketam Putih dan Sekodi Kelemantan Pangkalan Batang
Jumlah Perdes Pada tahun 2010
Ukuran Efektifitas
1
Sangat kurang
2
Sedang-sedang
3
Efektif
Tabel 1 juga menunjukkan bahwa hanya 1 (satu) desa yang berada pada kategori sedang-sedang yaitu desa Kelemantan, desa ini pada tahun 2010 hanya menghasilkan 2 (dua) buah peraturan desa yaitu Perdes tentang APBDes dan Perdes tentang RPJMDes. Kategori sedang-sedang ini masih lebih baik dari 15 (lima belas) desa lainnya. Hanya 1 desa pada kategori efektif yaitu Desa Pangkalan Batang. Desa Pangkalan Batang pada tahun 2010 telah membuat 4 (empat) buah peraturan desa yaitu Perdes tentang APBDes, Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perdes tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJMDes) dan Perdes tentang Kelembagaan Desa. Kategori efektif ini diberikan karena Desa Pangkalan hanya membuat 4 buah peraturan Desa pada tahun 2010, desa ini sangat produktif menghasilkan peraturan desa. Masih banyak peraturan desa lainnya yang harus dibuat seperti perdes tentang pungutan desa, perdes tentang pemilihan Kepala Desa, perdes tentang BPD, perdes tentang Struktur Organisasi Desa dan perdes lainnya. Faktor-faktor penyebab dari kurang banyaknya peraturan desa yang dihasilkan oleh aparat pemerintahan desa pada tahun 2010 dapat dilihat pada Tabel 2 yang menunjukkan jawaban responden yang terdiri pejabat pada level Kabupaten dan Kecamatan. Alasan penyebab dari kurangnya perdes yang dihasilkan oleh aparat Pemerintahan Desa (Kepala Desa dan perangkatnya serta BPD) adalah karena latar belakang pendidikan aparat Pemdes masih rendah, kurangnya kesempatan mengikuti
6
diklat, kurang pelaksanaan diklat pembuatan perdes bagi aparat Pemdes, kurangnya minat dan malas aparat Pemdes dalam pembuatan perdes dan sulitnya pembuatan perdes. Tabel 2. Rekapitulasi jawaban pertanyaan pada wawancara dengan responden, apakah faktor penyebab kurangnya aparat Pemdes dalam pembuatan perdes. No 1.
2.
3.
4.
Responden Kepala Bidang Pemerintahan Desa Pada BPMPD Kab. Bengkalis Camat Bengkalis
Kepala Seksi Pembangunan Masyarakat Desa Kantor Camat Bengkalis Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Camat Bengkalis
Jawaban 1. Karena latar belakang pendidikan Aparat pemdes masih rendah. 2. Karena kurangnya kepedulian aparat pemdes terhadap tugas pokok, fungsi dan wewenangnya. 1. Karena lemahnya SDM aparat pemdes 2. Wawasan aparat masih kurang 3. Kurangnya pelaksanaan diklat pembuatan perdes bagi aparat pemdes 1. Kurangnya pembinaan dari BPMPD Kab.Bengkalis 2. Kurangnya minat aparat pemdes untuk mempelajari pembuatan perdes 3. Malas membuat perdes karena tidak ada reward dan punishment jika membuat perdes. 1. Latar belakang pendidikan kurang 2. Kesempatan mengikuti diklat sangat minim bagi aparat pemdes 3. Membuat perdes itu cukup sulit.
Latar belakang pendidikan aparat Pemerintahan desa di Kecamatan Bengkalis disajikan pada Tabel 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan aparat Pemerintahan Desa yang golongan SLTA mempunyai jumlah terbanyak yaitu sebanyak 132 orang. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata aparat Pemdes berpendidikan SLTA. Aparat yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dengan jumlah 29 orang, yang berpendidikan Strata 1 (S-1) berjumlah 21 orang, yang berpendidikan Diploma – 2 (D-2) dan Diploma – 3 (D-3) berjumlah 12 orang dan aparat Pemdes yang berpendidikan Sekolah Dasar berjumlah 7 orang serta aparat Pemdes yang berpendidikan Strata-2 (S-2) berjumlah 1 orang. Tentunya dengan rata-rata berpendidikan SLTA aparat Pemdes harus mendapatkan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai pembuatan Perdes, agar mereka nantinya bisa membuat perdes tersebut.
7
Tabel 3. Rekapitulasi data latar belakang pendidikan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Ketua/anggota BPD Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010 No
1. 2. 3. 4.
Jabatan
Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD Anggota BPD Jumlah
Latar belakang pendidikan SD 0 0 0 7 7
SLTP 1 0 4 24 29
SLTA 15 13 9 95 132
D-2/D-3 0 1 1 10 12
Jumlah S-1 1 3 1 16 21
S-2 0 0 1 0 1
17 17 17 154 204
Intensitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) pembuatan peraturan desa di Kabupaten Bengkalis disajikan pada Tabel 4 yang menunjukkan bahwa jumlah diklat yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten sangat sedikit. Artinya bahwa dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 hanya terdapat 6 kali pelaksanaan diklat. Dengan jumlah aparat Pemerintahan Desa di Kecamatan Bengkalis sebanyak 204 orang, setiap tahunnya
diklat pembuatan perdes seharusnya lebih intensif
dilaksanakan, agar setiap aparat berkesempatan mengikuti diklat dimaksud. Hal ini disebabkan karena bukan hanya aparat Pemerintahan Desa yang dari Kecamatan Bengkalis saja, masih ada kecamatan lain di Kabupaten Bengkalis juga diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat pembuatan peraturan desa. Tabel 4. Banyaknya pendidikan dan pelatihan (diklat) pembuatan peraturan desa dan sejenisnya No.
Jenis diklat/jumlah peserta
1.
Pembuatan perdes/40 orang
2.
Manajemen pemerintahan desa/ 40 orang Peningkatan kapasitas sekretaris desa/40 orang
3.
Tahun 2008 1 kali
Tahun 2009 1 kali
Tahun 2010 1 kali
0
0
2 kali
0
0
1 kali
Jumlah aparat Pemerintahan Desa yang
berkesempatan untuk mengikuti
diklat pembuatan peraturan desa dapat dilihat pada Tabel 5 yang menunjukkan bahwa dari 204 orang aparat Pemerintahan Desa (Kades, Sekdes, Ketua BPD dan Anggota BPD) hanya 48 orang yang pernah mengikuti diklat pembuatan Perdes. Sebanyak 1 8
kali dan yang pernah mengikuti diklat tersebut sebanyak di atas 1 kali berjumlah 18 orang. Ironisnya jumlah aparat Pemdes yang belum pernah mengikuti diklat pembuatan perdes sebanyak 129 orang. Jadi sangat beralasan jika banyak desa yang belum produktif dalam menghasilkan peraturan desa. Tabel 5. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pembuatan Peraturan Desa pada tahun 2010
No
1. 2. 3. 4.
Aparat Pemdes
Kepala Desa Sekretaris Desa Ketua BPD Anggota BPD Jumlah
Belum pernah mengikuti diklat (orang)
Pernah sekali mengikuti diklat (orang)
1 2 0 126 129
10 11 15 12 48
Pernah lebih dari sekali mengikuti diklat (orang) 6 4 2 6 18
Untuk mengetahui faktor penyebab kurangnya pembuatan peraturan desa oleh aparat pemerintahan desa, telah dilakukan wawancara kepada sampel dari masingmasing perwakilan populasi dengan hasil sebagaimana tercantum pada Tabel 6. Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa penyebab kurangnya jumlah perdes dibuat oleh aparat Pemdes adalah karena pembuatan perdes itu cukup sulit, kurangnya diklat tentang pembuatan perdes, aparat desa kurang memahami pembuatan perdes, kurangnya insentif bagi BPD sehingga aparat BPD menjadi malas dan tidak mempedulikan tugas, wewenang maupun hak untuk mengajukan perdes, kurangnya bimbingan dari aparat kecamatan maupun kabupaten karena membuat perdes harus dibimbing oleh aparat kecamatan maupun kabupaten, pembuatan perdes harus diawasi dan petunjuk pelaksanaan pembuatan perdes belum jelas.
9
Tabel 6. Rekapitulasi jawaban pertanyaan pada wawancara dengan responden, apakah faktor penyebab kurangnya aparat Pemdes dalam pembuatan perdes. No 1.
Responden Kades Kelapapati
2.
Kades Pedekik
3.
Kades Senggoro
4. 5.
Kades Air Putih Kades Meskom
6.
9. 10.
Ketua BPD Wonosari Ketua BPD Air Putih Ketua BPD Sei Alam Ketua BPD Meskom Ketua BPD Sebauk
11.
Sekdes Kelapapati
12. 13.
Sekdes Wonosari Sekdes Pangkalan Batang Sekdes Penebal
7. 8.
14. 15.
Sekdes Pematang Duku
1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1. 2.
Jawaban Karena sulit membuatnya Belum mengerti membuatnya Sulit membuatnya Kurangnya pelaksanaan diklat SDM lemah Sulit membuatnya Tidak ada yang membimbing membuatnya Harus ikut diklat Harus diawasi Sulit Belum mengerti Kurang diklat Kurangnya insentif bagi bpd Sulit Gaji anggota BPD tidak cukup Petunjuk pelaksana belum jelas Insentif BPD belum ada sehingga anggota malas mengusulkan perdes Belum paham Kurangnya diklat Sulit membuatnya Banyak aparat yang malas membuatnya Agak sulit Kurang memahami Kurang ikut diklat Sulit membuatnya Kurangnya diklat.
KESIMPULAN Efektifitas Pemerintahan Desa dalam pembuatan peraturan desa sebagian besar desa sangat kurang, hanya 1 (satu) desa yang berada pada kategori efektif yaitu Desa Pangkalan Batang. Faktor-faktor penyebab kurang efektifnya pemerintahan desa dalam pembuatan perdes antara lain latar belakang pendidikan aparat Pemerintahan Desa masih kurang, kurangnya pelaksanaan diklat pembuatan perdes bagi aparat pemerintahan desa, kurangnya kepedulian aparat pemdes terhadap tugas pokok, fungsi dan wewenangnya, sifat malas aparat pemdes,
kurangnya insentif untuk Badan
10
Permusyawaratan Desa dan pembuatan perdes agak sulit serta petunjuk pelaksanaa perdes belum jelas. UCAPAN TERIMA KASIH Terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh responden yang terlibat dalam penelitian ini, mulai pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkalis yaitu Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis, Camat Bengkalis, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kantor Camat Bengkalis dan Kepala Seksi Pemerintahan pada Kantor Camat Bengkalis serta
kepada perwakilan Kepala Desa yaitu Kades
Kelapapati, Kades Pedekik, Kades Senggoro, Kades Air Putih dan Kades Meskom, perwakilan Sekretaris Desa yaitu Sekdes Kelapapati, Sekdes Wonosari, Sekdes Pangkalan Batang, Sekdes Penebal dan Sekdes Pematang Duku dan perwakilan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa yaitu Ketua BPD Wonosari, Air Putih, Sei. Alam, Meskom dan Ketua BPD Sebauk. DAFTAR PUSTAKA 1
Mardiasmo. 2002. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta.
2
Jones, CO. 1984. An Introductionto the Studi of Public Policy, Third Edition, Brooks/Cole Publishing Company, California.
3
Sigit, S. 2003. Perilaku Organisasi, Lukman Offset, Yogyakarta.
Undang-Undang Otonomi Daerah. 2004. Focusmedia, Bandung. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tentang Desa. 2008. CV. Tamita Utama, Jakarta.
11
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah, dengan panggilan hari-hari IIK, lahir di Bengkalis pada tanggal 07 Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang wanita yang
bernama
Hj. Dian
Darayanti Binti Ajbar Elwalid, dikarunia 3 (tiga) orang cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani, (2) Muhammad Fandi Fadhli, dan
(3)
Muhammad Fatahilah Fadhli .
Menamatkan SD, SMP dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3) STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan
Srata 1 (S1)
di
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah bekerja sebagai
sebagai Kasubsi Perekonomian dan Produksi kantor Camat Bukit Batu
Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 1999-2001. Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada tahun 2005 . Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Eselon IV/a) dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun 2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010.
Kemudian menjadi fungsional di Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis selama satu tahun, staf pada Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.
12
