Studi tentang Hubungan Status Sosial Masyarakat dengan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pendidikan Oleh : MUHAMMAD FADHLI Dibuat tahun 1994 (ditulis ulang tahun 2012)
A. Latar Belakang
Pembangunan akan berhasil baik bila manfaatnya dapat dirasakan masyarakat, sebagaimana dicantumkan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1993 tentang GBHN, bahwa : Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara kesatuan republik indonesia yang merdeka, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunai yang merdeka, bersahabat,tertib dan damai. Selama ini pembangunan telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat ada umumnya. Walaupun masih ada ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menuntut usaha yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya, agar tidak berkelanjutan dan berkembang ke arah keangkuhan dan kecumburuan sosial. Keberhasilan pembangunan menurut partisipasi aktif dan dinamis masyarakat. Hal ini disebabkan karena bukan hanya masyarakat sebagai obyek pembangunan tetapi juga merupakan subyek pembangunan yang secara langsung berkewajiban melaksanakan pembangunan. Mengapa pertisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan ? Ini disebabkan karena pada pelaksanaan pembangunan, pemerintah belum mampu sepenuhnya menanggung seluruh pembiyaan pembangunan. Selain itu juga pemerintah ingin menanamkan pengertian bahwa pembangunan itu tidak bisa dilaksanakan secara sepihak saja, melainkan secara terpadu, menyeluruh
1
dan secara bersama-sama. Oleh karena itu pembangunan harus dilaksanakan sebagai perpanduan antara program pemerintah dengan aspirasi masyarakat itu sendiri. Didalam pembangunan partisipasi masyarakat sangat mutlak diperlukan karena hasil pembangunan itu bukan hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat saja melainkan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat sangat beragam dan sangat kompleks, terdiri dari berbagai lapisan, kelas dan status. Status sosial masyarakat ini, terbagi lagi atas beberapa bagian, diantaranya tokoh masyarakat , pendidik, pelajar, pemuda, dan sebagainya. Seseorang didalam masyarakat bisa merangkap berbagai status. Misalnya seorang pendidik tetapi juga dianggap sebagai tokoh masyarakat. Kalau kita perhatikan status sosial masyarakat yang dianggap sebagai tokoh masyarakat
kemungkinan akan lebih aktif berpatisipasi
dalam
pembangunan dari pada masyarakat lain. Tetapi ini tidak mutlak dan bersifat relatif. Ada juga golongan masyarakat yang biasa yang mungkin lebih aktif berpatisipasi dalam pembangunan dari pada tokoh masyarakatnya. Karena uniknya persoalan antara status sosial masyarakat dengan partisipasi masyarakat ini maka penulis mengambil tema penelitian dengan judul, “ HUBUNGAN STATUS SOSIAL MASYARAKAT DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN “.
B. Permasalahan 1. Identifikasi Masalah Perkembangan suatu masyarakat pada dasarnya merupakan proses perubahan. Dan pembangunan itu sendiri adalah proses perubahan yang dilakukan secara sengaja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Indikator kemajuan suatu bangsa sering dihitung berdasarkan keadaan ekonominya. Atau dengan kata lain kemajuan suatu bangsa akan terlihat dengan kemajuan ekonomi bangsa tersebut. Sebenarnya bukan bidang ekonomi saja yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur, masih banyak bidang yang lainnya, antara lain bidang partisipasi masyarakat.
2
Sedangkan
cakupan
pertisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan
mempunyai persoalan yang luas pula, yang pembangiannya sebagai berikut : a. Pertisipasi masyarakat dalam pembangunan pertanian ( dalam arti luas ) b. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan ( formal, informal dan nonformal ) c. Partisipasi masyarakat pembangunan pemerintahan ( eksekutif,yudikatif dan legislatif ). d. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan dan lingkungan hidup e. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan f. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan agama g. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan koperasi. 2. Pembatasan masalah Dengan luasnya permasalahan di atas, maka penulis memberikan batasan masalah dengan tujuan agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas dan tidak akan menimbulkan kekaburan dalam rangka pemahaman. Untuk itu penulis hanya membahas masalah. Yaitu sampai sejauh manakah hubungan status sosial masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
3. Perumusan masalah Untuk mengetahui sampai seberapa jauh hubungan antara status sosial masyarakat
dengan
partisipasi
dengan
partisipasi
masyarakat
dalam
pembangunan pendidikan, maka penulis Merumuskan masalah sebagai berikut : a.
Apakah ada hubungan antara status sosial masyarakat dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
b.
Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan.
3
C. PEMBAHASAN 1. Status Sosial Status sosial atau kedudukan sosial ( social status ) menurut Roucek dan Warren adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang-orang lain, dalam arti lingkungan pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-kewajibannya ( Soerjono Soekanto, 1990 : 265 ) Secara abstrak status berarti tampat seseorang dalam suatu pola tertentu. Dengan demikian, seseorang dikatakan mempunyai beberapa status ( kedudukan ), oleh karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai kehidupan. Pengertian tersebut menunjukkan tempatnya sehubungan dengan
kerangka masyarakat
secara
menyeluruh. Setiap individu milik banyak status ( lebih dari satu ) dan status itu bermacammacam. Menurut Ralph Linton, ( D. Sinaga, Kimron N. dan Wilson S, 1988 : 48-49 ) status atau kedudukan terbagi atas : 2. Ascribed status Yaitu status yang didapatkan seseorang dengan sendirinya. Status ini diperolehnya sejak dia
lahir, sering disebut status karena kelahiran.
Contohnya seorang anak yang lahir dari keluarga bangsawan dengan sendirinya memperoleh status bangsawan dan berhak mendapatkan gelar kebangsawananya. 3. Achiebed Status Yaitu status yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Status ini diperoleh tidak atas dasar kelahiran. Akan tetapi bersifat terbuka bgai siapa saja, tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengajar serta mencapai tujuan-tujuannya misalnya seseorang dapat menjadi hakim asalkan memenuhi persyaratan tertentu. Mayor polak menyebutkan adanya satu jenis lagi status yang dapat digolongkan sebagai achiebed status. Status tersebut adalah assigned-status yaitu status yang diberikan. Artinya suatu kelompok atau golongan memberikan status yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa yang
4
telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat ( Soer jono Soekanto, 1990 : 266 ). 4. Status aktif yiatu status yang pada saat atau kondisi tertentu aktif ( bekerja ), sedangkan status lain yang di miliki individu tersebut tidak aktif. Contohnya seseorang berstatus sebagai paman anda sekaligus sebagai guru anda. Ketika berkunjung ke rumah anda di berstatus sebagai paman bukan sebagai guru. 5. Status Laten Yiatu status yang diam pada saat status aktif bekerja ( kebalikan dari status aktif). Contohnya, sesuai dengan contoh di atas, ketika anda berbicara dengan paman anda, status anda sebagai siswa pasif ( laten ), demikian juga statusnya sebagai guru.
6. Status simbol Yaitu status yang memiliki ciri-ciri tertentu yang melambangkan kedudukan sosial seseorang. Misalnya cara berpakaian,pergaulan,cara memanfaatkan waktu senggang, memilih tempat tinggal dan berbelanja. Cara-cara yang disebutkian di atas, berbeda-beda bagi setiap orang, dan seringkali cara tersebut melambangkan status.
2. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam berbagai aktifitas pembangunan. Partisipasi masyarakat bukanlah suatu akhir pekerjaan akan tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan dari pembangunan nasional. Pengertian partisipasi menurut Gorden W.Allport menyatakan “ The person who participates is ego-invol-ved instead of merely teks-involved”. Dimana pendapat itu diterjemahkan dengan kalimat sebagai berikut :
5
“ Bahwa seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya/egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam perkerjaan atau tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya “ R.A. Santoso Sastroepoetro, 1988 : 12 ). Dari pengertian di atas menggembarkan bahwa partisipasi bukan hanya menyangkut keterlibatan diri/ ego tetapi juga menyangkut keterlibatan pikiran dan persamaan atau emosi. Sedangkan Keith Davis mengemukakan definisinya yang diterjemahkan sebagai berikut : “
Partisipasi
dapat
diartikan
sebagai
keterlibatan
mental/pikiran
dan
emosi/perasaan seseorang dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberi kan sumbangan kepada kelompok dalam usaha yang bersangkutan ( R.A Santoso sastropoetro, 1988 : 13 ). Dari pengertian tersebut di atas ada tiga buah unsur yag dikemukakan oleh keith davis, ( R.A Santoso Sastropoetro, 1988 : 13 ), yaitu : a. Bahwa pertisipasi / keikutsetaan / keterlibatan / peran serta, sesungguh merupakan suatu keterlibatan mental dan perasaan lebih dari sematamata atau hanya keterlibatan secara jasmaniah. b. Unsur kedua adalah kesediaan memberi sesuatu sumbangan kepada usaha mencapai tujuan kelompok. Ini berarti terdapat rasa senang kesukarelaan untuk membantu kelompok. Seseorang menjadi anggota kelompok dengan segala nilainya. c. Unsur ketiga adalah unsur tanggung jawab. Unsur tersebut merupakan segi yang menonjol dari rasa menjadi anggota artinya ada rasa sense of belonging. Pengertian masyarakat menurut Koentjaraninggrat ( 1990 : 144 ) adalah sekumpulan manusia yang saling berinteraksi atau kesatuan manusia yang mempunyai prasarana melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dari pendapat-pendapat tentang partisipasi dan masyarakat di atas, maka dapat disumpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan seseorang dalam kegiatan bersama, baik keterlibatan mental, emosional atau perasaan dimana
6
orang tersebut punya kemauan untuk berinteraksi dan kreatif dalam melaksanakan kegiatan tersebut dengan memberikan dukungan serta ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat yang wajar dalam pembangunan harus berpangkal dari persepsi, pengertian dan pemahaman yang tetap terhadap hakekat dan tujuan pembangunan yang dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Dengan partisipasi yang wajar lahir dari rasa kesadaran yang mengarah keterlibatan mental dan emosional.
a. Pembangunan Pendidikan Pembangunan pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan dan meningkatkan kecerdasan bangsa, sebagai mana dicantumkan dalam TAP MPR nomor II/MPR/1993 tentang GBHN, bahwa : Pendidikan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia , yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa, berbudi perkerti luhur, berkpebribadian , mandiri, maju, tangguh,cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga hatus menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebalkan rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahalawan serta, berorientasi masa depan. Iklim belajar dan mengajar yang dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus dikembangkan agar tumbuh sikap dan prilaku yang kreatif, inovatif dan keinginan untuk maju. Kalau disimak pengertian pembangunan itu sendiri menurut Phillip Roupp adalah perubahan dari sesuatu yang berarti kepada sesuatu yang lebih berarti (Khairuddin, 1992 : 23) Sedangkan pembangunan menurut R. P. Mizra adalah usaha manusia untuk memahami pembangunan tersebut dibutuhkab usaha-usaha yang terpadu dari seluruh sistem pengetahuan, baik fisik, bilogi, sosial tentang manusia ( Khairuddin, 1992 : 23 ).
7
Menurut Soedjono Hoemardani, pembangunan adalah suatu proses pertumbuhan beberapa indikator bidang kehidupan melalui perubahan struktur ekonomi dan non ekonomi ( Khairuddin, 1992 : 23 )
Dari seluruh pengertian pembangunan di atas, menurut Khairuddin ( 1992 : 24 ), pembangunan mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a. usaha atau proses b. peningkatan, kemajuan, atau perubahan ke arah kemajuan c. berkesinambungan dan terencana d. dilakukan secara sadar atau dengan sengaja e. untuk tujuan pembinaan ( pembangunan ) bangsa f. dilakukan secara bertahap Kemudian untuk pengertian pendidikan dapat diambil dari penjelasan bachtiar Rivai ( 1975 : 5 ), mengartikan, “ pendidikan sebagai segala
usaha
pembinaan dan pengembangan kaemampuan manusia indonesia seumur hidup, baik jasmaniah dan rohaniah dalam rangka perwujudan masyarakat pancasila” Sedangkan menurut Fudyarta ( 1977 : 23 ), “ Pendidikan sebagai proses yang membawa perubahan kelakuan manusia dalam pengetahuan, cara berfikir, kecakapan dan perasaan/ sikap mental mereka “ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk mengembangkan kemampuan manusia baik pengetahuan maupun penghayatan terhadap lingkungannya, baik melalui sekolah maupun di luar sekolah yang membawa perubahan-perubahan pengetahuan, cara berfikir, kecakapan dan sikap mental. Dari uraian pengertian tentang pembangunan dan pendidikan di atas dapat disimpulkan
bahwa
pembangunan
pendidikan
adalah
proses
yang
berkesinambungan dan terencana, yang dilakukan secara sadar atau dengan sengaja untuk pengembangan kemampuan manusia baik pengetahuan, cara berpikir kecakapan dan sikap mental yang dilakukan baik melalui sekolah maupun di luar sekolah.
8
Atau lebih lengkapnya disimak pada TAP MPR nomor II/MPR 1993, halaman 44 menerangkan bahwa : Pembangunan pendidikan telah berhasil meletakkan dasar yang makin mantap bagi terwujudnya sistem pendidikan nasional, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih merata, serta telah berhasil makin meingkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian juga diterangkan pada halaman 94, yaitu sebagai berikut : Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa mewujudkan manusia serta masyarakat indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang maha esa berkualitas, mandiri sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilinnya serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Jadi pembangunan pendidikan pada intinya adalah untuk pengembangan harkat dan martabat bangsa indonesia yang berkualitas berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. b. Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Pendidikan Wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah dukungan terhadap program-program pemerintah dalam arti luas. Contohnya ikut program KB, mengikuti berbagai kursus, dan usaha lain yang dapat meningkatkan kualitas dirinya serta kualitas dari masyarakat. Jika perlu merelakan sebagian tanahnya untuk kepentingan suatu proyek pembangunan sekolah, ditekankan pada kegiatan bersama antara warga masyarakat dengan unsur-unsur pemerintah dan salah satu aspek yang penting adalah partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan. Bentuknya ialah keikutsertaan masyarakat
dalam
program-program
pendidikan. Contoh yang lain adalah
pemerintah
di
bidang
pembangunan
mengikuti program wajib belajar, upaya
mengikuti pendidikan sekolah, mengikuti kursus-kursus, dan mengikuti penataranpenataran. Kemudian pada pemanfaatan hasil pembangunan yiatu upaya untuk meyekolahkan anak ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
9
D. KESIMPULAN Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Status sosial masyarakat mempunyai tingkatan-tingkatan, bisa dari lahir, dapat dengan usaha yang sengaja. Di dalam masyarakat terdapat golongan-golongan seperti alim ulama, pemuda, tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh yang berada dan lain-lain. 2. Setiap status masyarakat mempunyai perbedaan tanggapan dan partisipasinya terhadap pembangunan pendidikan, sebagai contoh ada masyarakat yang statusnya adalah tokoh masyarakat sanggup menyumbangkan tanahnya untuk membangun sekolah dan ada pula segelintir masyarakat yang sulit menyekolahkan anaknya karena beratnya biaya sekolah serta ada pula tokoh masyarakat yang mampu namun tidak pernah memberikan bantuan untuk program pendidikan. 3. Hal inilah dapat dikatakan bahwa status sosial masyarakat sangat berhubungan erat dengan partisipasinya dalam pembangunan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA Ahmad, Nazili, Pendidikan dan Masyarakat, Bina Usaha, Yogyakarta, 1982. Khairuddin,H, Pembangunan Masyarakat, Liberty, Yogyakarta, 1992. Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta, Jakrta, 1990. Ndraha, T, Pembangunan Masyarakat, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
Soekanto, Soerdjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta, 1990. Tjokroamijoyo, B, Mustopadidjaja, Teori dan Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta, 1980. Tap MPR Nomor II/MPR/1993, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara,Bina Pustaka Tama, Surabaya, 1993.
10
DAFTAR RIWAYAT HIDUP H. Muhammad Fadhli, S.Sos, M.Si bin Bachrumsyah, dengan panggilan hari-hari IIK, lahir di Bengkalis
pada
tanggal 07 Januari 1972. Menikah tanggal 8 Agustus 1997 dengan seorang wanita yang Darayanti Binti
bernama
Hj. Dian
Ajbar Elwalid, dikarunia 3 (tiga) orang
cahaya mata yaitu: (1) Siti Fahma Diani, (2) Muhammad Fandi Fadhli, dan
(3)
Muhammad Fatahilah Fadhli .
Menamatkan SD, SMP dan SMA di Bengkalis. Menamatkan pendidikan Diploma 3 (D3) STPDN Jatinangor Jawa Barat tahun 1994, pendidikan Srata 1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (Fisipol USU) Tahun 1999 di Medan. Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa pernah bekerja sebagai sebagai Kasubsi Perekonomian dan Produksi kantor Camat Bukit Batu Kabupaten Bengkalis selama dua tahun, berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di Subbag Mutasi Pegawai pada Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Tahun 19992001. Menamatkan pendidikan Strata 2 (S2) di Program Magister pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Riau (Fisipol UNRI) pada tahun 2005 . Memperoleh kesempatan menjabat Sekretaris Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis (Eselon IV/a) dari Tahun 2002 sampai dengan 2003. Tanggal 3 Oktober 2005 sampai dengan Desember 2007 dipromosikan menjabat
Camat Siak Kecil Kabupaten Bengkalis
Provinsi Riau.Camat Bukit Batu pada tahun 2007 – 2008 dan Camat Bengkalis tahun 2008. Menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bengkalis (Eselon III/a) akhir Desember Tahun 2008 sampai dengan 17 September 2010.
Kemudian menjadi fungsional di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa Kabupaten Bengkalis selama satu tahun, staf pada Badan
Penelitian Pengembangan dan Statistik selama 1 tahun dan pada tanggal 8 Juni 2012 dipindahkan ke Badan Diklat dan Kepegawaian Kab. Bengkalis sebagai Widyaiswara sampai dengan sekarang.
11
12
