BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR
Kata Pengantar Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah SWT, maka tersusunlah Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2015. Penyusunan Katalog ini dimaksudkan sebagai pedoman Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dalam menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan Tahun 2015. BKPP bertugas meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang salah satu caranya ditempuh melalui penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan. Katalog Diklat ini disusun agar semua jenis diklat yang diselenggarakan BKPP diketahui oleh seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Jenis-jenis diklat yang diselenggarakan bertujuan untuk mendidik dan melatih pegawai agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh organisasi atau dengan kata lain jenis diklat yang diselenggarakan adalah jenis-jenis diklat untuk menjawab kebutuhan SKPD. Dengan adanya Buku Katalog Diklat Tahun Anggaran 2015 ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan tentang informasi diklat yang diselenggarakan BKPP, guna mempersiapkan pegawai yang akan dikirimkan sebagai calon peserta diklat. Semoga Katalog Diklat Tahun 2015 ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan apabila pembaca memerlukan informasi lebih lanjut berkaitan dengan penyelenggaraan diklat dapat menghubungi BKPP Kabupaten Bogor. Cibinong, 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR
i
Hj. ATY GUNIARWATY, SH, MM
DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ………………………………………………………………………. DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………… SK KEPALA BKPP TENTANG KATALOG ……………………………………………… BAB I : PENDAHULUAN …………………………………………………………… BAB II : PROGRAM DIKLAT PRAJABATAN …………………………….......... BAB III : PROGRAM DIKLAT KEPEMIMPINAN ………………………………… o DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. II ………………………………………………………………. o DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. III ……………………………………………………………….. o DIKLAT KEPEMIMPINAN TK. IV ………………………………………………………………... BAB IV : PROGRAM DIKLAT FUNGSIONAL DAN TEKNIS o DIKLAT KEPALA SD ………………………………………………………………………………….. o DIKLAT PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH …………………………......... o DIKLAT PRANATA KOMPUTER ………………………………………………………………. o DIKLAT SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL …. o DIKLAT MANAJEMEN KEPEGAWAIAN ……………………………………………………… o DIKLAT PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL DRAFTING) ……………………………………………………………………………...… o DIKLAT PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH …………………………. o DIKLAT PENATAUSAHAAN BARANG DAERAH ……………………………….............. PENUTUP …………………………………………………………………………………… LAMPIRAN ………………………………………………………………………………… o RENCANA JADWAL KEGIATAN DIKLAT STRUKTURAL ………………………………. o RENCANA JADWAL KEGIATAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN TEKNIS ……….. o MATRIK PELAKSANAAN DIKLAT ………………………………………………………………
i ii iii 1 4 9 9 14 19 24 28 32 35 38 41 44 48 51 52 52 55 57
ii
iii
1.
Umum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Berdasarkan peraturan daerah tersebut, BKPP mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian, Pendiidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas fungsinya. 1
Dalam rangka mendukung Visi Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor menetapkan Visi “MENJADIKAN APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOGOR YANG UNGGUL”. Pernyataan Visi BKPP Kabupaten Bogor diatas memiliki makna bahwa Aparatur Sipil Negara yang UNGGUL berarti bahwa Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan visi tersebut BKPP menetapkan 3 (tiga) misi sebagai berikut : a. Misi Pertama
: Meningkatkan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi
b. Misi Kedua
: Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian
c. Misi Ketiga
: Meningkatnya kesejahteraan pegawai ASN
Dan sebagai implementasi dari misi pertama, BKPP Kabupaten Bogor menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor akan satu sosok Pegawai Negeri Sipil yang UNGGUL. 2
2. MAKSUD DAN TUJUAN Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bogor Tahun 2015 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi tentang diklat yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Tahun 2015 dengan tujuan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat sesuai kebutuhan SKPD masing-masing.
3. RUANG LINGKUP DAN TATA URUT Ruang lingkup penulisan Katalog Program Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bogor Tahun 2015 disusun dengan tata urut sebagai berikut : a. BAB I
: Pendahuluan
b. BAB II
: Program Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan
c. BAB III
: Program Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
d. BAB IV
: Program Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional
e. BAB V
: Penutup
3
BAB II PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PRAJABATAN Diklat Pra Jabatan Untuk Tenaga Honorer Kategori K1/K2 A. Deskripsi Singkat Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2 diselenggarakan untuk membentuk CPNS yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik. B. Rumusan Kompetensi Kompetensi yang dibangun dalam Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2 adalah kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik, yang diindikasikan dengan kemampuan : 1. Memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 2. Memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya; 3. Memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi ASN dan kedudukan kewajiban dan hak PNS; 4
4. Memahami pola pikir ASN sebagai pelayan masyarakat.
C. Indikator Keberhasilan Kompetensi dasar yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat Prajabatan bagi CPNS K1/K2 adalah kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang baik dengan indicator sebagai berikut : 1. Memahami wawasan kebangsaan sebagai dasar mengutamakan kepentingan sebagai dasar mengutamakan kepentingan nasional dalam pelaksanaan tugas jabatannya; 2. Memahami sikap untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya; 3. Memahami ketentuan kepegawaian berkaitan dengan peran dan fungsi Aparatur Sipil Negara, kedudukan, kewajiban dan hak PNS; dan 4. Memahami pola piker Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat. D. Materi Diklat Struktur kurikulum Diklat Prajabatan CPNS yang diangkat dari Tenaga Honorer K1/K2 terdiri atas 4 (empat) mata diklat, sebagai berikut : 1. Wawasan Kebangsaan Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); 2. Percepatan Pemberantasan Korupsi; 3. Manajemen Aparatur Sipil Negara; 4. Pola Pikir ASN Sebagai Pelayan Masyarakat. 5
E. Peserta 1. Persyaratan Persyaratan peserta Diklat Prajabatan CPNS pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 : a) Telah ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; b) Surat Keterangan sebagai CPNS pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya; c) Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah; d) Surat pernyataan untuk mematuhi ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan Diklat Prajabatan; e) Surat Penugasan dari Pejabat Pembina Kepegawaian instansinya. 2. Alokasi Diklat Prajabatan CPNS pengangkatan dari Tenaga Honorer K1/K2 dilaksanakan dalam 25 (dua puluh lima) angkatan dengan alokasi sebagai berikut : a) Angkatan I s/d XI : 40 orang untuk masing-masing angkatan (peserta diasramakan) b) Angkatan XII s/d XXV : 35 orang (peserta diasramakan)
6
F. Lama Diklat Diklat Prajabatan CPNS dari Tenaga Honorer K1/K2 dilaksanakan selam 6 hari kerja atau 69 jam pelajaran yang dialokasikan untuk pembelajaran klasikal. Adapun jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut : Golongan III : 1) Angkatan I : 25 Pebruari s/d 02 Maret 2015 2) Angkatan II : 04 Maret s/d 09 Maret 2015 3) Angkatan III : 11 Maret s/d 16 Maret 2015 4) Angkatan IV : 18 Maret s/d 23 Maret 2015 5) Angkatan V : 25 Maret s/d 30 Maret 2015 6) Angkatan VI : 01 April s/d 06 April 2015 7) Angkatan VII : 08 April s/d 13 April 2015 8) Angkatan VIII : 15 April s/d 20 April 2015 9) Angkatan IX : 22 April s/d 27 April 2015 10) Angkatan X : 29 April s/d 04 Mei 2015 11) Angkatan XI : 06 Mei s/d 11 Mei 2015 12) Angkatan XII : 13 Mei s/d 18 Mei 2015 13) Angkatan XIII : 20 Mei s/d 25 Mei 2015 14) Angkatan XIV : 27 Mei s/d 01 Juni 2015 15) Angkatan XV : 03 Juni s/d 08 Juni 2015 16) Angkatan XVI : 10 Juni s/d 15 Juni 2015 7
8
Golongan I & II : 1) Angkatan XVII
:
17 Juni s/d 22 Juni 2015
2) Angkatan XVIII
:
24 Juni s/d 29 Juni 2015
3) Angkatan XIX
:
01 Juli s/d 06 Juli 2015
4) Angkatan XX
:
08 Juli s/d 13 Juli 2015
5) Angkatan XXI
:
29 Juli s/d 03 Agustus 2015
6) Angkatan XXII
:
05 Agustus s/d 10 Agutus 2015
7) Angkatan XXIII
:
11 Agustus s/d 16 Agustus 2015
8) Angkatan XXIV
:
19 Agustus s/d 24 Agustus 2015
9) Angkatan XXV
:
26 Agustus s/d 31 Agustus 2015
1.
Diklat Kepemimpinan Tingkat II A. Deskripsi Singkat Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon II memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menetapkan kebijakan strategis instansi dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan kepemimpinan strategis, yaitu kemampuan dalam merumuskan kebijakan strategis dan kemampuan mempengaruhi pejabat struktural dan fungsional dibawahnya termasuk stakeholder lainnya untuk melaksanakan kebijakan strategis yang telah ditetapkannya. Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon II seperti tersebut di atas, penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II yang bertujuan sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin strategis dirasakan tidak cukup. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya, memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II. Tujuan Penyelenggaraan DiklatpimTingkat II adalah meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat II ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga 9 mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan.
B. Rumusan Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat II adalah kompetensi kepemimpinan strategis yaitu kemampuan menetapkan strategi kebijakan instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi strategi kebijakan tersebut.
C. Indikator Keberhasilan Berdasarkan Keputusan Kepala LAN RI No 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat II indikator keberhasilan Diklat Kepemimpinan Tingkat II diindikasikan dengan kemampuan: 1. Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas, berwawasan kebangsaan, menjunjung tinggi standar etika publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemampuan untuk taat pada nilainilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya; 2. Merumuskan strategi kebijakan yang efektif untuk mewujudkan visi organisasinya; 3. Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi kearah efektifitas dan efisiensi penerapan strategi kebijakan unit instansinya; 4. Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan strategi kebijakan yang lebih efektif dan efisien; 5. Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi strategi kebijakan unit instansinya. 10
D. Materi Diklat Susunan mata Diklat pada struktur kurikulum Diklatpim Tingkat II adalah sebagai berikut : 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Integritas dan Wawasan Kebangsaan; b) Pembekalan isu strategis; c) Organisasi Berkinerja Tinggi; d) Diagnostic Reading; e) Penjelasan Proyek Perubahan. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling. 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Inovasi; b) Benchmarking ke Best Practice; c) Membangun Tim Efektif ; d) Merancang Proyek Perubahan; e) Seminar Presentasi Proyek Perubahan; f) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan
4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling. 5. Tahap Evaluasi, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Seminar Laboratorium Kepemimpinan; b) Evaluasi.
11
E. Peserta 1. Persyaratan Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat II : a) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) Pangkat/golongan minimal Pembina IV/a; d) Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 475 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 45, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 5, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 90; e) Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon II, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon II tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit eselon II tersebut. 2. Pencalonan dan Penetapan Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklatpim Tingkat II sebagai berikut: a) Calon Peserta Diklatpim Tingkat II telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI), dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; b) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Calon Peserta Diklatpim Tingkat II kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara; c) Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan Peserta Diklatpim Tingkat II dalam Surat Keputusan.
12
3. Penugasan Penugasan Peserta Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta dari kabupaten dan kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur. 4. Alokasi BKPP Kabupaten Bogor mengalokasikan 7 orang peserta pada Tahun 2015 dimana peserta yang ikut diklat sesuai dengan pemanggilan dari LAN RI. F. Lama Diklat Diklatpim Tingkat II dilaksanakan selama 92 hari kerja, 192 Jam Pembelajaran (JP) atau 27 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, 585 Jam Pembelajaran (JP) atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani/mental sebanyak 14 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat PIM Tingkat II adalah bulan Maret sampai dengan Nopember 2015 sesuai pemanggilan dari LAN RI.
13
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat III A. Deskripsi Singkat Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon III memainkan peranan yang sangat menentukan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program-program dan memimpin bawahan dan seluruh stakeholder strategis untuk melaksanakan program-program tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kemampuan kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan dalam menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan kemampuan mempengaruhi pejabat struktural dan fungsional di bawahnya termasuk stakeholder lainnya untuk melaksanakan program-program tersebut. Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon III seperti tersebut di atas, penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III yang tujuannya sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin taktikal dinilai tidak cukup. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III yang inovatif, yaitu penyelenggaraan diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya, memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat III ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam memimpin perubahan. 14
B. Rumusan Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat III adalah kompetensi kepemimpinan taktikal yaitu kemampuan menjabarkan visi dan misi instansi ke dalam program instansi dan memimpin keberhasilan pelaksanaan program tersebut. C. Indikator Keberhasilan Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat III adalah kemampuan sebagai berikut : 1) Mengembangkan karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan menunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya; 2) Menjabarkan visi dan misi instansinya ke dalam programprogram instansi; 3) Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola program-program instansi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program; 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan program-program instansi yang lebih efektif dan efisien; 5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi program unit instansinya. 15
D. Materi Diklat 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Wawasan Kebangsaan; b) Integritas; c) Pembekalan isu strategis; d) Diagnostic Reading; e) Penjelasan Proyek Perubahan. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling.
3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Pengembangan Potensi Diri; b) Inovasi; c) Jejaring Kerja; d) Budaya Kerja dalam Efektivitas Kepemimpinan; e) Membangun Tim Efektif; f) Benchmarking ke Best Practice; g) Merancang Proyek Perubahan; h) Seminar Presentasi Proyek Perubahan; i) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan. 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling.
5. Tahap Evaluasi, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Seminar Laboratorium Kepemimpinan; 16 b) Evaluasi Kepemimpinan.
E. Peserta 1. Persyaratan Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat III : a) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; b) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) Pangkat/Golongan minimal Penata Tk. I - III/d; d) Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 425 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 35, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 4,5, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 75; e) Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon III, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon III tertentu dan diberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada unit eselon III tersebut. 2. Pencalonan dan Penetapan Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklatpim Tingkat III diatur sebagai berikut : a) Calon Peserta Diklatpim Tingkat III telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI) dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; b) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Calon Peserta Diklatpim Tingkat III kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi; c) Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Diklatpim Tingkat III dalam Surat Keputusan. 17
3. Penugasan Penugasan Peserta Diklatpim Tingkat III dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta dari kabupaten dan kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur.
4. Alokasi BKPP Kabupaten Bogor mengalokasikan 10 orang peserta pada Tahun 2015 dimana peserta yang ikut diklat sesuai dengan pemanggilan dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat. 5. Lama Diklat Diklatpim Tingkat III dilaksanakan selama 93 Hari Kerja, 240 JP atau 28 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, dan dan 585 JP atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan, dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani/mental sebanyak 14 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat PIM III adalah bulan Maret sampai dengan Nopember 2015 sesuai pemanggilan dari Badan Diklat Daerah Provinsi Jawa Barat.
18
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV A. Deskripsi Singkat Dalam sistem manajemen kepegawaian, pejabat struktural eselon IV memainkan peranan yang sangat menentukan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan memimpin bawahan serta seluruh stakeholder stratejik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut secara efektif dan efisien. Tugas ini menuntutnya memiliki kompetensi kepemimpinan operasional, yaitu kemampuan dalam membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan-kegiatan instansi dan kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan dan stakeholder strategisnya dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk dapat membentuk sosok pejabat struktural eselon IV seperti tersebut di atas, penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV yang bertujuan sebatas membekali peserta dengan kompetensi yang dibutuhkan menjadi pemimpin operasional dirasakan tidak cukup. Diperlukan sebuah penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV yang inovatif, yaitu penyelenggaraan Diklat yang memungkinkan peserta mampu menerapkan kompetensi yang telah dimilikinya. Dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV seperti ini, peserta dituntut untuk menunjukkan kinerjanya dalam merancang suatu perubahan di unit kerjanya dan memimpin perubahan tersebut hingga menimbulkan hasil yang signifikan. Kemampuan memimpin perubahan inilah yang kemudian menentukan keberhasilan peserta tersebut dalam memperoleh kompetensi yang ingin dibangun dalam penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV. Dengan demikian, pembaharuan Diklatpim Tingkat IV ini diharapkan dapat menghasilkan alumni yang tidak hanya memiliki kompetensi, tetapi juga mampu menunjukkan kinerjanya dalam 19 memimpin perubahan.
B. Rumusan Kompetensi Kompetensi yang dibangun pada Diklatpim Tingkat IV adalah kompetensi kepemimpinan operasional yaitu kemampuan membuat perencanaan kegiatan instansi dan memimpin keberhasilan implementasi pelaksanaan kegiatan tersebut. C. Indikator Keberhasilan Adapun indikator keberhasilan dari pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV adalah kemampuan sebagai berikut : 1) Membangun karakter dan sikap perilaku integritas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan untuk menjunjung tinggi etika publik, taat pada nilai-nilai, norma, moralitas dan bertanggungjawab dalam memimpin unit instansinya; 2) Membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan instansi; 3) Melakukan kolaborasi secara internal dan eksternal dalam mengelola tugas-tugas organisasi ke arah efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan instansi; 4) Melakukan inovasi sesuai bidang tugasnya guna mewujudkan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien; 5) Mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal organisasi dalam implementasi kegiatan unit instansinya.
20
D. Materi Diklat 1. Tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Pilar-Pilar Kebangsaan; b) Integritas; c) Standar Etika Publik; d) Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia; e) Pembekalan Isu Aktual Substantif Lembaga; f) Diagnostic Reading; g) Penjelasan Proyek Perubahan. 2. Tahap Taking Ownership (Breakthrough I), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling. 3. Tahap Merancang Perubahan dan Membangun Tim, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Kecerdasan Emosi; b) Pengenalan Potensi Diri; c) Berpikir Kreatif dan Inovasi; d) Koordinasi dan Kolaborasi; e) Membangun Tim Efektif; f) Benchmarking ke Best Practice; g) Merancang Proyek Perubahan; h) Seminar Presentasi Proyek Perubahan; i) Pembekalan Implementasi Proyek Perubahan. 4. Tahap Laboratorium Kepemimpinan (Breakthrough II), mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Coaching; b) Counselling. 5. Tahap Evaluasi, mata diklat untuk tahap ini adalah : a) Seminar Laboratorium Kepemimpinan; b) Evaluasi Kepemimpinan.
21
E. Peserta 1. Persyaratan Persyaratan peserta Diklatpim Tingkat IV : a) Memiliki potensi untuk dikembangkan yang dibuktikan dengan dokumen yang sesuai;
b) Telah memiliki kompetensi teknis sesuai dengan bidang jabatan struktural yang akan diduduki, dibuktikan dengan dokumen yang sesuai; c) Pangkat/Golongan minimal Penata Muda Tk. I - III/b; d) Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat Educational Testing Service Test of English for International Communication (ETS TOEIC) dengan skor minimal 400 atau Internet Based Test of English as a Foreign Language (IBT TOEFL) dengan skor minimal 30, atau International English Language Testing System (IELTS) dengan skor minimal 4, atau Lembaga Administrasi Negara English Communication Skills for Civil Service Test (LAN ECSCS Test) dengan skor minimal 65; e) Bagi peserta yang belum menduduki jabatan struktural eselon IV, direkomendasikan oleh Baperjakat instansi untuk menduduki jabatan struktural eselon IV tertentu dan diberikan kewenangan untuk melakukan perubahan pada unit kerja eselon IV tertsebut. 2. Pencalonan dan Penetapan Mekanisme pencalonan dan penetapan peserta Diklatpim Tingkat IV diatur sebagai berikut : a) Calon Peserta Diklatpim Tingkat IV telah diseleksi oleh Tim Seleksi Peserta Diklat Instansi (TSPDI), dan dicalonkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian; b) Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan Calon Peserta Diklatpim Tingkat IV kepada Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi;
22
c) Kepala Lembaga Diklat Pemerintah Terakreditasi menetapkan Peserta Diklatpim Tingkat IV dalam Keputusan.
3. Penugasan Penugasan Peserta Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang di instansinya masing-masing dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peserta dari kabupaten dan kota ditugaskan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Gubernur. 4. Alokasi Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan dengan alokasi peserta untuk masing-masing angkatan sebanyak 30 (tiga puluh) orang. 5. Lama Diklat Waktu pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV dilaksanakan selama 97 Hari Kerja, 282 JP atau 32 hari kerja untuk pembelajaran klasikal, dan 585 JP atau 65 hari kerja untuk pembelajaran non klasikal. Pada saat pembelajaran klasikal peserta diasramakan dan diberikan kegiatan penunjang kesehatan jasmani/mental sebanyak 14 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV adalah : •Angkatan I •Angkatan II
: 22 Juli 2015 sampai dengan 05 Nopember 2015 : 29 Juli 2015 sampai dengan 12 Nopember 2015
23
1.
Diklat Kepala Sekolah Dasar A.
Deskripsi Singkat Berdasarkan kecenderungan dan tantangan masa depan, kepala sekolah merupakan salah satu the key players dalam pencapaian tujuan sekolah dengan peranan utamanya sebagai pemimpin, pendidik, manajer dan pengembang yang memiliki jiwa entrepreneur. Sebagai pemimpin, kepala sekolah harus mampu mempengaruhi dan memberdayakan segenap sumber daya sekolah. Sebagai pendidik, kepala sekolah harus mampu mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan guru dan staf sekolah lainnya. Sebagai manajer, kepala sekolah harus mampu menjalankan fungsi-fungsi manajerial. Sebagai pengembang (inovator), kepala sekolah harus mampu menumbuhkan inisiatif dalam menemukan, menerapkan dan mengembangkan model-model manajemen dan pembelajaran sekolah. Fenomena lapangan menunjukkan bahwa manajemen satuan pendidikan belum sepenuhnya ditangani oleh tenaga profesional yang memiliki keahlian sebagaimana dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan sistem pengangkatan kepala sekolah yang lebih menekankan pada senioritas dan kepangkatan daripada mendahulukan aspek kompetensi dan prestasi, juga pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepala sekolah belum diselenggarakan secara sistematis, sistemik dan berkelanjutan. Sementara itu, sebagai kecenderungan ke depan menunjukkan bahwa tugastugas manajemen satuan pendidikan semakin kompleks, sehingga membutuhkan penanganan sekolah secara profesional.
24
B.
Rumusan Kompetensi Kompetensi kepala sekolah/madrasah seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, terdapat beberapa kompetensi, yaitu ; 1) Kompetensi Kepribadian; 2) Kompetensi Manajerial; 3) Kompetensi Kewirausahaan; 4) Kompetensi Supervisi; 5) Kompetensi Sosial.
C.
Indikator Keberhasilan Kompetensi dasar yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Dasar adalah; a) Peserta diklat memahami konsep Kurikulum 2013, meliputi rasional, elemen perubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI dan KD dengan berbagai pendekatan dan strategi implementasi Kurikulum 2013; b) Tersususunnya analisis materi ajar; c) Tersususunnya rancangan model pembelajaran sesuai jenjang pendidikan; d) Tersusunnya perangkat implementasi pelaksanaan praktik pembelajaran terbimbing; e) Tersusunnya perangkat implementasi pengelolaan perubahan untuk menjamin terlaksananya implementasi Kurikulum 2013; f) Tersusunnya rancangan implementasi pengelolaan pembelajaran tematik terpadu Kepala Sekolah Dasar. 25
D.
26
Materi Diklat Materi Diklat Kepala Sekolah Dasar Tahun adalah sebagai berikut : I. Materi Dasar : 1) Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor Tentang Peningkatan Mutu Sekolah Dasar; 2) Kebijakan BKPP dalam Rangka Pembinaan Kepegawaian. II.
Materi Inti 1) Pengembangan Standar Pelayanan Pendidikan; 2) Manajemen Berbasis Sekolah; 3) Perencanaan Strategis Sekolah; 4) Pengembangan Sekolah Efektif; 5) Kepemimpinan Visioner & Transformasional; 6) Manajemen Mutu Sekolah; 7) Pengembangan Budaya Sekolah; 8) Penelitian Tindakan; 9) Pembuatan Keputusan; 10) Manajemen Perubahan; 11) Kewirausahaan Pendidikan; 12) Pengembangan Kemitraan Sekolah; 13) Penilaian Kinerja Guru; 14) Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan; 15) Penilaian Kinerja Sekolah; 16) School Review & School Reform.
III.
Materi Penunjang 1) Pengarahan Program; 2) Mind Setting; 3) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
E.
Peserta 1.
Persyaratan Persyaratan peserta Diklat Kepala Sekolah Dasar adalah sebagai berikut : a) Kepala Sekolah Dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor yang belum pernah mengikuti Diklat Kepala Sekolah Dasar; b) Diusulkan oleh Dinas Pendidikan.
2.
Alokasi Diklat Kepala Sekolah Dasar dilaksanakan dalam 2 (dua) angkatan dimana masing-masing angkatan diikuti 35 (tiga puluh lima) orang peserta.
F.
Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Dasar dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari Kerja dengan jumlah jam pelajaran sebanyak 140 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Kepala Sekolah Dasar adalah : a) Angkatan I : 23 Februari s/d 10 Maret 2015 b) Angkatan II : 12 Maret s/d 27 Maret 2015
27
2. Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah A. Deskripsi Singkat Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah (Diklat PPD) merupakan Diklat Teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam merancang dan membuat perencanaan pembangunan daerah. Keberhasilan pembangunan di suatu daerah sangat ditentukan oleh tingkat kualitas rencana pembangunan daerah tersebut. Undang-undang Nomor 25 tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan didefinisikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya dalam UU No. 25/2004 Bab 1 Pasal ayat (3), disebutkan bahwa; ”Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah” 28
B. Indikator Keberhasilan Kompetensi dasar yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat Kepala Perencanaan Pembangunan Daerah adalah; a) Mampu menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki; b) Mampu menjelaskan permasalahan daerah, sehingga dapat membantu dalam penentuan struktur kebijakan yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan daerah. C. Materi Diklat Materi Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang telah diberikan adalah sebagai berikut : I. Materi Dasar : a) Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Kebijakan Program Pembiayaan dan Penganggaran; c) Kebijakan BKPP dalam Rangka Pembinaan Kepegawaian.
29
II. Materi Inti a) Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan Daerah; b) Permasalahan dalam Perencanaan; c) Sumber Daya Daerah; d) Pengantar Model Makro Ekonomi Daerah dan Proyeksi Ekonomi Daerah; e) Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi Daerah; f) Tata Ruang Wilayah dan Kota; g) Analisis Potensi dan Kebutuhan Daerah; h) Indikator Pembangunan; i) Local Economic Development; j) Renstra; k) Lakip.
III. Materi Penunjang a) Pengarahan Program; b) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
30
D. Peserta
Peserta Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 40 (empat puluh) orang dan kepesertaannya adalah para Kepala Sub Bagian Program dan
Pelaporan serta pelaksana potensial pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan selama
14 (empat belas) Hari Kerja, 140 JP.
Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 2015 adalah dari tanggal 02 April 2015 sampai dengan 17 April 2015. 31
3. Diklat Pranata Komputer A. Deskripsi Singkat Pranata Komputer adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan sistem informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah. Pranata Komputer adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan sistem informasi berbasis komputer. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Fungsional Penjenjangan Pranata Komputer adalah pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memenuhi kompetensi di bidang teknologi informasi yang merupakan persyaratan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memangku Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
32
B. Indikator Keberhasilan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam Diklat Pranata Komputer ini mempunyai indikator keberhasilan sebagai berikut: 1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer secara profesional; 2. Memenuhi salah satu persyaratan administrasi untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pranata Komputer; 3. Mampu mengikuti perkembangan teknologi informasi terkini; 4. Mampu memberi saran-saran untuk meningkatkan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
C. Materi Diklat Materi Diklat Pranata Komputer adalah sebagai berikut : I. Materi Dasar a) Kebijakan BKPP dalam rangka pembinaan kepegawaian. II.
Materi Inti a) Sistem Penilaian Angka Kredit Pranata Komputer; b) Pengenalan Teknologi Informasi; c) Kerangka Kerja E-Governance; d) Perekaman Data; e) Pengenalan Aplikasi Khusus; f) Pemograman Dasar; g) Etika dan Pengembangan Profesi Pranata Komputer; h) Computer Technical Support; i) Administrasi dan Pengelolaan Jaringan; j) Rekayasa Sistem Informasi; k) Analisis Sistem Informasi; l) Perancangan Sistem Informasi; m) Administrasi dan Pengelolaan Data Base; n) Implementasi Sistem; o) Deteksi dan Perbaikan Kerusakan Sistem Jaringan; p) Pemograman Berbasis Web; q) Pengembangan Multimedia; r) Pengenalan Aplikasi Khusus; s) Optimalisasi Aplikasi Perkantoran; t) Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Pranata Komputer; u) Pembuatan Dokumentasi dan Pelaporan.
33
III. Materi Penunjang a) Pengarahan Program; b) Kegiatan Berbasis Kinerja; c) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat. D. Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 40 (empat puluh) orang. Kepesertaannya adalah pelaksana pada kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Pranata Komputer dilaksanakan selama 26 (dua puluh enam) Hari Kerja dengan jumlah jam pelajaran 394 JP. Diklat Pranata Komputer tahun 2015 adalah ini akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2015 sampai dengan 22 Mei 2015.
34
4.
Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual A. Deskripsi Singkat Dalam rangka mempersiapkan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual yang sudah harus dilaksanakan mulai tahun 2015 di seluruh pemerintah daerah sesuai amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Konsekuensi diterbitkannya Permendagri 64/2013 adalah kewajiban Pemda untuk membuat Peraturan kepala daerah yang mengatur kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Penetapan Perkada paling lambat tanggal 31 Mei 2014 dan harus dipedomani dengan baik oleh fungsi-fungsi akuntansi, khususnya di SKPKD maupun di SKPD. Selain itu, perkada tersebut juga dipedomani oleh pihak-pihak lain seperti perencana dan tim anggaran pemerintah daerah. Tak terkecuali Inspektorat yang melaksanakan fungsi pengawasan wajib untuk mengetahui dalam rangka melakukan tugas reviu atas Laporan Keuangan Pemda. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP adalah PP yang fundamental yang mengusung amanat penerapan akuntansi berbasis akrual selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan pemerintah tahun 2015. Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 ini memberikan dampak terhadap penerapan akuntansi pemerintahan di Indonesia. Agar dapat mengimplementasikan SAP berbasis akrual, perlu persiapan strategi yang cermat dan terukur dimulai dari penyelesaian masalah-masalah
akuntansi dan pelaporan yang masih timbul dalam praktek akuntansi “Kas Menuju Akrual” dan pemahaman tentang isi standar akuntansi berbasis akrual itu sendiri.
35
B. Indikator Keberhasilan Kompetensi dasar yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual ini adalah; 1. Peserta memahami perbedaan proses akuntansi berbasis kas dengan berbasis akrual sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; 2. Peserta memiliki keterampilan teknis dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual, sehingga dapat mengefektifkan dan mengefisienkan tugas dan tanggungjawab. C. Materi Diklat Materi yang diberikan terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang dikaitkan dengan kebutuhan pemerintah daerah dalam pengimplementasian basis akrual. Adapun judul-judul materi yang diberikan antara lain: 1. Gambaran Umum PP 71 tahun 2010 (lampiran 1 : Standar Akuntansi Berbasis Akrual) 2. Implementasi PP 71 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah (berdasarkan PMK No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Pemerintahan) 3. Strategi Pemerintah Daerah Menuju Implementasi PP 71 Tahun 2010. 4. Konsep Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Simulasi). 36
5. Penatausahaan Akuntansi Pada SKPD (Simulasi). 6. Penyajian Laporan Keuangan SKPD (Simulasi). 7. Penatausahaan Akuntansi Pada SKPKD (Simulasi). 8. Penyajian Laporan Keuangan SKPKD (Simulasi). 9. Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (Simulasi). 10. Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah (Simulasi). D. Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 80 (delapan puluh) orang yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan dan kepesertaannya adalah para Kepala Sub Bagian Keuangan serta pelaksana potensial pada SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja, 70 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual adalah : a. Angkatan I : 01 Juni s/d 06 Juni 2015 b. Angkatan II : 08 Juni s/d 13 Juni 2015 37
5. Diklat Manajemen Kepegawaian A. Deskripsi Singkat Manajemen Kepegawaian merupakan keseluruhan upaya peningkatan efisiensi, efektivitas dan derajat profesional penyelenggaraan tugas, fungsi dan wajib kepegawaian yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan promosi, penggajian dan pemberhentian. Manajemen erat hubungannya dengan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Maksud dan tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan kompetensi peserta Diklat dalam pengelolaan administrasi kepegawaian, agar mampu memahami formasi dan pengadaan PNS, standar kompetensi manajerial dan teknis, mutasi kepegawaian, sasaran kerja pegawai, pensiun serta pemberhentian pegawai berdasar kebijakan manajemen PNS sesuai arahan reformasi birokrasi.
38
B. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu menjelaskan: 1. Berbagai pengertian yang terkait dengan Pegawai Neger iSipil; 2. Sistem Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil; 3. Sistem Penempatan Pegawai Negeri Sipil; 4. Sistem Pengajian dan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil; 5. Sistem Karier Pegawai Negeri Sipil; 6. Sistem Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil; 7. Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
C. Materi Diklat Materi pokok dan sub materi pokok dalam modul Manajemen Kepegawaian ini adalah sebagai berikut : 1. Pengertian, Jenis Kepegawaian, Kedudukan, Hak,Kewajiban Dan Disiplin Pegawai Negeri Sipil a) Manajemen Kepegawaian Negara b) Pengertian Pegawai Negeri Sipil c) Jenis Pegawai Negeri d) Kedudukan dan Netralitas Pegawai Negeri Sipil e) Hak PNS f) Kewajiban, Larangan dan Hukuman Disiplin 2. Sistem Rekruitmen Pegawai Negeri Sipil a) Formasi Pegawai Negeri Sipil b) Pengadaan Pegawai Negeri Sipil c) Penyaringan d) Proses Pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil e) Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai NegeriSipil f) Pemberhentian Calon Pegawai 3. Sistem Penempatan dan Penilaian Kerja PNS a) Sistem Penempatan Pegawai b) Penilaian Kinerja PNS c) Kenaikkan Pangkat PNS 4. Sistem Penggajian Dan Penghargaan PNS a) Gaji Pegawai Negeri Sipil b) Penghargaan Pegawai Negeri
39
5. Sistem Karir Pegawai Sipil Negeri Sipil a) Sistem Pembinaan Pegawai b) Konsep Pola Karir c) Kebijakan Karir Pegawai Negeri d) Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Dan Fungsional 6. Sistem Pendidikan Dan Pelatihan a) Pendidikan dan Pelatihan PNS b) Tujuan Diklat PNS c) Jenis Dan Jenjang Diklat PNS 7. Sistem Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil D. Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 40 (empat puluh) orang dan kepesertaannya adalah aparatur pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Manajemen Kepegawaian dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja, 70 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Manajemen Kepegawaian tahun 2015 adalah dari tanggal 20 Agustus 2015 sampai dengan 26 Agustus 2015. 40
6. Diklat Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) A. Deskripsi Singkat Produk hukum, khususnya produk hukum daerah merupakan sebuah media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan kebijakan-kebijakan dan/atau aspirasi masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Produk hukum daerah diharapkan dapat menunjang pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya belum semua produk hukum daerah mampu memfasilitasi proses pembangunan demi kemajuan daerah. Penyelenggaraan Diklat Legal Drafting, yang merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan. B. Indikator Keberhasilan Kompetensi dasar yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) adalah peserta diharapkan mampu memahami dan melakukan critical review tingkat dasar sehingga nantinya dapat mengikuti Legal Drafting tingkat lanjutan yang menekankan pada penjamin kualitas (quality assurance) rancangan peraturan perundang undangan melalui penerapan alat dan kriteria penjamin kualitas yang outputnya berupa telaahan staf paripurna terhadap rancangan peraturan perundang undangan. 41
C. Materi Diklat Materi Diklat Legal Drafting menekankan pada analisis (critical review) terhadap peraturan perundang-undangan antara lain Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah. Untuk membekali critical review dimaksud peserta diberikan materi pokok mengenai sistem hukum dan legislasi di Indonesia, peran penelitian hukum dan politik hukum, penyusunan naskah akademik, teknik dan proses penyusunan, ragam bahasa dan kalimat efektif dalam peraturan perundangundangan. Dengan bekal tersebut para peserta melakukan praktek critical review terhadap rancangan peraturan pemerintah yang masih dalam proses pembahasan serta praktek menyusun RPP yang menjadi perdebatan publik. I. Materi Dasar : a) Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor dalam rangka pembangunan di bidang hukum; b) Kebijakan BKPP dalam Rangka Pembinaan Kepegawaian. II.
42
Materi Inti : a) Pengantar Ilmu Hukum (PIH); b) Penyelenggaraan otonomi daerah; c) Kerjasama pemerintah daerah; d) Teknik penyusunan peraturan daerah (Perda); e) Naskah Akademik; f) Teknik Penyusunan Peraturan Bupati (Perbup) dan Keputusan Bupati (Kepbup).
III. Materi Penunjang : a) Pengarahan Program; b) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat. D. Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 40 orang dan kepesertaannya adalah para aparatur eselon IV dan pelaksana yang berkompeten di bidang pembuatan perundangundangan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Pembuatan Peraturan Perundangundangan (Legal Drafting) dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja, 70 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting) tahun 2015 adalah dari tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan 05 September 2015.
43
7. Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah A. Deskripsi Singkat Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pembuatan Laporan Keuangan dilakukan oleh masing-masing SKPD. Beberapa poin-poin penting kepada peserta diklat yaitu dengan telah ditetapkannya PP No. 71 tahun 2010 maka terjadi perubahan yang cukup signifikan, dalam unsur laporan keuangan yang harus disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan di pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan Berdasarkan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual (PP No. 24 tahun 2005) terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 44
Dalam laporan keuangan Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 setiap instansi pemerintahan harus menjalankan sistem akuntansi agar dapat menyajikan : Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih (SAL). Laporan Keuangan (financial reports) yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasi (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). B. Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan mampu: 1) Memahami tinjauan pengelolaan keuangan daerah; 2) Memahami konsep kerangka dasar penyusunan laporan Keuangan; 3) Memahami konsep Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP); 4) Memahami konsep akuntansi dan Penyusunan Laporan Keuangan; 5) Memahami proses Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; 6) Memahami Program excel untuk Akuntansi Keuangan Daerah; 7) Menganalisis dan Mengevaluasi Laporan Keuangan Daerah. 8) Dengan pemahaman itu, maka setiap peserta pelatihan diharapkan mampu melakukan pengawasan keuangan daerah.
45
C. Materi Diklat I. Materi Dasar : a) Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Daerah; b) Kebijakan BKPP dalam Rangka Pembinaan Kepegawaian. II. Materi Inti : a) Gambaran umum akuntansi pemerintah pemerintah daerah dan standar akuntansi pemerintah; b) Akuntansi belanja; c) Akuntansi penerimaan; d) Akuntansi non kas; e) Penyusunan laporan keuangan SKPD; f) Simda; g) Sabmd. III. Materi Penunjang : a) Pengarahan Program; b) Pretest; c) Post Test; d) Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
46
D. Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 80 (delapan puluh) orang terbagi dalam 2 (dua) angkatan dan kepesertaannya adalah aparatur pada SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. E. Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja, 70 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2015 adalah: a) Angkatan I : Tanggal 07 September 2015 s/d 12 September 2 015. b) Angkatan II : Tanggal 14 September 2015 s/d 19 September 2015
47
8.
48
Diklat Penatausahaan Barang Daerah A.
Deskripsi Singkat Diklat Penatausahaan Barang Daerah merupakan diklat yang ditujukan untuk pengelola barang milik daerah (pejabat dan/atau pelaksana) agar pengelolaan barang milik daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Dalam diklat Penatausahaan Barang Daerah ini ini akan membahas konsep dan tata cara penatausahaan terhadap barang milik daerah yang akan dituangkan dalam pokok bahasan dan selanjutnya dijabarkan dalam subpokok bahasan disertai dengan latihan dan tes formatif.
B.
Indikator Keberhasilan Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diklat diharapkan: 1. dapat memahami ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum penatausahaan Barang Milik Daerah. 2. dapat memahami pengertian dan ruang lingkup penatausahaan Barang Milik Daerah. 3. dapat memahami pengertian dan tujuan sensus Barang Milik Daerah. 4. dapat memahami tujuan dari penatausahaan Barang Milik Daerah
C.
Materi Diklat Struktur kurikulum Diklat Penatausahaan Barang Daerah daerah terdiri atas 5 (lima) mata diklat, sebagai berikut : I. Materi Dasar : 1. Kebijakan Pemda Kabupaten Bogor Tentang Penatausahaan Barang Daerah; 2. Kebijakan BKPP dalam Rangka Pembinaan Kepegawaian. II.
Materi Inti : 1. Gambaran umum barang daerah; 2. Perencanaan kebutuhan barang daerah; 3. Pengadaan barang daerah; 4. Pengunaan dan pemanfaatan barang daerah; 5. Pemeliharaan barang daerah; 6. Pengamanan barang daerah; 7. Penghapusan dan pemindahtanganan barang daerah; 8. Penatausahaan dan administrasi barang daerah; 9. Akuntansi barang daerah.
III.
Materi Penunjang : 1. Pengarahan Program; 2. Pretest; 3. Post Test; 4. Pelayanan prima; 5. Evaluasi Penyelenggaraan Diklat.
49
50
D.
Peserta Peserta Pendidikan dan Pelatihan Penatausahaan Barang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2015 di programkan sebanyak 80 (delapan puluh) orang terbagi dalam dua angkatan. Kepesertaannya adalah aparatur yang berkompeten di bidang pengurusan dan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik daerah, secara khusus mengenai tatacara penatausahaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unit pengguna/kuasa pengguna barang dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
E.
Lama Waktu Waktu pelaksanaan Diklat Penatausahaan Barang Daerah dilaksanakan selama 6 (enam) Hari Kerja dengan jumlah jam pelajaran 70 JP. Adapun jadwal pelaksanaan Diklat Penatausahaan Barang Daerah tahun 2015 adalah: Angkatan I : tanggal 28 September 2015 s/d 03 Oktober 2015. Angkatan II : Tanggal 05 Oktober 2015 s/d 10 Oktober 2015
PENUTUP
Penyelenggaraan diklat sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas
yang
profesionalisme
bertujuan aparatur
untuk
demi
meningkatkan
memberikan
kinerja
pelayanan
dan
kepada
masyarakat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bogor sebagai Kabupaten Termaju Di Indonesia.
Demikian katalog pendidikan dan pelatihan BKPP Tahun Anggaran 2015 dibuat untuk dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan diklat di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan guna mewujudkan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bogor yang “Unggul”:
51
RENCANA JADWAL KEGIATAN DIKLAT STRUKTURAL TAHUN ANGGARAN 2015 NO
URAIAN
TGL/BLN/THN KEGIATAN
1
2
3
1 Diklat Kepemimpinan Tk. II
Maret s.d Nopember 2015
2
Diklat Kepemimpinan Tk. III
Maret s.d Nopember 2015
3
Diklat Kepemimpinan Tk. IV
JUMLAH PESERTA 4
JUMLAH HARI 5
7
Orang
10
Orang
Orang 97 Hari
Angkatan I
22 Juli s.d 05 Nopember 2015
30
Angkatan II
29 Juli s.d 12 Nopember 2015
30
Jumlah Peserta Diklat PIM Tk. IV
60
KET 6
Pengiriman
Pengiriman
Kerjasama Dengan Badan Diklat Prov Orang 97 Hari Jawa Barat Orang
52
NO
URAIAN
TGL/BLN/THN KEGIATAN
1
2
3
4 Diklat Prajabatan Golongan III
53
JUMLAH PESERTA 4
619
Orang
Angkatan I
25 Pebruari s.d 02 Maret 2015
40
Orang
Angkatan II
04 Maret s.d 09 Maret 2015
40
Orang
Angkatan III Angkatan IV Angkatan V Angkatan VI Angkatan VII Angkatan VIII Angkatan IX Angkatan X Angkatan XI Angkatan XII Angkatan XIII Angkatan XIV Angkatan XV Angkatan XVI
11 Maret s.d 16 Maret 2015 18 Maret s.d 23 Maret 2015 25 Maret s.d 30 Maret 2015 01 April s.d 06 April 2015 08 April s.d 13 April 2015 15 April s.d 20 April 2015 22 April s.d 27 April 2015 29 April s.d 04 Mei 2015 06 Mei s.d 11 Mei 2015 13 Mei s.d 18 Mei 2015 20 Mei s.d 25 Mei 2015 27 Mei s.d 01 Juni 2015 03 Juni s.d 08 Juni 2015 10 Juni s.d 15 Juni 2015
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 35 35 35 34
Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang Orang
JUMLAH HARI 5
KET 6
Kerjasama Dengan Badan Diklat 6 Hari Prov 6 Hari Jawa Barat 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari
NO
URAIAN
TGL/BLN/THN KEGIATAN
1
2
3
Golongan II Angkatan I Angkatan II Angkatan III Angkatan IV Angkatan V Angkatan VI
Angkatan VII Angkatan VIII Angkatan IX
17 Juni s.d 22 Juni 2015 24 Juni s.d 29 Juni 2015 01 Juli s.d 06 Juli 2015 08 Juli s.d 13 Juli 2015 29 Juli s.d 03 Agustus 2015 05 Agustus s.d 10 Agustus 2015 11 Agustus s.d 16 Agustus 2015 19 Agustus s.d 24 Agustus 2015 26 Agustus s.d 31 Agustus 2015 Jumlah Peserta Diklat Prajabatan
JUMLAH PESERTA 4
JUMLAH HARI 5
317 40 40 35 35 35
Orang Orang Orang Orang Orang Orang
6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari 6 Hari
35
Orang
6 Hari
35
Orang
6 Hari
32
Orang
6 Hari
30
Orang
6 Hari
936
Orang
KET 6
54
RENCANA JADWAL KEGIATAN DIKLAT FUNGSIONAL DAN TEKNIS TAHUN ANGGARAN 2015
55
NO
JENIS DIKLAT
1
2
1
Diklat Kepala Sekolah Dasar
JUMLAH WAKTU PESERTA 3 4
TANGGAL RENCANA PELAKSANAAN KERJASAMA 5 6 7 (22) 23 Februari s/d 10 140 Maret 2015 UPI (11) 12 Maret s/d 27 140 Maret 2015 JP
35 (I)
14 hr
35 (II)
14 hr
2
Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah
40
14 hr
140
(01) 02 April s/d 17 April 2015
Bandiklatda Prov. Jabar
3
Diklat Pranata Komputer
40
26 hr
394
(22) 23 April s/d 22 Mei 2015
UPI
40 (I)
6 hr
70
(31) 01 Juni s/d 06 Juni 2015
4
Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual
40 (II)
6 hr
70
Pusdiklatwas BPKP Ciawi (07) 08 Juni s/d 13 Juni Bogor 2015
RENCANA TEMPAT 8 Hotel Gardena Jl. Raya Puncak Cipayung, Megamendung – Bogor Hotel Gardena Jl. Raya Puncak Cipayung, Megamendung – Bogor Hotel Purnama Jl. Raya Puncak KM. 75 No. 220 Cipayung – Bogor Hotel Purnama Jl. Raya Puncak KM. 75 No. 220 Cipayung – Bogor
NO
JENIS DIKLAT
1
2
5
6
7
8
Diklat Manajemen Kepegawaian Diklat Pembuatan Peraturan PerundangUndangan (Legal Drafting) Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Diklat Penatausahaan Barang Daerah
JUMLAH WAKTU PESERTA 3 4
40
6 hr
JP 5
70
40
6 hr
70
40 (I)
6 hr
70
40 (II)
6 hr
40 (I)
6 hr
40 (II)
6 hr
TANGGAL PELAKSANAAN 6
RENCANA KERJASAMA 7
(19) 20 Agustus s/d 26 Agustus 2015
Pusdiklat BKN Ciawi Bogor
(30) 31 Agustus s/d 05 Bandiklatda September 2015 Prov. Jabar
RENCANA TEMPAT 8 Hotel Purnama Jl. Raya Puncak KM. 75 No. 220 Cipayung – Bogor Hotel Purnama Jl. Raya Puncak KM. 75 No. 220 Cipayung – Bogor
(06) 07 September s/d Hotel Gardena 12 September 2015 Pusdiklatwas Jl. Raya Puncak BPKP Ciawi Cipayung, (13) 14 September s/d 70 Bogor Megamendung 19 September 2015 – Bogor (27) 28 September s/d Hotel Gardena 70 03 Oktober 2015 Pusdiklatwas Jl. Raya Puncak BPKP Ciawi Cipayung, (04) 05 Oktober s/d 10 70 Bogor Megamendung Oktober 2015 – Bogor
56
MATRIX PELAKSANAAN DIKLAT NO 1
URAIAN 2
JAN 3
FEB 4
MAR 5
1 Diklat Kepemimpinan Tk. II 2 Diklat Kepemimpinan Tk. III 3 Diklat Kepemimpinan Tk. IV Diklat Prajabatan 4 Golongan III 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Diklat Prajabatan Golongan II Diklat Kepala Sekolah Dasar Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat Pranata Komputer Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Diklat Manajemen Kepegawaian Diklat Pembuatan Peraturan PerundangUndangan (Legal Drafting) Diklat Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Diklat Penatausahaan Barang Daerah
57
NO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
58
APR 6
MEI 7
JUNI 8
JULI 9
AGST 10
SEPT 11
OKT 12
NOP 13
DES 14
PROLAP – BKPP
2015
