KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana StrategisBadan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Rencana

Strategis

(Renstra)

merupakan

perencanaan

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2013-2018, yang diharapkan dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2018. Selain itu menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan Program Kerja sesuai tahun terencana. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunanRenstra Perubahan ini, semoga ikhtiar kita semua mendapatkan karunia Allah SWT.

Cibinong, September 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Hj. Aty Guniarwaty, SH. MM Pembina Utama Muda NIP. 195803021989032001

DAFTAR ISI Hal. KATA PENGANTAR ...........................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................... ii BAB I. Pendahuluan ......................................................................... 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

LatarBelakang ..................................................................... LandasanHukum ................................................................. MaksuddanTujuan .............................................................. SistematikaPenulisan . ........................................................

I I-1 I-3 I-6 I-7

BAB II. GambaranPelayananBadanKepegawaian, Pendidikandan Pelatihan............................................................................... II 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

TugasFungsidanStrukturOrganisasi BKPP .......................... SumberDaya BKPP .............................................................. KinerjaPelayanan BKPP ....................................................... TantangandanPeluangPengembanganPelayanan BKPP ........

II-1 II-4 II-8 II-14

BAB III. Isu-IsuStrategisBerdasarkanTugasdanFungsi ......................... III 3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsi ....... 3.2. TelaahVisi, Misidan Program Kepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih .......................................... 3.3. TelaahRenstraKementerian/Lembaga .................................. 3.4. PenentuanIsu-IsuStrategis ..................................................

III-1 III-2 III-4 III-6

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan, SasarandanStrategiKebijakan ................... IV 4.1. VisidanMisiBKPP.................................................................. IV-1 4.2.TujuandanSasaranJangkaMenengah BKPP ........................... IV-4 4.3.StrategidanKebijakanBKPP ................................................... IV-8 BAB V. Rencana Program danKegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasarandanPendanaanIndikatif .............................. V BABVI.

IndikatorKinerja BKPP Yang MengacuPadaTujuandanSasaran RPJMD ............................... VI

BABVII. Penutup................................................................................ VII

DaftarTabel

Tabel 2.1. Tabel 2.2. Tabel 2.3. Tabel 2.4. Tabel 2.5. Tabel 2.6. Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 5.1. Tabel 6.1.

: TugasPokokdanFungsi BKPP

II1 : KondisiSumberDayaAparaturBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan II5 : KondisiAsetBadanKepegawaianPendidikandanPelatihan II7 : PencapaianKinerjaPelayanan SKPD BadanKepegawaian, IIPendidikandanPelatihan 9 : AnggarandanRealisasiPendanaanPelayanan BKPP II10 : Permasalahan BKPP HinggaTahun 2013 II14 : IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayanan BKPP III 1 : TelaahVisi, Misidan Program Kepala Daerah Terpilih III 3 : SinergiVisidanMisi BKPP DenganVisiMisiPemerintahKabupaten Bogor IV Tahun 2013-2018 3 : TujuandanSasaranJangkaMenengahPelayanan BKPP IV 6 : Rencana Program, Kegiatan, IndikatorKinerja, KelompokSasaran V2 : IndikatorKinerja BKPP Yang MengacuPadaTujuandanSasaran RPJMD VI 2

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR NOMOR : TANGGAL :

RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013-2018 BAB I PENDAHULUAN 1.1. LatarBelakang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara

pemerintahandaerah

yang

dalam

upaya

mencapai

keberhasilannya perlu didukung denganperencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yangdilakukan adalah melalui

perencanaan

rencanatindakan

dan

strategis kegiatan

yang

merupakan

mendasar

yang

serangkaian

dibuat

untuk

diimplementasikan oleh organisasidalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Undang-UndangNomor mengamanatkanbahwasetiap

32

Tahun

SatuanKerjaPerangkat

Daerah

2004 (SKPD)

diwajibkan menyusunrencanastrategis yang selanjutnyadisebutRenstra SKPD. program

Renstra SKPD memuatvisi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dankegiatanpembangunansesuaidengantugasdanfungsinya,

berpedomanpada RPJMD danbersifatindikatif. Sementaraitu, UndangUndangNomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakandokumenperencanaan SKPD untukperiode 5 (lima) tahun. Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan

I-1

lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan. Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam

rangka

mewujudkan

pencapaian

sasaran

program

yang

ditetapkan dalam RPJMD. Pemerintah

Kabupaten

Bogor

telah

menetapkan

Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah. Berdasarkan

uraian

di

atas,

maka

Badan

Kepegawaian

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BKPP Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra BKPPyang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BKPP yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

1.2. Landasan Hukum Landasan hukum penyusunanRenstra BKPPKabupaten Bogor tahun 2013-2018adalah sebagai berikut:

I-2

1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undan

2.

g

Nomor

4

Tahun

1968

tentang

Pembentukan

Kabupaten

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

I-3

8.

Undang-Undang

Nomor

17

Tahun

2007

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9.

Undang-UndangNomor 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan,

Rencana

Pengendalian

Pembangunan

Daerah

dan

Evaluasi

(Lembaran

Pelaksanaan

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 4817); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah

beberapa

kali

diubah,

terakhir

dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);

I-4

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun

2008

tentang

Tahapan,

Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88); 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64); 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);

I-5

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan

Daerah

Daerah

2009

Kabupaten

Bogor

Tahun

(Lembaran Nomor

8,

TambahanLembaran Daerah Nomor 37); 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

1.3. MaksuddanTujuan Penyusunan Renstra BKPPKabupaten Bogor Tahun 20132018dimaksudkansebagaidokumenperencanaanjangkamenengah yang

menjabarkan

RPJMD

Kabupaten

Bogor

Tahun

2013-

2018sesuaidengantugaspokokdanfungsi yang diamanatkankepada BKPPKabupaten Bogor sesuaidenganPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentangPembentukanLembagaTeknis Daerah. Sedangkan tujuanpenyusunan Renstra BKPPKabupaten Bogor

Tahun

2013-2018adalah

untukdijadikanlandasan/pedomandalampenyusunanRenja BKPP, penguatanperanparastakeholdersdalampelaksanaanperencanaan pembangunandaerah, sertasebagaidasarevaluasidanlaporanpelaksanaanataskinerjatahu nandan lima tahunanBKPPKabupaten Bogor.

I-6

1.4. SistematikaPenulisan Sistematika penulisan Renstra BKPP Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD Pada

bab

ini

menjelaskan

mengenai

Struktur

Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BKPP, Kinerja Pelayanan BKPP dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BKPP. BABIII

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BKPP, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Terpilih, Telaahan

Renstra

K/L,

Telaahan

RTRW

dan

Penentuan Isu-isu Strategis. BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan Kebijakan BKPP Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BABV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD disertai indikator kinerja,

I-7

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BKPP untuk periode tahun 2013-2018. BABVI

INDIKATOR

KINERJA

SKPD

YANG

MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

I-8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BKPP 2.1. Tugas, FungsidanStrukturOrganisasi BadanKepegawaian,

PendidikandanPelatihanKabupaten

Bogor dibentukberdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

12

Tahun

2008

tentangPembentukanLembagaTeknis

Daerah. BerdasarkanPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12

Tahun

2008

tersebut

BKPP

mempunyaitugaspokokmembantuBupatidalammelaksanakanpeny usunandanpelaksanaankebijakandaerah

di

bidangkepegawaian,

pendidikandanpelatihan. Dalammenyelenggarakantugaspokoktersebut, BadanKepegawaian,


Bogor

mempunyaifungsi : a. Perumusankebijakanteknis

di

bidangkepegawaian,

pendidikandanpelatihan; b. Pemberiandukunganataspenyelenggaraanpemerintahandaerah di bidangkepegawaian, pendidikandanpelatihan; c. Pembinaandanpelaksanaantugas

di

bidangkepegawaian,

pendidikandanpelatihan; dan d. Pelaksanaantugas

lain

yang

diberikanolehBupatisesuaidengantugasfungsinya. Dalammenjalankantugaspokokdanfungsitersebut, BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanmempunyaisusunanorganisasisebagaiberi kut : TABEL 2.1. TugasPokokdanFungsiBadanKepegawaianPendidikandanPel atihan No 1. Kepala

Organisasi

Merumuskan, mengkoordinasikanda PendidikandanPelatiha

II - 1

2.

3.

4.

5.

6.

Sekretaris

Menyelenggarakankoo pelaporankegiatanbada a. Sub Bagian Program danPelaporan Mempunyaitugasmemb danpelaporanBadan b. Sub BagianKeuangan Mempunyaitugasmemb c. Sub BagianUmumdanKepegawaian MembantuSekretarism BidangFormasiPegawai MembantuKepalaBada analisiskebutuhandan a. Sub BidangInformasidan Data (1) Melaksanakanpeng (2) Melaksanakanpela (3) Mencetak data bez b. Sub. (1) Menyusunmengan BidangAnalisisKebutuhandanPengadaanPegawai (2) MenyusunFormasi (3) Menyusundanmen (4) MelaksanakanPeng (5) Mengevaluasidanm (6) Mengelola Data Ba (7) MemprosesAdmini (8) MenyusunFormasi (9) MelaksanakanSele BidangPembinaandanPengembanganKarier MembantuKepalaBada a. Sub BidangPembinaanPegawai (1) Melaksanakanpeny (2) Menyiapkanbahan b. Sub BidangPengembanganKarier (1) Menganalisakecoco (2) Mengkonsepbagan BidangKepangkatandanKesejahteraanPegawai MembantuKepalaBada a. Sub. BidangKepangkatandanPensiun (1) Melakukanpenyus (2) Melaksanakanpeny b. Sub. BidangAdministrasiKesejahteraanPegawai (1) Melaksanakanpeny (2) Melaksanakanpeny a. BidangPendidikandanPelatihan MembantuKepalaBada a. Sub. BidangPendidikandanPelatihanStruktural (1) MembuatPerjanjian (2) Penyusunanmateri (3) Penyusunanjadwal berkompetendalam (4) Memonitorpelaksa b. Sub. (1) MembuatPerjanjian BidangPendidikandanPelatihanFungsionaldanTek (2) Penyusunanmateri nis (3) Penyusunanjadwal berkompetendalam (4) Memonitorpelaksa

AdapunStrukturOrganisasiBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Bogor berdasarkanPeraturan

II - 2

Daerah

Kabupaten

Bogor

Nomor

12

Tahun

2008

adalahsebagaiberikut :

2.2. SumberDaya BKPP DalammenjalankantugaspokokdanfungsinyaBadanKepegawa ian,


Bogor

didukungolehsumberdayaaparaturdansumberdayalainnya

yang

berupa

yang

asset.

Adapunkondisisumberdaya

dimilikiolehBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihandapatdigambarkansebagaiberikut : Data Pegawai Berdasarkan kondisi sumber daya aparatur keadaan Desember 2013, BKPP didukung oleh personel sebanyak 143 orang. Berikut adalah rekapitulasi PNS dilingkungan BKPP Kabupaten Bogor :

II - 3

TABEL 2.2 KONDISI SUMBERDAYA APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2013 TINGKAT PENDIDIKAN (ORANG) NO GOLONGAN

SD

SMP

SMA

SEDERAJAT SEDERAJAT SEDERAJAT

1 2 3 4

I II III IV JUMLAH

D1

D2

D3

S1/D4

S2

JUMLAH

S3

1 13 2 0

1

15

7 34 0

0

7

34

13 7 20

1 1

78

Kompetensi pegawai di lingkup BKPP Kabupaten Bogor masih didominasi oleh tingkat pendidikan S1 dengan presentase sebesar 49%, kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan SMA yang berjumlah 22%. Hal tersebut merupakan tantangan sekaligus peluang

bagi

BKPP

untuk

terus

mengembangkan

kualitas

aparaturnya melalui pendidikan lanjutan. Pegawai sebagai sumber daya aparatur merupakan modal organisasi yang menempati posisi strategis dan peran dominan dalam mencapai tujuan organisasi. Tujuan organisasi dapat tercapai dengan dukungan aparatur yang handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran aparatur ini menuntut

II - 4

diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja BKPP Kabupaten Bogor. Data Asset Disamping didukung oleh sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan didukung pula oleh sarana dan prasarana kerja yang dikategorikan sebagai asset organisasi. Adapun sarana dan prasarana tersebut berupa peralatan dan perlengkapan kantor dan gedung kantor. Data asset yang dimiliki BKPP saat ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

II - 5

Tabel 2.3 Kondisi Aset Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Sampai dengan tahun 2013 No

jenis Aset

Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Gedung Kantor Kendaraan Roda 4 Kendaraan Roda 2 Meja Kerja Meja Rapat Meja Komputer Meja Telepon Kursi Putar Kursi Kayu Kursi Lipat Kursi Tamu Lemari Besi Lemari Kayu/Kaca Rak Besi Filling Kabinet Mesin Tik Komputer/CPU Faximile Laptop/Notebook LCD Proyektor OHP Proyektor Printer Scanner Pesawat Telepon Brankas Kalkulator AC Handycam Kamera Digital Televisi Lemari Es Dispenser Wireless Kipas Angin Jam Dinding White Board Vacum Cleaner Papan Bezzeting Tabung Pemadam Kebakaran Gordyn Kompor Gas DVD Combo Drive Handy Talki Peralatan Rumah Tangga Mesin Penghancur Kertas Sound System Alat Pemotong Kertas Sofa UPS/Stabilizer Monitor LCD Flash Disk Server Layar/Proyektor Screen Tabung Gas Hardisk Teralis Mesin Pemotong Rumput

13 unit 9 unit 14 unit 3 unit 22 unit 1 unit 129 unit 17 unit 113 unit 12 unit 35 unit 7 unit 13 unit 61 unit 20 unit 31 unit 2 unit 16 unit 12 unit 1 unit 41 unit 1 unit 4 unit 1 unit 20 unit 27 unit 5 unit 10 unit 4 unit 3 unit 9 unit 3 unit 2 unit 5 unit 10 unit 1 unit 2 unit 4 unit 1 unit 1 unit 2 unit 5 unit 209 unit 2 unit 4 unit 1 unit 2 unit 18 unit 6 unit 8 unit 1 unit 2 unit 1 unit 1 unit 72 unit 1 unit

Baik 13 9 14 3 15 1 80 12 113 12 30 7 13 61 18 8 2 12 4 1 29 1 4 1 20 27 2 3 4 3 7 3 2 5 10 1 2 4 1 1

Kondisi (jumlah) Keterangan Rusak RinganRusak Sedang Rusak Berat

7 49 5

5

2 5

12

4 3

5 5

2 3

6

7

1 4

2

2 5 209 2 4 1 2 18 6 8 1 2 1 1 72 1

II - 6

2.3 KinerjaPelayanan BKPP BerdasarkanUndang-undangNomor

32

Tahun

2004

tentangPemerintahan

Daerah

sebagaimanatelahdiubahkeduakalinyadenganUndangundangNomor

12

Tahun

2008,

didalamPasal

11

ayat

menyatakanbahwapenyelenggaraanurusanpemerintahan bersifatwajibberpedomanpadaStandarPelayanan

(4) yang

Minimal

(SPM)

dilaksanakansecarabertahapdanditetapkanolehpemerintah. Sebagaimanadiketahuibahwa

SPM

adalahketentuantentangmutupelayanan

yang

secara

minimal

harusdisediakanolehpemerintahdaerahdalamrangkapenyelenggara anurusanwajibdalamkurunwaktutertentu. Untukurusankepegawaiansebagaimanatelahditentukandala mPeraturanPemerintahNomor

38

Tahun

2007,

sampaisaatinibelumadaindikatorurusankepegawaian

yang

ditetapkandalambentuk

yang

SPM

diaturdalamperaturanperundang-undangan, sehinggasampaidengansaatini belummemiliki

SPM.

BKPP

Olehsebabitu,

Kabupaten BKPP

Kabupaten

Bogor Bogor

dalammenentukanindikatorkinerjanyadidasarkanpadatupoksi yang telahditetapkandalamPeraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor

12

Tahun

2008

tentangPembentukanLembagaTeknis

Daerah. DalammengimplementasikanperencanaanstrategisBadanKepegawa ian, PendidikandanPelatihanKabupaten Bogor Tahun 2013-2018 gunamencapaisasaran WakilBupati

yang Bogor

tertuangdalamvisidanmisiBupatiTahun

2013-2018,

makasasaranprioritasbidangkepegawaianadalah

(1)

Meningkatnyakapasitasdankapabilitasaparatur,

dan(2)

Meningkatnyakualitaspengelolaankepegawaian. Untukmelaksanakansasaranprioritastersebut,

makasebagaimana

yang telahditetapkandalamPeraturanPemerintahNomor 38 Tahun 2007

tentangPembagianUrusan

Daerah,

II - 7

adabeberapakebijakandalamurusankepegawaian, yaitukebijakanpeningkatanpelayananpublikberbasisgood governancedanclean government, kebijakanakuntabilitasdan audit kinerjapemerintahdaerahgunaterselenggaranyasistemrewarddanpu nishment

yang

mendorongakselerasipenyelenggaraanpemerintahandanpembangu nandaerah. Target

capaiankinerjapelayanan

BKPP

berdasarkancapaianindikatorsasarankurunwaktu

2013-

2018dapatdilihatpadaTabel2.4. BKPP

sertaTabel

PencapaianKinerjaPelayanan

2.5AnggarandanRealisasiPendanaanPelayanan

SKPD. Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor Target Renstra SKPD Tahun Ke NO

Indikator

-1

-2

SPM/Standar IKK Nasional

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

(thn n-2) (thn n-1)

1

2

Meningkatnya Kedisiplinan PNS - Persentase tingkat kehadiran PNS - Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Meningkatnya motivasi kerja pegawai - rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan - rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS

3

Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi

4

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian - Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat - Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu - Persentase jumlah pegawai yang memiliki taspen

5

Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS dan P3K dibandingkan dengan pegawai pensiun

6

Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur - Rasio pegawai yang mengikuti diklat - Rasio pegawai yang mendapatkan bantuan tugas belajar - Rasio pegawai yang mendapatkan ijin belajar

-3

-5

-6

-7

Realisasi Capaian Tahun Ke Rasio Capaian Pada Tahun Ke Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahu Tahun Tahun Tahun Tahun n n n n n n 2016 2018 2016 2018 2014 2015 2017 2014 2015 2017 (thn n- (tnn (thn (thn n- (tnn (thn (tnn n) (thn n+1) 1) n) n+1) 1) n) n+1)

Tahun 2017

Tahun 2018

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

97.50 % 97.55 % 97.60 % 97.65 % 97.70 % 0.0050 0.0045 0.0040 0.0035 0.0030

0.066

0.070

0.074

0.078

0.082

0.058

0.062

0.066

0.07

0.074

49.50 % 50.00 % 50.50 % 51.00 % 51.50 %

97.50 % 97.50 % 97.50 % 97.50 % 97.50 % 63 %

73 %

83 %

93 % 100 %

63 %

73 %

83 %

93 % 100 %

0.45

0.55

0.65

0.75

0.85

0.060 0.005

0.065 0.01

0.070 0.01

0.075 0.01

0.080 0.01

0.0150 27

0.0170 927

0.0180 895

0.019 833

0.020 853

20

849

II - 8

II - 9

II - 10

II - 11

.

II - 12

2.4. TantangandanPeluangPengembanganPelayanan BKPP Beberapahal

yang

menjadipeluangdantantangan

BKPP

dalammenjalankanfungsinyasebagaipengelolakepegawaiandandikla t, diantaranya : PELUANG 1. Adanyakebutuhanmasyarakatdanlembagalainnyaakanpelayana n BKPP 2. Adanyadukungandariinstansipemerintahlainnya (pusatmaupundaerah)/swasta, perguruantinggidanduniausahadalammendukungkinerja BKPP 3. Perkembangan

IPTEK

yang

dapatlebihmempercepatpeningkatankinerja

pesat BKPP

yang pada

era

globalisasi TANTANGAN 1. Melaksanakankoordinasi yang lebihintensifantar unit kerja, baik

di

lingkupkabupaten,

pemerintahprovinsi,

pusatsertaperguruantinggisertalembagalainnya 2. Menyusunperaturandaerahtentangpengembanganaparatur 3. PengaplikasianSistemInformasiManajemenKepegawaian (SIMPEG) untukseluruhpelayananadministrasikepegawaiandandiklat yang ada di BKPP 4. Pengembangankualitas CPNS yang berasaldaritenagahonorer yang kompetensinyakurangsesuaidengankebutuhanorganisasi 5. Penerapansistem reward and punishment yang lebihtegas. Sedangkanindentifikasipermasalahan yang ada di internal BKPP sampaidengantahun 2013 adalahsebagaiberikut :

II - 13

Tabel 2.6 Permasalahan BKPP hingga tahun 2013 ( internal ) No

Indikator

Permasalahan

1 Organisasi (pelayanan)

-

2 SDM

-

3 Sarana dan Prasarana

1

Belum memiliki gedung perkantoran

2

Belum memiliki gedung diklat

II - 14

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 3.1. IdentifikasiPermasalahanBerdasarkanTugasdanFungsiPelayana n BKPP PermasalahanberdasarkantugaspokokdanfungsipelayananBa danKepegawaianPendidikandanPelatihanyang menjadiperhatiandapatdilihatpadatabel 3.1. N Tupoksi Kebijakan o Daerah/Pusat 1 BidangFormas - Penataanorganisasi; . i - Mengajukanusulanfor masisesuaihasilanalisi skebutuhanformasipeg awai; - Merekrutpegawaitidakt etaplingkupkesehatan berdasarkanperaturan . 2 BidangPembin - Program . aandanPenge beasiswatugasbelajarb mbanganKari aikdaripemerintahpus er at, provinsidankabupaten; - Melakukanpengiriman pesertadiklat yang dilaksanakanolehpusa tmaupunpenyelenggar aandiklatteknisfungsio nal.

3 BidangPendidi . kandanPelatih an

Permasalahan

- Belumterpenuhinyasumb erdayaaparatur di setiap unit kerja; - Masihbelumtersusunnya rinciantugaspegawai; - Deviasikompetensi CPNSD daritenagahonorerdenga nkebutuhanorganisasi. - Kurangnyajumlah SDM yang memilikikualifikasiteknis spesifikuntukditempatka npadajabatanstrukturals eperti di DinasPeternakan, Disperindagkopdan UKM, DinasBinamargadanPeng airan, DLLAJ, Disdukcapil; - Kurangnyajumlah SDM untukditempatkan di jabatanfungsionaltertent u. - PeraturanKepala LAN - BKPP Kabupaten Bogor tentangpenyelenggaraa belummemilikigedungdik nDiklatStrukturalserta lat. FungsionaldanTeknis di gedungmilikpemerinta h.

3.2. TelaahanVisi, Misidan Program Kepala Daerah danWakilKepala Daerah Terpilih

III - 1

VisipembangunanpemerintahKabupaten padatahun2013-2018

adalah“KABUPATEN

Bogor BOGOR

SEBAGAI

KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”denganmemiliki5 (lima) misi yang mendukunguntukpencapaianvisitersebut, yakni : 1. Meningkatkankesalehandankesejahteraansosialmasyarakat dengansasaran : a. Meningkatnyapelayanandankemudahanbagiumatberagamad alammenjalankanibadahnya; b. Meningkatnyapartisipasiperempuandalampembangunan; c. Meningkatnyaperlindunganterhadap. 2. Meningkatkandayasaingperekonomianmasyarakatdanpengemba nganusahaberbasissumberdayaalamdanpariwisata; 3. Meningkatkanintegrasi, koneksitasdankualitasinfrastrukturwilayahdanpengelolaanlingk unganhidup yang berkelanjutan; 4. Meningkatkanderajatpendidikandankesehatanmasyarakatmelal uipeningkatanaksesibilitasdankualitaspenyelenggaraanpendidik andanpelayanankesehatan; 5. Meningkatkankinerjapenyelenggaraanpemerintahandankerjasa maantardaerahdalamkerangkatatakelolapemerintahan

yang

baik. BerikutakandijelaskanketerkaitanVisi, Misidan Program Kepala Daerah terpilihdengantugaspokokdanfungsiBadanKepegawaianPendidikan danPelatihan.

Table 3.2.

III - 2

Visi

Misi

KeterkaitandenganTupoksi

“KABUPATEN BOGOR SEBAGAI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA”

Ke 5 “Meningka tkankinerj apenyelen ggaraanpe merintaha ndankerja samaantar daerahdal amkerang katatakelo lapemerint ahan yang baik”

Merumuskan, menetapkan, memimpin, mengkoordinasikandanmengen dalikanpelaksanaankegiatantug aspokokBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihan. Menyelenggarakankoordinasiper encanaandan program Badan, pengkajianperencanaandan program, pelaporankegiatanbadan, pengelolaankeuangan, kepegawaiandanumum. MembantuKepalaBadandalamm elaksanakanperumusankebijak aninformasi, data, analisiskebutuhandanpengadaa npegawai. MembantuKepalaBadandalamm elaksanakanperumusankebijak anpembinaandanpengembanga nkarier.

MembantuKepalaBadandalamm elaksanakanperumusankebijak ankepangkatandankesejahteraa npegawai.

MembantuKepalaBadandalamm elaksanakanperumusankebijak anpengelolaanpendidikandanpel atihanpegawai.

Keterangan KepalaBadan

Sekretaris, KasubagProlap, KasubagKeuang ansertaKasubag UmumdanKepeg awaian KabidFormasi, KasubidAnalisis KebutuhandanP engadaanPegaw aisertaKasubidI nformasidan Data Pegawai KabidPembinaa ndanPengemban ganKarier, KasubidPembin aandanKasubid PengembanganK arier KabidKepangkat andanKesejahte raanPegawai, KasubidKepang katandanPensiu nsertaKasubidA dministrasiKesej ahteraanPegawa i KabidDiklat, KasubidDiklatSt rukturaldanKas ubidDiklatFung sionaldanTeknis

3.3. TelaahanRenstraKementerian/Lembaga RencanaStrategisBadanKepegawaian Negara Dalamperencanaanjangkamenengah, berkomitmenuntukmembangunsistemmanajemen

BKN PNS

yang

dituangkandalamvisi BKN 2010-2014, yaitu : “PegawaiNegeriSipil

III - 3

yang Profesional, Netraldan Sejahtera”. Adapuntiga kata komitmen BKN

tersebutyaituprofesional,

netraldansejahteramemilikimaknatersendiri. Istilahprofesionaldimaksudkanuntukmenunjukkankriteriapegawai yang

memilikikompetensi

yang

memadaisesuaidenganpersyaratansuatujabatan, bekerjadengandedikasi

yang

tinggidanberorientasipadaprestasikerja.

Netral,

istilahnetraldimaksudkanbahwa

PNS

bersikapnetralterhadapseluruhkekuatanpolitikataukekuatanterten tulainnyasehinggadalammelaksanakantugasumumpemerintahand andalammemberikanpelayanankepadamasyarakatdapatdilakukans ecaraadildanmerata,

tidakmembedakansuku,

rasdan

Sejahtera,

agama. yang

dimaksuddengansejahteraadalahuntukmenunjukkanbahwapengha silan

PNS

dapatmemenuhitingkathiduplayakbagidiridankeluarganya. Kesejahteraan

PNS

diwujudkandenganmemperhitungkanbebankerjadanprestasikerja/ produktivitasmarjinalsertadidukungdengansistempenghargaan yang adildanrasionalsehinggamampumenumbuhkanmotivasipeningkata nkinerjadanterciptanya PNS yang bersihdari KKN. RencanaStrategis

yang

dilakukanoleh

BKN

adalah

“Mengembangkanseluruhkomponensistemmanajemenkepegawaian gunamendukungterwujudnyaprofesionalisme, netralitasdankesejahteraan PNS”. VisidariBadanKepegawaian,


Bogor adalah “MenjadikanPegawai ASN Kabupaten Bogor Yang Unggul”.Beberapaunsur serupadarivisidanrencanastrategibaik

yang BKN

maupun

BKPP

adalahmemilikitujuan yang samauntukmewujudkan PNS yang

III - 4

bermutu,

akuntabel,

inovatif,

kreatifdansejahteramelaluipengelolaanmanajemenkepegawaian. RencanaStrategisKementerianPendayagunaanAparatur

Negara

danReformasiBirokrasi Dalamperencanaanjangkamenengah, KementerianPendayagunaanAparatur

Negara

danReformasiBirokrasimemilikikomitmen dituangkandalamvisi Negara

2010-2014,

yang

yang

yaitu

“TerwujudnyaAparatur

Profesional,

Effektif,

EffesiendanAkuntabeldalamPelaksanaanReformasiBirokrasiMenuj uKepemerintahan yang Baik”. AdapunAparatur

Negara

yang

profesional,

efektif,

effesiendanakuntabelbermaknabahwasosokaparaturnegarabaiksec araindividu,

institusionalmaupunsistemmempunyaikompetensi,

kemampuandanketerampilanuntukmelaksanakantugasdanfungsis ecaraterampil,

baikdanbenarsertaefektifdanefesien

dilandasidengannilai-nilaietika,

yang

integritas,

moral

danakuntabilitasuntukmewujudkankinerja, hasilkaryaterbaikdanbermanfaatdalampencapaianreformasibirokra si,

sedangkan

good

governance

mencerminkancita-

citapenyelenggaraanpemerintahannegara

yang

profesional,

transparan, akuntabel, memilikikredibilitasdanbebas KKN. Dari

hasiltelaahanvisiKemenpan&

dapatdikatakanbahwavisi

BKPP

RB

tersebutdiatas,

Kabupaten

Bogor

telahsejalandenganvisiinstitusipusattersebut. RencanaStrategisKementerianDalamNegeri VisiKementerianDalamNegeriadalah “TerwujudnyaPenyelenggaraanPemerintahan yang Desentralistik, SistemPolitik

yang

Demokratis,

Pembangunan

Daerah

danPemberdayaanMasyarakatdalamWadah NKRI”. Salah

satukewenangan

yang

kemudianolehPemerintahPusatdiserahkankepadadaerahadalahkew enangan

di

bidangkepegawaian

(desentralisasi

di

III - 5

bidangkepegawaian),

sehinggaberdasarkanhaltersebut,

daerahmemilikikewenanganuntukmengatursistemkepegawaiansen diridalamrangkapemenuhanakantuntutanmasyarakat. Berkaitandenganvisi

BKPP

Kabupaten

Bogor,

maka

yang

menjadilangkahstrategisadalahpengaturanregulasi

yang

mendukungpengembangan

PNS,

sehinggaterdapatkeselarasanketikapemerintahmenyerahkansebagi ankewenangannya, kemudiandaerahmenindaklanjutidenganregulasi

yang

disesuaikandengantuntutanpelayananmasyarakat. 3.4. PenentuanIsu-isuStrategis MenghadapikondisiTahun 2013-2018 tidakterlepasdariisuisustrategis

yang

berkembangsaatinidanmemerlukanpengelolaansecarabijaksanaunt ukmenuntaskannya.

Dari

hasilidentifikasipermasalahansebelumnya, isustrategis

yang

dapatdiketahuiisu-

berkaitaneratdengantupoksi

BKPP

sertaberpengaruhdalampengembangankinerjapelayanan

BKPP

Kabupaten Bogor dimasa yang akandatang, diantaranya : 1. Akurasi database pegawai 2. Minimnyapejabatstruktural

yang

memilikikualifikasiteknisspesifik 3. Kualitaspegawai

yang

belumbisamemenuhikebutuhankualifikasiorganisasimeskipuns ecarakuantitastercukupi 4. Redistribusipegawai yang belummeratadansesuaikompetensi 5. Pengembangan

CPNS

ekstenagahonoreruntukmemenuhikebutuhanorganisasi 6. Belummeratanyapenerapansistemreward and punishment di seluruh OPD.

III - 6

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI KEBIJAKAN 4.1. VisidanMisi BKPP A. PernyataanVisi SebagaimanatelahditetapkandalamPeraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2014 tentangRencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018,

dimanaVisiKabupaten Bogor adalah : “KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA” DalamrangkamendukungvisidanmisiKabupaten

Bogor

tersebutsesuaidengantugaspokokdanfungsi, makaBadanKepegawaian,


Bogor menetapkanVisi : “MENJADIKAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BOGOR YANG UNGGUL” PernyataanVisiBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Bogor diatasmemilikimakna : ASN yang Unggul : AparaturSipil Negara Kabupaten Bogor yang memilikipengetahuan,

keterampilandansikapperilaku

yang

diperlukandalammelaksanakantugaspokokfungsi, kewenangandantanggungjawabsebagaipelayanpublik. B. PernyataanMisi DalammewujudkanVisiBadanKepegawaian, PendidikandanPelatihantersebut, makaditetapkanmisisebagaiberikut : MisiPertama

: MeningkatkanSumberDayaManusiaAparaturbe rbasiskompetensi.

Mengandung

: Peningkatankapasitasdankapabiltasaparatur di

IV - 1

makna

lakukandalamupayaindividumaupunorganisasi agar

mampumenghadapitantanganperubahan

yang

terjadi

di

masyarakatmaupunperkembanganduniasecara global. Selainitujugadapatmengidentifikasijalurdanakti vitaspegawai

yang

inginberkembang

di

organisasi (perencanaankarir). MisiKedua

: Meningkatkanpelayananadministrasikepegawaian danpengelolaan

data

kepegawaianberbasisteknologiinformasi. Mengandu

: Pelayananadministrasikepegawaiandanpengelolaa

ngmakna

n

data

kepegawaiandilaksanakanmelaluipemanfaatantek nologiinformasi

yang

dapatmenghasilkanefisiensidalamberbagaiaspek yang ditunjukkandengankecepatandanketepatanwaktu pemrosesansertaketelitiandankebenaran (validitas) informasi yang dihasilkan. MisiK etiga

: MeningkatkankesejahteraanpegawaiAparaturSipilNegar a.

Menga : Kesejahteraanpegawaimerupakanhakdasarsetiappegaw ndung

ai,

yang

makn

dilaksanakansebagaisalahsatuupayamemberikanketen

a

angandanketentramanbagipegawaidanjugadalamupaya meningkatkanproduktivitasdanloyalitasterhadaporgani sasi.

BerikutakandisajikanTabel

4.1

SinergiantaraVisidanMisi

BKPP

denganVisidanMisiPemerintahKabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

IV - 2

PemerintahKabupaten Bogor Visi Misi “KABUPATEN 1. Meningkatkankesalehandankesejahteraansosialmasyarakadengansasaran : BOGOR a. Meningkatnyapelayanandankemudahanbagiumatberagamadalammenjalankanibadahnya SEBAGAI b. Meningkatnyapartisipasiperempuandalampembangunan; KABUPATEN c. c.Meningkatnyaperlindunganterhadap. TERMAJU DI INDONESIA”

2. Meningkatkandayasaingperekonomianmasyarakatdanpengembanganusahaberbasissumber

3. Meningkatkanintegrasi, koneksitasdankualitasinfrastrukturwilayahdanpengelolaanlingkun 4. Meningkatkanderajatpendidikandankesehatanmasyarakatmelaluipeningkatanaksesibilitasd ; 5. Meningkatkankinerjapenyelenggaraanpemerintahandankerjasamaantardaerahdalamkerang

4.2. TujuandanSasaranJangkaMenengah BKPP Perumusantujuandansasaran BKPP Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018

selanjutnyadijabarkansesuaidenganvisidanmisi

yang

telahditetapkansebagaiberikut : MisiPerta ma Tujuan

: MeningkatkanSumberDayaManusiaAparaturberbasi skompetensi : MewujudkanPegawai

ASN

yang

profesionaldanberetoskerja Sasaran

: 1. MeningkatkanpengetahuandanketerampilanPeg awai ASN sesuaidenganbidangtugasnya; 2. Pembinaandisiplindanetoskerja

MisiKed ua

: Meningkatkanpelayananadministrasikepegawaianda npengelolaan

data

kepegawaianberbasisteknologiinformasi. Tujuan

: Mewujudkantatapengelolaankepegawaian

yang

akuntabeldenganmengoptimalkanpenggunaanteknolo giinformasi. Sasaran

: 1.

Tersedianyalayananadministrasikepegawaian yang akuntabel;

2.

Tersedianya

data

kepegawaian

yang

akuratdanterkini.

IV - 3

MisiKetig a

: MeningkatkankesejahteraanpegawaiAparaturSipilNe gara

Tujuan

: MeningkatnyamotivasikerjaPegawai ASN

Sasaran

: TersedianyalayananjaminansosialbagiPegawai ASN.

Merujuk pada tujuan dan sasaran tersebut diatas maka rumusan strategi dan kebijakan pada BKPP adalah sebagai berikut: Strateg : Meningkatkankompetensisumberdayaaparatursipilneg iI

ara;

Strateg : Meningkatkankinerjaaparaturmelaluireward i II

and

punishment;

Strateg : Mewujudkansinergitasantarpengelolakepegawaian; i III Strateg : Meningkatkankesejahteraanaparatursipilnegara i IV Strategi dan kebjakan tersebut dirumuskan dalam kerangka mewujudkan pernyataan yang terkandung dalam visi dan misi BKPP.Berikutakandisajikantebel4.2 tujuandansasaranjangkamenengahpelayanan BKPP.

IV - 4

IV - 5

IV - 6

4.3. StrategidanKebijakan BKPP A. Strategi Merujukpadatujuandansasaran makarumusanstrategi

yang

yang

telahditetapkan,

akandilaksanakan

BKPP

sampaidenganTahun 2018 adalahsebagaiberikut : 1) Melaksanakankoordinasi

yang

lebihintensifdengan

unit

kerja; 2) Melaksanakankoordinasidenganpemerintahpusat,

provinsi,

perguruantinggidanlembagalainnyadalampenyediaanbeasisw a; 3) Membukakerjasama

yang

lebihluasdenganlembagadiklatterakreditasidanperguruanting gidalampelaksanaanpenyelenggaraandiklat; 4) Meningkatkansaranadanprasaranaberbasis IPTEK; 5) Mengoptimalkanaplikasi

online

terhubungdenganpemerintahpusat,

kepegawaian provinsidanantar

yang unit

kerja; 6) Melaksanakankoordinasi

yang

lebihintensifdenganpemerintahpusatataskebijakandalambida ngkepegawaiandandiklat; 7) Menyusunperaturanbupatitentangpengembanganaparatur; 8) Mengoptimalkanpenerapanreward and punishment.

IV - 7

B. Kebijakan Adapunkebijakan

yang

diperlukanuntukmencapaitujuandansasaran

BKPP

secaraefisiendanefektifadalah : 1) Meningkatkanpengetahuandanketerampilanberbasiskompete nsi; 2) Menanamkansikapperilakuaparatur

yang

berdisiplindanberetoskerja; 3) Memberikankesempatan

yang

seluas-

luasnyabagiaparaturuntukmeningkatkankompetensinyadan untukberprestasisesuaidenganaturan yang berlaku; 4) Meningkatkankesejahteraanaparatur;

IV - 8

IV - 9

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INIDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BadanKepegawaian, PendidikandanPelatihanKabupaten Bogor telahmenetapkanbeberapa

program

dankegiatanuntukmendukungpencapaiantujuandansasaransertavisi, misi yang telahditetapkan. Berikutpada table 5.1 akandisajikan data program dankegiatanRenstar 2013-2018 :

V-1

V-2

V-3

V-4

V-5

V-6

V-7

V-8

V-9

BAB VI INDIKATOR KINERJA BKPP YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD Untukmencapaipencapaiantujuandansasaran sertavisidanmisi

BKPP

Kabupaten

telahmenyusunIndikatorKinerjaUtama secaralangsungmenunjukkankinerja Kabupaten

Bogor

dalam

5

RPJMD Bogor,

BKPP

(IKU) yang (lima)

yang

akandicapaioleh tahun

mendatangdenganmengoptimalkansemuasumberdaya

BKPP

(2013-2018) yang

ada,

sepertitertuangdalamtabel6.1 berikutini :

VI -1

VI -2

VI -3

VI -4

VI -5

VI -6

BAB VII PENUTUP

Renstra Badan KepegawaianPendidikandanPelatihan Kabupaten Bogor

Tahun

(lima)tahunan

2013-2018merupakandokumenperencanaanperiode yang

memuatvisi,

misi,

tujuan,

sasaran,

kebijakan,

5

strategi, program

dankegiatanpembangunansesuaitugaspokokdanfungsiBadan KepegawaianPendidikandanPelatihan memperhitungkanseluruh

potensi

serta dan

disusun

kebutuhan

dengan (kekuatan,

kelemahan, peluangdantantangan). RenstraBadan KepegawaianPendidikandanPelatihanKabupatenBogortahun

2013-

2018merupakanpenjabarandari RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 20132018danmenjadipedomandalampenyusunan

RenjaBadan

KepegawaianPendidikandanPelatihanyang

menjadi

dokumenperencanaantahunan sebagai penjabaran dari Renstra Badan KepegawaianPendidikandanPelatihan. PelaksanaanRenstraBadan KepegawaianPendidikandanPelatihaninisangatmemerlukanpartisipasi, semangat,

dankomitmendariseluruhaparaturBKPP,

karenaakanmenentukankeberhasilanpencapaiankinerjaprogram dankegiatan

yang

telahdisusun.

Dengandemikian,Renstrainitidakhanyamenjadidokumenadministrasisaj a, karenasecarasubstansialmerupakanpencerminanaspirasipembangunan yang

memangdibutuhkanolehstakeholders

sesuaidenganvisidanmisi

yang ingindicapai.

BUPATI BOGOR WAKIL,

VII-1

Hj. NURHAYANTI

VII-2

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD no 1 2 3 4

Tupoksi Lingkup Lingkup Lingkup Lingkup

Bidang Bidang Bidang Bidang

Formasi Pegawai ………………. ………………. ……………….

erdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD Kebijakan Daerah/Pusat Lingkup Tupoksi

Permasalahan

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bogor No

Uraian

1

2

Anggaran Pada Tahun ke 2014 3

2015 4

2016 5

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 2017 6

2018 7

2014 8

2015 9

2016 10

Belanja Langsung A.

Program/Kegiatan Utama Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS Seleksi Penerimaan CPNS Pemeriksaan Narkoba untuk CPNS Seleksi Penerimaan PTT Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penyusunan Pola Pengembangan Karier Penempatan PNS Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS Pemrosesan dan Pemberian Biaya Tugas Belajar

1.726.550.000

1.620.762.500

1.627.600.625

1.634.780.656

132.000.000

130.250.000

136.762.500

143.600.625

150.780.656

1.400.000.000 134.550.000 85.170.000

908.300.000 84.850.000 84.500.000 518.650.000

1.400.000.000 84.000.000 88.725.000 570.515.000

1.400.000.000 84.000.000 93.161.250 627.566.500

1.400.000.000 84.000.000 97.819.313 690.323.150

15.483.485.000

14.480.984.000

13.979.518.750

15.065.063.363

16.237.840.928

450.000.000 100.000.000

368.855.000 96.210.000

450.000.000 100.000.000

450.000.000 100.000.000

450.000.000 100.000.000

215.000.000

212.200.000

3.204.575.000

3.502.165.000

3.677.273.250

3.861.136.913

4.054.193.758

Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

245.350.000

167.340.000

256.461.000

271.848.000

277.284.000

Pelaksanaan Ujian dinas dan Penyesuaian Ijazah

225.000.000

225.000.000

236.250.000

248.062.500

260.465.625

Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS

103.230.000

140.603.600

215.000.000

215.000.000

215.000.000

Pengangkatan jabatan fungsional Seleksi dan BPIH bagi PNS Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS Pemrosesan Ijin Belajar Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi Penataan Jabatan Fungsional Sosialisasi Peraturan Kepegawaian Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor

250.000.000 1.214.900.000 330.250.000

246.905.000 1.135.744.900 751.840.000

250.000.000 1.470.020.000 399.602.500

250.000.000 1.617.050.000 439.562.750

250.000.000 1.778.735.000 483.519.025

50.080.000

223.480.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

75.000.000

105.600.000

227.200.000

188.897.000

274.912.000

302.403.200

332.643.520

460.000.000

440.750.000

250.253.000

106.520.000

Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara Sosialisasi Pengembangan Jabatan Fungsional

50.000.000

50.000.000

7.356.500.000

6.244.862.500

6.600.000.000

7.260.000.000

7.986.000.000

102.000.000 148.187.000 92.940.000

103.460.000

200.000.000 133.020.000

170.551.000

177.373.040

186.241.692

195.553.777

1.465.611.000

1.682.363.000

1.746.128.025

1.841.892.067

1.945.193.845

498.936.000

535.295.000

548.677.375

562.394.309

576.454.167

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD Kabupaten Bogor Pengendalian Administrasi Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi Lokakarya Kepegawaian dan Diklat Pemeriksaan Narkoba Untuk Esselon II Evaluasi dan Penyempurnaan SOP Sinergitas Pengelola Kepegawaian dan diklat Bintek Dupak Workshop Penyusunan Kebutuhan Akan Diklat

1

1.751.720.000

Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bogor

-

Halaman 1

-

-

-

-

-

2017 11

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2018 12

2014 13

2015 14

2016 15

2017 16

Rata-Rata Pertumbuhan 2018 17

Anggaran 18

Realisasi 19

No

Uraian

1

2

2014 3

2

Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG

3

Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai

4 5

Pengadaan Kartu Identitas Pegawai Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat

6 7

Penataan Administrasi Tenaga Honorer Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE) Pengembangan dan Penataan Administrasi Tenaga P3K

Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS 1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Program Pendidikan dan Pelatihan Diklat Prajabatan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Diklat Kepemimpinan Tingkat III Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Diklat Kepala Sekolah Dasar Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Esselon IV Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah Diklat Teknis APN Bagi Bidan

386.742.015

62.000.000

54.900.000

75.000.000

75.000.000

75.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

293.525.000 75.000.000

384.723.000 74.365.000

403.959.150 75.000.000

424.157.108 75.000.000

445.364.963 75.000.000

109.125.000

114.581.250

120.310.313

126.325.828

477.164.000

489.093.100

501.320.428

513.853.438

297.024.000 175.000.000

296.264.000 180.900.000

303.670.600 185.422.500

311.262.365 190.058.063

319.043.924 194.809.514

15.029.019.000 6.691.205.000 433.500.000 426.375.000 2.708.344.000 629.310.000 183.130.000 186.220.000 364.700.000

18.562.441.000 12.913.050.000 477.000.000 468.975.000 1.990.850.000 629.310.000

25.188.475.000 8.000.000.000 525.000.000 516.000.000 3.278.000.000 761.475.000

18.685.425.000 8.800.000.000 578.000.000 568.000.000 3.605.800.000 837.625.000

19.899.387.002 9.680.000.000 636.000.000 625.000.000 3.967.000.000 921.387.000

202.816.000

275.000.000

161.100.000

198.000.000

218.000.000

238.000.000

161.100.000

198.000.000

218.000.000

238.000.000

161.100.000

198.000.000

218.000.000

238.000.000

250.000.000 160.000.000 601.950.000

302.500.000

366.000.000

659.860.000 435.000.000

Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

478.500.000

3.200.000.000 435.000.000

Diklat Teknis Bimbingan Penyuluhan (konseling) dan

423.500.000

478.500.000

423.500.000

Diklat Guru SMP Bidang Studi Bahasa Indonesia Diklat Guru SMP Bidang Studi Bahasa Inggris Diklat Guru SMA Bidang Studi Fisika Diklat Guru SMA Bidang Studi Matematika

275.000.000 275.000.000

Diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa Indonesia

275.000.000

Diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa Inggris

275.000.000

Diklat TeknisPendaftaran Penduduk

225.000.000

-

-

183.130.000

Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK Diklat Fungsional Pengawas Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM) Diklat Pranata Komputer

-

183.130.000

359.600.000

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 2015 2016 2017 9 10 11

2014 8

220.000.000

Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD

Diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah Penilaian Angka Kredit Diklat Guru SMP Bidang Studi Fisika Diklat Guru SMP Bidang Studi Matematika

36

361.632.700

351.583.650

Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

27

35

328.757.000

319.621.500

181.850.000 181.850.000 275.875.000 181.850.000 181.850.000

Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar

31 32 33 34

298.870.000

255.181.000

181.850.000

25 26

28 29 30

2018 7

243.774.000

Diklat Diklat Diklat Diklat Diklat Diklat SD Diklat SMP

Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Guru

2017 6

264.150.000

Diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) Teknis Resusitasi Bayi Teknis Manajemen Laktasi PPGD Bagi Perawat Teknis Penyuluh Kesehatan Teknis Penanganan KDRT Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Guru


247.000.000

472.024.000

Pemindahan tugas PNS Pemrosesan Pensiun Pegawai

2015 4

Halaman 2

-

2018 12

2014 13

Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke 2015 2016 2017 2018 14 15 16 17

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Realisasi 18 19

No

Uraian

1

2

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

2014 3

Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan Diklat Penataan Batas Wilayah Diklat Manajemen Kepegawaian Diklat Pembuatan Peraturan Perundangundangan (Legal Drafting) Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Diklat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah Diklat Perbendaharaan Diklat Teknis Catatan Sipil Diklat Penatausahaan Barang Daerah Diklat Penataan Ruang Daerah Diklat Pengadaan Barang/Jasa Diklat Pengadaan Barang/ Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diklat Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Diklat Tata Naskah Dinas Diklat Protokol dan Kehumasan Diklat Teknis Pertanahan Bagi Aparatur Kecamatan Diklat SIMPEG Diklat Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Diklat Teknis Kerjasama Daerah Diklat Penyuluh Pertanian Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa

1 2

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan Non Formal Sinergitas BKPP

B.

Program/Kegiatan Penunjang Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan dan minuman Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang Penyediaan pelayanan Keamanan

2015 4


2017 6

2018 7

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 2015 2016 2017 9 10 11

2014 8

205.000.000 249.000.000 218.000.000

202.860.000 202.860.000

225.000.000

250.000.000

275.000.000

225.000.000

250.000.000

275.000.000

250.000.000

275.000.000

250.000.000 250.000.000 250.000.000 250.000.000

275.000.000 275.000.000 275.000.001 275.000.001

225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 225.000.000 250.000.000

275.000.000 250.000.000

391.360.000

218.000.000 275.000.000 240.000.000 225.000.000

275.000.000

220.000.000 198.000.000 225.000.000 500.000.000 800.000.000 350.000.000 350.000.000

247.600.000

-

30.000.000 217.600.000

1.339.690.000

1.401.272.000

7.998.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

30.000.000

1.339.690.000

1.339.690.000

1.339.690.000

7.998.000

7.998.000

7.998.000 66.000.000

66.000.000

66.000.000

66.000.000

66.000.000

14.250.000

17.050.000

14.250.000

14.250.000

14.250.000

109.526.000 98.612.000 111.961.000

109.015.000 106.610.000 111.690.500

109.526.000 98.612.000 111.961.000

109.526.000 98.612.000 111.961.000

109.526.000 98.612.000 111.961.000

19.079.000

18.829.000

19.079.000

19.079.000

19.079.000

22.302.000

26.838.000

22.302.000

22.302.000

22.302.000

64.112.000

43.292.000 50.000.000

64.112.000

64.112.000

64.112.000

278.258.000

253.389.000

278.258.000

278.258.000

278.258.000

18.200.000

18.200.000

18.200.000

18.200.000

18.200.000

143.200.000

143.566.000

143.200.000

143.200.000

143.200.000

141.300.000

140.230.500

141.300.000

141.300.000

141.300.000

142.792.000 102.100.000

143.752.000 152.810.000

142.792.000 102.100.000

142.792.000 102.100.000

142.792.000 102.100.000

Halaman 3

-

-

-

-

2018 12

2014 13



No

Uraian

1

2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan mebeleur Pengadaan peralatan kantor Pengadaan perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor Pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik dan komunikasi Pemeliharaan rutin/berkala jaringan komputerisasi Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Perencanaan DED Gedung Kantor Badan Kepegawaian Pembangunan Gedung Kantor

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan perencanaan anggaran Penatausahaan Keuangan SKPD Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Publikasi Kinerja SKPD Monitoring, evaluasi dan pelaporan Penyusunan Renstra SKPD Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2014 3

2015 4


2017 6

2018 7

2014 8

1.614.635.000

1.962.407.000

647.991.000

713.010.000

647.991.000

-

321.625.000 45.019.000 276.385.000 168.156.000 -

51.450.000 1.500.315.000 90.592.000 75.000.000

276.385.000 168.156.000 -

45.019.000 276.385.000 168.156.000 -

276.385.000 168.156.000 -

153.600.000

160.000.000

153.600.000

153.600.000

153.600.000

20.000.000

60.000.000

20.000.000

20.000.000

20.000.000

9.950.000

9.950.000

9.950.000

9.950.000

9.950.000

9.900.000

5.100.000

9.900.000

9.900.000

9.900.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

10.000.000

Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke 2015 2016 2017 9 10 11 -

20.000.000 600.000.000 269.800.000 7.925.605.800

845.300.000

1.314.450.000

1.338.172.500

1.405.081.125

1.475.335.181

76.000.000

155.700.000

163.485.000

171.659.250

180.242.213

30.000.000

35.000.000

36.750.000

38.587.500

40.516.875

40.000.000

45.000.000

47.250.000

49.612.500

52.093.125

144.250.000 250.000.000 30.000.000 30.000.000 245.050.000

180.250.000 380.000.000 30.000.000 100.000.000 348.500.000 40.000.000

189.262.500 399.000.000 31.500.000 105.000.000 365.925.000

198.725.625 418.950.000 33.075.000 110.250.000 384.221.250

208.661.906 439.897.500 34.728.750 115.762.500 403.432.313

72.975.000

-

-

-

-

-

-

-

-

75.000.000

Halaman 4

-

2018 12

2014 13



Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BKPP

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

1

2

3

4

1

Mewujudkan Pegawai ASN yang

Meningkatkan pengetahuan dan

Jumlah pemenuhan kebutuhan aparatur

profesional dan beretos kerja

keterampilan Pegawai ASN sesuai dengan

melalui penerimaan/seleksi CPNS

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke : 2014

2015

2016

2017

5

6

7

8

1234 pegawai

105 pegawai

105 pegawai

105 pegawai

2018 9 105

bidang tugasnya; Rasio penempatan pegawai sesuai dengan

16 kali

33 kali

33 kali

33 kali

33

kebutuhan (Bapperjakat dan Pelantikan) Jumlah terisinya formasi jabatan struktural

100 %

100 %

100 %

100 %

100

di Kabupaten Bogor Jumlah terisinya Jabatan Fungsional

2000 jabatan

2000 jabatan

2000 jabatan

2000 jabatan

2000

Jumlah CPNSD yang mengikuti diklat

300 pegawai

600 pegawai

105 pegawai

105 pegawai

105

114 pegawai

104 pegawai

104 pegawai

104 pegawai

104

915 pegawai

340 pegawai

1560 pegawai

780 pegawai

680

Jumlah bantuan Tugas Belajar

428 pegawai

200 pegawai

200 pegawai

200 pegawai

200

Jumlah pemrosesan Ijin Belajar

350 pegawai

200 pegawai

200 pegawai

200 pegawai

200

75 orang

75 orang

75 orang

75 orang

350 pegawai

350 pegawai

350 pegawai

350 pegawai

prajabatan Jumlah PNSD yang mengikuti Diklat Kepemimpinan Jumlah PNS yang mengikuti Diklat Teknis Fungsional Meningkatnya karier pegawai melalui :

Jumlah peserta Ikatan Dinas IPDN Jumlah Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Pembinaan disiplin dan etos kerja

Jumlah pemrosesan kasus-kasus

75 350

80 %

80 %

80 %

80 %

80

79 SKPD

79 SKPD

79 SKPD

79 SKPD

79

pelanggaran disiplin dan izin perceraian Jumlah SKPD yang dibina dan sosialisasi peraturan perundang-undangan

2

Mewujudkan tata pengelolaan kepegawaian Tersedianya layanan administrasi yang akuntabel dengan mengoptimalkan

kepegawaian yang akuntabel;

Tersusunnya SOP BKPP dan

-

1 dok

1 dok

penyempurnaannya

penggunaan teknologi informasi. Penerbitan Kartu Identitas Pegawai

Halaman 1

400 kartu

300 kartu

300 kartu

300 kartu

300

No

Tujuan

Sasaran

Indikator Kinerja Sasaran

1

2

3

4 Rasio data dan informasi kepegawaian

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke : 2014

2015

2016

2017

2018

5

6

7

8

9

100 %

100 %

100 %

100 %

100

350 SK

550 SK

350 SK

350 SK

350

yang up to date. Jumlah pemrosesan pegawai yang pensiun

Pensiun Tersedianya data kepegawaian yang

Rasio data dan informasi kepegawaian

akurat dan terkini.

yang up to date. Jumlah peningkatan status CPNS menjadi

100 %

Pensiun 100 %

Pensiun

Pensiun

100 %

100 %

100

191 pegawai

1266 pegawai

105 pegawai

105 pegawai

105

80 pegawai

80 pegawai

80 pegawai

80 pegawai

80

150 pegawai

150 pegawai

150 pegawai

150 pegawai

150

2649 pegawai

3000 pegawai

3000 pegawai

3000 pegawai

3000

PNS

3

Meningkatnya kesejahteraan Pegawai

Tersedianya layanan jaminan sosial bagi

Jumlah pemberian penghargaan bagi PNS

ASN

Pegawai ASN

teladan Jumlah peserta seleksi BPIH bagi PNS yang berprestasi Jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan

Halaman 2

Tabel 4.2

an Jangka Menengah Pelayanan BKPP Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke : 2018 9 pegawai

kali

%

jabatan pegawai

pegawai

pegawai

pegawai pegawai orang pegawai

%

SKPD

kartu

Halaman 3

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke : 2018 9 %

SK Pensiun %

pegawai

pegawai

pegawai

pegawai

Halaman 4

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif BKPP Kabupaten Bogor 2013-2018 SUMBER DANA : APBD KABUPATEN BOGOR SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Out Put/Out Come

Visi 1 Menjadikan pegawai ASN Kabupaten Bogor yang unggul

Misi 2 Meningkatkan sumberdaya aparatur berbasis kompetensi

Meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN

Tujuan 3 Mewujudkan Pegawai ASN yang profesional dan beretos kerja

Meningkatkan motivasi kerja pegawai ASN

Program dan Kegiatan 5

Indikator Kinerja Program (outcome) dan kegiatan (output) 6

1

Keterkaitan Indikator 2 3

Kondisi Awal (2018) (Vol) 7

Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai

Terpenuhinya kebutuhan aparatur berdasarkan formasi yang ditetapkan

Analisa Kebutuhan dan Penyusunan Formasi CPNS

Tersusunnya dokumen formasi pegawai Kabupaten Bogor

Seleksi Penerimaan CPNS

Jumlah terekrutnya CPNS melalui jalur pelamar umum

Pemeriksaan Narkoba Untuk CPNS

Terlaksananya pemeriksaan Narkoba bagi CPNS

Seleksi Penerimaan PTT Kesehatan

Terekrutnya tenaga PTT melalui seleksi

Seleksi Pegawai Pemerintah Berdasarkan Kontrak Kerja (P3K)

Terekrutnya tenaga P3K melalui seleksi

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Meningkatkan sosialisasi peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan kepegawaian

Penempatan PNS

Terlaksananya penempatan pegawai hasill sidang baperjakat dan pelantikan

Seleksi dan penetapan PNS untuk tugas belajar

Jumlah PNS yang mengikuti seleksi tugas belajar

Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

Teridentifikasinya Pegawai yang Melakukan Pelanggaran Disiplin

80 % 388 orang

Pemrosesan dan pemberian bantuan tugas belajar

Jumlah pegawai yang mendapat bantuan tugas belajar dan ikatan

Seleksi Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN

Jumlah peserta Calon Ikatan Dinas IPDN yang mengikuti seleksi

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Akhir (Vol)

Tahun 2014 Target 8

P

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

1.751.720.000

4 dok

dok

0 -

1453 orang

orang

1234 orang

812 orang

orang

0 -

261 orang

orang

50 orang

P

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

1.726.550.000

Tahun 2017 Rp 13

Target 14

1.268.295.000

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD Target Rp 18 19

Tahun 2018 Rp 15

Target 16

1.331.709.750

Rp 17 1.398.295.238

Unit Kerja SKPD Penanggung jawab 20

6.908.539.988

1 dok

130.250.000

1 dok

136.762.500

1 dok

1.400.000.000

105 orang

908.300.000

105 orang

953.715.000

105 orang

1.001.400.750

105 orang

1.051.470.788

1654 orang

5.314.886.537,50 Subid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai

134.550.000

105 orang

84.850.000

105 orang

89.092.500

105 orang

93.547.125

105 orang

98.224.481

420 orang

450.884.106,25 Subid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai

85.170.000

50 orang

84.500.000

50 orang

88.725.000

50 orang

93.161.250

50 orang

97.819.313

250 orang


75 orang

518.650.000

75 orang

570.515.000

75 orang

627.566.500

75 orang

690.323.150

132.000.000

15.483.485.000

14.480.984.000

14.867.209.763

143.600.625

1 dok

15.733.890.007

150.780.656

4 dok

16.082.387.324

693.393.781 Subid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai

76.051.445.093

kl kl

16 Kali

450.000.000

17 kl

orang

40 Orang

100.000.000

50 orang

%

80 %

215.000.000

80 %

2555 Orang

Orang

80 Orang

3.204.575.000

200 Orang

3.502.165.000

200 Orang

3.589.719.125

200 Orang

3.679.462.103

200 Orang

3.771.448.656

880 Orang

202 orang

orang

75 orang

245.350.000

75 orang

167.340.000

75 orang

171.523.500

75 orang

175.811.588

75 orang

180.206.877

375 orang

Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah

1315 orang

orang

350 Orang

225.000.000

350 orang

225.000.000

350 orang

230.625.000

350 orang

236.390.625

350 orang

242.300.391

1750 orang

Peningkatan Status Pegawai dan Sumpah PNS

Jumlah diterbitkanya SK PNS dan Pelaksanaan Sumpah PNS

3302 orang

orang

1575 SK

103.230.000

770 orang

140.603.600

1000 SK

144.118.690

345 orang

147.721.657

345 orang

151.414.699

4035 orang

Pengangkatan jabatan fungsional

Jumlah diterbitkannya SK Pengangkatan Jafung

3147 orang

orang

2000 Orang

250.000.000

2000 orang

246.905.000

2000 orang

253.077.625

2000 orang

259.404.566

2000 orang

265.889.680

10000 orang

Seleksi dan BPIH bagi PNS

Jumlah peserta yang mengikuti seleksi pemberangkatan ibadah haji 150 orang

613 orang

orang

150 Orang

1.214.900.000

150 orang

1.135.744.900

150 orang

1.164.138.523

150 orang

1.193.241.986

150 orang

1.223.073.035

750 orang

5.931.098.443,26 Subid Kesejahteraan Pegawai

Pengujian/Pemeriksaan Kesehatan bagi CPNS dan PNS

Jumlah CPNS dan PNS yang diperiksa Kesehatannya

3603 orang

orang

1985 Orang

330.250.000

850 orang

751.840.000

640 orang

770.636.000

370 orang

789.901.900

370 orang

809.649.448

4215 orang


Pemrosesan Ijin Belajar

Jumlah pemrosesan surat ijin bagi PNS yang mengajukan ijin belajar

3165 orang

orang

200 Orang

50.080.000

200 PNS

223.480.000

350 PNS

229.067.000

350 orang

234.793.675

350 orang

240.663.517

1450 orang

978.084.191,88 Subid Bangrir

Pemrosesan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Jumlah diterbitkannya Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

1811 orang

orang

250 Orang

75.000.000

250 PNS

105.600.000

425 orang

108.240.000

450 orang

110.946.000

450 orang

113.719.650

1825 orang

513.505.650,00 Subid Pembinaan

Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Tercapainya pemilihan PNS berprestrasi untuk diberikan penghargaan

360 PNS

188.897.000

300 orang

193.619.425

720 orang

198.459.911

720 orang

203.421.408

2460 orang

Sosialisasi Peraturan Kepegawaian

Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan

Pembinaan Disiplin Pegawai Kabupaten Bogor

Jumlah pengelola kepegawaian yang mengikuti pembinaan administrasi kepegawaian

Pemrosesan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara

Jumlah Pejabat yang melaporkan harta kekayaan

Pengendalian Administrasi Pemberian Kadeudeuh dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Penghargaan bagi pegawai yang telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (Penghargaan SKS dan Purnabakti) Rapat Koordinasi Penyusunan Formasi

Jumlah pengelola kepegawaian SKPD yang mengikuti penyusunan formasi pegawai

Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

Terlaksananya Lokakarya Kepegawaian dan Diklat

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan SKPD Kabupaten Bogor

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pengelola kepegawaian dan pegawai tentang administrasi kepegawaian

Bintek Dupak

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan pengelola

106 kl kl

92 orang

1485 orang

520 -

79 SKPD

231 laporan

96.210.000

212.200.000

17 kl 16 kl

50 orang

80 %

378.076.375

98.615.250

217.505.000

orang

360 PNS

227.200.000

-

160 Orang

460.000.000

73 SKPD

440.750.000

156 orang

451.768.750

-

79 SKPD

250.253.000

79 SKPD

106.520.000

79 SKPD

109.183.000

laporan

61 Pejabat

50.000.000

5431 orang

orang

2649 Orang

7.356.500.000

400 orang

orang

83 Orang

102.000.000

79 SKPD

SKPD

79 SKPD

148.187.000

-

368.855.000

61 Pjbt

2649 orang

80 org

50.000.000

200.000.000

Halaman 1

51.250.000

387.528.284

17 kl 16 kl

397.216.491

0 -

101.080.631

50 orang

103.607.647

190 orang

80 %

222.942.625

80 %

228.516.191

400 %

0 -

79 SKPD

%

laporan

463.062.969

0 -

111.912.575

52.531.250

389 SKPD/ orang

79 SKPD

%

laporan

84 kl 48 kl

395 SKPD

53.844.531

% laporan

1.981.676.150,86 Subid Bangrir


1.096.163.815,63 Subid Pembinaan

17.747.369.883,83 Subid Bangrir


1.159.316.015,63 Subid Kepangkatan dan Pensiun 687.088.645,93 Subid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai 1.275.276.870,39 Subid Bangrir


1.815.581.719 Subid Pembinaan



6.244.862.500

2649 orang

6.600.000.000

2649 orang

7.260.000.000

2649 orang

7.986.000.000

13245 orang

103.460.000

80 orang

106.046.500

80 orang

108.697.663

80 orang

111.415.104

403 orang


79 SKPD

-

79 SKPD

316 SKPD

148.187.000,00 Subag Prolap

79 SKPD

-

79 SKPD

-

156 orang

10 Pjbt

17 kl 16 kl

170.551.000

-

79 SKPD

-

79 SKPD

-

-

237 SKPD

156 orang


-

Lokasi 21 Cibinong

Subid Pembinaan

Out Put/Out Come

Visi 1

Misi 2

Tujuan 3



1




Kondisi Akhir (Vol)

Tahun 2014 Target 8

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Tahun 2017 Rp 13

Target 14

Tahun 2018 Rp 15

Target 16

Rp 17



kepegawaian dan pegawai tentang Daftar Urut Kepangkatan

Meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian dan pengelolaan data kepegawaian berbasis teknologi informasi

Mewujudkan tata pengelolaan kepegawaian yang akuntabel dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi

Pemeriksaan Narkoba Untuk Pejabat Esselon II

Jumlah pejabat yang menjalani tes narkoba

89 orang

Workshop Penyusunan Kebutuhan akan Diklat

Jumlah dokumen hasil inventarisir kebutuhan diklat di SKPD lingkup Kabupaten Bogor

1 dok

Program Pengembangan Layanan Administrasi Kepegawaian

Tersedianya data dan layanan administrasi kepegawaian

Pemrosesan Kenaikan Pangkat PNS Kabupaten Bogor

Tercapainya Pegawai yang mendapatkan kenaikan Pangkat

Pengembangan dan Pengelolaan Data SIMPEG

Jumlah tersusunnya data bezzeting pegawai dan DUK

Pendataan dan Penataan Arsip/Dokumen Pegawai

Jumlah tertatanya berkas/arsip PNS

Pengadaan kartu Identitas Pegawai

Terbitnya Kartu Identitas Pegawai

Pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala Bagi Pejabat

P

92.940.000

89 orang

133.020.000

1 dok

1.465.611.000

3500 SK

498.936.000

247.000.000

Brks

0 -

264.150.000

26947 Kartu

Kartu

5 Jenis

62.000.000

300 Kartu

54.900.000

300 Kartu

56.272.500

300 Kartu

57.679.313

300 Kartu

59.121.295

1205 Kartu

Terbitnya SK Kenaikan Gaji Berkala

150 orang

orang

30 Orang

25.000.000

50 orang

25.000.000

30 orang

25.625.000

50 orang

26.265.625

50 orang

26.922.266

210 orang

Penataan Administrasi Tenaga Honorer

Jumlah tertatanya dokumen/arsip tenaga honorer

6 dok

Pengadaan Kartu PNS Elektronik (KPE)

Terbitnya SK Konversi NIP dan kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik (KPE)

Pengembangan dan Penataan Administrasi Tenaga P3K

Jumlah tertatanya berkas/arsip P3K

Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

Terlaksananya pemindahan pegawai dan pemrosesan pensiun

Pemindahan tugas PNS

Jumlah pelaksanaan alih tugas PNS dari Luar Kabupaten Bogor

Pemrosesan Pensiun (Purna Bhakti)

Terselesainya pemrosesan hingga terbitnya SK Pensiun

Terpenuhinya syarat pengaangkatan CPNS/PNS dan peningkatan kompetensi aparatur

5 Brks

24146 % KPE

dok

% KPE

0 0

100 % KPE

20.000 Brks

4 Dok

293.525.000

75.000.000

100 % KPE

100 %

P

472.024.000

255.181.000

237 orang

20.000 Brks

384.723.000

74.365.000

1 dok

100 % KPE

109.125.000

1 dok

477.164.000 300

1949 SK

13 dok

249.868.350

261.560.525

4000 SK

13 dok

20.000 Brks

394.341.075

76.224.125

1 dok

100 % KPE

114.581.250,0

1 dok

489.093.100 300

562.394.309

256.115.059

268.099.538

4000 SK

13 dok

20.000 Brks

404.199.602

78.129.728

1 dok

100 % KPE

120.310.313

1 dok

501.320.428 600

576.454.167

8.032.698.767

0 -

243.774.000

548.677.375

1.820.531.081

0 -

13 dok

4000 SK

1.773.193.486

dok

65 dok

535.295.000

1.727.150.200

SK

Meningkatkan Program Pendidikan dan profesionalisme aparatur Pelatihan yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan akuntabilitas kinerja; Diklat Prajabatan

13480 SK

1.682.363.000

262.517.935

274.802.027

80.082.971

297.024.000

100 orang

296.264.000

100 org

303.670.600

100 orang

311.262.365

100 orang

319.043.924

175.000.000

200 SK

180.900.000

200 SK

185.422.500

500 SK

190.058.063

500 SK

194.809.514

18.562.441.000

3.804

25.188.475.000

1.804

18.685.425.000

1.074.275.343,97 Subid Informasi dan Data Pegawai 1.059.643.089,70 Subid Informasi dan Data Pegawai 302.973.107,81 Subid Kesejahteraan Pegawai 128.812.890,63 Subid Kepangkatan dan Pensiun 1.891.093.268,80 Subid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai 383.801.824,45 Subid Informasi dan Data Pegawai

1 dok

470.342.390,63 Subid Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Pegawai

2.453.454.966 2100

200 Orang

1.304

7 dok

2.721.756.851,48 Subid Kepangkatan dan Pensiun

100 % KPE

513.853.438 600

100 Orang

15.029.019.000

80000 Brks

126.325.828

SK

1.214

52 dok

414.304.592

orang

P

15500 SK

1.804

19.819.387.000

500 orang

1600 SK

2.850

1.527.264.889,13 Subid Bangrir

926.190.076,56 Subid Kepangkatan dan Pensiun

93.896.247.000

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

3760 orang

orang

300 Orang

6.691.205.000

600 orang

12.913.050.000

300 orang

8.000.000.000

300 orang

8.800.000.000

300 orang

9.600.000.000

1800 orang

46.004.255.000,00 Subid Diklat Struktural

Diklat Kepemimpinan Tingkat II

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Kepemimpinan Tingkat II

17 orang

orang

9 Orang

433.500.000

9 orang

477.000.000

9 orang

525.000.000

9 orang

578.000.000

9 orang

636.000.000

45 orang


Diklat Kepemimpinan Tingkat III

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Kepemimpinan Tingkat III

50 orang

orang

15 Orang

426.375.000

15 Orang

468.975.000

15 Orang

516.000.000

15 Orang

568.000.000

15 Orang

625.000.000

75 Orang


Diklat Kepemimpinan Tingkat IV

Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan tentang Kepemimpinan Tingkat IV

438 orang

orang

90 Orang

2.708.344.000

80 orang

1.990.850.000

120 orang

3.278.000.000

80 orang

3.605.800.000

120 orang

3.967.000.000

490 orang


300 80 orang

629.310.000

1680 80 orang

761.475.000

700 80 orang

837.625.000

680 80 orang

921.387.000

400 orang

3.779.107.000,00 Subid Diklat Fungtek

40 Orang

183.130.000,00 Subid Diklat Fungtek

Orang


Diklat Kepala Sekolah Dasar

Jumlah Kepala SD yang mengikuti diklat

80 Orang

629.310.000

Diklat Pencerahan HI Bagi Pejabat Esselon IV

Jumlah pejabat esselon IV yang mengikuti diklat HI

40 Orang

183.130.000

Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis perencanaan pembangunan

40 Orang

186.220.000

Diklat Teknis APN Bagi Bidan

Jumlah Bidan yang mengikuti diklat teknis APN

40 Orang

364.700.000

Orang


Diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Jumlah Bidan yang mengikuti diklat Manajemen Terpadu Balita Sakit

40 Orang

181.850.000

Orang


Diklat Teknis Resusitasi Bayi

Jumlah petugas kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Resusitasi

40 Orang

181.850.000

Orang


Diklat Teknis Manajemen Laktasi

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Manajemen Laktasi

40 Orang

181.850.000

Orang


Diklat PPGD Bagi Perawat

Jumlah perawat yang mengikuti diklat Pelatihan Penderita Gawat Darurat

40 Orang

275.875.000

Orang


Diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penyuluh Kesehatan

40 Orang

181.850.000

Orang


Diklat Teknis Penanganan KDRT

Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat Teknis Penanganan KDRT

40 Orang

181.850.000

Orang


278 orang

orang

Halaman 2

40 orang

202.816.000

40 orang

40 Orang

275.000.000

220.000.000

Lokasi 21

Out Put/Out Come

Visi 1

Misi 2

Tujuan 3



1



Kondisi Akhir (Vol)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target 8

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Tahun 2017 Rp 13

Target 14

Tahun 2018 Rp 15

Target 16

Rp 17



Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Guru SD

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) Bagi Guru SD

40 Orang

183.130.000

Orang


Diklat Pencerahan Heart Intelegentia Bagi Guru SMP

Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat Pencerahan Heart Intelegentia (H.I) Bagi Guru SMP

40 Orang

183.130.000

Orang


Diklat Penguatan Bahasa Inggris Untuk Penilik

Jumlah penilik yang mengikuti diklat Penguatan Bahasa Inggris

40 Orang

359.600.000

Orang


Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SD

Jumlah Guru SD yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

40 Orang

161.100.000

40 Orang

198.000.000

40 Orang

218.000.000

40 Orang

238.000.000

Orang


Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMP

Jumlah Guru SMP yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu

40 Orang

161.100.000

40 Orang

198.000.000

40 Orang

218.000.000

40 Orang

238.000.000

Orang


Diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran Guru SMU/SMK

Jumlah Guru SMU/SMK yang mengikuti diklat Peningkatan Mutu Pembelajaran

40 Orang

161.100.000

40 Orang

198.000.000

40 Orang

218.000.000

40 Orang

238.000.000

Orang


Diklat Fungsional Pengawas

Jumlah aparatur yang mengikuti diklat Fungsional Pengawas

40 Orang

250.000.000

40 Orang

302.500.000

40 Orang

366.000.000

Orang


Diklat Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat SPM

40 Orang

160.000.000

Diklat Pranata Komputer

Jumlah aparatrur yang mengikuti diklat pranata komputer

40 Orang

601.950.000

Diklat Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pengelolaan Perpustakaan Sekolah

40 Orang

435.000.000

Diklat Calon Kepala Sekolah Dasar

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Kepala Sekolah Dasar

340 Orang

3.200.000.000

Teknis Bimbingan Penyuluh (konseling)

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Teknis Bimbingan Penyuluh

40 orang

435.000.000

Diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah dan Penilaian Angka Kredit

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Teknis Penulisan Karya Ilmiah dan Penilaian Angka Kredit

40 Orang

Diklat Guru SMA Bidang Studi FisikaJumlah peserta yang mengikuti diklat Guru SMA Bidang Studi Fisika Diklat Guru SMA Bidang Studi Matematika

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Guru SMA Bidang Studi Matematika

Diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa Indonesia

40 Orang

659.860.000



orang


423.500.000

orang


40 Orang

275.000.000

orang


40 Orang

275.000.000

orang


Jumlah peserta yang mengikuti diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa Indonesia

40 Orang

275.000.000

orang


Diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa Inggris

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Guru SMA Bidang Studi Bahasa

40 Orang

275.000.000

orang


Diklat Teknis Pendaftaran Penduduk

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pemanfaatan Dokumen dan Data Kependudukan

30 Orang

225.000.000

orang


Diklat Manajemen Prasarana dan Sarana Perkotaan

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Prasarana dan Sarana

30 Orang

205.000.000

Diklat Penataan Batas Wilayah

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Batas Wilayah

Diklat Manajemen Kepegawaian

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Manajemen Kepegawaian

30 Orang

202.860.000

Diklat Pembuatan Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafting)

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pembuatan Peraturan Perundang(Legal Drafting)

40 Orang

202.860.000

Diklat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Diklat Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penatausahaan Keuangan Daerah

40 Orang

Diklat Perbendaharaan

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Perbendaharaan

40 Orang

Diklat Teknis Catatan Sipil

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Catatan Sipil

Diklat Penatausahaan Barang Daerah Diklat Penataan Ruang Daerah

423.500.000

40 Orang

478.500.000


Orang

orang

40 orsng

40 Orang

Orang

478.500.000

orang


40 Orang

249.000.000

orang


30 Orang

218.000.000

orang


40 Orang

225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


40 Orang

225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


40 Orang

225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Penatausahaan Barang Daerah

40 Orang

225.000.000

40 Orang

250.000.000

40 Orang

275.000.000

orang


Jumlah peserta yang mengikuti diklat Ruang Daerah

40 Orang

225.000.000

orang


Diklat Pengadaan Barang/Jasa

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pengadaan Barang/Jasa

40 Orang

250.000.000

orang


Diklat Pengadaan Barang/ Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Jumlah peserta yang mengikuti diklat Pengadaan Barang/ Jasa Bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Diklat Sistem Akuntansi

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat

30 Orang

Halaman 3

391.360.000

40 Orang

275.000.000

40 Orang

250.000.000

orang


30 Orang

218.000.000

orang


Lokasi 21

Out Put/Out Come

Visi 1

Misi 2

Tujuan 3



1




Kondisi Akhir (Vol)

Tahun 2014 Target 8

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Tahun 2017 Rp 13

Target 14


Tahun 2018 Rp 15

Target 16

Rp 17

Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual

orang

Diklat Tata Naskah Dinas

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Tata Naskah Dinas

Diklat Protokol dan Kehumasan

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Protokol dan Kehumasan

Diklat Teknis Pertanahan Bagi Aparatur Kecamatan

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Pertanahan Bagi Aparatur Kecamatan

40 Orang

225.000.000

Diklat SIMPEG

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat SIMPEG

40 Orang

Diklat Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

40 Orang

Diklat Teknis Kerjasama Daerah

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Teknis Kerjasama Daerah

40 Orang

225.000.000

Diklat Penyuluh Pertanian

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Penyuluh Pertanian

40 Orang

500.000.000

Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja

80 Orang

800.000.000

Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Fungsional Analisis Kepegawaian

40 Orang

350.000.000

Diklat Calon Pemangku Jabatan Fungsional Pengelola Barang dan Jasa

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat Fungsional Pengelola Barang dan Jasa

40 Orang

350.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman aparatur di BKPP

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

P

247.600.000

34 orang

Sinergitas Pejabat Esselon II dan III Jumlah pejabat esselon II dan III di lingkungan Kabupaten Bogor yang mengikuti kegiatan sinergitas

147 -

orang

-

10 Orang

30.000.000

0 -

0

30.000.000

10 org

30.000.000

0 -

0

0 -

0

275.000.000

orang


40 Orang

240.000.000

orang


40 Orang

275.000.000

orang


220.000.000

orang


198.000.000

orang


orang


420.890.000

10 orang

30.000.000

124 orang

390.890.000

180.000.000

10 orang

0 -

30.000.000

0

195.000.000

10 orang

0 -

30.000.000

0

1.073.490.000

50 orang


80 dok


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jumlah kebutuhan dokumen kerja mencakup Materai 6000 dan Materai 3000

5315 mtrai

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah kebutuhan biaya telepon, listrik dan air

48 bln

bln

12 Bulan

66.000.000

12 bln

66.000.000

12 bln

66.000.000

12 bln

66.000.000

12 bln

66.000.000

60 bln

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah Pajak Kendaraan yang terbayar

67 unit

unit

12 Unit

14.250.000

19 bh

17.050.000

19 unit

14.250.000

21 unit

14.250.000

21 unit

14.250.000

92 unit

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Pemenuhan kebutuhan pelaksanaan kebersihan kantor

80 bln

bln

48 Orang

Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor yang terpenuhi

247 jenis

jenis

65 Jenis

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaanyang terpenuhi

85 jenis

jenis

30 Jenis

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

Jumlah kebutuhan komponen-komponen pengganti untuk keperluan instalasi listrik yang terpenuhi

50 jenis

jenis

6 Jenis

Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan

Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi

78 Orang

P

217.600.000

1.339.690.000

8910 bln

mtrai

bln

1522 Buah

72 Set

7.998.000

0 -

1.401.272.000

1522 mtrai

0

1 dok

1.339.690.000

1150 mtrai

7.998.000

150.000.000

1 dok

1.339.690.000

1743

mtrai

7.998.000

165.000.000

1.339.690.000

1743

mtrai

7.998.000

6.584.469.000

7680 mtrai

12 bln

109.015.000

12 bln

98.612.000

66 jenis

106.610.000

53 jenis

98.612.000

57 jenis

98.612.000

57 jenis

111.961.000

26 jenis

111.690.500

13 jenis

111.961.000

16 jenis

111.961.000

16 jenis

19.079.000

14 jenis

18.829.000

14 jenis

19.079.000

14 jenis

19.079.000

14 jenis

19.079.000

22.302.000

12 bln

26.838.000

12 bln

22.302.000

12 bln

22.302.000

12 bln

22.302.000

120 bln

12 bln

43.292.000

109.526.000

Penyediaan bahan logistik kantor

109.526.000

12 bln

109.526.000

12 bln

109.526.000

150.000.000,00 Subag Umum Kepeg

124 orang

Meningkatnya kinerja dalam pengelolaan kepegawaian

dok

Subid Diklat Fungtek

40 Orang

Sinergitas Kinerja Pengelola Kepegawaian dan Diklat

80 orang

-





96 bln


98.612.000

298 jenis


111.961.000

101 jenis


62 jenis



Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah jamuan makan, minum dalam rapat dan tamu yang terpenuhi

36 bln

bln

972 Orang

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dalam dan luar daerah

507 bln

bln

472 Kali

64.112.000

12 bln

50.000.000

12 bln

64.112.000

12 bln

64.112.000

12 bln

64.112.000

1020 bln


278.258.000

12 bln

253.389.000

12 bln

278.258.000

12 bln

278.258.000

12 bln

278.258.000

520 bln

1.163.032.000,00 Subag Umum Kepeg

Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran

Jumlah honor pegawai kontrak yang terbayar

278 ob

ob

179 ob

Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD

Jumlah data arsip yang tersusun

83 berkas

berkas

24 Berkas

143.200.000

12 berkas

143.566.000

12 berkas

143.200.000

35 berkas

143.200.000

35 berkas

143.200.000

118 berkas


Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian

48 bln

bln

83 Peg

141.300.000

12 bln

140.230.500

12 bln

141.300.000

12 bln

141.300.000

12 bln

141.300.000

131 bln


18.200.000

Halaman 4

168 ob

18.200.000

16 ob

18.200.000

16 ob

18.200.000

16 ob

18.200.000

395 ob


Lokasi 21

Out Put/Out Come

Visi 1

Misi 2

Tujuan 3



1




Kondisi Akhir (Vol)

Tahun 2014 Target 8

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Tahun 2017 Rp 13

Target 14

Penyediaan pelayanan administrasi barang

Jumlah pelayanan administrasi barang yang terpenuhi

Penyediaan pelayanan keamanan kantor

Jumlah pemenuhan kebutuhan petugas keamanan dalam 1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terwujudnya kecepatan, kenyamanan dan keamanan kerja aparatur

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kebutuhan kendaraan dinas untuk operasional

3 Unit

-

2 unit

Pengadaan mebeleur

Jumlah kebutuhan mebeuleur

5 jenis

-

5 Jenis

45.019.000

2 jenis

51.450.000

0 -

Pengadaan peralatan kantor

Jumlah kebutuhan peralatan kantor

30 jenis

jenis

3 Jenis

276.385.000

7 jenis

1.500.315.000

0 -

150.000.000

5 jenis

Pengadaan perlengkapan kantor

Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli

23 jenis

168.156.000

4 jenis

48 bln

222 ob

Target 16

Rp 17

bln

4 jenis

142.792.000

12 bln

143.752.000

12 bln

142.792.000

12 bln

142.792.000

12 bln

142.792.000

ob

72 Orang

102.100.000

72 ob

152.810.000

72 ob

102.100.000

72 ob

102.100.000 .

72 ob

102.100.000

P

Pemeliharaan rutin/berkala gedung Jumlah terpeliharanya umur kantor ekonomis gedung kantor


Tahun 2018 Rp 15

1.614.635.000

2.232.207.000

321.625.000

8.507.211.800

416.625.000

52 bln

360 ob

601.606.000

0 -

jenis

6 Jenis

168.156.000

5 jenis

90.592.000

0 -

7 gdg

gdg

1 Unit

-

2 gdng

75.000.000

2 gdg

60.000.000

2 gdg

45.019.000

168.156.000

-

0 -



4.419.025.000

2 unit

0 -



7 Jenis


5 jenis

150.000.000

20 Jenis

1.953.915.000,00 Subag Umum Kepeg

4 jenis

168.156.000

2 gdg

19 Jenis


60.000.000

9 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jumlah terpeliharanya umur ekonomis kendaraan operasional

75 unit

unit

16 Unit

153.600.000

19 unit

160.000.000

19 unit

153.600.000

21 unit

153.600.000

21 unit

153.600.000

96 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor

Jumlah Terpeliharanya umur ekonomis peralatan gedung kantor

13 jenis

jenis

10 Unit

20.000.000

1 jenis

60.000.000

1 jenis

20.000.000

1 jenis

20.000.000

1 jenis

20.000.000

14 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan kantor

Jumlah Pemeliharaan perlengkapan kantor

31 jenis

jenis

23 Unit

9.950.000

2 jenis

9.950.000

3 jenis

9.950.000

3 jenis

9.950.000

3 jenis

9.950.000

34 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala taman halaman kantor

Jumlah pemeliharaan lingkungan gedung kantor

4 unit

unit

1 Unit

9.900.000

1 unit

5.100.000

1 unit

9.900.000

1 unit

9.900.000

1 unit

9.900.000

5 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala jaringan listrik dan komunikasi

Jumlah terpeliharanya umur ekonomis instalasi jaringan listrik dan komunikasi

10 unit

unit

3 Unit

10.000.000

3 unit

10.000.000

2 unit

10.000.000

1 unit

10.000.000

1 unit

10.000.000

10 Unit


20.000.000

10 Unit


Pemeliharaan rutin/berkala jaringan Jumlah terpeliharanya umur komputerisasi ekonomis jaringan komputerisasi

-

-

10 Unit

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Jumlah unit gedung yang direhabilitasi

Perencanaan DED Gedung Kantor Badan Kepegawaian

Tersusunya dokumen DED pembagunan gedung

Pembangunan Gedung Kantor

Tersedianya gedung perkantoran BKPP

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terpenuhinya kebutuhan pakaian dinas harian dan atributnya di BKPP

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan bagi pegawai

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tersusunnya perencanaan dan laporan keuangan dan kinerja yang akuntabel

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja SKPD yang tersedia

60 bln

bln

12 bln

76.000.000

12 bln

155.700.000

12 bln

159.592.500

12 bln

163.582.313

12 bln

167.671.870

60 bln

722.546.682,81 Subag Keuangan

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Jumlah laporan keuangan semesteran

14 dok

dok

2 dok

30.000.000

2 dok

35.000.000

2 dok

38.500.000

2 dok

42.350.000

2 dok

46.585.000

10 dok


Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

5 dok

dok

1 dok

40.000.000

1 dok

45.000.000

1 dok

49.500.000

1 dok

54.450.000

1 dok

59.895.000

5 dok


Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jumlah Dokumen RKA, DPA dan Perubahannya yang tersusun

20 dok

dok

4 dok

144.250.000

4 dok

180.000.000

4 dok

184.500.000

4 dok

189.112.500

4 dok

193.840.313

20 dok

Penatausahaan Keuangan SKPD

Jumlah laporan penatausahaan SKPD yang tersusun

5 dok

dok

12 dok

250.000.000

12 dok

380.000.000

12 dok

389.500.000

12 dok

399.237.500

12 dok

409.218.438

60 dok

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah laporan Renja BKPP yang tersusun

7 dok

dok

1 dok

30.000.000

1 dok

30.000.000

1 dok

30.750.000

1 dok

31.518.750

1 dok

32.306.719

5 dok

Publikasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen Program dan SKPD

3 TA

TA

1 tahun

30.000.000

1 tahun

81 dok

dok

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah data hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan diklat Penyusunan Renstra SKPD

2 unit

600.000.000

1 dok

269.800.000

1

P

72.975.000

505 orang

-

105 orang

P

72.975.000

-

105 orang

845.300.000

20 dok

1

7.925.605.800

75.000.000

105 orang

1.314.200.000

245.050.000

Jumlah laporan Renstra BKPP yang tersusun

unit

75.000.000

-

0 -

1.312.055.000

0

-

0 -

1.351.456.375

0

147.975.000

315 Unit

1.392.502.784

100.000.000

1 TA

102.500.000

1 TA

105.062.500

1 TA

107.689.063

20 dok

348.500.000

20 dok

357.212.500

20 dok

366.142.813

20 dok

375.296.383

dok

40.000.000

6.175.514.159

5 TA

100 dok

Cibinong, Januari 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Halaman 5


891.702.812,50 Subag Keuangan/ Subag Prolap 1.827.955.937,50 Subag Keuangan



1.692.201.695,31 Subag Prolap

Lokasi 21

Out Put/Out Come

Visi 1

Misi 2

Tujuan 3



1



Kondisi Akhir (Vol)

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tahun 2014 Target 8

Tahun 2015 Rp 9

Target 10

Tahun 2016 Rp 11

Target 12

Tahun 2017 Rp 13

Target 14

Tahun 2018 Rp 15

Target 16

Rp 17

Hj. ATY GUNIARWATY, SH. MM. NIP. 19580302 198903 2 001

Halaman 6



Lokasi 21

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BKPP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Target Capaian Setiap Tahun

No

Indikator

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

Meningkatnya Kedisiplinan PNS Persentase tingkat kehadiran PNS Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Meningkatnya motivasi kerja pegawai rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS dan P3K dibandingkan dengan pegawai pensiun Presentase jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan diklat dalam rangka meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur

0,0365

0,07 0,053

97,5 % 0,00368

97,55 % 0,00300

0,066 0,058

0,07 0,062

97,6 % 0,0025

0,074 0,066

97,65 % 0,0020

0,078 0,07

97,7 % 0,0015

0,082 0,074

49,5

49,5 %

49,55 %

49,6 %

49,65 %

49,7 %

87,65 294,5

97,5 % 100 %

97,5 % 100 %

97,5 % 100 %

97,5 % 100 %

97,5 % 100 %

0,25

0,28

0,31

0,34

0,37

0,36

11,66 %

11,86 %

12,06 %

12,26 %

12,46 %

RACHMAT YA

Tabel 6.1 BKPP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 9

BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN

Tabel 6.1 Indikator Kinerja BKPP Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No 1

1

Indikator 2

Meningkatnya Kedisiplinan PNS Persentase tingkat kehadiran PNS Rasio jumlah pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin Meningkatnya motivasi kerja pegawai rasio jumlah pegawai yang mendapatkan bantuan kesejahteraan rasio jumlah pegawai yang mendapatkan SKS

2

Rasio jumlah pegawai dibanding dengan hasil analisis kebutuhan formasi

3

Meningkatnya Layanan Administrasi Kepegawaian Persentase pegawai yang diproses kenaikan pangkat Persentase jumlah layanan kartu pegawai karis dan karsu

4

Rasio jumlah PNS pindah ke internal Kabupaten Bogor, CPNS dan P3K dibandingkan dengan pegawai pensiun

5

Presentase jumlah aparatur yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan diklat dalam rangka meningkatnya kapasitas dan kapabilitas aparatur

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

Target

Rupiah

3

4

5

5

6

7

8

9

10

11

12

Tahun 2014

Tahun 2015

15.483.485.000 0,0365 0,07 0,053

Tahun 2016

14.480.984.000

97,5 % 0,00368

97,55 % 0,00300

0,066 0,058

0,07 0,062

Tahun 2017

14.867.209.763 97,6 % 0,0025

15.733.890.007 97,65 % 0,0020

0,074 0,066

Tahun 2018

16.082.387.324 97,7 % 0,0015

0,078 0,07

0,082 0,074

49,5

49,5 %

1.751.720.000

49,55 %

1.726.550.000

49,6 %

1.838.810.000

49,65 %

1.959.276.250

49,7 %

2.088.618.388

87,65 294,5

97,5 % 100 %

1.465.611.000

97,5 % 100 %

1.682.363.000

97,5 % 100 %

1.727.150.200

97,5 % 100 %

1.773.193.486

97,5 % 100 %

1.820.531.081

0,36

0,25

11,66 %

472.024.000

15.029.019.000

0,28

11,86 %

477.164.000

18.562.441.000

0,31

12,06 %

489.093.100

25.188.475.000

0,34

12,26 %

501.320.428

18.685.425.000

0,37

12,46 %

513.853.438

19.819.387.000

Tabel 6.1 engacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD 13

76.647.956.093 97,7 % 0,0015 0,082 0,074 50 %

9.364.974.638

98 % 100 %

8.468.848.767

0,37

12 %

2.453.454.966

97.284.747.000

BUPATI BOGOR

RACHMAT YASIN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BOGOR

Recommend Documents