P U T U S A
N
Nomor 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara : PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan
Swasta,
tempat
tinggal
Kota
Lhokseumawe, Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustafa M. Zein, SH, dan Razali Amin, SH, Advokat-Penasehat Hukum pada kantor Hukum Mustafa M. Zein & Associates beralamat Jl. Merdeka No. 3 Kota Lhokseumawe, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, 2015,
dahulu
pada sebagai
tanggal 19 Agustus Pemohon
sekarang
Pembanding. melawan TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, tempat
tinggal
Kota
Lhokseumawe,
dahulu
sebagai Termohon sekarang Terbanding. Mahkamah Syari’yah Aceh tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, Nomor 132/Pdt.G/2015/MSLsm., tanggal 27 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
1. Menolak Permohonan Pemohon; 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 311.000,- (Tiga Ratus Sebelas Ribu Rupiah); Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe yang menyatakan bahwa pada hari Selasa
tanggal 02 Februari 2016, Kuasa Pemohon telah mengajukan
permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah tersebut di atas, permohonan
banding
tersebut
telah
pula
diberitahukan
kepada
Termohon/Terbanding pada tanggal 09 Februari 2016; Telah
membaca
memori
banding
yang
dibuat
oleh
Kuasa
Pemohon/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada tanggal 17 Februari 2016, dan telah disampaikan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 01 Maret 2016; Telah membaca kontra memori banding Termohon/Terbanding dan telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe pada
tanggal
16
Maret
2016,
dan
telah
disampaikan
kepada
Termohon/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2016; Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Pemohon/Pembanding dan pada tanggal
02 Maret
Termohon/Terbanding
2016, Kuasa Pemohon/Pembannding dan
Termohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 03 Maret 2016; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh meneliti berkas banding ternyata permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan
peraturan perundang-undangan yaitu pada hari ke 7 sejak putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum; Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 02 Februari 2016 oleh kuasa hukum Pemohon (Mustafa M. Zein, SH.) dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus
2015, yang ditandatangani oleh
Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
pemberi kuasa PEMBANDING dan Pengacara/Advokat dengan dibubuhi materai dan dalam surat Kuasa Khusus ini tidak disebutkan hak untuk mengajukan banding, seharusnya penegasan pengajuan banding itu perlu disebutkan; Menimbang, bahwa sesuai dengan peraturan sebagaimana tersebut dalam Pasal 147 RBg. Pemohon dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat untuk bertindak di muka Pengadilan dan Pengacara/Advokat dapat menjalankan tugasnya mewakili kepentingan pemberi kuasa dengan melampirkan surat kuasanya. Dalam perkara a-quo Pengacara/Advokat (Mustafa M. Zein, SH.) tidak melampirkannya dalam berkas perkara banding; Menimbang, bahwa Mustafa M. Zein, SH. sebagai Pengacara/Advokat yang mewakili para Penggugat/Pembanding dalam menjalankan profesinya tidak melampirkan surat bukti sumpah yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi sesuai dengan KEPMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, demikian juga Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 tahun 2003. Pengacara dalam beracara didepan Pengadian
diharuskan melampirkan bukti Kartu
Tanda Anggota Pengacara. Kartu tanda anggota (KTA) advokat merupakan bukti sah jabatan advokat, karena advokat yang tidak memiliki kartu tanda anggota tidak sah menjadi kuasa hukum. Menimbang, bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 seorang advokat yang menjalani pekerjaan profesinya sebagai advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi Anggota Organisasi tersebut; Menimbang, bahwa oleh karena kartu anggota advokat atas nama kuasa hukum Pemohon/Pembanding tidak ada, maka Pembanding tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding ke Mahkamah Syar’iyah Aceh karena pembanding tidak memenuhi syarat formil sebagai pembanding disebabkan Error in persona dalam kategori
diskualifikasi in
person karena kuasa Pemohon/Pembanding bukan persona standi in judisio; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar’iyah Aceh Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
berpendapat bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara a quo diajukan oleh orang yang tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Pemohon/Pembanding sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding
dibebankan kepada
Pemohon/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarak yang berhubungan dengan perkara kewarisan ini ; MENGADILI 1. Menyatakan permohonan banding kuasa Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard); 2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh
pada hari Kamis tanggal 28 April
bertepatan dengan tanggal
20 Rajab 1437 H., oleh kami Drs. H. Abd
2016 M.
Mannan Hasyim,S.H.,M.H., hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Syamaun dan Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H., Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1437 H. dengan dihadiri oleh Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Zakiah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. Ketua Majelis d.t.o. Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H. Hakim Anggota
Hakim Anggota
d.t.o.
d.t.o.
Drs. H. Anwar Syamaun
Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H. Panitera Pengganti d.t.o. Dra. Zakiah
Perincian biaya perkara : 1. Biaya Proses
Rp
139.000,-
2. Biaya Redaksi
Rp
5.000,-
3. Materai
Rp.
6.000,-
Jumlah
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk salinan yang sama bunyinya Banda Aceh, 13 Mei 2016 Panitera, dto DRS. SYAFRUDDIN
Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 28/Pdt.G/2016/MS-Aceh
