P U T U S AN Nomor:90/Pdt.G/2011/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara gugatan waris pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. ZAINAB Binti ABDULLAH, umur 50 tahun Pekerjaan Pengurus Rumah tangga tempat tinggal Jl. H. Agussalim, Dusun Rukun, Gampong Blang Kec. Langsa Kota – Kota Langsa ; Dahulu Tergugat I, sekarang Pembanding I. 2. JUHARI Binti ABDULLAH, umur 37 tahun Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
tempat tinggal Jl. H. Agussalim, Dusun
Rukun, Gampong Blang Kec. Langsa Kota – Kota Langsa, Dahulu Tergugat II, sekarang Pembanding II. 3. SELMI PRIBADI Bin ABD. WAHAB, umur 45 tahun, pekerjaan Sekertaris Desa, tempat tingal Jl. .Agussalim, Dusun Rukun, Gampong Blang Kec. Langsa Kota – Kota Langsa ; Dahulu Tergugat III, sekarang Pembanding III. 4. JONI MIRZA SYAHPUTRA Bin ABD. WAHAB, umur 37 tahun, pekerjaan Sopir, tempat tingal Jl. H.Agussalim, Dusun Damai, Gampong Blang Kec. Langsa Kota – Kota Langsa ; Dahulu Tergugat IV, sekarang Pembanding IV. 5. DARMAWATI Binti ABD. WAHAB, umur 48 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Lrg. I Dusun Bandar Jaya, Gampong Mon Geudong Kec. Banda Sakti – [Type text]
Kota Lhokseumawe ; Dahulu Tergugat V, sekarang Pembanding V. 6. ONNI ASMAWATI Binti ABD. WAHAB, umur 49 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. H. Agussalim, Dusun Damai, Gampong Blang Kec. Langsa kota – Kota Langsa
;
Dahulu
Turut
Tergugat
I,
sekarang
Pembanding VI. 7. KAMSUL BAHRI Bin ABD. WAHAB, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta,
tempat
tinggal
Dsn.
Darussalam,
Gampong Buket Pala, Kec. Rantau Peureulak Kab. Aceh Timur ; Dahulu Turut Tergugat II, sekarang Pembanding VII. 8. SANTI SOFIAWATI, SH Binti ABD. WAHAB, umur 40 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Jl. Banten, Dusun IX No. 15 Desa Helvetia, Kec. Labuhan Deli Kab. Deli Serdang ; Dahulu Turut Tergugat III, sekarang Pembanding VII. 9. GUSLINDA RAHMAWATI Binti ABD. WAHAB, umur 32 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jl. Kemuning 8 Blok 19 No. 156 Perumnas Helvetia Kec. Medan Helvetia – Kota Medan ; Dahulu Turut Tergugat IV, sekarang Pembanding IX.. Untuk memudahkan penyebutan, maka seluruhnya selanjutnya disebut Para Tergugat/Para Pembanding. Dalam hal ini para penggugat telah memberikan kusa khusus kepada ISLAHUDDIN, SH dan RUMAINUR, SH., Advokat Pengacara – Penasehat Hukum pada “Kantor Advokat [Type text]
– Pengacara – Penasehat Hukum ISLAHUDDIN, SH & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. Damai No. 24 Blang Seunibong – Langsa Kota – Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2011 Melawan 1. NURSIAH BINTI MAJID, Umur
65 tahun, Pekerjaan Mengurus
Rumah tangga Alamat Jln. Agussalim Gampong Blang Langsa Kota Dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I 2.
MULIYAWATI
BINTIM. JULY EFENDI, Umur Mengurus
47 tahun, Pekerjaan
rumah tangga Alamat Jln. Jendral
Sudirman sLr. TPI Gp. Matang Seulimeng Kec.Langsa Barat
Dahulu Penggugat I
sekarang Terbanding II 2.
MURNIATI BINTI M. JULY EFENDI, Umur 47 tahun , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Agussalim No. 40 Dusun Ikhlas Gampong Blang
Kec. Langsa Kota,
Dahulu Penggugat I sekarang Terbanding III 4. NURCAHAYA BINTI M. JULY EFENDI, Umur
37 tahun , Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga ,Alamat Jln. Dusun Imam Abu Gg. Mawar, Gp. Paya Bujok Bromo
Kec.
Langsa Barat, Dahulu Penggugat I sekarang erbanding IV 5. SYAHFARIATI
BINTI M. JULY EFENDI, Umur 35 tahun , Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jln. Agussalim No.
[Type text]
40 Dusun Ikhlas, Gampong Blang
Kec. Langsa Kota
,Dahulu Penggugat sekarang Terbanding V
Dalam hal ini para penggugat
telah memberikan kuasa khusus kepada
ERLINA, SH, Advokat / Penasehat Hukum, beralamatkan di Jalan A. Yani No. 11 Langsa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2011 , selanjutnya dusebut Para Terbanding; Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut; Telah
mempelajari
berkas
perkara
dan
semua
surat
yang
berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor
256/Pdt.G/2010/Masya.Lgs,
tanggal 23 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : Menerima Eksepsi dari Tergugat tersebut ;
-
DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet
-
Ontvanklijk Verklaard) ; - Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 821.000,- (delapan ratus dua puluh satu ribu Rupiah); Membaca akta permohonan banding pernyataan banding yang dibuat oleh
Panitera
Mahkamah
Syar'iyah
Langsa
bahwa
Para
Tergugat/Pembanding pada tanggal 4 April 2011 M. telah mengajukan banding
atas
putusan
Mahkamah
Syar'iyah
Langsa
Nomor:
256/Pdt.G/2010/Masya.Lgs, tanggal 23 Maret 2011 M, bertepatan dengan
[Type text]
tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya; Memperhatikan
memori
banding
yang
diajukan
pihak
Tergugat/Pembanding; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima; Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas banding perkara aquo serta putusan hakim tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya adalah tidak tepat oleh sebab itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini; Menimbang bahwa tentang eksepsi kewenangan
absolut yang
diajukan Para Pembanding, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa kewenangan memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak ditentukan oleh tuntutan-tuntutan para pihak yang diantara tuntutan tersebut mungkin saja ada tuntutan yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, namun kewenangan tersebut ditentukan oleh jenis perkara
yang diajukan para
pihak. Dikarenakan jenis perkara yang diajukan para penggugat/terbanding perkara waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Udang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara waris menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili harus dinyatakan ditolak; [Type text]
Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang telah mengabulkan eksepsi tergugat dikarenakan dalam gugatan kurang pihak. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pendapat
Yahya Harahap dalam bukunya Hukum
Acara Perdata halaman 119 yang menyatakan: Bahwa
pada masa lalu,
diterapkan pendapat yang sempit dan formalistik yang menyatakan, apabila gugatan menyangkut keterlibatan ahli waris maka seluruh ahli waris harus ikut menjadi pihak ,baik pihak penggugat atau tergugat. Penerapan yang sempit ini, sangat merugikan pihak penggugat yang menggugat barang atau tanah maupun utang yang ditinggalkan pewaris. Terutama pada saat sekarang. Sesuai dengan perkembangan proses vertikal dan horizontal, ahli waris yang ditinggalkan pewaris tidak berdiam di suatu tempat yang sama, tetapi menyebar di beberapa tempat yang berjauhan sehingga sulit bagi penggugat untuk mengetahuinya dengan pasti. Dalam keadaan yang seperti itu, jika hukum memaksakan harus menarik semua ahli waris sebagai
pihak, bisa mematikan hak perdata
seseorang untuk menuntut haknya dari ahli waris
pewaris. Untuk
menghindari terjadinya akibat buruk dimaksud, praktek peradilan melenturkan penerapannya, dengan jalan mentolelir hanya menggugat satu atau beberapa orang ahli waris. Pelenturan yang seperti itu ditegaskan dalam putusan
MA
No.1218
K/Pdt/1983
yang
menyatakan
berdasarkan
yurisprudensi, tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung cacat plurium litis consortium; Menimbang, bahwa demikian juga tentang tidak dimasukkan pihak III dalam gugatan, bahkan menurut yurisprudensi No. 52 K/Ag/2008, para ahli waris tidak perlu melibatkan pihak III sebab bila salah seorang ahli waris [Type text]
sudah
menjual
sebagian
harta
warisan
kepada
pihak
III
tinggal
diperhitungkan, bila menjual melebihi haknya, tinggal diambil kelebihannya, jika kurang dari haknya tinggal dipenuhi kekurangannya. Dengan demikian maka eksepsi tergugat dengan mendasarkan kepada
plurium litis
consortium, harus ditolak; Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat bahwa gugatan para penggugat kabur dimana para penggugat mempunyai keraguan atas meninggalnya Ponirah nenek para penggugat, Mahkamah Syar'iy`ah Aceh berpendapat bahwa sewaktu Ponirah menikah dengan Peutua Ben tahun 1932 , jika Ponirah menikah dalam usia 16 tahun maka umur Ponirah sekarang 95 tahun. Memperhatikan rata-rata umur manusia di Indonesia maka Ponirah dapat diyakini sudah meninggal dunia, sebab jika masih ada pasti dia akan menemui anak cucunya, ternyata sampai diajukannya gugatan para penggugat ini tidak ada muncul, bahkan suami dan anak serta isteri kedua Peutua Ben sudah pada meninggal dunia, dengan demikian maka eksepsi tergugat tersebut harus ditolak; Menimbang bahwa tentang tidak jelasnya pernyataan Penggugat apakah Abd. Wahab sudah meninggal atau belum, maka seandainya juga tidak disebutkan dalam gugatan sesuai dengan yurisprudensi tersebut diatas, maka gugatan penggugat tidak bisa dianggap kabur, sebab jika masih hidup hak warisnya sebagai ahli waris tidak akan hilang dan jika sudah meninggal dunia, hak warisnya akan turun kepada anak-anaknya, maka dengan demikian eksepsi tersebut harus dinyatakan ditolak Menimbang, bahwa tentang eksepsi tergugat gugatan kadaluwarsa, Majelis
Hakim
Mahkamah
Syar'iyah
Aceh
berpendapat,
tidak
ada
kadaluwarsa tentang gugatan waris, sebab waris merupakan perpindahan hak dari pewaris kepada ahli waris sedangkan hak melekat pada diri yang [Type text]
punya hak, maka dengan demikian eksepsi tergugat tentang kadaluwarsa harus ditolak: Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi para tergugat harus ditolak seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi para tergugat ditolak, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Langsa belum memeriksa pokok perkara, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu untuk memerintahkan Mahkamah Syar'yah :angsa guna memeriksa pokok perkara/materi gugatan dan memberikan putusan sebagaimana mestinya; Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor: 256/Pdt.G/2010/Ms-Lgs. Tanggal 23 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H harus dibatalkan dan Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana disebutkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa oleh karena para tergugat/para pembanding berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg. Harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik untuk tingkat pertama maupun untuk tingkat banding; Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI 1. Menerima permohonan banding Para Pembanding;
[Type text]
2. Membatalkan
putusan
Mahkamah
Syar'iyah
Langsa
Nomor
256/Pdt.G/2010/Ms-Lgs. Tanggal 23 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1432 H, dengan mengadili sendiri: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi para tergugat; Dalam Pokok Perkara: - Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk memeriksa pokok perkara materi gugatan dan memberi putusan sebagaimana mestinya; - Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama Rp.821.000,-(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah); 3. Menghukum para Tebanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian
diputuskan
dalam
permusyawaratan
Majelis
Hakim
Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu 21 September 2011 M. bertepatan dengan tanggal
22 Syawal 1432 H. oleh kami Dra.Masdarwiaty,
MA, sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Abdul Mu'in dan Drs. H. Mukhlas SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis di dampingin oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Helmi Daud sebagai Panitera Pengganti., tanpa dihadiri pihak-pihak; Hakim Ketua,
Dra. MASDARWIATY, MA Hakim Anggota
[Type text]
Hakim Anggota.
Drs.H. ABDUL MU'IN
Drs. H. MUKHLAS, SH., MH. Panitera Pengganti,
Drs. HELMI DAUD
Perincian biaya banding : 1. 2. 3. 4.
Biaya Meterai Biaya Redaksi Biaya Leges Biaya Poses
Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp. 5.000,Rp. 134.000,-
Rp. 150.000,
-------------------- (seratus lima puluh ribu rupiah) --------------
[Type text]
Jumlah
