PUTUSAN Nomor 84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh yang mengadili perkara Harta Bersama pa-da tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : PEMBANDING,
umur
50
tahun,
agama
Islam,
pekerjaan
Wiraswasta/pengusaha, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini berdasarkan kuasa khusus dan
telah
Syar’iyah
terdaftar Jantho
pada
Register
dengan
Mahkamah
Nomor
:W1-
A10/03/SK/I/2013, tanggal 21 Januari 2013, memberi kuasa kepada Fathullah, SH, Advokat-Konsultan Hukum
yang
beralamat
pada
kantor Advokat-
Konsultan Hukum Fathullah, SH, & Rekan Jl.Tgk. Chik Pante Kulu Lt.II No.5 Banda Aceh, dahulu Tergugat sekarang Pembanding. Melawan TERBANDING,
umur
±
54
tahun,
Agama
Islam,
Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus dan
telah
didaftar
Syar’iyah
pada
Jantho
A10/37/SK/VII/2012 tanggal
Register
dengan
Mahkamah Nomor:W1-
9 Juli 2012, memberi
kuasa kepada
Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
1. M. Zuhri Hasibuan, SH 2. Helman Madewa, SH 3. Raja Pangihutan, SH. Advokat Peradi berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum dan Pelayanan Hukum Fitrah Keadilan di Jln.Batara 2 No.58 Lembah Hijau Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, dahulu Penggugat sekarang Terbanding. Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut. Telah
mempelajari
berkas
perkara
dan
semua
surat
yang
berhubungan dengan perkara ini. TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G/2012/MS-Jth tanggal 20 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : Dalam eksepsi : 1. Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian. 2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat (PEMBANDING) adalah : 2.1. Sebidang tanah dengan luasnya ± 80 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh
Besar
sebagaimana
dimaksud
dalam
Akta
Jual
Beli
No.01/V/17/1991, tgl 01 Mei 1991 (Bukti P-3) oleh Camat Ingin Jaya selaku PPAT Kecamatan Ingin Jaya, atas nama pembeli atas nama R yaitu dengan batas-batasnya sebagai berikut:
Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
- Utara berbatas dengan tanah H - Timur berbatas dengan Jalan Desa 5 meter - Selatan berbatas dengan Parit Jalan Kabupaten - Barat berbatas dengan Tanah Toko Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.2. Sebidang tanah pertokoan beserta beserta bangunan toko permanent yang luasnya ± 60 M2 ( 4x15 ) terletak di Kabupaten Aceh Besar, atas nama R dengan batas-batasnya yaitu: - Utara berbatasan dengan Jalan Pemuda - Timur berbatasan dengan Toko - Selatan berbatasan dengan tanah A - Barat berbatasan dengan toko Z Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luasnya yaitu ± 143 M2 yang terletak di
Kota Medan Prov. Sumatera Utara
sebagaimana dimaksud sertifikat Hak Milik No.938 atas nama R ( Bukti P.4 ) dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara berbatas dengan Parit/Jalan - Selatan berbatas dengan Gang - Barat berbatas dengan Hak Pengelolaan I seb.SUS No.3138/1989 - Timur berbatas dengan Hak Pengelolaan I seb.SUS No.3136/1989 Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.4. Sebidang tanah sertifikat hak milik atas tanah No. 12 tahun 1994, surat ukur/gambar
situasi
93/1994
tanggal
1
Pebruari
1994,
surat
Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
ukur/gambar situasi 93/1994 tanggal 1 Pebruari 1994 dengan luasnya 2.211 M.2 (Bukti P-5) yang terletak di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh atas nama M dengan batas-batasnya yaitu: - Utara berbatas dengan tanah sawah
- Selatan berbatas dengan tanah sawah - Barat berbatas dengan tanah sawah - Timur berbatas dengan saluran air Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 2.874.300.000 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.5. Hutang bersama yaitu kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT Bank Danamon Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 871.412.880 (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan puluh delapan rupiah) pada posisi tgl 03 Mei 2012 (Bukti P-8) sebagaimana maksud somasinya No.158/RO-VI/0512, Jo Perjanjian Kredit No. 23 tgl 22 April 2008 oleh Notaris Nasrullah, SH (Bukti P-6) di Kota Banda Aceh Jo. Addendum No. 12 tgl 09 September 2009 oleh Notaris Ali Gunawan, SH (Bukti P-7) diKota Banda Aceh, dalam beban tagihan kepada Penggugat, karena kredit atas nama Penggugat dengan persetujuan Tergugat. 3. Menetapkan harta bersama tersebut adalah ½ (setengah) bagian untuk Penggugat ½ (setengah) bagian untuk Tergugat. 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang atau konpensasi. 5. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya.
Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah). Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Jantho bahwa Tergugat / Pembanding pada tanggal 03 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G/2012/Ms.Jth tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Juni 2013. Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 24 Juni 2013 dan kontra memori banding terbanding tanggal 09 Juli 2013. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan peraturan peundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima. Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan dalam decente, telah menilai semua alat-alat bukti baik berupa saksi-saksi maupun surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengkonstatir dan mengkwalifisir peristiwa hukumnya serta telah pula mengkonstituir yaitu menetapkan hukumnya sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Nomor 161/Pdt.G/2012/MS-Jth, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut : Menimbang bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan Judex Factie telah keliru tidak menjadikan PT. Bank Danamond Cabang Banda Aceh sebagai pihak, karena Penggugat/Terbanding
Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
telah melakukan perjanjian kredit dengan pihak Bank tersebut di atas dengan posisi
pada
tanggal
03
Mei
2012
masih
tersisa
hutang
sebesar
Rp.871.412.280,- (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara
Penggugat
persetujuan
/Terbanding
bersama
pula,
dengan
sehingga
Tergugat/Pembanding
majelis
Hakim
Tingkat
atas
banding
berpendapat Bank tidak dapat dijadikan sebagai pihak karena adanya hutang yang
harus
/Terbanding
dibuktikan
oleh
Tenggugat/Pembanding
dan
Penggugat
dengan PT. Bank Danamon Cabang Banda aceh, yang
merupakan bagian terbentuknya harta bersama dengan segala akibat hukumpun ditanggung bersama, karena antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding masih terikat sebagai pasangan suami istri sah, sesuai maksud pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sehingga logika hukum pelunasan sisa kredit sebesar Rp.871.412.280 (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan pihak PT.Bank Danamon cabang Banda Aceh menjadi tanggung jawab bersama
yakni
½
(seperdua)
Penggugat/Terbanding
dan
½
Tergugat/Pembanding.
Sehingga
pelunasan
(seperdua) alasan
lagi
dibebankan
kepada
dibebankan
keberatan
memori
kepada banding
Tergugat/Pembanding pihak PT.Bank danamon Cabang Banda Aceh tidak dijadikan pihak harus dikesampingkan. Menimbang bahwa, keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding
atas
keterangan
anak
kandung
Penggugat/Terbanding
dan
Tergugat/Pembanding yang telah memberikan keteranganya di depan sidang bernama T, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai Berita Acara Sidang
Nomor
:161/Pdt.G/2012/Ms.Jth
tanggal
06
Nopember
2012
Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
kapasitasnya anak tersebut hanya memberikan keterangan tanpa disumpah yang menjelaskan tentang keberadaan Harta-harta bersama yang diperoleh orang tuanya yang masih terikat perkawinan sah, sebagaimana sudah diakui keberadaan
harta-harta
bersama
tersebut
di
depan
sidang
oleh
Tergugat/Pembanding dengan dasar bukti surat outentik dan saksi-saksi lainnya, sehingga keberatan Tergugat/Pembanding tidak
beralasan oleh
karenanya harus dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa,
keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori
banding atas point 4 pada amar putusan yang berbunyi “ Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaanya dapat dilakukan secara lelang atau konpensasi “, menurut Tergugat/Pembanding amar putusan poin 4 ini sebagai bentuk kekeliruan yudex factie karena Mahkamah Syar’iyah Jantho mengadili melebihi dari apa yang dituntut Penggugat/Terbanding (ultra petitum partium), maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa amar putusan tersebut merupakan perintah undang-undang karena harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama dan apabila terjadi perceraian maka masing-masingnya memperoleh ½ (seperdua), oleh karena itu keberatan Tergugat/Pembanding pada amar putusan
poin 4 tersebut tidak beralasan,
sehingga layak untuk dikesampingkan. Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding atas gugatan Penggugat/Terbanding pada point gugatan nomor 6.3 (amar putusan point nomor 2.3) sebidang tanah beserta bangunan rumah seluas 143 M2 terletak di kota Medan dengan bukti sertifikat hak milik nomor 938, telah dijual oleh Penggugat/Terbanding
tidak
Tergugat/Pembanding.
Dalam
diakui
sebagai
hal
Majelis
ini
harta Hakim
bersama Tingkat
oleh
Banding
Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
berpendapat bahwa harta tersebut adalah merupakan harta bersama karena dibeli pada masa perkawinan dan harta tersebut diakui keberadaanya oleh Tergugat/Pembanding,
hanya
Tergugat/Pembanding
harta
Penggugat/Terbanding
dan
saja bersama
sekarang tersebut
Tergugat/Pembanding,
menurut telah
dijual
sehingga
versi oleh
keberatan
Tergugat/Pebanding tidak perlu lagi dipertimbangkan karena apa yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi maksud pasal 163 HIR. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menguatkan
Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Nomor 161/Pdt.G/2012/Ms-Jth, tanggal 20 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H dengan memperbaiki amar putusannya sehingga amarnya berbunyi sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Mengingat pada pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini. MENGADILI Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima. Memperbaiki
amar
Putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Jantho
Nomor
161/Pdt.G/2012/MS-Jth, tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H sehingga berbunyi sebagai berikut
Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Dalam eksepsi : 1. Menolak eksepsi Tergugat. Dalam Pokok Perkara: - Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. 2 . Menetapkan harta bersama antara Penggugat (TERBANDING) dengan Tergugat ( PEMBANDING) adalah sebagai berikut : 2.1. Sebidang tanah dengan luasnya ± 80 M2 yang terletak di Kabupaten Aceh Besar sebagaimana dimaksud dalam Akta Jual Beli No.01/V/17/1991, tgl 01 Mei 1991 (Bukti P-3) oleh Camat Ingin Jaya selaku PPAT Kecamatan Ingin Jaya, atas nama pembeli atas nama R yaitu dengan batas-batasnya sebagai berikut: - Utara berbatas dengan tanah H - Timur berbatas dengan Jalan Desa 5 meter - Selatan berbatas dengan Parit Jalan Kabupaten - Barat berbatas dengan Tanah Toko Menurut
Penggugat ditaksir seharga Rp. 1.000.000.000,- (satu
milyar rupiah) dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.2. Sebidang tanah
pertokoan beserta
beserta bangunan toko
permanent yang luasnya ± 60 M2 ( 4x15 ) terletak di
Kabupaten
Aceh Besar, atas nama R dengan batas-batasnya yaitu: - Utara berbatasan dengan Jalan Pemuda - Timur berbatasan dengan Toko - Selatan berbatasan dengan tanah A - Barat berbatasan dengan toko Z Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dikuasai/dipegang oleh Tergugat
Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
2.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah diatasnya dengan luasnya yaitu ± 143 M2 yang terletak di
Kota Medan Prov.
Sumatera Utara sebagaimana dimaksud sertifikat Hak Milik No.938 atas nama Rohani Hutahaean ( Bukti P.4 ) dengan batas-batas sebagai berikut: - Utara berbatas dengan Parit/Jalan - Selatan berbatas dengan Gang - Barat berbatas dengan Hak Pengelolaan I seb.SUS No. 3138/1989; - Timur berbatas dengan Hak Pengelolaan I seb.SUS No. 3136/1989; Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 250.000.000 ( dua ratus lima puluh juta rupiah) dikuasai/dipegang oleh Tergugat. 2.4 Sebidang tanah sertifikat hak milik atas tanah No. 12 tahun 1994, surat ukur/gambar situasi 93/1994 tanggal 1 Pebruari 1994, dengan luasnya 2.211 M.2 (Bukti P-5) yang terletak di Desa/Kelurahan /Gampong Lampeuneurut Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh atas nama M dengan batas-batasnya yaitu: - Utara berbatas dengan tanah sawah - Selatan berbatas dengan tanah sawah - Barat berbatas dengan tanah sawah - Timur berbatas dengan saluran air Menurut Penggugat ditaksir seharga Rp. 2.874.300.000 ( dua milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah ), dikuasai/dipegang oleh Tergugat.
Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
2.5. Hutang bersama yaitu kewajiban yang harus dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat kepada PT Bank Danamon Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 871.412.880 (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas ribu delapan puluh delapan rupiah) pada posisi tgl 03 Mei 2012 ( Bukti P-8) adalah sebagai harta bersama. 3. Menetapkan harta bersama pada poin 2.1 sampai dengan poin 2.4 di atas ½ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan ½ (seperdua) bagian lagi untuk Tergugat. 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dilakukan secara lelang atau konpensasi. 5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melunasi hutang bersama pada Bank Danamon Cabang Banda Aceh sebesar Rp. 871.412.880 (delapan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua belas delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). 6. Menolak dan tidak menerima selebihnya. 7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah).
Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1435 H. oleh kami Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH sebagai Ketua Majlis, Drs. H. Firdaus HM, SH., MH dan Drs. Ahmad Dimyati. AR masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Drs. H.
Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1435 H. dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
dto
dto
Drs. H. Firdaus HM, SH., MH.
Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH.
dto Drs. Ahmad Dimyati. AR Panitera Pengganti, dto Drs. H. Helmy Daud
Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai
: Rp.
6.000,
2. Biaya Redaksi
: Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
: Rp.
5.000,-
4. Biaya Proses
: Rp. 134.000,-
Jumlah
: Rp. 150.000,-
-------------------------- (seratus lima puluh ribu rupiah) -----------------
Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor :84/Pdt.G/2013/MS-Aceh
