PUTUSAN Nomor
017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah
Syar’iyah
Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat
pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :
PEMBANDING, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (usahawan
rempah-rempah),
Tempat
tinggal
di
Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : EFFENDI IDRIS.S.H., MBA dan NURWAHYUNI, S.H., keduanya advokat pada Kantor Hukum EFFENDI IDRIS, S.H., MBA & REKAN beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, setempat dikenal dengan Jalan Kenari No. 43, Sp. Kutablang Kota Lhokseumawe, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal
02 Desember 2013
Kepaniteraan
Mahkamah
Syar’iyah
yang terdaftar di Bireuen
dengan
Nomor 69/D/XII/2013 tanggal 06 Desember 2013 dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding ;
melawan
PEMBANDING, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada : ANWAR MD, S.H. dan MASRI GANDARA MARZUKI, S.H., keduanya
Advokat pada Kantor Hukum ANWAR
MD – MASRI GANDARA & REKAN, yang beralamat di Jalan Banda Aceh – Medan, No. 2 Lantai II, Matang Geulumpang Dua Meunasah Dayah, Kecamatan
Peusangan, Kabupaten Bireuen, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2013 yang terdaftar di
Hal 1 dari 8 hal. Sal. Put. No.017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Kepaniteraan
Mahkamah
Syar’iyah
Bireuen
dengan
Nomor : 26/D/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding ; Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
TENTANG DUDUK PERKARANYA
Mengutip segala
uraian
tentang
hal ini
sebagaimana termuat
dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor : 171/Pdt.G/2013/MSBir, tanggal 25 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ; 3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama : 1. ANAK 1, umur ± 8 tahun, 2. ANAK 2, umur ± 5 tahun, dan 3. ANAK 3, umur ± 4 tahun, berada dibawah hadhanah Penggugat ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah ketiga orang anak tersebut di atas kepada Penggugat minimal sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa dan mampu berdiri sendiri ; 5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk menyampaikan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Jangka, dan PPN/KUA Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; Hal 2 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
7. Menyatakan tidak dapat menerima dan menolak selebihnya ; Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah
Bireuen
tanggal 06 Desember 2013
M,
bahwa
Tergugat/Pembanding
pada
telah mengajukan permohonan banding
atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 171/Pdt.G/2013/MSBir tanggal 25 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435
H.
permohonan
banding
tersebut
telah
diberitahukan
kepada
Terbanding pada tanggal 13 Desember 2013 ; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 16 Desember 2013,
dan telah disampaikan kepada pihak Terbanding pada tanggal 19
Desember 2013 serta kontra memori banding Terbanding tanggal 30 Desember 2013 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 20 Januari 2014 ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut
cara-cara
yang
ditentukan
dalam
Undang-Undang
maka
permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; Menimbang bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas banding perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagai berikut: Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (mengenai perceraian) dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan didalamnya dinilai telah tepat dan benar karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik melalui jawaban/ pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/pertengkaran terus menerus dan sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 April 2013 sampai sekarang serta telah diupayakan perdamaian baik oleh pihak keluarga/orang tua kampung maupun oleh Majelis Hakim dan mediator, tetapi tidak berhasil. Dengan demikian telah terdapat indicator kuat terwujudnya maksud pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975. Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan Hal 3 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian. Adapun latar belakang dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat pribadi dan sulit untuk dibuktikan tidaklah menjadi syarat dapat dikabulkan gugatan cerai sepanjang ketiga unsur tersebut diatas sudah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim
Tingkat
Pertama dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri . Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima tuntutan Penggugat mengeni nafkah iddah dengan alasan tuntutan tersebut tidak didasarkan pada dalil hukum (posita) karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Hakim secara ex offcio dapat menetapkan kewajiban nafkah iddah terhadap suami sepanjang isterinya tidak terbukti nusyuz . Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut : Menimbang bahwa meskipun dalam perkara ini Penggugat sebagai isteri yang mengajukan gugat cerai namun karena alasan pengajuan cerai tersebut disebabkan adanya kekejaman/kekerasan yang dilakukan Tergugat (suami) terhadap Penggugat (isteri) disamping itu Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa seizin dan setahu Penggugat yang berarti Tergugat juga telah menyakiti batin/ mental Penggugat, sementara Penggugat tidak terbukti berbuat nusyuz dan Penggugat setelah dijatuhi talak harus menjalani masa iddah dan salah satu tujuan menjalani masa iddah adalah untuk istibra’ yang istibra’ tersebut menyangkut kepentingan suami, maka berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah kiswah dan maskan selama masa iddah kepada Penggugat, yang jumlah nilainya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; Menimbang bahwa mengenai hak asuh (hadhanah) terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama ANAK 1 umur Hal 4 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
8 tahun, ANAK 2, umur 5 tahun dan ANAK 3, umur
4 tahun, Majelis Hakim
Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan
ketiga anak tersebut dibawah asuhan Penggugat (ibunya)
karena anak anak tersebut belum mumaiyiz dan masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian penuh dari ibu kandungnya. Hal ini semata-mata demi kepetingan anak-anak tersebut, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, sementara nafkah anak tersebut tetap menjadi tanggungan Tergugat selaku ayah, sesuai ketentuan pasal 105 huruf (a) dan (c) jo Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Menimbang bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut saat ini berada /tinggal bersama Tergugat,
meskipun Penggugat tidak pernah
meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat, namun sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor
477/K/AG/2010
tanggal
20
Oktober
2010,
Hakim
diberi
kewenangan untuk memutus lebih dari yang digugat dengan alasan antara lain adanya hubungan yang erat satu sama lain dan masih merupakan bagian subtansi yang tidak dapat dipisahkan atau merupakan bagian dari materi gugatan serta dengan adanya putusan tersebut perkara menjadi selesai, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding memandang perlu memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat. Menimbang bahwa tuntutan Penggugat mengenai mahar yang dipinjam oleh Tergugat ternyata Penggugat tidak pernah membuktikannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri ; Menimbang bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya pada dasarnya semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu harus di kesampingkan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 171/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 25 November 2013 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. harus diperbaiki sehingga
amarnya berbunyi sebagaimana akan
disebutkan dibawah ini . Hal 5 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini, pada Tingkat Pertama dibebankan kepada
Penggugat
dan
pada
Tingkat
Banding
dibebankan
kepada
Pembanding; Mengingat dan memerhatikan Pasal-pasal dari peraturan Perundangundangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
Menerima permohonan banding Pembanding ;
Memperbaiki
putusan
Mahkamah
Syar’iyah
Bireuen
Nomor
171/Pdt.G/2013/MS-Bir tanggal 25 Nopember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1435 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) ; 3. Menetapkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama ANAK 1 (laki-laki) umur 8 (delapan) tahun, ANAK 2 (laki-laki) umur 5 tahun dan ANAK 3 (perempuan) umur 4 tahun berada dibawah asuhan/hadhanah Penggugat ; 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ketiga orang anak sebagaimana tersebut pada angka 3 amar putusan diatas kepada Penggugat ; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat ; 5.1.
Nafkah, kiswah dan maskan selama masa iddah sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; Hal 6 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
5.2.
Nafkah
3
(tiga)
orang
anak
minimal
sebanyak
Rp.
2.000.000,- (dua juta rupiah), setiap bulan sejak putusan ini dijatuhkan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau mandiri ; 6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar’iyah Bireuen untuk menyampaikan sehelai Salinan
Putusan ini yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA, Kecamatan Jangka dan PPN/KUA Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; 7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ; 8. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebanyak Rp. 321.000 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari bertepatan dengan tanggal Hafidhah Ibrahim
Kamis tanggal 3 April 2014 M.
3 Jumadil Akhir 1435 H. oleh kami
Dra. Hj.
Hakim Tinggi Mahkamah Syar’iyah Aceh yang ditunjuk
sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmawardani,S.H. M.H., dan Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh tanggal 14 Maret 2014 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota serta, dibantu oleh Humaidah, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ;
Hal 7 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
d.t.o
d.t.o
Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.
Dra. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM
d.t.o
Drs. H. FIRDAUS HM, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI d.t.o HUMAIDAH, S.H., M.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai ...................................... Rp.
6.000.-
2. Biaya Redaksi
...................................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
...................................... Rp.
3.000,-
4. Biaya Proses
..................................... Rp. 136.000,Jumlah
Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)
Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 25 April 2014 PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
DRS. H. SYAMSIKAR
Hal 8 dari 8 hal. Sal. Put. No. 017/Pdt.G/2014/MS-Aceh
