PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah
Syar’iyah
Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara
kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : 1. Abdullah bin Muhammad Sejuk, umur Kampung
64
tahun, pekerjaan Tani,
alamat
Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara,
Kabupaten
Aceh
Tengah,
dahulu
sebagai
Penggugat I sekarang sebagai Pembanding I;
2. Arifin bin Muhammad Sejuk, umur 63 tahun, pekerjaan Tani, alamat Kampung
Simpang
Kemili,
Kecamatan
Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai
Penggugat
II sekarang
sebagai
Pembanding II. Dalam hal ini Pembanding I dan Pembanding II memberikan Kuasa Khusus Kepada Kamisah, S.H., Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Jl.Bale Atu, Lr. II, Takengon Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal
11
Juni
2014
yang
terdaftar
di
Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 11 Juni 2014 Register Nomor 32/SK/2014/MS-TKN ; melawan Bantasyani bin Muhammad Sejuk, umur 65 tahun, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Kampung Simpang Kemili, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai Terbanding;
Hal 1 dari 5 hal. Put. No.10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut ; Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor 0244/Pdt.G/2014/MS-Tkn., tanggal 25 Nopember 2014 M, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1436 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah); Membaca
akta
permohonan
banding
yang
dibuat
oleh
Panitera
Mahkamah Syar’iyah Takengon bahwa Pembanding pada tanggal 04 Desember 2014 M, telah mengajukan banding
atas Putusan Mahkamah Syar’iyah
Takengon Nomor 0244/Pdt.G/2014/MS-Tkn., tanggal
25 Nopember 2014 M,
bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1436 H. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerbanding tanggal 5 Desember 2014; Memperhatikan memori banding Pembanding tanggal 08 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon pada tanggal 08 Januari 2015 dan pada tanggal 15 Januari 2015 telah diberitahukan tentang memori banding dari Pembanding kepada Terbanding, selanjutnya Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 16 Januari 2015 yang diterima oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Takengon padatanggal 19 Januari 2015 dan diserahkan kepada pihak Pembanding pada tanggal 19 Januari 2015;..1 P?>81, 818 2014April 20
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding
aquo,
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
akan
menyampaikan
pertimbangan dan pendapatnya sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini; Hal 2 dari 5 hal. put. No. 10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Menimbang, bahwa meskipun permohonan banding Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, namun permohonan banding tersebut masih memerlukan penilaian tentang dapat tidaknya permohonan tersebut untuk diterima ; Menimbang,
bahwa
para
Penggugat
di
menggunakan jasa pengacara Kamisah, S.H.,
dalam
perkara
a
quo
Advokat/Penasehat Hukum,
berkantor di Jl Bale Atu, Lr. II, Takengon Aceh Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal tersebut
di bawah Register Nomor
32/SK/2014/MS-Tkn.; Menimbang,
bahwa
setelah
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
memperhatikan Kartu Tanda Pengenal Anggota (KTPA) dari KAI (Kongres Advokat
Indonesia)
bersangkutan
tidak
yang
diserahkan.
melampirkan
Kamisah,
naskah
(copy
S.H.,
ternyata
yang
naskah)
berita
acara
penyumpahan dari Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa perkara a quo mulai dari mengajukan gugatan sampai mengajukan banding di Mahkamah Syar’iyah Aceh senantiasa menggunakan jasa advokat Kamisah, S.H., dan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Kamisah, S.H., tidak berhak dan berwenang mengajukan gugatan apapun di pengadilan karena yang bersangkutan belum disumpah oleh Pengadilan Tinggi wilayah domisili hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat; Menimbang, bahwa meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 014/PUU/IV/2006 tanggal 27 November 2006 menyatakan organisasi advokat yang sah hanyalah PERADI ( Perhimpunan Advokat Indonesia) namun Mahkamah Syar’iyah Aceh masih mentolerir organisasi advokat lainnya sepanjang dapat melampirkan naskah ( copy naskah) berita acara penyumpahan oleh PengadilanTinggi wilayah domisili hukumnya;
Hal 3 dari 5 hal. put. No. 10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding kepada Mahkamah Syari’yah Aceh yang dibuat oleh orang yang tidak berwenang dan tidak berkapasitas untuk
mengajukan permohonan banding, harus
dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan seyogianya Majelis Hakim Tingkat Pertama harus menyatakan hal yang sama dalam penyelesaian perkara a quo; Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Putusan Mahkamah Syar’iyah Takengon Nomor :0244/Pdt.G/2014/MS-Tkn tanggal 25 November 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1436 H, memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding tidak perlu lagi dipertimbangkan ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk peradilan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku; MENGADILI
Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);.
Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 04 Maret 2015 M bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Drs. H. Abdul Muin A. Kadir, S.H, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosmawadani, S.H.,M.H. dan Drs. Chotman Jauhari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Hal 4 dari 5 hal. put. No. 10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh A. Hadi Syamaun, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara ; HAKIM ANGGOTA
KETUA MAJELIS
dto
dto
Dra. Hj. ROSMAWARDANI. SH., MH.
Drs. H. ABDUL MUIN A. KADIR, S.H.
dto Drs. CHOTMAN JAUHARI, M.H. PANITERA PENGGANTI dto A. HADI SYAMAUN, S.H.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterei
........................... Rp.
6.000.-
2. Biaya Redaksi
........................... Rp.
5.000,-
3. Biaya Leges
........................... Rp.
5.000,-
4. Biaya Proses
.......................... Rp. 134.000,Jumlah
Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya Banda Aceh, 15 Maret 2015 WAKIL PANITERA MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH
AZHAR ALI, S.H.
Hal 5 dari 5 hal. put. No. 10/Pdt.G/2015/MS-Aceh
