PUTUSAN Nomor : 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara : PEMBANDING, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Tergugat sekarang Pembanding. LAWAN TERBANDING, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Utara, dahulu Penggugat sekarang Terbanding. Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor : 353/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM KONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
Hal. 1 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
2. Menyatakan dan menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu: - yang bersifat activa, yaitu: 1) Objek angka 1. a (satu a) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas: Barat dengan tanah A dan M; Timur dengan tanah milik Drs. Mansur; Utara dengan tanah Madli; Selatan dengan lorong tanpa nama, ukurannya + seluas 747 m2 (tujuh ratus empat puluh tujuh meter persegi). 2) Objek angka 1. b satu unit bangunan/rumah permanen yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas: Barat dengan tanah A dan M; Timur dengan Irigasi/jalan; Utara dengan tanah
Madli dan
Amiruddin;Selatan dengan lorong tanpa nama; ukuran bangunan secara keseluruhan + seluas: 157,89 m2 (seratus lima puluh tujuh koma delapan puluh sembilan meter persegi). 3) Objek angka 2 (dua) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas:Barat dengan tanah M. Ajad; Timur dengan jalan; Utara dengan tanah Ayub sebelumnya T.M. Rani; Selatan dengan T.M. Banta Sulaiman/H. Nurdin/Alimuddin; ukuran secara keseluruhan + seluas : 900 m2 (sembilan ratus meter persegi). 4) Objek angka 3 (tiga) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas: Barat dengan Alur/sungai kecil; Timur dengan Ismail; Utara dengan Alur/sungai kecil; Selatan dengan M. Yusuf; ukuran secara keseluruhan 10096 m2 (seribu sembilan puluh enam meter persegi). 5) Objek angka 4 (empat) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas:Barat dengan tanah Sulaiman; Timur dengan Alur/sungai kecil; Utara dengan tanah Abd. Manaf dan
Hal. 2 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Alur/sungai kecil; Selatan dengan tanah Sulaiman dan Yusuf; ukuran secara keseluruhan + seluas : 5.019 m2 (lima ribu sembilan belas meter persegi). 6) Objek angka 7 (tujuh) sebidang tanah yang terletak di
Kabupaten
Aceh Utara, dengan batas-batas: Barat dengan tanah Nurdin; Timur dengan tanah M.Nur; Utara dengan tanah Abu Bakar; Selatan dengan Alur/sungai kecil; ukuran secara keseluruhan + seluas : 6.003,125 m2 (enam ribu tiga koma seratus dua puluh lima meter persegi). 7) Objek angka 8 (delapan) sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas: Barat dengan tanah sungai; Timur dengan tanah Umar; Utara dengan tanah Muslim; Selatan dengan tanah Amin dan Alur/sungai kecil; ukuran secara keseluruhan + seluas : 20.945 m2 (dua puluh ribu sembilan ratus empat puluh lima meter persegi). 8) Objek angka 9 (sembilan) berupa 1 (satu) kapling tanah kebun karet di Kabupaten Aceh Utara, yang berbatas dengan: Barat dengan tanah A. Gani (Nomor kapling 104); Timur dengan tanah Ngatino (Nomor kapling 102); Utara dengan tanah Bustamam (Nomor kapling 72); Selatan dengan tanah M. Yunus (Nomor kapling 55); ukuran secara keseluruhan 20.000 m2 (dua puluh ribu meter persegi). - yang bersifat fassiva, yaitu: Berupa hutang kepada H 43 Bulan x 425.000 (empat ratus dua pulu lima ribu rupiah) = Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Khairiah 40 Bulan x 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)= Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupian) kepada Jakfar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bank BPR
Hal. 3 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Rp. 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah)
kepada Amir
Geudong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). 3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat activa, yaitu: objek pada point/angka 1. a (satu a), angka 1. b (satu b), angka 2, angka 3, angka 4, angka 7, angka 8 dan angka 9 (surat gugatan); dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing mendapat/memperoleh ½ (satu perdua) bagian dari objek-objek tersebut. 4. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat fassiva, yaitu: berupa hutang kepada H 43 Bulan x 425.000 (empat ratus dua pulu lima ribu rupiah) = Rp. 18.300.000,- (delapan belas juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Khairiah 40 Bulan x 410.000 (empat ratus sepuluh ribu rupiah)= Rp. 16.400.000,- (enam belas juta empat ratus ribu rupian) kepada Jakfar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Bank BPR Rp. 7.060.000,- (tujuh juta enam puluh ribu rupiah) kepada Amir Geudong Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat atau masing-masing harus membayar/melunasi/menanggung ½ (satu perdua) bagian dari objek-objek tersebut. 5. Menghukum Tergugat dan atau siapapun juga yang menguasai harta bersama pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat activa secara melawan hak/hukum untuk membagi dan menyerahkan hak bagian Penggugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya dalam keadaan utuh, kosong dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak ketiga dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natura), maka dapat dibongkar, dirobohkan atau dilelang dimuka umum, selanjutnya hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing ½ (satu perdua) bagian,
Hal. 4 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
dan apabila harta bersama pada diktum angka 2 (dua) bersifat activa tersebut tidak dapat dibongkar, dirobohkan atau dilelang dimuka umum, maka Tergugat harus mengganti ½ (satu perdua) bagian hak Penggugat dari objek-objek tersebut dan diserahkan kepadanya. 6. Menghukum Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat fassiva tersebut untuk membayar/melunasi /menanggung masing-masing ½ (satu perdua) bagian dari objek-objek tersebut. 7. Menolak selain dan selebihnya. DALAM REKONVENSI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian. 2. Menyatakan dan menetapkan harta benda tersebut di bawah ini adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang bersifat fassiva, yaitu: 1) Berupa hutang kepada Zakaria sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). 2) Berupa hutang kepada Bank BTPN/Pos Simpan Pinjam pokoknya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 72Bulan x 2.578.889,(dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) /bulan, sisa angsuran + 55 (lima puluh lima) bulan lagi, terhitung sejak bulan April 2011 sampai selesai/lunas kepada pihak yang bersangkutan, sebesar Rp. 2.578.889,- (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) /bulan. 3) Berupa hutang kepada Amir, SH. sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). 4) Berupa hutang kepada Koperasi sebesar Rp. 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
Hal. 5 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa terhadap harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat fassiva tersebut, yaitu: berupa hutang kepada Zakaria sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah); berupa hutang kepada Bank BTPN/Pos Simpan Pinjam pokoknya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selama 72Bulan x 2.578.889,- (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) /bulan, sisa angsuran + 55 (lima puluh lima) bulan lagi, terhitung sejak
bulan
April
2011
sampai
selesai/lunas
kepada
pihak
yang
bersangkutan, sebesar Rp. 2.578.889,- (dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) /bulan; berupa hutang kepada Amir, SH. sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) berupa hutang kepada Koperasi sebesar Rp. 5.820.000,- (lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau masing-masing harus membayar/melunasi/ menanggung ½ (satu perdua) bagian dari objek-objek tersebut. 8. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar/melunasi/menanggung masing-masing ½ (satu perdua) bagian dari objek-objek pada diktum angka 2 (dua) yang bersifat fassiva tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan. 9. Menolak selain dan selebihnya. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI -
Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 2.796.000,(dua juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu) rupiah. Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera
Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon bahwa Pembanding pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor
Hal. 6 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
: 353/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1434 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya/Terbanding pada tanggal 03 Juli 2013. Telah pula membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 10 Juli 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat /Pembanding tidak ada mengajukan memori banding. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima. Menimbang,
bahwa
sebelum
Majelis
Hakim
Tingkat
Banding
menjatuhkan putusan dalam perkara a quo, ternyata Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diajukan banding dicabut kembali, permohonan mana sebagaimana tertuang dalam Akta Pencabutan Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Panitera Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon tanggal 6 Nopember 2013. Menimbang, bahwa berhubung Pembanding telah mencabut perkara yang dimohonkan banding, maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa perkara a quo dan oleh karena itu menyatakan menerima permohonan Pembanding untuk mencabut perkaranya. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding yang diajukan Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon
Nomor : 353/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 11 Juni 2013
Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1434 Hijriyah dinyatakan dicabut.
Hal. 7 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang,
bahwa
oleh
karena
perkara
ini
termasuk
bidang
perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding. Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI
Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima.
Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor : 353/Pdt.G/2012/MS-Lsk tanggal 11 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Sya’ban 1434 Hijriyah dinyatakan dicabut.
Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH sebagai Ketua Majlis, Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH., MH dan Drs. Ahmad Dimyati AR masing-masing sebagai Hakim Anggota serta Azhar Ali, SH sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.
Hal. 8 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Hakim Anggota,
Ketua Majelis,
dto
dto
Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, SH. MH.
Drs. H. M. Jamil Ibrahim, SH., MH.
dto Drs. Ahmad Dimyati AR Panitera Pengganti dto Azhar Ali SH. Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi 3. Biaya Leges 4. Biaya Proses Jumlah
: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp. 5.000,: Rp. 134.000,: Rp. 150.000,-
----------------------- (seratus lima puluh ribu rupiah) -------------------------
Hal. 9 dari 9 hal. Putusan No. 73/Pdt.G/2013/MS-Aceh
