PUTUSAN Nomor : 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Syar’iyah Aceh di Banda Aceh dalam persidangan Majelis yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya antara : PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan
Jualan,
pendidikan SD,
tempat tinggal di Kabupaten Aceh
Besar, telah memberikan kuasa kepada SRI GUSTINI, S.H., MA dan JUWITA, S.H, Advokad/ Penasehat hukum, alamat Jln. Hasan Saleh No. 1 lantai II Neusu Jaya, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat
kuasa
khusus
yang
telah
terdaftar
pada
Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Sigli dengan nomor W1-A2/03/HK.05/I/2013 tanggal 08 Januari 2013, dahulu Tergugat sekarang Pembanding. LAWAN TERBANDING, umur 31 tahun,
agama
Islam,
pendidikan S1,
pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Pidie, dahulu Penggugat sekarang Terbanding. Mahkamah Syar’iyah Aceh tersebut. Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.
Hal 1 dari 9 hal Put. No.37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
TENTANG DUDUKPERKARANYA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Mahkamah
Syar'iyah
Sigli Nomor : 206/Pdt.G/2012/MS-Sgi
tanggal 08 Januari 2013 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING). 3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mila, Kabupaten Pidie untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. 4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah). Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar’iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2012, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya. TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang
ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.
Hal 2 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding berupa salinan putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 206Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal 08 Januari 2013 Miladiyah
bersamaan dengan
tanggal 24 Shafar 1434
Hijriyah, berita acara persidangan dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta sebagai berikut : - Bahwa Tergugat/Pembanding telah dipanggil secara resmi dan patut setiap kali persidangan, akan tetapi Tergugat/Pembanding hanya hadir pada saat sidang pembacaan putusan. - Bahwa perkara a quo setentang cerai gugat yang didasarkan kepada terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah, Tergugat/Pembanding melakukan tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan masuk penjara dan Tergugat/Pembanding selalu curiga kepada Penggugat/Terbanding. - Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1), foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sigli No. 11/Pid.B/2008/PN-Sgi tanggal 1 April 2008 (P.2), foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 58/Pid/2008/PT-Bna tanggal 3 Juli 2008 (P.3), foto copy salinan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1658/K/Pid/2008 tanggal 9 Oktober 2008 (P.4) dan foto copy salinan putusan Peninjauan Kembali MA RI No. 38 PKPid/2010 tanggal 13 Juli 2010 (P.5). - Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sigli menjatuhkan pidana terhadap Tedakwa PEMBANDING (Tergugat/Pembanding) dengan pidana penjara 15
Hal 3 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
(lima belas tahun) dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. - Bahwa Tergugat/Pembanding hadir in person pada saat sidang pembacaan putusan, lalu Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim dan dilakukan mediasi tetapi tidak berhasil. Menimbang, bahwa Pembanding melalui Kuasanya dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan terhadap Putusan a quo yang pada pokoknya sebagai berikut : - Bahwa Majelis Hakim mengabaikan hak Tergugat/Pembanding dengan tetap melanjutkan proses persidangan sekalipun telah mengutus Kakak kandung menjadi kuasa insidentil, hanya saja surat kuasanya masih dalam proses. - Bahwa Majelis Hakim tidak memeriksa bukti awal berupa upaya damai yang dilakukan pada tingkat Gampong, tetapi melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding. - Bahwa Majelis Hakim telah melanggar hukum acara, yaitu pada saat sidang ke-5 (pembacaan putusan) Tergugat/Pembanding hadir, lalu Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dan dilanjutkan dengan mediasi, tetapi Majelis Hakim tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban dan mengajukan saksi. - Bahwa Majelis Hakim telah salah dalam penarapan hukum acara, yaitu memutus perkara tanpa memeriksa keterangan saksi. - Bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya melampirkan 2 (dua) surat pernyataan yang dibuat oleh Hayaton Wardani binti Nurdin
Hal 4 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
(kakak kandung Tergugat/Pembanding) tanggal 25 Januari 2013 dan tanggal 20 Pebruari 2013. - Bahwa oleh karena itu, Tergugat/Pembanding mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan Putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 206Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal
08 Januari 2013 Miladiyah bersamaan
dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah tersebut. Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya mohon dikuatkan. Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini. Menimbang,
bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara a quo
sesuai dengan tahap-tahapannya dan kuasa insidentil yang ditunjuk Tergugat/Pembanding tidak dapat diterima oleh karena tidak mempunyai surat kuasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. .Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg, proses upaya damai dilakukan oleh Majelis Hakim dalam persidangan, sedangkan upaya damai yang dilakukan diluar persidangan tidak mesti harus ada dalam proses pemeriksaan perkara, oleh karenanya Majelis Hakim tidak wajib memeriksa upaya damai yang dilakukan pada tingkat Gampong. Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, bahwa mediasi hanya dapat dilaksanakan pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak dan dalam perkara a quo Tergugat/Pembanding hanya hadir pada saat pembacaan putusan dan Majelis Hal 5 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Hakim telah mewajibkan para pihak menempuh mediasi, oleh karena itu pemeriksaan
perkara
dilanjutkan
sesuai
dengan
tahapannya
tanpa
mengulangi lagi dengan jawab menjawab. Menimbang, bahwa perkara a quo adalah cerai gugat yang didasarkan kepada perselisihan terus menerus disebabkan Tergugat/Pembanding tidak memberi nafkah, mendapat hukuman penjara dan curiga kepada Penggugat /Terbanding dan Majelis Hakim menfokuskan pemeriksaan perkara tentang Tergugat/Pembanding mendapat hukuman penjara sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu bukti yang diperlukan adalah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat/Pembanding dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat. Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan sebagai lampiran dari memori banding Tergugat/Pembanding tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena surat penyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini. Menimbang, bahwa pada mulanya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memperoleh 2 (dua) orang anak, akan tetapi keadaan tersebut tidak bertahan lama dan akhirnya terjadi perselisihan dan Hal 6 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
pertengkaran disebabkan antara lain Tergugat/Pembanding melakukan tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding mendapat hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun. Menimbang,
bahwa
terhadap
gugatannya
tersebut,
Penggugat
/Terbanding telah mengajukan bukti tertulis P.2, P.3, P.4 dan P.5 yaitu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat/Pembanding dijatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan terbukti. Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun dan selama itu pula hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sama sekali. Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti yang diuraikan di atas Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun damai membina rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas lagi pula gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan terbukti, maka putusan Mahkamah Syar’iyah Sigli Nomor : 206Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal
08 Januari 2013 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 24 Shafar
1434 Hijriyah harus dikuatkan. Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Hal 7 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding. Mengingat Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI
Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding.
Menguatkan
putusan
Mahkamah
206/Pdt.G/2012/MS-Sgi tanggal
Syar’iyah
Sigli
Nomor
:
08 Januari 2013 Miladiyah bersamaan
dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyah.
Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Mahkamah Syar’iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 16 Sya’ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2013 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 25 Sya’ban 1434 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syamsir Suleman dan Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh H. Ansharullah, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. Hal 8 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
Hakim Anggota dto
Ketua Majelis dto
Drs. H. Syamsir Suleman
Drs. H. M. Jamil Ibrahim, S.H. M.H
dto Drs. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H. M.H Panitera Pengganti dto H. Ansharullah, S.H., M.H
Perincian Biaya Banding : 1. Biaya Materai 2. Biaya Redaksi 3. Biaya Leges 4. Biaya Proses Jumlah
: Rp. 6.000,: Rp. 5.000,: Rp. 5.000,: Rp. 134.000,: Rp. 150.000,-
Hal 9 dari 9 hal Put. No. 37/Pdt.G/2013/MS-Aceh
