MODUL TEKNIS RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) HARIAN TRANSAKSI BESAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEREBENDAHARAAN

MODUL TEKNIS RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) HARIAN TRANSAKSI BESAR

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

INDODAFTAR ISI I.

PERENCANAAN KAS a. Pendahuluan b. Pengertian dan Klasifikasi Transaksi Besar c. Alur Penyusunan Rencanan Penarikan Dana (RPD) Harian

II.

PENYAMPAIAN DAN UPDATE RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR a. Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar Kategori A dan B b. Penayampaian RPD Harian Transaksi Besar Kategori C s.d. I c. Update RPD Harian Transaksi Besar

III.

PERHITUNGAN AKURASI RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR a. Akurasi Harian b. Akurasi Bulanan, Triwulanan dan Tahunan.

IV.

TANYA JAWAB DAN ILUSTRASI

1

BAB I PERENCANAAN KAS

A. PENDAHULUAN Pentingnya perencanaan kas mulai disadari sejak ditetapkannya Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam penjelasan undang-undang tersebut, diuraikan bahwa salah satu fungsi perbendaharaan adalah melaksanakan kegiatan perencanaan kas. Kegiatan ini sangat diperlukan dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah yang terbatas, sehingga pemanfaatan keuangan negara dapat dilaksanakan secara efisien dan dapat memberikan nilai tambah. Selain itu, kegiatan perencanaan kas juga merupakan suatu strategi manajemen kas yang dilaksanakan Bendahara Umum Negara guna memastikan bahwa negara selalu memiliki kas yang cukup untuk memenuhi pembayaran kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan APBN, serta terhadap saldo kas yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan/atau Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Saldo kas minimal ini merupakan buffer cash yaitu suatu cadangan kas yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran negara dalam pelaksanaan APBN. Jika saldo kas minimal telah ditetapkan maka saldo kas pemerintah setiap hari diupayakan untuk mendekati patokan tersebut dan setiap rupiah di atas saldo kas minimal tersebut akan ditempatkan atau diinvestasikan dalam instrumen investasi jangka pendek. Pemerintah dapat melaksanakan investasi atas kelebihan kas tersebut dengan syarat adanya perencanaan kas berbasis harian. Perencanaan kas ini harus bersumber dari perkiraan penarikan/penyetoran dana satker dan instansi terkait lainnya. Kementerian/Lembaga mempunyai kewajiban menyampaikan Rencana Penerimaan Dana dan Rencana Penarikan Dana secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Kewajiban tersebut didelegasikan kepada satuan kerja. Rencana dari satuan kerja ini merupakan sumber utama data dalam penyusunan perencanaan kas pemerintah pusat oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Rencana Penerimaan/Penarikan Dana dari satuan kerja kemudian dikompilasi untuk disusun menjadi perencanaan kas yang merupakan rencana realisasi Anggaran. Akurasi dari perencanaan kas sangat dipengaruhi oleh kecermatan pembuatan Rencana Penerimaan Dana dan Rencana Penarikan Dana masing-masing satuan kerja.

2

Berkaitan dengan

perencanaan Kas, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan nomor

192/PMK.05/2009 tanggal 23 November 2009 tentang Perencanaan Kas. Dalam Peraturan Menteri

Keuangan tersebut diatur secara detail tentang mekanisme penyusunan dan

penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Bulanan, Mingguan, dan Harian. Penyusunan dan penyampaian Perkiraan Penarikan Dana Harian juga telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor 03/PB/2010 tentang Perkiraan Penarikan Dana Harian Satuan Kerja dan Perkiraan Pencairan Dana Harian KPPN. Evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan PMK Nomor 192/PMK.05/2009 belum dapat memberikan perencanaan kas yang akurat. Salah satu faktor penyembabnya adalah rendahnya tingkat

kepatuhan

satuan

kerja

dalam

menyampaikan

perencanaan

kas.

Kewajiban

penyampaian perencanaan kas yang mendetail maupun perubahan perencanaan atas seluruh pengeluaran dirasa membebani satuan kerja. Sehingga seluruh perencanaan kas yang dikumpulkan di tingkat pusat menyimpang jauh dari kebutuhan kas yang sesungguhnya. Menjawab hambatan penerapan peraturan PMK Nomor 192/PMK.05/2009, pada tahun 2014 diatur bahwa penyampaian perencanaan kas dibatasi hanya pada belanja-belanja tertentu atau yang dikenal dengan Transaksi Besar. Pengaturan batasan penyampaian perencanaan kas tersebut dituangkan dalam PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tentang Rencana Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan Kas. Dengan pengaturan yang baru, maka satuan kerja tidak perlu menyampaikan seluruh rencana pengeluaran. Satuan kerja diwajibkan menyampaikan perencanaan kas (Rencana Penarikan Dana/ RPD Harian) hanya atas belanja-belanja yang diklasifikasikan sebagai Transaksi Besar atau RPD Harian Transaksi Besar. Pengkategorian belanja besar ditentukan oleh nominal belanja dan KPPN pembayar. B. PENGERTIAN DAN KLASIFIKASI TRANSAKSI BESAR Penggolongan belanja sebagai Transaksi Besar ditentukan pada dua kriteria yakni Tipe KPPN Pembayar dan Nominal Belanja, dan tidak dibatasi pada jenis belanja tertentu. Nominal belanja adalah besaran belanja (bruto/tanpa potongan) yang akan diajukan dalam 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM). Batasan minimal nominal belanja yang dapat digolongkan sebagai Transaksi Besar berbeda untuk setiap Tipe KPPN Pembayar. Selanjutya dalam satu Tipe KPPN, Transaksi Besar diklasifikasikan kembali berdasarkan besaran nominal belanja. Pengklasifikasian Transaksi Besar untuk setiap KPPN Pembayar diatur sebagai berikut :

3

Tipe KPPN KPPN Tipe A1 Yang Berlokasi di Ibukota Propinsi KPPN Tipe A1 Yang Tidak Berlokasi di Ibukota Propinsi

KPPN Tipe A2

Klasifikasi Transaksi Besar

Nilai Bruto SPM

Transaksi A

Lebih besar dari Rp 1 Triliun

Transaksi B

Lebih besar dari Rp 500 miliar s.d. Rp 1 triliun

Transaksi C

Rp 1 miliar s.d. Rp 500 miliar

Transaksi D

Lebih besar dari Rp 1 miliar

Transaksi E

Lebih besar dari Rp 750 juta s.d. Rp 1 miliar

Transaksi F

Rp 500 juta s.d. Rp 750 juta

Transaksi G

Lebih besar dari Rp 500 juta

Transaksi H

Lebih besar dari Rp 350 juta s.d. Rp 500 juta

Transaksi I

Rp 200 juta s.d. Rp 350 juta

Meskipun penentuan klasifikasi Transaksi Besar tidak dibatasi pada jenis belanja tertentu, dalam penyusunannya RPD Harian Transaksi Besar memperhatikan jenis belanja dari dana yang akan disampaikan. Sehingga RPD Harian Transaksi Besar akan memuat 3 (tiga) informasi utama yakni : rencana tanggal pengajuan SPM, jenis belanja, dan nominal bruto belanja. Atas seluruh belanja yang tergolong dalam Klasifikasi Transaksi Besar, satuan kerja diwajibkan untuk terlebih dahulu menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar atas belanja tersebut ke KPPN sebelum pengajuan SPM. Ketentuan klasifikasi belanja besar, dikecualikan untuk SPM sebagai berikut : a) SPM Nihil Meskipun ketentuan besaran nominal belanja adalah nilai bruto (tanpa potongan), namun SPM Nihil dikecualikan karena tidak mengakibatkan adanya arus kas. SPM Nihil merupakan SPM dengan nilai netto sebesar Rp 0 (nol rupiah). SPM Nihil umumnya merupakan pertanggungjawaban atas penggunaan UP/TUP. Sehingga atas SPM Nihil dimaksud, satker tidak berkewajiban untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN. b) SPM Potongan dengan nilai tertentu Selain mengacu pada Tipe KPPN dan nominal belanja (bruto), SPM dengan nilai neto yang lebih kecil dari minimal nominal belanja transaksi besar dikecualikan dari kewajiban menyampaikan RPD Harian. Dengan demikian, untuk ketiga jenis KPPN, pengaturan

4

pengecualian kewajiban penyampaian RPD Harian Transaksi Besar adalah sebagai berikut, untuk : 1. KPPN Tipe A1 yang Berlokasi di Ibukota Propinsi, dikecualikan untuk nilai neto SPM lebih kecil dari Rp 1 miliar. 2. KPPN Tipe A1 yang Tidak Berlokasi di Ibukota Propinsi, dikecualikan untuk nilai neto SPM lebih kecil dari Rp 500 juta. 3. KPPN Tipe A2, dikecualikan untuk nilai neto SPM lebih kecil dari Rp 200 juta. Ketentuan penyampaian dan pengecualian klasifikasi belanja tersebut juga berlaku untuk belanja dengan mata uang valuta asing, yakni sesuai dengan ekuivalen rupiah dari transaksi valas tersebut. Penghitungan ekuivalen rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indoensia, pada saat penyampaian RPD Harian Transaksi Besar. Contoh: Berikut ini adalah data SPM (nilai bruto dan potongan) dan klasifikasinya sesuai KPPN Pembayar: KPPN Pembayar Tipe A1 di Ibukota Prov.

Tipe A1 Tidak di Ibukota Prov.

Tipe A2

SPM Nomor

Bruto (ribu Rp)

Potongan (ribu Rp)

Neto (ribu Rp)

Klasifikasi Transaksi Besar

000101

520.000.000

5.000.000

515.000.000

B

000102

510.000.000

25.000.000

485.000.000

B

000103

1.200.000

300.000

900.000

000201

120.000.000

10.000.000

110.000.000

D

000202

758.000

5.000

753.000

E

000203

758.000

30.000

728.000

E

000204

520.000

21.000

499.000

Bukan Trans. Besar

000301

120.000.000

10.000.000

110.000.000

G

000302

632.000

12.000

620.000

G

000303

375.000

15.000

360.000

H

000304

352.000

5.000

347.000

H

000305

215.000

18.000

197.000

Bukan Trans. Besar

Bukan Trans. Besar

5

C. ALUR PENYUSUNAN RENCANA PENARIKAN DANA HARIAN Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian merupakan muara dari rangkaian pengelolaan rencana kegiatan satuan kerja. Diawali dengan penetapan target penarikan dana bulanan di tingkat Kementerian/Lembaga yang selanjutnya dirinci ke masing-masing unit eselon I hingga ke seluruh satuan kerja. Satuan kerja menyusun rencana kegiatan yang akan diselenggarakan dan Rencana Penarikan Dana (RPD) Bulanan. RPD Bulanan kemudian dirinci ke dalam Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis belanja dan nominal belanja. Selanjutnya atas rencana penarikan dana yang tergolong dalam Transaksi Besar, satuan kerja diwajibkan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN sebelum mengajukan SPM ke KPPN. Proses penerjemahan RPD Bulanan ke dalam RPD Harian dilakukan melalui 5 (lima) tahapan sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini :

1

Penyusunan Kalender Kegiatan Harian  Menjabarkan kegiatan-kegiatan yang akan diselenggarakan, sesuai dengan RPD Bulanan yang telah disusun.  Memperkirakan kebutuhan dana dari setiap kegiatan yang akan diselenggarakan.  Menuangkan rencana kegiatan dalam Kalender Kegiatan

2

Penyesuaian Kalender Kegiatan dengan Pengajuan SPM

 Memperkirakan rencana pengajuan SPM dari jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara. 3

Penyusunan RPD Harian  Menuangkan penyesuaian kelander kegiatan dengan pengajuan SPM ke Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian.  RPD Harian memuat seluruh rencana pengajuan SPM, baik yang tergolong dalam transaksi besar maupun tidak.

4

Pengesahan RPD Harian oleh KPA  Atas RPD Harian yang telah disusun oleh PPK, selanjutnya disampaikan ke KPA untuk disahkan oleh KPA.

5

Penyampaian RPD Harian ke KPPN  Satker wajib menyampaikan ke KPPN atas belanja-belanja yang tergolong dalam transaksi besar (RPD Harian Transaksi Besar) sebelum pengajuan SPM atas belanja tersebut

6

BAB II PENYAMPAIAN DAN UPDATE RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR Batasan waktu penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN ditentukan berdasarkan nominal transaksi, tanggal rencana pengajuan SPM serta tipe KPPN dimana SPM tersebut akan diajukan. Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar dan Pengajuan SPM harus mengacu pada jam kerja dan jam layanan di KPPN. A. PENYAMPAIAN RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR KATEGORI A DAN B Transaksi Besar kategori A dan B merupakan transaksi besar dimana pembayaran dilakukan pada KPPN Pembayar Tipe A1 yang berada di Ibukota Propinsi. Ketentuan penyampaian RPD Harian Transaksi Besar Kategori A dan B diatur sebagaimana tabel dibawah ini : KETENTUAN

TRANSAKSI BESAR KATEGORI A B > Rp 1 triliun

> Rp 500 miliar s.d. Rp 1 triliun

Batas Waktu Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN

15 hari kerja sebelum pengajuan SPM

10 hari kerja sebelum pengajuan SPM

Batas Waktu Penyampaian Update RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN

10 hari kerja sebelum pengajuan SPM

5 hari kerja sebelum pengajuan SPM

Batas Minimal Nominal Belanja

Ketentuan Batas Waktu Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN dan Batas Waktu Penyampaian Update RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN merupakan batas akhir (paling lambat), dengan demikian satuan kerja dimungkinkan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar/Update RPD Harian Transaksi Besar lebih awal dari ketentuan tersebut. Batasan waktu penyampaian RPD Harian Transaksi Besar kategori A dan B digambarkan pada diagram berikut ini :

7

15 Hari Kerja

Transaksi Kategori A Batas Akhir Penyampaian RPD HarianTransaksi Besar Penyampaian lebih awal dari batas akhir Penyampain RPD Harian Transaksi Besar. Perubahan dan penghapusan dapat dilakukan

Transaksi Kategori B

10 Hari Kerja

5 Hari Kerja

Jadwal Pengajuan SPM

Batas Akhir Update RPD Harian Transaksi Besar Periode Update. Perubahan dan pengahapusan dapat dilakukan Batas Akhir Penyampaian RPD HarianTransaksi Besar

Perubahan tidak diperkenankan

Batas Akhir Update RPD Harian Transaksi Besar

5 Hari Kerja

Jadwal Pengajuan SPM

5 Hari Kerja 10 Hari Kerja

Contoh: Satuan Kerja XYZ berencana akan mengajukan SPM Belanja Bantuan Sosial pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 dengan nominal bruto sebesar Rp 1,25 triliun pada KPPN Tipe A1 di Ibukota Propinsi. Maka atas rencana tersebut :  Tergolong dalam Transaksi Besar kategori A, sehingga satker berkewajiban untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar.  Satker XYZ menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian Transaksi Besar atas SPM tersebut paling lambat pada tanggal 2 Maret 2015 pukul 17:00 waktu setempat, yakni 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Meskipun demikian, satuan kerja dapat menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar sebelum tanggal 2 Maret 2015.  Perubahan atas RPD Harian Transaksi Besar tersebut dapat dilakukan paling lambat pada 6 Maret 2015 pukul 17:00. B. PENYAMPAIAN RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR KATEGORI C s.d. I Transaksi Besar kategori C sampai dengan I memiliki besaran belanja dan Tipe KPPN Pembayar yang berbeda, namun ketentuan batasan penyampaian RPD Harian Transaksi Besar untuk ketujuh transaksi tersebut sama, yakni diajukan paling lambat 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM ke KPPN. Tidak seperti transaksi A dan B, transaksi C s.d. I tidak memungkinkan untuk dilakukan update dintara tanggal batasan akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN. Batasan waktu penyampaian RPD Harian Transaksi Besar kategori C s.d. I digambarkan pada diagram berikut ini :

8

5 Hari Kerja

Transaksi Kategori C s.d. I

Jadwal Pengajuan SPM

Batas Akhir Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar Penyampaian lebih awal dari batas akhir Penyampain RPD Harian Transaksi Besar. Perubahan dan penghapusan dapat dilakukan

Perubahan tidak diperkenankan

Contoh: Satuan Kerja XYZ berencana akan mengajukan SPM Belanja Barang pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 dengan nominal bruto sebesar Rp 800 juta ke KPPN Tipe A1 yang tidak berlokasi di Ibukota Propinsi. Maka atas rencana tersebut :  Tergolong dalam Transaksi Besar E, sehingga satker XYZ berkewajiban untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar.  Satker XYZ menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian atas SPM tersebut paling lambat pada tanggal 16 Maret 2015 pukul 17:00 waktu setempat, yakni 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Meskipun demikian, satuan kerja dapat menyampaikan RPD Harian sebelum tanggal 16 Maret 2015.  Apabila Satker XYZ menyampaikan RPD Harian tersebut sebelum tanggal 16 Maret 2015, maka Satker XYZ akan memiliki jangka waktu untuk melakukan perubahan atas RPD Harian yang telah disampaikan. Sebagai contoh, apabila Satker XYZ menyapaikan RPD Harian tersebut pada tanggal 09 Maret 2015, maka satker XYZ dapat melakukan perubahan maupun penghapusan RPD Harian dimaksud sampai dengan tanggal 16 Maret 2015.

C.

UPDATE RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR

Perubahan atas RPD Harian Transaksi Besar yang telah disampaikan ke KPPN, untuk setiap jenis transaksi masih mungkin dilakukan selama belum melampaui batas waktu penyampaian perubahan. Jenis perubahan atas RPD Harian Transaksi Besar yang telah disampaikan dapat dibagi dalam dua jenis perubahan utama yakni : a) Penghapusan RPD Harian Transaksi Besar. Penghapusan RPD Harian Transaksi Besar dapat terjadi karena dua hal yakni :  Pembatalan pelaksanaan kegiatan atau pengunduran pelaksanaan kegiatan sampai batasan waktu yang belum dapat ditentukan, dan/atau  Penurunan nominal belanja sehingga nilai bruto SPM

lebih kecil dari batasan

nominal transaksi besar.

9

b) Perubahan RPD Harian Transaksi Besar Perubahan atas RPD Harian Transaksi Besar terkait tanggal pengajuan SPM, nominal belanja, maupun gabungan keduanya, dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :  Perubahan Tanggal, hanya dapat dilakukan untuk pengunduran pengajuan SPM (penundaan pembayaran). Perubahan tanggal yang mengakibatkan percepatan pembayaran tidak dapat dilakukan. Perubahan tanggal atas satu RPD Harian Transaksi Besar dapat dilakukan lebih dari satu kali, selama masih dalam batasan waktu penyampaian update dan tidak melanggar Batasan Waktu Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar.  Perubahan Nominal, hanya dapat dilakukan untuk pengurangan nominal bruto. Perubahan yang Pengurangan

mengakibatkan penambahan belanja tidak diperkenankan. nominal

belanja

yang

mengakibatkan

perubahan

kategori,

diperlakukan sebagai penghapusan RPD Harian Transaksi Besar. Untuk perubahan RPD Harian Transaksi Besar yang mengakibatkan perpindahan kategori Transaksi, maka atas RPD tersebut berlaku ketentuan batasan waktu sesuai dengan kategori transaksi yang baru. Contoh, apabila atas RPD Harian Transaksi Besar dengan kategori transaksi B dilakukan perubahan pengurangan nominal belanja sehingga RPD Harian Transaksi Besar tersebut tergolong dalam kategori C, maka ketentuan batasan waktu yang berlaku setelah dilakukan perubahan adalah batasan waktu sebagaimana pada Transaksi Besar kategori C. Contoh: Pada tanggal 10 Maret 2015, Satker XYZ menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar kategori B untuk rencana pengajuan SPM yang akan dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015. Apabila Satker XYZ melakukan perubahan nominal belanja sehingga SPM yang semula kategori B menjadi Kategori C, maka atas perubahan tersebut :  Apabila jadwal pengajuan SPM tetap sebagaimana direncanakan sebelumnya, yaitu tanggal 23 Maret 2015, maka perubahan RPD Harian Transaksi Besar tersebut dapat disampaikan paling lambat sampai dengan tanggal 16 Maret 2015 (yakni lima hari kerja sebelum tanggal 23 Maret 2015).  Apabila tanggal 18 Maret 2015, selain perubahan berupa pengurangan nominal belanja tersebut, Satker XYZ juga menyampaikan perubahan berupa pengunduran jadwal pengajuan SPM menjadi tanggal 25 Maret 2015, maka atas perubahan tersebut tidak diperkenankan. Karena tanggal 18 Maret 2015, sudah melampaui batas akhir dilakukannya perubahan/update.

10

BAB III PENGHITUNGAN AKURASI RPD HARIAN TRANSAKSI BESAR A. AKURASI HARIAN Terdapat tiga informasi penting termuat dalam RPD Harian Transaksi Besar yang akan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan kas pemerintah di tingkat nasional, yakni tanggal dilakukannya pembayaran (pengajuan SPM), nominal belanja yang akan dibayarkan, dan jenis belanja. Ketiga informasi tersebut di tingkat KPPN akan digunakan sebagai dasar perhitungan akurasi perencanaan kas satuan kerja. Berdasarkan periode, terdapat dua periode waktu akurasi yakni, akurasi harian dan akurasi bulanan. Akurasi bulanan merupakan rata-rata akurasi harian, atas hari-hari kerja dimana terdapat transaksi besar dalam bulan bersangkutan. Sedangkan akurasi periode triwulanan dan tahuan merupakan rata-rata akurasi bulanan untuk periode triwulan maupun tahun tersebut. Akurasi harian perencanaan kas dihitung dengan membandingkan antara realisasi belanja yang tergolong dalam kategori belanja besar dengan RPD Harian yang disampaikan oleh satuan kerja ke KPPN per jenis belanja pada hari yang bersangkutan. Perhitungan akurasi dilakukan secara harian dengan memperhatikan tiga komponen keakuratan yakni: tanggal pelaksanaan pembayaran, nomimal yang dibayarkan dan jenis belanja. Rumusan perhitungan akurasi harian untuk satu jenis belanja adalah sebagai berikut :

({

|

|

}

)

Perhitungan akurasi satuan kerja dalam satu hari adalah rata-rata akurasi semua jenis belanja yang tergolong dalam transaksi besar pada hari tersebut. Apabila tidak ada rencana penarikan dana pada hari tesebut dan pada hari yang sama tidak ada realisasi transaksi besar, maka atas hari tersebut tidak diikut sertakan dalam perhitungan akurasi harian maupun akurasi bulanan. Sedangkan apabila terdapat realisasi transaksi besar namun tidak ada rencana penarikan dana, maka akurasi pada hari tersebut adalah 0%, demikian pula sebaliknya, apabila terdapat rencana penarikan dana sedangkan dihari yang sama tidak terdapat realisasi yang bersesuaian dengan rencana penarikan dana, maka akurasi pada hari tersebut adalah 0%. Perhitungan akurasi harian untuk satuan kerja diilustrasikan pada contoh dibawah ini. Contoh : Perhitungan akurasi harian satker XYZ yang memiliki mitra kerja KPPN Tipe A1 tidak di Ibukota Provinsi untuk tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan 04 Maret 2015 (dalam jutaan rupiah) adalah sebagai berikut :

11

Tgl./Jns. Belanja 51-Pegawai

02 Maret 2015

03 Maret 2015

04 Maret 2015

Rencana

Realisasi

Akurasi

Rencana

Realisasi

Akurasi

Rencana

Realisasi

Akurasi

(Rp juta)

(Rp juta)

(%)

(Rp juta)

(Rp juta)

(%)

(Rp juta)

(Rp juta)

(%)

1,210

1,115

92.15

-

-

-

52-Barang

-

-

-

512

495

0.00

-

-

-

53-Modal

-

-

-

-

-

-

1,120

985

87.95

57-Bansos

-

-

-

653

0

0.00

-

-

-

525

505

96.19

-

-

-

0

505

0.00

82-Transito Akurasi Harian

94.17

0.00

-

-

-

43.97

Dengan catatan realisasi transaksi besar serta RPD Harian Transaksi Besar tersebut diatas, maka akurasi Satker XYZ selama tiga hari dimaksud adalah rata-rata akurasi dari ketiga hari yakni sebesar 46.05%. Dari tabel ilustrasi akurasi tesebut diatas, beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam perhitungan akurasi Satker XYZ antara lain : 





Tanggal 02 Maret 2015. Transaksi Besar pada hari tersebut terjadi hanya untuk jenis belanja 51 (Pegawai) dan 82 (Transito), dengan masing-masing akurasi adalah 92.15 % dan 96.19%. Sehingga akurasi harian tanggal 02 Maret 2015 Satker XYZ adalah sebesar 94.17%, yang merupakan hasil rata-rata dari 92.15% dan 96.19%. Tanggal 03 Maret 2015. Satker XYZ telah menyampaikan rencana penarikan dana sebesar Rp512 juta untuk Belanja Barang, namun atas rencana tersebut hanya terealisasi sebesar Rp495 juta. Karena realisasi sebesar Rp495 juta bukan merupakan transaksi besar, maka akurasi atas Belanja Barang untuk hari tersebut adalah 0%. Selain itu, pada tanggal yang sama Satker XYZ juga telah menyampaikan rencana penarikan dana belanja sebesar Rp653 juta untuk Belanja Bantuan Sosial, namun tidak terealisasi. Sehingga akurasi untuk Belanja Bantuan Sosial pada tanggal 03 Maret 2015 adalah sebesar 0%. Tanggal 04 Maret 2015. Satker XYZ memiliki rencana penarikan dana sebesar Rp1.120 juta (tergolong dalam transaksi besar D) untuk belanja Modal, namun realisasi transaksi besar untuk belanja modal pada tanggal tersebut sebesar Rp958 juta (tergolong dalam transaksi besar E). Maka perhitungan akurasi atas transaksi tesebut sebesar 87,95% (sesuai dengan rumus perhitungan akurasi). Selain itu, untuk tanggal yang sama Satker XYZ tidak memiliki rencana penarikan dana untuk transaksi transito, namun terdapat realisasi belanja transito pada tangggal tesebut yakni sebesar Rp525 juta. Sehingga akurasi dari transaksi Transito adalah 0%. Dengan demikian akurasi harian Satker XYZ untuk tanggal tersebut adalah sebesar 43.97%, yang merupakan rata-rata dari 87.95% dan 0.00%.

12

B. AKURASI BULANAN, TRIWULANAN DAN TAHUNAN Akurasi bulanan merupakan rata-rata akurasi harian, dimana terdapat transaksi besar sepanjang bulan tersebut. Sedangkan akurasi triwulanan dan tahunan merupakan rata-rata akurasi bulanan untuk triwulan dan tahun tersebut. Dengan akurasi harian satker XYZ selama bulan Maret 2015 seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini, maka akurasi perencanaan kas satker XYZ untuk bulan Maret 2015 adalah sebesar 83.94% yakni merupakan rata-rata akurasi dari 18 hari kerja yang terdapat transaksi besar pada bulan tersebut. Data Akurasi RPD Harian Satker XYZ Bulan Maret 2015 Tgl Hari

01 Ming

Akurasi %

02 Sen

03 Sel

04 Rab

05 Kam

06 Jum

94.17

0.00

43.97

-

-

21 Sab

22 Ming

Tgl Hari

17 Sel

18 Rab

19 Kam

20 Jum

Akurasi %

100

100

100

100

07 Sab

08 Ming

09 Sen

10 Sel

11 Rab

12 Kam

13 Jum

100

-

87.13

54.45

-

28 Sab

29 Ming

23 Sen

24 Sel

25 Rab

26 Kam

27 Jum

68.18

93.25

96.35

100

100

14 Sab

15 Ming

16 Sen 100

30 Sen

31 Sel

80.23

93.25

Sedangkan akurasi tahunan untuk satker XYZ, dengan akurasi bulanan untuk tahun 2015 sebagaimana pada tabel dibawah ini adalah sebesar 85.45%, yakni rata-rata dari akurasi bulanan sepanjang tahun 2015. Akurasi Bulanan Satker XYZ Tahun 2015 Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Rata-rata

Akurasi (%) 98.93 100.00 83.94 82.56 74.23 54.28 88.61 95.41 63.15 94.52 93.25 96.53 85.45

13

BAB IV TANYA JAWAB DAN ILUSTRASI Jawaban atas beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh satuan kerja dalam penyusunan dan pengelolaan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian, adalah sebagai berikut.

a. Pada tingkat satuan kerja, siapa kah yang berwenang dan bertanggungjawab dalam menyusun dan menyampaikan RPD Harian? Mengacu pada Pasal 9 dan Pasal 10 PMK Nomor 277/PMK.05/2014, penyusunan Rencana Penarikan Dana Bulanan dan Harian merupakan tanggungjawab dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Apabila satker memiliki lebih dari satu PPK, maka KPA dapat menunjuk satu orang PPK sebagai koordinator.

b. Apakah atas rencana pengajuan SPM-Nihil juga menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN?

diwajibkan

untuk

Tidak. SPM Nihil (yakni SPM dengan nilai neto sebesar nol dan tidak mengakibatkan terjadinya arus kas), dibebaskan dari kewajiban menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN. Pada prinsipnya, penetapan apakah suatu SPM diwajibkan menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN ditentukan dengan menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan nilai neto dan pendekatan nilai bruto. Pendekatan nilai neto digunakan sebagai dasar penentuan apakah SPM dimaksud tergolong dalam Transaksi Besar. Apabila suatu SPM tidak tergolong Transaksi Besar, maka satker tidak perlu menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar sebelum pengajuan SPM tersebut. Apabila SPM tergolong dalam Transaksi Besar, maka digunakan pendekatan bruto dalam menentukan Klasifikasi (kategori) Transaksi Besar atas SPM tersebut.

Contoh : Satker XYZ merupakan mitra kerja KPPN Tipe A1 Yang Tidak Berlokasi di Ibukota Provinsi, sedangkan Satker PQR merupakan mitra kerja KPPN Tipe A2. Pada bulan Mei 2015, kedua satker tersebut berencana akan mengajukan SPM dengan rincian sebagai berikut :

14

Satker XYZ No.SPM 1001X 1002X 1003X

Nilai (juta Rp) Bruto Potongan Neto 630 175 455 530 25 505 775 35 740

Satker PQR No.SPM 2001P 2002P 2003P

Nilai (juta Rp) Bruto Potongan Neto 215 25 190 525 10 515 560 75 485

Satker XYZ, dengan mitra Kerja KPPN Tipe A1 Yang Tidak Berlokasi di Ibukota Provinsi, maka nilai neto minimal SPM yang tergolong dalam klasifikasi Transaksi Besar adalah sebesar Rp500 juta. Sehingga klasifikasi dari ketiga SPM yang akan diajukan Satker XYZ adalah sebagai berikut :  SPM Nomor 1001X Bukan Merupakan Transaksi Besar. Meskipun nilai bruto lebih besar dari Rp500 juta, namun nilai neto SPM tersebut (sebesar Rp 455 juta) lebih kecil dari batas minimal transaksi besar untuk KPPN Tipe A1 Yang Tidak Berlokasi di Ibukota Provinsi, yakni sebesar Rp500. Sehingga pengajuan SPM Nomor 1001X tidak diwajibkan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN.  SPM 1002X merupakan Transaksi Besar dengan kategori Transaksi F. Nilai neto SPM sebesar Rp505 juta melebihi batas minimal kategori Transaksi Besar, dan dengan nilai bruto Rp530 (lebih besar dari Rp500 juta namun lebih kecil dari Rp750 juta) maka SPM tersebut memenuhi kriteria Transaksi F.  SPM Nomor 1003X, merupakan Transaksi Besar dengan kategori Transaksi E. Dengan pendekatan nilai neto, SPM nomor 1003X tergolong dalam Transaksi Besar. Meskipun nilai netto tergolong dalam kategori Transaksi F, namun nilai bruto SPM Nomor 1003X (yakni sebesar Rp775 juta) tergolong dalam kategori E, sehingga SPM ini diklasifikasikan sebagi Transaksi E. Satker PQR, dengan mitra Kerja KPPN Tipe A2, maka nilai neto minimal SPM yang tergolong dalam klasifikasi Transaksi Besar adalah sebesar Rp200 juta. Dengan demikian, klasifikasi dari ketiga SPM yang akan diajukan Satker PQR adalah sebagai berikut :  SPM Nomor 2001P Bukan Merupakan Transaksi Besar. Meskipun nilai bruto lebih besar dari Rp200 juta, namun nilai neto SPM tersebut (sebesar Rp 190 juta) lebih kecil dari batas minimal transaksi besar untuk KPPN Tipe A2, yakni sebesar Rp200 juta. Sehingga atas pengajuan SPM Nomor 2001P, Satker PQR tidak diwajibkan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN.  SPM 2002P merupakan Transaksi Besar dengan kategori Transaksi G. Nilai neto SPM sebesar Rp515 juta melebihi batas minimal kategori Transaksi Besar, dan dengan nilai bruto Rp525 memenuhi kriteria Transaksi G (yakni dengan nilai lebih besar dari Rp500 juta).  SPM Nomor 2003P, merupakan Transaksi Besar dengan kategori Transaksi G. Dengan pendekatan nilai neto, SPM nomor 2003P tergolong dalam Transaksi Besar. Meskipun

15

nilai neto lebih kecil batas maksimal nominal Transaksi G (yakni dengan nilai lebih besar dari Rp500 juta), namun nilai bruto SPM Nomor 2003P memenuhi kriteria Transaksi G. Untuk penjelasan lebih detail terkait penentuan Klasifikasi Transaksi Besar dapat dilihat pada Bab I panduan teknis ini.

c. Apakah pengajuan SPM-Gaji Induk diwajibkan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN? Iya, kewajiban penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN dilakukan untuk seluruh jenis belanja, selama memenuhi kriteria Transaksi Besar. Untuk SPM-Gaji Induk, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan dan menyampaikan SPP-LS paling lambat tanggal 5 (atau hari kerja terakhir sebelum tanggal 5 apabila tanggal 5 jatuh pada hari libur), sebelum bulan pembayaran gaji berkenaan. Selanjutnya Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) menyampaikan SPM-LS Gaji Induk ke KPPN Paling lambat tanggal 15 atau hari kerja sebelum tanggal 15 apabila tanggal 15 jatuh pada hari libur, sebelum bulan pembayaran gaji berkenaan. Dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka pengajuan SPM-LS Gaji Induk, (baik yang memenuhi kriteria Transaksi Besar maupun tidak), dengan sendirinya akan memenuhi ketentuan batas waktu pengajuan RPD Harian Transaksi Besar apabila SPM-LS Gaji Induk tergolong dalam Transaksi Besar. Sebagai contoh, untuk pembayaran Gaji Induk Bulan Maret 2015, satker akan diwajibkan untuk menyampaikan SPM paling lambat tanggal 13 Februari 2015 (karena tanggal 15 Februari 2015 jatuh pada hari Minggu). Atas SPM tersebut, penyediaan dana (arus kas keluar) baru akan terjadi tanggal 1 Maret 2015, sehingga apabila SPM Gaji Induk Maret 2015 tersebut tergolong dalam transaksi besar, RPD Harian Transaksi Besar (yang didalamnya memuat informasi perkiraan penarikan dana pada tanggal 1 Maret 2015) dapat disampaikan bersamaan dengan penyampaian SPM.

d. Apakah penyampaian RPD Harian Transaksi Besar dapat dilakukan lebih awal dari batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ? Iya, satker diperkenankan untuk menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar lebih awal dari batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar.

e. Apakah atas penyampaian RPD Harian Tansaksi Besar Kategori C sampai dengan Kategori I dimungkinkan untuk dilakukan perubahan/update? Untuk Transaksi kategori C s.d. I batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar adalah 5 (lima) hari kerja, dengan demikian apabila satker meyampaikan RPD Harian

16

Transaksi Besar kategori C s.d. I pada hari batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar, maka atas RPD Harian Transaksi Besar tersebut satker tidak diperkenankan melakukan perubahan/update dikemudian hari. Untuk lebih jelas, terkait batasan waktu perubahan/update RPD Harian Transaksi Besar dapat dilihat pada contoh-contoh berikut ini.  Contoh

Satker XYZ berencana akan mengajukan SPM Belanja Modal yang tergolong dalam Transaksi F pada tanggal 27 Maret 2015. Atas rencana tersebut, Satker XYZ menyampaikan RPD Harian pada tanggal 12 Maret 2015. Apakah setelah tanggal 12 Maret 2015 Satker XYZ diperkenankan untuk melakukan perubahan (perubahan berupa koreksi nominal) atas RPD Harian Transaksi Besar tersebut? Karena pengajuan SPM Transaksi F direncanakan akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2015, maka batas akhir penyampaian RPD Harian atas SPM tersebut adalah tanggal 20 Maret 2015. Dengan demikian, perubahan/update sampai dengan tanggal 20 Maret 2015 masih dapat dilakukan. Perubahan/update tidak diperkenankan setelah tanggal 20 Maret 2015, sebagaimana diilustrasikan pada diagram dibawah ini. 5 Hari Kerja Transaksi F Satker XYZ

Perubahan dan penghapusan dapat dilakukan

12 Maret 2015 RPD Harian Transaksi Besar disampaikan Satker XYZ

Perubahan tidak diperkenankan

20 Maret 2015 Batas Akhir Penyampaian RPD Harian Transaksi Besar

27 Maret 2015 Jadwal Pengajuan SPM

f. Apakah atas penyampaian RPD Harian Tansaksi Besar yang telah disampaikan dapat dilakukan perubahan berupa percepatan penarikan dana? Perubahan hanya boleh dilakukan selama masih sesuai ketentuan batasan waktu penyampaian perubahan. Untuk transaksi C s.d. I, perubahan berupa percepatan pembayaran dapat dilakukan selama jadwal baru pengajuan SPM (pembayaran) tidak kurang dari 5 hari kerja dari tanggal dilakukannya perubahan. Sedangkan untuk transaksi A, perubahan percepatan pembayaran dapat dilakukan selama jadwal baru pengajuan SPM (pembayaran) tidak kurang dari 15 hari kerja dari tanggal dilakukannya perubahan, dan untuk transaksi B tidak kurang dari 10 hari kerja. Untuk lebih jelas terkait perubahan ini dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus berikut ini.

17

Contoh 1 Satker XYZ berencana mengajukan SPM dengan belanja kategori A pada tanggal 31 Maret 2015, dan atas rencana tersebut Satker XYZ pada hari ini tanggal 05 Maret 2015 telah menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar. Atas RPD Harian Transaksi Besar tersebut, Satker XYZ dapat saja mengajukan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM dengan ketentuan bahwa tanggal dilakukannya perubahan harus 15 hari kerja atau lebih dari jadwal baru rencana pengajuan SPM. Kemungkinan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM untuk Satker XYZ untuk setiap tanggal dilakukan perubahan adalah sebagai berikut :  Jika perubahan dilakukan dan disampaikan pada tanggal 06 Maret 2015, maka perubahan berupa percepatan pengajuan SPM dapat dilakukan paling cepat tanggal tanggal 27 Maret 2015, yakni 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM.  Jika perubahan dilakukan dan disampaikan pada tanggal 09 Maret 2015, maka perubahan berupa percepatan pengajuan SPM dapat dilakukan paling cepat tanggal tanggal 30 Maret 2015, yakni 15 hari kerja sebelum pengajuan SPM.  Jika perubahan dilakukan dan disampaikan setelah tanggal 09 Maret 2015, maka perubahan berupa percepatan pengajuan SPM tidak diperbolehkan. Perubahan yang dapat dilakuan hanya berupa pengurangan nominal belanja atau pengunduran jadwal pengajuan SPM. Untuk lebih jelas, kemungkinan perubahan percepatan pengajuan SPM sebagaimana digambarkan pada diagram dibawah ini. Bulan Maret 2015 Hari Tgl

1

2

Menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar kategori A pada tanggal 5 untuk rencana pengajuan SPM tgl 31

Kms Jmt Sbt Min Sen Sel Rab Kms Jmt Sbt Min Sen Sel Rab Kms Jmt Sbt Min Sen Sel Rab Kms Jmt Sbt Min Sen Sel 5

6

7

8

9

10 11

13 14

15

16 17 18

19

20 21

22

5 Hari Kerja RPD Harian Transaksi Besar disampaikan (lebih awal dari ketentuan)

Batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar

23 24 25

26

27 28

29

30 31

10 hari kerja

31

Batas Akhir Penyampaian perubahan nominal dan pengunduran pengajuan SPM

Rencana Awal Pengajuan SPM

Melakuan perubahan, dan disampaikan pada tanggal 06 Maret 2015. Kemungkinan perubahan percepatan 5 hari kerja

- Kemungkinan I : percepatan pengajuan SPM menjadi tanggal 30

3

12

- Kemungkinan II : percepatan pengajuan SPM menjadi tanggal dan 27 disampaikan Melakuan perubahan, pada tanggal 09 Maret 2015. Hanya satu Kemungkinan perubahan percepatan pengajuan SPM, yakni menjadi tanggal 30. Perubahan yang mengakibatkan pembayaran dilakukan lebih cepat dari tanggal 30, tidak diperkenankan.

Batas Akhir Penyampaian perubahan nominal dan pengunduran pengajuan 5 hari kerja

30

10 hari kerja Jadwal Baru Pengajuan SPM

27

10 hari kerja

Jadwal Baru Pengajuan SPM 5 hari kerja

10 hari kerja

30

Contoh 2 Satker PQR berencana mengajukan SPM transaksi besar kategori F pada tanggal 18 Maret 2015, dan atas rencanan tersebut Satker XYZ pada hari ini tanggal 05 Maret 2015 telah menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar.

18

Untuk kategori transaksi F yang pengajuan SPM direncanakan pada tanggal 18 Maret 2015, Satker PQR, batas akhir penyampaian RPD Harian adalah 5 (lima) hari kerja sebelum pengajuan SPM yakni tanggal 11 Maret 2015. Dengan demikian, karena penyampaian RPD Harian dilakukan lebih awal (tanggal 05 Maret 2015), maka dari tanggal 05 sampai dengan sebelum tanggal 11 Maret 2015 Satker PQR dapat melakukan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM, dengan ketentuan jadwal pengajuan SPM yang baru paling sedikit 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian perubahan RPD Harian, sebagaimana ditunjukkan pada diagram dibawah ini. Bulan Maret 2015

1

2

Hari

Kms

Jmt

Sbt

Min

Sen

Sel

Rab

Kms

Jmt

Tgl

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar kategori A pada tanggal 5 untuk rencana pengajuan SPM tgl 31

RPD Harian Transaksi Besar disampaikan (lebih awal dari ketentuan)

Sen

Sel

Rab

Kms

Jmt

14

15

16

17

18

19

20

18

Batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar

Rencana Awal Pengajuan SPM

Melakuan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM. Perubahan disampaikan pada tanggal 06 Maret 2015, maka kemungkinan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM adalah sebagai berikut :

Jadwal Baru Pengajuan SPM 5 hari kerja 5 hari kerja

- Kemungkinan II - Kemungkinan III

5 hari kerja

17 16

13

Melakuan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM. Perubahan disampaikan pada tanggal 09 Maret 2015, maka kemungkinan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM adalah sebagai berikut :

- Kemungkinan I - Kemungkinan II

4

Min

5 hari kerja

- Kemungkinan I

3

Sbt

Jadwal Baru Pengajuan SPM 5 hari kerja 5 hari kerja

17 16

Melakuan perubahan berupa percepatan pengajuan SPM. Perubahan disampaikan pada tanggal 10 Maret 2015, maka kemungkinan perubahan hanya percepatan pembayaran menjadi tanggal 17 Maret 2014. Selanjutnya perubahan setelah tanggal 10 Maret 2015 tidak akan

Jadwal Baru Pengajuan SPM 5 hari kerja

17

g. Apakah atas penyampaian RPD Harian Tansaksi Besar yang telah disampaikan dapat dilakuan perubahan berupa penambahan nominal penarikan dana ? Terkait perubahan nominal penarikan dana terdapat dua kemungkinan, yakni (i) penurunan perkiraan penarikan dana dan (ii) kenaikan nominal perkiraan penarikan dana. Untuk

19

perubahan berupa penurunan nominal penarikan dana, maka perubahan dapat disampaikan selama masih dalam jangka perubahan data. Sedangkan untuk perubahan berupa kenaikan nominal penarikan dana, maka perubahan diperlakukan sebagai penghapusan RPD HarianTransaksi Besar awal (yang telah disampaikan sebelumnya) dan menggantikan dengan RPD Harian Transaksi Besar yang baru (yang memuat nominal yang lebih besar dari nominal awal). Sehingga, perubahan berupa penambahan nominal penarikan dana hanya untuk transaksi besar kategori A dan B, meskipun dilakukan pada periode yang masih dimungkinkan dilakukan perubahan akan berakibat pada pengunduran jadwal pembayaran dari rencana awal. Untuk lebih jelas terkait perlakuan atas perubahan berupa penambahan nominal penarikan dana dapat dilihat pada contoh kasus dibawah ini.

Contoh 1 Pada tanggal 05 Maret 2015, Satker XYZ menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar kategori B atas pengajuan SPM yang direncanakan akan diajukan pada tanggal 23 Maret 2015 dengan nominal Rp 725 miliar. Maka atas penyampaian RPD Harian Transaksi Besar tersebut : a. Atas rencana pengajuan SPM tanggal 23 Maret 2015, maka batas akhir penyampaian

RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN adalah tanggal 09 Maret 2015. b. Atas RPD Harian Transaksi Besar yang telah disampaikan tersebut, batas waktu penyampaian perubahan adalah tanggal 16 Maret 2015 (yakni lima hari kerja sebelum pengajuan SPM). c. Pada tanggal 09 Maret 2015, Satker XYZ menyampaikan perubahan sehingga nominal belanja yang semula sebesar Rp 725 miliar menjadi Rp 925 miliar dengan rencana pengajuan SPM tetap sama yakni tanggal 23 Maret 2015. Maka untuk mengakomodir perubahan tersbut, Satker XYZ melakukan penghapusan RPD Harian Transaksai Besar yang semula disampaikan (nominal Rp 725 miliar) dan menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar yang baru dengan nilai Rp 925 miliar. Perubahan ini masih dimungkinkan karena penambahan nominal tidak mengakibatkan perubahan kategori transaksi menjadi kategori A, sehingga batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar masih tetap 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pengajuan SPM yakni paling lambat disampaikan pada tanggal 09 Maret 2015. d. Jika dari tanggal 10 sampai dengan 16 Maret 2015, Satker XYZ menyampaikan perubahan berupa penambahan nilai menjadi Rp 925 miliar dengan jadwal pengajuan SPM tetap tanggal 23 Maret 2015, maka hal ini tidak dimungkinkan. Perubahan penambahan nilai tersebut hanya dimungkinkan apabila juga dilakukan perubahan jadwal pengajuan SPM sehingga sesuai dengan ketentuan batas waktu penyampaian RPD Harian Transaksi Besar, yakni 10 hari kerja sebelum penyajuan SPM untuk transaksi kategori B. Sehingga apabila perubahan dilakukan pada tanggal 10 Maret 2015, maka Satker XYZ menyampaikan perubahan berupa penghapusan RPD Harian Transaksi Besar yang awal (dengan nilai nominal Rp 725 miliar dan jadwal

20

pengajuan SPM 23 Maret 2015) dan menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar yang baru dengan nominal Rp 925 miliar dan rencana pengajuan SPM paling cepat tanggal 24 Maret 2015. Contoh 2 Pada tanggal 12 Maret 2015 Satker XYZ menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar kategori C atas pengajuan SPM yang direncanakan akan diajukan pada tanggal 23 Maret 2015 dengan nominal Rp 315 miliar. Maka atas penyampaian RPD Harian Transaksi Besar tersebut : a. Atas rencana pengajuan SPM tanggal 23 Maret 2015, maka batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar ke KPPN adalah tanggal 16 Maret 2015 (yakni 5 hari kerja sebelum pengajuan tanggal 23 Maret 2015). b. Atas RPD Harian Transaksi Besar yang telah disampaikan tersebut, batas waktu penyampaian perubahan adalah tanggal 16 Maret 2015. c. Pada tanggal 16 Maret 2015 Satker XYZ menyampaikan perubahan sehingga nominal belanja yang semula sebesar Rp 315 miliar menjadi Rp 400 miliar. Maka untuk mengakomodir perubahan tersebut, Satker XYZ melakukan penghapusan RPD Harian Transaksi Besar yang semula disampaikan (nominal Rp 315 miliar) dan menyampaikan RPD Harian Transaksi Besar yang baru dengan nilai Rp 400 miliar. Perubahan ini masih dimungkinkan karena penambahan nominal tidak mengakibatkan perubahan kategori transaksi menjadi kategori B maupun A, sehingga batas akhir penyampaian RPD Harian Transaksi Besar masih tetap 5 (lima) hari kerja sebelum pengajuan SPM yakni paling lambat disampaikan pada tanggal 16 Maret 2015. d. Perubahan yang dilakukan setelah tanggal 16 Maret 2015, tidak diperkenankan.

21