MODUL BAHAN AJAR
TUGAS
[ETIKA PROFESI] Modul 7
Dosen: Elyas Palantei, ST., M.Eng., Ph.D
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
1
MODUL-7: TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
7.1 Latar Belakang Perusahaan adalah sub-sistem ekonomi, memiliki peran sangat menentukan dalam mendorong kemakmuran suatu negara. Disamping berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, perusahaan sering melahirkan aneka keahlian dan cara hidup rasional di masyarakat. Karena perusahaan hidup dan berkembang tidak dalam entitas yang hampa, maka ia perlu mengembangkan hubungan dengan lingkungannya seperti lembaga pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, komunitas dan media. Pola hubungan ini terus berubah sejalan dengan tingkat perkembangan ekonomi dan politik di suatu negara. Perubahan ini mempengaruhi bagaimana perusahaan itu dikelola. Sejak sepuluh tahun belakangan ini, terdapat gerakan yang semakin jelas untuk mendefinisikan kembali peran perusahaan. Gerakan ini dirangkum dalam suatu terminologi
yaitu
Tanggungjawab
Sosial
Perusahaan(Corporate
Social
Responsibility). Gerakan ini mengambil berbagai bentuk kegiatan misalnya bentuk pelaporan perusahaan dalam aspek-aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, filantropi, sumbangan yang dikaitkan dengan penjualan produk, kehati-hatian dalam memilih mitra, pembangunan daerah, hingga keterlibatan perusahaan dalam upaya perbaikan tata kelola publik. Perusahaan yang bertanggung jawab berhubungan dengan para pemangku kepentingan mereka, di seluruh dimensikegiatan. Intinya adalah bahwa perusahaan berperilaku secara bertanggung jawab di luarpersyaratan komersial dan peraturan mereka. Pada hakekatnya setiap kelompok ataupun organisasi mempunyai tanggung jawab sosial (social responsibility) pada lingkungannya.Tanggung jawab sosial seseorang atau organisasi adalah etika dan kemampuan berbuat baik pada lingkungan sosial hidup berdasarkan aturan,nilai dan kebutuhan masyarakat. Berbuat baik atau kebajikan merupakan bagian dari kehidupan sosial. Dan dari segi kecerdasan, berbuat
2
kebajikan adalah salah satu unsur kecerdasan spiritual. Sementara dalam konteks perusahaan, tanggung jawab sosial itu disebut tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility--CSR). Sedangkan Pengertian CSR sendiri menurut The World Business Council for Sustainable Development, adalah “komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”.
Perkembangan praktik dan pengungkapan tanggung
jawab sosial di Indonesia dimulai seiring dengan semakin kritis dan pedulinya masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan sosial dalam jangka panjang yang menjunjung nilai-nilai etika. Utama (2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Dalam pengembangannya, selain memiliki tanggung jawab social, sebuah perusahaan juga harus memiliki pedoman dan kode etik dalam berkembang. Pedoman
tersebut menetapkan ketentuan dasar bagi perilaku bisnis dan berfungsi sebagai pondasi bagi kebijakan, prosedur, dan panduan Perusahaan, yang kesemuanya menyediakan panduan tambahan tentang perilaku yang diharapkan. Semua karyawan Kelompok Perusahaan wajib mematuhi Pedoman Perilaku Bisnis, dan kebijakan Perusahaan dan undang-undang yang mengatur kegiatan perusahaan. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengikuti Pedoman. Bersama dengan Keyakinan dan kebijakan Perusahaan, Pedoman tersebut membantu dalam membuat keputusan yang benar dan melakukan tindakan yang benar, terlepas dari tempat bekerja atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam tindakan sehari-hari orang-orang dan perusahaan yang menjalankan bisnis juga harus mengikuti Pedoman Perilaku Bisnis, selain kebijakan Perusahaan terkait lainnya. Keberlakuan atas ketentuan dari Pedoman
harus dimasukkan ke dalam kontrak pemasok pihak ketiga, pembuat,
3
kontraktor, vendor, dan distributor. Pedoman perusahaan diatur dengan kode etik. Definisi dari kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum.Kode Etik juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak professional. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang professional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada tiga hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi yaitu(1) Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. (2) Merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja (kalangan sosial). (3) Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan.
4
7.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang makalah ini :
Seperti apakah gambaran mengenai tanggung jawab social (Corporate social responsibility) dalam suatu perusahaan ?
Bagaimanakah peranan dari tanggung jawab social suatu perusahaan ?
Apakah dasarbagi perusahaan dalammenyusun danmenunjukkan perilakuperusahaannya ?
7.2 Tujuan
Menjelaskan mengenai CSR (Corporate social responsibility) suatu perusahaan.
Mendeskripsikan peranan CSR bagi perusahaan maupun lingkungan luar.
Memahami dasar perusahaan dalam menyusun dan menunjukkan perilaku perusahaannya.
5
7.4 Corporate Social Responsibility (CSR) Pentingnya bagi setiap bisnis untuk terbuka danhadir untuk tempat usaha di masyarakat menuntut hubungan kerja yang eratdengan para pemangku kepentingan yang berbeda, dan nilai-nilai pengaturan dan standar dalam kebijakandan berlatih. Mengingat dorongan untuk CSR dan etika, seluruh daerah telah pindahdan poin untuk jenis yang sangat berbeda dari etika bisnis. Etika tua tentangsesuatu yang cukup berbeda dari pengambilan keputusan bisnis dengan bidangtanggung jawab sosial dilihat sebagai filantropi. Etika baru melihat CSR sebagai bagian daripengambilan keputusan sehari-hari bisnis. Ini adalah tentang kesadaran sosial danlingkungan fisik dan bekerja tanggapan yang tepat. Dalam semua ini, kodeetik adalah panduan penting, tetapi hanya berguna sejauh mereka memperkuattanggung jawab profesional dan bisnis secara keseluruhan. Pengertian CSR sendiri menurut The World Business Council for Sustainable Development, adalah “komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan para karyawan, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan”. Perkembangan praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial di Indonesia dimulai seiring dengan semakin kritis dan pedulinya masyarakat terhadap keberlangsungan lingkungan sosial dalam jangka panjang yang menjunjung nilai-nilai etika. Utama (2007) menyatakan bahwa perkembangan CSR terkait dengan semakin parahnya kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia maupun dunia, mulai dari penggundulan hutan, polusi udara dan air, hingga perubahan iklim. Sementara banyak definisi yang ada, seperti yang tercantum dalam Bab 5, CSR terlihat pada sebuah perusahaan yaitu bagaimana cara perusahaan bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan mereka, di seluruh dimensikegiatan. Intinya adalah bahwa perusahaan berperilaku secara bertanggung jawab di luarpersyaratan komersial dan peraturan mereka. Konsep CSR erat dengan munculnya konsep 'corporate citizenship', yang digambarkan sebagai 5
'memahami dan mengelola sebuah perusahaan yang lebih luasberpengaruh pada masyarakat untuk kepentingan perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan '. Pendekatan corporate citizenship mengambil pandangan bahwa perusahaan, sebagai hukum independenentitas, adalah anggota masyarakat dan dengan demikian dapat dianggap sebagai warga negara dengan hukumhak dan kewajiban. Di Indonesia sendiri, CSR (Corporate Social Responsibility) merupakan suatu tanggungjawab sosial suatu perusahaan dimana menjadi salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan sesuai dengan isi pasal 74 Undang- Undang Perseroan Terbatas (UUPT) yang terbaru, yakni UU Nomor 40 Tahun 2007, melalui undangundang ini, industry atau koperasi-koperasi wajib untuk melaksanakannya. Mendampingi hak-hak dan kewajiban adalah harapan untuk bertindak sebagaiwarga perusahaan yang baik dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat yang lebih umum.Sementara CSR dipandang sebagai konsep eksternal yang berfokus pada hubungan eksternal,corporate citizenship membutuhkan pembentukan perspektif struktur internal sebelumberurusan dengan hubungan eksternal. Corporate citizenship yang baik adalah bagian dari setiapaspek organisasi.Tanggung jawab sosial perusahaan juga terkait dengan konsep-konsep lain seperti sosialkohesi dan modal sosial. Secara konseptual, CSR terutama terkait dengan sukarela,integrasi, kepedulian sosial, dan lingkungan dalam strategi organisasi.Namun, ada pengakuan yang berkembang tentang pentingnya bisnis dalam mengembangkankohesi
sosial
dan
membantu
mengatasi
masalah
sosial.
Stakeholdersangat penting untuk peran organisasi dalam mengembangkan modal sosial. Dialogdengan berbagai pemangku kepentingan perusahaan dapat membantu mengembangkan modal sosial ini. Modal sosial didefinisikanPerusahaan dalam terang corporate citizenship dapat melihat dirinya sebagai anggota darimasyarakat, daripada organisasi diskrit. Modal sosial dikembangkan bukan dengan oneoffhadiah kepada masyarakat tetapi dengan komitmen perusahaan untuk proyek-proyek yang membuatperbedaan kepada masyarakat itu. Sumber daya yang diberikan dengan demikian bagian dari sedang berlangsungnya sebuah hubungan. Contoh yang baik 6
dari ini adalah keterlibatan dengan sekolah lokal atau perguruan tinggi,kontribusi untuk
pengembangan
kurikulum
atau
pelebaran
partisipasi.
Salah
satu
perusahaan,misalnya, telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan museum perdamaian lokal, dengankondisi eksplisit bahwa museum harus mengembangkan sebuah program untuk konflikResolusi di sekolah setempat. Seperti sebuah perusahaan kemudian dapat menemukan sendiri pengaturan bagian dariagenda etika lokal dan memungkinkan pendidikan etika dalam kemitraan dengan orang lain.Bab ini
berfokus
pada
pengembangan
CSR
dan
kewarganegaraan
perusahaan
dankhususnya isu-isu yang menyediakan kerangka kerja bagi perilaku perusahaan yang baik.Ini termasuk: • pedoman CSR dan kode •Akuntabilitas dan tata kelola perusahaan • melakukan Bisnis • Suap dan korupsi • isu politik • Whistleblowing • Manajemen rantai persediaan • Keterlibatan komunitas •Buruhdan hak asasi manusia • Kesehatan dan keselamatan Pada makalah ini, lebih membahas pada dua poin pertama yaitu Pedoman CSR dan Kode dan Akuntabilitas dan Tata Kelola Perusahaan. Yang kemudian akan dibahas lebih dalam pada penjelasan berikutnya.
7
7.5 Corporate social responsibility – Guidelines and Code – Pedoman CSR dan Kode Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijabarkan dalam Keyakinan berfungsi sebagai kompas. Pedoman Perilaku Bisnis adalah peta perjalanan yang membantu agar tetap di jalur yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Pedoman tersebut menetapkan ketentuan dasar bagi perilaku bisnis dan berfungsi sebagai pondasi bagi kebijakan, prosedur, dan panduan Perusahaan, yang kesemuanya menyediakan panduan tambahan tentang perilaku yang diharapkan. Semua karyawan perusahaan wajib mematuhi Pedoman Perilaku Bisnis, dan kebijakan perusahaan dan undangundang yang mengatur kegiatan perusahaan. Setiap karyawan bertanggung jawab untuk mengetahui dan mengikuti Pedoman. Bersama dengan Keyakinan dan kebijakan Perusahaan, Pedoman tersebutmembantu dalam membuat keputusan yang benar dan melakukan tindakan yang benar, terlepas dari tempat bekerja atau jenis pekerjaan yang dilakukan. Sejumlahpedomandan
kode
bimbingandanmemungkinkanuntuk
etiktelah
diciptakan
perbandingandalam
untukmemberikan
perilaku.
Pedoman
ini
mencakup: Prinsip-prinsipglobalSullivan TheGlobal Compact PBB SA8000
PrinsipCaux Global Reporting Initiative PedomanOECDuntukMulti-Nationals TheKeidanrenPiagamuntukPerilakuPerusahaan yang Baik PrinsipTanggung Jawab Perusahaanglobal
8
Prinsip-Prinsip Global Sullivian Leon H Sullivan berasal dari Virginia Barat dan menjadi pendeta dari Gereja Sion Baptist pada tahun 1950. Sullivan percaya bahwa ketergantungan pada bantuan publik merupakan penghinaan besar untuk Afrika Amerika dan hanya pekerjaan bisa memberikan pemberdayaan yang benar bagi mereka. Dia berhasil untuk mengatur program perlindungan selektif untuk memboikot perusahaan-perusahaan (pada dasarnya Filadelfia), yang tidak memberikan kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Program yang berhasil membuka pintu bagi ribuan Afrika Amerika, meskipun sebagian besar dari mereka perlu dilatih. Pada tahun 1964 Sullivan didirikan pusat peluang Industrialisasi, di mana ia digunakan untuk melatih orang-orang Afrika Amerika dan mencoba untuk membuat mereka cocok untuk memenuhi persyaratan kerja. Pada tahun 1977 Leon H Sullivan meluncurkan "The Sullivan Principles Global" yang diyakini sebagai usaha yang kuat untuk mengamankan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini adalah pedoman akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan. Sullivan Principles global memiliki tujuan mendukung keadilan sosial dan politik oleh
perusahaan,
serta
mengamankan
kesempatan
yang
sama
di
semua
tingkatan.Pembukaan Prinsip-prinsip global Sullivan: "Tujuan dari Sullivan Principles global yang mendukung ekonomi, sosial dan politik keadilan dengan perusahaan di mana mereka melakukan bisnis; untuk mendukung hak asasi manusia dan untuk mendorong kesempatan yang sama pada semua tingkat pekerjaan, termasuk keragaman ras dan jenis kelamin pada pengambilan keputusan komite dan dewan; untuk melatih dan memajukan pekerja yang kurang beruntung untuk peluang teknis, pengawasan dan manajemen; dan untuk membantu dengan toleransi yang lebih besar dan pemahaman antara masyarakat; dengan demikian, membantu meningkatkan kualitas hidup bagi masyarakat, pekerja dan anak-anak dengan martabat dan kesetaraan. Saya mendorong perusahaan besar dan kecil di setiap bagian dunia untuk mendukung dan mengikuti Sullivan Principles Global tanggung jawab 9
sosial Perusahaan di mana pun mereka memiliki operasi ".Prinsip-prinsip ini telah menarik kerangka, yang menceritakan sektor korporasi harus hormatkepada karyawan dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Prinsip-prinsip ini juga hak asasi manusia menutup-, pengobatan pekerja, kesempatan yang sama, pekerja anak, kebebasan berserikat, kesehatan, keselamatan, kompensasi untuk kebutuhan dasar, persaingan yang adil, pengembangan masyarakat dan penyalahgunaan perempuan. Lebih dari seratus perusahaan-perusahaan AS yang beroperasi di Afrika Selatan mengadopsi prinsip-prinsip ini sebelum akhir periode apartheid Afrika Selatan. Pendeta Leon H Sullivan bersama dengan Kofi Annan (Sekretaris Jenderal PBB) mencoba untuk melestarikan hak asasi manusia dan keadilan sosial internasional dengan memperluas kode perilaku perusahaan dan prinsip-prinsip direvisi baru telah diluncurkan pada tahun 1999. Prinsip-prinsip diperluas panggilan untuk perusahaan multinasional untuk memainkan peran yang lebih besar dalam kemajuan manusia dan masih berdiri melawan rasisme, diskriminasi, dan melawan ketidakadilan sosial dan ekonomi. Sullivan Yayasan mengurus prinsip-prinsip ini secara global.
TheGlobal Compact PBB Dunia usaha pada umumnya mengakui bahwa kelangsungan usaha mereka mereka terkait dengan kelangsungan masyarakat yang lebih luas. Kebijakan dan praktek manajemen ditentukan di berbagai tingkat dan dapat menerima panduan dari berbagai sumber.Global Compact PBB memberikan peluang untuk bekerjasama dengan PBB, berbagi pengetahuan dengan dunia usaha dan organisasi-organisasi mereka di seluruh dunia, serta terlibat dalam dialog dengan serikat pekerja dan kelompok-kelompok lain. Global Compact PBB meminta perusahaan-perusahaan untuk mengintegrasikan ke dalam praktek mereka sehari-hari serta mempromosikan ke sepuluh prinsip yang sudah lama diakui oleh masyarakat internasional sebagai prinsip-prinsip
yang
universal
melalui
kesepakatan
dan
deklarasi
yang 10
otoritatif.Dengan mendukung Global Compact PBB, para peserta memilih menjadi bagian dari jaringan perusahaan yang berkomitmen untuk memperbaiki praktek bisnis di empat bidang yang dapat membantu menciptakan globalisasi yang lebih adil dan lebih inklusif: hak asasi manusia, peraturan ketenagakerjaan, perlindungan lingkungan serta upaya untuk memerangi korupsi. Mereka juga terlibat dalam kegiatan dialog yang dimaksudkan untuk memajukan tujuan-tujuan PBB serta membantu memajukan tujuan-tujuan masyarakat yang lebih luas, termasuk undangundang yang efektif di 10 bidang yang dicakup oleh prinsip-prinsip ini, ketentuan perundang-undangan yang lebih baik, serta tata pemerintahan yang baik.
Sepuluh Prinsip Global Compact Prinsip 1 - 2 Prinsip Hak Asasi Manusia Prinsip 1 Dunia Usaha harus mendukung dan menghormati perlindungan atas hak asasi manusia yang diproklamirkan secara internasional. Prinsip 2 Dunia Usaha harus memastikan bahwa kegiatan mereka tidak terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip 3- 6 Prinsip-prinsip Ketenagakerjaan Prinsip 3 Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Prinsip 4 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan kerja paksa atau kerja wajib. Prinsip 5 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan pekerja anak.
11
Prinsip 6 Dunia Usaha harus menegakkan penghapusan diskriminasi pekerjaan dan jabatan. Prinsip 7 - 9 Prinsip-prinsip Lingkungan Prinsip 7 Dunia Usaha harus mendukung pendekatan yang bersifat preventif terhadap masalah lingkungan. Prinsip 8 Dunia Usaha harus melaksanakan upaya untuk mempromosikan tanggungjawab yang lebih besar terhadap lingkungan hidup. Prinsip 9 Dunia Usaha harus mendorong pengembangan dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan. Prinsip 10 Prinsip Anti-Korupsi Prinsip 10 Dunia Usaha harus melawan segala bentuk korupsi, termasuk tindak pemerasan dan penyuapan
SA 8000 Standarglobaldiakuipaling banyakuntuk mengelolahak asasi manusia ditempat kerja
adalahSA8000AkuntabilitasSosialInternasional.
Iniadalahauditablestandarpertama, cocok untukorganisasi dari semua ukurandi mana saja didunia, danmenyediakan kerangka kerja untukmemastikansemuapemangku kepentinganAndabahwa akuntabilitassosialsedangstewardedolehmanajemenAnda.Maksud dari SA8000 adalah untuk memberikan standarberdasarkan norma-norma hak asasi manusia internasional 12
danhukum perburuhan nasional yang akan melindungi dan memberdayakansemua personil dalam ruang lingkup perusahaan kontroldan pengaruh, yang menghasilkan produk atau menyediakanlayanan untuk perusahaan, termasuk personildipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri, serta oleh-nyapemasok / subkontraktor, subpemasok, dan rumahpekerja.SA8000 adalah diverifikasi melalui berbasis dibuktikanproses. Persyaratan berlaku secara universal,terlepas dari ukuran perusahaan, geografislokasi, atau sektor industri.Memenuhi persyaratan untuk sosialakuntabilitas standar ini akan memungkinkanperusahaan untuk: a) Mengembangkan, memelihara, dan menegakkan kebijakan danprosedur untuk mengelola isu-isu yangdapat mengontrol atau mempengaruhi; b) Kredibel menunjukkan kepada pihak yang berkepentingan yangkebijakan perusahaan yang ada, prosedur, danpraktek sesuai dengan persyaratan inistandar. Beberapa manfaatnya adalah(1)Mencapaipraktek terbaik dalametikakerja, perdagangandan
operasi.
(2)
Terlibat
danmemotivasikaryawan
Andadengan
meningkatkansemangat. (3) Memperkenalkantransparansi yang lebih besardengan cara
Andamenjalankan
bisnis
anda.
(4)Mempertahankan
bisnisyang
sudah
adadanmenarik pelangganbaru daninvestor. (5) Mendapatkan pengakuansebagai organisasisosialakuntabel.
Prinsip Caux The Caux Round Table (CRT) Prinsip Bisnis yang Bertanggung Jawab yang menetapkan norma-norma etika untuk
diterima perilaku bisnis.
Beberapa
permasalahan seperti mengejar keuntungan untuk kepentingan sendiri, dengan tidak memperhatikan para pemangku kepentingan lainnya, akhirnya akanmenyebabkan kegagalan bisnis. kepemimpinan
Akibatnya, para pemimpin bisnis harus selalu menegaskan etis
sehingga
untuk
melindungi
fondasi
kemakmuran
berkelanjutan.Hal ini sama jelas bahwa jika kapitalisme harus dihormati, dan mempertahankan dirinya sendiri untuk kemakmuran global, itu harus baik dan 13
bertanggung jawab moral. Prinsip Pendekatan Caux Round Table untuk bisnis yang bertanggung jawab terdiri dari tujuh prinsip-prinsip inti sebagai berikut :
PRINSIP 1–Menghormati Yang Berkepentingan Serta Pemegang Saham •
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mengakui tugasnya untuk memberikan kontribusi nilai kepada masyarakat melalui kekayaan dan pekerjaan menciptakan dan produk dan layanan kepada konsumen.
•
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab menghormati kepentingan, dan bertindak dengan kejujuran dan keadilan terhadap, pelanggan, karyawan, pemasok, pesaing, dan masyarakat luas.
PRINSIP
2
-KONTRIBUSI
UNTUK
EKONOMI,
SOSIAL
DAN
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN •
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mengakui bahwa bisnis tidak bisa makmur berkelanjutan dalam masyarakat yang gagal atau kurang dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu Sebuah bisnis yang bertanggung jawab memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan dari masyarakat di mana ia beroperasi, dalam rangka untuk mempertahankan penting 'operasi' modal - keuangan, sosial, lingkungan, dan segala bentuk goodwill.
•
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab meningkatkan masyarakat melalui penggunaan yang efektif dan bijaksana sumber daya, persaingan bebas dan adil, dan inovasi dalam teknologi dan praktek bisnis.
PRINSIP 3 - MEMBANGUN KEPERCAYAAN DENGAN AKAN DI LUAR SURAT HUKUM •
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mengakui bahwa beberapa perilaku bisnis, meskipun hukum, dapat tetap memiliki konsekuensi yang merugikan bagi para pemangku kepentingan.Oleh karena itu Sebuah bisnis yang 14
bertanggung jawab mematuhi semangat dan niat di balik hukum, serta surat hukum, yang mengharuskan perilaku yang melampaui kewajiban hukum minimum. •
Sebuah
bisnis
yang
bertanggung
jawab
selalu
beroperasi
dengan
keterusterangan, kejujuran, dan transparansi, dan membuat janji-janjinya.
PRINSIP 4 Menghomati Aturan dan Konvensi •
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab menghormati budaya lokal dan tradisi dalam masyarakat di mana ia beroperasi, konsisten dengan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kesetaraan.
•
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab, di mana-mana ia beroperasi, menghormati semua yang berlaku nasional dan internasional hukum, peraturan dan konvensi, sementara perdagangan adil dan kompetitif.
PRINSIP 5 - MENDUKUNG GLOBALISASI JAWAB
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab, sebagai peserta di pasar global, mendukung perdagangan multilateral yang terbuka dan adil.
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab mendukung reformasi peraturan domestik dan peraturan di mana mereka tidak masuk akal menghambat perdagangan global
PRINSIP 6 - MENGHORMATI LINGKUNGAN
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab melindungi dan, jika mungkin, meningkatkan lingkungan, dan menghindari pemborosan sumber daya.
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab memastikan bahwa operasinya sesuai dengan praktik pengelolaan lingkungan terbaik sesuai dengan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang.
15
PRINSIP 7 - menghindari kegiatan terlarang
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab tidak berpartisipasi dalam, atau membiarkan, praktik korupsi, suap, pencucian uang, atau kegiatan terlarang lainnya.Sebuah bisnis yang bertanggung jawab tidak berpartisipasi atau memfasilitasi transaksi terkait dengan atau mendukung kegiatan teroris, perdagangan narkoba atau aktivitas terlarang lainnya.
Sebuah bisnis yang bertanggung jawab secara aktif mendukung pengurangan dan pencegahan dari semua kegiatan ilegal dan terlarang tersebut.
Global Reporting Initiative GlobalReporting Initiative(GRI) adalah sebuahlembaga independenyang memiliki
misiuntuk
mengembangkandan
menyebarluaskanpedomanpelaporankeberlanjutanyang membantuorganisasiuntuk
berlakusecara
melaporkandimensiekonomi,
globalyang
lingkungan,
dan
sosialdarikegiatan mereka, produk, danjasa. Tujuan dariPedomanGRIadalah untuk membantupelaporanorganisasidan dalammengartikulasikandan
pemangku
memahamikontribusiorganisasi
kepentinganmereka untukpembangunan
berkelanjutan melaluilaporanmereka. GRI telah mengembangkan Sustainability Reporting Guidelines yang berusaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dan menyediakan semua perusahaan dan organisasi dengan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif yang banyak digunakan di seluruh dunia.GRI sekarang yang paling banyak digunakan kerangka pelaporan keberlanjutan. Ada empat elemen kunci dalam rangka: 1. pedoman pelaporan Keberlanjutan (Pedoman) adalah landasan kerangka. Ini terdiri dari Prinsip untuk mendefinisikan isi laporan dan memastikan kualitas informasi yang dilaporkan. Mereka juga termasuk Standar Pengungkapan
16
terdiri dari indikator kinerja dan item pengungkapan lainnya, serta panduan tentang topik teknis tertentu dalam pelaporan. 2. protokol Indikator ada untuk masing-masing indikator kinerja yang terkandung dalam Pedoman. Protokol ini menyediakan definisi, bimbingan kompilasi, dan informasi lainnya untuk membantu laporan preparers dan untuk memastikan konsistensi dalam interpretasi indikator kinerja. Pengguna Pedoman juga harus menggunakan Protokol Indikator. 3. suplemen Sektor melengkapi Pedoman dengan interpretasi dan bimbingan tentang bagaimana menerapkannya dalam sektor tertentu, dan termasuk indikator kinerja sektor tertentu. Suplemen sektor yang berlaku harus digunakan selain daripada di tempat Pedoman. 4. protokol Teknis diciptakan untuk memberikan bimbingan tentang isu-isu dalam pelaporan, seperti pengaturan batas laporan. Mereka dirancang untuk digunakan dalam hubungannya dengan Pedoman dan suplemen sektor dan isu.
PedomanOECDuntukMulti-Nationals OECD (Organisation for Economic Co-operation and DevelopmentOrganisasi untuk Kerja Sama dan Pertumbuhan Ekonomi) merupakan organisasi pemerintah yang terdiri dari 34 negara. Tujuannya untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan social dan ekonomi. OCED menjalin kerjasama yang erat dengan lebih dari delapan puluh negara mitra di dunia, melebihi jumlah negaranegara anggotanya. Dalam perekonomian yang sangat global sekarang ini, keterlibatan aktif para mitra dalam kegiatan OECD sangat penting dalam menyusun kebijakan serta mengembangkan pedoman dan standar untuk mengatasi berbagai tantangan global, seperti krisis keuangan dan ekonomi serta perubahan iklim. Sebaliknya, semakin eratya hubungan dengan OECD dan sistem kerjanya akan memungkinkan Indonesia untuk mendapatkan berbagai studi banding dan kekayaan pengetahuan dari negara anggota OECD dan para mitranya. Dengan berpartisipasi 17
dalam survei ekonomi dan kajian obyektif OECD, Indonesia dapat memperoleh manfaat dari evaluasi mendalam terhadap kinerja ekonomi dan sosialnya berdasarkan praktik-praktik terbaik internasional (international best practices). Dihasilkan melalui kerjasama erat dengan pemerintah, kajian ini memfasilitasi dialog obyektif (peer dialogue) dan pembelajaran dengan negara lain dan menghasilkan rekomendasi kebijakan praktis. Dengan berpartisipasi dalam Komite, Kelompok Kerja dan proyek pengelolaan sumber-sumber pertumbuhan masa depan dari OECD seperti pertumbuhan berwawasan lingkungan (green growth), inovasi, dan keterpaduan kebijakan, Indonesia diundang untuk ikut dalam diskusi isu-isu kebijakan yang sedang berkembang dalam tatanan multilateral terbuka, belajar dari pengalaman kebijakan negara lain, menyampaikan pandangan dan pengetahuannya sendiri, dan pada akhirnya memberikan kontribusi pada penjabaran standar dan pedoman global yang sedang berkembang. Dengan masuk ke dalam sistem statistik OECD, Indonesia dapat membuat perbandingan dengan anggota dan mitra OECD di berbagai bidang kebijakan sehingga meningkatkan mutu kebijakan publiknya. Database (basis data) ini sering menjadi dasar dari berbagai publikasi utama OECD, seperti Gambaran ke Depan Ekonomi OECD (OECD Economic Outlook), Menuju Pertumbuhan (Going or Growth), dan Sekilas tentang Pensiun (Pensions at a Glance), yang memantau, menganalisa, dan mengukur kinerja negara dan memprakirakan kecenderungan kebijakan masa depan.
The KeidanrenPiagamuntukPerilakuPerusahaan yang Baik The Keidanren Charter for Good Corporate Behaviorberasal dari Nippon Keidanren, berisipernyataan bahwa perusahaan, meskipun sebagai lembaga ekonomi yang bertujuanmendapatkan laba melalui persaingan yangsehat, juga secara keseluruhan harus bergunabagi masyarakat.
18
Korporasi, selain menjadi entitas ekonomi yang terlibat dalam mengejar keuntungan melalui kompetisi yang adil, harus berguna untuk masyarakat secara keseluruhan. Untuk alasan ini, perusahaan akan mematuhi sepuluh prinsip-prinsip berikut; menghormati surat dan semangat semua hukum, baik domestik maupun asing, dan aturan internasional, dan berperilaku dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial.
Perusahaan akan mengembangkan dan menyediakan barang dan jasa yang berguna secara sosial, memberikan pertimbangan penuh untuk keselamatan.
Perusahaan akan terlibat dalam persaingan yang sehat, transparan, dan bebas. Mereka juga akan menjaga hubungan yang sehat dan suara dengan politik dan pemerintahan.
Perusahaan akan berkomunikasi tidak hanya dengan pemegang saham tetapi juga dengan masyarakat secara keseluruhan, aktif dan cukup mengungkapkan informasi perusahaan.
Perusahaan mengakui bahwa mengatasi masalah lingkungan adalah penting untuk keberadaan perusahaan dan kegiatan dan akan mengambil pendekatan sukarela dan tegas dalam menangani tugas-tugas.
Perusahaan, sebagai warga perusahaan yang baik, akan secara aktif melakukan kegiatan filantropi.
Perusahaan akan berusaha untuk membuatnya mungkin bagi karyawan untuk menjalani kehidupan santai dan diperkaya, menjamin lingkungan kerja yang aman dan nyaman dan menghormati martabat dan individualitas karyawan.
Perusahaan akan berdiri teguh melawan pasukan antisosial dan organisasi yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat sipil.
Dalam operasi di luar negeri, perusahaan akan menghormati budaya dan adat istiadat masyarakat hosting dan akan mengelola sendiri dengan cara yang memberikan kontribusi untuk pembangunan daerah.
19
Eksekutif puncak perusahaan ', mengakui bahwa terserah kepada mereka untuk membuat semangat Piagam kenyataan, akan mengambil inisiatif dan memberi contoh dalam melihat bahwa semua pihak terkait sepenuhnya menyadari Piagam dan dalam membawa sistem perusahaan sejalan dengan itu, dan akan berusaha untuk menumbuhkan etika perusahaan. Ketika Piagam ini dilanggar, eksekutif puncak perusahaan 'akan menyelesaikan masalah, berusaha untuk mengklarifikasi penyebab dan mencegah terulangnya nya. Mereka akan segera mengungkapkan semua informasi yang relevan kepada publik, dan akan bagikan hukuman keras atas mengidentifikasi wewenang dan tanggung jawab, tidak termasuk diri mereka sendiri.
PrinsipTanggung Jawab Perusahaanglobal Prinsip untuk Tanggung Jawab Dunia: Marks Bench untuk Mengukur Kinerja Bisnis (Bench Marks) mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan yang positif konsisten dengan tanggung jawab untuk mempertahankan komunitas manusia dan semua ciptaan. The Bench Marks menyatakan standar yang komprehensif dan harapan mendasar untuk tindakan perusahaan yang bertanggung jawab itu. The Bench Marks panggilan untuk:
Sebuah hubungan yang baru antara perusahaan, masyarakat dan ekosistem;
Dukungan untuk sistem berkelanjutan produksi dan sistem yang lebih adil untuk distribusi manfaat ekonomi dari produksi dan jasa lingkungan;
Partisipasi pemangku kepentingan dan mereka yang terkena dampak kegiatan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan dari perusahaan;
Pelestarian dan perlindungan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.
20
Menghormati martabat setiap orang, untuk hak pekerja untuk mengatur serikat dan tawar secara kolektif dan untuk semua hak-hak buruh inti seperti yang didefinisikan oleh Organisasi Perburuhan Internasional;
Kode yang kuat etik bagi perusahaan dan pemasok independen dipantau oleh organisasi non-pemerintah dan masyarakat setempat;
Penegasan hak masyarakat adat untuk partisipasi penuh dalam keputusan bisnis yang berhubungan dengan tanah leluhur mereka dan cara hidup mereka;
Pengembangan kebijakan hak asasi manusia berdasarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
Komitmen terhadap prinsip bahwa setiap pekerja memiliki hak akses ke perawatan kesehatan, mudah diakses dan terjangkau obat-obatan, termasuk ARV untuk pengobatan AIDS.
Kebijakan tata kelola perusahaan yang menyeimbangkan kepentingan kadangkadang bersaing manajer, karyawan, pemegang saham dan masyarakat; dan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, termasuk inklusivitas, integritas, kejujuran, keadilan dan transparansi.
Para pendukung: The Steering Group dari "Globalizing Prinsip Network," didirikan setelah Konferensi Hengrave pada tahun 1999 yang diselenggarakan oleh Dewan Ekumenis untuk Tanggung Jawab dari Inggris (ECCR), Interfaith Pusat Tanggung Jawab dari Amerika Serikat (ICCR ) dan Gugus Tugas di Gereja dan Tanggung Jawab Kanada (TCCR, sekarang KAIROS-Kanada). Kelompok Pengarah meliputi: Helga Birgden, Australia; Daniel Gennarelli, Kanada; Hildebrando Vélez, Kolombia; Crispin Putih, Inggris; Chan Kawai, Hong Kong, Cina; Jo Seoka, Afrika Selatan; dan David Schilling, Amerika Serikat.Para pendukung menawarkan dokumen ini untuk kelompok kerja pada tanggung jawab sosial perusahaan, untuk pekerja dan perusahaan yang ingin menjawab tantangan dalam melakukan bisnis dalam ekonomi global dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial. Tujuan jangka panjang kami adalah untuk mengubah cara perusahaan berhubungan dengan orang,
21
masyarakat dan lingkungan. Kami mengundang orang dari semua agama dan keyakinan untuk terlibat dalam dan berkontribusi pada promosi prinsip-prinsip diartikulasikan dalam Marks Bench. Kami percaya keterlibatan luas dari berbagai individu dan lembaga akan memperdalam nilai-nilai tanggung jawab perusahaan dan akuntabilitas yang akan memulihkan martabat manusia, keutuhan ciptaan dan tatanan sosial.
7.7 Accountability and corporate governance– Akuntabilitas dan Taat Kelola Perusahaan Sebuah pilar sentral mengembangkan filosofi CSR adalah kesediaan perusahaan untuk bertanggung jawab atas perilakunya. Akuntabilitas dalam perusahaan etika melampaui beroperasi di dalam hukum dan kerangka peraturan, untuk bertanggung jawab atas tindakan organisasi dan dampaknya. Jejak sosial, lingkungan dan ekonomi dari suatu organisasi yang relevan dengan akuntabilitas ini. Solomon dan Solomon (2004) menyatakan bahwa 'tata kelola perusahaan adalah sistem checks and balances, baik internal maupun eksternal kepada perusahaan, untuk memastikan bahwa mereka melepaskan akuntabilitas kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dengan cara yang bertanggung jawab secara sosial dalamsemua bidang bisnis mereka' . Definisi ini didasarkan pada persepsi bahwaperusahaan dapat memaksimalkan penciptaan nilai dalam jangka panjang, dengan pemakaian akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan dengan mengoptimalkan sistem mereka tata kelola perusahaan.Masalah baru dengan tata kelola perusahaan telah menghasilkan serangkaian pedoman peraturan dan kode praktek. Di Inggris, Cadbury (1992), Turnbull (2005) dan Higgs (2003) laporan semuanya menghasilkan penguatan kode gabungan praktik tata kelola perusahaan. The Sabannes Oxley Act di Amerika Serikat mencoba untuk latihan kontrol yang sama setelah runtuhnya Enron. Semua inisiatif berhubungan dengan cara di mana perusahaan tersebut dikendalikan. Di Inggris, Perusahaan Reformasi Hukum
22
Bill 2006, berusaha untuk lebih memperketat iklim peraturan untuk perusahaan dengan cara dari Oxley Act Sabannes. Pada akhirnya, pemerintahan berkaitan dengan integritas dan perilaku etis dari orang-orang yang memimpin organisasi. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan meliputi berikut ini:
Transparansi. Hal ini umumnya diterima bahwa transparansi merupakan elemen penting dari sistem yang baik tata kelola perusahaan. Pengendalian internal dan fungsi audit diperlukan untuk menjamin transparansi. Kegagalan di Enron dan Worldcom dapat ditelusuri kurangnya transparansi dan kegagalan sistem audit. Langsung berhubungan dengan transparansi pengendalian internal. Hal ini berkaitan dengan sistem kontrol untuk semua aspek bisnis, meskipun kontrol tradisional internal terbatas pada aspek keuangan dan operasional bisnis. Pengendalian internal yang bekerja secara efektif dapat mengurangi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan. Risiko ini mungkin keuangan, lingkungan, sosial atau hukum. Peningkatan manajemen risiko mengurangi prospek kinerja sosial yang negatif.
Pengungkapan. Semua perusahaan menghasilkan sejumlah besar informasi peraturan seperti laporan tahunan dan item peraturan lainnya. Banyak komunikasi lain seperti siaran pers, publisitasmaterial dan website juga diproduksi. Kurangnya sistem yang terstruktur pengungkapan akan membuat sulit bagi para pemangku kepentingan untuk menilai akurasi dan keandalan informasi ini. Proses audit tradisional seharusnya untuk memeriksa kebenaran laporan keuangan. Namun, Enron dan selanjutnya wahyu dalam sistem pelaporan keuangan menunjukkan bahwa pengungkapan keuangan belum pernah ke standar yang diharapkan dalam prinsip-prinsip pengelolaan yang mendasarinya. Pengungkapan dapat bekerja sebagai alat positif bagi kinerja perusahaan yang lebih baik. Semakin, perusahaan yang mengadopsi penggunaan gabungan keselamatan, kesehatan dan lingkungan laporan atau
23
laporan tanggung jawab perusahaan untuk mengungkapkan kinerja di daerahdaerah sensitif.
Kepemimpinan. Perkembangan akuntabilitas dalam suatu perusahaan didorong oleh manajemen senior dan akhirnya merupakan masalah kepemimpinan. Cita-cita etis pribadi dan integritas para pemimpin ini menentukan sikap organisasi mengambil isu-isu etis. Dalam lebih besar, perusahaan publik akuntabel kode etik yang ditetapkan yang membantu mempromosikan etis dan bertanggung jawab pengambilan keputusan. Di mana ada akuntabilitas yang lebih besar kepada pemegang saham, dewan manajemen senior harusdalam posisi untuk menantang dan meninjau kinerja manajemen. Teori keagenan menunjukkan bahwa manajer profesional harus bertindak dalam kepentingan terbaik pemegang saham mereka sementara teori stakeholder menunjukkan bahwa perusahaan memiliki akuntabilitas untuk berbagai pemangku kepentingan. Sementara konvergensi pandangan ini akan menciptakan situasi yang ideal, pemimpin organisasi bertanggung jawab atas tindakan organisasi mereka.
24
7.8 Kesimpulan
CSR pada sebuah perusahaan yaitu bagaimana cara perusahaan bertanggung jawab dalam menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan mereka, di seluruh dimensikegiatan.
Sullivan Principles global memiliki tujuan mendukung keadilan sosial dan politik oleh perusahaan, serta mengamankan kesempatan yang sama di semua tingkatan.
Maksud dari SA8000 adalah untuk memberikan standarberdasarkan norma-norma hak asasi manusia internasional danhukum perburuhan nasional yang akan melindungi dan memberdayakansemua personil dalam
ruang
lingkup
perusahaan
kontroldan
pengaruh,
yang
menghasilkan produk atau menyediakanlayanan untuk perusahaan, termasuk personildipekerjakan oleh perusahaan itu sendiri, serta olehnyapemasok / subkontraktor, subpemasok, dan rumahpekerja.
The Caux Round Table (CRT) Prinsip Bisnis yang Bertanggung Jawab yang menetapkan norma-norma etika untuk diterima perilaku bisnis.
Tujuan dariPedomanGRIadalah untuk membantupelaporanorganisasidan pemangku
kepentinganmereka
memahamikontribusiorganisasi
dalammengartikulasikandan
untukpembangunan
berkelanjutan
melaluilaporanmereka.
Tujuan OECD adalah untuk mengembangkan dan mempromosikan kebijakan social dan ekonomi.
Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan meliputi berikut ini: Transparansi Pengungkapan Kepemimpinan
25
7.9 Saran Penyusun menyadari masih banyak kesalahan yang terjadi pada penyusunan makalah ini, kiranya para pembaca yang baik hati berkenan memberikan saran yang membangun demi kesempurnaan penyusunan makalah – makalah di masa mendatang dengan materi yang lain pula, demikianlah makalah Etika Profesi ini saya susun untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah ini.
26
DAFTAR PUSTAKA
OECD.2010.Indonesia dan OECD:PDF Robinson, Simon.2007.Engineering, Business and Professional Ethics:BH Yuningsih, Ani.2005.Prinsip-prinsip KetenagakerjaanGlobal Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa:PDF Noname.2009.Prinsip-prinsip KetenagakerjaanGlobal Compact – Perserikatan Bangsa Bangsa:ILO
1
