MODUL BAHAN AJAR 1
TUGAS
Modul Bahan Ajar
[ETIKA PROFESI] Modul 13
Dosen: Elyas Palantei, ST., M.Eng., Ph.D
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA JURUSAN TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2015
1
2
Modul Bahan Ajar
MODUL-13: ETIKA PROFESI DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
13.1 Pendahuluan
Berdasarkan pembahasan dari topik saya yang berjudul “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TSP) / Corporate Social Responsibility(CSR)”,saya telah mencari dan meneliti berbagai contoh kasus pelanggaran Tanggung Jawab Sosial Peruahaan, yang banyak ditemukan di Indonesia, dan saya menemukan bahwa kasus yang marak terjadi ialah kasus amdal. Permasalahan tentang kasus amdalini memang merupakan permasalahan yang cukup marak di Indonesia. Saya mengambil studi kasus mengenai amdal atau analisis mengenai dampak lingkungan ini karena sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012, proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sementara banyak terjadi proses pembangunan atau proses operasi suatu perusahaan yang melanggar ketentuan amdal tersebut dan lebih buruknya lagi melakukan kerusakan terhadap lingkungan di sekitar operasi tersebut Semoga pembahasan dalam makalah ini akan membuat kita lebih mengerti tentang standar operasi yang sesuai Perturan Pemerintah(PP) dan Corporate Social Responsibility (CSR), dalam hal ini berupa kasus pelanggrannya. Terkhusus berdasarkan kasus yang akan dibahas dalam makalah ini.
2
3
Modul Bahan Ajar
13.2 Tujuan
Membahas kasus amdal dan dihubungkan dengan pemahaman tanggung jawab social perusahaan(TSP). Menjelaskan titik serta letak permasalahan serta pandangan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pelanggaran amdal tersebut.
3
Modul Bahan Ajar
4
13.3
Studi Kasus
Kasus yang saya bahas dikutip dari surat kabar Jawa Pos yang berjudul “Tanpa Izin, Tiga Pabrik Nekat Beraktivitas” yang diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2013.
Gresik-Aktivitas pembangunan tempat usaha bodong alias tanpa izin lengkap benar-benar marak dan sulit terkontrol. Yang terbaru, aktivitas itu terungkap pada proyek tiga perusahaan baru di Kawasan Industri Gresik(KIG). Selain izin yang belum
4
5
Modul Bahan Ajar
komplet, Industri tersebut tidak punya dokumen analisis mengenai dampak lingkungan(amdal). Yang aneh, amdal industri-industri baru ini ternyata hanya berstatus nunut(mendompleng) dengan amdal pendirian KIG. Kasus tersebut kini dipantau tim Komisi C DPRD Gresik. Kemarin(1/5) para anggota komisi itu memanggil pengelolah KIG yang dianggap membiarkan kasus tersebut terjadi. Tim juga mendatangi tiga industri yang berlokasi di dekat Telaga Ngipik itu. "Dari hasil penulusuran kami, tiga industri ini memang bermasalah," kata anggota Komisi C DPRD Gresik Mustajab kemarin. Dari hasil temuan komisi C, ada tiga industri baru yang dianggap bermasalah. Yakni, PT BKP(produsen minyak goreng), PT IDM(pengolahan ikan), dan PT HNF(industri alat berat) yang saat ini masih dibangun. Ternyata , PT HNF belum memiliki izin komplet. Mereka sejauh ini baru mengantongi izin prinsip. Izin mendirikan bangunan(IMB) dan HO(izin gangguan) pun belum klir. Bahkan, pembangunan pabrik itu belum dilengkapi amdal. Setelah ditelusuri, amdal perusahaan tersebut masih memakai amdal milik KIG. "Padahal, sesuai aturan, industri yang berpotensi mengeluarkan limbah berbahaya harus memiliki amdal sendiri," Kata politikus PAN itu. Dugaan pelanggaran lain terjadi pada PT BKP. Amdal pabrik produsen minyak gorang tersebut belum klir. Bahkan, berkali-kali industri itu dilaporkan warga karena kerap mencemari lingkungan. "Kasus serupa terjadi pada PT IDM. Perusahaan ini kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau. Amdalnya juga belum ada," kata Mustajab. 5
6
Modul Bahan Ajar
Berdasarkan hasil pertemuan dengan KIG, diketahui bahwa perusahaanperusahaan tersebut masih menyisakan masalah. Setelah pertemuan, komisi C merekomendasikan agar aktivitas industri itu ditutup sementara. (ris/c8/hud)
A. Pembahasan Kasus B.1 Teori Menurut Etika Profesi Sebagaimana yang telah saya kemukakan sebelumnya dalam makalah saya tugas sebelumnya. Pemikiran yang mendasari CSR (Corporate Social Responsibility) yang seringdianggap inti dari Etika Bisnis(Profesi) adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomis dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan (stakeholders) yang jangkauannya melebihi kewajiban-kewajiban di atas. Telah dikemukakan juga yang memotivasi perusahaan melakukan TSP ? Saidi dan Abidin ( 2004:69) membuat matriks yang menggambarkan tiga tahap atau paradigma yang berbeda, diantaranya : 1.Corporate Charity, yakni dorongan amal berdasarakan motivasi keagamaan. 2.Corporate Philanthropy,yakni dorongan kemanusiaan yang biasanya bersumber dari norma dan etika universal untuk menolong sesama dan memperjuangkan kemerataan sosial.
6
7
Modul Bahan Ajar
3.Corporate Citizenship, yakni motivasi kewargaan demi mewujudkan keadilan social berdasarkan prinsip keterlibatan social. Sebagaimana penggalan diatas. Beberapa hal yang termasuk dalam CSR ini antara lain adalah tatalaksana perusahaan (corporate governance) yang sekarang sedang marak di Indonesia, kesadaran perusahaan akan lingkungan, kondisi tempat kerja dan standar bagi karyawan, hubungan perusahan-masyarakat, investasi sosial perusahaan (corporate philantrophy). Dan juga secara konseptual, TSP merupakan Kepedulian perusahaan yang didasari 3 prinsip dasar yang dikenal dengan istilah Triple Bottom Lines yaiu, 3P : 1. Profit, perusahaan tetap harus berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. 2. People, Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program CSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, pendirian sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal, dan bahkan ada perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat 3. Plannet, Perusahaan peduli terhadap lingkungan hidup dan berkelanjutan keragaman hayati. Beberapa program TSP yan berpijak pada prinsip ini biasanya berupa penghijaunan lingkungan hidup, penyediaan sarana air bersih, perbaikan permukiman, pengembangan pariwisata (ekoturisme ) dll.
7
8
Modul Bahan Ajar
Jadi sudah sangat jelas bahwa kegiatan yang tidak memiliki kesadaran unutk menjaga lingkungan, kelayakan tempat kerja, standar karyawan, hubungan perushaanmasyarakat dapat dinyatakan telah melanggar CSR.
B.2 Kesesuaian Menurut PP UU Karena tanggung jawab social perusahaan juga ada dalam makna Liability yang dimana dengan kata lain dalah ranah hukum. Dan keputusan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) telah diatur dalam undang-undang sebagaimana berikut : Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk Usaha dan/atau Kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan, dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin. Perangkat atau instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut adalah Amdal dan UKL-UPL. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap
8
9
Modul Bahan Ajar
Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal. Adapun juga sanksi yang diberikan pada pemegang izin lingkungan(amdal) jika tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera dalam pasal 53. Sanksi administratif yang meliputi: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan; atau d. pencabutan Izin Lingkungan.
B.3 Hasil Analisa Kasus Pada surat kabar Jawa Pos, 2 Mei 2013, ada salah satu artikel yang menurut saya melanggar Etika Bisnis(Profesi), yaitu artikel yang berjudul “Tanpa Izin, Tiga Pabrik Nekat Beraktivitas”. Ketiga industri tersebut berada di Gresik yaitu PT. Bina Karya Prima(BKP) yang merupakan produsen minyak goreng, PT. IDM (Pengolahan Ikan), dan PT. HNF (Industri Alat Berat). Industri-industri tersebut dianggap melanggar Etika Bisnis dalam Corporate Social Responsibility (CSR) karena ketiganya berpotensi mengeluarkan limbah berbahaya. Bukan hanya itu, mereka juga tidak memiliki perizinan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), mereka hanya mendompleng dengan amdal pendirian milik Kawasan Industri Gresik (KIG).
9
10
Modul Bahan Ajar
Perusahaan lain yang melanggar etika bisnis dalam CSR yaitu PT. BKP (produsen minyak goreng) yang izin amdalnya belum clear dan berkali-kali perusahaan ini dilaporkan warga sekitar karena kerap mencemari lingkungan. Ada juga PT. IDM yang kerap dikeluhkan karena menimbulkan bau.
BAB III PENUTUP
III. 1 Kesimpulan Berdasarkan pembahasan mengenai Studi kasus Tanggung Jawab Sosial Perusahaan(TSP) atau Corporate Social Responsibility(CSR), saya menyimpulkan bahwa berbagai tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran amdal atau dokumen analisis mengenai dampak lingkungan, baik itu berupa ketidak pemilikan, pelanggaran kewajiban pemilik, dan sebagainya. Maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap CSR yang terdapat dalam etika bisnis(profesi) dan menyalahi aturan PP/UU yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012.
III. 2 Saran
10
11
Modul Bahan Ajar
Saya berharap pemerintah harus menindak lebih tegas industri-industri yang tidak mempunyai izin lengkap, terutama yang dapat merugikan masyarakat dan berdampak langsung pada lingkungan sekitar. Serta melakukan sidak dan pengawasan terhadap industri-industri baru yang akan didirikan.
DAFTAR PUSTAKA
Robinson Simon, dkk, 2007, Engineering, Business and Professional Ethics, Elsevier’s Science and Technology Rights Department in Oxford, UK
Wikipedia, “Analisis Dampak Lingkungan” https://id.wikipedia.org/wiki/Analisis_dampak_lingkungan 16 Desember 2015, pukul 20.00 Wita
Ninu Murni, “CONTOH_DAN_ANALISIS_CSR”, https://www.academia.edu/4794126/CONTOH_DAN_ANALISIS_CSR 14 Desember 2015, pukul 19.00 Wita
11
12
Modul Bahan Ajar
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG IZIN LINGKUNGAN, PP-Nomor-27-Tahun-2012.pdf 16 Desember 2015, pukul 20.00 Wita
Mulyadi Agus, “CONTOH KASUS AMDAL DI INDONESIA” http://dokumen.tips/documents/contoh-kasus-amdal-di.html, Juli 01, 2015 14 Desember 2015, pukul 20.00 WIta
Ris ,“Tanpa Izin, Tiga Pabrik Nekat Beraktivitas”, Surat Kabar Jawa Pos,2 Mei 2013 14 Desember 2015, pukul 21.00 Wita
12
