Modul 1 Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Sebagai Pilar Ekonomi Masyarakat Dosen : M. Tasrifin,SH,MH,MM.
Bab I Pendahuluan A. Deskripsi Singkat Ciri sistem Ekonomi Kerakyatan (EKORA) adalah: 1. Penegakan prinsip keadilan dan demokrasi ekonomi, disertai kepedulian terhadap yang lemah; 2. Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi Bangsa terutama Pemerintah sesuai dengan kemampuannya.
B. Hasil Belajar Setelah selesai pembelajaran peserta dapat memiliki persepsi yang sama tentang sistem ekonomi kerakyatan dan ciri-ciri KUMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat
C. Indikator Hasil Belajar Setelah selesai pembelajaran ini peserta dapat: 1. Membangun persepsi yang sama tentang sistem ekonomi kerakyatan, 2. Mengindentifikasi ciri-ciri KUMKM, 3. Peranan KUMKM sebagai pilar ekonom masyarakat, 4. Mengidentifikasi permasalahan KUMKM, 5. Menguraikan upaya-upaya pemberdayaan kegiatan usaha KUMKM.
D. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Sistem ekonomi kerakyatan dan
Karakteristik KUMKM a. Pengertian sistem ekonomi kerakyatan, b. Karakteristik dan Landasan Hukum KUMKM, 1) Koperasi, 2) Usaha Mikro, 3) Usaha Kecil, 4) Usaha Menengah. c. Klasifikasi Usaha Mikro dan Kecil
2. Peranan KUMKM sebagai Pilar Ekonomi Masyarakat dan Permasalahannya a. Peranan KUMKM dalam perekonomian nasional, b. Peranan KUMKM di tingkat lokal, c. Identifikasi Permasalahan KUMKM, d. Upaya Pemberdayaan KUMKM
BAB II SISTEM EKONOMI KERAKYATAN DAN KARAKTERISTIK KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
Setelah selesai mempelajari peserta dapat membangun kesamaan persepsi tentang sistim ekonomi kerakyatan dan mengidentifikasi ciri-ciri KUMKM sebagai pilar sistim ekonomi masyarakat
A. Sistem Ekonomi Kerakyatan Ciri-ciri sistem ekonomi kerakyatan : 1. Penegakkan prinsdip keadilan dan demokrasi ekonomi. 2. Pemihakan, pemberdayaan dan perlindungan terhadap yang lemah oleh semua potensi bangsa, 3. Pemberdayaan kegiatan EKORA sangat terkait dengan upaya menggerakkan ekonomi pedesaan, melalui pembangunan prasarana dalam mendukung
4. Pengembangan keterkaitan desa-kota sebagai bentuk jaringan produksi dan distribusi yang saling menguntungkan; 5. Pemanfaatan dan penggunaan lahan dan sumber daya alam lainnya seperti hutan, laut, air mineral dilaksanakan secara adil, transparan dan produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat. 6. Penciptaan iklim usaha yang sehat dan intervensi yang ramah pasar dengan menciptakan pasar yang kompetitif untuk mencapai efisiensi yang optimal. Hubungan kemitraan antara usaha besar dan KUMKM harus berlandaskan kompetensi bukan belas kasihan;
B. Karakteristik KUMKM dan Landasan Hukum Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil tidak secara jelas menyebut usaha mikro/informal. Untuk memperjelas operasional Undang-UndangNo. 9 Tahun 1995 telah dikeluarkan beberapa aturan pelaksanaan berbentuk peraturan pemerintah, instruksi Presiden dan keputusan menteri yang terkait dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut seperti akan dikemukan di bawah ini.
1. Usaha Mikro Menurut Keputusan Menteri Keuangan No40/KMK.06/2003 tgl 29 Januari 2003, usaha mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan yang memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100 juta pertahun, dan dapat mengajukan kredit kepada Bank paling banyak Rp. 50 juta.
Ciri-ciri khas Usaha Mikro lain: a. Belum melakukan manajemen/catatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat catatan neraca usahanya, b. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rerata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki jiwa kewirausahaan yang memadai, c. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak, d. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnyatermasuk NPWP, e. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.
2. Usaha Kecil Menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1 milyar pertahun serta dapat menerima kredit dari Bank di atas Rp. 50 juta sampai Rp. 500 juta.
Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain: a. Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha, b. SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata berpendidikan SMA dan sudah ada pengalaman usahanya, c. Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP, d. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan dan proposal kredit kepada Bank, sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultasi/pendampingan, e. Tenaga kerja yang dipekerjakan antara 5 – 19 orang.
3. Usaha Menengah Menurut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 1998 usaha menengah adalah usaha produktif yang memiliki kekayaan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 200 juta sampai paling banyak Rp. 10 milyar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta dapat menerima kredit dari Bank sebesar Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 5 milyar.
Ciri-ciri Usaha Menengah antara lain: a. Pada umumya telah memiliki manajemen dan oraginsasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi, b. Telah memiliki manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntasi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh Perbankan, c. Telah melakukan aturan atau pengelolaan organisasi dan organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemelihraan kesehatan.
d.Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain izin gangguan, (HO), izin usaha, izin tempat, NPWP, dan upaya pengelolaan lingkungan dll. e.Telah sering bermitra dan memanfatkan pendanaan yang ada di Bank, f. SDM-nya sudah lebih meningkat banyak penggunaan Sarjana sebagai Manajer, g. Pada umumnya memiliki karyawan antara 20-99 orang,
BPS dan Depnaker BPS dan Depnaker menggunakan kriteria tenaga kerja yang digunakan seperti Usaha kecil 5-19 tenaga kerja dan Usaha Menengah 20-99 tenaga kerja, sedangkan usaha mikro yang memperkerjakan 1-4 tenaga kerja, seperti yang diungkapkan dalam ciri-ciri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di atas.
4. Koperasi Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan azas kekeluargaan. Gerakan Koperasi: Keseluruhan organisasi Koperasi dan kegaiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita Koperasi.
Ciri-ciri Koperasi adalah: a. Badan usaha yang berbentuk Badan Hukum Indonesia; b. Memiliki modal sendiri dan atau modal luar; c. Usahanya mengutamakan yang berhubungan lansung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota; d. Memiliki tempat kediaman hukum tetap; e. Berdiri sendiri bukan merupakan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
Ketentuan minimal a. Koperasi nyata-nyata tidak bertentangan dengan etika dan ketetiban umum, untuk hal ini perlu diteliti dasar dan tujuan Koperasi Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam Akte pendirian; b. Akte pendirian tidak boleh memuat peraturan atau ketentuan yang melanggar yang telah diatur dalam Undang-Undang No.25, misalnya tidak disebutkan berapa simpanan pokok Koperasi; c. Para pendiri Koperasi dari sumber yang dapat dipercaya tidak bertindak sebagai kedok belaka untuk kepentingan yang tidak baik atau kepentingan orang-orang tertentu atau orang asing, d. Koperasi berkedudukan di Indonesia Bila persyaratan tersebut dipenuhi barulah Menteri berwenang mengesahkan akta pendirian tersebut. Jika pengesahan itu ditolak harus diberitahukan kepada pemohon.
C. Klarifikasi Usaha Mikro dan Kecil Kelemahan Usha mikro dan Kecil : 1. Banyak berlokasi di pedesaan, sub-urban dan kota-kota kecil, 2. Status usaha milik pribadi atau keluarga, 3. Sumber tenaga kerja dari lingkungan keluarga atau lingkungan sosial budaya setempat, 4. Pola kerja sering paruh waktu atau usaha sampingan, 5. Memiliki kemampuan terbatas dalam menerapkan teknologi, atau teknologi sederhana/tradisonal, 6. Pada umumnya manajemen usaha sederhana, tidak ada perencanaan usaha, 7. Administrasi keuangan sederhana, atau tidak ada pemisahan antara keuangan keluarga dan usaha/bisnis khususnya usaha mikro,
8. Modal lebih banyak swadana dan berasal dari 9. 10. 11. 12. 13.
lingkungan pribadi, Izin usaha sering tidak dimiliki dan persyaratan legal lainnya tidak dimiliki, Interaksi usaha/bisnis sangat terbatas antara sektor hulu dan hilir, Orientasi usaha lebih bersifat subsistem, Pelaku adalah rakyat dengan status sosial ekonomi rendah, khususnya dalam bidang pendidikan, Jaringan usaha baik dengan pelaku ekonomi lain, pemerintah, asosiasi bisnis, lembaga pendidikan maupun lembaga keuangan relatif terbatas atau tidak ada sama sekali.
Keunggulan Usaha Mikro dan Kecil 1. Penyedia lapangan kerja, 2. Penyedia barang barang murah untuk konsumsi rakyat, 3. Efisiensi dan fleksibilitas menjadi kekuatan yang mampu bertahan hidup, 4. Usaha kecil sebagai pencetak wirausahan baru.
Dilihat dari kepentingan perbankan usaha mikro dan kecil adalah segmen pasar yang cukup potensial untuk dilayani dalam meningkatkan intermediasinya, karena usaha mikro dan kecil mempunyai karakteristik positif dan unik yang tidak selalu dimiliki usaha non-mikro antara lain:
1. Perputaran usaha (turn over) umumnya cepat. Kemampuannya menyerap dana dana yang relatif mahal dan dalam situasi krisis ekonomi kegiatan bisnis/ usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya yang relatif rendah, 2. Pada umumnya para pelaku usaha mikro dan kecil tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan asal dilakukan dengan pendekatan tepat,
Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menegah Instansi Deperin, Bank dan Kadin
Mikro < Rp.200 Juta
BPS, 1 – 4 TK DEPNAKER Sumber: Undang-Undang No. 9 Tahun 1995
Kecil
Menengah
Rp. 200 Juta – 1 Milyar
Rp 1 – 5 Milyar
5 – 19 TK
20 – 99 TK
Pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga berkaitan erat dengan iklim usaha yang kondusif, pembangunan ekonomi dan tujuan pembangunan nasional.
1.Usaha Kecil temasuk usaha mikro merupakan bagian integral dunia usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat yang mempunyai potensi, dan peran yang stratejis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. 2. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan meliputi :
Pemerintah berkewajiban menumbuhkan iklim usaha yang kondusif bagi usaha kecil melalui penetapan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan peraturan perundang undangan dan kebijaksanaan meliputi : a. Pendanaan; b. Persaingan; c. Prasarana; d. Informasi; e. Kemitraan; f. Perizinan usaha dan ; g. Perlindungan.
3. Pembangunan ekonomi nasional dan iklim usaha kecil yang kondusif dalam hal pembinaan, pengembangan, dilakukan bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, meliputi aspek-aspek :
a. Produksi dan pengolahan; b. Pemasaran; c. Sumber daya manusia, dan d. Teknologi.
4. Pemerintah mendorong terciptanya kerjasama (kemitraan) antara usaha menengah, besar dengan usaha kecil atau sesamanya Disamping Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga ada landasan legal lainnya yaitu No. 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah, dimana tiaptiap daerah mempunyai kewenangan dalam membuat peraturan daerah dan kebijakan daerah yang dapat mengatur dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan iklim usaha yang kondusif untuk berkembangnya usaha kecil khususnya dengan memperhatikan aspek-aspek seperti tesebut di atas. Peraturan daerah dan komitmen pemerintah daerah harus lebih berpihak kepada upaya pemberdayaan KUMKM.
Di tingkat lapangan seperti yang memberi batasan usaha mikro ditinjau dari omzet adalah lebih kecil dari Rp.5 juta. Hal ini untuk menampung usaha usaha informal seperti pedagang eceran, atau usaha rumah tangga seperti industri makanan kecil, yaitu kelompok yang mayoritasnya swakarsa (self-employment) atau usaha mikro, usaha informal, yang jelas tidak memiliki izin usaha. Dilihat dari omzet ada yang disebut usaha mikro, usaha kecil yang disebut saudagar pasar, dan usaha kecil papan atas, seperti pedagang pengumpul kerajinan yang menampung hasil kerajinan tas dari para pengrajin rumah tangga (sebagai usaha mikro atau usaha rumah tangga), seperti terdapat di Bojong Karakas, Ciampea sebagai sentra tas kulit imitasi.
Implikasi dari penggunaan omzet sebagai kriteria akan meningkatkan jumlah target binaan dibandingkan kriteria berdasarkan undang No. 9 Tahun 1995. Berdasarkan omzet di atas, maka usaha kecil dapat dibagi dalam 5 kelompok atau strata seperti dapat dilihat pada Tabel 2.2.4 Sebagian besar usaha kecil yang termasuk dalam usaha mikro terdapat di antara strata 1 dimana keberadaannya berdasarkan pada pertimbangan bisnis. Hanya sebagian kecil yang memiliki jiwa kewirausahaan sehingga strata ini memiliki mobilitas tinggi untuk “masuk dan keluar” pasar. Strata 2 adalah usaha kecil yang berpotensi menjadi nasabah Bank, dan strata 3-5 umumnya sudah menjadi nasbah Bank.
Klasifikasi Usaha Kecil menurut Omzet Omzet (Rp.Juta) Kelompok 1
< 10
2
10 - 50
3
50 – 2 00
4
200 – 5 00
54
500 – 1.000
Sumber Sukarna Wiranta berdasarkan data dari Bank Indonesia
Ditinjau dari segi investasi Deperindag, menetapkan secara khusus usaha mikro dalam bidang industri:
1. 2. 3.
Usaha kecil adalah usaha dengan investasi Rp. 5 - Rp. 200 juta, diluar investasi tanah dan bangunan5. Usaha mikro dengan nilai investasi lebih kecil dari Rp. 5 juta dengan tenaga kerja keluarga, rumah dan tanah merupakan bagian dari modal usaha tidak dihitung sebagai investasi. Usaha menengah dengan nilai investasi Rp. 200 juta sampai Rp. 1 milyar. kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural yaitu dengan meningkatkan perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan demikian pengembangan KUMKM sebagai komponen utama ekonomi kerakyatan merupakan prioritas dan stratejik untuk peningkatan pendapatan masyarakat yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Melihat uraian di atas maka pantaslah bahwa KUMKM merupakan pilar ekonomi nasional maupun lokal dipandang dari sudut:
a. Jumlah jenis usaha/bisnis, b. Jumlah tenaga yang terserap, c. Kemampuan dalam eksport
walaupun diterpa krisis ekonomi, d. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan e. Poroduk Domenstik Regional (PDRB)
D. Latihan Kelompok Buatlah kelompok kecil dimana setiap kelompok terdiri dari 6 orang anggota. Tetapkan ketua dan sekretaris. 1. Pilihlah tiap kelompok sesuai minat masingmasing kelompok bidang agribisnis (tanaman, perikanan dalam bidang budidaya, penangkapan atau pengolahan hasil dari bidang usaha tersebut), bidang kerajinan rumah tangga, atau industri kecil (aneka industri) yang terdapat di kabupaten/kota.
2. Rumuskan karakteristik setiap usaha tersebut ditinjau dari aspek pemilikan aset usaha mikro, kecil, dan menengah, jumlah tenaga kerja, jenis produk unggulan setiap unit usaha, apakah untuk kebutuhan lokal, regional atau ekspor. 3. Identifikasikan kebijakan keberpihakan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota untuk mendorong pertumbuhan dan kelangsungan usaha Koperasi, Mikro, Kecil, dan Menengah.
Rangkuman Pengertian EKORA yang merupakan realitas lapangan adalah suatu tatanan ekonomi yang terdiri dari sejumlah usaha-usaha kecil dengan orientasi usaha untuk memenuhi kebutuhan subsistem, dikelola oleh rakyat, modal dan akumulasinya terbatas, teknologi dan manajemen tradisional, padat karya, dan output produksi yang diperutukan bagi rakyat lagi. Pengertian ini lebih mendekati kepada pengertian usaha mikro.
BAB III USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI PILAR EKONOMI MASYARAKAT DAN PERMASALAHAN UMKM
Setelah proses pembelajaran ini peseerta dapat mengindikasikan peranan UMKM sebagai pilar utama pendukung ekonom imasyarakat, mengidentifikasi permasalahan KUMKM, dan upaya memberdayakan KUMKM
A. Peranan Usaha Mikro dan Kecil Berdasarkan ciri-ciri dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh kelompok usaha UMKM, maka kelompok ini merupakan pilar ekonomi nasional maupun lokal dipandang dari sudut: 1. Jumlah jenis usaha/bisnis, 2. Jumlah tenaga yang terserap, 3. Kemampuan ekspor walaupun diterpa krisis ekonomi, 4. Nilai Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domenstik Regional Bruto (PDRB).
Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional Usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam ekonomi Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi penyerapan tenaga kerja dengan terciptanya lapangan usaha. Besarnya peran UMKM diuraikan dalam tulisan “prospek Bisnis UMKM dalam Era Perdagangan Bebas dan Otonomi Daerah” dengan mengemukakan data hasil survey yang dilakukan oleh BPS dan Kantor Menegkop & UMKM.
Jumlah tenaga Kerja dan kontribusi UMKM pada PDB, 1999 Jenis Usaha Jumlah Usaha,
Usaha Kecil (termasuk mikro)
Usaha Menengah
Jumlah Usaha
36 761 689 (99.85%)
51 889 (0.14%)
36 .99%)
1 831 (0.01%)
36 816 400 (100 %)
Jumlah tenaga kerja
57 965 368 (88.7%)
7 009.393 (10.7%)
64 974 761 (99.4)
364 975 (0.6%)
65 339 736 (100 %)
450 415.060 (41.95)
187 825.282 (17.5%)
638 240.324 (59.4%)
436 901.970 (40.6%)
1 075 142.312 (100 %)
Sumbanga n pada PDB (dalam jutaan Rupiah) pada harga berlaku
Usaha Usaha Kecil dan Besar Menengah
Total
Peranan UMKM dalam Perekonomian Nasional, 2000 -2004 Indikator
2001
2002
2003
2004
2005
Jumlah UMKM (Juta Unit) Thd Total Usaha (%)
38,7 99,8
39,9 99,8
41,4 99,8
42,5 99,8
43,2 99,9
Tenaga Kerja (Juta Orang)* Tdp Total TK (%)
61,9 64,7
63,8 64,6
61,6 65,6
79,4 99,5
79,0 99,5
PDB (Milyar Rp) Thd Total PDB ( %)
709.736 63,5
801.345 63,1
885.486 63,3
1.013.500 63,5
1.135.864 55,8
Ekpor (millyar Rp) Thd Total Ekpor (%)
71,475 14,5
98,730 14,3
123,412 14,3
77,096 14,4
91.680 15,6
Catatan: *Angka perkiraan Sumber : Meneg Kop &PPK, dan BPS
Perkembangan UMKM di Indonesia UMKM (Unit)
Tenaga Kerja (orang)
Nilai (Rp. Juta)
1999
37.911.723
67.169.844
647 475.956
2000
38.723.987
70.407.439
689 493.807
2001
38.904.968
72.664.079
806 599.248
2002
40.76466.8
75.643.750
915 912.858
2003
42.475.754
79.44.196
1.017. 004.948
2004
43.158.468
76.490.253
1. 135.864.343
Tahun
Sumber : BPS
Jumlah UMKM, Tenaga Kerja, dan Nilai Produk Domestik Bruto Tahun UMKM (Unit) Tenaga Kerja Tahun
UMKM (Unit)
Tenaga Kerja (Orang)
Nilai (Rp Juta)
1999
37.911.723
67.169.844
647 475.956
2000
38.723.987
70.407.439
689 493.807
2001
38.904.968
72.664.079
806 599.248
2002
40.764.668
75.643,750
915 912.858
2003
42,475.754
79.744.196
1.017.004.948
2004
43.158.468
76,490.253
1.135.864.343
Sumber : BPS
2. Peranan UMKM di Tingkat Lokal penyerapan tenaga kerja 3. Peranan Koperasi Gerakan koperasi sebagai bagian inti ekonomi kerakyatan
B.
• • • • • •
Permasalahan dan Pengembangan UMKM
Kegagalan usaha kecil dapat disebabkan oleh beberapa hal di bawah ini: Kompetensi manajemen yang rendah, Kurang pengalaman, Lemahnya kendali keuangan, Gagal mengembangkan perencanaan strategis, Pertumbuhan yang tak terkendali, Lokasi usaha yang buruk
Mengetahui sebab penyebab kegagalan usaha kecil dapat digunakan sebagai lahan belajar untuk menghadapi masalah tersebut,
• Ketidak mampuan manajemen • Kurang pengalaman • Lemahnya kendali Keuangan • Gagal Pengembangkan perencanaan strategis • Pertumbuhan tak terkendali. • Lokasi usaha yang buruk
2.
Identifikasi Permasalahan yang dihadapi KUMKM
Masalah-masalah yang melekat pada KUMKM dapat diklasifikan menjadi lima aspek: a. Permodalan, b. Pemasaran, c. Teknologi, d. Manajemen, dan e. Sumber daya manusia
Permodalan Mendapatkan modal usaha melalui fasilitas kredit dari perbankan, dimana 90% responden menyatakan bahwa: (1) Perlu agunan, (2) Perlu ada proposal kegiatan usaha, (3) Prosedur pengajuan kredit kurang dipahami oleh para pengusaha kecil. mikro, (4) bunga bank tinggi, (5) Perlu adanya perizinan sebagai aspek legal.
Untuk memperoleh modal dari lembaga keuangan dan non perbankan kendala yang dihadapi yang paling banyak disebutkan oleh responden pembina UMKM (angka dalam kurung adalah persentase responden) sebagai berikut:
(1) Bunga tinggi (90%), (2) Harus ada agunan (90%), (3) Lembaga penyandang dana terbatas (50%), (4) Prosedur pengajuan kredit panjang (30%). (5) Usaha yang ditangani sesuai kehendak penyedia dana, misalnya hanya untuk industri dan kerajinan (30%).
Permasalahan koperasi, khususnya koperasi primer Permasalahan rendahnya kualitas koperasi disebabkan oleh masalah internal dan eksternal. Masalah internal antara lain: (1) Belum semua koperasi menerapkan nilai koperasi dalam pengelolaannya, (2) Masih lemahnya kualitas SDM pengurus dan anggota dan kelembagaan koperasi, (3) Skala usaha koperasi yang relatif kecil, (4) Kurang tanggap terhadap berbagai perubahan, (5) Organisasi dan manajemen belum berjalan dengan baik, (6) Terbatasnya akses pasar. Akibat dari masalah ini banyak koperasi yang tidak aktif atau koperasi masih aktif tetapi kurang berkembang.
Masalah ekternal meliputi : (1) Iklim usaha kurang kondusif, (2) Belum lancarnya koodinasi, dan sinkronisasi pembinaan, (3) Terdapat kecenderungan pengusaha besar untuk menintregasikan usahanya dari hulu ke hilir, dan (4) Masih rendahnya komitmen pemerintah dalam pembangunan koperasi pada khususnya dan ekonomi kerakyatan pada umumnya15.
3.
Program pengembangan UMKM
Pembinaan dan Pengembangan usaha kecil bidang produksi dan pengolahan dilaksanakan dengan: a. Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan, b. Meningkatkan rancang bangun dan perekayasaan, c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasrana produksidan pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan, d. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang produksi dan pengolahan.
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran dilaksanakan dengan: a. Melaksanakan penelitian danpengkajian pemasaran, b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran,
c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar, d . Pengembangan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, e. Memasarkan produk usaha kecil, f. Meneyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran, g. Menyedikan rumah dagang dan promosi usaha kecil, h. Memberikan peluang pasar
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumberdaya manusia dilaksanakan dengan: a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan, b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial, c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil, d. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultan usaha kecil, e. Menyediakan modul manajemen usaha kecil, f. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi usaha kecil,
Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi dilaksanakan dengan:
a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi b. c. d. e. f. g. h.
dan pengendalian mutu, Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru, Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi Meningkatkan kerjasama dan teknologi, Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi, Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil, Menyediakan tenaga konsultan profesional dibidang teknologi Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak kekayaan intelektual.
Pemerintah telah menyusun program Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM)
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM yang
b. c. d. e.
bertujuan memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan dan non diskriminataif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Menciptakan iklim usaha kondusif, untuk mendorong investasi dan perkembangan UMKM, dengan kegiatannya: Penyerdahanaan ijin investasi dan pengembangan sistem pelayanan perijinan satu pintu; Penyempurnaan Undang-undang Perkoperasian dan Undang-undang UMKM; Penyederhanaan perijinan dalam bentuk registrasi usaha bagi UMKM
b.Program Pengembangan Sistem Pendukung dengan tujuanmempermudah, memperlancar dan memperluas akses UMKM kepada sumberdaya produktif agar mampu memanfatkanya kesempatan yang terbuka dan potensi sumberdya lokal serta menyesuaikan skala usahanya sesuai dengan tuntutan efisiensi. Melalui pengembangan pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau, semakin tersebar dan bermutu untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pasar, dan sumberdya produktif, seperti SDM, modal, pasar, teknologi dan informasi termasuk mendorong peningkatan intermediasi lembaga keuangan, dengan kegiatan:
• • •
• • • •
Pengembangan skema kredit untuk modal kerja dan investasi termasuk anjak piutang, leasing dan modal ventura; Penyediaan modal awal bagi pengusaha pemula; Mengembangkan dan penyehatan lembaga keungan mikro, Bank maupun non Bank termasuk KSP dan USP dan lembaga keuangan mikro lainnya dan pemberian insentif bagi LKM dan KSP/USP dalam pembentukan sistem jaringan, dan penyusunan landasan hukum bagi LKM; Percepatan sertifikasi tanah UKM yang sedang mengajukan kredit; Pengembangan Rencana Bisnis (Business plan); Pengembangan skema penjaminan kredit bagi UMKM untuk memperbesar peluang akses permodalan; Pengembangan jaring usaha, beberapa kegiatan yang dilakukan adalah promosis produk Koperasi dan UMKM melalui; (a) Misi dagang, (b) Pameran-pameran, (c) Pengembangan pusat promosi bisnis (trading house) dan (d) Informasi pasar berbasis teknologi informasi (e-commerce);
• Perlindungan status badan hukum, kemudahan • • • •
perizinan; Peningkatan kemampuan manajemen dan penguatan permodalan yang didukung penjaminan secara selektif; Pembentukan sistem jaringan antar BPR, dan Bank Syariah dan Bank Pemerintah atau Swasta agar terjalin kerjasama keuangan; Perluasan sumber pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) misalnya (a) Layanan penjaminan kredit, (b) perluasan peran modal ventura; Peningkatan kemampuan lembaga penyedia jasa meliputi: a). Jasa usaha, teknologi dan informasi bagi UMKM, b). Penciptaan sistem jaringan melalui penguatan manajemen secara partisipatif dan kompetitif,
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif dengan tujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausahawan yang semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausahawan baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk unggulan UKM semakain berkembang.
c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan kompetitif dengan tujuan mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing UKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausahawan yang semakin berkembang, produktivitas meningkat, wirausahawan baru berbasis pengetahuan dan teknologi meningkat jumlahnya, dan ragam produk unggulan UKM semakain berkembang.
Peningkatan sumber daya manusia melalui program kewirausahaan, dimana pembangunan spirit kewirausahaan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, karena beberapa alasan seperti dikemukan oleh Rhenald Kasali17 dengan mengutip pemikiran dari para pakar kewirausahaan: (a) Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja, (b) Banyak melahirkan kreativitas dan inovasi, (c) Seringkali meningkatkan kualitas kompetisi yang berujung pada nilai tambah bagi masyarakat, (d) Menurunkan biaya dan waktu yang timbul akibat ketidakpastian, (e) Kesejahteraan pada dasarnya sebuah created wealth dan bukan inherited wealth dan (f) Untuk Indonesia sudah tidak memiliki sumberdaya yang berlimpah lagi karena sudah habis terkuras, karena berbagai sebab, bahkan Indonesia sudah mengajukan permohonan pengunduran diri dari keanggotaannya di OPEC.
d. Program Pengembangan Usaha Mikro, dengan
tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informasi Yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing dengan:
(1) penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang terkoordinasi, profesional dan institutional,
(2) fasilitasi dan pemberian dukungan untuk pembentukan wadah organisasi bersama diantara usaha mikro, termasuk ; pedagang kali lima, baik dalam bentuk koperasi, maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha, (3) Penyediuan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan; pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-sentra produksi/klaster disertai dukungan prasarana dan sarana yang makin memadai, (4) Penyediaan dukungan dan kemudahan untuk ;pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam upaya mendukung ekonomi pedesaan di daerah daerah kantong kemiskinan,
(5) Penyediaan dukungan dan pembinaan dalam memulai usaha baru termasuk pendaftaran dan atau perizinan lokasi usaha, dan perlindungan usaha serta peniadaan pungutan tidak resmi, (6) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro, (7) Pelatihan budayausaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha, (8) Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung usaha mikro seta kemitraan usaha.
e. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi,
dengan tujuan meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat jatidirinya menjadi wadah kepentingan bersama bagi anggotanya untuk memperoleh efisiensi dan kolektif, sehingga citra koperasi menjadi semakin baik. Pembanguan koperasi diarahkan pada upaya; (1) Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi di tingkat primer, sekunder dan induk koperasi guna menciptakan iklim dan lingkungan usaha yang kondusif bagi kemajuan koperasi serta kempastiaan hukum yang menjamin terlindunginya koperasi dan/atau anggotanya dari praktek persaingan yang tidak sehat, (2) Meningkatkan pemahaman, keperdulian dan dukungan stakeholder kepada Koperasi, dan (3) Meningkatkan kemandirian koperasi.sesuai denga
C. Latihan Kelompok Untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan sangat diperlukan berbagai partisipasi aktif semua pihak, terutama para pebisnis mikro, kecil dan menengah (UMKM). Buatkan secara berkelompok daftar usaha mikro, kecil, dan menengah dan jenis komoditi yang menjadi kegiatan usahanya di kabupaten/kota atau kecamatan yang menjadi sentra kegiatan usaha tersebut. Identifikasikan kelemahan dan kekuatan dari setiap usaha mikro, kecil dan menengah dengan sentra produksinya di kecamatan atau desa/kelurahan, Upaya apa yang harus dilaksanakan untuk memberdayakan UMKM tersebut. Usaha-usaha apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah agar UMKM dapat bergerak untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan menyerap tenaga kerja,
D. Rangkuman • Usaha kecil dan menengah memegang peranan penting dalam
ekonomi Indonesia baik ditinjau dari segi jumlah usaha maupun dari segi tingkat penyerapan tenaga kerja dan sumbangannya terhadap PDB nasional. Besarnya peranan UMKM dapat ditelaah di tingkat lokal Kabupaten/Kota.
• Bahwa Usaha Mikro dan Kecil telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional ditunjukkan oleh data berikut: (a) Jumlah unit usaha meningkat, (b) Jumlah tenaga kerja yang terserap tetap tinggidan terus meningkat (c) Sumbangan terhadap PDB: juga meningkat, dan (d) Nilai menignkat walapun persentasenya reklatif tetap sebesar 99.8%.
• Keunggulan usaha kecil dalam menghadapi guncangan krisis
ekonomi, dimana terbukti masih menjadi penyelamat ekonomi nasional karena: (a) Penyedia lapangan kerja, (b) Penyedia barangbarang murah untuk konsumsi rakyat, (c) Efisiensi dan fleksibilitas menjadi kekuatan yang mampu bertahan hidup, (d)
Usaha kecil sebagai pencetak wirausahawan baru. Kegagalan usaha kecil termasuk usaha mikro dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang antara lain: (a) Kompetensi manajemen yang rendah, (b) Kurang pengalaman, (c) Lemahnya kendali keuangan, (d) Kurang mampu mengembangkan perencanaan usaha (business plan) strategis, (e) Pertumbuhan yang tak terkendali, (f) Lokasi usaha yang buruk, (g) SDM yang kurang handal. Kebanyakan usaha kecil atau mikro disebabkan kurangnya pengalaman manajemen dan kurangnya kestabilan keuangan usaha kecil akan menimbulkan kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha menengah atau besar. Mengetahui sebab penyebab kegagalan usaha kecil dapat digunakan sebagai lahan belajar untuk menghadapi masalah tersebut.
Pemberdayaan UMKM harus lebih difokuskan pada peningkatan sumberdaya manusia di masyarakat. Oleh karena itu perlu didorong tumbuhanya lembaga diklat yang lebih menekankan pada program wirausahawan. Pembinaan kewirausahaan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, karena berbagai alasan antara lain: (a) Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja, (b) Banyak melahirkan kreativitas dan inovasi, (c) Seringkali meningkatkan kualitas kompetisi yang berujung pada nilai tambah bagi masyarakat.
Penciptaan iklim usaha yang kondusif juga harus diarahkan pada pengembangan program UMKM yang berorientasi pasar. Hal ini berarti pertumbuhan UMKM ditentukan oleh produktivitas, dan yang berkelanjutan. Fokus UMKM yang berorientasi pasar mencakup 4 unsur pokok: (1) Pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UMKM, (2) Pengembangan lembaga-lembaga finansial yang bisa memberikan akses kredit kepada UMKM yang trasnparans, (3) Pelayanan jasa-jasa non-finansial kepada UMKM yang lebih efektif, (4) Pembentukan aliansi strategis antar UMKM dan UMKM dengan usaha besar dan BUMN/BUMD dan luar negeri.
SEKIAN
TERIMA KASIH
