ANALISIS PENGARUH PROGRAM DINAS KOPERASI DAN UKM TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

ANALISIS PENGARUH PROGRAM DINAS KOPERASI DAN UKM TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

Oleh

BONAR SIRAIT 067019082/IM

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2009 Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

ANALISIS PENGARUH PROGRAM DINAS KOPERASI DAN UKM TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Manajemen pada Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

Oleh

BONAR SIRAIT 067019082/IM

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA M E D A N 2009 Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

ABSTRAK

Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi. Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Pemerintah telah melaksanakan Program Pemberdayaan KUMKM. Namun demikian, meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk melaksanakan suatu program pemberdayaan KUMKM, pelaku KUMKM masih belum dapat mengatasi berbagai hambatan dalam perkembangan usahanya. Untuk itu di perlukan suatu evaluasi program sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : bagaimana pengaruh program Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi) terhadap perkembangan KUMKM di Propinsi Sumatera Utara? dan bagaimana pengaruh pertumbuhan wirausaha baru dan koperasi terhadap pengangguran? Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen strategi, pengertian koperasi, tujuan koperasi, pengertian UMKM, konsep kewirausahaan dan manajemen koperasi. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan survei dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dan bersifat eksplanatory. Metode pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling (penarikan sampel proporsional acak berstruktur) dengan sampel sebanyak 512 responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan uji secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Hasil analisis hipotesis pertama menunjukkan bahwa: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan KUMKM di Propinsi Sumatera Utara dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R2 sebesar 62,60% dan sisanya 37,40% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Hasil uji t (secara parsial) yaitu: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan KUMKM. Hasil analisis hipotesis kedua menunjukkan bahwa pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengangguaran dengan tingkat signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R2) sebesar Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

51% dan sisanya 49% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak diikutkan dalam penelitian ini. Hasil uji t (secara parsial) yaitu pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh secara signifikan terhadap pengangguran di Propinsi Sumatera Utara. Kesimpulan dari penelitian adalah: 1). Pengujuian hipotesis pertama, diperoleh bahwa Penciptaan Iklim Usaha bagi KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh signifikan terhadap perkembangan KUMKM dengan nilai Fhitumg = 169,310 dan Ftabel = 5,79. 2). Pengujuian hipotesis kedua, diperoleh bahwa pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh signifikan terhadap pengangguran dengan nilai Fhitumg = 11,453 dan Ftabel = 5,79. Kata kunci : Program,Koperasi,Perkembangan,Wirausaha Baru, Pengangguran.

Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

ABSTRACT Co-Operation Sector, Micro Effort, Minimize and Middle (KUMKM) represent the effort sector which have been proven by the playing important role in overcoming effect of and affect from economic crisis. In executing role and realize its potency is the big, KUMKM still face various problems. Governmental have executed the Program of Enableness KUMKM. But that way, governmental though have coped to ossify to execute an program of enableness KUMKM, perpetrator KUMKM still not yet earned to overcome various resistance in its effort growth. For that in needing an evaluation program knowable so that how far the program be of benefit to perpetrator KUMKM in development ofis effort. internal issue Formula this research is : how influence program On duty Co-Operation and UKM of North Sumatra Province (Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM), Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale, and Make-Up Of Quality of CoOperation Institute to growth KUMKM in North Sumatra Province? and how new growth enterpreneurship influence and co-operation to unemployment? Theory used in this research is strategy management, co-operation congeniality, co-operation target, congeniality UMKM, conception the enterpreneurship and co-operation management. this Research Method use the approach survey with the quantitative descriptive research type and have the character of the eksplanatory. method of Intake sampel use the proportionate stratified random sampling (random withdrawal sampel proporsional have structure) by sampel as much 512 responder. Hypothesis examination use the doubled linear analysis regresi, with the test by simultan (Test F) and by parsial (Test t) what aim to to know the independent variable influence to variable dependen of at belief storey level 95% (α = 0,05) Result of first hypothesis analysis indicate that the: Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale and Make-Up Of Quality of Co-Operation Institute have the influence which significant to growth KUMKM in Province of North Sumatra with the storey level significantsi 0,000. coefficient Determinasi (R2 of equal to 62,60% and the rest 37,40% explained by other dissimilar factor is which do not join in this research. Result of test t (by parsial) that is: Climate Creation ofis Effort KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale and Make-Up Of Quality of Co-Operation Institute have an effect on by significant to growth KUMKM. Result of second hypothesis analysis indicate that the new growth enterpreneurship and sum up the co-operation have the influence which significant to pengangguaran with the storey level significantsi 0,000. coefficient Determinasi (R2) of equal to 51% and the rest 49% explained by other dissimilar factor is which do not join in this research. Result of test t (by parsial) that is new growth enterpreneurship Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

and sum up the co-operation have an effect on by significant to unemployment in North Sumatra Province. Conclusion from research is: 1). first Examination Hypothesis, obtained by that Climate Creation ofis Effort for KUMKM, Development of Supporter Systems ofis Effort KUMKM, Development of Enterpreneurship and Excellence Kompetitif, Enableness ofis Effort Micro Scale, and Make-Up Of Quality of Co-Operation Institute have an effect on the significant to growth KUMKM with the value Fhitug = 169,310 and Ftabel = 5,79.2). second Examination Hypothesis, obtained by that new growth enterpreneurship and sum up the co-operation have an effect on the significant to unemployment with the value Fhitumg = 11,453 and Ftabel = 5,79. Keyword

:

Program The, Co-Operation, Unemployment.

Growth,

New

Enterpreneurship,


DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK ..................................................................................................... ABSTRACT..................................................................................................... KATA PENGANTAR ..................................................................................... RIWAYAT HIDUP.......................................................................................... DAFTAR ISI ....................................................................................................

i iii v viii x

DAFTAR TABEL ........................................................................................ DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................

xii xiv xv

BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. I.1 Latar Belakang ................................................................................. I.2 Perumusan Masalah ......................................................................... I.3 Tujuan Penelitian ............................................................................. I.4 Manfaat Penelitian .......................................................................... I.5 Kerangka Berpikir/Landasan Teori.................................................. I.6 Hipotesis...........................................................................................

1 1 6 7 7 8 15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.................................................................... II.1 Penelitian Terdahulu ...................................................................... II.2 Pengertian dan Tujuan Koperasi .................................................... II.3 Pengertian UMKM......................................................................... II.4 Konsep Kewirausahaan.................................................................. II.5 Manajemen Koperasi .....................................................................

16 16 20 26 28 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN ................................................... III.1 Lokasi dan Waktu Penelitian........................................................ III.2 Metode Penelitian.......................................................................... III.3 Populasi dan Sampel .................................................................... III.4 Metode Pengumpulan Data ........................................................... III.5 Jenis dan Sumber Data .................................................................. III.6 Hipotesis Pertama.......................................................................... III.7 Hipotesis Kedua ............................................................................

33 33 33 34 37 37 37 44

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.................................... IV.1 Hasil Penelitian ............................................................................ IV.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ..................................................

48 48 48


IV.1.2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara ................................................. IV.1.3 Strukur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara ................................................................ IV.1.4 Karakteristik Responden ................................................. IV.1.5 Penjelasan Responden Atas Variabel Penelitian............. IV.2 Pembahasan ................................................................................. IV.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama ...................................... IV.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.........................................

49 52 54 61 61 77

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ V.1 Kesimpulan ................................................................................. V.2 Saran ............................................................................................

83 83 84

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................

86

49


DAFTAR TABEL

No

Judul

Halaman

I.1

Pertumbuhan Koperasi di Provinsi Sumatera Utara..................................

I.2

Pertumbuhan UKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2008 ............................................................

III.1

Data

Koperasi

Aktif

Berdasarkan

Kabupaten/Kota

3

Se-Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2007...................................................................... III.2

3

35

Jumlah Responden Data Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007..................................................

36

III.3

Definisi Operasional Variabel Hipotesis Pertama.....................................

40

III.4

Definisi Operasional Variabel Hipotesis Kedua .......................................

45

IV.1

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara

50

IV.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ..............................

52

IV.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia..............................................

52

IV.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan ...................................

53

IV.5

Penjelasan Responden atas Penciptaan Iklim Usaha KUMKM................

54

IV.6

Penjelasan Responden atas Sistem Pendukung Usaha KUMKM .............

56

IV.7

Penjelasan

Responden

atas

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif.............................................................................

57

IV.8

Penjelasan Responden atas Pemberdayaan Usaha Skala Mikro ..............

58

IV.9

Penjelasan Responden atas Kualitas Kelembagaan Koperasi...................

59

IV.10 Penjelasan Responden atas Perkembangan KUMKM ..............................

60

IV.11 Hasil Regresi Linier Berganda .................................................................

61

IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi ..............................................................

62

IV.13 Hasil Uji Secara Simultan .........................................................................

64

IV.14 Hasil Uji Parsial .......................................................................................

65

IV.15 Hasil Regresi Linier Berganda Hipotesis Kedua .....................................

77


IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis Kedua ...................................

78

IV.17 Hasil Uji Secara Simultan Hipotesis Kedua .............................................

79

IV.18 Hasil Uji Parsial Hipotesis Kedua.............................................................

80


DAFTAR GAMBAR

No

Judul

Halaman

I.1

Kerangka Berpikir .......................................................................................

14

IV.1 Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara .............................................................................


51

DAFTAR LAMPIRAN

No

Judul

Halaman

I

Indikator Pembangunan Ekonomi Sumatera Utara ....................................

89

II

Perkembangan UKM Propinsi Sumatera Utara Tahun 2006 – 2008 .........

91

III Hasil Regresi Linier Berganda Hipotesis 1 ................................................

92

IV Pertumbuhan Wirausaha Baru, Jumlah Koperasi dan Persentase Pengangguran di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2007 ...................

97

V

98

Hasil Regresi Linier Berganda Hipotesis 2.................................................


BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa krisis. Kedudukan yang strategis sektor KUMKM tersebut karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar antara lain mampu menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Selain itu KUMKM memiliki potensi besar dengan keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumberdaya alam dan padat karya, seperti: pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran. Oleh karena itu pemberdayaan KUMKM menjadi sangat strategis, karena potensinya yang besar dalam menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat, dan sekaligus dapat menjadi tumpuan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Eksistensi dan peran KUMKM dalam tata perekonomian nasional Indonesia sudah tidak diragukan lagi. Terlebih saat terjadinya krisis multidimensi pada tahun 1998 hingga 2000, sektor ini mampu menunjukkan ketangguhannya untuk bertahan dan tetap eksis dalam perekonomian nasional yang sedang sakit. Tentu tidak berlebihan kemudian bila banyak sorotan positif yang ditujukan kepada sektor tersebut, sebagai sektor yang


tahan terhadap krisis dan mampu memberikan kontribusi pada perguliran perekonomian nasional. Seiring dengan itu, keberadaan KUMKM terus tumbuh dan berkembang dengan baik serta tersebar di seluruh tanah air telah mampu memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja cukup besar dan kontribusi terhadap peningkatan ekspor, serta dalam pembentukan PDB Nasional. Sebagai gambaran secara umum strategi pemerintah negara lain untuk memajukan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, seperti China, Malaysia dan Taiwan, dimana Koperasi dan UKM tidak hanya menangani usaha lokal tetapi juga sudah berskala internasional. Hal ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam memberdayakan koperasi dinegaranya. Seperti Negara China, pemerintahnya mendatangi secara langsung pengusaha kecil yang memiliki potensi yang kuat untuk maju, kemudian melakukan dukungan secara serius dari mulai ketersediaan modal, bantuan manajemen dan akses pasar. Pemerintah Taiwan, negara industri maju, yang menyokong pondasi usaha kecil dengan melakukan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan sektor UKM dan Koperasi. Demikian juga dengan Malaysia dimana pemerintahnya secara serius memperhatikan Koperasi dan UKM baik secara regulasi, infrastruktur dan permodalan (Makmun, 2008). Demikian halnya untuk daerah Provinsi Sumatera Utara tentang pertumbuhan Koperasi dan UKM dapat kita lihat pada Tabel I.1 dan Tabel I.2 dimana keberadaan Koperasi dan UMKM juga mengalami kemajuan yang cukup menggembirakan pada periode 2005–2008.


Tabel I.1 Pertumbuhan Koperasi Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006 2007 1. Jumlah Koperasi Unit 8.047 9.030 9.232 a. Aktif Unit 4.582 5.565 5.761 b. Tidak Aktif Unit 3.465 3.465 3.471 2. Anggota Orang 962.524 1.080.103 1.151.016 3. Modal Sendiri Rp.000 899.186.052 1.009.028.215 1.031.600.063 4. Modal Luar Rp.000 1.178.673.889 1.233.866.240 1.352.245.227 5. Volume Usaha Rp.000 2.443.515.379 2.742.008.684 2.803.347.081 6. Jlh Tenaga Kerja Orang 7.695 7.765 7.938 7. SHU Rp.000 288.777.767 324.054.086 331.303.137 Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, 2008 No.

Uraian

Satuan

2005

2008 9.379 5.928 3.451 1.216.847 1.082.500.123 1.361.252.700 2.913.674.000 8.025 335.307.217

Tabel I.2 Pertumbuhan UKM dan Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2006-2008 No.

Uraian

1

Jumlah

2

Penyerapan Tenaga Kerja

Satuan

Perkembangan UK

Perkembangan UM

2006

2007

2008

2006

2007

Unit

34.084

36.888

37.384

8.733

9.272

9.803

Orang

204.524

221.226

224.366

96.063

101.992

116.701

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, 2008

Pada Tabel I.2 dapat dilihat pertumbuhan UKM di Provinsi Utara tahun 2006, jumlah UKM sebanyak 34.084 menjadi 36.888 pada tahun 2007 dan meningkat lagi pada tahun 2008 menjadi 37.384 dengan jumlah tenaga kerja mencapai 224.336 jiwa pada tahun 2008. Sedangkan untuk usaha menengah berjumlah 8.733 di tahun 2006, tahun 2007 bertambah menjadi 9.272 dan pada tahun 2008 mencapai 9.803 dengan jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor ini sebanyak 116. 701 pada tahun 2008. Dalam melaksanakan peran dan merealisasikan potensinya yang besar tersebut, KUMKM masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu diantranya adalah masih kurang kondisifnya iklim usaha, yang mencakup : 1) aspek legalitas badan usaha dan ketidakjelasan prosedur perijinan dan timbulnya berbagai pungutan Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

2008

tidak resmi; 2) praktek bisnis dan persaingan usaha yang tidak sehat; 3) ketidakpastian lokasi usaha; dan 4) lemahnya koordinasi linstas instansi dalam permberdayaan KUKM. Disamping itu otonomi daerah ternyata belum menunjukkan kemajuan yang merata dalam upaya mempercepat tumbuhnya iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM. Hal ini misalnya tercermin dari masih terdapat daerah yang memandang KUMKM sebagai sumber pendapatan asli daerah dengan menggunakan pungutan-pungutan baru yang tidak perlu sehingga biaya usaha KUMKM meningkat. Oleh karena itu aspek kelembagaan masih menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dalam memperoleh daya jangkau hasil dan manfaat yang semaksimal mungkin mengingat besarnya jumlah, keanekaragaman usaha dan tersebarnya KUMKM. Permasalahan pokok lainnya adalah rendahnya produktivitas yang berakibat terjadinya kesenjangan yang sangat lebar antar pelaku KUMKM. Perkembangan produktivitas tenaga kerja KUMKM belum menunjukkan perkembangan yang berarti. Hal tersebut sangat terkait dengan: 1) rendahnya kualitas sumber daya manusia KUMKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran dan 2) rendahnya kompetensi kewirausahaan KUMKM. Keadaan demikian melemahkan kesiapan bersaing dan daya adaptasi dalam menghadapi pelaksanaan perdagangan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh masyarakat internasional (Kementerian Negara Koperasi dan UKM). Berangkat dari kondisi dan persoalan KUMKM sebagaimana tercermin di atas, maka pemerintah khususnya Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah melaksanakan Program Pemberdayaan KUMKM yang dilakukan Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

secara berkesinambungan, terpadu dan dinamis seiring dengan perubahan yang terjadi. Program pemberdayaan KUMKM tersebut terdiri dari : 1) Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, 2) Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, 3) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, 4) Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan 5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. Program tersebut dibuat sebagai bagian dari upaya membangun Koperasi dan UMKM dalam rangka menanggulangi kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi, revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah. Pembangunan KUMKM melalui Program Pemberdayaan KUMKM, yaitu dengan berbagai kegiatan dalam upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku KUMKM, mengembangkan SDM KUMKM untuk menumbuhkan wirausaha baru, mengembangkan sistem pendukung usaha dengan kebijakan pengembangan sentra KUMKM, sertifikasi desain produk UMKM, penjaminan kredit, perkuatan permodalan, pemberdayaan usaha skala mikro dan peningkatan kelembagaan koperasi diharapkan dapat membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah dan terciptanya peluang usaha di sektor riil bagi UMKM dan meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru. Namun demikian, meskipun pemerintah telah berupaya keras untuk melaksanakan suatu program pemberdayaan KUMKM dalam upaya mengentaskan kemiskinan dengan menggerakkan ekonomi kerakyatan, pelaku KUMKM masih Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

belum dapat mengatasi berbagai hambatan dalam perkembangan usahanya. Untuk itu di perlukan suatu evaluasi program dan kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat diketahui sejauh mana program tersebut bermanfaat bagi pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Dengan adanya evaluasi program/kebijakan pemerintah ini diharapkan pemerintah dapat menghasilkan suatu program pemberdayaan KUMKM yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dimasa yang akan datang, yang dapat menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6 persen per tahun, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. I.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana pengaruh program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yaitu: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terhadap perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara? 2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan wirausaha baru, dan koperasi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara? I.3 Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas dapat ditetapkan tujuan penelitian adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yaitu: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terhadap perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan wirausaha baru dan koperasi terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara?

I.4 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan program dalam pemberdayaan dan pengembangan KUMKM di masa mendatang. b. Bagi Program Studi Ilmu Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, penelitian ini merupakan tambahan kekayaan penelitian untuk dapat dipergunakan dan dikembangkan di masa mendatang. c. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian yang sama di masa mendatang. d. Bagi peneliti, menambah wawasan secara ilmiah dalam bidang manajemen Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

khususnya yang berkaitan dengan program peningkatan dan pemberdayaan KUMKM.

I.5 Kerangka Berpikir/Landasan Teori Sektor KUMKM merupakan sektor usaha yang telah terbukti berperan penting dalam mengatasi akibat dan dampak dari krisis ekonomi yang melanda Indonesia, dan memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi selama masa krisis. Kedudukan yang strategis sektor KUMKM tersebut karena mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan usaha besar antara lain mampu menyerap tenaga kerja dan menggunakan sumberdaya lokal, serta usahanya relatif bersifat fleksibel. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI, 2006), yang menyatakan bahwa kelompok usaha kecil, menengah dan koperasi merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia. Keberadaan kelompok ini tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan perekonomian secara nsional. Kelompok usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi mampu menyerap lebih dari 64 juta tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar lebih kurang 58,2 persen dalam pembentukan Produk Domestik Bruto. Peran strategis KUMKM dalam perekonomian Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat dari konstribusinya dalam pembentukan PDRB, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Selain itu pada masa krisis usaha mikro kecil dan menengah telah terbukti tangguh sebagai jaring pengaman perekonomian Sumatera Utara. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Ketika

usaha

besar

tidak

sanggup

bangkit

dari

keterpurukan

akibat

ketergantungannya pada pinjaman luar negeri, KUMKM justru mampu mengangkat perekonomian dari keterpurukan yang semakin dalam. Namun demikian masih terdapat berbagai faktor penghambat perkembangan koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang antara lain sebagai berikut : akses terhadap permodalan, pasar teknologi dan informasi, rendahnya kualitas SDM, belum optimalnya fungsi lembaga pemberdayaan KUMKM dan masalah iklim usaha yang belum sepenuhnya berpihak kepada KUMKM (Budhiretnowati, 2008) Hal ini sejalan dengan Karim (2008) yang menyatakan bahwa: kelemahan KUMKM dalam pengembangan usaha antara lain adalah : a) Masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, b) Kendala pemasaran produk sebagian besar pengusaha Usaha Kecil dan Menengah Industri–Dagang lebih memperioritaskan pada aspek produksi sedangkan fungsi-fungsi pemasaran kurang mampu dalam mengaseskannya, khususnya dalam informasi pasar dan jaringan pasar, sehingga sebagian besar hanya berfungsi sebagai tukang saja, c) Kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk Usaha Kecil dan Menengah Industri-Dagang, d) Kendala permodalan usaha sebagian besar Usaha Kecil dan Menengah Industri-Dagang memanfaatkan modal sendiri dalam jumlah yang relatif kecil. Disamping itu mereka menjual produknya secara pesanan dan banyak terjadi penundaan pembayaran Selain itu Kuncoro (2007) menyatakan bahwa: ada beberapa kendala dalam pengembangan KUMKM di Indonesia, diantaranya: 1). Adanya Pungutan Liar (PUNGLI) mulai dari proses perizinan sampai pengadaan barang dan ekspor barang tersebut, 2). Kebijakan makro pemerintahan yang kurang mendukung, 3). Permasalahan kredit yang membebankan usaha kepada pengusaha UMK, antara lain: proses kredit lama dan bunga tinggi dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Sejalan dengan Samosir (2007), dalam studi kasusnya menjelaskan tentang hambatan ekspor produksi Usaha Menengah diantaranya: 1). Faktor Internal yang meliputi :a )Kurang likuiditas (tambahan modal) dan b) Naiknya upah; 2) Faktor eksternal yang meliputi : a) Melemahnya nilai tukar rupiah, b) Kurangnya akses informasi pasar dalam dan luar negeri, c) Turunnya daya beli masyarakat, sebagai akibat dari turunnya pendapatan riil masyarakat, d) Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Menurunnya permintaan pasar, e) Kenaikan harga bahan baku, f) Kurangnya dukungan pemerintah kepada UMK yang berorientasi pada ekspor, g) Tingginya pungutan. Untuk mengatasi segala permasalah yang dihadapi KUMKM, maka Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sumatera Utara perlu menerapkan manajemen strategi yang benar-benar efektif dan efisien untuk menetapkan program yang benar-benar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi KUMKM dalam pengembangan usaha. Dengan diterapkannya manajemen strategi yang tepat akan menghasilkan program-program pengembangan UMKM yang sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, penganggaran dan pengawasan yang tepat. Menurut Siagian (2004), bahwa: ”mendefinisikan manajemen stratejik sebagai berikut: ”Serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya Wilopo (2003) Beberapa tahun terakhir, manajemen sektor publik mulai meningkat perhatiannya kepada isu-isu tentang hasil (result) dan mulainya memasukkan terminologi konsumen (constumer) dalam manajemen publik (Howard Rohm, 2001). Hal ini mendorong para manager organisasi sektor publik memikirkan kembali fungsi, peran dan tanggungjawabnya kepada publik. Sehingga target merupakan unsur yang cukup dominan untuk diperhatikan didalam desain pekerjaan di organisasi publik, yang pada akhirnya diiukuti oleh isu-isu penting lainnya seperti pengukuran hasil kerja sebagai perbandingan antara target dan hasil, produktifitas, dan keberlanjutan serta nilai (value) setiap program dana ktifitas organisasi di sektor publik. OECD (999) dalam Wilopo (2003) menyatakan bahwa: ”Dalam menerapkan manajemen strategi, sektor publik juga perlu menyesuaikan sumber daya yang cukup dan sesuai dengan kebutuhan sama pentingnya dengan bagaimana mengalokasikan sumberdaya tersebut secara effisien, effektif, dan memiliki daya guna. Tujuan dasar dari sistem manajemen sumberdaya, dimana anggaran sebagai satu-satunya komponen, adalah: Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

1).Untuk mendesain dan menjaga disiplin fiscal keseluruhan (aggregate fiscal diciplin), diantaranya untuk memastikan pemerintah tidak membelanjakan, secara keseluruhan, melebihi dari ketentuan, adalah merupakan satu kontrol terhadap anggaran. Efektifitas keseluruhan anggaran merupakan kedisiplinan keseluruhan system. 2).Untuk mengalokasikan sumberdaya sesuai dengan prioritas pemerintah (diantarnya membelanjakan atas pertimbangan paling penting secara politik – effisiensi alokasi/allocation efficiency), 3) Mendorong effisiensi didalam penggunaan sumberdaya anggaran didalam menjalankan program dan pemberian pelayanan (efisiensi operasional/operational efficiency) Dengan berpedoman pada manajemen strategi dan manajemen sumber daya manusia, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Koperasi dan UKM telah melaksanakan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) agar mampu menjadi pelaku utama dalam perekonomian nasional. Upaya dan langkah-langkah strategis pemberdayaan KUMKM akan terus dilaksanakan secara sistimatis, konsisten dan berkesinambungan pada masa mendatang. Untuk itu, perlu dikaji lingkungan strategis yang akan mempengaruhi proses pemberdayaan KUMKM yang akan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM pada masa mendatang. Adapun program yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas keberadaan KUMKM antara lain Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi KUMKM, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaaan Usaha Skala Mikro dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Hal ini sejalan dengan Warjiyo (2004) yang menyatakan bahwa: dalam kaitan strategi peningkatan pembiayaan kepada sektor UMKM ke depan perlu Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

mencakup empat aspek pokok yaitu: 1). Strategi untuk penguatan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi sektor KUMKM, 2). Strategi untuk penguatan kemampuan kewirausahaan dan kegiatan usaha sektor KUMKM, 3). Strategi penguatan sektor keuangan khususnya perbankan dalam pembiayaan kepada sektor UMKM, dan 4). Strategi untuk pengembangan berbagai perangkat penunjang (infrastruktur) bagi peningkatan pembiayaan sektor UMKM. Karim (2008), dengan adanya Program penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi KUMKM akan dapat membuka kesempatan berusaha seluasluasnya, serta menjamin kepastian usahan dengan memperhatikan kaidah efisiensi ekonomi sebagai prasyarat untuk berkembangnya PKMK. Sedangkan sasaran yang akan dicapai adalah menurunnya biaya transaksi dan meningkatnya skala usaha PKMK dalam kegiatan ekonomi. Menurut Sumarsono (2003), dari segi kualitas, keberadaan KUMKM masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa KUMKM dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah masih besar. Di samping itu, pemberdayaan koperasi dan UKM juga diarahkan untuk mendorong dan membuka kesempatan kerja yang lebih luas melalui penumbuhan wirausaha baru, demikian juga pemberdayaan usaha mikro diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat melalui: a. Perluasan jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, termasuk dengan memberdayakan perempuan sebagai pengusaha mikro. b. Peningkatkan kemampuan pengusaha mikro dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi. c. Memfasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif lainnya di perdesaan dan daerah tertinggal. Dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi, arah kebijakannya adalah:a) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian perkoperasian, b) Pemasyarakatan praktek-praktek koperasi dan UKM terbaik. (www.bainfokomsumut.go.id) Pembangunan

KUMKM

melalui

Program

Pemberdayaan

KUMKM,

diharapkan dapat membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha, sehingga Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

dapat mendorong percepatan pembangunan perekonomian daerah dan terciptanya peluang usaha di sektor riil bagi UMKM dan meningkatnya pertumbuhan wirausaha baru yang dapat mengurangi tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, maka salah satu upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin adalah dengan memberdayakan masyarakat menjadi wirausaha melalui pengembangan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah(UMKM) dan koperasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Rizadi (2006) yang menyatakan bahwa: salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi angka pengangguran terdidik tersebut adalah denggan menumbuhkan jiwa wirusaha yang sekaligus menggairahkan kembali dunia bisnis secara umum di masyarakat, dan usahausaha yang seharusnya selalu dikembangkan dan digalakkan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau (UKM). Hal ini dikarenakan ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan secara nyata telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Menurut Pahlevi (2006), dalam upaya mempermudah akses calon wirausaha baru terhadap sumber-sumber permodalan untuk modal kerja, sebaiknya lembaga keuangan mikro dankoperasi simpan pinjam diberdayakan. Dengan tersebarnya koperasi-koperasidiharapkan kesulitan permodalan yangdihadapi oleh wirausaha. Oleh karena itulembaga keuangan mikro perlu diberdayakan agar lebih mampu melayani calon ang-gota, dan anggotanya.


Dari uraian di atas bahwa kerangka berpikir penelitian ini dapat ditunjukkan pada Gambar I.1. berikut ini: Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara :

Penciptaan Iklim Usaha bagi KUMKM

Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM Pengembangan Kewirausahaan dan

Perkembangan KUMKM Provinsi Sumatera Utara

Keunggulan Kompetitif Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pertumbuhan Wirausaha Baru Pengangguran Jumlah Koperasi

Gambar I.1 Kerangka Berpikir


I.6 Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dihipotesiskan: 1. Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM,

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara. 2. Pertumbuhan wirausaha baru, dan jumlah koperasi berpengaruh terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Penelitian Terdahulu Hasil Penelitian Kerjasama antara Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan PT. Vetiga Himais Optima, Tahun 2004, dengan judul : Pengkajian Tentang Dampak Program Stimulan dengan Pola Bergulir Melalui Koperasi Dibidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : (1) bagaimanakah dampak program stimulan dengan pola bergulir melalui koperasi dibidang Peternakan, Perikanan dan Perkebunan terhadap peternak atau petani, koperasi dan daerah/lokasi ditinjau dari aspek ekonomi, sosial dan budaya? (2) sejauh manakah tingkat efektivitas program stimulasi dengan pola bergulir dalam mencapai tujuan program? (3) bagaimanakah kebijakan dan model perkuatan pola bergulir pada koperasi dibidang nakinbun yang berbasis partisipasi anggota dan potensi lokal. Metode Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif dan kuantitatif. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis kebijakan program stimulan, bagaimana mekanisme program stimulan sesuai dengan juklak dan juknis. Selanjutnya dilakukan analisis apakah program stimulan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui dampak program terhadap daerah/masyarakat di sekitar lokasi koperasi penerima program sesuai dengan hasil data dari kuesioner. Dampak terhadap Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

daerah/masyarakat sekitar diukur dengan indikator-indikator munculnya usaha baru dan penyerapan tenaga kerja. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, program stimulan dengan pola bergulir belum menunjukkan dampak yang positif dibidang peternakan, perikanan dan perkebunan. Dampak program rata-rata masih rendah dengan angka elastisitas kurang dari 1, bahkan ada yang negatif. Dampak Program yang relatif rendah diakibatkan oleh (a) ketidaktepatan penentuan penerima bantuan, (b) kualitas pasokan bantuan dari pihak ketiga (pemasok), dan (c) umur produksi bantuan belum memasuki fase optimum karena kurang dari 2 tahun. Sedangkan usia produksi untuk beberapa program belum memasuki masa perguliran (diantaranya sapi, pabrik kelapa sawit, pabrik pengolahan susu, kapalikan dan pabrik es). d) Pengalokasian dana stimulan untuk koperasi yang bergerak di sektor perkebunan dan peternakan rata-rata dampaknya lebih signifikan bila dibandingkan dengan dampak dana stimulan yang diberikan pada koperasi yang bergerak di sektor perikanan. Secara keseluruhan dari kelima aspek dampak yang diteliti dapat menunjukkan bahwa jika dana stimulan disalurkan kepada koperasi, maka dampaknya yang ditimbulkan akan lebih besar dibanding disalurkan kepada anggota. Siagian,

et.al.

(2006)

dengan

judul

”Kajian

Faktor-Faktor

yang

Mempengaruhi Perkembangan UKM di Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan UKM Untuk Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.


Penelitian ini termasuk jenis studi kasus,

lokasi kajian ini dilakukan di

Provinsi Sumatera Utara. Data yang digunakan terdiri data sekunder dan Data primer. Teknik Pengambilan Sampel dilakukan secara purposive dengan ciri KKUMKM adalah pengusaha yang memproduksi pakaian jadi, pakaian bekas dari Cina dan Korea yang dijual dipasar. Peubah/ variabel kajian adalah (a) Kemampuan internal KKUMKM dilihat dari karakteristik terdiri dari usia dan pendidikan, (b) perkembangan usaha meliputi:(1) kepemilikan aset, (2) tingkat produksi, (3) pertumbuhan tenaga kerja, (4) perkembangan volume penjualan, (5) perkembangan modal dan, (6) ongkos transportasi. Teknis analisis menggunakan analisis statistik sederhana. Setelah data ditemukan kemudian dicari rank untuk melihat mana peubah yang paling dominan/prioritas untuk dikembangkan. Hasil kajian di atas adalah sebagai berikut: (a) Faktor-faktor yang mempengaruhi usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Utara meliputi: pengadaan bahan baku, peningkatan skill tenaga kerja, stabilitas harga asset, jumlah produksi dan lama berusaha, (b) Mengingat begitu pentingnya peranan dan pengaruh sektor

usaha

terhadap

pembangunan

wilayah,

maka

untuk

meningkatkan

pengembangan usaha kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Utara, perlu perhatian dari instansi terkait dalam hal penyediaan dana dan bantuan permodalan atau kredit dengan syarat tingkat bunga yang relatif rendah, (c) Perlu ditingkatkan pemberian latihan dan penyuluhan terhadap pengusaha dan pengrajin usaha kecil dan menengah baik secara langsung maupun tidak langsung terutama yang berkenaan dengan pengelolaan perusahaan, pemasaran dan kualitas produk yang dihasilkan, serta Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

melakukan kerjasama dalam pola hubungan bapak angkat guna menampung dan mencarikan peluang pasar serta menyalurkan produk-produk usaha kecil dan menengah tersebut, (d) Melihat banyaknya jenis usaha kecil, maka untuk pengembangannya perlu dilakukan secara selektif yaitu berdasarkan keunggulan komparatif wilayah yang tergolong kepada sektor usaha yang lebih banyak memberikan sumbangan pendapatan terhadap pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini perlu disarankan untuk membenahi dan meningkatkan sarana dan prasarana serta mengembangkan sentra-sentra KUMKM di Provinsi Sumatera Utara, (e) Perlu didirikan suatu pasar khusus untuk menampung hasil-hasil komoditi KUMKM di Provinsi Sumatera Utara agar pemasaran hasil-hasil KUMKM tersebut dapat segera diketahui dan dikenal oleh masyarakat setempat dan masyarakat luar, dengan demikian dapat diperoleh pendapatan yang lebih besar, (f) Hal-hal yang diperlukan dalam pengembangan KUMKM Provinsi Sumatera Utara, yakni agar Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara: memberikan program khusus dalam rangka pengembangan usaha kecil, membentuk sentra-sentra pengembangan KUMKM,

melakukan kajian yang lebih mendalam tentang program-program

pengembangan KUMKM, membuat program peningkatan akses kepada sumber daya produktif,

membuat

program

pembangunan

kewirausahaan,

pemasaran,

pengembangan pusat informasi, pengendalian harga pasar dan pengembangan informasi komoditi.


II.2. Pengertian dan Tujuan Koperasi Guna memahami ekonomi koperasi secara komprehensif harus dikenali terlebih dahulu definisi koperasi yang sesuai dengan konsep ekonomi dan definisi tersebut dapat berlaku secara universal. Hal ini penting sebab koperasi akan berubah tergantung dari sudut mana dipandang. Dengan definisi yang sesuai, akan mampu menentukan karakteristik koperasi yang berlaku secara universal. Seringkali orang mendefinisikan koperasi berdasarkan prinsip koperasi. Prinsip itu memang sering memuat sejumlah nilai, norma, dan tujuan konkrit, namun prinsip tersebut merupakan prinsip pengembangan organisasi dan pedoman-pedoman kerja yang pragmatis yang hanya berhasil diterapkan pada keadaan tertentu saja. Prinsip koperasi dapat digunakan sebagai petunjuk yang berguna bagi pengembangan organisasi koperasi dan gerakan koperasi tertentu, namun prinsip itu biasanya bukan merupakan kriteria yang berguna bagi pembuatan definisi ilmiah mengenai organisasi koperasi yang berlaku secara universal. Meskipun demikian, mengingat prinsip koperasi merupakan sumber dari norma-norma hukum, seringkali prinsip koperasi berguna bagi pengertian koperasi menurut hukum (Hanel, 1989). Koperasi adalah merupakan singkatan dari kata ko/co dan operasi/operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967, koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orangorang, badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Menurut UU No 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Menurut Hendar dan Kusnadi, (2005), bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi didefinisikan dengan mengacu kepada prinsip identitas (hakikat ganda), yaitu bahwa anggota-anggota koperasi adalah pemilik yang sekaligus juga pelanggan (pelanggan/rekanan/karyawan/pekerja) dan pada tugas-tugas yang bersifat menunjang dari perusahaan koperasi itu. Namun prinsip-prinsip identitas ini harus diterapkan dalam arti luas karena perusahaan-perusahaan koperasi itu melakukan juga usahanya dengan bukan anggota dan memperoleh dukungan tambahan dari lembagalembaga atau orang-orang yang tidak berkepentingan secara langsung pada pelayanannya, namun menunjang keberhasilan koperasi itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yanag mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggota. Koperasi

bertujuan

untuk

mensejahterakan

anggotanya.

Berdasarkan

pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu: 1. Perorangan yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

2. Badan hukum koperasi yaitu koperasi primer yang bergabung minimal 3 unit menjadi koperasi sekunder. Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) disebutkan bahwa: karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh anggota. Tujuan pendirian Koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Adapun Prinsip Koperasi sebagai berikut: a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, e. Kemandirian, f. Pendidikan perkoperasian, g. Kerja sama antar koperasi. Sedangkan menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan jenis koperasi, yaitu: 1. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman 2. Koperasi Konsumen adalah koperasi beranggotakan para konsumen dengan menjalankan kegiatannya jual beli barang konsumsi. 3. Koperasi Produsen adalah koperasi yang beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. 4. Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/jasa koperasinya atau anggotanya 5. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang bergerak di bidang usaha jasa lainnya. Koperasi sebagai institusi terdiri dari hardware dan software. Hardware ialah organisasi koperasi itu sendiri sedangkan software adalah the rule of the game yang meliputi tata nilai anggota, prinsip koperasi, AD /ART, peraturan, norma dan adat istiadat baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Selayaknya antara hardware dan software saling bersesuaian (compatible). Bila tidak bersesuaian maka koperasi bertindak sebagai organisasi, namun peran dan fungsinya seperti lembaga Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

perdagangan karena software yang dibangun (the rule of the game) lebih sesuai untuk peran dan fungsi lembaga perdagangan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah organisasi dari koperasi di Indonesia telah membuat the rule of the game yang sesuai dan melembaga bagi anggota ? Hal ini penting karena the rule of the game (software) dari koperasi di Indonesia harus pula bersesuaian dengan UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Dengan semangat reformasi berbagai kebijakan tertulis maupun yang tidak tertulis bagi koperasi yang dinilai menghambat perkembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang demokratis, telah dihapuskan atau diganti pemerintah Kabinet Reformasi Pembangunan. Keluhan masyarakat tentang sulitnya memperoleh badan hukum koperasi, segera dijawab dengan keluarnya keputusan Menteri Koperasi dan PKM dengan melakukan pendelegasian kewenangan kepada pejabat di tingkat Kabupaten/Kotamadya. Demikian pula Inpres No 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD, yang selama ini dinilai menjadi hambatan utama dalam pengembangan koperasi bukan KUD di daerah pedesaan, telah dicabut dan diganti dengan Inpres Nomor 18 Tahun 1998 tentang “Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian”. Inpres itu memberi peluang yang sama bagi tumbuhnya semua jenis koperasi, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut :


1. Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder. 2. Untuk Persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum. 3. Koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. 4. Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. 5. Anggran Dasar Koperasi Harus memuat sekurang-kurangnya a. Daftar nama pendiri. b. Nama dan tempat kedudukan. c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha. d. Ketentuan mengenai keanggotaan. e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota. f. Ketentuan mengenai pengelola. g. Ketentuan mengenai permodalan. h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya. i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha. j. Ketentuan mengenai sanksi.


II.3. Pengertian UMKM Beberapa lembaga atau instansi bahkan Undang-undang memberikan definisi Usaha Kecil Menengah (UKM), diantaranya adalah, Badan Pusat Statistik (BPS), Keputusan Menteri Keuangan No 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, dan UU No. 20 Tahun 2008. Definisi UKM yang disampaikan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai dengan 99 orang. Berdasarkan Keputuasan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994, usaha kecil didefinisikan sebagai perorangan atau badan usaha yang telah melakukan kegiatan/usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya

Rp

600.000.000

atau

aset/aktiva

setinggi-tingginya

Rp

600.000.000 (di luar tanah dan bangunan yang ditempati) terdiri dari : (1) badang usaha (Fa, CV, PT, dan koperasi) dan (2) perorangan (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan jasa). Pada tanggal 4 Juli 2008 telah ditetapkan Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Definisi UKM yang disampaikan oleh Undang-undang ini juga berbeda dengan definisi di atas. Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 ini, yang disebut dengan Usaha Kecil adalah usaha yang Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara itu, yang disebut dengan Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut : (1) kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan (2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Gunawan (2007), mempunyai ciri utama: (1) pada umumnya dalam berusaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial; (2) menggunakan tenaga kerja sendiri; (3) unbankable mengandalkan modal sendiri, (4) sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif rendah. Kriteria lain menurut Bank Indonesia adalah: (1) kepemilikan oleh individu atau keluarga; (2) memanfaatkan teknologi sederhana dan padat karya; (3) rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan tergolong rendah; (4) sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum serta; (5) tidak membayar pajak.


Selanjutnya menurut Rafinald (2006), terdapat beberapa karakteristik yang dapat menggambarkan jenis usaha mikro dan kecil dalam pembahasan ini. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut: Usaha Mikro memiliki karakteristik sebagai berikut antara lain:1) jenis komoditinya berubah-ubah dan sewaktu waktu dapat berganti produk/usaha, 2) tempat usahanya tidak selalu menetap atau sewaktu-waktu dapat pindah, 3) belum adanya pencatatan keuangan usaha secara baik, 4)sumber daya manusianya rata-rata sangat rendah yakni SD-SMP, 5) pada umumnya belum mengenal perbankan dan lebih sering berhubunngan dengan tengkulak atau rentenir, 6)umumnya usaha ini tidak memilki ijin usaha. Usaha Kecil biasanya ditandai dengan 1) Jenis barang atau komoditinya tidak gampang berubah, 2) mempunyai kekayaan maksimal 200 Juta dan dapat menerima kredit maksimal 500 Juta, 3) lokasi atau tempat usaha umumnya sudah menetap, 4) sudah memiliki pembukuan walaupun masih sederhana artinya pencatatan administrasi keuangan perusahaan sudah mulai dipisah. 5) memiliki legalitas usaha atau perijinan lainnya, 6) sumber daya manusianya sudah lumayan baik, dari aspek tingkat pendidikan yakni rata tingkat SMU, 7) sudah mulai mengenal perbankan. II.4 Konsep Kewirausahaan Wirausaha

adalah

orang

yang

menciptakan

cara

baru

dalam

mengorganisasikan proses produksi. Tugas Wirausaha adalah melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda, bukan hanya sekadar dengan cara yang lebih baik. Machfoedz (2004) berpendapat wirausahawan adalah orang yang bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur risiko suatu usaha bisnis. Dengan demikian, wirausahawan adalah inovator yang mampu memanfaatkan dan kesempatan, menjadi ide yang dapat dijual atau dipasarkan, memberi nilai tambah dengan memanfaatkan upaya, waktu, biaya, atau kecakapan dengan tujuan mendapat keuntungan. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan adalah suatu proses

kreativitas

dan

inovasi

yang

mempunyai

resiko

tinggi

untuk

menghasilkan nilai tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan kemakmuran bagi wirausahawan. Kewirausahaan itu dapat dipelajari walaupun ada juga orang-orang tertentu yang mempunyai bakat dalam hal kewirausahaan. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menerapkan dua strategi penumbuhan wirausaha baru yaitu Strategi Umum dan Strategi Khusus. Strategi umum diterapkan melalui upaya: a. Peningkatan kemampuan kewirausahaan; b. Membudayakan kewirausahaan; c. Memberdayakan sumberdaya (learningby doing method); d. Memberdayakan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Adapun strategi khusus diaplikasikan melalui tiga jalur pengembangan, yakni jalur pendidikan dan pelatihan (diklat), baik formal maupun informal; jalur pengusaha; dan jalur kelompok pembina. Sementara itu, tidak sedikit wirausaha baru mengalami kegagalan akibat kondisi lingkungan yang tidak kondusif. Sebagaimana ditengarai oleh Subroto Hadisugondo, kondisi itu antara lain tidak punya koneksi atau akses kepejabat, tidak trampil, kurang berbakat, dan tidak sabar menunggu hasil. Padahal ciri seorang wirausaha adalah otonom, memiliki independensi, kreatif, berani menempuh risiko. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Menurut Thomas Zimmerer dalam sutabri (2008), ada 8 faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan, yaitu1).Wirausahawan Sebagai Pahlawan, 2). Pendidikan Kewirausahaan, 3). Faktor ekonomi dan Kependudukan, 4). Pergeseran ke Ekonomi Jasa, 5). Kemajuan Teknologi, 6). Gaya Hidup Bebas, 7). E-Commerce dan The World-Wide-Web, 8).Peluang Internasional.

II.5 Manajemen Koperasi Menurut

Sumarsono

(2006),

Manajemen

adalah

perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lain yang ada dalam organisasi, guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hal yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan. Prof. Ewell Paul Roy dalam Sumarsono (2006) mengatakan bahwa; manajemen koperasi melibatkan 4 (empat) unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan. Sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang di luar kepengurusan (anggota biasa), memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

A.H. Gophar dalam Hendar dan Kusnadi (1999) menyatakan bahwa: manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dari tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya. Berdasarkan sudut pandang organisasi, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan onganisasi yang sepintas adalah sama yaitu: Rapat Anggota, Pengurus, dan Pengawas. Untuk itu, hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen. Unsur Pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dan anggota, untuk mendampingi Pengurus dalam melakukan fungsi kontrol sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota. Berdasarkan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (one man one vote) sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir, ditinjau dan sudut pandang gaya manajemen (management style), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (participation management), di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Sitio dan Tamba (2001) menyatakan bahwa; badan usaha koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu: Rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Telah diuraikan sebelumnya bahwa, watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (job description) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (decision area) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (shared decision areas). Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut menurut Sitio dan Tamba (2001) adalah: a. Rapat Anggota merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, Rapat Anggota diselenggarakan sekali setahun. b. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, Pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa Rapat Anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan Rapat Anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha. c. Pengawas mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh Rapat Anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi Pengawas dan Pengurus adalah sama. d. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan Pengelola usaha (managing director) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.


BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III.1

Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah kerja Dinas Koperasi dan UKM Propinsi

Sumatera Utara. Kegiatan penelitian dari pengumpulan data hingga penulisan laporan akhir dilaksanakan selama 5 (lima) bulan, dimulai sejak bulan September sampai dengan Januari 2008.

III.2

Metode Penelitian

III.2.1 Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan survey yang dilakukan pada pegurus koperasi di Propinsi Sumatera Utara. Survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai alat pengumpulan data yang pokok dan secara umum menggunakan statistik (Singarimbun dan Effendy, 1995).

III.2.2 Jenis Penelitian Jenis penelitian adalah penelitian survey yaitu diuji dengan statistik.


III.2.3 Sifat Penelitian Adapun sifat penelitian ini adalah eksplanatory, yaitu penelitian yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. (Sugiono, 2006). III.3

Populasi dan Sampel

III.3.1 Populasi Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus koperasi aktif yang ada di Propinsi Sumatera Utara yang berjumlah 5.116 unit. Daftar koperasi aktif ditunjukkan pada Tabel III.1. III.3.2 Sampel Penentuan jumlah sampel yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah proportionate random sampling (penarikan sampel proporsional acak). Menurut Sugiono (2004) apabila populasi mempunyai anggota yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional, maka proportionate stratified random sampling (penarikan sampel proporsional acak berstruktur) yang digunakan. Selanjutnya Arikunto (2002) menyatakan bahwa: jumlah sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih Sebaliknya jika jumlah subjeknya kecil atau kurang dari 100 orang maka lebih baik diambil semuanya, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi,”. Maka dari populasi sebanyak 5.116 orang, jumlah sampel yang diambil untuk mendukung penelitian ini adalah 10% x 5.116 = 512 orang. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Cara menentukan ukuran sampel didasarkan atas asumsi bahwa populasi berdistribusi normal. Perincian pengambilan sampel ditunjukkan pada Tabel III.2. Tabel III.1 Data Koperasi Aktif Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007 NO

Jumlah (Unit)

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4

Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Karo Kabupaten Langkat Kabupaten Tapanuli Tengah

215 161 136 172

5 6 7

Kabupaten Simalungun Kabupaten Labuhan Batu Kabupaten Dairi

376 239 98

8

Kabupaten Tapanuli Utara

255

9

Kabupaten Tapanuli Selatan

305

10

Kabupaten Asahan

303

11

Kabupaten Nias

186

12

Kota Tebing Tinggi

130

13

Kota Binjai

122

14

Kota Pematang Siantar

158

15

Kota Tanjung Balai

16

Kota Sibolga

111

17

Kota Medan

931

18

Kabupaten Mandailing Natal

211

19

Kabupaten Toba Samosir

138

20

Kota Padang Sidempuan

95

21

Kabupaten H. Hasudutan

86

22

Kabupaten Nias Selatan

66

23

Kabupaten Serdang Bedagai

24

Kabupaten Pakpak Bharat

40

25

Kabupaten Samosir

13

26

Propinsi

90

153

326 JUMLAH

5,116

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Sumut, 2008 (Data diolah) Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Tabel III.2 Jumlah Responden Data Koperasi Berdasarkan Kabupaten/Kota Se - Propinsi Sumatera Utara Tahun 2007 NO

KABUPATEN/KOTA

AKTIF

Sampel

(UNIT)

10% dari yang aktif

1

Kabupaten Deli Serdang

215

22

2

Kabupaten Karo

161

16

3

Kabupaten Langkat

136

14

4

Kabupaten Tapanuli Tengah

172

17

5

Kabupaten Simalungun

376

38

6

Kabupaten Labuhan Batu

239

24

7

Kabupaten Dairi

98

10

8

Kabupaten Tapanuli Utara

255

26

9

Kabupaten Tapanuli Selatan

305

31

10 11

Kabupaten Asahan Kabupaten Nias

303 186

30 19

12 13

Kota Tebing Tinggi Kota Binjai

130 122

13 12

14

Kota Pematang Siantar

158

16

15

Kota Tanjung Balai

90

9

16 17

Kota Sibolga Kota Medan

111 931

11 93

18

Kabupaten Mandailing Natal

211

21

19

Kabupaten Toba Samosir

138

14

20

Kota Padang Sidempuan

95

10

21

Kabupaten H. Hasudutan

86

9

22 23

Kabupaten Nias Selatan Kabupaten Serdang Bedagai

66 153

7 15

24

Kabupaten Pakpak Bharat

40

4

25

Kabupaten Samosir

13

1

26

Propinsi

326

33


NO

KABUPATEN/KOTA JUMLAH

AKTIF

Sampel

(UNIT)

10% dari yang aktif

5,116

512

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Sumatera Utara, 2008 (Data diolah) III.4

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview), yaitu melakukan wawancara langsung dengan pengurus Koperasi aktif di Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Utara mengenai keberadaan KUMKM. 2. Daftar pertanyaan (Questionaire) yang diberikan kepada pengurus KUMKM Propinsi Sumatera Utara yang menjadi responden penelitian. 3. Studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data-data, seperti jumlah koperasi, jumlah anggota, modal usaha, Sisa Hasil Usaha (SHU), Rapat Anggota Tahunan (RAT), volume usaha, tenaga kerja, jumlah UKM, jumlah wirausaha baru, pengangguran.

III.5

Jenis Dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara (interview) dan daftar pertanyaan (Questionaire). 2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi dokumentasi.


III.6

Hipotesis Pertama Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah : Program Dinas Koperasi dan

UKM Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi, berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara.

III.6.1 Identifikasi Variabel Penelitian Hipotesis Pertama Pada hipotesis pertama, terdapat 5 (lima) variabel bebas (independent variable) yang digunakan, yaitu, Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5). Sedangkan Variabel dependen (terikat) adalah Perkembangan KUMKM (Y).

III.6.2 Definisi Operasional Variabel Hipotesis Pertama Definisi operasional dari variabel-variabel hipotesis pertama adalah sebagai berikut: 1.

Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1) Program pemerintah untuk membuka kesempatan berusaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif untuk perkembangan usaha KUMKM.


Untuk mengukur variabel iklim usaha KUMKM ini digunakan skala Likert. 2.

Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2) Program penyediaan lembaga pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk pengembangan usaha KUMKM. Untuk mengukur variabel Pengembangan Sistem Pendukung Usaha digunakan skala Likert.

3.

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) Program pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing KUMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang

dan

produktivitas

meningkat.

Untuk

mengukur

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

variabel

digunakan skala

Likert 4.

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4) Program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala mikro disektor informal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru. Untuk mengukur variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro digunakan skala Likert

5.

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya. Untuk mengukur variabel Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


digunakan skala Likert. 6. Perkembangan KUMKM (Y), Perkembangan KUMKM adalah meningkatnya jumlah koperasi dan UMKM yang ditandai dengan meningkatnya jumlah koperasi, anggota, volume usaha, modal, SHU, jumlah UKM dan jumlah tenaga kerja. Untuk mengukur variabel Perkembangan KUMKM digunakan skala Likert. Tabel III.3 Definisi Operasional Variabel Hipotesis Pertama No

Variabel

Definisi

Indikator

Penguk uran

1

Penciptaan Iklim Usaha KUKM (X1)

Program pemerintah untuk membuka kesempatan berusaha yang efisien, sehat dalam persaingan dan non diskriminatif untuk perkembangan usaha KUMKM

1. Layanan pengesahan status badan hukum koperasi 2. Pelayanan kepengurusan badan hukum usaha 3. Pelayanan klasifikasi usaha 4. Sistem penilaian koperasi berprestasi

Likert

2

Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUKM (X2)

Program penyediaan lembaga pendukung untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses KUMKM kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya lokal untuk pengembangan usaha KUMKM.

1. 2.

Likert

Program pengembangan jiwa dan semangat kewirausahaan serta meningkatkan daya saing KUMKM sehingga pengetahuan serta sikap wirausaha semakin berkembang dan produktivitas meningkat

1. Penyelenggaraan (diklat), 2. Penyelenggaraan pameran hasil produk KUMKM 3. Jasa konsultasi oleh BDSP/LPB kepada KUMKM 4. Desain industri 5. Bantuan pengurusan HAKI

3

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3)

3. 4. 5.

Bantuan perkuatan modal Kesesuaian program dengan peningkatan usaha Program bimbingan perencanaan dan pemasaran Pinjaman kredit KUMKM Sosialisasi Surat Utang Koperasi (SUK)


Likert

No 4

Variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4)

Penguk uran

Definisi

Indikator

Program pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi berskala mikro disektor informal sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.

1. Bantuan proses untuk mengakses kredit perbankan 2. Pendampingan usaha mikro 3. Bantuan perkuatan 4. Perlindungan hukum KUMKM yang di PERDA-kan

Likert

5

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5)

Program pemerintah untuk meningkatkan kualitas kelembagaan dan organisasi koperasi agar koperasi mampu tumbuh dan berkembang secara sehat dengan jati dirinya.

1. Kesesuaian sistem pengklasifikasian Koperasi 2. Sistem Audit Dinasi Koperasi dan UKM

Likert

6

Perkembangan KUMKM (Y)

Meningkatnya koperasi dan UMKM yang ditandai dengan meningkatnya jumlah anggota, volume usaha, modal, SHU, jumlah UKM dan jumlah tenaga kerja.

1. Peningkatan jumlah koperasi 2. Peningkatan Jumlah UMKM 3. Peningkatan Jumlah Tenaga Kerja 4. Peningkatan volume usaha KUMKM 5. Peningkatan Modal 6. Peningkatan SHU

Likert

III.6.3 Model Analisis Data Hipotesis Pertama Hipotesis Pertama dalam penelitian ini, yaitu : H0 : b1, b2, b3, b4, b5, = 0 (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi tidak berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM).


Ha : b1, b2, b3, b4, b5, ≠ 0 (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM).

Alat uji statistik yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) untuk menguji variabel bebas (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas

Kelembagaan

Koperasi)

terhadap

variabel

terikat

(perkembangan

KUMKM). Analisis regresi linier berganda dipergunakan dalam penelitian ini karena variabel terikat yang dicari dipengaruhi oleh lebih dari sattu variabel bebas atau variabel penjelas. Model persamaan regresi linier berganda: Y = b0+B1X1+ B2X2+ B3X3+ B4X4+ B5X5+ e

di mana:

Y

= Perkembangan KUMKM

b0

= intersep atau konstanta

b1, b2, b3, b4, b5

= koefisien regresi variabel X

X1

= Penciptaan Iklim Usaha KUMKM


X2

= Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM

X3

= Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

X4

= Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

X5

= Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

e

= error atau disturbance

Pengujian hipotesis sebagai berikut: 1. Uji Simultan (uji-F) Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada pengaruh dari variabel bebas (X1, X2, X3, X4, X5) yaitu Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi terhadap perkembangan KUMKM yang merupakan variabel terikat.

Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah: H0 : b1, b2, b3, b4, b5, = 0 (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM).


Ha : b1, b2, b3, b4, b5, ≠ 0 (Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu: H0 diterima jika Fhitung < Ftabel pada α = 5%. H0 ditolak (Ha diterima) jika Fhitung > Ftabel pada α = 5%. 2. Uji t (Uji Secara Parsial) Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh dari variabel bebas, yaiu variabel Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) terhadap variabel Perkembangan KUMKM (Y). H0 : bi = 0

(Penciptaan

Iklim

Usaha

KUMKM,

Pengembangan

Sistim

Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi secara parsial tidak


berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM). Ha : bi ≠ 0

(Penciptaan

Iklim

Usaha

KUMKM,

Pengembangan

Sistim

Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi

secara

parsial

berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Kriteria pengambilan keputusan: H0 diterima jika -thitung ≤ thitung ≤ ttabel pada α = 5%. H0 ditolak (Ha diterima) jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel pada α = 5%.

III.7

Hipotesis Kedua Hipotesis kedua dalam penelitian ini: pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah

koperasi berpengaruh terhadap pengangguran.

III.7.1 Identifikasi Variabel Penelitian Hipotesis Kedua Pada hipotesis kedua terdapat tiga variabel yaitu wirausaha baru (X1), jumlah koperasi (X2) sebagai variabel bebas(independent variable) dan pengangguran (Y) sebagai variabel terikat (dependent variable). III.7.2 Definisi Operasional Variabel Penelitian Hipotesis Kedua Definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan dalam hipotesis kedua adalah sebagai berikut: 1. Pertumbuhan wirausaha baru (X1), adalah pertumbuhan wirausaha baru pada Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

tahun 2006-2007. 2. Jumlah koperasi (X2), adalah peningkatan jumlah koperasi selama tahun 20062007. 3. Pengangguran (Y), adalah persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Definisi operasional variabel hipotesis kedua dapat diliihat pada tabel III.10. No (1)

Tabel III.4 Definisi Operasional Variabel Hipotesis Kedua Variabel Definisi Operasional Pengukuran (2)

(3)

(5)

1.

Wirausaha baru (X1)

Pertumbuhan wirausaha baru pada tahun 2006-2007

Nominal

2

Jumlah Koperasi (X2)

Peningkatan jumlah koperasi selama tahun 2006-2007

Nominal

3.

Pengangguran (Y) persentase jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah angkatan kerja

Persentase


III.7.3 Model Analisis Data Hipotesis Kedua Hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu : H0 : b1, b2, = 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran).

Ha : b1, b2, ≠0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh terhadap pengangguran).

Alat uji statistik yang dipergunakan untuk menganalisis hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda (Multiple Regression Analysis) untuk menguji variabel bebas (pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi) terhadap variabel terikat (pengangguran). Analisis regresi linier berganda dipergunakan dalam penelitian ini karena variabel terikat yang dicari dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel bebas atau variabel penjelas. Model persamaan regresi linier berganda: Y = b0+B1X1+ B2X2+e

di mana:

Y

= Pengangguran

b0

= intersep atau konstanta

b1, b2,

=

koefisien regresi variabel X

X1

= Wirausaha Baru

X2

= Jumlah Koperasi

e

= error atau disturbance

Pengujian hipotesis sebagai berikut: 1. Uji Simultan (uji-F) Uji F dilakukan untuk melihat secara bersama-sama apakah ada pengaruh dari Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

variabel bebas (X1 dan X2) yaitu pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi terhadap pengangguran yang merupakan variabel terikat. Model hipotesis yang digunakan dalam uji F ini adalah: H0 : b1, b2, = 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara bersama-sama tidak berpengaruh pengangguran).

Ha : b1, b2, ≠0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara bersama-sama berpengaruh pengangguran).

Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu: H0 diterima jika Fhitung < Ftabel pada α = 5%. H0 ditolak (Ha diterima) jika Fhitung > Ftabel pada α = 5%. 2. Uji t (Uji Secara Parsial) Uji t bertujuan untuk melihat secara parsial apakah ada pengaruh dari variabel bebas, pertumbuhan wirausaha baru (X1) dan jumlah koperasi (X2), terhadap variabel pengangguran (Y). H0 : bi = 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengangguran).

Ha : bi ≠ 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara parsial berpengaruh terhadap pengangguran)

Nilai thitung dibandingkan dengan nilai ttabel. Kriteria pengambilan keputusan: H0 diterima jika -thitung ≤ thitung ≤ ttabel pada α = 5%.


BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IV. 1 Hasil Penelitian IV.1.1 Gambaran Umum Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah salah satu perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah dengan lingkup kerja sebagai berikut: 1. Menetapkan kebijaksanaan operasional di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. 2. Mengkoordinasikan

dan

meningkatkan

keterpaduan

penyusunan

rencana

kebijakan, program dan strategi pembangunan dibidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah. 3. Menyelenggarakan fasilitasi di bidang koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah, meliputi : kelembagaan, usaha koperasi, dan usaha mikro kecil menengah (KUMKM) dan fasilitasi pembiayaan KUMKM. 4. Memberikan saran pertimbangan atau saran tindak dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai kondisi perkembangan perkoperasian dan usaha mikro, kecil dan menengah. 5. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit organisasi terkait.


6. Melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pelatihan dalam peningkatan kualitas SDM koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. 7. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur

IV.1. 2 Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Visi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah:“Terwujudnya Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang maju dan percaya diri untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat Sumatera Utara yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan”. Misi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara adalah : 1. Meningkatkan dan memberdayakan kelembagaan dan usaha koperasi dan UMKM. 2. Meningkatkan kualitas SDM pembina dan SDM Koperasi dan UMKM. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menumbuhkembangkan koperasi dan UMKM. IV.1.3. Strukur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Dalam mewujudkan visi dan misinya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan struktur organisasi baru yang dinamis dan profesional.


No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tabel IV.1 Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara Uraian Jumlah (Orang) Kepala Dinas 1 Bagian Tata Usaha 36 Subdis Program 13 Subdis Kelembagaan dan Usaha Koperasi 20 Subdis Kerjasama dan Fasilitas Koperasi 16 Subdis Kerjasama dan Fasilitas UKM 16 UPT Balatkop 20 Jumlah total 122

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, 2008 (Data Diolah)


IV.1.4 Karakteristik Responden IV.1.4.1 Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin Hasil pengumpulan data yang dilakukan kepada 512 responden yang di jadikan sebagai sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel IV.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Jumlah (orang) (%) 220 42,97 Laki-laki Perempuan 292 57,03 Jumlah 512 100,00 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah) No. 1. 2.

Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa responden terbanyak adalah perempuan, yaitu sebesar 57,03 persen dan laki-laki sebesar 42,97 persen. Hal ini disebabkan peranan wanita saat ini sudah semakin meningkat di dalam memberikan pendapatan kepada keluarga dan sesuai dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). IV.1.4.2 Karakteristik Responden berdasarkan Usia Usia pelaku KUMKM di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut: Tabel IV.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia Usia Jumlah (orang) 150 20-29 tahun 30-50 tahun 245 Lebih dari 50 tahun 117 Jumlah 512 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah) No. 1. 2. 3.

(%) 29,30 47,85 22,85 100,00

Dari Tabel IV.3 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang paling banyak adalah responden yang berusia antara 30-50 tahun sebanyak 245 orang (47,85 Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

persen), responden terbanyak kedua adalah responden yang berusia 20-29 tahun sebanyak 150 orang (29,30 persen) sedangkan responden yang berusia diatas 50 tahun sebanyak 117 orang atau hanya 22,85 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku KUMKM adalah kaum muda yang produktif dan sangat berpotensi untuk dikembangkan karena dengan usia yang muda lebih memiliki kemampuan dan motivasi yang tinggi dalam mengembangkan usaha.

IV.1.4.3 Karakteristik Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan pelaku KUMKM di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada Tabel berikut No. 1. 2. 3. 4

Tabel IV.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Pendidikan Jumlah (orang) (%) SD SLTP SLTA PT Jumlah

20

3,91

102 310

19,92 60,55 15,63

80 512

100,00

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah)

Dari sisi pendidikan menunjukkan bahwa proporsi terbesar adalah pada tingkat SLTA (60,55 persen), SLTP sebesar (19,92 persen), PT (15,63persen), dan SD sebesar 3,91 persen. Hal ini menunjukkan pada umumnya pelaku KUMKM adalah mereka dengan pendidikan yang relative rendah sehingga sulit untuk menerapkan manajemen usaha dalam perkembangan usahanya.


IV.1.5 Penjelasan Responden Atas Variabel Penelitian Pada penelitian ini variabel terikat (dependent variabel) yang diamati Perkembangan KUMKM dan 5 variabel bebas (independent variabel) yang terdiri dari: variabel Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistem pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4) dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5). a. Variabel Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1) Penciptaan iklim usaha KUMKM adalah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Variabel ini memiliki 4 indikator, yaitu: layanan pengesahan status badan hukum koperasi, pelayanan kepengurusan badan hukum usaha, layanan klasifikasi usaha, dan sistem penilaian koperasi berprestasi. Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.5 berikut :

No. 1. 2. 3. 4.

Tabel IV.5 Penjelasan Responden Atas Penciptaan Iklim Usaha KUMKM Sangat Sangat Kurang Bermanfaat Bermanfaat Sekali Bermanfaat Bermanfaat Indikator F persen F persen F persen F persen Layanan pengesahan status badan hukum koperasi 88 17,19 328 64,06 96 18,75 0 0,00 Pelayanan kepengurusan badan hukum usaha 117 22,85 335 65,43 60 11,72 0 0,00 Pelayanan klasifikasi usaha 49 9,57 346 67,58 117 22,85 0 0,00 Sistem penilaian koperasi berprestasi 69 13,48 380 74,22 63 12,30 0 0,00 Rata-rata 15,77 67,82 16,41 0,00

Tidak Bermanfaat F persen 0

0

0 0

0 0

0

0 0,00



Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Penciptaan Iklim Usaha KUMKM diketahui bahwa 67,82 persen responden menyatakan bahwa program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM masuk dalam kategori penilaian ‘sangat Bermanfaat”, 16,41 persen katagori penilaian “Bermanfaat”;15,77 persen kategori penilaian “sangat bermanfaat sekali” . Berdasarkan indikator program penciptaan iklim usaha KUMKM sistem penilaian koperasi dinilai sangat Bermanfaat oleh responden, yaitu sebanyak 74,22 persen, kemudian pelayanan klasifikasi usaha 67,58 persen dinilai sangat Bermanfaat.

b. Variabel Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM (X2) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM adalah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Variabel ini memiliki 5 indikator, yaitu: bantuan perkuatan modal, kesesuaian program dengan peningkatan usaha, program bimbingan perencanaan dan pemasaran, pinjaman kredit KUMKM, sosialisasi Surat Utang Koperasi (SUK). Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.6. Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM diketahui bahwa 64,45 persen responden menyatakan bahwa program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM masuk dalam kategori penilaian ‘sangat Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Bermanfaat”, 25,78 persen katagori penilaian “sangat Bermanfaat sekali”,9,73 persen katagori penilaian “Bermanfaat” . Tabel IV.6 Penjelasan Responden atas Sistem Pendukung Usaha KUMKM Sangat Sangat Kurang Tidak Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Indikator Sekali F persen F persen F persen F persen F persen 1. Bantuan perkuatan modal 114 22,27 363 70,90 35 6,84 0 0,00 0 0 2. Kesesuaian program dengan peningkatan usaha 99 19,34 368 71,88 45 8,79 0 0,00 0 0 3. Program bimbingan perencanaan dan pemasaran 145 28,32 342 66,80 25 4,88 0 0,00 0 0 4. Pinjaman kredit KUMKM 140 27,34 309 60,35 63 12,30 0 0,00 0 0 5. Sosialisasi surat utang koperasi 162 31,64 268 52,34 81 15,82 1 0,20 0 0 (SUK) Rata-rata 25,78 64,45 9,73 0,04 0,00 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah) No.

c. Variabel Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif adalah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Variabel ini memiliki 5 indikator, yaitu: Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat), penyelenggaraan pameran hasil produk KUMKM, jasa konsultasi oleh BDS-P/LPB kepada KUMKM, desain industri, Bantuan pengurusan HAKI Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.7.


Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif bahwa 61,76 persen ressponden menyatakan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif masuk dalam kategori penilaian ‘Bermanfaat”, 21,64 persen katagori penilaian “Bermanfaat”,15,63 persen katagori penilaian “Sangat Bermanfaat Sekali” . Tabel IV.7 Penjelasan Responden atas Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

No. Indikator 1.

2.

3.

4. 5.

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) Penyelenggaraan pameran hasil produk KUMKM Jasa konsultasi oleh BDSP/LPB kepada KUMKM Desain Industri Bantuan pengurusan HAKI Rata-rata

Sangat Bermanfaat Sekali F persen

Sangat Bermanfaat

Bermanfaat

Kurang Bermanfaat

Tidak Bermanfaat

F

persen

F

persen

F

persen

F

persen

93

18,16

293

57,23

125

24,41

1

0,20

0

0

79

15,43

235

45,90

197

38,48

1

0,20

0

0

93 74

18,16 14,45

296 380

57,81 74,22

100 58

19,53 11,33

23 0

4,49 0,00

0 0

0 0

61

11,91 15,63

377

73,63 61,76

74

14,45 21,64

0

0,00 0,98

0

0 0,00


d. Variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4) Pemberdayaan Usaha Skala Mikro adalah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Variabel ini memiliki 4 indikator, Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

yaitu: Bantuan proses untuk mengakses kredit perbankan, Pendampingan usaha mikro, bantuan perkuatan, perlindungan hukum KUMKM yang di PERDA-kan. Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.8. Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro bahwa 73,32 ressponden menyatakan bahwa program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro masuk dalam kategori penilaian ‘sangat bermanfaat”, 19,99 persen katagori penilaian “bermanfaat” dan 6,63 persen katagori penilaian “kurang bermanfaat” . Tabel IV.8 Penjelasan Responden atas Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

No. Indikator 1.

2. 3. 4.

Bantuan proses untuk mengakses kredit perbankan Pendampingan usaha mikro bantuan perkuatan perlindungan hukum KUMKM yang di PERDA-kan Rata-rata

Sangat Bermanfaat Sekali F persen

Sangat Bermanfaat

Bermanfaat

Kurang Tidak Bermanfaat Bermanfaat

F

persen

F

persen

F

persen

F

persen

0

0,00

310

67,10

75

16,23

77

16,67

0

0

0

0,00

321

79,06

81

19,95

4

0,99

0

0

0

0,00

384

82,76

78

16,81

1

0,22

1

0,2155

0

0,00

253

64,38

106

26,97

34

8,65

0

0

0,00

73,32

19,99

6,63

0,05



e. Variabel Peningkatan Kualitas kelembagaan Koperasi (X5) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi adalah program yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara untuk membantu pelaku KUMKM dalam pengembangan usaha. Variabel ini memiliki 2 indikator, yaitu: kesesuaian sistem pengklasifikasian Koperasi, Sistem Audit Dinasi Koperasi dan UKM. Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.9. Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Kualitas kelembagaan Koperasi diketahui bahwa 69,04 ressponden menyatakan bahwa program Kualitas kelembagaan Koperasi masuk dalam kategori penilaian ‘sangat bermanfaat” 18,20 persen katagori penilaian “sangat bermanfaat sekali”, dan 12,76 persen katagori penilaian “kurang bermanfaat” . Tabel IV.9 Penjelasan Responden atas Kualitas kelembagaan Koperasi Sangat Kurang Sangat Tidak Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat Indikator Sekali F persen F persen F persen F persen F persen 1. Kesesuaian sistem 108 23,79 276 60,79 0 0,00 70 15,42 0 0 pengklasifikasian Koperasi 2. Sistem Audit Dinasi 55 12,61 337 77,29 0 0,00 44 10,09 0 0 Koperasi dan UKM Rata-rata 18,20 69,04 0,00 12,76 0,00 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah) No.

f. Variabel Perkembangan KUMKM (Y) Perkembangan KUMKM adalah meningkatnya usaha KUMKM setelah mendapatkan program dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi


Sumatera Utara. Variabel ini memiliki 6 indikator, yaitu: modal usaha, skill tenaga kerja, omset, badan hukum, penambahan jumlah anggota koperasi dan SHU. Berdasarkan hasil pengolahan data, tanggapan responden atas variabel ini dapat dilihat pada Tabel IV.10. Berdasarkan data yang diperoleh dan selanjutnya dilakukan pengolahan untuk keseluruhan pertanyaan variabel Perkembangan KUMKM diketahui bahwa 62,27 persen responden menyatakan bahwa KUMKM sangat menigkat dengan adanya program dari Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara, 21,55 persen menyatakan sangat meningkat sekali dan 15,04 persen menyatakan meningkat dan hanya 1,14 persen yang menyatakan kurang kurang meningkat. Tabel IV.10 Penjelasan Responden atas Perkembangan KUMKM Sangat Sangat Kurang Meningkat Meningkat Meningkat Meningkat Indikator Sekali F persen F persen F persen F persen 1. Modal usaha 135 26,37 344 67,19 33 6,45 0 0,00 2. Skill tenaga kerja 139 27,15 330 64,45 35 6,84 8 1,56 3. Omset 101 19,73 327 63,87 84 16,41 0 0,00 4. Badan Hukum 86 16,80 298 58,20 128 25,00 0 0,00 5. penambahan jumlah 93 18,16 329 64,26 78 15,23 12 2,34 anggota koperasi 6. perkembangan sisa 108 21,09 285 55,66 104 20,31 15 2,93 hasil usaha Rata-rata 21,55 62,27 15,04 1,14 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data Primer Diolah) No.

Tidak Meningkat F 0 0 0 0

persen 0 0 0 0

0

0

0

0 0,00

IV.2 Pembahasan IV.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah: Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif

(X3), Pemberdayaan

Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM (Y). Berdasarkan hasil regresi data primer yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 12, diperoleh hasil regresi linier berganda pada Tabel IV.11.

Variabel

Tabel IV.11Hasil Regresi Linier Berganda Unstandardized Coefficients B

(Constant) X1 X2 X3 X4 X5

t

Sig.

Std. Error -4.627 .368 .547 .448 .120 .132

1.069 .053 .055 .046 .052 .061

-4.328 6.909 9.999 9.735 2.331 2.140

.000 .000 .000 .000 .020 .033

a Dependent Variable: Y Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.11 tersebut, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y= -4,627+ 0,368 X1 + 0,547 X2 + 0,448 X3+ 0,120 X4+ 0,132 X5 Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa Program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM

(X1),

Pengembangan

Sistim

Pendukung

Usaha

KUMKM

(X2),

Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) mempunyai pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi naik atau turunnya variabel terikat yaitu perkembangan KUMKM (Y). Semua variabel bebas memilki


koefisien regresi positif terhadap perkembangan KUMKM, dan masing-masing mempunyai kontribusi terhadap perubahan naik atau turunnya variabel terikat. Nilai koefisien determinasi (R2) dipergunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa Program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) terhadap variabel terikat yaitu perkembangan KUMKM (Y) maka dapat dilihat pada Tabel IV.12. Tabel IV.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model 1

R .791(a)

R Square .626

Adjusted R Square .622

Std. Error of the Estimate 1.42080

a Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.12 menyatakan bahwa kemampuan variabel Program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM,

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif,

Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi menjelaskan pengaruh terhadap Perkembangan KUMKM sebesar 62,60% sedangkan 37,40% adalah variabel yang tidak diteliti. 1. Uji F (Uji Simultan) Model hipotesis yang dipergunakan dalam uji F, yaitu: H0 : b1, b2, b3, b4, b5, = 0

(Penciptaan

Iklim

Usaha

KUMKM

(X1),


Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM). Ha : b1, b2, b3, b4, b5, ≠ 0

(Penciptaan

Iklim

Usaha

KUMKM

(X1),

Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5)

berpengaruh

secara

bersama-sama

terhadap

perkembangan KUMKM). Dengan kriteria pengambilan keputusan: terima H0 jika Fhitung < Ftabel pada α = 5%. Dan tolak H0 jika Fhitung > Ftabel pada α = 5%. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel IV.13 berikut ini. Tabel IV.13 Hasil Uji Secara Simultan Model 1

Regression Residual Total

Sum of Squares 1708.900 1021.441 2730.342

df 5 506 511

Mean Square 341.780 2.019

F 169.310

Sig. .000(a)

a Predictors: (Constant), X5, X1, X3, X2, X4 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)


Dari Tabel IV.13 diperoleh nilai Fhitung sebesar 169,310 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan nilai Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α

= 0,05) maka

diperoleh nilai Ftabel 0,05 (5, 506) = 5,79 dengan demikian Fhitung > Ftabel, yaitu 169,310 >5,79, karena itu maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa Program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM (X1), Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM (X2), Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3), Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4), dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) secara bersama-sama berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM (Y). Makna signifikan menunjukkan bahwa Program Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan

Koperasi,

berpengaruh

nyata

terhadap

perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan semakin membaiknya pelaksanaan ataupun realisasi dari program-program tersebut, maka akan semakin meningkat perkembangan KUMKM di Provinsi Sumatera Utara. 2. Uji t (Uji Secara Parsial) Model hipotesis yang dipergunakan dalam uji t, yaitu: H0 : bi, = 0

(Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM).


Ha : bi, ≠ 0

(Penciptaan Iklim Usaha KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan KUMKM).

Dengan kriteria pengambilan keputusan: H0 diterima jika -thitung ≤ thitung ≤ ttabel pada α = 5% dan ditolak H0 jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel pada α = 5%. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel IV.14 berikut ini: Tabel IV.14 Hasil Uji Parsial Model (Constant) X1 X2 X3 X4 X5 a Dependent Variable: Y

Unstandardized Coefficients B Std. Error -4.627 .368 .547 .448 .120 .132

t 1.069 .053 .055 .046 .052 .061

Sig. -4.328 6.909 9.999 9.735 2.331 2.140

.000 .000 .000 .000 .020 .033

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Dari Tabel IV.14 diperlihatkan nilai thitung = 6,909 setiap variabel bebas. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Nilai ttabel (0,05;507) = 2,000 Pengaruh parsial dari variabel Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) dengan nilai thitung = 6,909. Dengan demikian thutng > ttabel yaitu 6,909 > 2,000, maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) berpengaruh secara parsial terhadap perkembangan KUMKM.


Berdasarkan Tabel IV.14 diperlihatkan bahwa Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (X1) mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien Program Penciptaan iklim usaha KUMKM adalah 0,368. tanda positif pada koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan Program Penciptaan iklim usaha KUMKM dengan perkembangan KUMKM adalah searah (positif). Artinya jika Program Penciptaan iklim usaha KUMKM (pengesahan status badan hukum koperasi, pengurusan badan hukum usaha, klasifikasi koperasi, dan sistem penilaian koperasi berprestasi) bertambah pelaksanaannya maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa program penciptaan iklim usaha KUMKM menurut responden sangat bermanfaat dalam perkembangan KUMKM. Pengembangan UKM perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Kondisi yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja KUMKM salah satunya

melalui lingkungan usaha yang

kondusif. Pihak yang bertanggung jawab atas terciptanya iklim usaha yang kondusif adalah pemerintah melalui serangkaian regulasi dan kebijakan. Sthefanny (2007) menyatakan bahwa Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusahapengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Pemerintah yang dinilai tidak memihak usaha kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. Selanjutnya Situmorang (2008) menyatakan, faktor utama lemahnya sektor riil yang didominasi oleh UKM sebagai pelakunya adalah lingkungan strategis yang tidak kondusif. Lingkungan ini dikenal sebagai iklim usaha dimana ketika UKM ingin memainkan perannya menggerakkan sumberdaya ekonomi dan memasuki pasar lokal, regional, dan nasional dihadapkan pada hambatan yang lebih besar daripada peluang. Apalagi memasuki pasar internasional dan global, UKM sangat tidak mungkin menjadi salah satu pemain. Hal ini menyulitkan aliran kas dalam rangka akumulasi kapital untuk ekspansi bisnis. Seandainya ada UKM yang mampu memasuki pasar dengan tingkat persaingan tinggi, tak lebih karena kepiawaian pemilik usaha secara pribadi dalam menjalin jaringan bisnis. Pada umumnya, pelaku bisnis UKM hanya untuk bertahan hidup pada tingkat penciptaan laba normal yang memadai untuk sekedar mempertahankan hidup. Pengaruh lingkungan strategis ini semakin nyata ketika di era reformasi secara bersamaan terjadi perubahan sistem pemerintahan dan politik di Indonesia dengan otonomi daerah (Otda). Sistem ini semestinya mampu menjadi pendorong kemajuan UKM karena kewenangan kepala daerah yang sangat besar dapat mempengaruhi keberadaan UKM. Tan (2003) penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) melalui 4 strategi yaitu, keamanan berusaha, proses perizinan, infrastruktur dan akses informasi, karena UKM memiliki kemampuan bertahan secara mandiri selama krisis ekonomi tanpa dukungan keterlibatan pemerintah yang signifikan. Kemadirian dan daya juang UKM yang tinggi dalam menjalankan usaha merupakan modal dasar mereka, namun upaya pengembangan diri masih terhambat oleh iklim usaha yang tidak kondusif Pengaruh parsial dari variabel Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM (X2) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 9,999. Dengan demikian thutng > ttabel yaitu 9,999> 2,000 maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM (X2) berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM. Berdasarkan Tabel IV.14 diketahui bahwa Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM (X2) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan KUMKM Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

dimana nilai koefisien faktor Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM adalah 0,547. Artinya dengan meningkatkan kegiatan Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM yang meliputi: bantuan perkuatan modal maupun sarana, kesesuaian program dengan peningkatan usaha KUMKM, program bimbingan perencanaan dan pemasaran, kesesuaian program penjaminan kredit KUMKM, sosialisasi Surat Utang Koperasi (SUK) maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa KUMKM sangat membutuhkan sistem pendukung usaha dalam meningkatkan usahanya. Dengan kata lain apabila Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara meningkatkan pelaksanaan program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM dengan memberikan bantuan perkuatan permodalan melalui Kementerian Negara Koperasi dan UKM dengan program pembiayaan produktif koperasi, usaha kecil dan menengah

(P3KUM)

dan

Program

Perempuan

Keluarga

Sehat

Sejahtera

(PERKASA), maupun sarana usaha (pengadaan bank padi, alat-alat mesin pertanian, pengolahan pupuk kompos dan pembangunan pasar tradisional) serta didukung dengan kesesuaian program dengan kebutuhan peningkatan usaha KUMKM. Disamping itu juga dilakukan bimbingan dan penyuluhan dalam penyusunan perencanaan dan pemasaran, untuk memperkuat permodalan KUMKM telah dilakukan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) yang mana penjaminan kredit ini melalui ASKRINDO dan bank pelaksana dengan sendirinya KUMKM akan lebih mudah untuk memperoleh permodalan. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha KUMKM menurut responden sangat bermanfaat dalam perkembangan KUMKM. Peran KUMKM dalam perekonomian nasional dinilai sangat strategis. Sektor ini juga dianggap sebagai penyelamat krisis yang dihadapi Indonesia sejak tahun 1997 karena fleksibilitasnya dalam menyiasati perubahan dan kemampuannya menyerap tenaga kerja sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Media BPR, 2006 menyatakan bahwa Permasalahan utama KUMKM adalah di bidang permodalan dan pemasaran. Di bidang permodalan, terdapat 51,09 persen UKM yang mengalami kesulitan usaha karena kurang modal (BPS, 2003). Untuk kebutuhan pendanaan, hanya 17,50 persen UKM yang memanfaatkan kredit bank, sisanya sebanyak 82,50 persen masih tergantung pada informal lender karena alasan prosedur atau ketidak mampuan memenuhi persyaratan bank (Media BPR, Nov 2006). Di bidang pemasaran, banyak UMKM yang tidak memiliki akses pasar karena keterbatasan SDM, kemampuan di bidang teknologi informasi, dan ketidaktepatan model pembinaan yang diterima. Selama ini kelompok UKM lebih pandai memproduksi ketimbang memasarkan. Untuk meningkatkan kemampuan pemasaran, informasi mengenai pasar merupakan kebutuhan utama.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Budhiretnowati (2008) bahwa: yang menyatakan: kurangnya lembaga pendukung pemberdayaan UMKM terutama lembaga penelitian dan pemasaran, diduga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan jumlah UMKM. Sarana usaha yang dimiliki UMKM relatif kurang, kekurangan ini terkait langsung dengan rata-rata pemilikian modal UKM yang relatif rendah. Dalam hal permodalan sebagian besar mengandalkan pinjaman dari pihak ketiga yang pada umumnya pelepas uang (rentenir), sedangkan pinjaman dari pemerintah adalah sangat kecil. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Untuk memasuki pasar, KUMKM harus melakukan akses pasar melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri serta menggalakkan promosi produknya pada target pasar yang dituju. Kegiatan ini sangat mahal dan beresiko tinggi. UKM secara individu tidak akan mampu melakukan ini, Resiko bisnis inilah yang seharusnya diambil alih oleh pemerintah melalui dukungan program dan kebijakan pengembangan sistem pendukung usaha KUMKM. Pengaruh

parsial

dari

variabel

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan Kompetitif (X3) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 9,735. Dengan demikian thutng > ttabel yaitu 9,735 > 2,000 maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM. Berdasarkan Tabel IV.14 diketahui bahwa Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien faktor Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif adalah 0,448. Artinya dengan meningkatkan kegiatan 0,448 maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif dinilai sangat bermanfaat bagi responden. Kewirausahaan merupakan kunci keberhasilan, menurut Mc. Clelland (1961) Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang untuk melihat peluang bisnis, Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

melaksanakan bisnis dan keberaniannya menanggung resiko kerugian dari bisnis tersebut. Menurut Budhiretnowati (2008) bahwa: kewirausahaaan adalah :1) kemampuan seseorang untuk melihat peluang usaha, memanfaatkan peluang dan keberanian menanggung resiko kerugian dari usaha yang dilaksanakannya tersebut; 2)memiliki daya kreativitas dan daya inovasi yang kuat; 3)mempunyai kemampuan manajerial; 4) menguasai pengetahuan tentang bisnis secara mendalam dan 5) berperilaku dengan tujuan membentuk suatu organisasi usaha. Berdasarkan pengertian tersebut, terlihat keberhasilan perkembangan UMKM sangat erat kaitannya dengan kewirausahaan dari pengusaha, karena unit usaha hanya dapat tumbuh jika ada wirausaha yang mampu berkreasi mengeluarkan suatu inovasi baru atau wirausaha yang berkeinginan memperluas usahanya atau mengembangkan produk sebelumnya dengan inovasi baru. Pemerintah selain sebagai regulator, juga sebagai motivator dan fasilitator sudah selayaknya memberikan bantuan berupa program yang benar-benar dapat diserap oleh pelaku KUMKM dalam mengembangkan jiwa wirausahanya. Oleh sebab itu program-program yang memfasilitasi Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif sangat diperlukan untuk mengembangkan KUMKM di Prvinsi Sumatera Utara. Pengaruh parsial dari variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro (X4) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 2.331. Dengan demikian thutng > ttabel yaitu 2.331 > 2,000 maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel Pemberdayaan Usaha Skala Mikro berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM.


Berdasarkan Tabel IV.14 diketahui bahwa Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif (X3) mempunyai pengaruh terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien faktor Pemberdayaan Usaha Skala Mikro adalah 0,120. Artinya dengan meningkatkan kegiatan Pemberdayaan Usaha Skala Mikro maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro dinilai sangat bermanfaat bagi responden. Usaha skala mikro di Indonesia merupakan kegiatan usaha non-formal yang sangat signifikan jumlahnya dibandingkan dengan usaha skala kecil, menengah, dan besar. Menurut International Finance Corporation (IFC)-World Bank, bahwa: usaha mikro adalah usaha yang melibatkan jumlah tenaga kerja sampai 10 orang dengan total asset dan penjualan tahunan masing-masing sampai US$100.000. Pengertian usaha skala mikro menurut World Bank tersebut memang belum bisa diadopsi oleh Indonesia karena secara finansial kisaran usaha mikro tersebut tergolong sangat tinggi.Selain itu, usaha mikro di Indonesia sebagian besar tidak berbadan hukum dan secara umum sulit untuk mengetahui data keuangan. Menurut data Kementerian Negara Koperasi dan UKM bahwa: pada tahun 2004 di Indonesia jumlah usaha skala mikro 41,8 juta, usaha kecil tercatat sebesar 0,588 juta dan usaha menengah 0,062 juta dengan jumlah tenaga kerja yang terlibat 58 juta orang. Jumlah tersebut adalah 99,8 persen dari total usaha di Indonesia dengan pesentase tenaga kerja sebasar 99,6 dari total tenaga kerja. Tetapi dilihat dari produktifitasnya, kontribusi skala mikro dan kecil relatif tertinggal dibandingkan usaha menengah apalagi usaha besar. Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan. Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UMKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui pemberdayaan usaha skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Salah satu upaya untuk meningkatkan pemberdayaan usaha mikro adalah dengan menjalin kemitraan antara bank, koperasi dan LKM. Panggabean (2008) menyatakan bahwa: Alasan pertama dan utama mengapa UMKM perlu diberdayakan melalui kerjasama bank, koperasi dan LKM adalah karena masih banyak atau sebanyak 92 persen UMKM belum akses dengan permodalan. Fakta di lapang menjelaskan bahwa: (1) bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia; (2) Jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 2.41 triliun atau sebesar Rp 227,7 juta per koperasi dan (3) Jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 2000-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 347,5 milyar atau sebesar Rp 24,7 juta per unit lembaga non koperasi. Alasan kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS (2006), jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa. Ketiga jika diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi usaha menengah. Keempat menurut hasil penelitian (Syukur, 2002) umumnya usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat per bulan rata-rata 87,34 persen dan alasan yang kelima faktor pendanaan menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan usaha mikro ini mempunyai potensi untuk dikembangkan secara cepat.


Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) diperoleh dengan nilai thitung sebesar 2,140. Dengan demikian thutng > ttabel yaitu 2,140 > 2,000 maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM. Berdasarkan Tabel IV.14 diketahui bahwa Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan KUMKM dimana nilai koefisien faktor Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi (X5) adalah 0,132. Artinya dengan meningkatkan kegiatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi maka KUMKM akan semakin berkembang, demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan hasil analisis deskriptif yang menyatakan bahwa program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dinilai sangat bermanfaat bagi responden. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Indonesia, Koperasi bahwa: badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan perinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Hendar dan Kusnadi, (2005): bahwa koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi didefinisikan dengan mengacu kepada prinsip identitas (hakikat ganda), yaitu bahwa anggota-anggota koperasi adalah pemilik yang sekaligus juga pelanggan (pelanggan/rekanan/karyawan/ pekerja) dan pada tugas-tugas yang bersifat Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

menunjang dari perusahaan koperasi itu. Namun prinsip-prinsip identitas ini harus diterapkan dalam arti luas karena perusahaan-perusahaan koperasi itu melakukan juga usahanya dengan bukan anggota dan memperoleh dukungan tambahan dari lembagalembaga atau orang-orang yang tidak berkepentingan secara langsung pada pelayanannya, namun menunjang keberhasilan koperasi itu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa organisasi koperasi dibentuk oleh kelompok-kelompok orang yanag mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individual para anggota. Koperasi

bertujuan

untuk

mensejahterakan

anggotanya.

Berdasarkan

pengertian tersebut, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu: 3. Perorangan yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi. 4. Badan hukum koperasi yaitu koperasi primer yang bergabung minimal 3 unit menjadi koperasi sekunder. Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), dinyatakan bahwa: karateristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda. Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi (SHU) biasanya dihitung berdasarkan andil anggota tersebut dalam koperasi, misalnya dengan melakukan


pembagian dividen berdasarkan besar pembelian atau penjualan yang dilakukan oleh si anggota. Tujuan pendirian Koperasi, menurut Undang-Undang Perkoperasian, adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Adapun Prinsip Koperasi sebagai berikut: h. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, i. Pengelolaan dilakukan secara demokratis, j. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, k. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, l. Kemandirian, m. Pendidikan perkoperasian, n. Kerja sama antar koperasi. Secara

keseluruhan

pengaruh

variabel

dependent

terhadap

variabel

perkembangan KUMKM, ternyata variabel pengembangan sistem pendukung usaha (X2) lebih besar pengaruhnya terhadap variabel perkembangan KUMKM. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai standardized coeficients yang menunjukkan bahwa variabel X2 memiliki nilai paling tinggi, yaitu sebesar 0.547, diikuti variabel pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif (X3) sebesar 0.448. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

IV.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua Hipotesis kedua menyatakan bahwa pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh terhadap pengangguran. Berdasarkan hasil regresi data sekunder yang telah diolah dengan menggunakan program SPSS versi 12, diperoleh hasil regresi linier berganda pada Tabel IV.15 sebagai berikut : Tabel IV.15 Hasil Regresi Linier Berganda Hipotesis Kedua Unstandardized Coefficients Variabel (Constant) Pertumbuhan Wirausaha Baru Jumlah Koperasi

B 20.385 -.002 -.136

Std. Error 2.166 .001 .057

t

Sig. 9.410 -2.913 -2.371

.000 .008 .027

a Dependent Variable: Pengangguran Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Berdasarkan Tabel IV.15 tersebut, maka persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Y= 20,385-0,002 X1-0,136 X2 Pada persamaan tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan wirausaha baru (X1) dan Jumlah Koperasi (X2), mempunyai pengaruh atau kemampuan untuk mempengaruhi naik turunnya nilai variabel terikat, yaitu pengangguran (Y). Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Hal ini terbukti dari koefisien persamaan linier berganda masingmasing mempunyai kontribusi terhadap perubahan naik turunnya variabel terikat. Untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas, yaitu wirausaha baru (X1) dan Jumlah Koperasi (X2) terhadap variabel terikat yaitu pengangguran (Y) maka dapat dilihat dari nilai koefisien determinasi (R2) pada Tabel IV.16 Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Tabel IV.16 Hasil Uji Koefisien Determinasi Hipotesis Kedua Model 1

R .714(a)

R Square .510

Adjusted R Square .466

Std. Error of the Estimate 3.34475

a Predictors: (Constant), X2,X1 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Berdasarkan

Tabel

IV.16

menyatakan

bahwa

kemampuan

variabel

pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi menjelaskan pengaruh terhadap pengangguran sebesar 51% sedangkan 49% adalah merupakan pengaruh dari variabel bebas lain yang tidak dijelaskan oleh model penelitian ini. 1. Uji F (Uji Simultan) Model hipotesis yang dipergunakan dalam uji F, yaitu: H0 : b1, b2, = 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Penganggguran).

Ha : b1, b2, ≠ 0

(Pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap Penganggguran).

Dengan kriteria pengambilan keputusan: terima H0 jika Fhitung < Ftabel pada α = 5%. Dan tolak H0 jika Fhitung > Ftabel pada α = 5%. Hasil uji simultan dapat dilihat pada Tabel IV.17 berikut ini.

Model 1

Tabel IV.17 Hasil Uji Secara Simultan Hipotesis Kedua Sum of Squares df Mean Square F Regression 256.267 2 128.133 11.453 Residual 246.122 22 11.187 Total 502.389 24

Sig. .000(a)


a Predictors: (Constant), X2, X1 Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Dari Tabel IV.17 diperoleh nilai Fhitung sebesar 11,453 dengan signifikansi 0,000. Sedangkan nilai Ftabel pada tingkat kepercayaan 95% (α

= 0,05) maka

diperoleh nilai Ftabel 0,05 (2, 23) = 2,60 dengan demikian Fhitung > FTabel, yaitu 11,453 >2,60. oleh karena itu maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti bahwa pertumbuhan wirausaha baru (X1) dan jumlah koperasi (X2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran (Y). Makna signifikan menunjukkan bahwa pertumbuhan wirausaha baru (X1) dan jumlah koperasi (X2), berpengaruh nyata terhadap pengangguran di Provinsi Sumatera Utara, sehingga dengan semakin meningkatnya jumlah wirausaha baru dan jumlah koperasi, maka akan menurunkan jumlah pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. 2. Uji t (Uji Secara Parsial) Model hipotesis yang dipergunakan dalam uji t, yaitu: H0 : bi, = 0

(Pertumbuhan wirausha baru dan jumlah koperasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengangguran).

Ha : bi, ≠ 0

(Pertumbuhan wirausha baru dan jumlah koperasi secara parsial berpengaruh terhadap pengangguran).

Dengan kriteria pengambilan keputusan: H0 diterima jika -thitung ≤ thitung ≤ ttabel pada α = 5% dan ditolak H0 jika thitung < -ttabel atau thitung > ttabel pada α = 5%. Hasil uji parsial dapat dilihat pada Tabel IV.18 berikut ini:


Tabel IV.18 Hasil Uji Parsial Hipotesis Kedua Model (Constant) Pertumbuhan wirausaha baru Jumlah koperasi a Dependent Variable: Pengangguran

Unstandardized Coefficients B 20.385 -.002 -.136

Std. Error 2.166 .001 .057

t

Sig. 9.410 -2.913 -2.371

.000 .008 .027

Sumber: Hasil Penelitian, 2008 (Data diolah)

Dari Tabel IV.18 diperoleh nilai thitung = -2.913 setiap variabel bebas. Nilai thitung akan dibandingkan dengan nilai ttabel pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,05). Nilai ttabel (0,05;23) = 2,000 Pengaruh parsial dari variabel pertumbuhan wirausaha baru (X1) dengan nilai thitung = -2,913. Dengan demikian thutng < -ttabel yaitu 2,913 < 2,000, maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel pertumbuhan wirausaha baru (X1) berpengaruh secara parsial terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel IV.18 diketahui bahwa pertumbuhan wirausaha baru (X1) mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran dimana nilai koefisien pertumbuhan wirausaha baru adalah -0,002. tanda negatif pada koefisien ini menunjukkan bahwa hubungan pertumbuhan wirausaha baru dengan pengangguran adalah berlawanan arah (negatif). Artinya jika jumlah wirausaha baru bertambah maka jumlah pengangguran akan semakin berkurang, demikian sebaliknya. Terkait dengan problema krusial dewasa ini dimana pengangguran semakin meningkat, salah satu opsi potensial yang perlu dikembangkan adalah melalui penumbuhan wirausaha baru yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan pengangguran semakin berkurang.


Hal ini sejalan dengan pendapat Ciputra dalam Zamhuri (2008), bangsa Indonesia perlu melakukan lompatan kuantum untuk menanggulangi masalah pengangguran dan kemiskinan dengan menerapkan pendidikan kewirausahaan. Dengan demikian akan tercipta generasi pencipta kerja, bukan pencari kerja, sehingga potensi kekayaan alam yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran bangsa. McCelland dalam Zamhuri (2008), suatu negara bisa menjadi makmur bila memiliki sedikitnya dua persen enterpreneur dari jumlah penduduk tersebut. Selanjutnya Dipta (2006), menyatakan bahwa: masalah pengangguran merupakan hal yang harus segera ditangani. Salah satu dari sepuluh langkah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi pengangguran adalah menumbuhkan wirausaha baru. Wirausaha baru dapat ditumbuh-kembangkan melalui lembaga kewirausahaan atau dengan inkubator. Inkubator yang sudah ada di Indonesia selama ini haruslah ditata kembali dan diperkuat. Untuk itu, perlu ada pedoman yang jelas untuk pengembangan incubator ke depan. Selain menumbuhkan inkubator, penyediaan lembaga keuangan khusus yang menyediakan modal awal bagi pengusaha baru juga harus dikembangkan. Supaya tidak membentuk lembaga keuangan baru, maka peranan PT. PNM dengan dukungan APBN dari pemertintah dapat ditingkatkan fungsinya untuk memberikan layanan bagi para pengusaha baru tersebut. Kalau upaya ini dikembangkan dengan sungguh-sungguh, rasanya masalah pengengguran secara perlahan akan dapat dikurangi. Pengaruh parsial dari variabel jumlah koperasi (X2) diperoleh dengan nilai thitung sebesar -2,371. Dengan demikian thutng < -ttabel yaitu -2,371<-2,000 maka H0 ditolak dan H1diterima, yang berarti bahwa variabel jumlah koperasi (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel IV.18 diketahui bahwa jumlah koperasi (X2) mempunyai pengaruh negatif terhadap pengangguran dimana nilai koefisien faktor jumlah


koperasi adalah -0,136. Artinya dengan bertambahnya jumlah koperasi maka pengangguran akan semakin berkurang, demikian sebaliknya. Pahlevi (2006) menyatakan bahwa untuk mengatasi keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, maka salah satu upaya untuk mengatasi semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin adalah dengan memberayakan masyarakat menjadi wirausaha melalui pengembangan koperasi, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah (KUMKM). Salah satu upaya yang dapat ditempuh dalam mengatasi angka pengangguran terdidik tersebut adalah denggan menumbuhkan jiwa wirusaha yang sekaligus menggairahkan kembali dunia bisnis secara umum di masyarakat, dan usahausaha yang seharusnya selalu dikembangkan dan digalakkan oleh Pemerintah dan masyarakat Indonesia adalah sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau (UKM). Hal ini dikarenakan ekonomi rakyat merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan secara nyata telah terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam menghadapi masa krisis ekonomi, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi (www.depkop.go.id)


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN V.1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan sebagai berikut: 1.

Pengujian hipotesis pertama, yang menggunakan analisis uji serempak, diperoleh bahwa Program Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari; Penciptaan Iklim Usaha bagi KUMKM, Pengembangan Sistim Pendukung Usaha KUMKM, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan

Peningkatan Kualitas Kelembagaan

Koperasi secara bersama-sama berpengaruh highly signifikan terhadap perkembangan KUMKM dengan nilai Fhitung 169,310 dan Ftabel =5,79. berdasarkan pengujian variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM

secara

Pengembangan

parsial,

Sistim

Penciptaan

Pendukung

Iklim Usaha

Usaha KUMKM,

bagi

KUMKM,

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif, Pemberdayaan Usaha Skala Mikro, dan

Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi berpengaruh terhadap

perkembangan KUMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan sistem pendukung usaha lebih dominan dibandingkan dengan variabel bebas lainnya dengan nilai thitung sebesar 9,999 dan nilai ttabel 2,000. 2.

Pengujian hipotesis kedua, yang menggunakan analisis uji simultan, diperoleh bahwa pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi secara bersama-sama berpengaruh highly signifikan terhadap pengangguran dengan nilai Fhitung =


11,453 dan Ftabel =5,79. Berdasarkan pengujian variabel yang berpengaruh terhadap pengangguran secara parsial, pertumbuhan wirausaha baru dan jumlah koperasi berpengaruh terhadap Pengangguran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah koperasi lebih dominan dibandingkan dengan variabel wirausaha baru dengan nilai thitung sebesar -2,371 dan nilai ttabel -2,000.

V.2 Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut maka disarankan bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara khususnya Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut: 1. Mengingat variabel pengembangan sistem pendukung usaha yang paling berpengaruh terhadap perkembangan KUMKM, hendaknya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara untuk lebih meningkatkan program dan kegiatan bantuan perkuatan permodalan maupun sarana usaha dengan kegiatan Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM), kegiatan Perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (PERKASA) melalui kegiatan simpan pinjam dan usaha produktif yang dikelola oleh kaum perempuan, melalui kegiatan Program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), kegiatan pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Koppontren) dan pengembangan pasar tradisional melalui penataan usaha. 2. Mengingat pertumbuhan jumlah koperasi relatif berpengaruh didalam menyerap tenaga kerja untuk mengurangi pengangguran disarankan agar kelompokBonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

3. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah variabel-variabel lain yang mendukung perkembangan KUMKM, seperti peran lembaga keuangan mikro, peranan LSM dalam mengawasi pelaksanaan program permberdayaan KUMKM dan sebagainya.


DAFTAR PUSTAKA Agunan P. Samosir.2007. Analisis Faktor-Faktor Penghambat UMK Produsen Eksportir dan UMK Indirect Eksportir Di Subsektor Industri Keramik Dalam Melakukan Ekspor. Laporan penelitian Sentra Industri Kasongan, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta, Tahun Anggaran 2000. Anonymmus, 2006, Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha UKM di Provinsi Sumatera Utara, Jurnal Pengkajian Koperasi Dan UKM Nomor 1 Tahun I – 2006, Jakarta. Apkasi, 2006, Pola Pembinaan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi Dalam Rangka Otonomi Daerah, www.apkasi.or.id/modules.php Arikunto, Suharsimi, 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Rieneka Cipta, Jakarta Azmil, 2007,

Pertumbuhan Ekonomi Mampu Memperluas Kesempatan Kerja

BADAN INFOKOM SUMUT ( www.bainfokom.go.id.) --------------, Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), ARTIKEL –badan

informasi

dan

komunikasi

provinsi

sumaterautara,

http://www.bainfokomsumut.go.id/listsambutan.php Ghozali, Imam, (2005), Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS, universitas Diponegoro, 2005. Gunawan Sumodiningrat, (2007). Peranan Lembaga Keuangan Mikro.


Hanel Alfred.1992.Basic Aspects of Co-operative Organizations and Co-operative Self-Help

Promotion

in

Developing

Countries.Marburg

Consult.Marburg.Hendar dan Kusnadi, 2005, Ekonomi Koperasi,

Edisi

Kedua, LP-FEUI, Jakarta -------------------------, 1999, Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta. Kementrian Negara Koperasi dan UKM (2006) Revitalisasi Koperasi dan UKM sebagai Solusi Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan Kuncoro, Mudrajat 2007. “Catatan Tentang Sektor Industri & UKM 10 tahun Pasca Krisis” Makalah Seminar PSAK. Rafinald, Neddy, 2006, Memeta Potensi dan Karakteristik UKM Bagi Penumbuhan Usaha Baru, jurnal infokop no. 29 tahun XXII, 2006 Santoso, Singgih, (2001), Buku Latihan SPSS Statistik Non Parametrik, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001. Setyari, Ni Putu Wiwin , 2005, Dinamika Pengembangan UMKM Di Indonesia Harian Suara Pembaruan.. Siagian P, Sondang, 2004, Manajemen Stratejik Bumi Aksara, Jakarta Sumarsono, Sonny (2006), Manajemen Koperasi. Teori dan Praktek, Graha Ilmu, Jakarta. Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. 2001. Koperasi: Teori dan Praktek. Penerbit Erlangga. Jakarta. Sugiono, (2003), Metode Penelitian Bisnis, CV, Alfabeta, Bandung, 2003. Bonar Sirait : Analisis Pengaruh Program Dinas Koperasi Dan UKM Terhadap Perkembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (KUMKM) Di Propinsi Sumatera Utara, 2009 USU Repository © 2008

Warjiyo, 2004, Pembiayaan Pembangunan Sektor Umkm: Perkembangan Dan Strategi Ke Depan, Infokop Nomor 25 Tahun XX, 2004 Wilopo, Improvisasi Manajemen Strategi Sektor Publik, Jurnal Administrasi NegaraVolume III\Vol.III, No.1, September 2002-Februari 2003. Dierman , Peter (2004), “ The Economic Policy Environment for Small Rural Enterprises in Indonesia”, dalam Thomas R. Leinbach (ed.), The Indonesian Rural Economy Mobility, Work and Enterprise, Singapore: ISEAS: 95-117.

Sumber Lain: Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Undang-Undang Nomor . 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian Inpres No 4 tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan KUD Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Pembinaan Koperasi dan UKM www.bainfokomsumut.go.id.


ANALISIS PENGARUH PROGRAM DINAS KOPERASI DAN UKM TERHADAP PERKEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (KUMKM) DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Recommend Documents