Modul 9 Penyusunan Rencana Tindak; Pemberdayaan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah
DAFTAR ISI Daftar Isi ....................................................................................................................i BAB 1
PENDAHULUAN.....................................................................................1 A.
Deskripsi Singkat ...............................................................................1
B.
Hasil Belajar ......................................................................................2
C.
Indikator Hasil Belajar .......................................................................2
D. Pokok Bahasan...................................................................................2 BAB II
TINJAUAN ULANG................................................................................3 A.
Tinjauan Ulang...................................................................................3
B.
Landasan Penyusunan Rencana...........................................................7
C.
Tahapan Penyusunan Rencana Tindak.................................................9
D. Metode Analisis Penyusunan Rencana tindak ....................................10
BAB III
E.
Latihan Kelompok ...........................................................................14
F.
Rangkuman......................................................................................15
KAJIAN LAPANGAN DAN CONTOH APLIKASI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK ............................................................................17 A. Kajian Lapangan ..............................................................................17 B.
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data ....................................22
C.
Peningkatan Sinergi Kelompok Kerja Pemberdayaan UMKM ...........24
D. Contoh Aplikasi Penyusunan Rencana Tindak: Peningkatan Manajemen Pemeliharaan Objek Wisata Kabupaten Kuningan ..........30 E.
Latihan Kelompok............................................................................37
F. Rangkuman ......................................................................................37 Daftar Pustaka Lampiran
v
BAB 1 PENDAHULUAN A. Deskripsi Singkat Mata diklat ini bermaksud untuk meningkatkan kompetensi para pejabat eselon IV yang terkait dengan Manajemen Ekonomi Masyarakat: Pemberdayaan UMKM dalam menyusun rencana tindak bersama sehingga terjadi sinergi untuk memberdayakan KUMKM yang tangguh dan berkembang sebagai pilar ekonomi masyarakat. Pemberdayaan KUMKM di mana para anggotanya sebagai usaha mikro. Rencana Tindak (Retindak-action plan) merupakan penjabaran rencana kerja operasional terfokus pada pemecahan masalah prioritas oleh kelompok kerja antar instansi yang terkait dengan sumberdaya yang telah tersedia dalam melakukan tindakan bersama untuk pemberdayaan KUMKM. Keterlibatan dan komitmen setiap instansi yang terkait untuk mendukung rencana tindak dalam bentuk kelompok kerja sangat diperlukan. Oleh karena itu sangat diperlukan semangat kolaborasi kelompok kerja dalam melakukan tugas tugas sesuai dengan fungsinya yang telah disepakti untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam memberdayakan KUMKM. Mata diklat ini merupakan aplikasi rencana kerja operasional sebagai aplikasi kompetensi tentang konsep konsep pemberdayaan KUMKM yang mencakup kewirausahaan, manajemen usaha, termasuk mengelola keuangan, perolehan dana dari berbagai sumber, pengembangan sentra dan produk unggulan, strategi pemasaran dan promosi, kemitraan usaha antar berbagai pihak dalam pemberdayaan KUMKM. Rencana Tindak (Retindak) disusun berdasarkan prioritas masalah yang dihadapi oleh KUMKM yang perlu mendapat perbaikan sebagai hasil kesepakatan identifikasi permasalahan pebisnis KUMKM yang mendapat pembinaan dari unit unit kerja/instansi yang terkait. Rencana tindak berorientasi pada implementasi rencana strategik yang telah dijabarkan dalam program program pemerintah kabupaten atau kota. Oleh karena itu instansi pemberdaya dalam bentuk kelompok kerja juga harus serasi dengan rencana bisnis pemilik bisnis KUMKM. Kelompok kerja yang terdiri dari pejabat eselon IV atau yang diberi wewenang untuk memberdayakan KUMKM kedalam kegiatan kegiatan dengan seksama sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Rencana tindakan disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan kajian lapangan. Rencana Tindak mengacu pada visi, misi, dan rencana strategi (Renstra) dan program dari pemerintah kabupaten/kota yang berkaitan dengan manajemen ekonomi masyarakat. Dalam menyusun rencana tindak menggunakan berbagai
1
2 pendekatan alat menajemen sederhana (management tools) secara singkat, fokus, padat, jelas, cepat, namun tetap akurat. Penjabaran materi penyusunan rencana tindak secara kronologis dimulai dari, meliputi: (1) Konsep dasar rencana tindak; (2) Kebutuhan terhadap rencana tindak yang telah disusun dalam CB-AP pemerintah kota/kabupaten. B. Hasil Belajar Setelah selesai pembelajaran ini peserta diharapkan dapat menyusun rencana tindak bersama untuk memberdayakan KUMKM secara sinergi untuk meningkatkan kemampuan para pebisnis KUMKM sehingga terjadi peningkatan kinerjanya. C. Indikator Hasil Belajar Setelah proses pembelajaran ini peserta diharapkan: 1. Dapat memiliki persepsi yang sama untuk menyusun rencana tindak pemberdayaan KUMKM, 2. Dapat menjabarkan program program pemberdayaan KUMKM sesuai dengan program pemerintah kabupaten atau kota menjadi rencana tindak, 3. Dapat mengidentifikasi permasalahan, dan penentuan prioritas, dengan menggunakan analisis pendukung alat manajemen (management tools), 4. Dapat melakukan kajian lapangan untuk melakukan evaluasi permasalahan KUMKM dengan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data, 5. Dapat menyusun rencana tindak pemberdayaan KUMKM berdasarkan hasil penilaian kajian lapangan, D. Pokok Bahasan Mata Diklat ini tersusun dari pokok dan sub pokok bahasan: 1. Tinjauan ulang tentang: a. Visi, Misi, Rencana stratejik dan Rencana tindak b. Landasan Penyusunan Rencana Tindak, c. Tahapan Penyusunan Rencana Tindak, d. Metode Analisis Penyusunan Rencana tindak, 2. Kajian Lapangan dan Penyusunan Rencana Tindak a. Metode evaluasi dan penyusunan instrumen pengumpulan data, b. Pengolahan dan Analisis data, c. Pembentukan Kelompok Kerja dan Peran Pemimpin Kelompok, d. Contoh aplikasi penyusunan Rencana tindak
BAB II PENINJAUAN ULANG Setelah proses pembelajaran ini peserta memiliki persepsi yang sama tentang visi, misi, rencana strategik dan rencana tindak, konsep dasar rencana tindak, dan tahapan penyusunan rencana tindak dengan menggunakan analisis pendukung penyusunan rencana tindak.
A. Tinjauan Ulang Rencana tindak untuk memberdayakan KUMKM harus mengacu pada visi, misi dan renstra kabupaten/kota dalam bidang pembangunan ekonomi wilayah. Visi harus diwujudkan dan dijabarkan dalam langkah-langkah yang lebih praktis melalui penyusunan misi. Kemudian misi ditindaklanjuti melalui rencana strategik dan program sebagai pedoman bagi rencana tindak. Jadi hubungan antara visi, misi, rencana strategik, program dan rencana tindak lanjut merupakan dasar dan penjabaran dari visi menjadi misi. Untuk melaksanakan misi memerlukan rencana strategik, dan kemudian disusun program prioritas dan program prioritas dijabarkan kedalam rencana tindak. Setiap unit kerja eselon dua pada umumnya harus menyusun renstra. Demikian juga unit eselon dua yang berfungsi melaksanakan pengembangan ekonomi daerah (seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian dan dinas lainnya yang serumpun, Dinas Periwisata dan Kebudayaan, Dinas/kantor Koeperasi dan UKM, dan institusi lainnya berkaitan yang mendukung pemberdayaan KUMKM yang dikoordinasikan oleh Bapeda). Seyogyanya tim kerja yang menyusun rencana tindak harus terpadu dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten/Kota dalam pembangunan ekonomi daerah. Rencana tindak dijabarkan dari program program instansi yang berkaitan dalam pemberdayaan KUMKM. Oleh karena itu para pejabat eselon IV dari institusi yang berkaitan harus memiliki persepsi yang sama dalam melakukan penyusunan rencana tindak (action plan). Para pejabat eselon IV diyakini telah memahami tentang visi, misi dan renstra serta program program Pemerinatah Kabupaten atau Kota yang telah bekerja pada satuan kerja organisasi perangkat daerah. Uraian berikut akan menjelaskan visi, misi, rencana stratejik dan rencana tindak yang dikaitkan dengan bisnis KUMKM.. Untuk mengetahui hubungan dan kedudukan visi, misi, rencana strategik dan rencana tindak jenis bisnis KUMKM maka perlu kesamaan batasan pengertian masing-masing. Batasan-batasan tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:
3
4 1.
Visi Visi merupakan sikap mental tentang kondisi gambaran masa depan yang diinginkan atau dicita-citakan pada kurun waktu tertentu berdasarkan kemampuan analisis yang rasional. Visi adalah gambaran yang melompat dalam pikiran sewaktu memejamkan mata dan impian tentang apa yang diinginkan oleh seorang pengusaha. Dalam kaitannya dengan KUMKM., visi menyentuh semua orang – pemilik (dalam hal ini anggota koperasi, pemilik usaha, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum sekitar lokasi usaha). Visi merupakan ekspresi apa yang dimimpikan dan diyakini oleh pemilik bisnis (anggota koperasi sebagai pemilik usaha koperasi). Para wirausahawan harus mampu mengkomunikasikan visi dan semangat usaha kepada orang orang yang terlibat dalam usaha. Visi diturunkan dari sistem nilai yang tumbuh dalam bisnis atau usaha koperasi. Salah satu latihan yang paling berharga seorang wirausahawan adalah menuliskan nilai nilainya dan berbagi rasa dengan para karyawan dan anggota koperasi. Nilai nilai ini memberitahu kepada karyawan bagaimana bertindak dan berperilaku. Visi merupakan motivator utama dalam bisnis yang merefleksikan keinginan bersama.
2.
Misi Misi merupakan jabaran kualitatif operasioanal yang berupa perwujudan rumusan komitmen langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Jika visi berupa kondisi yang dinginkan maka misi lebih bersifat apa yang harus dilakukan. untuk mewujudkannya. Misi harus disusun dalam jangka waktu relatif pendek, khususnya untuk usaha mikro dan kecil misalnya tidak perlu dalam waktu lima tahun, tetapi sesuai dengan kondisi yang telah berjalan. Secara ringkas pernyataan misi tersebut harus menjawab pertanyaan: Apa (What), Mengapa (Why), Bagaimana (How), Siapa (Who), Dimana (Where) dan Bila (When)- (5 W + H). Pernyataan misi harus jelas dan singkat. Pernyataan misi merupakan warna dari keseluruhan bisnis. Misi dirumuskan dengan mengingat potensi dan hambatan sebagaimana visi. Namun penyusunannya lebih spesifik dan jelas untuk membangkitkan inisiatif dan inovasi dalam pelaksanaan. Pernyataan misi dalam kaitannya dengan KUMKM adalah alat yang berguna untuk semua pihak suatu bisnis agar termotivasi bergerak kearah yang sama. Untuk menuliskan pernyataan misi yang kuat harus memperhatikan hal hal berikut: a. Buat yang singkat, agar lebih mudah diingat, b. Buat yang sederhana, yang berguna untuk orang orang dalam organisasi bisnis yang bersangkutan, c. Buat pernyataan agar semua orang terlibat, oleh karena itu libatkan semua pihak dalam menyusun pernyataan misi.
5 d. Pastikan bahwa pernyataan misi mengandung nilai nilai kerja keras dan nilai kepercayaan semua pihak dalam bisnis, e. Jaga agar selalu mutakhir, hal ini ada kaitannya dengan berubahnya kondisi bisnis. f. Gambarkan perhatian kemasa depan, g. Ungkapkan yang bersifat positif dan menggelorakan semangat, h. Perhatikan etika bisnis dalam pernyataan misi. Dengan demikian pernyataan misi suatu bisnis KUMKM dapat lebih satu pernyataan tergantung pemilik dan para manajer (pada usaha mikro dan kecil, manajer merupakan pemilik usaha, sedangkan pada usaha menengah sudah ada fungsi fungsi yang didelegasikan), dalam menetapkan cita cita, tujuan, sasaran, sumber daya, pelibatan karyawan, teknologi yang digunakan dan mutu produk dan pelayanan kepada pelanggan. Para pejabat eselon IV harus mampu memberikan bimbingan bagaimana merumuskan misi usaha mirko atau kelompok usaha bersama. Sebagai contoh: Misi Kelompoktani Agribisnis Cabe Merah: ”Meningkatkan mutu produk cabe merah dengan harga produk yang pantas yang memberikan kemanfaatan dan keberkahan baik bagi petani produsen maupun konsumen” Contoh pernyataan misi di atas memberikan arah kepada petani untuk meningkatkan produksi cabe merah bermutu dengan menggunakan teknologi baru, pengaturan jadwal menanam cabe bersama secara bergilir yang disepakati bersama. Dengan demikian akan terjadi pengaturan bersama penyediaan produk (penawaran) dan sesuai dengan permintaan pasar. Mendorong pada petugas memberikan bimbingan teknologi produksi dalam kondisi iklim yang sering kurang bersahabat. Mendorong semua pihak berperilaku dengan berpedoman pada nilai nilai keagamaan, yang tidak mendorong keserakahan, dan menjunjung tinggi etika bisnis para tengkulak atau pedagang pengumpul dan para pengecer sesuai dengan nilai nilai keagamaan yang dianutnya, karena akan memberikan kemanfaatan dan keberkahan baik di dunia maupun diakhirat karena diridhoi oleh YANG MAHA KUASA. 3.
Rencana Strategik (Renstra) Perencanaan pada dasarnya merupakan jangkauan masa depan dari keputusan yang dibuat sekarang. a. Perencanaan strategik bukan merupakan suatu produk akhir melainkan suatu proses yang terus berlangsung. b. Perencanaan strategik memperhitungkan langkah langkah yang akan diambil oleh manajer, juga menyediakan langkah alternatif yang mungkin sesuai dengan perkembangan yang akan dihadapi masa datang.
6 c. Inti sari perencanaan strategik adalah pengenalan secara sistematik peluang dan ancaman dimasa depan, dimana dengan pilihan alternatif dengan langkah yang tepat dapat memilih prioritas yang menguntungkan bagi bisnis. d. Perencanaan strategik merupakan suatu proses. Proses ini dimulai dengan menggariskan sasaran sasaran dari orgnisasi (misalnya yang dikelola oleh pebisnis KUMKM), merumuskan strategi dan kebijakan yang diperlukan dan mengembangkan rencana terperinci sesuai dengan strategi untuk mencapai hasil akhir yang diharapkan. e. Perencanaan strategik merupakan suatu sikap, karena meminta suatu kebiasaaan dan keharusan untuk bekerja berdasarkan proyeksi masa depan artinya harus dilakukan secara teratur, jadi merupakan proses berpikir dari para manajer dan karyawan yang harus diterapkan. f. Perencanaan strategik merupakan kegiatan yang harus dilakukan untuk pencapaian target dan cara-cara yang harus ditempuh untuk mencapai visi dengan mempertimbangkan waktu tertentu, potensi dan kendala. g. Rencana diimplementasikan dalam bentuk paket-paket program yang pelaksanaannya menjamin tercapainya misi berdasarkan prioritas. h. Renstra disusun berdasarkan urgensi masalah yang diharapkan dapat diselesaikan segera. Tingkat urgensi tersebut diukur melalui sifatnya yang menentukan, dampaknya yang luas, dan merupakan prioritas kelompok. Renstra harus dirumuskan secara spesifik, jelas, ringkas, dan padat untuk dijabarkan dalam rencana tindak. 4.
Rencana Tindak (Action Plan) Action Plan (Rencana tindak) merupakan penjabaran dari rencana strategik tetapi bersifat operasional yang terfokus pada wilayah yang definitif (demikian pula secara administratif) dan berorientasi pada pemecahan masalah. Manajer harus mengubah rencana strategik kedalam rencana operasional yang memandu bisnis keseharian menjadi bagian bisnis yang aktif yang tampak nyata. Untuk menjadikan rencana strategik menjadi rencana tindak maka rencana strategik dibagi bagi menjadi suatu kegiatan secara seksama menurut kriteria berikut: a. Tujuan, apa yang ingin dicapai dengan merancang kegiatan ini? b. Cakupan, bidang apa saja dalam bisnis yang akan terlibat dalam kegiatan? c. Kontribusi, bagaimana kebutuhan yang satu sama lain berkaitan dengan kebutuhan dalam bisnis? d. Kebutuhan sumber daya, berapa sumberdaya manusia dan dana yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan ini? e. Waktu, jadwal dan tenggat waktu yang bagaimana yang dapat memastikan penyelesaian kegiatan? Oleh karena itu intervensi masing-masing dinas yang terkait dalam mendukung rencana tindak sangat dibutuhkan. Bahkan keterlibatan lokal (Local Involvement) menjadi kunci keberhasilan dan efektifitas rencana tindak.
7 B.
Landasan Penyusunan Rencana Rencana tindak digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan, yaitu faktor faktor penyebab tidak tercapainya tujuan, yaitu faktor penyebab (misalnya bisnis KUMKM tidak berkembang sesuai dengan yang direncanakan atau dicitacitakan, yang harsus diidentifikasi faktor penyebabnya). Pemecahan masalah dilakukan dengan penyelesaian secara substansi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Keterlibatan menjadi kunci keberhasilan mengingat keberlanjutan program membutuhkan jaminan kepastian pelaksanaan. Selain membutuhkan keterlibatan masing-masing pihak yang terkait, pendekatan rencana tindak bertujuan memberikan timbal balik berupa peningkatan kemampuan institusi dalam penerapan pemberdayaan KUMKM yang merupakan bagian dari manajemen ekonomi masyarakat. 1.
Tujuan Rencana Tindak Selain tujuan tersebut rencana tindak berupaya mencapai beberapa tujuan pokok antara lain: a. Mengidentifikasi persepsi lokal tentang permasalahan para pebisnis KUMKM yang akan dipecahkan. b. Menentukan nilai-nilai dan kondisi yang akan dicapai oleh program pemberdayaan KUMKM, c. Mengidentifikasi prosedur, analisis, dan operasional bagi pencapaian tujuan pemberdayaan KUMKM dalam rangka manajemen ekonomi masyarakat, d. Memobilisasi keterlibatan dan dukungan berbagai pihak sebagai strategi pelaksanaan pemberdayaan KUMKM, e. Membangun komitmen dan kepemilikan terhadap kegitan program pemberdayaan KUMKM kepada pihak-pihak yang terlibat, f. Pembentukan tim yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana, dan pemantau dan penilai, g. Meningkatkan kualitas tim pemberdayaan KUMKM yang terlibat untuk menjamin pelaksanaannya. Melihat pokok-pokok tujuan tersebut maka rencana tindak merupakan rencana operasional yang mendukung pencapaian visi dan misi berdasarkan komitmen dan kesepakatan dengan pihak-pihak yang terlibat.
2.
Landasan Rencana Tindak Ciri ciri rencana tindak meliputi cakupan wilayah, penggunaan sumberdaya, kompleksitas institusi, dan jangka waktu program pemberdayaan KUMKM Ciri-ciri tersebut lebih lanjut adalah: a. Legitimasi, rencana tindak berusaha menyelesaikan permasalahan KUMKM dengan cepat dan tepat. Untuk itu dibutuhkan legitimasi sosial
8
b.
c.
d.
e.
f. g.
dari seluruh masyarakat, khususnya para pelaku KUMKM dan pihakpihak yang terkait. Keterlibatan, keterlibatan berdampak pada dukungan baik aspek politik maupun administrasi. Dukungan ini merupakan pra syarat bagi keberhasilan sehingga pihak-pihak terkait langsung harus mengambil bagian. Pihak yang terlibat sebaiknya yang benar-benar terkait, hal ini untuk memudahkan komunikasi dan koordinasi. Cakupan wilayah, wilayah cakupan harus jelas dan definitif. Fokus wilayah ini juga harus ada kekuasaan maupun pimpinan yang jelas, misalnya untuk suatu wilayah kecamatan atau beberapa desa saja dalam kecamatan tersebut. Adanya pimpinan dibutuhkan agar tidak terjadi campur tangan dari pelaku lain dan untuk menghindari kebuntuan ego sektor masing-masing pihak yang terlibat. Sumber daya, rencana tindak menyangkut investasi untuk pemberdayaan KUMKM di sentra sentra produksi unggulan. Oleh karena itu harus ada basis sumber daya yang memadai untuk menjamin pelaksanaan kegiatan dan keberlanjutannya. Dukungan sumber daya juga mempermudah penentuan alternatif. Rencana tindak tidak hanya menekankan kebutuhan terhadap sumber daya tetapi juga pencarian alternatif sumber pembiayaan. Inovasi dan kreaktifitas, rencana tindak mengandung aspek inovasi, baik secara teknis, finansial maupun manajerial. Inovasi dibutuhkan sebagai bentuk adaptasi dengan kondisi dan situasi sentra produk unggulan dan jaringan pemasaran dengan segmen pasar yang fokus yang memerlukan kreativitas penanganannya dengan penggunaan teknologi tepat guna dalam penerapan teknologi produksi dan pemasaran dan promosi.. Implementatif, rencana tindak berorientasi pada implementasi. Untuk mencapai implementasi yang baik maka harus ada “konstelasi positif” antara urgensi masalah, dukungan politik, dan alokasi sumber daya. Pembelajaran, selain bentuk inovasi, dalam implementasi rencana sering dijumpai kondisi yang berubah. Para perencana harus mengambil keputusan cepat sebagai bentuk pembelajaran. Jadi rencana tindak mengandung pengertian Learning by Doing.
Kelebihan menonjol rencana tindak adalah terletak pada aksi dan implementasi rencana yang secara teknis memiliki batasan yang jelas dan terarah. Rencana tindak diperlukan untuk memecahkan isu-isu lokal yang urgent yang merupakan prioritas yang perlu ditangani segera, misalnya dalam meningkatkan pendapatan pengusaha mikro. Upaya mewadahi manajemen operasional dalam pemberdayaan KUMKM dapat mencakup pengembangan sentra unggulan, pemasaran dan kemitraan yang dijabarkan dari renstra misalnya yang terfokus pada upaya penataan infrastruktur sentra produk unggulan, dan lembaga penunjang untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif mendorong berkembangnya bisnis KUMKM yang tangguh, efisien dan efektif dan tumbuh dari usaha mikro ^.usaha kecil -^ usaha menengah -^ usaha besar.
9 C. Tahapan Penyusunan Rencana Tindak. Tahap-tahap penyusunan rencana tindak berpegang pada satu masalah yang menjadi penghambat utama dalam pencapaian tujuan dan kemudian penyelesaiannya difokuskan pada penghambat tersebut. Langkah-langkah penyusunan rencana tindak disusun secara pragmatis sebagai berikut: 1. Identifikasi masalah faktor penghambat yang menjadi penyebab KUMKM tidak berkembang seperti yang dicita-citakan sebagai pilar ekonomi masyarakat. Identifikasi dilakukan melalui scanning terhadap permasalahan yang ada. Masalah yang dipertimbangkan adalah yang ‘mutakhir’ bukan masalah yang dulu dan kecenderungan akan datang. Masalah yang ditetapkan juga benarbenar nyata meskipun kadang-kadang masalah tersebut tidak populer dibandingkan isu-isu politik dan isu kelompok. Namun isu tetap harus diperhatikan mengingat rencana tindak membutuhkan legitimasi sosial. Empat pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penetapan masalah adalah sumberdaya, legitimasi, masalah, dan kemungkinan penyelesaian. 2. Keterlibatan institusi, institusi yang terlibat boleh formal, informal, birokrasi, maupun perguruan/akademi. Yang terpenting bahwa institusi yang terlibat adalah berkaitan dengan masalah secara langsung, intens dengan masalah tersebut, dan mempunya komitmen dan kapasitas dalam penyelesaian masalah di masa yang akan datang. 3. Penentuan tujuan dan sasaran. Cita cita yang yaitu tujuan yang tetap (dead goals) lebih abstrak dan kualitatif dan lebih umum. Tujuan (objektif, yang berupa sasaran target yang kuantititif, dapat diukur) tujuan ini yang dinamis (alive goals). Tujuan dinamis ditentukan secara periodik, karena perubahan lingkungan yang dinamis. Tujuan inilah yang ditetapkan dalam rencana tindak. Tujuan ini ditetapkan melalui diskusi dan analisis yang kontekstual tanpa melihat kondisi masa lalu dan kecenderungan. 4. Mobilisasi sumber daya, rencana tanpa adanya mobilisasi sumber daya tidak akan berubah menjadi implementasi. Kelayakan sumber daya ini dinilai dari tiga pertanyaan mendasar yaitu ada dan tidaknya biaya implementasi kegiatan suatu program, ada atau tidaknya biaya yang diperoleh dari fasilitas yang disediakan kegiatan program dan adanya ketersediaan SDM. 5. Identifikasi kegiatan, empat tahap yang dilakukan sebelumnya merupakan inkubasi bagi penentuan kegiatan rencana tindak. Berdasarkan empat pertimbangan tersebut maka rencana tindak dapat ditentukan. 6. Analisis kegiatan. Proses analisis dilakukan secara inovatif, adaptif, kontekstual, cepat namun tetap akurat. Proses analisis juga mempertimbangkan alokasi sumber daya. Yang diukur dari alokasi tersebut adalah dampak penggunaannya dan kelengkapannya.
10
7. Penentuan prioritas. Penentuan ini berbasis pada dua hal yaitu tingkat kesegeraan masalah (immediate) dan nilai stratejik (strategic). Kesegeraan diukur dengan kecepatan waktu yang dituntut untuk menyelesaikan masalah. Artinya jika masalah tidak diselesaikan dengan cepat maka sangat membahayakan. Sedangkan strategik diukur berdasarkan urgensi, dampak, dan prioritas kelompok. 8. Operasionalisasi, berupa penjabaran dan pendetailan dokumen implementasi. Pendetailan berupa teknik, biaya, struktur organisasi pelaksana, jadual, sumber dana, dan monitoring. Pendetailan ini lebih bersifat sebagai dokumen manajemen (Management Document). 9. Implementasi, rencana tindak berjalan dengan dana yang telah tersedia saat dilakukan pelaknaannya. D. Metode Analisis Penyusunan Rencana tindak 1.
Analisis SWOT SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunities, dan Threat yang bila diterjemahkan menjadi: Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Ancaman. Kekuatan dan kelemahan lebih banyak terjadi di lingkungan dalam suatu organisasi (internal), sedangkan kesempatan dan ancaman berada di luar lingkungan organisasi (external) yang mempengaruhi organisasi tersebut (lihat gambar 2.1) Gambar 2.1
SWOT merupakan salah satu alat analisis kualitatif yang sederhana, tetapi telah sangat luas digunakan dalam manajemen pemerintahan dan perusahaan. Dalam perkembangannya SWOT digunakan diberbagai skala organisasi dan bidang manajemen dengan berbagai modifikasinya termasuk komponen analisis, bahkan singkatan huruf-huruf tersebut. Analisis SWOT dalam manajemen manajemen strategik untuk merumuskan skenario pengembangan manajemen rencana usaha strategik baik dalam skala mikro sampai skala makro yang saling berhubungan. Artinya isu-isu (masalah dan rencana) dalam skala kecil/terbatas dan rencana jangka pendek tidak akan terlepas dari
11 masalah besar dan rencana jangka panjangnya, karena SWOT dapat merumuskan secara rasional dan berurutan sesuai dengan tujuan keperluannya karena SWOT dapat memberikan: a. Gambaran isu-isu penting (sentral) yang perlu diindikasikan untuk suatu keperluan tertentu, b. Menganalisis hubungan antar isu, c. Memberikan skenario keadaan sekarang dan yang akan datang yang akan dituju. Contoh kasus penggunaan analisis SWOT pengembangan pariwisata di Kab. Kuningan. a. Faktor-Faktor Internal KEKUATAN
KELEMAHAN
1. Keindahan alam dan iklim lereng G. Merapi
1. Pengelolaan yang kurang optimal
2. Terletak dijalur wisata Semarang da Yogyakarta
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan
3. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata
3. Kurang adanya promosi
b. Faktor-Faktor Eksternal PELUANG
ANCAMAN
1. Pengembangan kawasan sbg obyek pariwisata berskala nasional & internasional
1. Persaingan dengan kota wisata alam lainnya
2. Pengembangan usaha jasa boga, akomodasi dan kerajinan rakyat sebagai cinderamata
2. Bahaya longsoran dan kebakaran lereng Gng Merapi
3. Pengembangan kawasan wisata sebagai tempat rekreasi olah raga dan monumen sejarah
3. Lingkungan sosial dan ekologi akan menurun dan terganggu
12 c. Interaksi Faktor-Faktor (Dominan/Prioritas) F Ext.
Peluang/Opportunities (O)
Ancaman/Threat (T)
F. Internal Keterlibatan masyarakat dlm kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata (S)
Pengelolaan obyek wisata yang kurang optimal (W)
2.
Mengembangkan jasaboga, Persaingan dengan kota-kota wisata akomodasi dan kerajinan rakyat sbg alam lain cinderamata
Meningkatkan peran masyarakat dlm kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata dengan mengembangkan jasa boga, akomodasi & kerajinan rakyat sebagai cindera mata
Meningkatkan keterlibatan masy dim kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata shg dpt bersaing dg kota-kota wisata alam lainnya
Mengembangkan usaha jasa boga, akomodasi dan kerajinan rakyat sbg cinderamata utk mendukung pengelolaan obyek wisata alam
Mempertahankan pengelolaan obyek wisata alam ssejarah dan rekreasi saat ini untuk tetap bertahan dim persaingan dengan kota wisata lain
Analisis Penetapan sasaran dengan kriteria SMART Metode ini digunakan untuk menjabarkan sasaran alternatif yang telah dipilih menjadi sasaran alternatif yang terpilih Untuk sasaran alternatif terpilih digunakan kriteria SMART: yaitu Khusus (Spesific), Terukur (Measurable), Dapat dicapai (Attainable), Nyata (Realistic), dan Keterikatan waktu (Time bound). Dengan demikian sasaran yang ditetapkan benar-benar khusus, terukur, dapat dicapai, faktual sesuai dengan situasi dan kondisi, dan keterikatan waktu yang tersedia /ditetapkan. Untuk menetapkan sasaran terpilih sebagai sasaran kegiatan maka digunakan skor pada setiap kriteria. Penilaian dilakukan oleh tim penyusun rencana tindak dengan memberi angka skor.pada setiap altenaif sasaran yang yang telah dipilih. Penilaian dilakukan berdasarkan kesepakatan. Contoh Kasus penilaian dengan kiteria SMART dapat dilihat pada tabel 2.1 Sebagai kelanjutan dari proses analisis SWOT lalu ditetapkan sasaran sasaran alternatif.
13 Sasaran Sasaran Alternatif Strategis a. Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata dengan mengembangkan jasa boga, dan kerajinan rakyat sebagai cinderamata. b. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata sehingga dapat bersaing dengan kota wisata lain. c. Pengembangan usaha jasa boga, dan kerajinan rakyat untuk mendukung pengelolaan obyek wisata alam d. Pemeliharaan obyek wisata Gunung Merapi saat ini untuk tetap bertahan dalam persaingan dengan kota wisata lain e. Pengembangan perhotelan dan home stay bagi wisata luar negeri dan domestik f. Pengembangan jaringan infrastruktur antar lokasi objek wisata alam di Kabupaten Sleman Tabel 2.1 Contoh Penerapan Pemilihan sasaran Utama (prioritas No 1
2
3
4
5 6
Sasaran Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pariwisata sehingga dapat bersaing dengan kota wisata lain. Pengembangan usaha jasa boga, dan kerajinan rakyat untuk mendukung obyek wisata alam Pemeliharan pengelolaan obyek wisata Gn Mrp saat ini untuk tetap bertahan dlm persaingan dengan kota wisata lain Pengembangan perhotelan dan home stay bagi wisata luar negeri dan domestik Pengembangan jaringan infrastruktur antar lokasi obek wisata alam di Kab. Sim.
S 3
Kriteria M A R 2 2 5
Jumlah
Rank
T 3
15
V
4
3
4
4
3
18
II
3
4
3
2
4
16
IV
4
4
5
4
4
21
I
4
4
2
3
2
14
VI
4
5
2
2
4
17
III
Keterangan: Nilai skor berdasarkan hasil penilaian anggota tim,
14 Untuk menyusun rencana tindak menggunakan berbagai alat analisis seperti: SWOT, SMART; dan sumbang saran; koordinasi, pengembangan kelompok kerja/gugus tugas dan format format khusus lainnya. Tabel 2.2 Ringkasan Tahapan Kegiatan Penyusunan Rencana Tindak dan Alat Manajemen ang dapat digunakan. NO
TAHAP
1. Identifikasi masalah
2. Penetapan tujuan/ sasaran prioritas 3. Mobilisasi sumberdaya 4. Mengembangkan pilihan Stratejik 5. Operasionalisasi
6. Implementasi
KEGIATAN Memperoleh informasi menye- luruh dan mendasar serta faktor kunci Membandingkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Merumuskan sasaran yang tepat sesuai dengan jangka waktu Merinci sumberdaya yang dapat mendukung program Menggali gagasan, ide, dan alternatif Penentuan strategi dan pembagian tugas-tugas Menyusun jadual pelaksanaan Koordinasi antar instansi terkait
ALAT PENDUKUNG Observasi Scanning, survey SWOT SMART Brainstorming Technique Brainstorming Technique Brainstorming Technique Bar Chart, Gantt Chart Pengembangan kelompok kerja/gugus tugas
Tabel di atas menggambarkan tahapan penyusunan rencana tindak dan teknik manajemen yang dapat digunakan menyusun rencana tindak. E.
Latihan Kelompok 1. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan minat masing masing peserta yang berfungsi memberdayakan KUMKM. 2. Masing masing kelompok peserta mengidentifikasi jenis usaha mikro, usaha kecil suatu bidang usaha (misalnya agribisnis atau agro-industri, sektor peternakan, perikanan, industri rumah tangga, pedagang, industri kerajinan rakyat). 3. Peserta mengidentifikasi masalah dengan menggunakan analisis SWOT berdasarkan identifikasi masalah maka dapat disusun rencana tindak hipotetis dengan menggunakan format format dalam contoh kasus untuk menyusun rencana tindak hipotetis berdasarkan hasil analisis SWOT. 4. Rencana tindak ini disusun untuk memberdayakan KUMKM dengan dukungan dan komitmen berbagai instansi yang terkait sehingga rencana ini berdampak lebih besar karena ada kesepakatan bersama antar instansi yang terlibat dan pihak swasta dan kelompok masyarakat sendiri.
15 5. Hasil kerja kelompok menyusun rencana tindak ini disajikan dalam forum pleno untuk mendapat koreksi dari kelompok lain. 6. Kelompok ini akan melakukan kajian lapangan untuk menyusun rencana tindak berdasarkan pakta lapangan dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara atau observasi untuk memperoleh data primer dan sekunder dari responden yang mewakili kelompok UMKM tersebut. 7. Peserta setelah mengumpulkan informasi dan melalui pengolahan dan analisis informasi yang terkumpul maka disusun rencana tindak melalui serangkaian diskusi kelompok. 8. Hasil diskusi kelompok berupa rencana tindak dengan menggunakan format format yang telah disiapkan, kemudian menyajikan hasilnya. F.
Rangkuman Visi adalah gambaran yang melompat dalam pikiran yang merupakan impian tentang apa yang diinginkan oleh seorang pemilik atau manajer perusahaan. Para wirausahawan yang berhasil adalah mampu mengkomunikasikan visi dan semangat usaha kepada orang orang disekitarnya. Visi diturunkan dari nilai yang tumbuh dalam perusahaan. Salah satu latihan yang paling berharga seorang wirausahawan adalah menuliskan nilai nilainya dan berbagi rasa dengan para karyawan. Visi merupakan motivator utama dalam usaha KUMKM yang merefleksikan keinginan bersama. Misi merupakan jabaran kualitatif operasioanal yang berupa perwujudan rumusan komitmen langkah-langkah untuk mewujudkan visi. Misi harus disusun dalam jangka waktu relatif pendek, khususnya untuk usaha mikro dan kecil, tetapi sesuai dengan kondisi yang telah berjalan. Pernyataan misi merupakan warna dari keseluruhan usaha ”bisnis”. Pernyataan misi adalah alat yang berguna untuk semua pihak suatu bisnis agar termotivasi bergerak kearah yang sama. Inti sari perencanaan strategik adalah pengenalan secara sistematik peluang dan ancaman dimasa depan, dimana dengan pilihan alternatif yang tepat dapat memilih prioritas yang menguntungkan bagi bisnis. Perencanaan strategik merupakan proses yang dimulai dengan menggariskan sasaran sasaran dari orgnisasi, perumusan strategi dan kebijakan yang diperlukan dan mengembangkan rencana terperinci.Perencanaan strategik merupakan suatu sikap, karena menuntut suatu kebiasaaan dan keharusan untuk bekerja berdasarkan proyeksi masa depan yang harus dilakukan secara teratur. Renstra harus dirumuskan secara spesifik, jelas, ringkas, dan padat untuk dijabarkan dalam rencana tindak. Action Plan (Rencana tindak - Retindak) merupakan penjabaran dari rencana strategik tetapi bersifat operasional yang terfokus pada wilayah yang definitif (demikian pula secara administratif) dan berorientasi pada pemecahan masalah. Pebisnis KUMKM harus mengubah rencana strategik kedalam rencana
16 operasional yang memandu bisnis keseharian menjadi bagian bisnis yang aktif yang tampak nyata. Retindak bertujuan untuk: mengetahui persepsi lokal terhadap masalah; menentukan nilai yang ingin dicapai; menemukan kerangka implementasi yang sesuai; melibatkan berbagai pihak yang terkait; membangun komitmen bersama terhadap program; membentuk tim bersama; meningkatkan kualitas manajemen. Rencana Tindak disusun dengan mengikuti langkah langkah: (a) identifikasi masalah; (b) keterlibatan institusi; (c) penetapan tujuan & sasaran; (d).mobilisasi sumber daya; (e) mengembangkan pilihan strategik; (f) penentuan prioritas; (g) operasionalisasi dan implementasi.
BAB III KAJIAN LAPANGAN DAN CONTOH APLIKASI PENYUSUNAN RENCANA TINDAK LANJUT
Setelah proses pembelajaran ini peserta mampu melakukan kajian lapangan untuk pengumpulan, pengolahan dan analisis data, mengembangkan kelompok kerja untuk menyusun rencana tindak pemberdayaan KUMKM. Kajian Lapangan dan Penyusunan Rencana Tindak 1. Kajian Lapangan: Metode evaluasi dan penyusunan instrumen, 2. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis data, 3. Peningkatan Kinerja Kelompok Kerja Pemberdayaan UMKM, 4. Contoh aplikasi penyusunan Rencana tindak
A. Kajian Lapangan Kajian lapangan bermaksud untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan KUMKM hasil pembinaan oleh instansi yang terkait. Hasil penilaian digunakan untuk menyusun rencana tindak dalam memberdayakan KUMKM. Sebelum melakukan kajian lapangan dapat disusun draft rencana tindak yang bersifat hipotetis berdasarkan perkiraan para peserta dalam menyusun rencana tindak. Kajian lapangan merupakan kelanjutan dari penyusunan draft rencana tindak atau suatu proposal. Rencana tindak harus berdasarkan fakta lapangan, oleh karena itu perlu suatu evaluasi terhadap permasalahan yang sesungguhnya berdasarkan fakta lapangan. Hasil dari latihan kelompok pada bab II modul ini dapat digunakan sebagai draft rencana tindak hipotetis sebelum dilakukan kajian lapangan. Setelah melakukan evaluasi melalui kajian lapangan dapat dilakukan perbaikan berdasarkan permasalahan dan kondisi terjadi dari setiap jenis usaha KUMKM di lapangan. Sebelumnya perlu dikemukan terlebih dahulu tentang pengetian evaluasi, metode evaluasi dan persiapan yang perlu dilakukan sebelum melakukan kajian lapangan evaluasi permasalahan KUMKM. 1.
Metode Evaluasi Tujuan umum evaluasi adalah memecahkan masalah, maka langkah langkah yang ditempuh harus relevan dengan permasalahan KUMKM. Oleh karena itu sangat penting perumusan masalah yang jelas dan terbatas. Disamping itu dalam perumusan masalah hendaknya jelas aspek aspeknya yang akan diungkapkan. Pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukkan tahap tahap dalam suatu siklus kegiatan yang secara umum dibagai dalam tiga katagori: (1) Evaluasi tahap perencanaan, (2) Evaluasi pada tahap pelaksanan. Pada tahap ini adalah suatu kegiatan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan, kegiatan ini juga sering disebut pemantauan atau monitoring, kegiatan untuk
17
18 melihat apakah pelaksanaan kegiatan pemberdayaan KUMKM sudah sesuai dengan yang direncanakan, atau apakah pelaksanaannya telah memecahkan permasalahan, KUMKM yaitu dapat meningkatkan kinerjanya yang berjalan secara efektif dan efisien.(3) Evaluasi akhir pelaksanaan, yaitu yang membandingkan rencana dalam pemberdayaan KUMKM telah memberikan hasil berupa peningkatkan pendapatan para pemilik usaha atau anggotanya. Hasil dari evaluasi akhir akan menjadi masukan untuk menyusun kembali atau merancang kembali pemberdayaan KUMKM karena ada masalah yang belum terpecahkan atau karena tuntutan baru dari lingkungan masyarakat. Evaluasi dapat menggunakan studi kasus, atau survey. Studi kasus dilakukan dengan pendekatan metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang dievaluasi dengan melukiskan keadaan subjek evaluasi (individu pemilik usaha mikro, kelompok usaha bersama, koperasi primer) berdasarkan fakta fakta yang tampak. Pada tahap awal mendeskripsikan fakta fakta ditujukan pada gejala-gejala secara lengkap aspek yang dievaluasi. Pendekatan metode deskriptif hanya bersifat penemuan fakta-fakta. Ciri-ciri pokok evaluasi deskriptif adalah: (a) Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat evaluasi dilakukan atau masalah-masalah yang bersifat aktual, (b) Melukiskan fakta fakta tentang masalah yang dievaluasi sebagaimana adanya dibarengi dengan interpretasi rasional yang memadai. Metode ini banyak digunakan dalam studi kasus. Studi kasus bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek. Sebagai objek studi kasus dapat dipilih suatu jenis usaha KUMKM, atau kelompok kelompok usaha bersama. Data dikumpulkan dengan observasi langsung, observasi partisipatif dan teknik wawancara bebas. Wawancara mendalam (depth interview) memainkan peranan penting dalam studi kasus, hasilnya diuraikan secara deskriptif. Survai, metode ini bertujuan mengumpulkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah jenis usaha KUMKM Alat yang digunakan adalah wawancara berupa daftar pertanyaan yang terstruktur atau kuesioner. Survai dipakai untuk tujuan deskriptif maupun pengujian permasalahan yang menjadi penyebab dan akibatnya. Survai juga dipakai untuk tujuan menjelaskan hubungan sebab dan akibat. Evaluasi dalam bidang pemberdayaan KUMKM banyak dilakukan dengan metode survai dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan menggunakan kuesioner. Tujuan penggunaan metode ini adalah penyederhanaan pengumpulan data dan lebih bersifat menerangkan atau menjelaskan permasalahan yang dihadapi jenis jenis usaha KUMKM dalam berbagai sektor atau bidang. Keberhasilan penggunaan metode ini sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana pengumpul data/petugas dalam penyusunan dan penggunaan instrumen pengumpul data. Data yang dihimpun dalam survai pemberdayaan KUMKM dalam rangka evaluasi permasalahan dapat dkatagorikan kedalam: (a) Kondisi aset/sumber daya yang dimiliki, termasuk modal usaha, (b)
19 Karakteristik kemampuan pengelola/pemilik usaha, dalam mengelola usahanya, (c) Struktur lembaga KUMKM dalam melaksanakan proses kegiatan bisnisnya, (d) Proses dan mekanisme kerja untuk mewujudkan pencapaian kemajuan usaha atau kinerja jenis KUMKM.. Dalam rangka penyusunan rencana tindak dalam modul ini lebih difokuskan pada metode evaluasi dengan studi kasus untuk jenis jenis KUMKM, dimana setiap kelompok peserta melakukan studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Sebelum melakukan kajian lapangan dalam melakukan evaluasi kinerja para pelaku KUMKM, maka perlu disusun instrumen untuk mengumpulkan data dalam untuk evaluasi permasalahan dan kinerja KUMKM. 2.
Penyusunan instrumen pengumpul data Instrumen merupakan alat pengumpul data untuk mengukur objek evaluasi untuk memperoleh data. Sebagai alat pengukur harus memiliki persyaratan yaitu validitas dan reabilitas. Persoalan validitas timbul bagi alat pengumpul data seperti observasi, wawancara dan kuesioner dalam studi kasus atau survey. Dalam menggunakan alat pengumpul data jawaban responden atau hasil pengamatan dapat berbeda beda sesuai dengan keadaan sebenarnya. Oleh karena itu dikenal beberapa teknik pengumpulan data, dengan menyusun instrumen pengumpul data. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan kuesioner. Alat pengumpul data ini yang paling banyak dikenal dalam melakukan evaluasi termasuk evaluasi permasalahan dan kinerja KUMKM. Alat pengumupul data/instrumen harus memeiliki peresayaratan tertentu sebagai berikuit: Validitas Instrumen. Kalau alat ukur telah mengukur suatu perbedaan dalam ciri objek evaluasi/kajian dan perbedaan tersebut bersifat nyata artinya benar benar, mencerminkan perbedaan ciri diantara objek evaluasi/kajian, maka validitas dari alat ukur tidak usah diragukan. Jika alat pengumpul data sama sekali tidak ada hubungannya dengan aspek aspek masalah yang dikaji berarti bukan alat pengumpul data yang valid. Reabilitas instrumen pengumpul data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam mengungkapkan gejala dari selompok objek yang dievaluasi, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda beda. Alat pengukur/instrumen dapat dipercaya (realiable) jika alat ukur tersebut memberikan hasil yang relatif sama apabila dilakukan berulang ulang pada sekelompok objek evaluasi atau para pelaku bisnis yang dievaluasi yang sama. Jenis data dalam evaluasi/kajian dapat dikelompokkan menjadi data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian. Beberapa data kualitatif dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, misalnya sangat baik, baik, sedang, buruk dan sangat buruk,
20 atau dalam bentuk setuju, ragu ragu dan tidak setuju. Data berjenjang ini, dapat ditransformasikan dalam data kuantitatif dengan memberikan simbol angka-angka. Dengan simbol angka tersebut dapat dilakukan analisis statistik non-parametrik. Gejala yang nampak dapat diklasifikasikan sangat baik, baik, sedang, buruk dan sangat buruk. Tingkatan itu akan makin jelas jika diberi nilai misalnya sangat baik diberi nlai 5, baik nilai 4, sedang nilai 3, buruk nilai 2 dan sangat buruk nilai 1. Penyusunan Instrumen Pengamatan Pengamatan atau observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Pengamatan langsung dilakukan terhadap objek saat berlangsungnya peristiwa, misalnya bagaimana seseorang pegawai dalam melaksanakan tugas tugasnya, lalu dilakukan pencatatan secara sistematis bagaimana melaksanakan suatu tugas tersebut. Pengamatan tidak langsung dilakukan dengan melalui pemotertan dengan film atau video dimana saat peristiwa itu berlangsung tidak diamati oleh pengamat. Untuk melakukan pengumpulan data dengan observasi perlu dibuat alat perekam dan pencatatan yang baik. Dalam menyusun instrumen ini perlu beberapa syarat : a. Pengamat harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang akan diamati, b. Pengamat harus memahami tujuan evaluasi, memahami masalah yang dievaluasi dan data yang harus dihimpun sesuai dengan tujuan pemecahan masalah, c. Menentukan cara dan alat untuk mencatat data dengan mempertimbangkan apakah pencatatan langsung, misalnya catatan berkala, check list, skala rating, atau mekanis misalnya rekaman video, d. Menentukan katagori pencatatan data dengan cukup dengan frekuensi atau dengan skala tertentu. Ciri ciri katagori harus dirumuskan dengan tegas dan jelas, e. Pengamat harus cermat dan kritis apakah yang diamati termasuk dalam kerangka objek evaluasi. Penyusunan Instrumen Wawancara Wawancara merupakan alat pengumpul data dari sumber data sebagai data primer dengan komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung yaitu kuesioner atau angket. Wawancara dipergunakan untuk menghimpun data sosial, terutama untuk mengetahui tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, motivasi harapan dari responden.
21 Tujuan penggunaan wawancara adalah untuk memperoleh data/informasi langsung dari petugas/pegawai sebagai data primer dan dalam wawancara dapat memperoleh konfirmasi tentang informasi yang diberikan. Untuk memperoleh data yang tepat dan objektif setiap pewawancara harus menciptakan hubungan baik dengan responden sehinga tumbuh kepercayaan dan kesediaan memberikan informasi secara jujur. Untukmenciptakan hal demikian, maka pewawancara harus mengembangkan empati, mengenalkan indentitas dan harus bersifat persuasif, dapat meminta bantuan tokoh pengantar yang dihormati selama wawancara berlangsung. Penyusunan Instrumen Kuesioner Kuesioner adalah alat pengumpulan data dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis oleh responden. Kedua alat atau instrumen wawancara dan kuesioner digunakan dalam survey. Kuesioner dapat disusun dalam bentuk : a. Pertanyaan bebas atau tidak berstruktur, jawaban responden juga berupa uraian yang tidak dibatasi. Bentuk kuesioner ini akan menyulitkan dalam pengolahan data jawaban responden, b. Pertanyaan terikat atau berstruktur. Jawaban respoden akan terikat pada sejumlah alternatif jawaban yang dapat dipilih. Jawaban akan memudahkan pengklasifikasian data. Jawaban dapat “ya” atau “tidak” atau “setuju” dan “tidak setuju” atau “ragu ragu” atau dengan skala empat atau lima. Atau dengan pertanyaan terbuka, dimana selain alternatif kemungkinan jawaban yang dipilih juga ada pertanyaan terbuka untuk diisi responden, Langkah langkah berikut perlu diperhatikan dalam menyusun kuesioner : a. Tetapkan faktor atau unsur dengan indikator dan parameternya dan yang akan diselidiki sesuai dengan masalah penelitian baik melalui pendalaman pustaka atau pengalaman praktis di lapangan, b. Susun pertanyaan faktor atau unsur tersebut dalam pertanyaan sederhana dan jelas, agar tidak salah interpretasi atau rangkap pengertian, c. Pertanyaan untuk mengungkapkan fakta-fakta tidak tercampur dengan pertanyaan berupa pendapat dalam satu pertanyaan, d. Dalam setiap butir pertanyaan dalam kuesioner berstruktur dengan alternatif jawaban harus dilihat dari sudut pandang responden, bukan sebaliknya apa yang dikehendaki evaluator, e. Hindari pertanyaan yang mendorong responden menjawab tidak jujur atau menyesatkan, f. Dalam kuesioner berstruktur sebaiknya hanya satu alternatif jawaban, cara menjawab sederhana dengan memberi tanda silang atau tanda checking lainnya, g. Susun pertanyaan pada awal kuesioner yang mudah dan ringan untuk memberi kesan bahwa cara pengisian kuesioner mudah, h. Kuesioner perlu diuji coba (try out) yang dilakukan kepada responden yang bukan sampel evaluasi,
22
i. Tujuan uji coba dilakukan untuk memeriksa kemungkinan ada pertanyaan yang kurang jelas maksudnya bagi responden, ada pertanyaan yang terlalu dangkal, ada unsur-unsur lain yang belum ditanyakan, atau ada yang perlu dihilangkan karena kurang relevan dengan masalah. Selama dalam uji coba dapat dilakukan diskusi dan meminta saran saran untuk melakukan perbaikan kuesioner B.
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data 1.
Pengumpulan data Dalam kerangka penyusunan rencana tindak (action plan) perlu untuk memperoleh data primer dan sekunder dari pebisnis KUMKM yang dapat dipercaya, objektif yang berkaitan dengan permasalahan KUMKM. Data primer yang perlu dikumpulkan antara lain tentang kekuatan dan kelemahan internal usaha mikro, kecil, rencana usaha dan informasi keuangan, sumber daya yang dimiliki pebisnis KUMKM, jenis usaha dan lingkungan eksternal seperti peluang usaha dan ancaman dari pesaing, segmen pasar, sosial ekonomi pelanggan. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dan kuesioner dan umumnya kombinasi dua cara tersebut. Pengumpulan data dengan metode wawancara. Untuk memperoleh data yang baik dengan metode wawancara, maka perlu memperhatikan hal hal sebagai berikut: a. Mengemukakan maksud wawancara dalam rangka tujuan kajian lapangan untuk membuat rencana tindak dalam rangka memberdayakan KUMKM dengan bahasa yang mudah dimengerti, jelas dan ringkas. b. Mengajukan pertanyaan pengantar, berupa human interest mungkin diluar data yang diperlukan yang berkaitan dengan keadaan keluarga dan usaha KUMKM, c. Pertanyaan permulaan harus ringan dan netral, misalnya dengan jenis usaha yang digeluti dan pengalaman usaha, d. Menghubungkan pokok pokok pembicaraan dengan hal hal yang dapat menarik perhatian yang diwawancara, misalnya tentang volume penjualan, harga dan siapa yang menjual barang yang sama, e. Menggunakan bahasa yang sopan dan nada, irama yang menarik tanpa adanya tekanan tekanan, ciptakan suasana yang bebas, f. Dalam mengajukan pertanyaan hindarkan sikap menggurui, sikap interogasi, sikap kurang menghargai, kurang percaya, atau sinis, dan mencela informasi yang disampaikan, g. Pewawancara tidak memperlihatkan waktu terburu buru ingin menyelesaikan wawancara, h. Usahakan menimbulkan kesan bahwa responden sangat penting dan informasinya sangat diperlukan untuk kepentingan mereka dalam mengembangkan usahanya, i. Untuk meningkatkan efisiensi wawancara perlu merencanakan:
23 Responden yang akan diwawancara, dan pewawacara harus mengenali responden yang akan diwawacara berdasarkan penentuan sampel, penentuan dan pengaturan waktu wawancara, dimana sebelumnya ada pendekatan lebih dahulu dan meminta persetujuan dan kesediaan wawancara dan tempatnya, Buatlah pedoman wawancara yang berfungsi sebagai: (a) fokus agar wawancara pada pokok permasalahan yang hendak diketahui sesuai dengan masalah bisnis KUMKM, (b). menghindari kealpaan beberapa persoalan yang penting dalam rangka penyusunan rencana tindak. Pengumpulan data dengan metode kuesioner. Pengumpulan data dengan kuesioner dapat dilakukan dengan menyampaikan kuesioner yang telah disusun sebagai alat pengumpul data kepada responden. Karena responden KUMKM umumnya segan untuk mengisi daftar pertanyaan, maka kuesioner biasanya dibaca oleh pewancara dan menuliskan jawabannya pada kuesioner. Hal ini dilakukan karena tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM tidak dapat diungkapkan oleh responden. Dalam kaitan inilah pewawancara yang harus lebih aktif menggali permasalahan yang dihadapi oleh KUMKM, kususnya usaha mikro dan kecil. Pengumpulan data dengan kusioner dapat dilakukan secara kelompok, apabila berkaitan dengan permasalahan umum yang dihadapi oleh KUMKM, sedangkan data individual, dicatat tersendiri dalam kuesioner untuk responden yang bersangkutan. Pengumpulan para responden pada tempat tertentu untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan kajian. Setelah pengisian kuesioner dapat dilakukan tanya jawab yang bersifat umum sebagai tambahan informasi tentang permasalahan sesuai permasalahan KUMKM. Selain pengumpulan data primer dari responden juga dapat dikumpulkan data sekunder, antara lain lembaga lain yang yang terkait di lokasi usaha, misalnya lembaga sumber dana, (pemberi pinjaman atau pemberian dana bergulir) prosedur pemberian pinjaman; besarnya pinjaman; lembaga penjamin; pemasok bahan baku untuk jenis industri tertentu. 2.
Pengolahan dan analisis data Setelah data selesai dikumpulkan dari lapangan, tahap berikutnya adalah tahap pengolahan data. Pada tahap inilah data diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan untuk penyusunan rencana tindak. Pengolahan data dapat dibedakan dengan pengolahan data kwalitaif dan kwantitatif. Pengolahan data adalah kegiatan pendahuluan dari analisis data yang berfokus pada penyusnan tabel untuk menyusun distribusi dan frekuensi data. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengkodean jawaban terutama untuk pertanyaan terbuka atau pertanyaan bebas dalam kuesioner atau wawancara. Membuat kode pada dasarnya untuk membuat katagori jawaban sehingga
24 akan memudahkan untuk pengklasifikasian data dari beragam jawaban. Hal ini perlu dilakukan jika kuesioner dengan pertanyaan bebas dengan jawaban terbuka, sedangkan jika dalam kuesioner terstruktur maka pengklasifikasian jawaban dapat dilakukan segera dan dilanjutkan dengan menghitung frekuensi dan penyebaran jawaban untuk masing masing katagori. Pengolahan data yang paling sederhana adalah tabulasi, dimana data disusun dalam bentuk tabel. Tabel sebagai bentuk analisis data dapat berbentuk tabulasi silang. Misalnya berdasarkan tabulasi silang antara hasil penilaian responden tentang dana bergulir untuk usaha mikro dengan jenis usaha mikro agro-industri, yang kurang mendapat perhatian, karena tingkat pelayanan instansi terkait terhadap usaha mikro agro-industri masih sedikit yang memperoleh dana bergulir. Dengan demikian untuk memulai analisis permasalahan pemberdayaan KUMKM harus ada tanggapan kelompok pebisnis KUMKM misalnya tentang akses perolehan kredit mikro, dan permasalahan persyaratan yang harus disiapkan oleh para usahawan KUMKM. Inilah makna terpenting mengapa perlu dilakukan pengkajian permasalahan KUMKM tetapi haruslah dimulai dari tanggapan terhadap kinerja unit organisasi dari instansi yang menangani pelayanan KUMKM tersebut. Setelah selesai melakukan kajian lapangan, maka hasil kajian menjadi landasan untuk menyusun rencana tindak yang perlu dikomunikasikan kepada instansi yang mewakili kelompok kerja, swasta atau kelompok masyarakat melalui forum misalnya forum lokakarya. C. Peningkatan Sinergi Kelompok Kerja Pemberdayaan UMKM Baik dalam melakukan kajian lapangan maupun penyusunan rencana tindak maka perlu memahami dan menerapkan bagaimana membentuk kelompok kerja atau gugus tugas agar terjadi efektivitas dalam melaksanakan tugas tugas kelompok kerja. Hal ini juga dapat dipakai dalam memulai membentuk kelompok usaha bersama bagi UMKM yang dapat menjadi landasan untuk pembentukan koperasi primer. 1.
Pembentukan Kelompok Kerja Rencana tindak perlu disiapkan dan disusun berlandaskan pada hasil kajian lapangan. Untuk melakukan kajian lapangan perlu dibentuk kelompok kerja yang efektif. Menyiapkan dan mengimplementasikan rencana tindak untuk memberdayakan KUMKM perlu kelompok kerja antar instansi sehingga terjadi sinergi antar instansi yang terkait dalam kelompok kerja yang efektif dan dinamik. Efektifitas suatu tim kerja akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan kerjasama kelompok dinamik sebagai wujud dari perilaku organisasi yang dinamis.
25 Keberhasilan suatu kelompok kerja yang berasal dari unit kerja yang berbeda sangat ditentukan oleh hubungan kerjasama dan dinamika hubungan di dalamnya. Kerjasama merupakan nilai sangat penting dalam manajemen, khususnya dalam manajemen partisipasi. Para pejabat eselon IV yang bertugas memberdayakan KUMKM perlu memiliki kompetensi "kemampuan bekerjasama dalam kelompok melalui komunikasi yang saling menghargai". Para peserta diharapkan dapat menerapkan kerjasama dalam kegiatan kerjasama kelompok sehingga terjadi sinerjik untuk mempersiapkan maupun melaksanakan Rencana Tindak. Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial dalam bekerja, atas dasar saling membutuhkan, karena kesadaran masing-masing bahwa tujuan anggota kelompok hanya mungkin tercapai bila mendapat dukungan dari anggota lainnya sedemikian rupa sehingga tujuan seluruh kelompok kerja tersebut tercapai. Pengembangan kerjasama akan berhasil jika: a. Ada komitmen dari pimpinan tertinggi instansi yang membina KUMKM dan para pimpinan unit organisasi yang ada dibawahnya, b. Kerjasama dan dinamika kelompok kerja merupakan salah satu cara penting untuk mengembangkan kompetensi para anggota kelompok dan kinerja kelompok yang bertugas memberdayakan KUMKM. c. Nilai-nilai dasar pembentuk sikap dan perilaku positif dan produktif yang diterapkan dengan baik oleh pimpinan dan anggota kelompok kerja, d. Ada kesediaan pimpinan dan anggota untuk bersikap terbuka dan menerima metode kerja baru yang lebih efisien, e. Ada saling percaya antar anggota kelompok kerja, f. Ada tindak lanjut yang nyata atas hasil-hasil kelompok kerja untuk meningkatkan kinerjanya, g. Ada dukungan sosial dari lingkungan kerjanya, h. Dilaksanakan secara teratur dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Kerjasama merupakan proses kerja berdasarkan prinsip saling menghargai yang memberi keparcayaan, integritas dan hasil hasil terobosan dengan membuat konsesus dan kesejajaran antar unit kerja. Suatu kelompok kerja akan produktif bila setiap anggota dalam kelompok tersebut memiliki motivasi, saling berinteraksi positif, sadar akan kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawab dalam kelompok, memahami kedudukan dan tugas anggota lainnya serta kesadaran adanya saling ketergantungan dalam mencapai tujuan bersama, yaitu memberdayakan KUMKM. Kekuatan dan kemampuan suatu kelompok kerja terutama ditentukan oleh komitmen, konsistensi, kejujuran, kreativitas dan sikap keterbukaan dan saling percaya antara pimpinan dan anggotanya dalam melaksanakan tugas
26 pekerjaan untuk mewujudkan keseluruhan tujuan yaitu memberdayakan KUMKM. Pengembangan kerjasama tersebut, perlu memperhatikan: a. Tujuan/target nyata yang disepakati oleh para anggota kelompok kerja, b. Kejelasan tugas, peran, fungsi masing-masing antara kelompok dan tahu cara melaksanakannya dengan baik, c. Rasa kebanggaan bagi setiap anggota kelompok kerja dapat membangkitkan semangat kerja, d. Kejelasan aturan bagaimana menghadapi dan menghindari konflik antar anggota kelompok kerja. e. Menghindari pergantian atau perubahan susunan kelompok, kerja secara berlebihan, untuk menjaga stabilitas dan kontinuitasnya, f. Menciptakan suasana kelompok kerja yang kondusif untuk menjalin interaksi dan komunikasi sosial yang efektif. Untuk membangun kerjasama yang baik untuk melahirkan tindakantindakan maka diperlukan : a. Pembagian kerja yang jelas dan adil, pemimpin yang partisipatif dan anggota kelompok yang saling memberikan empati dan simpati satu sama lain atau saling asih, asah dan asuh dalam melaksanakan tugas agar dapat bekerjasama secara profesional dan berkelanjutan, b. Identitas kelompok kerja yang membedakan dengan kelompok kerja lainnya, guna meningkatkan rasa memiliki, c. Norma kelompok kerjasama yang dihormati oleh semua anggota kelompok untuk meningkatkan diri dalam kelompok kerja, d. Kesediaan untuk berkorban yang proporsional antara bawahan dan atasan, sehingga orang dan hubungannya dengan bidang tugas kelompok dan produktivitas sebagai saling menunjang, e. Interaksi dan komunikasi yang terbuka, lancar dan harmonis antar anggota kelompok (horisontal) maupun vertikal, atau secara silang/diagonal, atas dasar saling percaya dan saling membutuhkan bantuan, f. Keberanian para anggota lebih besar untuk mengambil keputusan dengan segala resikonya, g. Peningkatan tekad dan semangat kerja untuk berbuat lebih banyak demi kepentingan bersama, h. Komunikasi yang semakin mendorong semangat dan jiwa kebersamaan, i. Rasa solidaritas yang makin besar di antara sesama anggota kelompok kerja, j. Kesamaan persepsi atas dasar rasa senasib sepenanggungan dan kesediaan untuk memikul resiko atau harus bertanggungjawab bersama semakin kuat, k. Pandangan dan cara kerja yang selama ini terkotak-kotak berkurang menjadi lebih sinerjik,
27 2.
Peranan Pemimpin Kelompok Kerja Untuk menghindarkan terjadinya persaingan yang kurang sehat dan tidak transparan, yang dapat menimbulkan terjadinya konflik yang mengancam kekompakan kelompok kerja maka sangat diperlukan peran seorang pemimpin kelompok kerja yang tanggap, tangguh, tangkas, tegas dan berwibawa, dipatuhi, dihormati, dipercaya dan disegani oleh semua anggotanya. Pemimpin kelompok kerja yang baik, efektif dan berwibawa adalah: Pemimpin yang memiliki komitmen yang tinggi pada visi, misi kelompok kerja, integritas, kejujuran, disiplin, profesional, kreativitas, keteguhan hati, ketegasan, kearifan dan konsisten dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya Kepemimpinannya sah, diakui, didukung, dipatuhi oleh anggotanya karena memiliki faktor-faktor kepribadian unggul baik dari segi ilmu, keahlian, pengalaman, prestasi, moral, sikap dan perilakunya maupun dari aspek kewenangan formal/ legal, sehingga berwibawa dan dijadikan sebagai panutan bagi anggota bawahannya. Pemimpin yang berfungsi menjaga nilai-nilai moral dan penyelamat organisasi karena mampu mengatasi konflik yang terjadi dalam organisasi (stabilisator), mampu memacu semangat kerja dan dinamika organisasi (dinamisator) clan mampu mempercepat gerak maju setiap individu maupun kelompok kerja untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya termasuk mampu menghadapi persaingan dari luar. Apa yang diuraikan di atas dapat digunakan untuk memulai membentuk kelompok bersama suatu usaha, misalnya kelompoktani, kelompok nelayan atau pengrajin rumah tangga sebagai usaha mikro yang dapat diarahkan agar terbentuk koperasi produksi pada berbagai jenis kegaitan ekonomi sebagai basis ekonomi masyarakat. .
3.
Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Penumbuhan kelompok usaha mikro merupakan serangkaian pertemuan untuk menentukan kelompok usaha mikro sejenis (agrorindustri, kerajinan rakyat/rumah tangga, dan pedagang kecil eceran), dimulai dengan identifikasi calon peserta kelompok, bimbingan organisasi dan manajemen kelompok. Kegiatan dalam penumbuhan dan pengembangkan kelompok usaha mikro dilakukan dengan pendekatan prinsip berkolompok. Prinsip berkelompok adalah: (a) Keserasian, dimana anggota saling mengenal, saling mempercayai dan memiliki kepentingan yang sama, (b) Kepemimpinan dari mereka sendiri. Ketua dan pengurus kelompok dipilih dari dan ditentukan sendiri oleh mereka sendiri. Pemimpin dari kalangan mereka sendiri akan lebih memahami serta keinginan anggota kelompoknya.
28 Pra pembentukan kelompok usaha mikro dilakukan dengan identifiksi calon anggota kelompok usaha bersama: 1. memiliki jenis usaha tertentu (agro industri, kerajinan rumah tangga, pedagang kecil eceran dengan modal usaha sendiri atau keluarga, hasil, 2. omzet kurang dari dari Rp 10 Juta, 3. nilai investasi lebih kecil dari Rp. 5 juta, dengan tenaga kerja keluarga, rumah dan tanah merupakan bagian dari modal usaha, tidak dihitung sebagai investasi, 4. memiliki karakter yang baik dan memiliki motivasi usaha, 5. memiliki ikatan pemersatu saling menganal dan memiliki kepentingan yang sama, Dengan ciri ciri tersebut maka dibentuk dan ditumbuhkan kelompok usaha mikro bersama, (KUMB) oleh pemberdaya /fasilitator melakukan bimbingan dan pendampingan. Para fasilitaror/pemberdaya usaha mikro dapat tersiri dari staf para eselon IV yang mendapat tugas khusus atau disebut juga penyuluh lapangan atau motivator lapangan dengan langkah langkah kegiatan berikut: 1. memilih pengurus KUMB oleh dan dan dari anggota KUMB dalam pertemuan kelompok, 2. membuat tujuan dan aturan bersama yang disepakati bersama, 3. mengadakan pertemuan berkala, 4. anggota KUMB memiliki tabungan yang disepakati bersama, 5. memiliki catatan administrasi kelompok sederhana (organisasi dan keuangan) yang terbuka/transfaran, 6. menyusun rencana usaha kelompok bersama, Pemberdayaan kelompok usaha mikro merupakan kegiatan yang mengajak anggota dalam bentuk pendampingan, agar mau dan mampu menjangkau pada berbagai aspek sumberdaya permodalan, teknologi dan pasar. Prinsip pemberdayaan usaha bersama usaha mikro dilakukan dengan prinsip prinsip: 1. Kemitraan, mendorong keterllibatan semua pihak untuk berpartisipasi dalam memajukan usaha mikro dan kecil secara bersama; 2. Keswadayaan, dimana para usaha mikro dimotivasi dan didorong untuk berusaha atas dasar kemauan dan kemampuan mereka sendiri; 3. Kesatuan keluarga, karena pada saranya baik kepala keluarga dan anggota keluarga sebagai pemilik dan pekerja usaha mikro, 4. belajar memecahkan sendiri permasalahan bersama yang dihadapi dalam kegiatan usaha. Upaya pemberdayaan kelompok usaha mikro bersama. Kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator/pemberdaya KUMB dengan cara memberikan pelayanan:
29 1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB) dimana telah disepakati jenis usaha yang digelutinya (misalnya makanan jajanan, tape ketan, sale pisang, air jeruk nipis, bawang goreng; kerajinan rakyat, misalnya peti antik, anyaman bambu, anyaman pandan).kemudian menyusun rencana usaha bersama secara tertulis, RUB dibuat secara musyawarah. 2. Pelaksanaan usaha bersama atau usaha anggota. Sesuai jenis usaha yang dikelola oleh anggota kelompok mereka dibimbing agar memiliki kemampuan mengelola usaha yang praktis, efisien dan efektif, dan produktif 3. Pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok dan anggota kelompok. Membimbing para pengurus KUMB dan masing masing anggota mengerjakan pencatatan kegiatan kelompok dan pembukuan keuangan kelompok dan pembukuan/catatan administrasi keuangan anggota. 4. Teknologi tepat guna dan yang dapat diadopsi oleh anggota agar mampu meningkatkan produk yang bermutu, 5. Informasi pasar dan peluang pasar baru baik pada ODTW maupun pasar lainnya dengan bantuan promosi pemerintah daerah melalui kegiatan temu usaha, pameran. 6. Akses fasilitas pendanaan untuk pemupukan baik melalui kredit perbangkan maupun non perbankan dengan dana bergulir,dan pengembalian fasilitas kredit perbankan atau dana bergulir. 7. Penggunaan waktu dan uang secara tepat, pengelolaan ekonomi rumah tangga merupakan dasar bagi pengembangan ekonomi keluarga dan usaha. Peningkatan ketrampilan usaha seluruh keluarga dengan memperhatikan pendidikan formal dan informal seluruh angota keluarga, 8. Kerjasama antar kelompok dan lembaga perkoperasian. Apabila kemampuan anggota kelompok telah berkembang dapat didorong untuk belajar bersama dalam suatu organisasi yang lebih besar misalnya lembaga koperasi atau gabungan kel ompok usaha bersama, 9. kemitraan dengan usaha kecil atau usaha menengah yang saling menguntungkan dan saling menghargai posisi masing masing baik dalam aspek pemasaran produk atau bahan baku serta modal usaha. Kelompok usaha mikro mandiri adalah kelompok yang anggotanya telah mampu merencanakan dan memutuskan kegiatan kegiatan yang dilakukannya. Untuk mengembangkan usahanya mereka mampu mendapatkan tambahan modal sendiri dari berbagai sumber permodalan yang tersedia antara lain dari dana bergulir atau pinjaman kredit murah.
30 D. Contoh Aplikasi Penyusunan Rencana Tindak: Peningkatan Manajemen Pemeliharaan Objek Wisata Kabupaten Kuningan. 1.
Identifikasi Wilayah a.
Posisi Geografi Letak Geografis Kabupaten Kuningan sebagian besar merupakan daerah pegunungan yang letaknya dibagian Timur Jawa Barat. Daerah ini berada di antara 108°23 - 108° 47 Bujur Timur dan 6°45 7°13 Lintang Selatan. Ibu kotanya adalah Kuningan yang terletak pada titik 6°45 - 7°50 dan 105°20 - 108°40 Bujur Timur. Batas-batas Wilayah Administratif Kabupaten Kuningan adalah sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Cirebon, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Majalengka, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Brebes (Jawa Tengah) Secara geografis, posisi Kabupaten Kuningan berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan Kota Cirebon dengan wilayah Priangan Timur bagian selatan, dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan BandungMajalengka dengan Jawa Tengah bagian tengah.
b.
Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan Luas wilayah Kabupaten Kuningan 11.178,57 Km2 (117.857,55 Ha), dengan penggunaan lahan terbesar dalam bentuk lahan basah seluas 29.839,41 Ha dan tegalan seluas 27.959,67 Ha. Lahan pemukiman berupa perkampungan dan perumahan selua 9.446,36 Ha, perkebunan 461,33 Ha, padanbg rumput 1.933,79 Ha. Danau dan kolam 963,36 Ha, Luas Hutan 36.816,79 Ha dan lahan kering 5.491,71 Ha dan penggunaan lainnya sekitar 4.945,13 Ha..
c.
Topografi dan Klimatologi Topografi : Kabupaten Kuningan terdiri atas permukaan tanah yang relatif datar dengan variasi berbukit-bukit terutama Kuningan bagian Barat dan Selatan dengan ketinggian berkisar 700 m diatas permukaan laut. Kuningan bagian Timur dan Utara memiliki tanah yang semakin rata dengan ketinggian antara 120 m sampai dengan 222 m di atas permukaan laut. Klimatologi dan Hidrologi Kabupaten Kuningan beriklim tropis dan angin musim dengan temperatur bulanan berkisar antara 18°C sampai dengan 32°C serta curah hujan menunjukkan angka rata-rata 2000 mm sampai dengan 4000 mm per tahun dibagian Utara dan Timur. Jumlah sungai besar dan kecil termasuk anak sungainya ada 43 buah yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan perikanan, irigasi dan pengairan sawah, 31
walaupun belum seluruhnya optimal peningkatan teknik pengairannya. d.
karena
masih
diperlukan
Wilayah Kecamatan Jumlah wilayah kecamatan 32 kecamatan dengan jumlah 360 desa dan 15 kelurahan. Nama kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat pada lampiran 1. Terdapat 5 wilayah pembangunan yaitu: Wilayah pembanguan 1: Kuningan; Wilayah II: Kadugede, Wilayah III: Cilimus; Wilayah IV: Luragung, dan Wilayah V: Ciawigebang.
e.
Kependudukan Jumlah penduduk Kabupaten Kuningan tahun 2003 sebanyak 1.034.394 orang dan tahun 2004 sebanyak 1.048.770 orang dengan laju pertumbuhan penduduk 1,12% tahun. Kepadatan penduduk tahun 2004 sebanyak 892/km2 Proyeksi penduduk tahun 2005 sebanyak 1.048.906, tahun 2006: 1.068.906 orang, dan tahun 2007 sebanyak 1.109.179 orang.
2. Visi, Misi dan Strategi a.
Visi Daerah: “Terbangunnya Perekonomian Rakyat Berbasis Kemitraan Dalam Suasana Tentram, Agamis Dan Dinamis” Visi tersebut telah dinyatakan dalam pola Dasar pembangunan Kabupaten Kuningan 2004 – 2008. Dalam Visi tersebut terdapat beberapa kata kunci, sebagai landasan filosofis, yaitu: perekonomian rakyat, kemitraan dan suasaan tentram, agamis dan dinamis. Kata kata kunci tersebut merupakan dasar sistem nilai dan norma masyarakat kabupaten Kuningan, (1) dalam menyusun dan melaksanakan pembanguan daerah dengan memiliki arah yang jelas, berkelanjutan, dan penggunaan dana dengan lebih efektif, efisein untuk mempercepat peningkatan taraf hidup masyarakat; (2) pembangunan harus berbasis perekonomian rakyat menuju kemandirian dengan berbasis pada potensi dan keanekaragaman daerah dengan memanfaatkan sumberdaya lokal; (3) adat istisdat dan budaya sebagai sistem nilai dan norma masyarakat sebagai jati diri dan menjadi landasan untuk pembangunan; (4) pembanguan pereonomian rakyat berbasis kemitraan yang bertujuan saling membantu (asih), saling asah, saling asuh, dengan dalam suasana tentram, dalam masyarakat madani.
32 b.
Misi Daerah: Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan tujuh misi. 1) Mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal; 2) Peningkatan sarana dan sarana dasar untuk menunjang perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat; 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemandarian masyarakat melalui peningkatan pendidikan, kesehatan serta pendayagunaan iptek; 4) Memperkuat jejaring kerjasama (networking), kemitraan sinejis antar pelaku pembangunan dan promosi; 5) Peningkatan pengelolaan sumberdaya alam, tat ruang dan lingkungan hidup; 6) Menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan profesional yang mengutamakan aspirasi dan pelayanan publik; 7) Memperkuat persatuan dan kesatuan dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban serta pengembangan budya dan kehidupan agamis.
c.
Rencana Strateji Pembangunan Daerah Maksud Rencana Strategi, antara lain: ”menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan Badan Legislatif Derah dalam menentukan prioritas program pembangunan daerah dan kegiatan tahunan daerah yang akan dibiayai dari APBD dalam kurun waktu 5 tahun”. Tujuan Renstra antara lain: ”Memudahkan untuk seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Daerah dan Badan Legislatif Daerah (DPRD) dalam menyusun rencana kegaiatan dan program tahunan secara terpadu, terarah dan terukur, serta untuk memahami dan menilai kebijakan dan program-program operasional tahunan dalam kurun 5 tahun”. Untuk melaksanakan misi maka perlu dijabarkan kedalam tujuan-tujuan pembangunan daerah untuk setiap misi, dan kemudian dijabarkan kedalam program-program strategi, dimana Kabupaten Kuningan menetapkan 22 program strategik bidang. Sesuai dengan kondisi sumberdaya di Kabupaten Kuningan antara lain; Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dengan arah kebijakan diantaranya: 1) Menumbuhkembangkan industri kecil/industri rumah dan agro industri berbahan baku lokal dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak banyaknya sehingga industri akan menjadi salah satu kekuatan perekonomian rakyat dan penyerap tenaga kerja;
33 2) Meningkatkan kewirausahaan serta profesionalisme para pelaku usaha ekonomi dan meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan fasilitas perbankan dalam memperkuat struktur permodalan, 3) Meningkatkan kelembagaan koperasi agar mampu berperan sebagai wadah kegiatan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan peran aktif anggota koperasi; 4) Meningkatkan kemitraan antara industri besar, menengah dan kecil yang didukung berkembangnya agroindustri dan agribisnis serta sistem perdagangan dan distribusi yang efisien; Bidang Kepariwisataan dengan arah kebijakan diantaranya: 1) Pengembangan dan penataan objek serta daya tarik wisata dan menggali objek dan daya tarik wisata baru, 2) Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan dan manajemen untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan; 3) Meningkatkan promosi; 4) Meningkatkan peranan sektor pariwisata sebagai lapangan kerja dan sumber pendapatan daerah Baik bidang pariwisata maupun bidang perindustrian, perdagangan dan koperasi merupakan sektor utama (leading sector) merupakan yang dapat memberikan efek ganda terhadap perumbuhan ekonomi masyarakat Pada saat ini terdapat 11 Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang telah dikembangkan dan pada tahun 2003 telah mampu menarik wisatawan nusantara dan mancanegara sebanyak 665.795 orang. Beberapa objek daya tarik wisata (ODTW) yang menarik adalah: (1) Sumber air panas Alami Sangkanurip, (2) Bangunan bersejarah Linggarjati, (3) Ikan keramat Cibulan, (4) Kebudayaan Cigugur, (5) Waduk Darma, (6) Darmaloka, (7) Situs sejarah Cipari, (8) Balong Dalem, (9)Telaga Remis. Salah satu aspek penting dalam pengembangan objek wisata adalah jaringan transportasi antar objek objek wisata sehingga terbentuk “jalur wisata”. Jaringan objek wisata dapat dimulai jalur utara dari kota Cirebon, masuk kecamatan Cilimus, kemudian masuk wilayah Pemandian Mata Air Panas Sangkanurip yang mata airnya Berdasarkan arah kebijakan, maka perlu disusun program dan penetapan sasaran sasaran alternatif strategis, seperti contoh berikut ini: 1) Sasaran sasaran alternatif strategik kepariwisataan: a) Peningkatan peran masyarakat dengan mengembangkan seni budaya daerah dan cagar budaya;
34 b) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung pengelolaan obyek wisata alam sehingga dapat bersaing dengan kota wisata lain. c) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagai cindramata bagi wisatawan; d) Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemeliharaan obyek wisata desa Linggarjati untuk tetap bertahan dalam persaingan dengan kota wisata lain e) Pengembangan perhotelan dan home stay bagi wisata mancanegara dan nusantara f) Pengembangan jaringan infrastruktur antar lokasi ODTW di Kab. Kuningan. Tabel 2.3 Contoh Penetapan Pemilihan sasaran strateiis prioritas. No Sasaran Kriteria Jumlah S M A R T 1 Peningkatan peran masyarakat 3 2 2 5 3 15 dengan mengembangkan seni budaya dan cagar budaya yang mendukung pariwisata.
2
3 4
5 6
Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi yang mendukung objerk wisata alam sehingga dapat bersaing dengan kota wisata lain. Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagai cindramata, Peningkatan pemeliharan manajemen obyek wisata Linggarti untuk tetap bertahan dim persaingan dengan kota wisata lainnya Pengembangan perhotelan dan home stay bagi wisata mancanegara dan nusantara, Pengembangan jaringan infrastruktur antar ODTW di Kab. Kuningan
Rank V
4
3
4
4
3
18
II
3
4
3
2
4
16
IV
4
4
5
4
4
21
I
4
4
2
3
2
14
VI
4
5
2
2
4
17
III
Keterangan: Nilai skor berdasarkan hasil penilaian anggota tim, Rank/Peringkat
Berdasarkan hasil penilaian di atas maka sasaran prioritas terpilih adalah Peningkatan pemeliharaan manajemen objek wisata Linggarjati. Alasan: Sesuai dengan visi, misi dan strategi kebijakan kabupaten Kuningan dalam rangka pengembangan wisata alam untuk mengembangan rekreasi olah raga alam, dan pemeliharaan monumen sejarah nasional
35 Program ini langsung meningkatkan lapangan usaha bagi masyarakat setempat dan melestarikan lingkungan alam/ekologi daerah pegunungan/perbukitan 2) Uraian kegiatan Utama (a) Persiapan: (1) Menyiapkan potensi sumber daya, misalnya SDM yang terkait dalam kepariwisataan; (2) Mengkoordinasikan lembaga kepariwisataan (b) Pelaksanaan: (1) Koordinasi antar instansi terkait dalam transportasi; sarana dan prasarana lokasi objek wisata; industri kerajinan penunjang wisata; agrowisata; perijinan pariwisata (2) Diklat pengembangan manajemen pariwisata antara lain: kemampuan berbahasa asing; on the job training ke Bali; pelatihan para pelaku pariwisata dalam pengelolaan kegiatan kepariwisataan; (3) Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang potensi kepariwisataan dan upaya peningkatan kerajinan rakyat sebagai cindra mata yang khas Kab Kuningan. (c) Pemantauan dan Evaluasi: (1) Memantau perkembangan jumlah kunjungan wisatawan dikota Kuningan dan Cirebon melalui data jumlah kunjungan wisatawan dihotel dan obyek wisata 3) Pelibatan Personil/instansi dalam kegiatan Bappeda; Dinas Perhubungan; Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pertanian dan Kehutanan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya; Lembaga/biro jasa pariwisata di Cirebon dan dan Kuningan. 4) Jadwal Pelaksanaan Tahun Anggaran No.
Kegiatan utama
Bulan
1 1.
2. 3.
Menyiapkan potensi SDM terkait dim kepariwisataan Mengkoordinasikan lembaga kepariwisataan Koordinasi antar
2
3
^
4
5
6
7
8
9
10
11
12
36 No.
4.
5. 6.
Kegiatan utama
Bulan
instansi terkait Diklat Pengembangan Manajemen Kepariwisataan Pembinaan dan Penyuluhan kepada Masyarakat Monitoring dan Evaluasi
5) Rencana Tindak: Peningkatan Manajemen Wisata Kabupaten Kuningan Kegiatan utama
Rincian Kegiatan
Penanggung Jawab Utama
Persiapan
a. menyiapkan potensi SDM pariwisata b. koordinasi kepariwisataan
Pendukung
Dis Dishub. Bud& Dis Wista Perindag, Dis Tan, Dis hut, Lbg/biro jasa pariwisata, Bapeda Pelaksana a. koordinasi antar Dinas Dinas an inst. terkait Pariwi terkait sata, b. Diklat manaj. Dis Dis Par & pariwisata Parsta, Perindag Kop. c. Bim-luh Dispar Instansi masyarakat terkait dan Intansi Monev Bappeda terkat, Instansi Instan si terkait terkait
Sumber Daya Dana
Wkt
AP1 BD bin Bank dan 1 bin Non Bank
2 bin 3 bin 4 bin 12 bin
Jadwal
Alat kontrol
Lain2
Mu- Selelai sai DataS Awal Akhir DM Jan Jan Awal Akhir ATK Feb. Mrt
Booklet ATK Mtr Diklat Leaf let
Marret Mei
Juli
Juni
Sept
Daftar Jan Indika tor
April
Des
Statis tik & kunjun gan wisata wan
Peningkatan pengembangan ODTW selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar ODTW. Melalui bimbingan dan penyuluhan kepada msyarakat maka perlu dibentuk kelompok usaha mikro dan kecil dalam kegiatan kerajinan rakyat, agroindustri, dan rumah rumah makan yang khas Kuningan, misalnya rumah makan dengan sop ikan gurame dan mendapat bimbingan dan izin usaha makanan sehat dari Dinas Kesehatan.
37 E. Latihan Kelompok 1. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok sesuai dengan kelompok 1. Latihan ini merupakan kelanjutan dari latihan kelompok yang dilaksanakan dalam diskusi kelompok 1 yang dibahas dalam Bab II. 2. Sebelumnya telah disusun Rencana tindak ”hipotetis” karena tidak didukung data aktual. 3. Untuk melakukan kajian lapangan rumuskan tujuan pengumpulan data berdasarkan hasil identifikasi permasalahan KUMKM sementara dari berbagai aspek untuk menyusun instrumen pengumpulan data dengan wawancara, kuesioner, pengamatan atau kombinasi pengumpula data 4. Setelah selesai pengumpulan data dari hasil kajian lapangan lalu diolah dan dianalisis. Hasil analisis ini dapat digunakan menyempurnakan ”rencana tindak hipotetis” yang telah disusun. 5. Berdasarkan Rencana Tindak hipotetis dengan menggunakan data hasil kajian lapangan,maka tiap kelompok dapat menyiapkan rencana tindak berdasarkan data aktual untuk setiap jenis usaha yang telah dipilih, 6. Kemudian setiap kelompok menyajikan rencana tindak untuk jenis usaha hasil kajian lapangan. 7. Peserta kelompok lain menanggapi rencana tindak tersebut dan kelompok penyaji memperbaiki berdasarkan kelompok lainnya. 8. Bentuk forum diskusi kelompok dan penyajian rencana tindak merupakan sarana penerapan peningkatan teknik komunikasi untuk meyakinkan pihak pihak dalam koordinasi menjamin efektivitas pemberdayaan KUMKM antar instansi pembina yang memerlukan kesepakatan bersama. F.
Rangkuman Penyusunan Rencana Tindak harus berdasarkan hasil kajian lapangan tentang kondisi permasalahan lokal setiap jenis usaha KUMKM yang menjadi prioritas. Oleh karena itu perlu disusun instrumen pengumpulan data baik melalui wawancara, kuesioner atau pengamatan selama dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data dan informasi dapat dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode, tetapi yang paling penting adalah data yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya dan sah mengukur apa yang diukur. Untuk mengumpulkan data tersebut perlu pedoman dan terutama tujuan dari pengumpulan data tersebut. Data yang telah dikumpulkan perlu diolah dan analisis baik dengan cara tabulasi maupun cara yang lebih akurat. Untuk data yang berkaitan dengan KUMKM yang sederhana dapat dilakukan dengan tabulasi silang untuk mencari hubugan antar variabel, hal ini perlu mencari mengapa dan apa yang terjadi dalam masalah itu, dan faktor apa yang menjadi penyebabnya.
38 Untuk mengumpulkan data, dan menyajikan rencana tindak memerlukan teknik komunikasi. Misalnya untuk memperoleh data dan menyajikan hasil analisis dan rencana tindak harus memahami teknik penyajian, misalnya menyampaikan umpan balik yang efektif sehingga akan diperoleh pengertian bersama. Hasil kajian lapangan disusun dalam bentuk format format untuk penyusunan rencana tindak dan perlu dikomunikasikan keberbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan KUMKM Agar terjadi sinerji berbagai instansi yang terlibat dalam pemberdayaan KUMKM, maka perlu membentuk kelompok kerja yang ekfektif dan dinamik. Demikan juga dalam melakukan kajian lapangan perlu dibentuk kelompok kerja yang efektif. Menyiapkan dan mengimplementasikan rencana tindak untuk memberdayakan KUMKM perlu kelompok kerja antar instansi sehingga terjadi sinerji antar instansi yang terkait. Efektifitas suatu tim kerja akan tercapai secara maksimal apabila menerapkan kerjasama kelompok dinamik sebagai wujud dari perilaku organisasi yang dinamis. Untuk meningkatkan kinerja UMKM, khususnya usaha mikro maka perlu dibentuk kelompok usaha mikro bersama. Kegiatan yang dilakukan dengan melakukan identikasi usaha mikro untuk jenis jenis usaha mikro, membentuk dan membaerdayakan usaha mikro menjadi kelompok usaha bersama melalui pemberian pelayanan kepada kelompok usaha mikro bersama tersebut yang diharapkan agar berkembang menjadi kelompok usaha mandiri yang mampu mengelola usahanya, memupuk modal, mengelola produk yang bermutu dan memasarkan produknya pada lokasi ODTW dan pasar lainnya. Untuk mengimplementasikan penyusunan rencana tindak telah diuraikan contoh kasus Peningkatan Manajemen Pemeliharaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Kuningan. Peningkatan pengembangan ODTW selain bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah juga dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar ODTW. Melalui bimbingan dan penyuluhan kepada msyarakat maka perlu dibentuk kelompok usaha mikro misalnya kegiatan kerajinan rakyat, agroindustri, pedagang eceran dan rumah rumah makan yang khas Kuningan.
DAFTAR PUSTAKA Agustinus Sri Wahyudi SE, MBA: Manajemen Stratejik, Pengantar Proses Berpikir Strategik, Penerbit Bina Aksara, 1996. Burhan N. Dr: Perencanaan Strategik, Seri Manajemen N0. 30 PPM, Penerbit PT Pustaka Binaman, Cetakan Kedua 1989 PT Gramedia. Freddy Rangkuti: Analisis SWOT, Tekik Membedah Kaus Bisnis, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, jakarta 1997. Thomas W. Zimmerer & Norman M. Scarborough: Pengantar Kewirausahaan dan Manajemen Bisnis Kecil, Edisi bahasa Indonesia, Penerbit PT Prehalindo, Jakarta. Anonymus Pola Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2004 2008 Praturan Daerah Nomor 06 Tahaun 2004, Lampiran Penjelasan Bab II. Hal 4 Anonymous Draft Rencana Tindak Peningkatanm kapasitas (CBAP) SCBD – Proyek Pemda Kabupaten Kuningan Tahun 2005. Anonymous Rencana Stratejis Kabupaten Kuningan Tahun 2004 - 2008 Perda Nomor 8 Tahun 2004.
LAMPIRAN
LANGKAH LANGKAH PENYUSUNAN RENCANA TINDAK (ACTION PLAN)
Langkah 1: Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan, Peluang dan Enc MATRIK ANALISIS STRATEGI DA
Kekuatan (S)
Kelemahan (W)
Peluang (O)
Strategi (S-O)
Strategi (W-O)
Hambatan ( T )
Strategi ( S-T )
Strategi (W-T)
Faktor Internal
Langkah 2: Penetapan Pilihan Sasara No.
a Menggunakan kriteria SMART
Sasaran Strategis Alternatif
Kriteria S
M
A
Jumlah Pering kat R
T
1 1 |
2 3 4 5 6 7
Keterangan : S= Spesific (khusus); M=Measurable (terukur); A= Attainable (Tercapai) R= Realistics (Realitis); T= Time Bond (ikatan waktu). Nilai skor 1-5, tergantung kesepakatan tim.
Langkah 3 Menyusun Jadwal Pelaksanaan Tahun Anggaran 2006 No.
Aktivitas
Bulan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Langkah 4: Menyusun Kegiatan, sum No. Kegiatan 1 2 3 4 5 6 7
Satuan volume
Satuan Biaya (RpOOO)
Jumlah Biaya (Rp.000)
Penanggung jawab
Sumber dana
Langkah 5 : Keterpaduan Kegiatan antar instansi, NO
KEGIATAN UTAMA
INSTANSI PELAKSANA UTAMA
INSTANSI PENDUKUNG
MASYARAKAT
1 2 3 4 5 6 7
Keterangan: Beri tanda V untuk setiap instansi/masyrakat /swasta yang terlibat dan telah ada kesepakatan untuk setiap kegiatan. Perlu team pelaksana dan team pemantau untuk setiap kegiatan. Langkah ini berlaku jika telah dirinci menjadi kegiatan.
SWASTA
