MODEL SENTRA PENGETAHUAN (KNOWLEDGE CENTER) DAN JEJARING PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Disusun Oleh: Tukul Rameyo Adi - Yayan Hikmayani - Sonny Koeshendraja Zahri Nasution- Tajerin- Fatriyandi Nur Priyatan Andrian Ramadhan- Achmad Zamroni Siti hajar Suryawati- Mei Dwi Erlina Retno Erlina- Novianti Trisaka B
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015
MODEL SENTRA PENGETAHUAN (KNOWLEDGE CENTER) DAN JEJARING PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Disusun Oleh: Tukul Rameyo Adi Yayan Hikmayani Sonny Koeshendraja Zahri Nasution Tajerin Fatriyandi Nur Priyatan Andrian Ramadhan Achmad Zamroni Siti hajar Suryawati Mei Dwi Erlina Retno Erlina Novianti Trisaka B
BALAI BESAR PENELITIAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 2015
ii
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan laporan kegiatan penelitian Model Sentra Pengetahuan (Knowledge Center) Dan Jejaring Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan untuk tahun anggaran 2015. Kegiatan ini bertujuan membangun model sentra pengetahuan dan jejaring penelitian sosial ekonomi KP, melalui identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP yang sudah ada dan penyusunan model jejaring penelitian sosial ekonomi KP. Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan narasumber yaitu Dr. Achmad Poernomo, Dr. Suseno Sukoyono, Dr. Agus Supangat, Ir. Iwan Iwut, Ir. Jangkung Raharjo, MT, Ir. Gopa Kusworo, Drs. Abdul Syukur, MM, Aloysius Wiratmo, dan Fika Faawzia yang telah berbagi ilmu guna penyusunan dan penyempurnaan model yang dibangun serta telah memberikan dukungan nyata untuk implementasi model sentra pengetahuan (knowledge center) dan jejaring penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan pada tahun mendatang. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih kepada presiden IMFISERN dan mitra perguruan tinggi yang berpartisipasi aktif dalam identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP di Indonesi. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna penyempurnaan di tahun mendatang. Kami berharap laporan ini dapat berguna bagi perumusan model manajemen pengelolaan pengetahuan yang berperan dalam meningkatkan kualitas penelitian serta relevansinya, dan memperkuat kapasitas inti lembaga untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai prioritas pembangunan nasional.
Jakarta, Desember 2015
Tim Peneliti
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ...................................................................................................................... iii DAFTAR ISI ..................................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................. 1 1.1.
Latar Belakang .................................................................................................. 1
1.2.
Tujuan Kegiatan ............................................................................................... 2
1.3.
Keluaran ............................................................................................................. 2
BAB II METODOLOGI ................................................................................................................... 3 2.1.
Kerangka Pemikiran ....................................................................................... 3
2.2.
Metode Pelaksanaan Kegiatan .................................................................... 6
BAB III HASIL KEGIATAN ............................................................................................................ 7 3.1.
Identifikasi Sumber Pengetahuan Jejaring Penelitian Sosek KP ...... 7
3.2.
Model-Model Pengelolaan Pengetahuan di Berbagai Institusi ......... 12
3.3.
Kesiapan Calon Mitra Dalam Pengelolaan Pengetahuan Sosek KP .. 26
BAB IV PENGEMBANGAN JEJARING PENGETAHUAN DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM SOSIAL EKONOMI KP ...................................................... 30 4.1.
Konsep Pengetahuan dan Pemanfaatannya untuk Perumusan Kebijakan dan Perencanaan ................................................. 30
4.2.
Kelembagaan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi KP .................... 32
4.3.
Peta Jalan (Roadmap) Jejaring dan Sistem Manajemen Pengetahuan Sosial Ekonomi KP ................................................................ 39
4.4.
Sosialisasi Jejaring Pengetahuan dan KMS Sosial Ekonoi KP ............. 41
4.5.
Seminar dan Workshop Ilmiah .................................................................... 41
4.6.
Kolaborasi Penelitian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan..... 41
4.7.
Peningkatan Kualitas Rekomendasi Kebijakan ..................................... 42
4.8.
Peningkatan Kualitas SDM Peneliti dan Aplikasi KMS ......................... 42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ............................................................................................. 43 DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................................................ 45
iv
BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Globalisasi pada saat ini telah berdampak pada perkembangan teknologi
informasi yang semakin akseleratif setiap saat. Kondisi seperti ini menyebabkan suatu institusi penelitian harus memiliki metode baru untuk menyikapi semua yang akan terjadi agar dapat bertahan hidup. Salah satunya adalah dengan metode pengembangan sumber daya manusia (SDM) khususnya peneliti yang berkualitas sehingga dapat menghasilkan penelitian yang mampu menjawab setiap isu terkini dan berguna bagi masyarakat. Sistem pengelolaan pengetahuan yang dimiliki oleh institusi penelitian menjadi suatu faktor penentu pertumbuhan dan perkembangannya.
Sistem pengelolaan
pengetahuan meliputi tentang bagaimana suatu pengetahuan dapat diperoleh, kemudian dikelola, serta dimanfaatkan dengan baik oleh institusi tersebut untuk menghasilkan input yang bermanfaat bagi stakeholders. Pengelolaan pengetahuan tersebut dilakukan untuk lebih meningkatkan kinerja dari institusi agar dapat menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Sistem pengelolaan pengetahuan memerlukan proses integrasi
pengetahuan dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia (SDM)nya. Salah satunya yaitu dengan menumbuhkan budaya sharing pengetahuan. Budaya saling berbagi (sharing) pengetahuan berperan dalam meningkatkan individual innovation capability atau kemampuan inovasi individu,
Saling berbagi pengetahuan dapat
memfasilitasi para individu untuk melakukan pemanfaatan kembali dan “melahirkan kembali” pengetahuan yang ada di dalam institusinya, sehingga pada akhirnya kemampuan inovasi individu yang berada di dalamnya akan meningkat Balai Besar Penelitian Sosek KP sebagai satu-satunya institusi penelitian di bawah Badal Litbang KP yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan penelitian di bidang sosial dan ekonomi kelautan dan perikanan. Salah satu output kegiatan penelitian nya yaitu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang akan digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan oleh Balitbang KP dan unit eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tentunya dalam menghasilkan output tersebut dibutuhkan data dan informasi yang cepat dan tepat smencakup seluruh keragaan Indonesia, ehingga dapat menjawab permasalahan di tingkat kementerian.
Seringkali
1
rekomendasi kebijakan yang diusulkan masih dianggap belum sesuai dengan yang dibutuhkan karena keterbatasan data dukung ataupun kurang tepat dengan yang diharapkan. Selain itu, jumlah sumberdaya manusia terutama peneliti yang ada pada Balai Besar Penelitian Sosek KP masih terbatas dalam hal dan jumlah dengan kepakaran dan kompetensi terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya penelitian yang dilakukan membutuhkan kolaborasi/kerjasama dengan berbagai institusi penelitian lainnya sebagai mitra dalam melakukan suatu penelitian. Cakupan substansi penelitian yang dilakukan oleh Balai Penelitian Sosial Ekonomi bersifat nasional. Tentunya hal ini akan menjadi kendala ketika keberadaan sumberdaya peneliti serta keterbatasan kepakaran yang ada. Karakteristik sumberdaya kelautan dan perikanan yang ada di setiap daerah juga sangat beragam, sehingga membutuhkan spesifikasi dibidangnya. Data dan informasi, pengetahuan dalam bidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan selama ini tersebar di berbagai institusi. Sementara hal tersebut diperlukan di dalam penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai bagian integral. Maka dari itu, upaya untuk mengelola pengetahuan sosek KP diperlukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat. 1.2
Tujuan Kegiatan Tujuan umum dari kegiatan ini adalah membangun model sentra pengetahuan
dan jejaring penelitian sosial ekonomi KP. Tujuan umum tersebut dapat dicapai melalui beberapa tujuan khusus sebagai berikut: a.
Identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP yang sudah ada
b.
Usulan model jejaring penelitian
1.3
Keluaran Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya model sentra
pengetahuan dan jejaring penelitian sosial ekonomi KP, melalui: a.
Identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP yang sudah ada
b.
model jejaring pengetahuan sosek KP
2
BAB II METODOLOGI
2.1
Kerangka pemikiran Kebutuhan sharing dan transfer pengetahuan terkait dengan berbagai isu di
bidang kelautan dan perikanan menjadi satu hal yang mendesak untuk segera direalisasikan. Menurut Lindsey (2006) menyatakan bahwa sharing merangsang individu di dalam suatu organisasi untuk dapat berpikir secara kritis dan kreatif sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan pengetahuan baru yang berguna bagi organisasi tersebut. Lin (2007) menyatakan bahwa pengelolaan sumber daya pengetahuan
akan dapat
dijalankan secara efektif di suatu perusahaan, apabila karyawan di perusahaan tersebut memiliki keinginan untuk bekerjasama dengan sesama rekan kerjanya untuk saling mengkontribusikan knowledge yang mereka miliki di dalam organisasi. Balai Besar Penelitian Sosek KP harus mampu mendorong pegawainya terutama peneliti untuk mengkontribusikan pengetahuan yang mereka miliki ke dalam kelompok dan organisasi. Dengan demikian. peluang untuk meningkatkan kemampuan penelitinya untuk menciptakan ide-ide baru dan mengembangkan rencana penelitian baru semakin besar. Menurut Darroch dan McNaughton (2002) aktivitas tersebut akan mendorong pengembangan kemampuan berinovasi. Menurut Nonaka dan Takeuchi (1995); Nonaka dan Konno (1998); Akamavi dan Kimble (2005); Tobing ( 2007) bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh individu dapat bersifat explicit dan tacit.
Pengetahuan ekplisit
telah terdokumentasikan, mudah
dimodifikasi dan diartikulasikan serta bersifat objektif.
Sebaliknya pengetahuan tacit
adalah pengetahuan yang belum terdokumentasikan dan melekat di dalam diri seseorang, tidak mudah untuk diungkapkan dan bersifat subjektif seperti yang dikemukakan oleh Secara lebih spesifik Plessis (2007) menyatakan bahwa pengetahuan yang sifatnya tacit berpengaruh positif terhadap individual innovation capability. Dalam aktivitas tacit KS para individu akan mengkombinasikan knowledge (gagasan, pengalaman atau keahlian) yang mereka miliki melalui proses kerjasama tim atau pembelajaran langsung secara bersama-sama. Proses tersebut pada akhirnya akan mendorong kemampuan individu-individu untuk menghasilkan inovasi produk/proses. Selain itu, explicit KS dapat mendorong orang-orang untuk saling mengkombinasikan knowledge-nya yang telah 3
terkodifikasi, sehingga mereka pada akhirnya mampu menghasilkan knowledge baru yang dapat menjadi sumber untuk penciptaan inovasi produk/proses (Rodan, 2002). Setiap peneliti pada Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP selalu dituntut untuk terus berinovasi guna melakukan kegiatan penelitian yang lebih baik dan menghasilkan kajian yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Isu-isu di bidang sosial ekonomi sangat dinamis sehingga memerlukan pengetahuan yang terus bertambah.
Namun
seringkali tugas yang dibebankan pada institusi ini tidak seluruhnya dapat ditangani karena berbagai permasalahan yang ada. Masih kurangnya SDM peneliti, keterbatasan kompetensi yang dimiliki oleh peneliti serta cakupan wilayah penelitiannya yang bersifat nasional. Kondisi demikian mendorong upaya untuk membangun sistem pemusatan pengetahuan baik dalam institusi sendiri maupun jejaring dengan pelaku yang memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu penelitian di bidang sosial ekonomi. Salah satu institusi yang dapat dibangun jejaring kemitraan adalah perguruan tinggi yang memiliki fokus penelitian dibidang sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Pembuatan model sentra pengetahuan dan jejaring penelitian sosial ekonomi KP bertujuan untuk menghimpun pengetahuan yang baik pada BBPSEKP maupun yang terdapat pada mitra yaitu perguruan tinggi guna menghasilkan model pengelolaannya yang optimal bagi peningkatan pengetahuan di bidang sosial ekonomi KP. Beberapa tahapan kegiatan diperlukan untuk mencapai tujuan kegiatan. Tahapan kegiatan pertama melakukan identifikasi jenis pengelolaan pengetahuan yang sudah ada dan di jalankan di perguruan tinggi/calon mitra, permasalahannya serta peluang untuk membangun sentra pengetahuan dan jejaring penelitian. Kegiatan tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD). FGD dilakukan di wilayah-wilayah yang mewakili Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan , Sumatera, Sulawesi , Maluku dan Papua. Tahapan kedua, penyusunan konsep model sentra pengetahuan dan jejaring penelitian yang dibangun dengan komponenen yang diperoleh dari FGD yang telah dilakukan.
Kemudian, konsep model tersebut disosialisaikan kepada calon mitra untuk
memperoleh timbal balik dan berguna untuk menyempurnakan konsep model yang akan dibuat. Tahap ketiga, menyusun pandun umum implementasi model sentra pengetahuan dan jejaring penelitian di bidang sosial ekonomi KP yang akan dilaunchingkan pada
4
beberapa lokasi perguruan tinggi dan lokasi kegiatan Klinik Iptek Minabisnis yang sudah dibangun oleh BBPSEKP. Tahap keempat melakukan evalusi dan monitoring terhadap impelemntasi model tersebut yang bertujuan untuk memperoleh masukan guna perbaikan model yang akan dihasilkan. Tahap kelima pembuatan model sentra pengetahuan dan jejaring penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan pembuatan laporan akhir.
Isu dan Permasalahan di Bidang Sosial Ekonomi KP
Diperlukan Pengetahuan Untuk Memecahkan Masalah Tersebut
Lembaga Penelitian
Lembaga penelitian Pengetahuan sifatnya ekslpisit
pengetahuan yang sifatnya tacit PT
PT
Manajemen Pengetahuan
Menghasilkan Knowledge Baru
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Pembangunan KC Sosek KP
5
2.2.
Metode Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dalam rangka enyusun “model sentra pengetahuan (knowledge center)
dan jejaring penelitian sosial ekonomi kelautan dan perikanan” dilakukan melalui kegiatan brainstorming, diskusi grup terfokus dengan calon mitra/simpul jejaring pengetahuan. Calon simpul yang akan terlibat dalam jejaring pengetahuan terdiri dari perguruan tinggi anggota IMFISERN (Indonesia marine and fisheries socio economic research network) jejaring sosek yang tersebar mulai dari Barat dan Timur Indonesia. Selain perguruan tinggi calon mitra juga yaitu lembaga penelitian baik negeri maupun swasta (LSM) yang ada di tingkat pusat maupun daerah. Kementerian pendidikan naisional memiliki lembaga Sistem Inovasi daerah yang institusinya juga tersebar di pemerintah daerah seluruh Indonesia. Diharapkan dari diskusi grup terfokus dapat mengidentifikasi peran dan fungsi perguruan tinggi maupun lembaga penelitian lain dalam jejaring yang akan dibuat. Kerjasama yang akan dilakukan serta bagaimana mengelola pengetahuan khususnya bidang sosial ekonomi.
6
BAB III HASIL KEGIATAN
3.1
Identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP Identifikasi sumber pengetahuan dan jejaring penelitian sosek KP yang sudah ada
dilakukan melalui kegiatan Fokus Group Diskusi (FGD) dengan calon mitra perguruan tinggi. Kegiatan FGD dilakukan selama 4 (empat) kali yaitu : 3.1.1
FGD di Teknopark Bandung FGD dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2015. Ini merupakan pertemuan pertama untuk membahas konsep knowledge center. Dalam pertemuan ini hadir Presiden IMFISERN, Ketua Dewan Nasional Perubahan Iklim, Kepala Bidang Sistem Inovasi Daerah Kemenristek, dan Direktur Bandung Teknopark. Berdasarkan hasil diskusi diperoleh beberapa rumusan, diantaranya: (a). Simpul pengumpulan data (agent knowledge) harus merupakan institusi; (b). Kontrak antara lembaga pemerintah dan LSM sudah diatur, sehingga proses pembangunan jejaring menjadi lebih mudah; (c). Perlu disusun draft knowledge centre yang berisi mekanisme simpul-simpul pengumpulan data dan identifikasi kebutuhan dalam system tersebut. Dalam draft disiapkan juga mapping untuk masing-masing simpul dengan kepakaran tersendiri; (d). Jawa Barat adalah lokasi yang lengkap simpulnya. Sehingga uji coba prototype akan dilaksanakan di Jawa Barat; dan (e). IMFISERN membuat assessment report per 2 tahun, melalui pembentukan POKJA untuk menyusun report sebagai bukti eksistensi IMFISERN.
3.1.2
FGD di Universitas Diponegoro Semarang- Jawa Tengah FGD dilaksanakan pada tanggal 2 September 2015, dengan peserta dari perwakilan Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Hang Tuah, Universitas Padjajaran dan Universitas Airlangga. Beberapa kesepakatan yang diperoleh dari FGD tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
7
Tabel 3.1. Rumusan FGD di Universitas Diponegoro Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya Universitas Diponegoro Universitas Hang Tuah Universitas Airlangga Universitas Padjadjaran
Kondisi Pengelolaan Pengetahuan Saat Ini Universitas Brawijaya laboratorium data sosek menjadi sekretariat knowledge center Undip Lab PSP akan menjadi sekretariat KC Universitas Hang Tuah Pusat Studi Wanita menjadi sekretariat knowledge center Universitas Airlangga Laboratorium wirausaha menjadi sekretariat knowledge center Laboratorium data sosek akan menjadi sekretariat KC
Kegiatan bersama yang akan dilakukan yaitu kolaborasi penelitian, kolaborasi publikasi, dan diseminasi penelitian. Knowledge Center di Perguruan Tinggi sebagai cikal bakal jurusan sosek perikanan. Diperlukan Legal formal untuk pendirian knowledge center di Perguruan Tinggi. Seluruh peserta FGD menyepakati bahwa akan membentuk secretariat bersama di luar lingkungan perguran tinggi. 3.1.3
FGD di Universitas Hasanudin Makassar-Sulawesi Selatan FGD dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015.
Peserta terdiri dari
perwakilan Universitas Mataram, universitas Papua, Universitas Gorontalo, Universitas Patimura Ambon. FGD di Unhas tersebut sebagai simpul Indonesia bagian Timur.
Beberapa kesepakatan yang diperoleh dari FGD tersebut dapat
dilihat pada tabel di bawah. Tabel 3.2. Rumusan FGD di Universitas Hasanuddin Perguruan Tinggi Universitas Papua
Universitas Gorontalo
Universitas Hasanudin
Kondisi Pengelolaan Pengetahuan Saat Ini spesifik daerah lebih baik perlu ada pembagian wilayah kerja utk memudahkan kordinasi di tingkat lokal dan nasional untuk memperkuat Imfisern harus sdh ada satu kelembagaan dan lembaga yaitu KC, kemitraaan langsung atau tdk dan mediator,contoh Mitra Bahari sdh ada korwil di setiap daerah,ada kewenangan utk diakui dari hasil penelitian yang dilakukan. Butuh klaster data ada data ringan, sedang dan berat simpul sdh ada tdk jalan karena tdk diberi kewenangan, siap jadi korwil, kegiatan mengumpulkan hasil penelitian yang sudah
8
Perguruan Tinggi Universitas Mataram
Universitas Pattimura
Kondisi Pengelolaan Pengetahuan Saat Ini dilakukan Sudah banyak kegiatan pengelolaan pengettahuan, data di Perguruan Tinggi dibuat satu pintu, dibuat koordinator wilayah, ada anggaran yang disediakan untuk selalu mempertemukan setiap simpul belum ada pengelolaan pengetahuan yang terstruktur, pendekatan wilayah untukjejaring, kalau wilayah dengan gugus pulau bagaimana, kontribuso pergurun tinggi terhadap KC, KC harus ada di setiap daerah
Dari hasil diskusi yang dilakukan maka dapat disimpulkan sementara bahwa potensi kelembagaan di PT sdh ada, bagaimana memanfaatkan yang sudah ada dalam PT, Imfisern dan di BBPSEKP. Dalam pengelolaan pengetahuan dibutuhkan alur data, pemanfaat, siap yng bisa mengakses, pembangunan infrastruktur . KC di pusat , di PT dan di daerah berdasarkan kekhasan PT yg sdh establih, WPP atau daerah yg punya kekhasan karakteristik wilayah sdh di buat? apa indikatornya? pengelompokkannya jgn sumir pendekatan WPP lebih jelas. 3.1.4
FGD di Universitas Mulawarman - Kalimantan Timur FGD dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2015 dengan peserta terdiri dari perwakilan Universitas Borneo Tarakan, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Mulawarman. Hasil dari FGD disajikan dalam tabel di bawah ini. Tabel 3.3. Rumusan FGD di Universitas Diponegoro Perguruan Tinggi Universitas Mulawarman
Universitas Tarakan
Kondisi Pengelolaan Pengetahuan Saat Ini Peneliti di UNMUL saat ini sudah tergabung dalam himpunan ahli pengelolaan pesisir Indonesia, diharapkan IMFISERN dapat menaungi peneliti dan dosen di UNMUL. Diperlukan pertemuan secara reguler untuk menjalin kemitraan dengan daerah luar Jawa, namun ide jejaring selama ini tekendala sistem informasi yang sering terputus. Borneo Keadaan saat ini, kajian sosial ekonomi banyak menempel di program studi budidaya dan manajemen. Kajian yang dilakukan lebih banyak terkait tipologi demersal dan budidaya rumput laut. Universitas Borneo Tarakan mendukung IMFISERN dihidupkan sebagai wadah organisasi profesi. Universitas Borneo Tarakan sudah tergabung dalam korwil pengelolaan
9
Universitas Mangkurat
perikanan berbasis ekonomi dari Ditjen Tangkap. Dari beberapa perguruan tinggi baiknya ditunjuk satu korwil akan tetapi tetap di masing-masing universitas ada sub korwil. KC bisa melekat di LPPM atau fakultas. Lambung Penelitian yang dilakukan mayoritas fokus pada lahan basah, perikanan darat, dan kajian potensi pemanfaatan dan konflik yang terjadi antara nelayan dan pengusaha batubara. Universitas Lambung Mangkurat menyambut baik inisiasi jejaring pengetahuan karena selama ini tidak diketahui kegiatan penelitian yang dilakukan sesama peneliti.
Untuk mengatasi kendala terputusnya sistem informasi di dalam jejaring, Balai Besar Penelitian Sosial Ekonomi KP mengembangkan aplikasi Knowledge Manajement System. Seluruh perguruan tinggi peserta FGD menyetujui adanya korwil di Kalimantan, namun berkaca dari kelembagaan learning center EAFM, jejaring pengetahuan perlu didukung bersama karena sumber pendanaan kegiatan tidak dapat hanya berasal dari satu pihak. Pusat data dan informasi yang ada di perguruan tinggi sampai saat ini dipusatkan di masing-masing laboratorium data pada fakultas nya. Di bawah ini disampaikan lokasi pengelolaan pengetahuan yang ada pada masing-masing perguruan tinggi. Tabel 3.4. Identifikasi Potensi Keberadaan Knowledge Center di Perguruan Tinggi Mitra No
Perguruan Tinggi
Lokasi Pengelolaan Pengetahuan
1.
Universitas Brawijaya
laboratorium data sosek menjadi sekretariat knowledge center
2.
Universitas Diponegoro
Lab PSP menjadi sekretariat knowledge center
3.
Universitas Airlangga
Laboratorium wirausaha menjadi sekretariat knowledge center
4.
Universitas Hang Tuah
Pusat Studi Wanita menjadi sekretariat knowledge center
5.
Universitas Padjadjaran
laboratorium data sosek menjadi sekretariat knowledge center
6.
Universitas Pattimura
laboratorium data sosek
7.
Universitas Negeri Gorontalo
pusat studi kemaritiman –Lemlit dan Pusat Studi Laut Dalam
10
No
Perguruan Tinggi
Lokasi Pengelolaan Pengetahuan
8.
Universitas Hasanuddin
Prodi sosial ekonomi PK
9.
Universitas Mataram
Mitra bahari NTB
10.
Universitas Negeri Papua
CoE LPPM UniPA
11.
Universitas Mulawarman
Jurusan Sosek
12.
Universitas Borneo
FPIK
13.
Universitas Lambung Mangkuat
Laboratorium pengolahan data di program study sosial ekonomi
Dari berbagai FGD yang dilakukan, disepakati beberap hal terkait dengan penggunaan jejaring pengetahuan yang akan dibangun serta mekanisme yang disepakati bersama. Di bawah dapat dilitah beberapa hal yang disepakati tentang konsep jejaring yang akan dibangun. Tabel 3.5. Kesepakatan Tentang Pembangunan Jejaring Pengetahuan Sosek KP KESEPAKATAN HASIL FGD Center -. Kemitraan Langsung - Kemitraan dengan mediator (IMFISERN menjadi jembatan KKP dan PT) , KC Pusat tetap di BBPSEKP & KC di daerah (berdasarkan WPP/ PT/ karakteristik wilayah/ spesifik provinsi) Pihak/Pelaku Yang Tergabung • UNIPA: PT, WWF, TNC, CI, SKPD, Taman Nasional Laut Di Dalam KC Cenderawasih – BKSDA Kemenhut, Dewan Adat • UNG: PT, SKPD, Masyarakat Economy/ Pelaku Usaha Perikanan , LSM (WWF) • UnPati: PT, SKPD (Dinas KP Prov), Alumni Perikanan, Lembaga Adat (KEWANG) • Unhas: Balitbangda, SKPD Prov/Kab/Kota, SiDa, LSM (ACIAR, OXFAMD, WWF), FORKASEPK (Forum Komunikasi Program Studi Sosial Economy Perikanan Kelautan) • Unram: Univ 45, Univ Gunung Rinjani, SKPD (DKP Prov, DKP 10 Kab/Kota), LSM (TNC, WWF, WCS, Masyarakat Untuk Perikanan Indonesia/ MPPI), HNSI, Pelaku usaha (CV. BAURA dan CV. VERCAC Mekanisme Kerja Antara • Koordinasi & Sinkronisasi Program Kebijakan dan Bentuk (KC)
URAIAN Knowledge
11
URAIAN Pelaku Di Dalam KC
KESEPAKATAN HASIL FGD Anggaran • Partispatif • Kesesuaian program dan ketepatan sasaran Bentuk Program/Kegiatan • Kolaborasi penelitian Knowledge Center • Kolaborasi pengelolaan data dan informasi • Kolaborasi publikasi dan diseminasi Kolaborasi peningkatan kapasitas SDM Pendanaan Knowledge Center • Kegiatan BBPSEKP : disinergikan dengan PT, sumber dana BBPSEKP • Kegiatan NGO dan PT: sumber dana dari NGO, dikolaborasikan dengan BBPSEKP
3.2
Model- Model Pengelolaan Pengetahuan Di Berbagai Institusi
3.2.1 Perguruan Tinggi 3.2.1.1 Universitas Indonesia, Jakarta Universitan Indonesia mengelola pengetahuan dalam bentuk Repository UI, EJournal,Group discussion,DSS. Model pengelolaan pengelolaaan pengetahuan mengacu yang digunakan untuk bidang pendidikan seperti ditunjukkan pada gambar 3.1.
Gambar 3.1. Pengelolaan Pengetahun Pendidikan Pada Universitas Indonesia
12
3.2.2.2 Universitas Pajajaran – Bandung Sumber pengetahuan yang ada dan dikelola oleh Universitas Pajajaran yaitu skripsi/Tesis/Disertasi,Publikasi Ilmiah – Makalah/Jurnal, Publikasi Universitas , Laporan ,Bahan Ajar/Modul ,Koleksi Bersejarah Unpad dan Poster. Pengelolaan pengetahuan tersebut dilakukan selain dikelola secara manual juga dikelola dalam bentuk digital seperti pada tabel di bawah. Format digital sumber pengetahuan yang dikelola Unpad ditunjukkan pada tabel di bawah Tabel 3.6. Format Digital sumber pengetahuan yang dikelola Unpad Text
Images
Video
Audio
Others
PDF (.pdf) HTML ASCII (.txt) XML PDF (.pdf) JPEG (.jpg) CompuServe GIF (.gif) PNG (.png) PowerPoint (.ppt)
MPEG (i.e., MPEG-1, MPEG-2) (.mpg) QuickTime Apple (.mov) Audio Video Interleaved Microsoft (.avi) MPEG-2 MP3 WAV (.wav) MIDI (.midi)
Special Spreadsheet Excel (.xcl) AutoCAD (.dxf), ArcView (GIS)
Kegiatan pengelolaan pengetahuan yang dilakukan oleh Unpad yatu : a.
Institutional Repository (IR) yang terdiri dari :
Aktivitas dalam mengumpulkan dan melestarikan koleksi digital dari karya ilmiah sivitas akademika Unpad
Menempatkan karya ilmiah sivitas akademika Unpad secara sukarela di IR
b. Harvesting yang terdiri dari:
Metadata harvesting OAI (Open Archive Initiative)
13
Ex: Server yang ada di CISRAL atau Perpustakaan di tiap Fakultas melakukan harvesting melalui pengumpulan metadata dari berbagai koleksi/karya ilmiah dan dihimpun agar dapat ditelusur.
Ex: Garuda Dikti <-> Cisral
c. Menyediakan berbagai koleksi pengetahuan hasil karya sivitas akademika d. Peningkatan visibilitas dan aksesibilitas karya ilmiah e. Pelestarian jangka panjang hasil pengetahuan sivitas akademika f.
Tulisan sivitas akademika terindeks Google Scholar dan lain sebagainya Resource sharing via OAI-PMH Harvester Implementasi pengembangan Institutional Repository yang dilakukan di Universitas Pajajaran ditunjukkan pada gambar di bawah.
WORLD CLASS UNIVERSITY (WCU)
AKREDITASI GURU BESAR
Untuk Google Scholar Citations Untuk Sitasi di Web Of Science (Thomson) Untuk Scopus Citation Index Digital Collection - Skripsi - Tesis - Disertasi - Image/Video - Dll.
16 Fakultas 1 Pasca
Digital Asset Management (DAM) UNPAD Perpustakaan Digital & Otomasi Perpustakaan
16 Fakultas 1 Pasca
E-journal
Harvester
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting
Harvester
Portal Garuda | Perpustakaan Digital lainnya | Repositori Institusi lainnya dll.
Gambar 3.2. Implementasi Pengembangan Institutional Repository 3.2.2.3 Institut Pertanian Bogor- Bogor Pembangunan Repository IPB dimulai pada tahun 2011, dan perkembangan nya disampaikan sebagai berikut; a.
Pembangunan Repository IPB (2011)
Sistem DSpace ver 1.7 JSPUI
14
Karya ilmiah 2.457 karya ilmiah (skripsi, thesis, disertasi serta karya ilmiah civitas akademika lainnya)
b.
Peremajaan Sistem Repository (2013)
c.
d.
Menjadi DSpace ver 3.2 dan database Postgree SQL 9.2
Pembangunan Mobile Repository (2014)
Berbasis Android, Blackberry dan Windowsphone
Unggah Mandiri (2015)
Pembangunan Repository IPB (2011)
Sistem DSpace ver 1.7 JSPUI
Karya ilmiah 2.457 karya ilmiah (skripsi, thesis, disertasi serta karya ilmiah civitas akademika lainnya)
e.
Peremajaan Sistem Repository (2013)
f.
Menjadi DSpace ver 3.2 dan database Postgree SQL 9.2
Pembangunan Mobile Repository (2014)
Berbasis Android, Blackberry dan Windowsphone
Unggah Mandiri (2015)
Mekanisme pengumpulan karya tulis ilmiah pada Institut Pertanian Bogor dimulai dari karya tulis ilmiah yang di unit kerja kemudian diverifikasi dan sebagai nya. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar di bawah.
15
Mekanisme Pengumpulan Karya Ilmiah oleh Unit-Unit Kerja Karya Ilmiah staf di Unit kerja
Verifikasi data Catalog Perpustakaan IPB (Web IPB)/Repository IPB
Mengisi formulir dan mendapatkan tanda terima dari perpustakaan
Data tidak ada didaftar kirim ke Perp
Mengcopy/menyerahkan duplikatnya bentuk tercetak/digital ke perpustakaan
Karya ilmiah diterima diproses sesuai bentuk fisik koleksidisimpan dan informasinya disebarluaskan 14
Gambar 3.3. Mekanisme Pengumpulan Karya Ilmiah di Unit Kerja IPB Pada gambar dibawah dapat dilihat berbagai kontribusi repository IP terhadap berbagai lembaga yang ada di dalam lingkungan kampus. Repository yang dikumpulkan mulai dari perpustakaan, rektorat, LPPM dan lainnya.
16
KONTRIBUSI REPOSITORY IPB Perpustakaan
Senat Akademik KPSI
PROHUMASI
SDM Fakultas/departemen
LPPM
o Repository IPB
Rektorat LPPM
HAKI Property Directorate
Gambar 3.4. Kontribusi Repository IPB
16
Gambar 3.5. Bentuk Scientific Repository IPB
17
3.3.3.4 Institut Teknologi Bandung Pengelolaan repository ITB dilakukan oleh perpustakaan. Adapun pengembangan dan implementasi Knowledge Repository yang dilakukan yaitu:
Aspek Teknologi : Kompatibilitas dan Networking
Aspek Kebijakan: Dukungan dalam peraturan internal institusi induk
Aspek Manajemen: Dana, SDM, Program kegiatan, dan standardisasi
Aspek Legalitas: peraturan hukum yang berlaku (KIP, ITE, Copyright, Pertahanan dan Keamanan,dll)
Selain itu dilakukan pengembangan konten dan komunitas dengan masing-masing kegiatan pengembangan sebagai berikut: a.
Pengembangan Konten: konten diperoleh melalui alih media yaitu koleksi Perpustakaan berupa karya tugas akhir mahasiswa dan laporan penelitian, alat bantu berupa scanner jenis flat bed dan koleksi digital dibatasi sampai abstrak
b.
Pengembangan Komunitas dilakukan melalui kolaborasi antara KMRG dengan Unit
Layanan
Kehumasan;
sosialisasi
dalam
bentuk
pertemuan
ilmiah/seminar/ workshop; implementasi dan instalasi digital library di perpustakaan Fakultas/Program Studi dan beberapa perpustakaan partner dan terbentuk komunitas Indonesia Digital Library Network (IndonesiaDLN) 3.2.2
Kementerian Kelautan dan Perikanan
3.2.2.1 Direktorat Jenderal Budidaya- KKP Pengelolaan data dan Informasi yang ada di kementerian kelautan dan perikanan di lakukan oleh setiap unit eselon 1. Namun demikian, sistem pengelolaannya tidak sama untuk masing-masing unit eselon satu tersebut. Program KKP selanjutnya yaitu sistem “one data “. Pengertian One Data Kelautan dan Perikanan adalah terbangunnya kesepakatan bersama antara KKP dan BPS untuk hanya mengeluarkan satu data bidang Kelautan dan Perikanan.
18
Publikasi Nasional
Validasi Nasional
Validasi Provinsi
Validasi Provinsi
Validasi Kabupaten
Validasi Kabupaten
Validasi Kabupaten
Validasi Kabupaten
Survey & Estimasi Kecamatan/Desa
Survey & Estimasi Kecamatan/Desa
Survey & Estimasi Kecamatan/Desa
Survey & Estimasi Kecamatan/Desa
Gambar 3.6. Alur data proses statistik Dirjen Budidaya-KKP Tampilan data statistik secara online dirjen Budidaya diperkenalkan dengan nama PrABu (Produksi dan Anggaran Budidaya). dari tampilan tersebut pengguna dapat mengakses segala data dan informasi yang dilakukan oleh Direktora jenderal Budidaya, KKP.
19
Gambar 3.7. Data Statistik Online Dirjen Budidaya Selain PrABu di perkenalkan juga Beranda AquaCard dengan 4 pilihan menu, yaitu: (1) Menu Dashboard Pembudidaya, (2) Menu Data Pembudidaya, (3) Menu Entitas Data, dan (4) Menu Manajemen User.
Gambar 3.8. Beranda AquaCard
SIMSTAT ON LINE
Direktorat Produksi
Gambar 3.9. Simstat Online
20
3.2.2.2 Tim UKMKP Kebutuhan Menteri akan berbagai data dan informasi sangat cepat dan harus segera mendapatkan respon dari seluruh eselon 1 yang ada. Telah dirancang strategi pengelolaan informasi yang akan diberikan kepada Menteri KP. Pengelolaan yang dibuat seperti pada gambar di bawah ini.
Strategi Pengelolaan Informasi di Situation Room MKP
Satuan Kerja KKP Dok
Satker
MENTERI KP
UKMKP Ouput
Dok
UKMKP
Satker
Soft copy Knowledge Officer Dok
Satker
Hard copy
Sistem Cloud Drive Scan & upload
Dok
Satker
Knowledge Management • E-Filing • E-Library
Gambar 3.10 Strategi pengelolaan Informasi di Situstion Room Untuk MenKP Untuk mewujudkan strategi tersebut maka telah dibuat program tindak lnjut yang harus disiapkan baik dalam bentuk penyediaan SDM maupun hardware yang ahrus di siapkan untuk mendukung berjalannya strategi tersebut. Secara ringkas Tindak lanjut yang harus disiapkan dapat dilihat pada tabel dibawah.
21
Tabel. 3,7. Langkah Tindak Lanjut pembangunan Situation Room MenKP
Langkah Selanjutnya TINDAK LANJUT
KETERANGAN
TARGET WAKTU
Sistem IT, Executive Information System, Dashboard Monitoring System terpasang
Hardware dan Software dari knowledge management system dan cloud drive terpasang dan online bersama dashboard monitoring system di situation room MKP
Desember 2015 - Februari 2016
Penunjukan Knowledge Officer Setiap Unit Kerja Eselon 1
Setiap Eselon 1 menunjuk penanggung jawab pengelola data dan informasi bersama Pusdatin KKP sebagai knowledge officer
Januari 2016
Penyusunan kalender internal knowledge sharing KKP secara rutin
Internal knowledge sharing forum yang secara rutin dan berkala dilakukan dalam organisasi KKP
Januari 2016
3.2.2.3 Dewan Nasional Perubahan Iklim Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) berkonsentrasi pada penelolaan pengetahuan terkait dengan perubahan iklim. DNPI melakukan fungsi sebagai Climate Knowledge Broker. Misi 1. Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk mengembangkan kebijakan dan program untuk mengantisipasi perubahan iklim yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan pembangunan nasional. 2. Kalangan saintifik, untuk dapat mengembangkan riset dasar hingga aplikasi di bidang adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. 3. Masyarakat (LSM, Komunitas) untuk dapat memunculkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap perubahan iklim dan dapat mengembangkan aksi-aksi terkait adaptasi dan mitigasi. 4. Sektor swasta Peran Climate Knowledge Brokers
22
1. Pelayan dalam rangkaian pengetahuan 2. Filter dan titik-temu 3. Bekerja di seluruh disiplin ilmu, bidang dan sektor yang berbeda 4. Menggunakan berbagai macam alat, produk dan jasa dan berbagai saluran yang berbeda untuk menjangkau pengguna mereka 5. Partisipasi dalam pengumpulan informasi dan proses produksi pengetahuan
Gambar 3.11 Peran CKB dalam Pengembangan Kapasitas 3.2.2.3 KSI- Bappenas Tujuan KSI: Sektor Pengetahuan (Knowledge Sector) di Indonesia menghasilkan dan menggunakan bukti (evidence) dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Terdiri dari 4 sektor yaitu: penghasil pengetahuan, pengguna pengetahuan, perantara pengetahuan, dan lingkungan pendukung (enabling environment). Upaya mengefektifkan knowledge to policy, yaitu melalui: •
Meningkatkan kualitas penelitian
•
Mendukung lembaga penelitian untuk berkesinambungan dan mandiri
•
Membantu lembaga penelitian mengemas dan mendistribusikan penelitian mereka kepada pembuat kebijakan
23
Siklus Knowledge-to-Policy (K2P) Permintaan untuk bukti penelitian
Penentuan agenda
Kegiatan penelitian
Isu kebijakan
Penggunaan/
Evaluasi kebijakan
pemanfaatan bukti monitoring implementasi kebijakan
Gambar 3.12. Siklus Knowledge to Policy •
Forum Pengetahuan (“Knowledge Communities”) •
Sebuah forum yang terdiri dari lembaga maupun individu yang mempunyai
minat
pada
produksi,
intermediasi
dan
penggunaan
pengetahuan untuk isu kebijakan tertentu. •
Menyediakan ruang dan kesempatan untuk pertukaran pandangan, gagasan dan dialog kebijakan.
•
Termasuk didalamnya perseorangan dan lembaga publik, swasta dan masyarakat sipil yang secara aktif terlibat dalam produksi, penyampaian/ transmisi, permintaan dan penggunaan segala jenis pengetahuan dan data.
•
Kelompok Kerja: •
Mengoperasionalisasikan K2P process dari isu kebijakan yang dipilih
•
Dikelola oleh KSI tapi dengan kepemimpinan dari GOI counterpart (Bappenas, KemenDes, AIPI, dll)
24
Knowledge demand & use Bappeda Kemen PAN-RB
MoEC
Bappenas MoF
Kemen Ristek-Dikti
AIPI
LAN
Advisory Group CMEA / PRI
Knowledge Community
AIPI
Praxis
BaKTI LAN
16 research partners
Balitbang AIPI
Bappenas TAK
Balitbang
Some research partners
Knowledge intermediation
Knowledge production
Enabling environment
7
Gambar 3.13. Komunitas Pengetahuan (Knowledge Communities) Dukungan KSI ke Knowledge Communities 1. Penajaman tujuan kebijakan a. Memahami konteks melalui analisis ekonomi-politik b. Matriks pemetaan pemangku kepentingan berdasarkan pengaruh dan kepentingan c. Mengembangkan Theory of Change dengan pendekatan Outcome Mapping 2. Fasilitasi pengembangan strategi dan rencana aksi 3. Melakukan analisis kebijakan kolaboratif. 4. Mendorong penggunaan berbagai tipe dan sumber data atau bukti (evidence) 5. Fasilitasi data repository dan knowledge management. 6. Dukungan untuk memproduksi policy briefs dan bagaimana mensintesa penelitian 7. Mendukung K2P dalam beberapa “policy pilots”. 8. Kolaborasi dengan media dan pemerintah 9. Menyediakan dukungan capacity building untuk K2P: a. Mendukung unit perencanaan untuk meminta dan menggunakan penelitian. b. Mendukung litbang untuk mengadakan dan menganalisa penelitian. c. Mendukung mitra penelitian untuk melakukan agenda-setting, penelitian sosial yang berkualitas, dan advokasi yang berbasis bukti di sektor tertentu.
25
d. Pelatihan untuk legislatif dan pemerintah daerah untuk menggunakan saran dan analisis kebijakan pemerintah 3.3.
Kesiapan Calon Mitra Dalam Pengelolaan Pengetahuan Sosek KP
3.3.1
Universitas Mulawarman Unversitas Mulawarman sangat menyambut baik dengan adanya jejaring pengetahuan sosek KP yang akan dibangun oleh Pusat penelitian Sosek KP. Universitas Mulawarman dapat menjadi salah satu simpul. Hal ini berdasarkan berbagai alasan yaitu : 1.
Belum adanya koneksi antara hasil penelitian dgn policy making dan industri,
2.
Belum dimiliknya data base untuk hasil penelitian dan publikasi peneliti
3.
Dukungan dan akses pendanaan masih terbatas (kompetitif).
4.
Belum terbentuknya kemitraan dengan lembaga peneliti dan peneliti di tingkat pusat dan regional (eg Kalimantan)
5.
Publikasi dalam jurnal internasional masih sangat jarang (akses, ability, etc)
6.
Belum terimplementasinya arah penelitian sosek perikanan dengan kebijakan penelitian strategis nasional dan daerah (Lemlit, Balitbangda, Balitbang/Pusat Penelitian Nas).
Wilayah Kalimantan memiliki 3(tiga) universitas yang dapat dijadikan simpul yaitu Universitas Borneo – Tarakan dengan competency Transboundary fisheries issue,Rivers
system
socio-economics
;
Universitas
Mulawarman
dengan
competency Marine and coastal issues,Small islands livelihoods,Forest-fisheries link dan Universitas Lambung Mangkurat dengan competency yaitu Wetlands fisheries/aqua, Coastal development
26
Kemungkinan Tahapan Roadmap Pengembangan RIS Sosek KP
2. TAHAP UJICOBA DAN IMPROVEMENT (by name/area/study/ organisasi) 1. TAHAP KONSOLIDASI (Mapping, aturan hak dan kewajiban, insentif)
3. TAHAP IMPLEMENTASI KOMPREHENSIF
4. MONITORING DAN EVALUASI MODEL etc
IKU: 80-90% dari stakeholders KP menerima manfaat KMS Sosek KP
Gambar 3.14. Roadmap Pengembangan Knowledge Center Sosek KP
1. Capture of research activities (research output, activities, award, knowledge exchange, collabortn)
2. Integration with other central systems (staff, students, projects)
3. Support to full text publication by all Indonesian fisheries socio-economics researchers.
4. Submission of publications and research data
Gambar 3.15. Cakupan Knowledge Center Sosek KP
27
Example: NARCIS - National Academic Research and Collaborations Information System
Gambar 3.16. Contoh Fitur Knowledge Center 3.3.3.2 Universitas Padjajaran Unpad memiliki Core Competency:
Manajemen sumber daya Perairan umum
Ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan
Perikanan Industri dan Pengolahan Data based yang tersedia:
Data Bio-ekonomi perikanan tangkap Indonesia, dan Jawa Barat
Data Ekonomi dan sosial budidaya perikanan perairan umum Jawa Barat
Data Sosial ekonomi Pengembangan Industri pengolahan perikanan
Data Sosial Ekonomi Analisis Gender. Data Sosial Ekonomi Pesisir dan laut: Valuasi Ekonomi
3.3.3.4 Universitas Papua Pembentukan lembaga Center of Excellence (CoE) Pembangunan Berkelanjutan, yang menjalankan fungsi sebagai manajemen dan Koleksi data, komunikasi dan pengembangan kapasitas 28
Renstra CoE 2015-2024
Database yang sedang dibangun:
Universitas Papua akan menjadi simpul dengan menyiapkan: • Membangun pemahaman dan saling pengertian dalam simpul • Menginventarisasi SDM Sosek KP dari PT dan Lembaga Penelitian • Mencari model komunikasi yang efektif • Mengindentifikasi isu-isu nasional dan khas simpul INTIM dalam Sosek KP • Melakukan kajian/penelitian dan penulisan artikel bersama • Menyiapkan format data base • Melibatkan pihak terkait atau partner strategis
29
BAB IV PENGEMBANGAN JEJARING PENGETAHUAN DAN KNOWLEDGE MANAGEMENT SYSTEM SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN 4.1
Konsep Pengetahuan Dan Pemanfaatannya Untuk Perumusan Kebijakan Dan Perencanaan Menurut Probst, Raub dan Romhardt (2000), pengetahuan (knowledge) adalah
keseluruhan kognisi dan keterampilan yang digunakan oleh manusia untuk memecahkan masalah. Dengan definisi sederhana pengetahuan adalah kapasitas untuk melakukan tindakan. Ackoff (1989) mengemukakan bahwa isi atau kandungan intelektualitas dan mentalitas manusia (knowledge) dapat diklasifikasikan dalam lima kategori/tingkatan sebagai berikut: Data:
adalah
kumpulan
dari
aktivitas-aktivitas
dimana
realitasnya
mendiskripsikan tentang apa yang dilakukan, kapan dan dimana. Data: berupa simbol-simbol. Informasi: Transformasi data ke informasi yang dilakukan melalui tahapan: (a) contextualized, memahami manfaat data yang akan dikumpulkan; (b) categorized, memahami unit analisis atau komponen kunci dan data; (c) calculated, menganalisis data secara matematik/statistik; (d) condensed, menulis data dalam bentuk singkat. Informasi: data yang diproses agar dapat dimanfaatkan, informasi menjawab tentang who, what, when, dan where. Knowledge: informasi yang menjadi dasar untuk bertindak atau yang memampukan seseorang atau institusi untuk mengambil tindakan yang berbeda atau yang lebih efektif dari tindakan sebelumnya. Knowledge: merupakan aplikasi data dan informasi dan menjawab pertanyaan how. Understanding: proses melalui mana kita memperoleh pengetahuan dan melakukan sintesis untuk menciptakan pengetahuan baru. Understanding: mengapresiasi pertanyaan why.
30
Wisdom: sebagian besar pengalaman yang menghasilkan sound judgement dan wisdom, sehingga menjadi pengetahuan yang digunakan dalam membuat keputusan yang menyangkut masa depan. Wisdom: evaluasi dari understanding.
Gambar 4.1. Hierarki Data, Informasi, Knowledge, Wisdom (DIKW) Dalam pandangan lain, data, informasi dan pengetahuan adalah abstraksi atau juga sering disebut de-materialisasi realita atau fenomena, tetapi masing-masing berbeda sifatnya. Data hanya mengenai diskripsi keberadaaan, informasi mengenai keterkaitan, sedang pengetahuan mengenai sifat asasi atau faktor fundamental suatu realita atau fenomena. Data dan informasi adalah bahan baku pengetahuan dan bukan pengetahuan itu sendiri; untuk mengalihkan (mentransformasi) data dan informasi menjadi pengetahuan diperlukan analisis yang disertai kearifan dan pemikiran visioner. Karena itu data dan informasi saja, dianggap tidak cukup untuk digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan. Untuk merumuskan kebijakan dan perencanaan yang dibutuhkan adalah pengetahuan (knowledge based), karena pengetahuan bukan hanya diskripsi atas apa yang telah ada atau apa yang telah terjadi, tetapi sudah sudah mengandung kearifan dan
31
antisipasi. Dalam sistem tata kelola negara saat ini, dalam rangka peningkatan kualitas kebijakan, pengambilan keputusan (kebijakan dan perencanaan) yang berbasis opini mulai ditinggalkan mengingat kurang akurat, kurang sesuai dengan realita, dan kurang partisipatif.
4.2
Kelembagaan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Kelembagaan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan
diperlukan untuk menciptakan wadah, forum, niche, atau sebuah ruang publik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan penyedia (sumber) pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Kelembagaan jejaring pengetahuan ini bersifat organik seperti yang dijelaskan Taschereau dan Bolger (2007), jejaring tumbuh, berkembang dan beradaptasi untuk mencapai tujuannya, merespon kebutuhan anggotanya serta peluang dan tantangan yang ada di sekitarnya. Kelembagaan jejaring pengetahuan bersifat desentralistik dan terdiri dari beberapa sub- struktur di beberapa daerah yang bertujuan mempermudah pengorganisasian. a.
Peran dan Fungsi Kelembagaan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan memiliki
peran sebagai penyedia atau sumber pengetahuan dan pengelola pengetahuan. Peran sebagai penyedia atau sumber pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan dapat dijalankan dengan jalan menghimpun jenis pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang sudah tersedia selama ini maupun menghasilkan jenis pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan baru melalui rangkaian kegiatan penelitian kolaborasi. Sementara fungsi kelembagaan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan
terdiri
dari
mengelola
pengetahuan,
menguatkan
pengetahuan,
mengembangkan komunitas pengetahuan, mewadahi ruang publik antar pelaku dan pemangku kepentingan pengetahuan, dan memobilisasi sumber daya pengetahuan. Secara ringkas fungsi kelembagaan tersebut disajikan dalam tabel berikut.
32
Tabel 4.1. Fungsi dan Peran Kelembagaan Jejaring dan Pemangku Kepentingan
Fungsi
Tujuan
Mengelola Pengetahuan
Identifikasi, filter dan mendistribusikan terkait informasi keahlian anggota, event, data dan informasi
Menguatkan Pengetahuan
Memperluas cakupan dan pengaruh dari bagian jejaring seperti keanggotaan, ide, maupun prakarsa
Mengembangk Membangun modal an Komunitas sosial di dalam Pengetahuan jejaring melalui membangun kepercayaan, konsensus dan keterikatan, melakukan tindakan bersama dan proses belajar bersama diantara berbagai anggota jejaring Mewadahi Membangun modal Ruang Publik sosial di luar jejaring Pengetahuan dengan menjadi jembatan, menghasilkan diskursus atau wacana, melakukan tindakan bersama dengan pelaku di luar jejaring Memobilisasi Meningkatkan Sumber Daya kapasitas dan Pengetahuan efektifitas anggota, mendorong penciptaan dan inovasi pengetahuan
Peran Pelaku dan Peran Kelembagaan Pemangku Jejaring Kepentingan Mendistribusikan Mengedit website, informasi melalui publikasi dan warta, website, berkontribusi memoderator mailing dalam mengedit jurnal list, meneruskan ilmiah, informasi yang menyebarluaskan ide, berguna dan relevan mentoring Mewadahi konferensi Diseminasi publikasi, (pertemuan), koordinasi penelitian, mempublikasikan hasil- mewakili jejaring hasil pengetahuan, dalam suatu melakukan pertemuan pendampingan pengetahuan Mewadahi Mengelola event, pembelajaran, memfasilitasi pertemuan internal, penguatan internal menciptakan peluang jejaring dengan kolaborasi, mengenalkan jejaring menyediakan ruang bagi anggota, publik bagi anggota mengkoordinasi jejaring kegiatan penelitian bersama atau menginisiasi kegiatan penelitian Mewadahi pertemuan formal multistakeholders atau diskusi, terlibat di dalam pengambilan keputusan, mengembangkan reputasi jejaring dengan mengembangkan konsep-konsep atau rekomendasi kebijakan Menyediakan pelatihan, dana, sponsorship, konsultasi dan pendampingan serta menyediakan akses atas database pengetahuan
Mengelola event, menjaga hubungan dengan kontak-kontak personal ataupun organisasi di luar jejaring, memfasilitasi pengenalan jejaring bagi eksternal jejaring, mewakili jejaring di dalam pertemuan di luar jejaring Menjembatani peluang pelatihan dan konsultasi, mengelola dana dan program sponsorship, memfasilitasi akses atas database pengetahuan
33
b.
Bentuk dan Struktur Bentuk dan struktur kelembagaan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan
perikanan disesuaikan dengan fungsi dan peran yang diharapkan dari jejaring pengetahuan tersebut. Struktur kelembagaan jejaring bersifat desentralistik dengan dibagi menjadi beberapa sub-struktur di beberapa bagian atau wilayah. Bentuk kelembagaan jejaring bisa terdiri dari komite, kelompok kerja, koordinator wilayah ataupun sekretariat yang sama antara di tingkat pusat maupun di daerah. Bentuk dan struktur kelembagaan jejaring tidak bersifat struktur hierarki dan cenderung bersifat koordinasi dan konsultasi.
Gambar 4.2. Struktur Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Secara garis besar struktur jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu (1) pengelola KMS pusat, (2) pengelola KMS wilayah, dan (3) mitra sumber pengetahuan sosek KP. Pengelola KMS pusat berupa kesekretariatan yang terdiri dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan Indonesian Marine and Fisheries Socio Economic Research Network (IMFISERN) dengan kedudukan kesekretariatan pusat berada di Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan – Badan Litbang Kelautan dan Perikanan, KKP. Pengelola KMS pusat berperan sebagai pengelola KMS secara keseluruhan. Sekretariat pusat memfasilitasi berjalannya kelima fungsi kelembagaan jejaring secara keseluruhan, yaitu mengelola pengetahuan, menguatkan pengetahuan, mengembangkan komunitas pengetahuan, mewadahi ruang publik antar pelaku dan pemangku kepentingan pengetahuan, dan memobilisasi sumber daya pengetahuan. Pengelola KMS pusat juga berperan sebagai penyedia rekomendasi kebijakan di tingkat nasional dengan memanfaatkan kumulatif pengetahuan sosial ekonomi yang dikelola dalam KMS.
34
Pengelola KMS wilayah berkedudukan di daerah dan berfungsi sebagai koordinator wilayah dan jembatan antara mitra sumber pengetahuan sosek KP di daerah dan pengelola KMS pusat. Pengelolaan KMS sosial ekonomi KP dibagi menjadi beberapa wilayah koordinasi berdasarkan pertimbangan tertentu. Beberapa usulan pembagian wilayah koordinasi pengetahuan sosial ekonomi KP: (a) Indonesia bagian Barat, Tengah dan Timur (b) Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara, Papua dan Maluku (c) Wilayah Pengelolaan Perikanan I-XI Pengelola KMS wilayah bersifat koordinator kesekretariatan wilayah koordinasi yang menjalankan fungsi lingkup wilayah koordinasinya untuk mengelola pengetahuan, menguatkan pengetahuan, mengembangkan komunitas pengetahuan, mewadahi ruang publik antara pelaku dan pemangku kepentingan pengetahuan dan mengkoordinasi mobilisasi sumber daya pengetahuan. Pengelola KMS wilayah juga sebagai koordinator untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan pada tingkat daerah.
Gambar 4.3. Keterkaitan Struktur dan Fungsi Kelembagaan Jejaring
35
c.
Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP bersifat sebagai simpul-simpul jejaring
pengetahuan sosial ekonomi KP yang tersebar di beberapa lokasi. Simpul jejaring pengetahuan sosial ekonomi KP berperan sebagai penyedia pengetahuan sosial ekonomi KP dan menjalankan fungsi untuk menguatkan pengetahuan dan mengembangkan komunitas pengetahuan. Mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP diharapkan terdiri dari perguruan tinggi, balitbang daerah, dinas perikanan dan kelautan, SIDA (sistem inovasi daerah), LSM, dll.
Gambar 4.4. Fungsi dan Kegiatan Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP merupakan ujung tombak di dalam KMS sosial ekonomi KP. Setiap mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP lebih berperan di dalam dua hal yaitu mengkoleksi pengetahuan sosial ekonomi KP yang tersedia dan menghasilkan pengetahuan sosial ekonomi KP. 36
e.
Mekanisme Kerja Secara umum, mekanisme kerja KMS sosial ekonomi KP yang terdiri dari jaringan
pengetahuan sosial ekonomi KP terdiri dari dua kelompok pekerjaan, yaitu: (a) pengelolaan pengetahuan sosial ekonomi KP yang terdiri dari rangkaian koleksi pengetahuan sosial ekonomi KP yang sudah tersedia dan menghasilkan kategori-kategori pengetahuan sosial ekonomi KP, baik yang belum tersedia atau melengkapi yang sudah tersedia; (b) pemanfaatan pengetahuan sosial ekonomi KP yang utamanya adalah untuk menyusun rekomendasi kebijakan pada tingkat nasional dan daerah yang bersifat responsif maupun antisipatif. Penyusunan rekomendasi kebijakan tersebut bisa berdasarkan permintaan dari pengambil kebijakan maupun insiasi sendiri dan kolektif untuk kemudian disampaikan kepada pengambil kebijakan.
Gambar 4.5. Mekanisme Kerja Jejaring Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan f.
Alur Mekanisme Kerja Pengelolaan Pengetahuan Sosial Ekonomi KP Alur mekanisme kerja di dalam pengelolaan pengetahuan sosial ekonomi KP
melibatkan seluruh komponen pengelola KMS, baik pusat dan wilayah, hingga ke mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP. Alur mekanisme kerja ini bersifat siklus pengelolaan pengetahuan. Setiap simpul pengetahuan sosial ekonomi mengidentifikasi dan menghimpun jenis-jenis pengetahuan sosial ekonomi yang telah tersedia di tempat masing-masing. Jenis pengetahuan sosial ekonomi yang dihimpun ini selain pengetahuan
37
juga mencakup bidang kepakaran atau keahlian dan jumlah pakar atau tenaga ahli di setiap bidang pengetahuan sosial ekonomi KP tertentu. Sekretariat KMS wilayah berperan sebagai koordinator dan fasilitator dari setiap simpul pengetahuan yang berada di wilayah koordinasinya. Sekretariat KMS wilayah berperan sebagai pengumpul seluruh jenis pengetahuan sosial ekonomi KP yang telah dikumpulkan oleh setiap simpul pengetahuan di wilayah koordinasinya. Sementara pengelola KMS sosial ekonomi KP pusat berperan sebagai koordinator dan fasilitator dari seluruh pengelola KMS wilayah. Pengelola KMS sosial ekonomi KP akan mengumpulkan dan mengelola seluruh jenis pengetahuan sosial ekonomi dan mengintegrasikannya dalam sebuah sistem aplikasi KMS sosial ekonomi KP yang dapat diakses secara bersama oleh setiap anggota jejaring pengetahuan sosial ekonomi KP. Alur pengelolaan pengetahuan sosial ekonomi KP dimulai dari simpul-simpul pengetahuan ke pengelola KMS wilayah ke pengelola KMS pusat dan kembali lagi baik ke pengelola KMS wilayah maupun ke seluruh simpul-simpul pengetahuan sosial ekonomi KP. Siklus pengelolaan pengetahuan sosial ekonomi KP ini berlaku untuk jenis pengetahuan sosial ekonomi KP yang telah tersedia maupun jenis pengetahuan sosial ekonomi KP yang baru dihasilkan. Alur Mekanisme Kerja Pemanfaatan Pengetahuan Sosial Ekonomi KP untuk Kebijakan Kelautan dan Perikanan Pengetahuan sosial ekonomi KP yang terkumpul dan dikelola di dalam sebuah sistem aplikasi KMS yang terintegrasi kemudian akan dimanfaatkan setidaknya menjadi dua hal, yaitu: (a) pengetahuan untuk kebijakan dan (b) pengetahuan untuk pengetahuan. Kebijakan kelautan dan perikanan bisa berasal dari permintaan oleh pengambil kebijakan di lingkup KKP maupun Pemda atau berasal dari inisiasi sendiri untuk menanggapi kebutuhan rekomendasi kebijakan kelautan dan perikanan yang bisa bersifat responsif dan antisipatif. Alur pemanfaatan pengetahuan sosial ekonomi KP untuk kebijakan dimulai dari permintaan ataupun inisiasi sendiri yang kemudian direspon oleh baik pengelola KMS pusat untuk kebijakan nasional maupun pengelola KMS pusat dan wilayah untuk kebijakan daerah. Pengelola KMS kemudian memfasilitasi ruang diskusi (baik langsung maupun virtual) dan membuka basis data pengetahuan sosial ekonomi yang terkait. Selanjutnya membentuk tim ad hoc sesuai bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan kebijakan kelautan dan perikanan. Dokumen akhir dari rangkaian 38
proses penyusunan rekomendasi kebijakan kelautan dan perikanan adalah berupa policy brief atau kertas kerja kebijakan yang kemudian akan disampaikan kepada pengambil kebijakan yang membutuhkan. Dokumen policy brief atau kertas kerja kebijakan kelautan dan perikanan tersebut juga kemudian akan digunakan sebagai bentuk pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan. 4.3.
Peta Jalan (Roadmap) Jejaring Dan Sistem Manajemen Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Jejaring dan sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan
perikanan yang sedang dibangun dan dikembangkan saat ini telah mencakup dua hal, yaitu (1) jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan (2) aplikasi sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Kedua hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pengembangannya. Secara garis besar, peta jalan (roadmap) jejaring dan sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan diarahkan untuk memperluas cakupan jejaring pengetahuan, jumlah koleksi pengetahuan, peningkatan pemanfaatan pengetahuan dan pengembangan aplikasi sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Gambar 27 mengilustrasikan peta jalan (roadmap) pengembangan jejaring pengetahuan dan KMS sosek kelautan dan perikanan. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai pengembangan jejaring pengetahuan dan KMS sosial ekonomi kelautan dan perikanan terdiri dari kegiatan sosialisasi, seminar dan workshop ilmiah, kolaborasi penelitian, kolaborasi penyusunan rekomendasi kebijakan, peningkatan kualitas output rekomendasi kebijakan, dan peningkatan kualitas SDM, serta peningkatan kualitas aplikasi KMS. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan setiap tahunnya dengan terluas memperluas cakupan simpul-simpul pengetahuan baik secara spasial, kualitas maupun kuantitas.
39
Gambar 4.6. Peta Jalan (Roadmap) Pengembangan Jejaring dan KMS Sosek KP
40
4.4
Sosialisasi Jejaring Pengetahuan dan KMS sosial ekonomi kelautan dan perikanan Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tentang keberadaan, peran dan fungsi
dari jejaring pengetahuan dan KMS sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Target kegiatan ditujukan untuk pengambil kebijakan baik di tingkat pusat (lingkup KKP), maupun di tingkat daerah (Pemprov dan Pemkab/Pemkot). Diharapkan dengan semakin banyaknya pihak pengambil kebijakan yang mengetahui dan memahami urgensi jejaring pengetahuan sosial ekonomi maka kemudian akan mendorong akselerasi terjadinya budaya penggunaan pengetahuan untuk pengambilan kebijakan yang berbasis pada data dan pengetahuan yang tepat. Target kegiatan juga ditujukan kepada sumber-sumber pengetahuan seperti perguruan tinggi (PT), NGO, perusahaan swasta, komunitas masyarakat. Diharapkan dengan semakin banyaknya simpul-simpul pengetahuan tersebut maka akan dapat mendorong akselerasi budaya berbagi dan ruang dialog pengetahuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama. 4.5
Seminar dan Workshop Ilmiah Kegiatan ini bertujuan untuk terus mengkomunikasikan dan mendorong
akselerasi budaya berbagi pengetahuan serta mengidentifikasi jenis-jenis pengetahuan sosial ekonomi yang telah tersedia. Kegiatan ini juga sebagai langkah awal untuk mengkoleksi jenis pengetahuan sosial ekonomi yang telah tersedia di berbagai tempat dan pelaku. Peningkatan kualitas SDM pelaku dan pemilik pengetahuan juga menjadi target dari kegiatan ini. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun dan bisa berupa kegiatan kolaborasi dari berbagai simpul-simpul pengetahuan yang telah ada. Sesi khusus bisa disediakan di dalam kegiatan ini untuk memfasilitasi terciptanya ruang dialog antara pelaku dan sumber pengetahuan dengan pengambil kebijakan, pelaku bisnis, maupun komunitas masyarakat. 4.6
Kolaborasi Penelitian dan Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kegiatan ini dilakukan dengan simpul-simpul pengetahuan yang ada dan bertujuan
untuk menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru atau melengkapi pengetahuan yang telah tersedia sebelumnya. Kolaborasi di dalam penyusunan rekomendasi kebijakan juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas dari ouput rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.
41
4.7
Peningkatan Kualitas Output Rekomendasi Kebijakan Kegiatan peningkatan kualitas output rekomendasi kebijakan dilakukan dengan
tujuan agar ketepatan hasil rekomendasi kebijakan dapat dicapai dan akhirnya akan dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan. Peningkatan kualitas output rekomendasi kebijakan terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi analis kebijakan dan pengetahuan yang digunakan di dalam analisis kebijakan. 4.8.
Peningkatan Kualitas SDM Peneliti dan Aplikasi KMS Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk difasilitasinya pelatihan-pelatihan yang
terkait dengan teknik-teknik metodologi penelitian, standarisasi metodologi penelitian sehingga pengetahuan yang dihasilkan dari suatu kegiatan penelitian memiliki kualitas yang baik dan dapat dimanfaatkan lebih lanjut untuk kepentingan di dalam pengambilan kebijakan. Selain itu aplikasi KMS juga akan terus dikembangkan untuk mendukung dan memudahkan di dalam kegiatan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
42
V KESIMPULAN DAN SARAN 1.
Pengelolaan pengetahuan menjadi sangat strategis karena salah satu indikator reformasi birokrasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Bahkan KKP sistem pengelolaan pengetahuan tersebut telah di nyatakan dalam Renstra KKP 2015-2019.
2.
Salah satu pengetahuan yang akan dikelola yaitu pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang akan dibangun oleh jejaring peneliti dan pengajar sosek di berbagai perguruan tinggi seluruh Indonesia dipelopori oleh Pusat penelitian Sosek KKP- Balitbang KKP
3.
Berbagai model pengelolaan pengetahuan di perguruan tinggi tersebut telah dilakukan walupun tidak seragam dan dengan tingkat kemampuan yang berbedabeda.
4.
Perguruan tinggi yang telah sepakat membuat jejaring pengetahuan tersebut diantaranya yaitu IPB, ITB, Unpad, Unlam, UNIPA, Unram, UB, Undip, Unair, Univ. Hangtuah, Unhas, UNG, Unpati, Universitas Borneo.
5.
Disamping itu pembangunan jejaring sosek Kp juga mendapat dukungan dari KSIBappenas yang mengharapkan pembangunan diarahkan pada “pengetahuan untuk kebijakan
6.
Konsep Kelembagaan jejaring pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan diperlukan untuk menciptakan wadah, forum, niche, atau sebuah ruang publik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan penyedia (sumber) pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.
7.
Kelembagaan jejaring pengetahuan ini bersifat organik “jejaring tumbuh, berkembang dan beradaptasi untuk mencapai tujuannya, merespon kebutuhan anggotanya serta peluang dan tantangan yang ada di sekitarnya”
8.
Kelembagaan jejaring pengetahuan bersifat desentralistik dan terdiri dari beberapa sub- struktur di beberapa daerah yang bertujuan mempermudah pengorganisasian.
9.
Bentuk dan struktur kelembagaan jejaring tidak bersifat struktur hierarki dan cenderung bersifat koordinasi dan konsultasi.
10. Mitra sumber pengetahuan sosial ekonomi KP bersifat sebagai simpul-simpul jejaring pengetahuan sosial ekonomi KP yang tersebar di beberapa lokasi. Simpul jejaring 43
pengetahuan sosial ekonomi KP berperan sebagai penyedia pengetahuan sosial ekonomi KP dan menjalankan fungsi untuk menguatkan pengetahuan dan mengembangkan komunitas pengetahuan 11. Mekanisme kerja meliputi bagian pengelolaan pengetahuan dan pemanfaatan pengetahuan 12. peta jalan (roadmap) jejaring dan sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan diarahkan untuk memperluas cakupan jejaring pengetahuan, jumlah
koleksi
pengetahuan,
peningkatan
pemanfaatan
pengetahuan
dan
pengembangan aplikasi sistem manajemen pengetahuan sosial ekonomi kelautan dan perikanan 13. Sosialisasi Jejaring Pengetahuan dan KMS sosial ekonomi kelautan dan perikanan dilakukan melalui
Seminar dan Workshop Ilmiah, Kolaborasi Penelitian dan
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan, Peningkatan Kualitas Output Rekomendasi Kebijakan dan Peningkatan Kualitas SDM Peneliti dan Aplikasi KMS
44
DAFTAR PUSTAKA Akamavi, N., and Kimble, C., 2005. Knowledge Sharing and Computer Supported Collaborative Work: The Role of Organizational Culture and Trust, The University of York, Heslington, England. Darroch, J., and McNaughton, R., 2002. “Examining the Link between Knowledge Management Practices and Type of Innovation.” Journal of Intellectual Capital, Vol. 3, No. 3, pp. 210- 220. GNU, 2005. Innovation Definition Comparative Assessment, Brussels, retrieved from http://www. gnu.org, on 12th August 2007. Lin, F. H., 2007. “Knowledge Sharing and Firm Innovation Capability: An Empirical Study.” International Journal of Manpower, Vol. 28, No. 3/4, pp. 315-332. Lindsey, K. L., 2006. “Knowledge Sharing Barriers.” Proccesses of Knowledge Management, pp. 499-506. Nonaka, I., and Takeuchi, H., 1995. The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, New York. Nonaka, I., and Konno, N., 1998. “The Concept of Ba: Building a Foundation for Knowledge Creation.” California Management Review, Vol. 40, No. 3, pp. 40-54. Plessis, M. D., 2007. The role of knowledge management in innovation, retrieved from http://www.up.ac.za/dspace/bitstream/ 2263/5785/1/DuPlessis_Role%282007%29.pdf, on 5th August 2008. Rodan, S., 2002. "Innovation and Heterogeneous Knowledge in Managerial Contact Networks." Journal of Knowledge Management, Vol. 6, No. 2, pp. 152-163. Tobing, P. L., 2007. Knowledge Management; Konsep, Arsitektur dan Implementasi, Graha Ilmu, Yogyakarta. https://cahyarani.wordpress.com/2013/11/08 Bell, Housel, “Measuring and Managing Knowledge”, McGraw-Hill, Singapore, 2001. Cahyarani Permata Aji. 2013.Ilmu Informasi Dan Perpustakaan. Universitas Airlangga Davenport, Thomas H and Prusak, L, “Working Knowledge : How Organizations Manage What They Know”, Harvard Business School Press, Boston, 1998. Davidson, Carl & Philip Voss, “Knowledge Management : An Introduction tocreating Competitive Advantage fromintellectual capital”, Vision Books, New Delhi, 2003. Harvard Business School Press, “Harvard Business Review on Knowledge Management”, Harvard Business School Press, Harvard, 1998
45
