MODEL PENGEMBANGAN INSTITUSI EKOWISATA UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK
SUDHIANI PRATIWI
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak adalah karya saya sendiri dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, 5 Maret 2008
Sudhiani Pratiwi NIM P 062050011
ABSTRACT SUDHIANI PRATIWI, 2007. Ecotourism Institutional Development Model for Conflict Resolution in Gunung Halimun-Salak National Park. Supervised by HADI S. ALIKODRA as a Principal Advisor, SOEHARTINI SEKARTJAKRARINI and HARIADI KARTODIHARDJO as Co-Advisor. The establishment process of Gunung Halimun-Salak National Park resulted in tenurial insecurity for local people, farmers, and hunters. This condition leads to the open conflict between locals and the government. The aims of this study are 1) to identify the sources and the types of conflict as well as the factors that influence the conflict; 2) to analyze the conflict from institutional aspect, and 3) to evaluate the existing ecotourism development, its performance in implementing the ideal criteria of ecotourism concept and its implication to the existing conflict. Using a qualitative study research method, this study employs two conceptual approach. They are institutionalist tenure security and ecotourism concepts. Three main analytical methods that used to achieve the aims of this study are: 1) conflict analysis; 2) institutional analysis (consist of stakeholder’s analysis, policy analysis, and need analysis); and 3) performance analysis of the existing ecotourism development. The results of the study indicated that rights and access have been the main sources of conflict. Rights, access, or both have caused the same type of conflict, open conflict. From institutional aspect, it can be identified that the conflict rises due to the establishment process of the national park. It does not base on collective perception of the stakeholders. The existing institution could not resolve the conflict because the stakeholders have failed to reach a decision on what kind of property regime they should agree on. Moreover, implementation process of the existing policies does not provide sufficient mechanism for Balai Taman Nasional Gunung Halimun-Salak to get support from the stakeholders due to lack of knowledge on related policies, resources, and administrative matters. It is proved empirically that ecotourism has the role in resolving conflict on access by providing job opportunity and additional income for the locals. Furthermore, as an operational concept of sustainable development, ecotourism has become one the ways for national park to achieve their conservation program. In addition, through the development process of ecotourism, stakeholders could build constructive communication and collaboration. Hence, it is also proved empirically that ecotourism can be used as a media for conflict resolution. Unfortunately, this role could not be achieved properly because the ecotourism development in the case study does not fulfill the ideal criteria of ecotourism concept. To improve the implication of ecotourism development on the conflict of access, the existing condition of institution should be enhanced. This study recommend 1) to increase the role and the capacity of stakeholders and 2) to reconstruct and establish the rule of game as well as the division of rights and responsibilities among the stakeholders to manage the natural resources. ___________________ Keywords: institution, ecotourism, conflict, and national park
RINGKASAN SUDHIANI PRATIWI. Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS). Dibimbing oleh HADI S. ALIKODRA sebagai ketua, SOEHARTINI SEKARTJAKRARINI dan HARIADI KARTODIHARDJO sebagai anggota. Penetapan kawasan konservasi merupakan salah satu langkah pemerintah dalam menangani persoalan degradasi keanekaragaman hayati. Dari luas kawasan konservasi sebesar 28.2 juta Ha yang terdapat di Indonesia, 58% diantaranya ialah taman nasional. Dalam pelaksanaannya, proses penetapan dan pengelolaan kawasan taman nasional ini menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Untuk merespon persoalan tersebut, dalam penelitian ini dilakukan analisis konflik terhadap proses penetapan taman nasional dengan mengidentifikasi penyebab dan tipe konflik serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mendapat pemahaman lebih lanjut, dilakukan analisis terhadap penyebab konflik ditinjau dari aspek institusi. Selain itu, sebagai salah satu konsep operasional dari konsep pembangunan berkelanjutan, penelitian ini juga melakukan identifikasi dan analisis mengenai implikasi pengembangan ekowisata terhadap konflik yang ada. Ada dua konsep pendekatan yang digunakan. Pertama, konsep Institutionalist Tenure Security yang digunakan sebagai pendekatan dalam analisis institusi. Konsep ini merupakan salah satu dari empat aliran pemikiran (school of thought) yang biasa digunakan untuk merespond persoalan tenurial insecurity di masyarakat. Kedua, konsep ekowisata digunakan untuk mengidentifikasi kriteria kecukupan pengembangan ekowisata yang ada dan implikasinya terhadap konflik. Kriteria yang digunakan mengacu pada konsep ekowisata yang sudah dikembangkan oleh penelitian sebelumnya termasuk definisi ekowisata yang ditetapkan oleh Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia (sekarang Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia) pada tahun 2004. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif dengan memfokuskan pada sebuah studi kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) yang terletak di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk pengambilan data, empat lokasi dipilih yaitu Desa Cisarua dan Desa Malasari di Kabupaten Bogor, Desa Sirnarasa di Kabupaten Sukabumi, dan Desa Citorek di Kabupaten Lebak. Baik data primer maupun sekunder digunakan dalam analisis. Pengumpulan data primer dilakukan dengan dua cara. Pertama, melakukan observasi untuk verifikasi data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder. Kedua, melakukan survei dengan menggunakan teknik wawancara dan kuesioner. Responden dipilih dengan menggunakan metode snowball. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan menggunakan non-propability sampling design yaitu convenience dan purposive sampling. Convinience sampling digunakan karena populasi dokumen yang terkait dengan penelitian tidak dapat diidentifikasi. Sedangkan purposive sampling design digunakan untuk menemukan dokumen yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis pemetaan konflik, analisis institusi (terdiri dari analisis stakeholders, analisis kebijakan dan analisis kebutuhan) dan
analisis kriteria kecukupan ekowisata. Ada empat tes validitas data untuk menguji keakuratan data yang dikumpulkan. Keempat tes validitas tersebut ialah face validity, triangulasi, feedback, dan rich data. Hasil Analisis menunjukan bahwa ada empat penyebab konflik di lokasi studi yaitu perbedaan sistem nilai yang berimplikasi pada konflik ketidaksepakatan status lahan dan tata batas serta konflik ketidakpastian akses. Penyebab konflik tersebut mengindikasikan bahwa konflik di lokasi studi adalah persoalan hak dan akses. Berdasarkan pengamatan di empat lokasi studi, konflik hak, akses atau keduanya menimbulkan tipe konflik yang sama yaitu konflik terbuka. Hal ini disebabkan karena baik persoalan hak maupun akses mempengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat lokal. Dari aspek institusi, hasil analisis mengindikasikan bahwa penunjukan kawasan TNGHS tidak ditentukan oleh persepsi kolektif sehingga kurang mendapat dukungan para pihak. Institusi yang ada tidak berhasil menyelesaikan konflik disebabkan oleh kegagalan para pihak untuk memahami akar persoalan dan menyepakati rejim properti yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, proses implementasi peraturan perundangan yang ada tidak memungkinkan Balai TNGHS untuk mendapat dukungan dari para pihak. Hal ini disebabkan diantaranya karena kendala pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perundangan, keterbatasan sumberdaya serta persoalan sistem administrasi dan birokrasi. Secara empiris, ekowisata dapat berperan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan konflik ketidakpastian akses. Hal ini dapat diidentifikasi dari adanya dampak positif pengembangan ekowisata terhadap perekonomian lokal melalui peningkatan pendapatan dan diversifikasi lapangan pekerjaan. Dalam proses pengembangannya, ekowisata dapat menjadi salah satu media untuk membangun komunikasi dan hubungan antar stakeholders yang konstruktif. Selain itu, ekowisata juga berperan dalam menjembatani kebutuhan para pihak yang berkonflik. Misalnya, kebutuhan lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan kegiatan konservasi bagi BTNGHS. Namun, peran ini belum optimal karena konsep ekowisata yang digunakan di lokasi studi belum memenuhi kriteria kecukupan ekowisata yang ideal. Agar pengembangan ekowisata di lokasi studi dapat berkontribusi terhadap konflik yang ada, maka diperlukan langkah-langkah perbaikan seperti yang diindikasikan pada analisis. Untuk itu, dalam disertasi ini dibangun suatu model pengembangan institusi ekowisata yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaannya. Salah satu langkah yang perlu dilakukan ialah perubahan atau perbaikan terhadap institusi yang ada. Dari aspek institusi, dua faktor yang perlu diperbaiki. Pertama, peran dan kapasitas stakeholder. Kedua, perubahan dalam aturan main mengenai pengaturan ruang serta representasi dalam hal pembagian hak dan kewenangan. _____________________ Kata kunci: institusi, ekowisata, konflik, dan taman nasional
© Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2008 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan wajar Institut Pertanian Bogor. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin Institut Pertanian Bogor.
MODEL PENGEMBANGAN INSTITUSI EKOWISATA UNTUK PENYELESAIAN KONFLIK DI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK
SUDHIANI PRATIWI
Disertasi Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Sudi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2008
Penguji luar Ujian Tertutup: 1. Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS
Penguji luar Ujian Terbuka: 1. Prof. Dr. I Gde Pitana, MSc 2. Dr. Ir. Moch. Ikhwanuddin Mawardi, MSc
Judul Disertasi : Model Pengembangan Institusi Ekowisata untuk Penyelesaian Konflik di Taman Nasional Gunung Halimun-Salak Nama : Sudhiani Pratiwi NRP : P 062050011 Program Studi : Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Disetujui: Komisi Pembimbing
Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS Ketua
Dr.Ir. Soehartini Sekartjakrarini, MSc Anggota
Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS Anggota
Diketahui
Ketua Program Studi
Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS
Dekan Pascasarjana IPB
Prof.Dr.Ir. Khairil A.Notodipuro, MS
PRAKATA Seperti meniti jalan menuju Cibedug dan Leuwijamang yang terjal dan berlumpur, proses penelitian dan penulisan disertasi ini tidak hanya menuntut penguasaan ilmu tapi juga kesabaran dan ketekunan yang luar biasa. Dengan segala kelemahan dan kelebihannya, Alhamdulillah atas perkenanNYA proses tersebut dapat terselesaikan juga. Penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus disampaikan kepada: •
Prof. Dr. Ir. Hadi S. Alikodra, MS., Dr. Ir. Soehartini Sekartjakrarini, MSc., dan Dr. Ir. Hariadi Kartodihardjo, MS., sebagai komisi pembimbing yang telah memberikan komitmennya dalam memberikan arahan, kritik, dan saran;
•
Prof. Dr. Ir. Surjono H. Sutjahjo, MS beserta staf pada program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang telah memberikan pendampingan selama masa studi;
•
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS sebagai penguji luar prelim dan ujian tertutup yang telah memberikan kritik dan saran untuk perbaikan;
•
Prof. Dr. I Gde Pitana, MSc dan Dr. Ir. Moch. Ikhwanuddin Mawardi, MSc selaku penguji luar sidang terbuka yang telah memberikan kritik dan saran;
•
Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana-BAPPENAS yang telah memberikan beasiswa;
•
Para narasumber dari BTNGH, JICA, RMI, LATIN, ABSOLUT, YEH, Pemda (Kabupaten Sukabumi, Bogor, dan Lebak) dan masyarakat di lokasi studi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membantu terlaksananya survai lapangan, wawancara dan telaah pustaka. Osi, Pak Dedi (YEH), dan Pak Darso yang mendampingi selama masa-masa sulit di lapangan; dan
•
Keluarga besar Sukarno di Bandung dan Mamih di Malang serta yang terkasih (mas Hari, Imun dan Hana) atas dukungan dan pengertiannya yang tiada batas.
Disertasi ini didedikasikan kepada mereka yang hidup dan karyanya telah memberikan inspirasi bagi orang lain untuk hidup dan berbuat lebih baik.
Bogor, 5 Maret 2008 Penulis
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Sukabumi pada tanggal 28 Oktober 1968 dari ayah Drs. H. Sukarno dan ibu H. Rochana, BA. Menikah dengan Ir. Harijanto Suwarno dan memiliki buah hati Halimun Purnama Kasih dan Raihana Nadia Kasih. Pendidikan sarjana diselesaikan pada tahun 1992 di Jurusan Planologi, Intitut Teknologi Indonesia dengan meraih penghargaan sebagai lulusan tercepat dan terbaik. Pendidikan S2 diselesaikan pada tahun 2000 di Department of Park, Recreation and Tourism Resources Management, College of Agriculture and Natural Resources, Michigan State University, USA dengan beasiswa Fresh S1 dari pemerintah Indonesia. Pada tahun 2005, penulis mendapatkan beasiswa dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mengikuti program Doktor (S3) pada Program Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB. Sejak tahun 2000 diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Bappenas dan ditempatkan di Direktorat Pengendalian SDA dan Lingkungan Hidup, Kedeputian Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Sebelumnya pernah bekerja sebagai peneliti di Pusat Pengkajian Strategi Pembangunan, Departemen Pekerjaan Umum (1991-1995) dan konsultan perencana di World Wildlife Fund for NatureIndonesia Program /WWF-IP (1995-1996) serta PT. Gubah Laras (1990-1991). Beberapa organisasi profesi yang sedang/pernah diikuti diantaranya Masyarakat Akuntansi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Indonesia sebagai pengurus (2003-sekarang), Ecotourism Society-USA sebagai anggota (1999-2000), dan American Planning Association sebagai anggota (1998-1999). Beberapa artikel telah diterbitkan dalam Jurnal Manajemen Hutan Tropika dan Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota “JENDELA KOTA”. Artikel
lain
berjudul
Analisis
Ekowisata
dan
Analisis
Stakeholders
Pengembangan Ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun akan diterbitkan Jurnal Forum Pasca, IPB dan Jurnal Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Kota Universitas Pakuan pada tahun 2008. Karya-karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari program S3 penulis. Bogor, 5 Maret 2008 Sudhiani Pratiwi NIM P 062050011
DAFTAR ISI Halaman
DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR LAMPIRAN
i iv vii viii
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Kerangka Pemikiran 1.3 Perumusan Masalah 1.4 Tujuan Penelitian 1.5 Kebaruan (Novelty) 1.6 Manfaat Penelitian
1 4 6 12 13 13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Taman Nasional 2.1.1 Sejarah Konservasi 2.1.2 Tata Nilai yang Mempengaruhi Konservasi 2.1.3 Definisi Konservasi 2.1.4 Konsep Kawasan Konservasi di Indonesia 2.1.5 Konsep Pengelolaan Taman Nasional di Indonesia 2.1.6 Institusi Pengelolaan Taman Nasional 2.2 Konflik dan Pengelolaan Sumberdaya Alam 2.2.1 Definisi Konflik 2.2.2 Tipe atau Jenis-jenis Konflik 2.2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konflik 2.2.4 Tahapan Konflik 2.2.5 Metode Penanganan Konflik 2.2.6 Metode Analisis Konflik 2.2.7 Konflik Penetapan dan Pengelolaan Taman Nasional 2.3 Institusi: Definisi, Fungsi, dan Konsep 2.3.1 Definisi Institusi 2.3.2 Fungsi dan Tujuan Institusi 2.3.3 Kinerja Institusi 2.3.4 Pengembangan, Penguatan dan Perubahan Institusi 2.3.5 Konsep Institutionalist Tenure Security 2.4 Ekowisata 2.4.1 Sejarah Perkembangan Ekowisata 2.4.2 Definisi dan Konsep Ekowisata 2.4.3 Kriteria Kecukupan Ekowisata 2.4.4 Hasil Penelitian Mengenai Ekowisata 2.5 Teori 2.5.1 Teori Konflik 2.5.2 Teori Institusi 2.5.3 Teori Akses
i
14 14 15 16 17 19 20 21 21 22 23 24 26 27
30 31 31 32 34 37 39 43 47 49 51 53
ii
2.5.4 Teori Partisipasi BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 3.2 Rancangan Penelitian 3.2.1 Paradigma Penelitian 3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 3.2.3 Validitas Data 3.2.4 Metode Analisis 3.2.4.1 Analisis Konflik 3.2.4.2 Analisis Institusi 3.2.4.3 Analisis Kriteria Kecukupan Ekowisata BAB IV KONDISI UMUM DAERAH PENELITIAN 4.1 Letak, Luas dan Batas Administratif 4.2 Aksesibilitas 4.3 Status, Penggunaan Lahan dan Sistem Tenurial 4.4 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar TNGH 4.5 Karakteristik Budaya dan Sistem Nilai Masyarakat 4.6 Kelembagaan BTNGH dan Lokal 4.7 Sejarah Pengelolaan Kawasan TNGH BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Karakteristik Konflik di Lokasi Studi 5.1.1 Penyebab Konflik 5.1.2 Faktor-faktor Penyebab Konflik 5.1.3 Tipe Konflik 5.1.4 Penanganan Konflik 5.2 Analisis Institusi Penetapan TNGH 5.2.1 Analisis Stakeholder 5.2.2 Analisis Kebijakan 5.2.3 Analisis Kebutuhan 5.2.4 Implikasi Eksisting Institusi Terhadap Konflik 5.3 Analisis Ekowisata 5.3.1 Kondisi Eksisting Pengembangan Ekowisata 5.3.2 Analisis Kriteria Kecukupan Ekowisata 5.3.3 Analisis Institusi Pengembangan Ekowisata 5.3.3.1 Analisis Stakeholder Ekowisata 5.3.3.2 Analisis Kebijakan Ekowisata 5.3.3.3 Analisis Kebutuhan Pengembangan Ekowisata 5.3.4 Implikasi Pengembangan Ekowisata Terhadap Konflik BAB VI MODEL PENGEMBANGAN INSTITUSI EKOWISATA 6.1 Peningkatan Peran Stakeholders 6.2 Peningkatan Kapasitas Stakeholder 6.3 Pengaturan Ruang dan Kewenangan
53
55 58 58 59 69 72 72 73 82
89 89 91 95 98 99 102
105 113 116 118 122 140 150 160 164 170 187 187 189 197 205
209 215 217
iii
BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN 6.1 Kesimpulan 6.2 Saran
227 228
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
230 248
DAFTAR TABEL Halaman
1 Karakteristik perbedaan konsep penguasaan atas SDA
29
2 Lokasi studi
57
3 Jadwal penelitian
57
4 Jumlah responden dalam penelitian
61
5 Reliabilitas data dalam content analysis
65
6 Tes reliabilitas dokumen kebijakan R-R1
67
7 Tes reliabilitas dokumen kebijakan R-R2
68
8 Tes reliabilitas dokumen kebijakan R1-R2
68
9 Tes reliabilitas dokumen ekowisata R-R1
68
10 Tes reliabilitas dokumen ekowisata R-R2
69
11 Tes reliabilitas dokumen ekowisata R1-R2
69
12 Luas wilayah dan batas administrasi lokasi studi
90
13 Aksesibilitas untuk mencapai lokasi studi
92
14 Enclave di TNGH
93
15 Status dan penggunaan lahan di lokasi studi
93
16 Sistem tenurial di lokasi studi
95
17 Persentase pertambahan penduduk di lokasi studi
96
18 Tingkat pendidikan di lokasi studi
97
19 Jenis mata pencaharian penduduk
97
20 Karakteristik budaya masyarakat di lokasi studi
100
21 Kelembagaan lokal
101
22 Sejarah perubahan status dan pengelola kawasan TNGH
103
23 Penyebab konflik menurut dokumen dan responden (%)
106
24 Karakteristik gangguan di setiap resort TNGH tahun 2002
112
25 Penyebab konflik dan faktor-faktor yang mempengaruhinya
116
26 Pembinaan daerah penyangga TNGH
119
27 Karakteristik konflik di lokasi studi
123
28 Stakeholder utama penetapan TNGH di lokasi studi
125
29 Stakeholder kunci penetapan TNGH
132
iv
v
30 Stakeholder pendukung di lokasi studi
138
31 Hubungan keterkaitan antar stakeholders
141
32 Distribusi peran stakeholder dalam pengurusan hutan
142
33 Analisis peran stakeholders dalam penetapan taman nasional (normatif)
145
34 Analisis peran stakeholders dalam penetapan taman nasional (implementasi)
149
35 Hasil analisis asumsi kebijakan penetapan TNGH
151
36 Analisis kebutuhan penyelesaian konflik penetapan TNGH
161
37 Fasilitas ekowisata di Taman Nasional Gunung Halimun
169
38 Jumlah dan kategori pengunjung 1998-2002
170
39 Tujuan wisatawan ke TNGH tahun 1997-2000
170
40 Rata-rata kunjungan dan tujuan wisatawan ke lokasi studi
171
41 Definisi ekowisata
173
42 Tujuan ekowisata
174
43 Persentase pembagian hasil KSM
176
44 Karakteristik partisipasi masyarakat
177
45 Level partisipasi
178
46 Produk wisata
179
47 Dampak ekowisata terhadap ekonomi lokal
181
48 Rata-rata pendapatan dari ekowisata
183
49 Hubungan stakeholders dalam pengembangan ekowisata
190
50 Jumlah peraturan perundangan yang terkait dengan ekowisata
191
51 Jumlah peraturan perundangan yang mengatur kriteria kecukupan ekowisata
191
52 Distribusi dan jumlah peran stakeholder dalam pengembangan ekowisata
192
53 Distribusi dan jumlah peran stakeholders dalam kriteria kecukupan ekowisata
192
54 Peran stakeholders dalam pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata (normatif)
194
55 Peran stakeholders dalam pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata di TNGH (implementasi)
195
vi
56 Analisis asumsi peran stakeholders dalam pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata di TNGH
196
57 Analisis kebutuhan stakeholder utama dalam pengembangan ekowisata
202
58 Analisis kebutuhan stakeholder kunci dalam pengembangan ekowisata
206
59 Implikasi pengembangan ekowisata terhadap konflik di TNGH
208
60 Model peningkatan peran stakeholders dalam pemenuhan kriteria kecukupan ekowisata
216
61 Model peningkatan kapasitas stakeholder dalam ekowisata
218
62 Konsep pembagian ruang berdasarkan peraturan perundangan versus masyarakat kasepuhan
220
63 Model pengaturan ruang di lokasi studi
223
64 Model pembagian kewenangan dalam setiap kategori ruang
226
DAFTAR GAMBAR
Halaman
1 Latar belakang
5
2 Kerangka pemikiran
7
3 Perumusan masalah
11
4 Latar belakang perkembangan konsep ekowisata
40
5 Letak geografis dan administratif TNGH
56
6 Metode penelitian
88
7 Pemetaan konflik
120
8 Penutupan hutan TNGH di kawasan Lebak tahun 1989-2004
154
9 Penggunaan lahan di dalam kawasan TNGH, Kabupaten Lebak 2004
155
10 Konsep pengembangan model institusi ekowisata
208
11 Konsep pengembangan kebutuhan ruang untuk ekowisata
219
12 Konsep pembagian ekowisata
224
kewenangan
vii
dalam
pengembangan
DAFTAR LAMPIRAN Halaman
1 Observasi dan pengambilan data lapangan
248
2 Daftar dokumen untuk data sekunder
250
3 Daftar peraturan perundangan dan kebijakan terkait
257
4 Daftar dokumen untuk analisis ekowisata
260
5 Analisis kebijakan proses penetapan taman nasional
264
6 Analisis penilaian kriteria kecukupan ekowisata di TNGH
265
7 Sejarah pengelolaan di TNGH dan lokasi studi
273
8 Sejarah pengembangan ekowisata di TNGH
283
9 Analisis stakeholder dalam pengembangan ekowisata
289
viii
