MODEL PENGELOLAAN AIR BAKU LINTAS WILAYAH BERKELANJUTAN (Studi Kasus Pemenuhan Air Bersih untuk DKI Jakarta)
SAMSUL BAKERI
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
PERNYATAAN MENGENAI DISERTASI DAN SUMBER INFORMASI
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi Model Pengelolaan Air Baku Lintas Wilayah Berkelanjutan (Studi Kasus Pemenuhan Air Bersih untuk DKI Jakarta) adalah karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir disertasi ini.
Bogor, Januari 2012
Samsul Bakeri NPM P062074254
ABSTRACT SAMSUL BAKERI.Inter Basin Management Model for Sustainable Water Supply (Case Study: To Fulfill Water Supply for DKI Jakarta ), Under Direction M.Yanuar J. P., Etty Riani and Surjono H. Sutjahjo. Jakarta is capital of Indonesia and as a big city with the administrative status of a regency or province with 9.588.198 people in 2010 (BPS, July, 2010). Jakarta needs water 524.953.840 for domestic and non domestic 212.606.350 m3 and totally 737.560.145,20 m3. PAM Jaya production capacity in 2009 is about 509.431.934 m3/year, about 69,07% the total needs of DKI Jakarta. To fulfil the water, Jakarta needs water supply from the other provinces, 80% water supply for Jakarta are from Citarum (West Java) and Cisadane (Tangerang-Banten) and others. A research has been done within 13 months started from 2010 July until 2011 August. The research is aimed to identify the supply and demand of water and to structurize the role and relationship of stakeholders in the fulfilment the water supply inter basin. The methodology analysis were Interpretative Structure Modelling (ISM), Multy Dimensional Scalling (MDS) and System Dinamic. The goverment has a central role to fulfil the needs of water supply, fulfilment water needs to understand more about supply and demand of water. The problem was the flood had often occured. The sustainable of fulfillment water supply for DKI Jakarta has economy dimensional (69,17), social dimensional (56,52), dimensional of law and institution (68,24), dimensional of infrastructur and technology (61,45), but dimensional of ecology is not sustainable with the score (48,75). In the dynamic model is built, after a policy intervention program 3R, BKT, 13 rivers, desalination, reduction in leakage, PES and others, the need for clean water and adequate Jakarta in 2030 met with no water supply in the soil water uptake and shallow ground water. Jakarta water needs can be met by working together across the region with local government and local government Tangerang Banten Jabar in the utilization of water resources in the watershed that flows in the region with payments for environmental services or PES 50 billion per year.In order to achieve water security, Jakarta needs to build policy scenarios that lack of clean water to Jakarta in the future does not happen again. Both policy scenarios related to supply and demand management and water management technologies, among others, the construction of large dams which hold water from 13 rivers that flow into Jakarta. Building a pipeline project from Jatiluhur reservoir and increase flow of raw water sources other outside Jakarta to conduct inter-regional cooperation. In addition to the management of raw water in the watershed that is the method of normalization ultraviltrasi 13 coupled with the existing river / flowing in Jakarta. In 2031 the use of ground water in the capital should be discussed again with the stakeholders or the public through public consultation, needs to be rethought termination step permits the use of groundwater in the year 2031. Key words: Water supply, inter basin, sustainable management.
RINGKASAN SAMSUL BAKERI. Model Pengelolaan Air Baku Lintas Wilayah Berkelanjutan (Studi Kasus Pemenuhan Air Bersih untuk DKI Jakarta). Dibimbing oleh M.YANUAR J PURWANTO, ETTY RIANI, and SURJONO H. SUTJAHJO. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia, sehingga terjadi perkembangan ekonomi yang pesat serta relatif menjadi tempat terkonsentrasinya industri dan penduduk. Kebutuhan air bersih bagi penduduk dan industri, unit komersil dan sosial akan mengalami peningkatan terus menerus seiring dengan perkembangan penduduk, industri dan unit komersil (mall dan hotel). PAM Jaya mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di perkotaan, sehingga PAM Jaya harus berupaya memenuhi kebutuhan air bersih di Kota Jakarta yang berkualitas, dengan harga yang terjangkau serta memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. Pada dasarnya kuantitas dan kualitas air produksi PAM Jaya sangat tergantung pada suplai air baku dari daerah lain yang ada dalam satu daerah aliran sungai, yaitu DAS Citarum dan Cisadane. Hingga saat ini, PAM Jaya hanya mengandalkan suplai air baku dari DAS Citarum (PJT II) sebanyak 70 – 80% dan selebihnya dari Sungai Cisadane (air curah PAM Tangerang) yang teletak di luar wilayah administrsi DKI. Pemerintah DKI Jakarta dan PAM Jaya belum membuat suatu kebijakan yang mendukung ke arah terwujudnya pemenuhan air bersih yang mencukupi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta, baik kuantitas maupun kualitas. Kegagalan pengelolaan air akan memicu konflik air antar wilayah, padahal Pemda DKI Jakarta sangat membutuhkan dukungan DAS wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan airnya. Persoalan benturan kepentingan ekonomi dan sosial serta lingkungan antar wilayah tersebut semakin nyata karena terpisahkan oleh batas satuan adminintrasi pemerintahan yang berbeda. Agar dapat menjamin keberlanjutan pengelolaan air bersih di Jakarta, membutuhkan kebijakan operasional lintas wilayah. Keberlanjutan produksi dan distribusi air dari PAM Jaya sangat tergantung pada keberlanjutan suplai air dan harga air yang dapat
menutupi biaya operasional PAM Jaya. Pemda DKI Jakarta ikut berperan dalam pemenuhan pelayanan publik sebagai Goverment Service Obligation yang berbentuk alokasi anggaran yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan air bersih PAM Jaya. Pemenuhan kebutuhan dan ketersediaan air baku untuk air bersih DKI Jakarta secara berkelanjutan tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut: besarnya kebutuhan air, tersedianya suplai air, kebijakan pemerintah dalam penetapan tarif dan biaya pelayanan air bersih masyarakat, serta kebijakan alokasi air baku lintas wilayah. Saat ini kebijakan yang berkaitan dengan air bersih masih minim serta belum menyentuh persoalan pemenuhan air bersih yang bersifat lintas wilayah, oleh karenanya perlu dikaji pengelolaan air baku lintas wilayah yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk a). melakukan identifikasi keseimbangan supply demand air bersih untuk wilayah DKI Jakarta, b). melakukan identifikasi dukungan kebijakan pada pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah dan c). penyusunan model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah yang bersifat holistik dan berkelanjutan serta memberikan rekomendasi agenda kebijakan. Penelitian dilakukan di wilayah DKI dan wilayah di luar DKI, yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menjadi sumber air baku untuk DKI Jakarta. Penelitian dilakukan dari Juli 2010 sampai dengan Agustus 2011. Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer dengan cara survei lapangan, wawancara dan pengisian kuesioner serta pengumpulan data sekunder dari instansi terkait. Pada wawancara mendalam, responden dipilih dari stakeholder terpilih dari pemerintah dan para pakar. (proposive sampling).
Pemilihan para pakar dilakukan secara sengaja
Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah
Intrepretative Structural Modelling (ISM) untuk strukturisasi elemen pengelolaan air baku lintas wilayah berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta. Hasil yang didapat dari wawancara dengan para pakar diperoleh empat elemen ISM yakni : (1) elemen pelaku, (2) elemen kebutuhan, (3) elemen tujuan, (4) elemen masalah (kendala). Pada setiap elemen tersebut mempunyai sejumlah sub-elemen yang berbeda-beda. Analisis keberlanjutan dengan MDS untuk mengetahui
keberlanjutannya
dilihat
dari
atribut
yang
sensitif
dengan
mempertimbangkan
dimensi ekonomi, sosial dan ekologi (lingkungan),
infrastruktur dan teknologi serta hukum dan kelembagaan. Pemodelan dinamik menggunakan perangkat lunak “powersim” dengan medesain sistem menjadi model yang berlaku pada pemenuhan air bersih untuk DKI Jakarta. Model dinamik ini meliputi empat sub model yaitu sub model penduduk, sub model kebutuhan air bersih, sub model suplai air baku dan sub model ekonomi. Dalam model dinamik yang dibangun, setelah dilakukan intervensi dengan kebijakan program 3R,BKT, 13 sungai, desalinasi, penurunan kebocoran, PES dan lain-lain, kebutuhan air bersih DKI Jakarta tercukupi dan pada tahun 2030 suplai air bersih terpenuhi tanpa pengambilan air tanah dalam dan air tanah dangkal. Kebutuhan air DKI Jakarta dapat dipenuhi dengan melakukan kerja sama lintas wilayah dengan PEMDA Jabar dan PEMDA Tangerang Banten dalam pemanfaatan sumber air di DAS yang mengalir di wilayah tersebut dengan pembayaran jasa lingkungan atau PES sebesar 50 milyar rupiah per tahun. Dalam rangka mewujudkan ketahanan air bersih, DKI Jakarta perlu membangun skenario kebijakan agar kekurangan air bersih untuk DKI Jakarta di masa mendatang tidak terjadi kembali. Skenario kebijakan baik yang terkait dengan management water supply and demand serta teknologi pengelolaan antara lain, pembangunan dam besar yang menampung air dari 13 sungai yang mengalir ke DKI
Jakarta. Membangun proyek pipanisasi dari waduk jatiluhur serta
menambah sumber air baku dari DAS lainnya di luar DKI Jakarta dengan melakukan kerjasama antar wilayah. Selain itu melakukan pengelolaan air baku di DAS yang ada dengan metode ultraviltrasi yang dibarengi dengan normalisasi 13 sungai yang ada/mengalir di DKI Jakarta. Pada tahun 2031 penggunaan air tanah dalam di DKI perlu didiskusikan kembali dengan stakeholders atau masyarakat melalui konsultasi publik, perlu dipikirkan kembali langkah penghentian pemberian ijin penggunaan air tanah pada tahun 2031.
Keywords: pengelolaan, keberlanjutan, pemenuhan, supply demand, MDS, ISM.
© Hak Cipta milik IPB, tahun 2012 Hak Cipta dilindungi Undang-undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB
MODEL PENGELOLAAN AIR BAKU LINTAS WILAYAH BERKELANJUTAN (Studi Kasus Pemenuhan Air Bersih untuk DKI Jakarta)
SAMSUL BAKERI
Disertasi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
SEKOLAH PASCASARJANA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR 2012
Penguji pada Ujian Tertutup : Prof.Dr. Ir.Bambang Pramudya. N. M. Eng Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, MS
Penguji pada Ujian Terbuka : Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, MS. Dr.Ir. Alek Abdi Chalik, MM.MT
PRAKATA Alhamdulillah, disertasi yang berjudul “Model Pengelolaan Air Bersih Lintas Wilayah Berkelanjutan (Studi Kasus Pemenuhan Air Bersih untuk DKI Jakarta) dapat diselesaikan dengan baik. Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Penulisan disertasi dilakukan bertujuan mengkaji model pengelolaan air baku lintas wilayah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr.Ir. M. Yanuar J.Purwanto., MS., dan Dr. Ir. Etty Riani, MS., serta Prof. Dr. Ir. H. Surjono Hadi Sutjahjo, MS., sebagai komisi pembimbing, atas bimbingan dan pengarahannya sehingga disertasi ini dapat kami selesaikan dengan baik. Demikian juga rasa terima kasih kami haturkan kepada Prof. Dr. Ir. Cecep Kusmana, MS., Ketua Program Studi PSL, dan Prof. Dr. Ir. Bambang Pramudya N., M.Eng., sebagai penguji luar komisi pada prelim lisan dan ujian tertutup. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Kukuh Murtilaksono, MS, sebagi penguji luar komisi serta bapak Dr. Ir. Dedi, wakil dekan Pascasarjana selaku pimpinan sidang serta Dr. Ir. Widiatmaka, MS., sekretaris Program Studi PSL, selaku penguji pada ujian tertutup. Tidak lupa kami mengucapkan rasa terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Asep Sapei, MS., selaku penguji luar komisi pada prelim lisan serta ujian terbuka. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Ir. Marimin, MS., selaku sekretaris Program Doktor, Kepala Pusbin KPK dan Drs. Krisna Nurmiradi, M.Eng., yang telah memberikan izin untuk mengikuti program S3 SPs IPB ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Bapak Mauritz Napitupulu selaku Dirut PAM Jaya beserta jajarannya dan para pejabat PJT II serta seluruh pakar yang telah berpartisipasi selama proses penelitian dan penyusunan disertasi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak lainnya yang telah membantu atas saran, masukan, dan bantuan dalam penyusunan disertasi ini. Semoga disertasi ini bermanfaat baik bagi penulis, dunia perguruan tinggi maupun pemerintah dan masyarakat. Bogor, Januari 2012
RIWAYAT HIDUP Penulis dilahirkan di Mojokerto 7 Mei 1964 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Sumari (Alm) dan Sumiah. Penulis menikah dengan Sukimah, S. Pd.I. pada tahun 1991 dan telah dikaruniai tiga anak: Helty Fatimah Bakri (mahasiswi IPB), Akbar Maulana Bakri (Kelas III SMP) dan Ahmad Kurnia Bakri (Kelas 1 SD).
Pendidikan Sarjana ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi (STIA LAN-RI) Kampus Jakarta, lulus pada tahun 1995. Penulis meneruskan S2 di FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta pada tahun 2001 dengan Kekhususan
Otonomi
Daerah
dan
(lulus
tahun
2003
dengan
predicate
terbaik/cumlaude). Pada tahun 2005, penulis mengikuti pendidikan Akta V di IKIP Jakarta. Pada tahun 2007/2008 diterima sebagai mahasiswa S3 pada Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor dari sumber pembiayaan mandiri. Saat ini penulis bekerja di Balai Pelatihan Konstruksi dan Peralatan Jakarta, Pusbin KPK- Badan Pembinaan Konstruksi Kementrian Pekerjaan Umum sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Sebelumnya, penulis pernah
bekerja sebagai
pengajar di SMP Swasta, pengajar les bahasa Inggis, dosen di Sekolah Tinggi Teknik Mutu Muhammadiyah Tangerang, asisten keuangan di Proyek PPJK tahun 1995 s.d. 2001 Puslatjakons Departemen Pekerjaan Umum, Pemimpin Bagian Proyek Pelatihan Konstruksi Jakarta tahun 2002 s.d. 2004, Kepala Sub Bidang Bakuan Kompetensi tahun 2006, Kepala Sub Bidang Kurikulum Pelatihan Keterampilan Konstruksi 2008, Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi 2009. Selain itu penulis juga aktif sebagai Ketua Umum Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia (PTKI). Artikel dengan judul Analisa MDS (Multy Dimensional Scalling) untuk Keberlanjutan Pemanfaatan Air Lintas Wilayah (Studi Kasus DKI Jakarta) telah diterbitkan pada Jurnal Rekayasa Lingkungan Vol. 7, No.2 bulan November tahun 2011. Karya ilmiah tersebut merupakan bagian dari program S3 penulis.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Dalam kegiatan pembangunan seringkali memanfaatkan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak terkendali. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dalam jangka panjang akan menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Menurut Laporan World Commission on Environment and Development (WCED), yang kita kenal dengan Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (1987) bahwa akibat dari pembangunan telah mengakibatkan terjadinya hal-hal sebagai berikut: 1.
Kekeringan, contoh yang paling spektakuler terjadi di Afrika, yang telah menempatkan 35 juta manusia dalam bahaya kelaparan dan mengakibatkan kematian kurang lebih satu juta manusia.
2.
Bahan-bahan kimia pertanian, pelarut dan merkuri tumpah ke dalam Sungai Rhine ketika terjadi kebakaran pada sebuah gudang di Swiss, sehingga mematikan berjuta-juta ikan secara massal, puluhan juta biota air lainnya dan mencemari air minum di Republik Federal Jerman dan Belanda.
3.
Diperkirakan terdapat kurang lebih 60 juta orang meninggal karena penyakit diare yang diakibatkan oleh air minum yang tidak bersih dan malnutrisi dan sebagian besar korban tersebut adalah anak-anak. Laporan WCED (1987) tersebut memperlihatkan bahwa dampak dari
pembangunan telah mengakibatkan terganggunya kualitas dan kuantitas air permukaan. Padahal air merupakan sumber daya alam (SDA) yang strategis dan vital bagi kehidupan, bahkan keberadaannya tidak dapat digantikan oleh materi lain. Air juga dibutuhkan untuk kehidupan manusia baik untuk rumah tangga (domestik), pertanian, industri, dan kegiatan ekonomi lainnya, bahkan air juga merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, sehingga kuantitas dan kualitasnya harus terjamin. Hal ini sesuai dengan pendapat Valentinus (1995) bahwa
2
kebutuhan air bagi setiap manusia sangat nyata terutama bila dikaitkan dengan empat hal yaitu pertumbuhan penduduk, kebutuhan pokok kehidupan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan ekosistem terhadap teknologi. Adapun salah satu wilayah yang mempunyai kebutuhan air dalam jumlah besar dan sudah sangat mendesak adalah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan dan pusat perekonomian Indonesia, sehingga terjadi perkembangan ekonomi yang pesat serta relatif menjadi tempat terkonsentrasinya industri dan penduduk. Di lain pihak kebutuhan air bersih bagi penduduk dan industri dapat dikatakan cukup tinggi, bahkan dari studi perencanaan pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan tahun 1987 memperlihatkan bahwa kebutuhan air baku untuk air bersih dan industri akan meningkat pesat hingga tahun 2025 (Cisadane River Basin Development Feasibility, 1987). Perkiraan kebutuhan air baku untuk Jakarta pada tahun 2025 mencapai 55,13 ton kubik, sedangkan untuk Bogor 4,26 ton kubik, Tangerang 5,56 ton kubik Bekasi 2,4 ton kubik, Cikarang 1,47 ton kubik. Oleh karena itu paradigma baru Indonesia mengarah ke negara yang bergerak dibidang industri. Bergesernya Indonesia menjadi negara industri, terutama di perkotaan, akan menyebabkan semakin meningkatnya permasalahan kuantitas dan kualitas air, mengingat ruang terbuka hijau semakin sempit dan limbah industri yang dihasilkan semakin banyak, bahkan di kota-kota besar mulai terlihat tanda-tanda terjadinya intrusi air laut. Oleh karena itu Perusahaan Air Minum (PAM) yang ada di kota besar terutama Jakarta harus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hal tersebut. PAM merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah (BUMD) yang mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat di daerah perkotaan. Hal ini terkait dengan fungsi PAM sebagai pengatur, penentu kebijakan dan operator serta mengemban misi sosial dan komersial secara bersamaan. Oleh karena itu PAM harus berupaya untuk mengatasi permasalahan air bersih di perkotaan dengan menyediakan pelayanan air bersih yang berkualitas baik namun dengan harga terjangkau sekaligus memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Hal ini sesuai dengan harapan yang
3
harus dicapai dalam Millenium Development Goals (MDGs) 2015 di sektor air bersih, yaitu harus mencoba untuk semakin meminimalkan jumlah penduduk yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih yang sehat dan sanitasi dasar. Oleh karena itu dalam menjalankan fungsinya, PAM tidak boleh hanya berbasis komersial, namun juga harus berbasis pada misi sosial dengan sangat memperhatikan aspek lingkungan. PAM merupakan perusahaan daerah, yang diharapkan dapat memberikan pelayanan umum dan pada saat yang bersamaan juga memberikan kontribusi pada pendapatan daerah. PAM dituntut untuk dapat melayani kebutuhan air bersih masyarakat dengan kuantitas yang cukup, kualitas yang memenuhi syarat kesehatan dan kontinuitas yang berkesinambungan. Namun di lain pihak PAM terutama di DKI Jakarta juga menghadapi berbagai permasalahan, seperti minimnya kuantitas bahan baku. Sumber air baku untuk air bersih DKI Jakarta disuplai dari daerah lain, dalam hal ini sangat tergantung pada Waduk Jatiluhur (Kabupaten Purwakarta) dan kabupaten/kota lain yang ada di atasnya, juga tergantung
pada
Kabupaten/Kota
Bogor,
Kabupaten/Kota
Bekasi
dan
Kabupaten/Kota Tangerang dalam penyediaan air bersih. Selain kuantitas, DKI Jakarta juga menghadapi permasalahan kualitas. Permasalahan kualitas air baku untuk air bersih, sangat tergantung kepada daerah lain yang dilalui oleh sungai pensuplai air baku tersebut. Dalam hal ini daerah yang dilalui oleh sungai tersebut, atau daerah lain yang ada pada satu daerah aliran sungai seringkali ikut serta memperburuk kualitas air sebagai akibat adanya limbah terutama yang berasal dari kegiatan antropogenik. Kondisi ini mengakibatkan air yang dari hulunya mempunyai kualitas baik, menjadi sangat buruk ketika memasuki wilayah Jakarta seperti yang terjadi di DAS Citarum (ADB, 2006). Kuantitas dan kualitas air yang dikelola oleh PAM Jaya sangat tergantung pada daerah lain yang ada dalam satu daerah air sungai, misalnya DAS Citarum, namun sayangnya hingga saat ini kebijakan yang ada belum mendukung ke arah itu. Kebijakan yang ada relatif bersifat parsial di setiap daerah. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya Undang-undang Nomor No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan otonomi daerah, karena setiap kabupaten atau kota cenderung relatif mempertahankan egonya masing-masing
4
dengan cara membuat kebijakan sendiri tanpa memperdulikan wilayah administratif lainnya, pada akhirnya mengakibatkan kondisi lingkungan dan kualitas air sungai sama sekali tidak diperhatikan, karena merasa bukan menjadi tanggung jawab dari daerahnya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sutjahjo (2010) yang mengatakan bahwa masalah krisis air bukan hanya masalah kuantitas saja melainkan juga kualitas. Berbagai penelitian menyatakan, penurunan debit air sungai terjadi karena wilayah Puncak dan sekitarnya mengalami degradasi lingkungan yang menyebabkan fungsi hidrologinya terganggu. Menurut Widyastuti (2003) Jakarta sebagai Ibukota Negara, dengan luas wilayah kurang lebih 650 Km (65.000) ha, mempunyai masalah kependudukan yang berat, yang mengakibatkan permasalahan-permasalahan antara lain: Keterbatasan lahan untuk menampung kebutuhan ruang untuk permukiman dan fasilitasnya terutama di perkotaan, tumbuhnya daerah-daerah kumuh, pencemaran sungai, pencemaran air sumur penduduk di permukiman padat, masalah sampah kota, dan lain-lain. Hampir 90% sumur penduduk DKI Jakarta telah tercemar detergen dan bakteri E coli. Selain itu pemakaian air sumur baik air sumur dangkal (sumur penduduk) maupun air sumur dalam oleh industri dan perhotelan yang berlebihan mengakibatkan penurunan tanah 10 cm (laporan BLPHD DKI Jakarta tahun 2008). Penurunan tanah (subsiden) dirasakan di Jakarta Utara, Jakarta Pusat (daerah Glodok, Kota dan sekitarnya) dan Jakarta Barat wilayah Cengkareng dan Kalideres. Penurunan tanah bahkan sudah dirasakan di daerah pusat kegiatan perekonomian (jantung Kota Jakarta) yaitu di daerah Jln. MH Tamrin. Pemakaian air tanah berlebihan juga mengakibatkan instrusi air laut, sudah dirasakan di daerah Jakarta Utara, daerah Gunung Sahari dan bahkan sudah sampai di daerah dekat dengan kantor Istana Presiden. Untuk itu Pemerintah DKI melakukan kebijakan pembatasan pemakaian air tanah oleh penduduk dengan pengaturan pajak air. Dalam rangka memperbaiki pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta, perlu kebijakan yang terintegrasi lintas wilayah dan lintas sektoral serta harus mulai mengintegrasikan antara kuantitas dengan kualitas. Berdasarkan hal tersebut maka perlu segera dibuat model kebijakan pengelolaan air bersih lintas
5
wilayah yang berkelanjutan. Model kebijakan ini idealnya dibuat dengan lokasi kajian di wilayah yang mempunyai masalah yang sangat kompleks seperti DKI Jakarta, oleh karena itu dalam pembuatan model ini mengambil wilayah model Provinsi DKI Jakarta. Kompleksitas masalah kebijakan pengelolaan air lintas wilayah yang bekerlanjutan di era otonomi daerah, dengan egoisme daerah semakin tinggi. Masalah pengelolaan air juga terkait dengan masalah ekonomi yaitu untuk menghasilkan untung bagi pengelolanya serta bertujuan sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak dengan harga yang terjangkau. Padahal di lain pihak kualitas air juga semakin buruk, sehingga untuk mengolahnya diperlukan biaya yang lebih tinggi. Kuantitas air juga menjadi masalah sebagai akibat hilangnya (dialihfungsikannya) daerah tangkapan air, dan masalah-masalah lainnya, maka harus dilakukan pendekatan secara terpadu dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Model pengelolaan air lintas wilayah yang berkelanjutan di era otonomi daerah ini sudah sangat mendesak untuk dibuat di wilayah DKI Jakarta serta wilayah lain yang serupa.
1.2
Perumusan Masalah Air merupaan salah satu bagian terpenting di ekosistem manapun, namun air
juga merupakan barang sosial dan ekonomi yang harus dikelola secara berkelanjutan sehingga dapat selalu memenuhi kebutuhan hidup baik manusia maupun makhluk hidup lainnya (Flint, 2003; Loucks, 2000; Soenaryo et al., 2005), serta dibutuhkan untuk perkembangan peradaban manusia (Soenaryo et al., 2005). Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang keberadaannya diatur oleh Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, sehingga Sanim (2003) mengistilahkan bahwa konstitusi tersebut merupakan kontrak sosial antara pemerintah dan warga negaranya dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Pada dasarnya keberadaan air sudah dijamin oleh konstitusi, namun kenyataannya untuk mendapatkan air yang berkualitas, merupakan barang langka terutama di daerah perkotaan seperti DKI Jakarta. Kelangkaan (scarity) merupakan suatu kondisi dimana jumlah pemenuhan kebutuhan manusia terbatas atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kebutuhan itu sendiri yang
6
jumlahnya tidak terbatas. Oleh karenanya, dengan adanya kelangkaaan tersebut manusia dituntut melakukan usaha untuk bisa memperoleh kebutuhan yang jumlahnya memang terbatas. Selain itu, karena kelangkaan yang ada maka setiap manusia diharapkan mampu bertindak bijak dalam menikmati berbagai barang dan jasa yang diperolehnya, misalnya dengan melakukan penghematan atau penggunaan barang dan jasa seperlunya (Sumber Kewenangan Hukum Administrasi Negara: 28 Maret 2011). Pada dasarnya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, namun mengingat air bersifat sangat dinamis dengan sumber berada di kabupaten/kota lain serta melintasi berbagai wilayah administrasi maka dalam memanfaatkan airpun tidak hanya di satu wilayah administrasi, namun di hampir semua wilayah administrasi yang masuk pada satu kawasan daerah aliran sungai tersebut. Menurut Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah (2001), air mempunyai karakteristik dasar dapat berada di beberapa wilayah administratif, dipergunakan oleh berbagai aktor (multi-stakeholders), dipergunakan untuk berbagai kepentingan dan merupakan sumberdaya alam mengalir (flow resources) sehingga memiliki keterkaitan yang erat antara wilayah hulu dengan hilir. Pengelolaan sumber daya air merupakan permasalahan yang tidak sederhana dan menjadi sangat rumit karena selain harus memperhatikan aspek lain, juga harus memperhatikan setidaknya beberapa karakteristik dasar tersebut di atas. Di lain pihak adanya otonomi daerah semakin mempersulit pengelolaan yang didasarkan pada karakteristik dasar tersebut. Adanya pemberlakuan otonomi-otonomi daerah ternyata memunculkan kesulitan tersendiri untuk pengelolaan sumber daya air, sebagai akibat adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan air di daerahnya sendiri dan adanya egoisme lain dari setiap wilayah yang dilewati sungai tersebut. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan sumber daya air utama DKI Jakarta, yakni pengelolaan sumber daya air di DAS Citarum. Menurut Departemen Pekerjaan Umum terdapat tiga belas (13) sungai yang mengalir atau melintasi wilayah DKI Jakarta dan pinggiran Jakarta. Beberapa sungai tersebut diantaranya adalah Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, Kali Cakung, Kali Pesangrahan, Kali
7
Krukut, Kali Citarum, Kali Malang, Kali Cideng, Kali Grorol. Pada DAS yang mengalir di pinggiran DKI Jakarta seperti Sungai Cisadane Tangerang dan Sungai Ciburial Bogor, sungai-sungai tersebut mengalir dari hulu hingga hilir, dengan melalui wilayah administrasi yang berbeda yakni hulu sungainya berada di Daerah Jawa Barat dan melintasi beberapa wilayah administrasi kabupaten dan kota, seperti kabupaten Purwakarta, Kerawang, Bekasi, Bogor dan Tangerang (Provinsi Banten). Banyaknya DAS yang mengalir ke DKI Jakarta, sebenarnya merupakan potensi sumber air baku yang dapat dimanfaatkan untuk mencukupi kebutuhan air bersih bagi pendukduk DKI Jakarta. Sumber air baku untuk air bersih DKI Jakarta berasal dari lokasi lain, terutama dari Gunung Wayang yang masuk ke DKI Jakarta melalui DAS Citarum. Sungai Citarum merupakan Sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Barat. Menurut Hasan (2010), total area DAS Citarum 12.000 km2 dengan populasi di sepanjang sungai tersebut sebanyak 10 juta orang yang mana 50% merupakan urban. Sungai Citrarum selain untuk kebutuhan sumber air baku untuk air bersih DKI Jakarta, juga dipergunakan untuk mengairi areal irigasi seluas 280.000 hektar. Sungai Citarum juga menghasilkan tenaga listrik sebesar 1.900 mega watt. Sungai Citarum sebagai sumber utama suplai air baku untuk air bersih Penduduk DKI Jakarta, direncanakan dapat memberikan pelayanan air bersih sejumlah 80% penduduk DKI Jakarta (16 m3/detik). Sungai Citarum selain untuk keperluan pertanian, perikanan, perkebunan, listrik dan keperluan air baku untuk air bersih penduduk, baik penduduk DKI Jakarta maupun penduduk yang dilewati oleh aliran sungai tersebut. Wilayah Sungai Citarum, terletak di wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat. Jadi wilayah administrasi Sungai Citarum meliputi sebagian Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dan Kota Jakarta Timur. Setiap wilayah administrasi yang dilewati aliran Sungai Citarum tentunya memiliki kepentingan dan ingin memanfaatkan sumber daya air DAS Sungai Citarum.
8
Aspek-aspek yang menyebabkan rendahnya ketersediaan air di wilayah DKI Jakarta selain masalah sosial dan ekonomi, ego sektoral, egoisme daerah dalam pemanfaatan sungai, adalah permasalahan ekologi atau lingkungan, terutama di daerah hulu (tangkapan air) Sungai Citarum. Hal ini disebabkan baik buruknya kondisi lingkungan di hulu Sungai Citarum, sangat menentukan kualitas dan kuantitas air yang mengalir di Sungai Citarum. Aspek lainnya adalah adanya ketidakseimbangan atau gap penawaran dan permintaan air bersih, adanya gap antara implementasi kebijakan pengelolaan air dengan kebijakan yang ada serta belum terintegrasinya berbagai kebijakan yang terkait pengelolaan dan penyediaan air bersih. Oleh karena itu maka saat ini dirasakan sudah sangat mendesak untuk memiliki Model Pengelolaan Air Lintas Wilayah yang berkelanjutan berbasis pada otonomi daerah, dengan mendasarkan pada pertanyaan penelitian, sebagai berikut : 1. Bagaimana kondisi eksisting sumber daya air di DAS terkait dengan suplai air baku untuk pemenuhan air bersih masyarakat Jakarta? 2. Bagaimana kuantitas dan kualitas sumber–sumber air baku setelah memasuki otonomi daerah serta keterkaitan keduanya? 3. Bagaimana dukungan regulasi dan kebijakan pengelolaan sumber daya air lintas wilayah berkelanjutan? 4. Bagaimana model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah yang bersifat holistik dan berkelanjutan pada era otonomi daerah? Perumusan masalah dan pertanyaan penelitian tersebut di atas dapat disederhanakan pada Gambar 1 dibawah ini:
9
Gambar 1. Perumusan kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah
1.3
Kerangka Pikir Air adalah sumber daya alam yang vital karena keberadaan dan fungsinya
tidak dapat digantikan oleh sumber daya lainnya (Wolf, 1998). Air juga merupakan komponen lingkungan hidup, yang dapat mengalami berbagai masalah seperti masalah ketersediaan air (kuantitas) dan masalah kualitas (misalnya terjadinya pencemaran). Permasalahan ketersediaan air baku untuk air bersih semakin hari cenderung semakin banyak menghadapi kendala, misalnya ketersediaannya yang semakin terbatas, padahal kebutuhan akan air bersih ini semakin meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Santoso (2005), yang mendapatkan hasil bahwa terdapat ketimpangan ketersediaan air di Jawa dan Bali dengan jumlah penduduk yang ada di dalamnya. Dalam hal ini potensi air yang ada lebih kecil dibanding kebutuhan, sehingga mengakibatkan terjadi eksploitasi air secara berlebihan yang pada akhirnya mengakibatkan ketersediaan air di Pulau Jawa dan Bali akan semakin langka bahkan akan mencapai titik kritis. Adanya masalah pencemaran air juga akan semakin menekan kuantitas air dan mengakibatkan permasalahan air menjadi semakin komplek sebagai akibat tingginya tingkat pencemaran air. Kebijakan pengelolaan sumber daya air tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Pada pasal 2 dan pasal 3 serta pasal 4 UU RI No. 7 Tahun 2004 tersebut menjelaskan bahwa
10
sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akutanbilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat dan bersih. Kebijakan pengelolaan sumber daya air saat ini yaitu pada era otonomi daerah juga harus memperhatikan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. Pada UU No. 7 Tahun 2004 pasal 14 dinyatakan bahwa wewenang dan tanggung jawab pemerintah meliputi menetapkan kebijakan nasional sumber daya air, menetapkan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional, melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Jadi untuk Sungai Citarum yang melintasi Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta, pengelolaannya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Pusat. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, dalam hal pengelolaan sumber daya air tetap mengacu juga kepada Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Undang-undang No. 7 Tahun 2004 telah membagi wewenang kepada pemerintah provinsi dan juga kepada pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal pengelolaan sumber daya air. Sungai yang melintasi beberapa kabupaten dalam propinsi tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air di wilayahnya
berdasarkan
kebijakan
nasional
sumber
daya
air
dengan
memperhatikan kepentingan provinsi sekitarnya. Pada pasal 16 wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota meliputi: menetapkan kebijakan
11
pengelolaaan sumber daya air di wilayahnya berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan
kepentingan
kabupaten/kota
sekitarnya,
melaksanakan
pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya. Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah mengatur tentang konservasi sumber daya alam termasuk sumber daya air. Konservasi sumber daya air juga diatur dalam Undangundang No. 7 Tahun 2004 Bab III pasal 20 ayat (1) konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air. Pada ayat (2) konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan meliputi perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Kualitas air baku untuk air bersih DKI Jakarta dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Masalah yang dihadapi oleh Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan air diantaranya adalah sulitnya menyediakan kuantitas air sesuai dengan yang diinginkan, sulitnya mendapatkan kualitas air sesuai dengan baku mutu dan mendukung kesehatan yang mengkonsumsinya. Berdasarkan hal tersebut
maka perlu dilakukan pemantauan kualitas air agar diketahui nilai
kualitas air dalam bentuk parameter fisika, kimia, dan biologi. Pemantauan tersebut dengan membandingkan nilai kualitas air dengan baku mutu sesuai dengan peruntukkannya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. PP No. 82 Tahun 2001 mengelompokkan klasifikasi air menjadi 4 kelas yaitu: 1. Kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 2. Kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan unuk prasarana/sarana rekreasi, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi
12
pertanaman, dan atau peruntukan lain uang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut; 3. Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut; 4. Kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Menurut Kepmen Kesehatan RI No 907/MENKES/SK/VII/2002, pasal 2 ayat (1) jenis air minum meliputi: a) air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, b) air yang didistribusikan melalui tangki air, c) air kemasan, d) air yang digunakan untuk produksi bahan makanan dan minuman yang disajikan kepada masyarakat. Air bersih adalah air yang memenuhi syarat kesehatan yang harus dimasak terlebih dahulu sebelum diminum. Syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan persyaratan kualitas air secara fisika, kimia dan biologi. Menurut Untung (2004) dalam Hartono (2007), air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau. Air bersih didapat dari sumber air yaitu air tanah, sumur, air tanah dangkal, sumur artetis atau air tanah dalam. Kualitas air bersih apabila ditinjau berdasarkan kandungan bakterinya menurut Surat Keputusan Dirjen PPM dan PLP No. 1/P0.03.04.PA.91 Tahun 2000/2001, air bersih dapat dibedakan ke dalam 5 kategori sebagai berikut: 1. Air bersih kelas A kategori baik mengandung coliform kurang dari 50. 2. Air bersih kelas B kategori kurang baik mengandung coliform 51-100. 3. Air bersih kelas C kategori jelek mengandung coliform 101 – 1000. 4. Air bersih kelas D kategori amat jelek mengandung coliform 1001 – 2400. 5. Air bersih kelas E kategori sangat amat jelek mengandung coliform lebih dari 2400. Dalam rangka menjaga kualitas air baik air tanah, air sungai tidak tercemar oleh kegiatan industri pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51 tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri. Menurut Keputusan Kementrian
13
Lingkungan Hidup No.51/Men/LH/10/1995 pasal 6 mencatumkan beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggungjawab kegiatan industri, antara lain sebagai berikut: melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke dalam lingkungan tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan, membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, kadar parameter baku mutu limbah cair, dan produksi bulanan yang sesungguhnya kepada BAPEDAL, gubernur, instansi teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini terdapat ketidakseimbangan atau gap penawaran dan permintaan air bersih seperti secara umum terjadi pada Perusahaan Daerah Air Minum hampir di seluruh Indonesia. Pada kasus DKI Jakarta, cakupan layanan PAM Jaya baru mencapai 60% penduduk DKI Jakarta padahal MDG’s menginginkan 80% dari penduduk kota terlayani air bersih. Kondisi ini mengakibatkan potensi PAM Jaya untuk memperluas cakupan pelayanan seperti yang diinginkan dalam MDG’s dan sekaligus sasaran peningkatan pendapatan PAM Jaya, relatif semakin sulit untuk diwujudkan, apalagi setelah masuk pada era otonomi daerah. Oleh karena itu jika kondisi dibiarkan seperti itu, maka kemampuan PAM Jaya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan air bersih secara efektif, efisien dan berkelanjutan semakin sulit dijangkau. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengelolaan sumber air baku, PAM Jaya pada khususnya dan pemerintah pada umumnya harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan ekologi, secara bersamaan (terintegrasi) dan tidak boleh hanya mementingkan satu atau dua faktor diantara ketiganya. Dalam memenuhi
tugas-tugasnya
terutama
untuk
menciptakan
keberlangsungan
penyediaan air oleh PAM Jaya, PAM Jaya harus melihat segala sesuatu yang ada pada sungai dari sisi ekologi. Oleh karena itu, pengelolaan air bersih harus dilakukan secara terpadu antar wilayah yang tercakup dalam DAS tersebut karena kebutuhan air baku untuk air bersih DKI Jakarta, 70-80% disuplai dari luar Provinsi DKI Jakarta yaitu Waduk Jatiluhur dan Tangerang.
14
Kondisi saat ini adalah masih minimnya implementasi kebijakan yang berkaitan dengan air dan belum adanya kebijakan yang bersifat holistik dengan pendekatan ekologis serta belum terpadunya antara kuantitas dan kualitas. Mengingat kualitas dan kuantitas air saling berhubungan, maka antara kualitas dan kuantitas juga tidak bisa dipisahkan, namun keduanya harus terintegrasi dengan baik. Namun demikian kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan air baku belum ada yang mengatur kerjasama antar wilayah secara detail/teknis yang mengakaitkan dengan jasa lingkungan dan belum mengintegrasikan antara kualitas dan kuantitas. Oleh karenanya perlu dibuat model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah yang berkelanjutan terutama yang berbasis otonomi daerah dan berwawasan lingkungan. Mengingat suplai air terbesar untuk bahan baku PAM Jaya berasal dari Waduk Jatiluhur yang terletak di Kabupaten Purwakarta, maka wilayah yang akan distudi pada penelitian ini adalah DKI Jakarta dan daerah sekitarnya (Bodetabek). Untuk lebih jelasnya kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.
15
Kebijakan Pengelolaan Air Baku
Pemerintah Daerah
Pemerintah Pusat
Kementrian Lingkungan Hidup
Kementrian Dalam Negeri
Ambang Batas Polusi
Tarif
Kementrian Kesehatan
Syarat Kualitas Air sehat
Kementrian Pekerjaan Umum
Pendayagunaan SDA dengan baik
Kementrian Keuangan
Non DKI
Alokasi Anggaran
Alokasi Sumber Daya Air
Kebijakan Lintas Wilayah Pengelolaan Air Baku Berkelanjutan
Ketersediaan Air Baku • Kualitas • Kuantitas • Kontinuitas • Keterjangkauan
Kebutuhan Air Baku
Kebutuhan Air Bersih DKI Terpenuhi
Ok Setting Agenda Kebijakan
Stop
Gambar 2. Kerangka pemikiran model pengelolaan air lintas wilayah 1.4
DKI
Tujuan Penelitian Tujuan utama penelitian adalah untuk mendapatkan model kebijakan
pengelolaan air baku lintas wilayah yang berbasis otonomi daerah yang
16
berkelanjutan. Pengembangan model kebijakan tersebut diperoleh
melalui
beberapa sub tujuan penelitian sebagai berikut : 1. Melakukan identifikasi keseimbangan supply demand di DAS yang terkait dengan penyediaan air bersih untuk wilayah DKI Jakarta. 2. Melakukan identifikasi dukungan kebijakan pengelolaan air di era otonomi daerah. 3. Penyusunan model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah yang bersifat holistik dan berkelanjutan serta rekomendasi agenda kebijakan.
1.5
Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan suatu dukungan bagi para
pengambil kebijakan di bidang pengelolaan air baku untuk air bersih, terutama di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta wilayah kota/kabupaten yang memberikan suplai air baku untuk air bersih ke DKI. Menurut segi teoritis akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan ilmiah bagi para peneliti lain yang akan melakukan pengkajian tentang sistem pengelolaan air. Selain itu juga mengembangkan model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah yang berbasis otonomi daerah, dengan karakteristik daerah pelayanan serta rekayasa model sistem pengelolaan air yang berwawasan lingkungan dalam rangka menuju pembangunan yang berkelanjutan. Hasil kajian ini juga diharapkan akan menjadi masukan dalam merancang kebijakan nasional dan PERDA pengelolaan sumberdaya air lintas wilayah berbasis otonomi daerah.
1.6
Novelty Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terdiri dari: (1) METODE: Prosedur analisis kebijakan yang mengintegrasikan, analisis keberlanjutan, peran pemangku kepentingan supply demand air bersih dan kebijakan otonomi daerah. (2) HASIL: model pengelolaan air baku lintas wilayah yang berbasis otonomi daerah
dan berkelanjutan
bersih DKI Jakarta.
untuk pemenuhan kebutuhan air
17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1
Kebijakan Publik Kebutuhan akan air merupakan kebutuhan dasar manusia, untuk itu negara
menjamin terpenuhinya kebutuhan air. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan
untuk
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat.
Implementasi
kebijakan pengelolaan air berpedoman pada Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang sumber daya air yaitu UU RI Nomor 7 Tahun 2004 dan Undangundang RI Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu pengelolaan air haruslah memperhatikan air sebagai fungsi sosial dan ekonomi serta ekologi. 2.1.1 Perumusan Kebijakan Publik Kebijakan (policy) adalah solusi atas suatu masalah. Kebijakan seringkali tidak efektif akibat tidak cermat dalam merumuskan masalah. Kebijakan sebagai obat seringkali tidak manjur bahkan mematikan, akibat diagnosa masalah atau penyakitnya keliru (Dunn, 2003). Kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah publik dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi dari permasalahan. Namun seringkali kebijakan yang ada masih dipandang belum memadai sehingga diperlukan kebijakan lain atau perbaikan kebijakan. Jadi yang termasuk kebijakan publik baik mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan menteri sampai dengan perda. Adapun yang dimaksud dengan perda menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa peraturan daerah selanjutnya disebut dengan perda adalah peraturan daerah provinsi dan atau peraturan daerah kabupaten/ kota.
18
Kebijakan publik adalah faktor yang me-leverage kehidupan bersama. Dalam Teori Pareto, kebijakan publik adalah faktor 20% yang menyebabkan terjadinya yang 80%. Kesepakatan awal pada teori ini bahwa kebijakan publik merupakan faktor kritikal bagi kemajuan dan kemunduran suatu bangsa (Nugroho, 2002). Negara yang maju dan kuat seperti Jepang dan Amerika dikarenakan bangunan negara tersebut ditata dengan kebijakan publik yang berpihak kepada rakyatnya serta kebijakan publik yang sudah mengantisipasi ke masa depan. Kesalahan dalam kebijakan publik Indonesia dalam mengantisipasi krisis moneter tahun 1997 salah satu bukti nyata yang mengakibatkan keterpurukan Indonesia yang berkepanjangan setelah mengalami masa yang gilang gemilang sebelumnya. Indonesia pernah memiliki konsep pembangunan jangka panjang, namun kebijakan makro jangka panjang 25 tahunan tersebut tidak diisi dengan kebijakan mikro yang sesuai. 2.1.2 Analisis Kebijakan Pengertian analisis kebijakan publik menurut Dunn (2003) adalah salah satu disiplin ilmu sosial terapan, yang menggunakan berbagai macam metodologi penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan dengan kebijakan, yang digunakan dalam lingkungan politik tertentu, untuk memecahkan masalah-masalah kebijakan. Menurut Nagel dalam Dunn (2003) analisis kebijakan publik adalah penentuan dalam rangka hubungan antara berbagai alternatif kebijakan dan tujuan-tujuan kebijakan, manakala di antara berbagai alternatif kebijakan, keputusan, dan cara-cara lainnya yang terbaik untuk mencapai sejumlah tujuan-tujuan tertentu. Analisis kebijakan dapat berupa: (i) Analisis kebijakan prospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sebelum aksi kebijakan dilakukan; dan (ii) Analisis kebijakan retrospektif, yang memproduksi dan mentransformasikan informasi sesudah kebijakan diambil. Analisis kebijakan dengan pengertian yang paling umum adalah dari hanya berpikir keras dan cermat hingga melalui langkah rumit dengan data dan model yang kompleks untuk menghasilkan solusi sebagai informasi. Mengkomunikasikan informasi ini juga menjadi bagian dari analisis kebijakan.
19
Selanjutnya Weimer & Vining (1999) dalam Kartodiharjo (2009) menjelaskan mengenai lingkup kebijakan, yang terdiri dari riset kebijakan dan analisis kebijakan. Riset Kebijakan merupakan prediksi dampak perubahan beberapa variabel akibat perubahan kebijakan, untuk aktor dalam arena kebijakan yang relevan melalui metodologi yang formal.
2.1.3 Kebijakan di Era Otonomi Daerah Pada era otonomi daerah terdapat beberapa urusan yang dilimpahkan ke daerah dan ada menjadi urusan pemerintah pusat. Kewenangan tersebut dibagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, kewenangan pemerintah provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Menurut UU No.32 Tahun 2004, Bab III pasal 10 ayat (3): urusan pemerintah yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Politik luar negeri; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Yustisi; e. Moneter dan fiskal nasional; dan f. Agama. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut UU No 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat (5). Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provisi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Bab IV pasal 13 ayat (1
dan
2)
dinyatakan
bahwa
pelaksanaan
urusan pemerintahan yang
mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait. Ayat 2: Tatacara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kebijakan tentang sumber daya air telah diatur dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2005, tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
20
294/PRT/M/2005, tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dalam UU Nomor 7 Tahun 2004 pasal 26 (ayat 1) dinyatakan bahwa: pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Ayat 2: pendayagunaan sumber daya air ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakakat secara adil. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dari segi kebijakan pemerintah pusat dirasakan cukup namun dalam implementasinya masih diperlukan kebijakan teknis yang lebih rendah misalnya tentang perda air minum. DKI Jakarta telah memiliki Peraturan Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008, tentang Persyaratan, Pemantauan, dan Pengawasan Tekanan Air Minum di Pelanggan. Pemerintah daerah masih ada yang belum memiliki Perda tentang Air Minum, misalnya Kabupaten Bogor dan Tangerang belum memiliki Perda tentang Air Minum. Oleh karena itu diperlukan suatu model kebijakan daerah/perda tentang air minum. Selain itu masalah pengelolaan air bersih masih diperlukan suatu kebijakan lintas wilayah dikarenakan sumber air baku untuk air bersih bersumber dari beberapa sungai yang melintasi berbagai wilayah provinsi dan daerah kabupaten/ kota. Kebijakan lintas wilayah sangat diperlukan agar terdapat keterpaduan arah dan kebijakan serta mencegah terjadinya konflik air sebagaimana telah terjadi di Negara Timur Tengah.
21
2.1.4 Setting Agenda Teori tentang agenda setting berkembang ketika Mc Combs dan Shaw melakukan investigasi atau penelitian tentang pemilihan presiden pada tahun 1968, 1972 dan 1976. Menurut Ismujiarso, teori agenda setting berkembang pada dekade 60-an, ketika belum ada internet, sehingga Ismujiarso mempertanyakan apakah kondisi tersebut masih relevan mengingat munculnya teknik-teknik dan media-media baru komunikasi dewasa ini, benarkah masih serelevan itu? Menurut Spring (2002) agenda setting as defined in “mass media, mass culture” is the process whereby the mass media determine what we think and worry about. Menurut Ismujiarso tentang teori agenda setting, ide dasarnya adalah media (komunikasi) masa lebih dari sekedar pemberi informasi dan opini. Namun, teori ini percaya bahwa media sangat berhasil mendorong audiensnya untuk menentukan apa yang perlu mereka pikirkan. Agenda setting menggambarkan betapa powerfull-nya (pengaruh) media, terutama dalam kemampuannya menunjukkan kepada kita, ini lho isu-isu yang penting. Teori ini mengandung asumsi bahwa media tidak semata-mata mengabarkan informasi dan opini, melainkan lebih daripada itu, juga menyeleksi dan menentukan informasi maupun opini tersebut. Pendekatan setting agenda, yaitu yang membahas bagaimana persoalan dan agenda dibentuk dalam setting institusional, bagaimana partai, kelompok kepentingan dan pembuat kebijakan saling berinteraksi untuk menentukan apa-apa yang dianggap isu politik dan apa-apa yang bukan isu politik. Proses politik mungkin tak terlalu terbuka untuk memasukan semua problem kedalam perhatian politik. Pada pembahasan berikutnya, akan membahas konstribusi penting untuk analisis agenda oleh para teoritis yang berpendapat bahwa keputusan riil dalam proses kebijakan adalah kekuasaan untuk tidak membuat keputusan (nondecission), yakni kapasitas dari salah satu kelompok untuk menghalang-halangi masuknya ide, perhatian, kepentingan dan problem kedalam agenda utama. Pendapat ini juga menyatakan bahwa jika kita ingin memahami problem didefinisikan dan agenda ditetapkan kita harus masuk lebih jauh kedalam relasi kekuasaan, kedalam cara nilai dan keyakinan orang-orang dibentuk oleh
22
kekuatan-kekuatan yang tidak bisa diamati secara empiric atau behavioral (Kartodiharjo, 2009). Kekuasaan riil dalam proses kebijakan adalah kekuasaan untuk tidak membuat keputusan, yakni kapasitas dari salah satu kelompok untuk menghalangi masuknya ide, perhatian, kepentingan dan problem itu ke dalam agenda utama. Jika kita ingin memahami bagaimana problem itu didefinisikan dan agenda itu ditetapkan, maka kita harus masuk ke dalam relasi kekuasaan dan ke dalam cara nilai atau diamati secara empiris atau behavioral. Selanjutnya yaitu pendekatan makro yang lebih sintesis dengan menfokuskan pada pendekatan-pendekatan mengajukan penjelasan yang makro. Kita dapat sepakat pada isunya tapi tidak sepakat pada apa yang sesungguhnya menjadi persoalan dan karena itu kita juga bisa berbeda pendapat soal kebijakan yang harus diambil. Fakta adalah sesuatu yang tidak berbicara sendiri, namun perlu
penafsiran. Sebuah
problem harus
didefinisikan,
distrukturisasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama. Sebuah problem harus didefinisikan, distrukturisasi, diletakkan dalam batas-batas tertentu dan diberi nama. Problem berkaitan dengan persepsi, dan persepsi berkaitan dengan konstruksi. Karakteristik utama dari problem kebijakan, yang berbeda dengan jenis lain semisal matematika atau fisika adalah problem-problem itu sulit didefinisikan dengan baik. Sebuah definisi suatu problem adalah bagian dari problem itu sendiri. Kesulitan dengan problem kebijakan ini diperparah oleh kompleksitas dan definisinya yang kurang jelas (ill-defined) yang pada akhirnya mengakibatkan ill-structured. Pada kebijakan publik yang bersifat otonomi daerah, umumnya sebelumnya dilakukan focus grup discussion dan kajian akademis terlebih dahulu. Mengingat pada kebijakan publik juga perlu memperhatikan cakupan daerah lain serta melibatkan beberapa daerah sekitarnya. Terlebih lagi apabila kebijakan publik yang berlaku setelah otonomi daerah tersebut merupakan kebijakan lintas wilayah dan terdiri dari beberapa daerah otonom dan juga melintasi antar propinsi, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam baik tentang kebijakan yang ada di tingkat pusat maupun daerah masing-masing. Kajian tersebut dengan melakukan
23
analisis konten sehingga dapat dievaluasi kebijakan mana yang mendukung otda dan kebijakan mana yang tidak mendukung otda serta kebijakan mana yang tumpang-tindih. Agenda-setting atau penetapan atau pembentukan agenda pernah dilakukan oleh Mayer (1991), “Gone yesterday, here today,” melakukan studi kasus kebijakan konsumen dengan mengkaji peran isu dalam pembentukan agenda (agenda-setting) berdasarkan dua model: satu arah (unidirectional) (media mempengaruhi media agenda konsumen yang dibuat oleh Pemerintah Amerika dan model banyak arah (multidirectional) (agenda kebijakan pemerintah mempengaruhi liputan media dan opini publik). Adapun sebagian dari kesimpulannya seperti yang tertera di bawah ini. “Jika dilihat bersama-sama, bukti-bukti yang tersedia pada periode 19601987 menunjukkan bahwa isu konsumen pertama-tama diangkat ke agenda kebijakan, mungkin karena perhatian personal dari presiden dan anggota konggres. Kemudian, setelah perhatian pemerintah federal terhadap problem konsumen dilegitimasi oleh tindakan eksekutif dan legislatif, muncullah pola satu arah (unideirectional) tersebut”. Pendekatan opini publik untuk penentuan agenda (agenda setting) bisa dikatakan telah dimulai sejak terbitnya karya Malcolm McCombs dan Donald Shaw pada tahun 1972. Mereka mengemukakan hipotesis bahwa meskipun peran media dalam mempengaruhi arah atau intensitas sikap masih diragukan, tetapi ‘media masa menentukan agenda untuk setiap kampanye politik, dan mempengaruhi sikap terhadap isu-isu politik” (McCombs dan Shaw, 1972:1977). Rogers dan Dearing (1987) membedakan tiga jenis agenda: media, publik, dan kebijakan. Riset mereka menunjukkan bahwa, berbeda dengan model McCombs dan Shaw, penetapan agenda lebih merupakan proses. Media masa memang mempengaruhi agenda publik, seperti diyakini McCombs dan Shaw, namun agenda publik juga mempengaruhi agenda kebijakan, termasuk juga agenda media. Akan tetapi, pada beberapa isu, agenda kebijakan memberikan dampak besar pada agenda media. Adapun model penetapan agenda seting dapat dilihat pada Gambar 3.
24
Pengalaman personal dan komunikasi antar personal
Agenda media
Agenda publik
Agenda kebijakan
Indikator arti penting dari kejadian atau isu agenda di dunia nyata
Gambar 1. Model penetapan agenda menurut Rogres dan Dearing (diadaptasi dari McQuail dan Windhl, 1993)
2.2
Pengelolaan Sumber daya Air Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan,
pemantauan, mengevaluasi penyelenggaraaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pola pengeloaaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makluk hidup yang akan datang (UU Nomor 7 Tahun 2004). Sumber daya air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras (UU Nomor 7 2004, pasal 2 sampai pasal 5).
25
Pengertian sumber daya air menurut UU Nomor 7 Tahun 2004 adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
2.2.1 Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sumber daya Air Saat ini, masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas air yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat dan kualitas air untuk keperluan domestik yang semakin menurun. Kegiatan industri, domestik dan kegiatan lain berdampak negatif terhadap sumber daya air, antara lain menyebabkan penurunan kualitas air. Hal ini dapat menimbulkan gangguan, kerusakan dan bahaya bagi semua makhluk hidup yang bergantung pada sumber daya air. Permasalahan air adalah ketidakseimbangan antara permintaan atau kebutuhan dan ketersediaan, serta kualitas air yang ada semakin menurun akibat pencemaran lingkungan. Kerusakan lingkungan di daerah tangkapan air (catchment area), tingginya erosi dan ancaman banjir. Telah terjadi krisis air yang melanda beberapa negara di dunia termasuk Indonesia. Sejak tahun 1970-an degradasi SDA yang berupa lahan gundul tanah kritis, erosi pada lereng-lereng curam baik yang digunakan untuk pertanian maupun untuk penggunaan lain seperti permukiman dan pertambangan, sebenarnya telah memperoleh perhatian pemerintah Indonesia. Namun proses degrasi SDA tersebut terus berlanjut, karena tidak adanya keterpaduan tindak dan upaya yang dilakukan dari sektor atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan SDA. Pendekatan menyeluruh pengelolaan SDA secara terpadu menuntut suatu manajemen terbuka yang menjamin keberlangsungan proses koordinasi antara lembaga terkait.
26
Pendekatan terpadu juga memandang pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan SDA mulai dari perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pemungutan manfaat. Awalnya, perencanaan pengelolaan SDA lebih banyak dengan pendekatan pada faktor fisik dan bersifat sektoral. Namun, sejak sepuluh tahun yang lalu telah dimulai dengan pendekatan holistik, yaitu melalui rencana pengelolaan SDA terpadu, yang antara lain dimulai dari DAS prioritas. Namun urutan prioritas tersebut dikaji ulang, dengan pertimbangan seperti: (1) urutan DAS prioritas perlu disesuaikan dengan pertimbangan teknik yang lebih maju dan pertimbangan kebijakan yang berkembang pada saat ini, (2) pengelolaan DAS juga memerlukan asas legalitas yang kuat dan mengikat bagi instansi terkait dalam berkoordinasi dan merencanakan kebijakan pengelolaan DAS, dan (3) perubahan arah pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Pentingnya posisi DAS sebagai unit perencanaan
yang
utuh
merupakan
konsekuensi
logis
untuk
menjaga
kesinambungan pemanfaatan sumber daya hutan, tanah dan air. Kurang tepatnya perencanaan dapat menimbulkan adanya degradasi SDA yang mengakibatkan buruk seperti yang dikemukakan di atas. Dalam upaya menciptakan
pendekatan
pengelolaan
SDA
secara
terpadu,
diperlukan
perencanaan secara terpadu, menyeluruh, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan SDA sebagai suatu unit pengelolaan. Dengan demikian bila ada bencana, apakah itu banjir maupun kekeringan, penanggulangannya dapat dilakukan secara menyeluruh yang dmulai dari daerah hulu sampai hilir. Pengelolaan SDA ditujukan untuk terwujudnya kondisi yang optimal dari sumberdaya vegetasi, tanah dan air sehingga mampu memberi manfaat secara maksimal dan berkesinambungan bagi kesejahteraan manusia. Selain itu pengelolaan SDA termasuk DAS, dipahami sebagai suatu proses formulasi dan implementasi kegiatan atau program yang bersifat manipulasi sumber daya alam dan manusia yang terdapat di SDA untuk memperoleh manfaat produksi dan jasa tanpa menyebabkan terjadinya kerusakan sumber daya air dan tanah. Dalam hal ini termasuk identifikasi keterkaitan antara tataguna lahan, tanah dan air, dan
27
keterkaitan antara daerah hulu dan hilir suatu DAS (Asdak, 2002), seperti yang tertera pada Gambar 4 berikut ini.
Gambar 2. Hubungan biofisik antara bagian hulu dan hilir DAS (Asdak, 2010)
Dalam menjabarkan model pengelolaan air maka setiap unit SDA termasuk DAS, secara substansi dan strateginya, serta bentuk-bentuk DAS harus dipelajari dengan seksama. Hal ini perlu dilakukan karena bentuk DAS merupakan refleksi kondisi bio-fisik dan merupakan wujud dari proses alamiah yang ada. Implikasi dari hal tersebut adalah memperlihatkan bahwa pengelolaan SDA merupakan suatu sistem hidrologi dan sistem produksi, dan hal ini membuka terjadinya konflik kepentingan antar institusi terhadap pengelolaan komponen-komponen sistem pengelolaan air. DAS bagian hulu mempunyai peran penting, terutama sebagai tempat penyedia air untuk dialirkan ke bagian hilirnya. Oleh karena itu bagian hulu DAS seringkali mengalami konflik kepentingan dalam penggunaan lahan, terutama untuk kegiatan pertanian, pariwisata, pertambangan, serta permukiman.
28
Mengingat DAS bagian hulu mempunyai keterbatasan kemampuan, maka setiap kesalahan pemanfaatan akan berdampak negatif pada bagian hilirnya. Pada prinsipnya, sistem pengelolaan DAS bagian hulu dapat dilakukan usaha konservasi dengan mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan suplai air. Secara ekologis, hal tersebut berkaitan dengan ekosistem tangkapan air (catchment ecosystem) yang merupakan rangkaian proses alami daur hidrologi. Pengkajian permasalahan pengelolaan SDA dapat dilakukan dengan mengkaji komponen-komponen SDA dan menelusuri hubungan antar komponen yang saling berkaitan, sehingga kegiatan pengelolaan dan pengendalian yang dilakukan tidak hanya bersifat parsial dan sektoral, tetapi sudah terarah pada penyebab utama kerusakan dan akibat yang ditimbulkan, serta dilakukan secara terpadu. Salah satu persoalan pengelolaan SDA dalam konteks wilayah adalah letak hulu sungai yang biasanya berada pada suatu kabupaten tertentu dan melewati beberapa kabupaten serta daerah hilirnya berada di kabupaten lainnya. Bahkan terdapat sungai yang hulunya berada di wilayah provinsi a dan melewati provinsi b, padahal hulunya sampai kepada provinsi c atau lintas wilayah provinsi. Oleh karena itu, daerah-daerah yang dilalui harus memandang DAS sebagai suatu sistem terintegrasi, serta menjadi tanggung jawab bersama. Menurut Asdak (2010), dalam keterkaitan biofisik wilayah hulu-hilir suatu DAS, perlu adanya beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu sebagai berikut: 1. Kelembagaan yang efektif seharusnya mampu merefleksikan keterkaitan lingkungan biofisik dan sosial ekonomi dimana lembaga tersebut beroperasi. Apabila aktifitas pengelolaan di bagian hulu DAS akan menimbulkan dampak yang nyata pada lingkungan biofisik dan/atau sosial ekonomi di bagian hilir dari DAS yang sama, maka perlu adanya desentralisasi pengelolaan DAS yang melibatkan bagian hulu dan hilir sebagai satu kesatuan perencanaan dan pengelolaan. 2. Eksternalities, adalah dampak (positif/negatif) suatu aktifitas/program dan atau
kebijakan
program/kebijakan
yang
dialami/dirasakan
dilaksanakan.
Dampak
di
luar
tersebut
daerah seringkali
dimana tidak
terinternalisir dalam perencanaan kegiatan. Dapat dikemukakan bahwa
29
negative
ekternalities
dapat
mengganggu
tercapainya
keberlanjutan
pengelolaan DAS bagi: (a) masyarakat di luar wilayah kegiatan (spatial externalities), (b) masyarakat yang tinggal pada periode waktu tertentu setelah kegiatan berakhir (temporal externalities), dan (c) kepentingan berbagai sektor ekonomi yang berada di luar lokasi kegiatan (sectoral externalities). 3. Dalam kerangka konsep “externalities”, maka pengelolaan sumber daya alam dapat dikatakan baik apabila keseluruhan biaya dan keuntungan yang timbul oleh adanya kegiatan pengelolaan tersebut dapat ditanggung secara proporsional oleh para aktor (organisasi pemerintah, kelompok masyarakat atau perorangan) yang melaksanakan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam termasuk sumber daya air dan para aktor yang akan mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan tersebut. Agar proses terpeliharanya sumber daya tanah (lahan) akan terjamin, maka setiap kawasan pertanian atau budidaya tersedia kelas-kelas kemampuan dan kelas kesesuaian lahan. Dengan tersedianya kelas kemampuan dan kelas kesesuaian ini, pemanfaatan lahan yang melebihi kemampuannya dan tidak sesuai jenis penggunaannya dapat dihindari. Pada salah satu bentuk model pengelolaan DAS, pengelolaan DAS hulu-hilir yang dikaitkan dengan masalah ekonomi-sosialbudaya, pengembangan wilayah dalam bentuk ekologis maupun adminstratif, yang menuju pada optimalisasi penggunaan lahan dan mengefisienkan pemanfaatan sumber daya air melalui perbaikan kelembagaan, teknologi, serta penyediaan pendanaan. Selama
ini
metodologi
perencanaan
pengelolaan
DAS
kurang
memperhatikan aspek tata ruang dan kurang mengintegrasikan berbagai kepentingan kegiatan pembangunan. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan; (a). terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan buatan, (b).terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan SD alam & buatan dengan mempehatikan SDM, (c). terwujudnya perlindungan fungsi ruang & pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Untuk itu perencanaan pengelolaan SDA harus memperhatikan
30
kepentingan pengembangan pertanian, kepentingan industri
dan kepentingan
daya dukung lingkungan (ecological demands). Perkembangan pembangunan di bidang permukiman, pertanian, perkebunan, industri, eksploitasi sumber daya alam berupa penambangan, dan eksploitasi huatan menyebabkan penurunan kondisi hidrologis suatu DAS dan menyebabkan berkurangnya kemampuan DAS untuk berfungsi sebagai penyimpan air pada musim hujan dan kemudian dipergunakan melepas air pada musim kemarau. Kurang tepatnya perencanaan tata ruang dapat menimbulkan adanya degradasi daerah aliran sungai yang mengakibatkan lahan menjadi gundul, tanah/lahan menjadi kritis dan erosi pada lereng-lereng curam. Pada akhirnya proses degradasi lahan dan air tersebut dapat menimbulkan banjir yang besar di musim hujan, debit sungai menjadi sangat rendah di musim kemarau, kelembaban tanah di sekitar hutan menjadi berkurang di musim kemarau sehingga dapat menimbulkan kebakaran hutan, terjadinya percepatan sedimen pada waduk-waduk dan jaringan irigasi yang ada, serta penurunan kualitas air. Pada prinsipnya kebijakan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mengurangi dan menghadapi permasalahan sumberdaya air baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kebijakan ini merupakan bagian terintegrasi dari kebijakan lingkungan yang terkait dengan sumber daya air pada data akademis maupun teknis, beragamnya kondisi lingkungan pada beberapa daerah dan perkembangan ekonomi dan sosial sebagai suatu keseluruhan dimana perkembangan daerah. Beragamnya kondisi, maka beragam dan spesifik juga solusinya. Keberagaman ini harus diperhitungkan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait tata ruang termasuk tata ruang air untuk memastikan bahwa perlindungan dan penggunaan sumber daya air secara berkelanjutan ada dalam suatu rangkaian kerangka kerja (framework). Keberadaan daerah aliran sungai secara yuridis formal tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970, daerah aliran sungai dibatasi sebagai suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa sehingga merupakan suatu kesatuan
31
dengan sungai dan anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsi untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya, penyimpanannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum alam sekelilingnya
demi
keseimbangan
daerah
tersebut.
Perkembangan
pembangunan di bidang permukiman, pertanian, perkebunan, industri, eksploitasi sumber daya alam berupa penambangan, dan ekploitasi hutan menyebabkan penurunan kondisi hidrologis suatu daerah aliran sungai. Gejala penurunan fungsi hidrologis DAS ini dapat dijumpai di beberapa wilayah Indonesia, seperti di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan, terutama sejak tahun dimulainya Pelita I yaitu pada tahun1972. Penurunan fungsi hidrologis tersebut menyebabkan kemampuan DAS untuk berfungsi sebagai penyimpan air pada musim hujan dan kemudian dipergunakan melepas air sebagai“base flow” pada musim kemarau, telah menurun. Ketika air hujan turun pada musim penghujan air akan langsung mengalir menjadi aliran permukaan yang kadang-kadang menyebabkan banjir dan sebaliknya pada musim kemarau aliran “base flow” sangat kecil bahkan pada beberapa sungai tidak ada aliran sehingga ribuan hektar sawah dan tambak ikan tidak mendapat suplai air tawar. Walaupun masih banyak parameter lain yang dapat dijadikan ukuran kondisi suatu daerah aliran sungai, seperti parameter kelembagaan, parameter peraturan perundang-undangan, parameter sumber daya manusia, parameter letak geografis, parameter iklim, dan parameter teknologi, akan tetapi parameter air masih merupakan salah satu input yang paling relevan dalam model DAS untuk mengetahui tingkat kinerja DAS tersebut, khususnya apabila dikaitkan dengan fungsi hidrologis DAS. Dalam prosesnya, maka kejadian-kejadian tersebut merupakan fenomena yang timbul sebagai akibat dari terganggunya fungsi DAS sebagai satu kesatuan sistem hidrologi yang melibatkan kompleksitas proses yang berlaku pada DAS. Salah satu indikator dominan yang menyebabkan terganggunya fungsi hidrologi DAS adalah terbentuknya lahan kritis.
Hasil inventarisasi lahan kritis
menunjukkan bahwa terdapat ± 14,4 juta hektar di luar kawasan hutan dan ± 8,3 juta hektar di dalam kawasan hutan (Pasaribu, 1999).
32
Selain itu bencana banjir, tanah longsor, dan berbagai kejadian alam yang melanda Indonesia tidak terlepas dari kerusakan ekologi. Bentuk kerusakan ekologi ini didominasi oleh kerusakan hutan. Berbagai bencana akibat kerusakan ekologi yang melanda Indonesia di tahun 2002 diawali oleh banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar wilayah Jakarta pada awal Februari 2002. Dalam peristiwa tersebut, yang diindikasikan karena rusaknya kawasan hutan di daerah Bogor, Puncak dan Cianjur (Bopunjur), tidak hanya mengakibatkan kerugian harta dan benda, melainkan juga nyawa. Hubungan fungsional di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa setiap investasi APBN di bidang kehutanan sebesar 1 unit (juta rupiah) meningkatkan nilai nisbah sebesar 0,007802. Beberapa faktor penyebab korelasi positif ini diantaranya adalah belum tepatnya alokasi APBN di bidang kehutanan, belum tepatnya perencanaan program/proyek sehingga alokasi dana yang ada belum tepat sasaran dalam pembangunan kehutanan. Analisa trend menunjukkan bahwa pada kurun waktu 5 tahun (1994-1998) alokasi APBN menurun jika dibandingkan dengan alokasi pada kurun waktu 5 tahun sebelumnya (1989-1993). Hingga saat ini investasi di bidang kehutanan khususnya untuk rehabilitasi hutan dipandang sebagai investasi yang beresiko dan hasilnya tidak diperoleh dalam jangka pendek sebagaimana bidang lainnya. Kenaikan dana reboisasi Provinsi DKI Jakarta sebesar 1 unit (juta rupiah) akan menurunkan nisbah sebesar 0,003075. Keberadaan dana reboisasi diharapkan dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan kehutanan khususnya untuk kegiatan reboisasi hutan. Kegiatan reboisasi diharapkan dapat memperbaiki kondisi tutupan hutan yang telah gundul atau dalam keadaan kritis sebagai akibat penebangan kayu hutan. Perbaikan terhadap kondisi tutupan hutan akan mengurangi limpasan langsung dipermukaan yang akhirnya akan mengurangi nilai nisbah (Pasaribu, 1999). Kenaikan alokasi APBN sektor pertanian Propinsi DKI Jakarta setiap 1 unit (juta rupiah) akan menaikkan nilai nisbah sebesar 0,001013. Hal ini dapat dipahami karena investasi untuk kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan akan meningkatkan kebutuhan akan debit air irigasi sebagai pendukung. Trend
33
menunjukkan alokasi APBN untuk sektor pertanian untuk peningkatan produksi mengalami kenaikan terus-menerus dari tahun 1989 hingga 1998, meskipun alokasi dana sektor kehutanan juga mengalami kenaikan, namun nilainya masih dibawah alokasi dana sektor pertanian dan sumber daya air. Padahal hutan mempunyai peranan yang penting sebagai penyangga sistem DAS karena keberadaannya sebagai pengatur tata guna air, sektor sumberdaya air berperan dalam pendistribusian air melalui pembuatan sistim irigasi. Kegiatan investasi di sektor pertanian berkaitan dengan peningkatan produksi tanaman pangan seharusnya diiringi dengan pemilihan tipe irigasi dan drainase yang tepat, hal ini akan mempengaruhi karakteristik aliran langsung di permukaan. Irigasi yang baik akan memungkinkan air terdistribusi dengan baik dan memperbesar kapasitas infiltrasi. Drainase yang baik akan menghambat terbawanya partikel-partikel tanah ke dalam sungai yang akan menyebabkan pendangkalan sungai. Pemilihan pola tanam dan pemilihan jenis tanaman akan mempengaruhi keadaan tutupan lahan yang selanjutnya berpengaruh pada aliran langsung di permukaan. Budidaya di lahan pertanian secara intensif harus memberikan ruang untuk konservasi air. Selain daripada itu diperlukan pula perubahan pola pikir dan persepsi tentang perlunya reorientasi sistem produksi pertanian nasional dari paddy field oriented menjadi upland agriculture development oriented melalui penggunaan lahan kering. Lahan kering sangat menjanjikan dalam menopang produksi pertanian nasional. Selain karena hemat air, produksi pangan lahan kering juga dapat mendekati lahan sawah apabila irigasi suplementer dapat dikembangkan. Sungai sebagai bagian dari wilayah DAS merupakan sumber daya yang mengalir (flowing resources), dan pemanfaatan di daerah hulu akan mengurangi manfaat di hilirnya. Sebaliknya perbaikan di daerah hulu manfaatnya akan diterima di hilirnya. Oleh karena itu diperlukan perencanaan terpadu dalam pengelolaan DAS dengan melibatkan semua sektor terkait, seluruh stakeholder dan daerah yang ada dalam lingkup wilayah DAS dari hulu hingga ke hilir.
34
Pendekatan dalam perencanaan DAS dapat pula dilakukan melalui pendekatan input-proses-output. Semua input di sub-DAS hulu akan diproses pada sub-DAS tersebut menjadi output. Output dari sub-DAS hulu menjadi input bagi sub-DAS tengah, dan melalui proses yang ada menjadi output dari sub-DAS ini. Selanjutnya, output ini menjadi input bagi sub-DAS hilir, proses yang ada pada sub-DAS hilir menghasilkan output terakhir dari DAS. Pada masa kedepan nanti bukan hal yang tidak mungkin jika output dari sub-DAS hilir menjadi input bagi sub-DAS di hulunya. Hal ini dapat terwujud melalui mekanisme subsidi hilir-hulu dengan penerapan ‘user pays principle’ maupun ‘polluter pays principle’ atau melalui payment environmet service (PES). Kinerja DAS tidak hanya dipengaruhi oleh satu atau dua sektor tertentu, tetapi paling tidak ketiga sektor pembangunan yang dianalisis memberikan pengaruh secara bersamaan dengan intensitas yang cukup signifikan. Alokasi dana pembangunan untuk kegiatan-kegiatan di sektor kehutanan cenderung mempunyai pengaruh yang baik terhadap kinerja DAS. Demikian pula halnya investasi di sektor sumber daya air. Di sisi lain, investasi di sektor pertanian dan perkebunan cenderung memperburuk kondisi DAS, disebabkan beberapa kegiatan-kegiatan pertanian
dan
perkebunan
merekomendasikan
menambah
pengelolaan
DAS
pembukaan terpadu,
lahan.
artinya
Kajian
bukan
ini
hanya
mengembangkan satu sektor sementara mengabaikan pengembangan sektor lainnya. Pengelolaan DAS seharusnya melibatkan seluruh sektor dan kegiatan di dalam sistem DAS. Bila tidak, maka kinerja DAS akan memperburuk yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat produksi sektor-sektor lain. Daerah aliran sungai secara umum didefinisikan sebagai suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima,
mengumpulkan
air
hujan,
sedimen
dan
unsur
hara
serta
mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Linsley (1995) menyebut DAS sebagai “A river of drainage basin in the entire area drained by a stream or system of connecting streams such that all stream flow originating in the area discharged through asingle outlet”. Menurut IFPRI (2002) “A watershed is a geographic area that drains to a common point,
35
which makes it an attractive unit for technical efforts toconserve soil and maximize the utilization of surface and subsurface water for cropproduction, and a watershed is also an area with administrative and property regimes, and farmers whose actions may affect each other’s interests”. Definisi di atas, memperlihatkan bahwa DAS merupakan ekosistem, dengan unsur organisme dan lingkungan biofisik serta unsur kimia berinteraksi secara dinamis dan didalamnya terdapat keseimbangan inflow dan outflow dari material dan energi. Selain itu pengelolaan DAS dapat disebutkan merupakan suatu bentuk pengembangan wilayah yang menempatkan DAS sebagai suatu unit pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang secara umum untuk mencapai tujuan peningkatan produksi pertanian dan kehutanan yang optimum dan berkelanjutan (lestari) dengan upaya menekan kerusakan seminim mungkin agar distribusi air sungai yang berasal dari DAS dapat merata sepanjang tahun. Pemahaman akan konsep daur hidrologi (Gambar 5) sangat diperlukan terutama untuk melihat masukan berupa curah hujan yang selanjutnya didistribusikan melalui beberapa cara seperti diperlihatkan pada konsep daur hidrologi air menjelaskan bahwa air hujan langsung sampai ke permukaan tanah untuk kemudian terbagi menjadi air larian, evaporasi dan air infiltrasi, yang kemudian akan mengalir ke sungai sebagai debit aliran.
36
Gambar 3. Daur hidrologi (Asdak, 2010) Dalam mempelajari ekosistem air, dapat diklasifikasikan menjadi daerah hulu, tengah dan hilir (Asdak 2010). DAS bagian hulu dicirikan sebagai daerah konservasi, DAS bagian hilir merupakan daerah pemanfaatan. DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi tata air, karena itu setiap terjadinya kegiatan di daerah hulu akan menimbulkan dampak di daerah hilir dalam bentuk perubahan fluktuasi debit dan transport sedimen serta material terlarut dalam sistem aliran airnya. Hal tersebut memperlihatkan bahwa ekosistem DAS, bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS. Perlindungan ini antara lain dari segi fungsi tata air, dan oleh karenanya pengelolaan DAS hulu seringkali menjadi perhatian mengingat dalam suatu DAS bagian hulu dan hilir mempunyai keterkaitan biofisik melalui daur hidrologi. 2.2.2 Definisi Air Baku dan Air Bersih. Menurut Peraturan Menteri PU Nomor 18/PRT/M/2007 Pasal 1 ayat (1) air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutanya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Pasal
37
1 ayat (2) air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Jadi istilah air minum adalah air minum rumah tangga dan yang langsung dapat diminum. Air bersih (clean water) adalah air yang digunakan untuk keperluan seharihari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air minum (drinking water) adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung
diminum
(Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
492/MENKES/IV/2010). Sistem penyediaan air minum (SPAM) adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari sarana dan prasarana air minum. Badan Pendukung Pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut BPP SPAM adalah badan non struktural yang dibentuk oleh, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, serta bertugas mendukung dan memberikan bantuan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan SPAM guna memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan sebesar-besar kemakmuran rakyat. (Peraturan Menteri PU Nomor 18/PRT/M/2007). Dalam penyelenggaraan SPAM diperlukan suatu kebijakan yang bersifat strategis dan berskala nasional. Kebijakan dan Stategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), merupakan pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Kebijakan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNPSPAM). Penyelenggaraan pengembangan SPAM dilaksanakan secara terpadu dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi baik air limbah maupun persampahan sejak dari penyiapan rencana induk pengembangan SPAM sampai dengan operasi dan pemeliharaan sebagai salah satu upaya perlindungan dan
38
pelestarian air. Keterpaduan pengembangan dilaksanakan sekurang-kurangnya pada tahap perencanaan. Keterpaduan pada tahap perencanaan paling tidak mempertimbangkan: (a) untuk daerah dengan kualitas air tanah dangkal yang baik serta tidak terdapat pelayanan SPAM dengan jaringan perpipaan, maka pengelolaan sanitasi dilakukan dengan sistem sanitasi terpusat, (b) untuk permukiman dengan kepadatan 300 orang/Ha atau lebih, di daerah dengan daya dukung lingkungan yang rendah meskipun penyediaan air minum dilayani dengan sistem perpipaan, pengelolaan sanitasi menggunakan sistem sanitasi terpusat. 2.2.3 Paradigma Baru dalam Pengelolaan SDA Berkaitan dengan tuntutan kebutuhan yang makin meningkat atas pemanfaatan air akibat peningkatan pembangunan dan kenaikan jumlah penduduk, sementara di sisi lain tuntutan terhadap kelestarian lingkungan, meningkatnya kelangkaan (scarcity) akan air, serta tuntutan keterlibatan masyarakat, telah mengubah secara radikal pola pikir (paradigm) tentang pengelolaan sumber daya air. Paradigma tersebut bergaung secara global sejak International Conference on Water and the Environment di Dublin, Irlandia, tahun 1992, dan United Nations Conference on Environment and Development di Rio de Janeiro, Brazil, serta yang terakhir World Water Forum 2000 di The Hague, Netherland. Dalam konferensi di Dublin, diserukan perlunya pendekatan-pendekatan baru dalam penilaian, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya air (tawar), serta merekomendasikan untuk aksi pada tingkat lokal, nasional, dan internasional berdasarkan pada empat prinsip: (1) pengelolaan sumber daya air yang efektif menuntut satu pendekatan yang holistik mengaitkan pembangunan sosial dan ekonomi dengan perlindungan ekositem alam, termasuk keterkaitan tanah dan air di seluruh daerah tangkapan; (2) pengembangan dan pengelolaan air harus didasarkan pada satu pendekatan keikutsertaan yang melibatkan para pengguna, perencana dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan; (3) kaum wanita memainkan peran sentral dalam menyediakan, mengelola, dan mengamankan air; (4) air mempunyai nilai ekonomi dalam semua penggunaanya dan harus dikenal sebagai barang ekonomi.
39
Konferensi di Rio de Janeiro menegaskan konsensus bahwa pengelolaan sumber daya air perlu direformasi. Konferensi menyatakan bahwa “pengelolaan menyeluruh (holistic) atas sumber daya air sebagai sumber daya yang terbatas dan rentan, dan keterpaduan program dan perencanaan air secara sektoral di dalam kerangka kerja ekonomi nasional dan kebijakan sosial adalah yang paling penting untuk aksi dalam tahun 90an dan sesudahnya. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu didasarkan pada pemahaman bahwa air adalah bagian integral dari ekosistem, satu sumber daya alam, bernilai sosial dan barang ekonomi. Konferensi
selanjutnya
menekankan
bahwa
perwujudan
dari
keputusan
pengalokasian air melalui pengelolaan kebutuhan (demand mangement), mekanisme harga, dan tindakan pengaturan. World Water Forum (2000) menetapkan visi air dunia “making water everybody’s business”, serta tujuh tantangan (challenges) bahwa untuk mencapai keterjaminan air, yakni : i) memenuhi kebutuhan pokok penduduk; ii) menjamin penyediaan pangan; iii) melindungi ekosistem; iv) membagi sumber daya air antar wilayah berkaitan; v) menanggulangi resiko; vi) memberi nilai air; visi menguasai air secara bijaksana. Dalam rangka menjawab tantangan tersebut disepakati: 1) inovasi di bidang kelembagaan, teknologi, dan finansial, 2) pengelolaan sumber daya air dan sumber daya lahan secara terpadu, yang mencakup perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia, 3) kerjasama dan kemitraan di semua tingkat, 4) melaksanakan prinsip-prinsip yang telah disepakati berupa tindakan nyata berdasarkan kemitraan semua pihak untuk mewujudkan keterjaminan air dengan berbagai cara. Di Indonesia, dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan kewenangan dalam pengelolaan sumber daya air, dan dengan diilhami rekomendasi dari konferensi di atas, maka perlu reformasi pengelolaan sumber daya air yang bertumpuh pada paradigma baru pengelolaan sumber daya air seperti yang direkomendasikan pada konferensi di atas. Paradigma baru dalam pengelolaan sumber daya air dapat dirangkum sebagi berikut :
40
•
Pengelolaan yang terpadu (integrated), antar setiap jenis sumber daya air (air hujan, air permukaan, dan air tanah), bukan terfragmentasi.
•
Desentralisasi pengelolaan bukan sentralisasi (sesuai dengan amanat Undangundang Nomor 32 Tahun 2004), daerah kabupaten/kota berwenang mengelola sumber daya nasional (sumber daya air termasuk dalam pengertian ini) yang tersedia di wilayahnya.
•
Peran pemerintah pusat dari regulator dan sekaligus operator yang sentralistik menjadi hanya sebagai regulator, pembuat kebijakan, perencanaan nasional, pembinaan, konservasi dan standarisasi nasional, dan menyerahkan pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan pengelolaaan kepada pemerintah daerah serta keterlibatan para stakeholders, akar rumput (grass roots) di daerah, dan sektor swasta.
•
Pengelolaan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya air, tetapi yang menjamin keberlanjutan (sustainability) ketersediaan sumber daya air dalam ruang dan waktu tertentu, baik jumlah maupun mutunya.
41
Tabel 1. Paradigma penyediaan air No. 1
Paradigma baru
Paradigma lama Air dianggap sebagai barang milik
Air merupakan barang bernilai ekonomi
umum 2
Penyediaan air adalah suatu kegiatan
Penyediaan air adalah suatu kegiatan ekonomi
sosial 3
4
Pengambilan keputusan dipusatkan di
Alokasi air adalah satu kegiatan yang
kantor-kantor pemerintah
terdesentralisasi
Pergaturan penyediaan air yang bersifat
Air merupakan satu instrumen ekonomi
administratif.
5
Alokasi air yang birokratis kepada
Para pihak terkait dan masyarakat (stakeholders)
pengguna.
ikut serta dalam mengalokasikan air Satu instansi yang transparan pada tingkat
6
Pemekaran instansi untuk mengurus air
nasional untuk pandangan menyeluruh.
7
Izin pemakaian air diberikan dalam
Pemanfaatan saling menunjang (conjunctive
ketersekatan.
use) antara air permukaan dan air tanah.
Struktur organisasi yang
Pengurusan air sepenuhnya dapat
membingungkan dan tidak efisien.
dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
Pengembangan air untuk pengguna
Pengembangan terpadu untuk penggunaan
tunggal saja.
jamak.
Pengurusan air didasarkan atas
Pengurusan air didasarkan atas satuan wilayah
pembagian negara menurut politik.
sungai.
Pembagian air sarat subsidi dan sarat
Pengguna harus membayar, dengan demikian
kucuran dari anggaran nasional
memberikan dana kepada pemerintah untuk
8
9
10
11
keperluan yang lain.
Sumber: Kodoatie 2010
42
2.2.4 Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu Pengelolaan SDA terpadu mengandung pengertian bahwa unsur-unsur atau aspek-aspek yang menyangkut kinerja DAS dapat dikelola dengan optimal sehingga terjadi sinergi positif yang akan meningkatkan kinerja DAS dalam menghasilkan output, sementara itu karakteristik yang saling bertentangan yang dapat melemahkan kinerja DAS dapat ditekan sehingga tidak merugikan kinerja DAS secara keseluruhan. Seperti sudah dibahas dalam bab-bab terdahulu, suatu SDA dapat dimanfaatkan bagi berbagai kepentingan pembangunan misalnya untuk areal pertanian, perkebunan, perikanan, permukiman, pembangunan PLTA, pemanfaatan hasil hutan kayu dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut akhirnya adalah
untuk
memenuhi
kepentingan
manusia
khususnya
peningkatan
kesejahteraan. Namun demikian, yang harus diperhatikan adalah berbagai kegiatan tersebut dapat mengakibatkan dampak lingkungan yang jika tidak ditangani dengan baik akan menyebabkan penurunan tingkat produksi, baik produksi pada masingmasing sektor maupun pada tingkat DAS. Berdasarkan hal itu, maka upaya pengelolaan DAS yang baik harus mensinergikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di dalam DAS sangat diperlukan bukan hanya untuk kepentingan menjaga kemapuan produksi atau ekonomi semata, tetapi juga untuk menghindarkan dari bencana alam yang dapat merugikan seperti banjir, longsor, kekeringan dan lain-lain. Mengingat akan hal-hal tersebut di atas, dalam menganalisa kinerja suatu DAS,
tidak hanya melihat kinerja masing-masing
komponen/aktifitas pembangunan yang ada didalam DAS, misalnya mengukur produksi/produktifitas sektor pertanian saja atau produksihasil hutan kayu saja, harus melihat keseluruhan komponen yang ada, baik output yangbersifat positif (produksi) maupun dampak negatif. Dalam kajian pengelolaan DAS terpadu, selain dilakukan analisis yang bersifat kuantitatif, juga dilakukan analisis yang bersifat kualitatif. Dalam rangka memberikan gambaran keterkaitan secara menyeluruh dalam pengelolaan DAS, terlebih dahulu diperlukan batasan-batasan mengenai DAS yang diartikan sebagai fungsi, yaitu
43
•
DAS
bagian
hulu; fungsi konservasi
yang
dikelola untuk
mempertahankan kondisi lingkungan DAS agar tidak terdegrasi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kondisi tutupan vegetasi lahan DAS, kualitas air, kemampuan menyimpan air (debit), dan curah hujan. •
DAS bagian tengah; fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapatmemberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang antara lain dapat diindikasikan dari kuantitas air, kualitas air, kemampuan menyalurkan air, dan ketinggian muka air tanah, sertaterkait pada prasarana pengairan seperti pengelolaan sungai, waduk, dan danau.
•
DAS bagian hilir; fungsi pemanfaatan air sungai yang dikelola untuk dapat memberikan manfaat bagi kepentingan sosial dan ekonomi, yang diindikasikan
melalui
kuantitas
dan
kualitas
air,
kemampuan
menyalurkan air, ketinggian curah hujan, dan terkait untuk kebutuhan pertanian, airbersih, serta pengelolaan air limbah. Keberadaan sektor kehutanan di daerah hulu yang terkelola dengan baik dan terjaga keberlanjutannya dengan didukung oleh prasarana dan sarana di bagian tengah akan dapat mempengaruhi fungsi dan manfaat DAS tersebut di bagian hilir, baik untuk pertanian, kehutanan maupun untuk kebutuhan air bersih bagi masyarakat secara keseluruhan. Adanya rentang panjang DAS yang begitu luas, baik secara administrasi maupun tata ruang, dalam pengelolaan DAS memerlukan adanya koordinasi berbagai pihak terkait baik lintas sektoral maupun lintas daerah secara baik. Kondisi DAS dikatakan baik jika memenuhi beberapa kriteria : 1. Debit sungai konstan dari tahun ke tahun, 2. Kualitas air baik dari tahun ke tahun, 3. Fluktuasi debit antara debit maksimum dan minimum kecil. 4. Ketinggian muka air tanah konstan dari tahun ke tahun.. Pengelolaan sumber daya air mencakup kepentingan lintas wilayah sehingga memerlukan koordinasi untuk menjaga fungsi dan manfaat air dan sumber air. Sistem penyediaan air minum ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan SPAM. Selain dijadikan sebagai pedoman dan evaluasi dalam
44
pelaksanaan SPAM, sistem ini juga berfungsi sebagai perencana, pengatur, pengawas dan pengevaluasi agar pelaksanaan SPAM dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan yaitu terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, dan meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menyatakan bahwa penyediaan SPAM bukan lagi menjadi monopoli pemerintah atau BUMN/ BUMD saja, tetapi dapat diselenggarakan oleh koperasi, badan usaha swasta dan masyarakat. Hal ini berarti membuka peluang bagi swasta untuk lebih efisien dalam menekan biaya sehingga harga jual menjad lebih rendah. Tetapi, perlu di waspasai bahwa kegiatan eksploitasi air yang berlebihan akan merusak ekosistem sehingga perlu dibuat suatu peraturan yang bertujuan untuk tetap menjaga keseimbangan alam. Sistem Penyediaan Air Bersih Keberadaan air di muka bumi, apakah itu yang berada di sungai, danau, laut atau yang tersimpan sebagai air tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan saling bergerak kontinu membentuk suatu siklus yang dikenal dengan istilah siklus hidrologi. Pengunaan air akan berbeda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya, tergantung dari cuaca, ciri-ciri masalah lingkungan hidup, jumlah penduduk, kondisi sosial ekonomi, jenis industri yang ada di wilayah tersebut serta faktor-faktor lainnya. Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh tersedianya sistem prasarana dan sarana yang menunjang untuk segala aktifitasnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Apabila sistem prasarana dan sarana yang ada tidak cukup memadai maka perkembangan wilayah tersebut akan terhambat. Sistem prasarana dan sarana air bersih merupakan salah satu hal yang paling penting diperlukan untuk menunjang perkembangan suatu wilayah. a. Gambaran Umum Sistem Penyediaan Air Bersih Berdasarkan aspek kuantitas, sistem penyediaan air bersih harus mampu melayani seluruh penduduk yang ada di wilayah tersebut terutama pada saat “jam puncak”, dan aliran air harus bisa melayani penduduk secara terus terus menerus
45
(kontinu). Berdasarkan kualitasnya, air yang di distribusikan kepada penduduk harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah baik dari aspek fisik, kimia maupun mikrobiologi. Unsur-unsur yang membentuk suatu sistem penyediaan air modern, akan meliputi: 1. Sumber-sumber penyediaan (sumber air baku). 2. Sarana penampungan. 3. Sarana penyaluran ke instalasi pengolahan. 4. Sarana pengolahan. 5. Sarana distribusi. Dalam perencanaan sarana penyediaan air bagi masyarakat, jumlah dan mutu air merupakan hal yang paling penting. Gambar 6 mengilustrasikan tentang hubungan antara unsur-unsur fungsional dari suatu sistem penyediaan air bersih.
Gambar 4. Kaitan hubungan unsur-unsur fungsional dari sistem penyediaan air bersih
Gambar 6 menunjukkan bahwa tidak setiap unsur fungsional tersebut akan masuk dalam perencanaan sistem penyediaan air bersih. Sebagai contoh, apabila kita memanfaatkan air tanah (ground water) sebagai sumber air baku, maka pada perencanaan sistem penyediaan air bersih tidak memerlukan unsur penampungan
46
dan penyaluran. Apabila kita memanfaatkan air permukaan (surface water) sebagai sumber air baku, maka unsur penampungan dan penyaluran sangat diperlukan dalam perencanaan. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok dan merupakan barang yang diklasifikasikan sebagai suatu kebutuhan, baik dimusim kemarau maupun dimusim hujan. Di beberapa tempat, baik diperkotaan maupun diperdesaan, pemenuhan kebutuhan air bersih merupakan masalah yang tidak mudah penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sumber air baku yang terbatas dan kebutuhan yang tinngi, biaya serta teknologi pengolahan sebelum air yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan “relatif mahal”. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air untuk masyarakat, khususnya di Ibukota DKI Jakarta, maka harus dilakukan kajian yang bersifat terus menerus dan menyeluruh agar permasalahan kekurangan air tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Salah satu kajian tersebut diantaranya adalah dengan mengkaji potensi-potensi sumber air baku yang dapat dijadikan sebagai air bersih atau air minum, baik air permukaan, air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air di sejumlah daerah yang terdapat di wilayah DKI Jakarta maupun Bodetabek. Permasalahan lain yang sering timbul dalam penanganan air bersih adalah keterbatasan sumber daya, khususnya masalah pembiayaan/keuangan.
Dalam
rangka menghasilkan air dengan kualitas yang layak, dan menghantarkannya kepada konsumen maka tidak sedikit
biaya yang harus dikeluarkan untuk
konstruksi intake, sistem transmisi, pengolahan dan distribusi, juga untuk operasional dan perawatan, apalagi jika air baku yang digunakan adalah air permukaan. Masalah pembiayaan ini harus mendapat perhatian demi menjaga kesinambungan sistem penyediaan air bersih. Pengelolaan yang baik, berawal dari perencanaan yang baik, secara teknis, keuangan, kelembagaan, dan sosial budaya. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan perencanaan dasar dan pedoman yang selanjutnya disusun dalam bentuk rencana induk (masterplan) air bersih DKI Jakarta dengan harapkan dapat menghasilkan butir-butir penting dalam pengelolaan air bersih di Jakarta.
47
Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perumahan, industri, pertanian, infrastruktur, dll, baik di daerah perkotaan (Jabodetabek) maupun perdesaan, serta peningkatan jumlah penduduk, memberikan konsekuensi kepada peningkatan pasokan air baku untuk kebutuhan air bersih. Pasokan air baku untuk kebutuhan air bersih yang selama ini belum sepenuhnya tercukupi oleh air perpipaan dari PAM, dengan meningkatnya kebutuhan tersebut, menambah beban di dalam penyediaan pasokan air bersih. Ketersediaan pasokan air untuk memasok suatu kebutuhan, merupakan faktor paling penting yang menentukan berkembangnya suatu kawasan tertentu, karena air adalah sumber kehidupan bagi penghuni maupun penunjang semua aktivitas kawasan, sehingga ketersediaan pasokan air adalah mutlak. Namun di sisi lain seperti disinggung di atas, pasokan air tersebut tidak atau belum dapat mengandalkan sepenuhnya kepada jaringan PAM yang ada karena beberapa keterbatasan. Kondisi yang seperti ini memaksa para perencana pembangunan dan para pengembang suatu kawasan untuk mencari sumber-sumber lain untuk penyediaan pasokan air, salah satunya karena beberapa kelebihan yang dipunyai daripada sumber air yang lain, adalah berasal dari air tanah. Namun apabila penggunaan atau pemanfaatan sumber daya air tanah dilakukan secara berlebihan tanpa mendasarkan pada potensi sumber daya air tanah itu sendiri akan menimbulkan dampak negatif berupa degradasi jumlah dan mutu air tanah maupun terhadap lingkungan sekitar. Oleh sebab itu diperlukan suatu perencanaan yang menyeluruh, mempertimbangkan seluruh faktor yang berpengaruh, sebelum pengembangan air tanah (groundwater development) dilaksanakan guna memenuhi kebutuhan akan air bagi berbagai keperluan. Ketersediaan air yang makin langka serta degradasi mutunya dewasa ini, sementara disisi lain kebutuhan akan air yang selalu meningkat, memberikan konsekuensi perlunya suatu perencanaan yang baik dan dapat dijalankan (applicable). Perencanaan ini untuk menjamin bahwa sumber air yang makin langka tersebut agar dapat dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak, terutama kaum miskin.
48
Perencanaan yang memihak bagi kemanfaatan kaum miskin dan lemah, saat ini sangat diperlukan untuk mengangkat harkat hidup kaum terpinggirkan. Kaum miskin ini justru membelanjakan lebih banyak uang untuk mendapatkan air dibanding mereka yang mampu yang dilayani oleh jaringan perpipaan. Laporan Bank Dunia menyebutkan para kaum miskin perkotaan membelanjakan hampir 9% dari pendapatan mereka untuk air, sementara di Jakarta, kaum miskin kotanya harus membayar $1,5 hingga $5,2 untuk 1 m3 air dari penjaja air, tergantung jarak mereka tinggal dengan hidran umum (Anonymous, 1993). Gambaran tersebut harus menjadi acuan dasar atau asas perencanaan kebutuhan air, yakni kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Perencanaan kebutuhan tersebut adalah bagian yang integral dari pengelolaan sumber daya air (water resource management), maka perencanaan tersebut juga harus sesuai dengan asas pengelolaan sumber daya air. Krisis ekonomi dan era reformasi memberikan konsekuensi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air di Indonesia, yang tentu saja juga memberikan pengaruh dalam perencanaan kebutuhan air. Intinya adalah, bahwa saat ini perencanaan kebutuhan akan air dari sumber air tanah menjadi semakin kompleks tidak hanya didasarkan atas hal-hal yang bersifat teknik, tetapi mungkin justru yang paling penting adalah hal-hal yang bersifat sosial. 2.2.5 Alokasi Air Baku untuk Air Bersih Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, selain masalah ekstraksi optimal (khusunya untuk air bawah tanah), permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sumber daya air adalah alokasi dan distribusi air. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 pasal 46 ayat (1) Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3). Selanjutnya pada pasal 46 ayat (2) dinyatakan bahwa alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan.
49
Alokasi air merupakan masalah ekonomi untuk menentukan bagaimana suplai air yang tersedia harus dialokasikan kepada pengguna atau calon pengguna. Penggunaan air sendiri pada dasarnya terbagi dalam dua kelompok yaitu Kelompok konsumtif, yakni mereka yang memanfaatkan suplai air untuk konsumsi, dan kelompok non-konsumtif. Kelompok konsumtif antara lain rumah tangga, industri, pertanian, kehutanan. Kelompok ini memanfaatkan air melalui proses yang disebut diversi (diversion), baik melalui transformasi, penguapan, penyerapan ke tanah, maupun pendegradasian kualitas air secara langsung (pencemaran). Kelompok pengguna ini memperlakukan sumber daya air sebagai sumber daya tidak terbarukan. Di sisi lain, pengguna non-konsumtif memanfaatkan air hanya sebagai media seperti: •
Medium pertumbuhan ikan pada kasus perikanan.
•
Sumber energi listrik pada pembangkit listrik tenaga air.
•
Rekreasi (berenang, kayaking, dan sebagainya). Kelompok pengguna ini memperlakukan sumber daya air sebagai sumber daya
terbarukan, dan pengelolaan sumber daya air tidak terlalu menimbulkan masalah ekonomi mengingat suplai air tidak banyak dipengaruhi oleh pemanfaatannya, namun jika tidak dikelola, pemanfaatan non-konsumtif ini pun akan menimbulkan eksternalitas air itu kemudian dijadikan sebagai barang public. Berdasarkan hal tersebu,t maka teknik non-market valuation lebih cocok digunakan untuk analisis ekonomi sumber daya air untuk pemanfaatan non-konsumtif. Khusus yang menyangkut penggunaan konsumtif, alokasi sumber daya air diarahkan dengan tujuan suplai air yang terbatas tersebut dapat dialokasikan kepada pengguna, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan biaya yang rendah. Berdasarkan hal tersebut maka alokasi sumber daya air harus memenuhi kriteria efisiensi, equity dan sustainability (keberlanjutan). Tabel 2 berikut menyajikan ketiga kriteria tersebut beserta tujuan pengelolaannya.
50
Tabel 2. Kriteria alokasi sumber daya air Kriteria Efisiensi
Tujuan •
Biaya penyediaan air yang rendah - Penerimaan per unit sumber daya air yang tinggi
•
Mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Equity
•
Akses air bersih untuk semua masyarakat
Sustainability
•
Menghindari terjadinya deplesi pada air bawah tanah (groundwater depletion)
•
Menyediakan cadangan air yang cukup untuk memelihara ekosistem dan generasi mendatang
•
Meminimalkan pencemaran air baku
Sumber: UU Nomor 7/2004 dan PP Nomor 16/2005. (diolah) Selain kriteria di atas, Howe et al. (1986) menambahkan kriteria alokasi sumber daya air antara lain: •
Fleksibilitas (flexibility) dalam penyediaan air sehingga sumber daya air dapat digunakan pada periode waktu yang berbeda dan dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai dengan perubahan permintaan.
•
Keterjaminan (security) bagi pengguna yang haknya sudah terkukuhkan sehingga mereka dapat memanfaatkan air seefisien mungkin.
•
Akseptabilitas ( acceptability) politik dan publik sehingga tujuan pengelolaan bisa diterima oleh rnasyarakat. Pada beberapa kriteria di atas, pengelolaan sumber daya air, khususnya yang
menyangkut alokasi, memang menjadi sangat kompleks. Secara umum ada beberapa mekanisme alokasi yang umum digunakan, yakni queuing sistem, water pricing, alokasi publik, dan user-based allocation. Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 26 ayat (1) pendayagunaan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Selanjutnya pada pasal 34 ayat (1) pengembangan sumber daya air
51
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) pada wilayah sungai ditujukan untuk kepentingan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk kepentingan rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan untuk berbagai keperluan lainnya. Kelemahan dalam manajemen penyediaan air selama ini lebih banyak terletak pada sisi demand. Sehingga tidak jarang ditemui, seiring dengan perkembangan
dan
waktu,
akhirnya
demand
melebihi
supply,
yang
mengakibatkan ketidaktaatan hukum para pengguna air dan bermuara pada degradasi sumber daya air dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu langkah awal perencanaan adalah adanya informasi besaran kebutuhan akan air. Kebutuhan akan air untuk suatu peruntukan tertentu sudah harus diketahui pada saat perencanaan. Kebutuhan ini menyangkut jumlah dan mutu yang diinginkan sesuai peruntukannya. Tingkat kebutuhan harus juga mencakup prediksi untuk jangka waktu panjang (long term). Strategi Penyediaan Air Bersih Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006, memiliki misi untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum, meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM dan penegakan hukum dan meyiapkan peraturan. Dalam hal penegakkan hukum dan penyiapkan peraturan untuk menyiapkan penyelenggaraan SPAM antara lain: • Penyusunan peraturan perundangan yang terkait dengan penyediaan air minum dan perlindungan air baku di pusat dan daerah. • Pemerintah pusat menyiapkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan fasilitasi dan pendampingan kepada daerah, termasuk petunjuk teknis penyelenggaraan SPAM. • Pemerintah
daerah
menetapkan
peraturan
daerah
dalam
rangka
penyelenggaraan SPAM. • Penegakan hukum diberlakukannya sanksi-sanksi bagi pelanggar peraturan terkait dengan penyelenggaraan SPAM. Sasaran global dari kebijakan dan strategi nasional pengembangan SPAM mengacu pada sasaran yang telah terukur dalam RPJMN dan sasaran dalam Pencapaian MDG 2015 serta beberapa sasaran terukur lainya. Selain itu juga
52
menuju sasaran yang normatif seperti tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM. Sasaran yang tertuang dalam RPJMN 2004-2009 dalam pengembangan air bersih adalah: meningkatkan pelayanan air bersih melalui perpipaan secara nasional menjadi 40% dengan cakupan layanan untuk penduduk di kawasan perkotaan dapat meningkat menjadi 66% dan kawasan perdesaan menjadi 30%. Pada kondisi pelayanan air bersih secara nasional pada tahun 2004 sebesar 17,96% atau 39 juta jiwa yang terlayani, maka perlu peningkatan sampai 22,04% selama kurun waktu lima tahun pada tahun 2009 jumlah penduduk yang memiliki akses air bersih perpipaan diprediksi sekitar 92,4 juta jiwa, atau sebesar 40% dari total penduduk Indonesia (231 juta jiwa). Kebijakan nasional tentang air bersih mentargetkan cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat perkotaan pada tahaun 2010-2014 sebesar 66%. Sedangkan untuk masyarakat DKI Jakarta, pemerintah mentargetkan cakupan pelayanan air bersih pada tahun 2014 sebesar 80%. Kebijakan Pemerintah DKI Jakarta dalam penyediaan air bersih oleh PAM Jaya belum maksimal walau telah diprivatisasi dalam bentuk konsesi selama 25 tahun kepada perusahaan swasta dari Prancis dan Inggris (kemudian dibeli Jerman dan pengusaha Indonesia). Berdasarkan data statistik dari BPS DKI Jakarta tahun 1998, sekitar 50% rumah tangga menggunakan air ledeng (PAM Jaya), air tanah dengan pompa sebesar 42,67%, sumur gali 3,16% dan lainnya 0,63%. Sementara tarif PAM sudah sangat tinggi, dengan rata-rata Rp. 5.000/ meter3, gedung perkantoran, hotel berbintang dan pusat perbelanjaan (mall) melakukan ekstraksi air tanah dengan volume yang tinggi. Akibatnya, air dalam tanah (deep water) mengalami penurunan yang luar biasa. Sebagaimana dikemukakan ahli teknik lingkungan dari Universitas Indonesia, terjadi penurunan tanah di Kawasan Jln. MH. Thamrin hingga 10 cm per tahun (Nugroho, 2002). Penambahan cakupan pelayanan untuk 53,4 juta jiwa dari total penduduk Indonesia, bilamana digunakan tingkat konsumsi normal air rata-rata nasional sebesar 120 lt/orang/hari untuk sambungan rumah dan 60 lt/hari untuk akses hidran umum serta ratio SR dan HU adalah 80:20. Berdasarkan hal tersebut maka
53
diperlukan peningkatan kapasitas produksi perpipaan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Perkiraan kebutuhan nasional kapasitas pengembangan SPAM sampai 2009
Jenis pelanggan
No
Sambungan 1 2
langsung Hidran umum
Persentase cakupan %
Kebutuhan air rata-rata L/o/h
Kapasitas Kehilangan
tambahan
air %
m3/detik
80
120
20
71,2
20
60
20
8,9
Total kapasitas
80,1
Sumber: Data dan perhitungan (diolah)
Beberapa kebijakan yang terkait dengan sumber daya air dan pengelolaan air minum antara lain: UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KNSP-SPAM) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM (Dep PU Direktorat Jenderal Cipta Karya). Pada masa penjajahan Belanda, sebenarnya sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan yang terbentuk dan berkembang berdasarkan ajaran dan teori hukum pada jaman tersebut atau disebut juga hukum lingkungan klasik. Beberapa pengaturan tersebut misalnya Undangundang Gangguan (hinder ordonnantie) 1926, Undang-undang Perlindungan Binatang
Liar
(Dierenbeschermings
Ordonnantie)
1931,
Undang-undang
Perlindungan Alam (Natuurbeschermings Ordonnantie) 1941, Undang-undang Pembentukkan Kota (Stadsvorming Ordonnantie) 1948. Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai undang-undang payung (umbrella act) bagi undang-undang lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Berbagai undang-
54
undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup sejak lahirnya UU No 4 Tahun 1982 antara lain Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Pada masa Proklamasi Kemerdekaan 1945 hingga tahun 1982, sudah ada beberapa undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Namun, berbagai undang-undang tersebut masih bersifat sektoral dan eksploitatif atau used oriented law. Undang-undang tersebut misalnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Sejak tahun 1982, Indonesia mulai memasuki era baru hukum lingkungan yang lebih bersifat environment oriented law dengan disahkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang tersebut diakui telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan . Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Pada kurun waktu tersebut terlihat pula adanya peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperan serta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Pada perkembangan selanjutnya, disadari bahwa permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan
55
pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Di sisi lain, perkembangan lingkungan global serta aspirasi internasional akan makin mempengaruhi
usaha
pengelolaan
lingkungan
hidup
Indonesia.
Dalam
mempertimbangkan perkembangan keadaan tersebut, dipandang perlu untuk menyempurnakan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuanketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, selanjutnya lahir Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasca reformasi 1998 hingga saat ini (2008) yang ditandai dengan semangat keterbukaan, demokrasi dan desentralisasi telah dilahirkan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Undang-undang yang lahir pasca reformasi antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. 2.2.6 Pasokan (supply) air baku Suplai ditentukan oleh parameter alami (natural parameter), sehingga potensi air di suatu daerah/lokasi sebagai sesuatu yang diterima seperti apa adanya (given). Alam memberikan sumber daya air adalah sebesar kemampuan alam itu sendiri. Oleh sebab itu dari sisi demand lah yang harus menyesuaikan kepada kemampuan sisi supply. Dengan mengetahui hubungan kemampuan supply dan demand pada tahap perencanaan, maka alternatif mengatasi kekurangan kebutuhan
(contingency)
dapat
diterapkan,
misalnya
dengan
memenuhi
kekurangan kebutuhan dari jenis sumber daya air yang lain. a.
Pengkajian pasokan (supply) Langkah berikutnya dari suatu perencanaan adalah mengkaji dari sisi
pasokan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan, baik dari jumlah dan mutu pasokan, serta waktu ketersediaan. Dalam rangka mengetahui hal tersebut adalah melakukan inventarisasi dan kajian atas seluruh data dan informasi yang telah
56
tersedia tentang aspek sumber daya air yang ada, yang menyangkut keterdapatan, parameter hidrologi, pola pengaliran, jumlah serta mutu air. Dalam hal data dan informasi tersebut tidak tersedia, maka perencanaan harus mencakup tindakan membuat rencana tindak (action plan) kampanye survei sumber daya air untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data primer agar informasi ketersediaan sumber daya air, baik jumlah dan mutu, wadahnya, serta variable waktu ketersediaannya. b.
Asas keseimbangan Asas
keseimbangan
artinya
perencanaaan
menjamin
keseimbangan
keterdapatan (occurrence) antar jenis air, serta antara pemanfaatan sumber daya air dengan alam dan lingkungannya. Sedangkan asas kelestarian; kelestarian artinya perencanaan menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya air, bagi pemanfaatannya, baik jumlah maupun mutunya, dalam batasan ruang dan waktu tertentu, tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Karakteristik penyediaan air bersih berbeda dengan penyediaan jasa publik lainnya dilihat baik dari dimensi politik maupun ekonomi (LPEM UI, 2001). Tabel 4 merupakan ringkasan karakteristik khusus pada sektor penyediaan air bersih. Tabel 4. Karakteristik khusus sektor air bersih Isu
Dimensi Ekonomi
Dimensi Politik Siapa yang menguasai
Struktur Horizontal
Bersifat sektoral
atau memiliki
Keinginan untuk Tanggung Jawab
Cakupan terbatas untuk
mempertahankan
Penyediaan
persaingan
kepemilikan oleh negara
Kebijakan Sosial
Ekternalitas
Sumber: LPMUI, 2010.
Karakter dan ideologi (Pasal 33 UUD 45)
57
Pertama, dilihat dari struktur horizontalnya maka perusahaan air minum bervariasi dari struktur yang paling sentralistik hingga struktur yang sangat terdesentralistis. Di beberapa negara Amerika Latin dan Afrika seperti di Panama pengelolaan air minum disentralisasikn pada tingkat pemerintah pusat melalui Badan Usaha Milik Negara. Pada negara lainnya seperti yang terjadi di Indonesia dan Chile, penyediaan air bersih merupakan tanggung jawab pemerintah daerah tingkat dua. Desentralisasi penyediaan air bersih dimungkinkan mengingat rendahnya unit value (harga) air bersih relatif dibandingkan dengan biaya transportasinya. Penyediaan air bersih terintegrasi mulai dari produksi sampai dengan distribusinya, seperti yang berlaku juga dalam jasa penyediaan listrik dan komunikasi. Kedua, karakteristik tekhnologi sektor air bersih cenderung menghasilkan fragmentasi dari jaringan distribusi yang berimplikasi pada terbatasnya tingkat kompetisi yang mungkin terjadi dalam penyediaan air bersih. Adanya fragmentasi distribusi air bersih telah membatasi kemungkinan terbangunnya beberapa unit pengolahan air bersih yang dapat dipaksa bersaing satu sama lainnya. Air bersih bukanlah barang yang homogen, sehingga implementasi akses dari pihak ketiga membutuhkan monitoring yang kuat untuk menjaga kualitas air yang akan disalurkan melalui jaringan distribusi. Akibatnya peranan kompetisi dalam sektor air bersih lebih berupa kompetisi kepada pasar (competition for the market) daripada kompetisi dalam pasar (competition in the market). Implikasinya deregulasi sektor air bersih tidak mungkin dilakukan secara total dan tetap diperlukan intervensi pemerintah hingga tingkatan tertentu atau sekurangkurangnya pada tahapan regulasi. Ketiga, air bersih merupakan kebutuhan pokok dan mangandung elemen kebijakan sosial yang kuat. Hal ini berkaitan dengan adanya apa yang disebut dalam teori ekonomi sebagai eksternalitas positif berupa benefit bagi kesehatan dan eksternalitas negatif berupa penurunan kualitas lingkungan sebagai akibat eksploitasi sumber daya air. Air adalah kebutuhan pokok yang merupakan basis bagi kelangsungan hidup maka penyediaan air telah menjadi kegiatan ekonomi yang sarat dengan isu politik. Oleh karena itu, maka pemutusan pelayanan air
58
bersih kepada pelanggan sulit dilakukan, karena karakteristik khusus ini, seringkali terjadi konflik antara tujuan sosial dengan kelayakan komersial penyediaan air bersih. Upaya pemenuhan kebutuhan air oleh manusia dapat mengambil air dari dalam tanah, air permukaan, atau langsung dari air hujan. Berdasarkan ke tiga sumber air tersebut, air tanah yang paling banyak digunakan karena air tanah memiliki beberapa kelebihan di banding sumber-sumber lainnya antara lain karena kualitas airnya yang lebih baik serta pengaruh akibat pencemaran yang relatif kecil. Air yang dipergunakan tidak selalu sesuai dengan syarat kesehatan, karena sering ditemui air tersebut mengandung bibit ataupun zat-zat tertentu yang dapat menimbulkan penyakit yang justru membahayakan kelangsungan hidup manusia. Berdasarkan masalah di atas. Oleh karena itu maka perlu diketahui kualitas air yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia tanpa menyebabkan akibat buruk dari penggunaan air tersebut. Kebutuhan air bagi manusia harus terpenuhi baik secara kualitas maupun kuantitasnya agar manusia mampu hidup dan menjalankan segala kegiatan dalam kehidupannya. Ditinjau dari segi kualitas (mutu) air secara langsung atau tidak langsung pencemaran akan berpengaruh terhadap kualitas air. Sesuai dengan dasar pertimbangan penetapan kualitas air minum, usaha pengelolaan terhadap air yang digunakan oleh manusia sebagai air minum berpedoman pada standar kualitas air terutama dalam penilaian terhadap produk air minum yang dihasilkannya, maupun dalam merencanakan sistem dan proses yang akan dilakukan terhadap sumber daya air (Razif, 2001). Banyaknya pemakaian air tiap harinya untuk setiap rumah tangga berlainan. Selain pemakaian air tiap harinya tidak tetap, banyak keperluan air bagi tiap orang atau setiap rumah tangga yang masih tergantung dari beberapa factor. Faktorfaktor tersebut diantaranya adalah pemakaian air di daerah panas akan lebih banyak dari pada di daerah dingin, kebiasaan hidup dalam rumah tangga misalnya ingin rumah dalam keadaan bersih selalu dengan mengepel lantai dan menyiram halaman, keadaan sosial rumah tangga semakin mampu atau semakin tinggi tingkat sosial kehidupannya semakin banyak menggunakan air serta pemakaian air dimusim panas akan lebih banyak dari pada dimusim hujan.
59
Sumber air merupakan salah satu komponen utama yang ada pada suatu sistem penyediaan air bersih, karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi (Sutrisno, 2000). Macam-macam sumber air yang dapat di manfaatkan sebagai sumber air bersih sebagai berikut : 1.
Air laut Mempunyai sifat asin, karena mengandung garam NaCl. Kadar garam NaCl dalam air laut 3% dengan keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum. Untuk itu perlu dilakukan proses pemisahan garam NaCl yang disebut dengan proses desalinasi.
2.
Air atmosfer (air hujan) Untuk menjadikan air hujan sebagai air minum hendaknya menampung air hujan pada waktu air hujan mulai turun, karena masih mengandung banyak kotoran. Selain itu air hujan mempunyai sifat agresif terutama terhadap pipapipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karatan. Juga air ini mempunyai sifat lunak, sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun.
3.
Air permukaan Adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi. Pada umumnya air permukaan ini akan mendapat kotoran selama pengalirannya, misalnya oleh lumpur, batang-batang kayu, daun-daun, kotoran industri dan lainnya. Air permukaan ada dua macam yaitu air sungai dan air rawa. Air sungai digunakan sebagai air minum, seharusnya melalui pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini pada umumnya mempunyai derajat limbah yang tinggi. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi. Air rawa kebanyakan berwarna disebabkan oleh adanya zat-zat organik yang telah membusuk, yang menyebabkan warna kuning coklat, sehingga untuk pengambilan air sebaiknya dilakukan pada kedalaman tertentu di tengah-tengahnya.
4.
Air tanah Air tanah adalah air yang berada di bawah permukaan tanah didalam zona jenuh dimana tekanan hidrostatiknya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer (Suyono,1993).
60
5.
Mata air Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah dalam hampir tidak terpengaruh oleh musim dan kualitas atau kuantitasnya sama dengan air dalam. Sistem penyediaan air bersih meliputi besarnya komponen pokok antara
lain: unit sumber air baku, unit pengolahan, unit produksi, unit transmisi, unit distribusi dan unit konsumsi, yaitu (1) Unit sumber air baku merupakan awal dari sistem penyediaan air bersih yang mana pada unit ini sebagai penyediaan air baku yang bisa diambil dari air tanah, air permukaan, air hujan yang jumlahnya sesuai dengan yang diperlukan. (2) Unit pengolahan air memegang peranan penting dalam upaya memenuhi kualitas air bersih, dengan pengolahan fisika, kimia, dan bakteriologi, kualitas air baku yang semula belum memenuhi syarat kesehatan akan berubah menjadi air bersih yang aman bagi manusia. (3) Unit produksi adalah salah satu dari sistem penyediaan air bersih yang menentukan jumlah produksi air bersih atau air minum yang layak didistribusikan ke beberapa tandon atau reservoir dengan sistem pengaliran gravitasi atau pompanisasi. (4). Unit produksi merupakan unit bangunan yang mengolah jenis-jenis sumber air menjadi air bersih. Adapun beberapa sumber air yang dapat diolah untuk mendapatkan air bersih, yaitu sumur dangkal/dalam dan pengolahan tidak lengkap, hanya pengolahan Fe, Mn, dan pembubuhan desinfektan, sungai pengolahan lengkap bila kekeruhannya tinggi >50 NTU (nephelometric turbidity unit). Pengolahan tidak lengkap, bila kekeruhan < 50 NTU, unit transmisi berfungsi sebagai pengantar air yang diproduksi menuju ke beberapa tandon atau reservoir melalui jaringan pipa (Linsay, 1995). 2.2.7 Kebutuhan (demand) Bagi manusia kebutuhan akan air sangat mutlak karena sebenarnya zat pembentuk tubuh manusia sebagian besar terdiri dari air yang jumlahnya sekitar 73% dari bagian tubuh. Air di dalam tubuh manusia berfungsi sebagai pengangkut dan pelarut bahan-bahan makanan yang penting bagi tubuh. Sehingga untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya manusia berupaya mendapatkan air
61
yang cukup bagi dirinya (Suharyono, 1996). Dalam menjalankan fungsi kehidupan sehari-hari manusia amat tergantung pada air, karena air dipergunakan pula untuk mencuci, membersihkan peralatan, mandi, dan lain sebagainya. Manfaat lain dari air berupa pembangkit tenaga, irigasi, alat transportasi, dan lain sebagainya. Semakin maju tingkat kebudayaan masyarakat maka penggunaan air makin meningkat. Kebutuhan air yang paling utama bagi manusia adalah air minum. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum, dan manusia dapat hidup 2-3 minggu tanpa makan tetapi hanya dapat bertahan 2-3 hari tanpa air minum (Suripin, 2002). Menurut Dyah (2000), kebutuhan air terbesar dibagi berdasarkan sektor kegitan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar, yaitu:
satu, kebutuhan
domestik; dua, irigasi pertanian; dan tiga, industri. Kebutuhan air lainnya yang terbesar adalah untuk keperluan irigasi pertanian dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan yang terus menerus meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk di Indonesia. Menurut Kodoatie dan Sjrief (2008), Kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik dan non domestik, air irigasi baik pertanian maupun perikanan, dan air untuk penggelontoran kota. Air bersih digunakan untuk memenuhi kebutuhan: a. Kebutuhan air domestik: keperluan rumah tangga. b. Kebutuhan air non domestik: untuk industri, pariwisata, tempat ibadah, tempat sosial, serta tempat-tempat komersial atau tempat umum lainnya. Kebutuhan air domestik sangagt ditentukan oleh jumlah penduduk, dan konsumsi perkapita. Kecenderungan populasi dan sejarah populasi dipakai sebagai dasar perhitungan kebutuhan air domestik terutama penentuan kecenderungan laju pertumbuhan penduduk (Growth Rate Trends). Estimasi populasi untuk masa datang merupakan salah satu parameter utama dalam penentuan kebutuhan air domestik. Laju pertumbuhan juga menjadi parameter yang dipakai untuk analisis, Kodoatie dan Sjarief, (2008).
Sedangkan untuk
penentuan penyambungan di masa yang akan datang maka laju penyambungan yang ada saat ini dapat dipakai sebagai dasar analisis. Daerah perkotaan atau semi
62
perkotaan dan daerah rural perlu dianalisis mengingat karakteristik kebutuhan airnya di tiga daerah tersebut berbeda. Menurut Sanim (2011), untuk menentukan perkiraan tingkat kebutuhan air nasional ada dua hal yang perlu dilakukan yaitu melakukan proyeksi jumlah penduduk dan kebutuhan pangan. Berdasarkan hasil proyeksi jumlah penduduk dikalikan dengan kebutuhan per kapita dapat diperoleh besarnya kebutuhan air domestik. Kebutuhan air untuk rumahtangga dan perkotaan mancakup kebutuhan rumahtangga sehari-hari, pemadam kebakaran, penggunaan komersial, hotel dan industri rumah tangga. Kebutuhan air bervariasi tergantung besarnya kota, ciri penduduk, tingkat ekonomi, iklim dan biaya pemasokan air. Di perkotaan kebutuhan air bersih terus meningkat, setara dengan semakin meningkatnya urbanisasi ke kota. Sebagai contoh, dalam tahun 1970 apabila diasumsikan kebutuhan orang akan air bersih di kota sebesar 150 liter per orang per hari, maka dibutuhkan air bersih sebesar 17.884.500 m3 per hari dan pada tahun 1990 naik menjadi 26.879.180 m3 per hari atau 9.810.900.700 m3/tahun. Sedangkan menurut Kodoatie dkk (2001), pada tahun 1990 kebutuhan air untuk domestik di Indonesia adalah sebesar 3.169.000.000 m3, sedangkan angka proyeksi untuk tahun 2000 dan 2015 berturut-turut sebesar 6.114.000.000 m3 dan 8.903.000.000 m3. Berarti terjadi proesentase kenaikan berkisar antara 10% (1990-2000) dan 6,67% tahun (2000-2015), Kebutuhan air terbesar di Indonesia terjadi di pulau Jawa dan Sumatra karena kedua pulau ini mempunyai jumlah penduduk dan industri yang cukup besar. Kebutuhan air antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan berbeda, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya maupun peruntukannya. Selain itu tidak semua kebutuhan manusia akan air
dapat dipenuhi dengan baik,
terkadang terdapat gap antara kebutuhan dengan ketersediaan air, baik kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-
63
undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak (Santoso, 2010). Kebutuhan air bersih meliputi kebutuhan rumah tangga baik kelas sederhana maupun mewah, industri kecil maupun besar, niaga besar maupun kecil, instansi pemerintah dan sosial lainnya. Mengenai kebutuhan air dalam rumah tangga, dapat dibedakan menurut sosialnya. Kebutuhan terhadap air untuk keperluan sehari-hari di lingkungan rumah tangga ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan kehidupan atau setiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan air. Menurut Saeni (1989) kebutuhan air pada negara berkembang rata-rata tiap orang per hari 12 liter, di Indonesia rata-rata 40 liter, pada suku primitive 5 liter, sedangkan di negara maju yakni Inggris 150 liter dan Amerika Serikat 250 liter. PAM Jaya menggunakan patokan sekitar 150 liter perhari, sedangkan PAM Bogor menggunakan patokan kebutuhan air bersih per orang antara 80 liter s.d. 100 liter per hari. Menurut Wardana (1999), keperluan air bersih orang di Indonesia yang tinggal di kota setiap orang per hari adalah 150 liter. Departemen Pekerjaan Umum Cq Direktorat Jenderal Cipta Karya memberikan angka perkiraan kebutuhan air bersih per orang adalah 150 liter per hari per orang pada tahun 2010. Ditinjau dari jumlah atau kuantitas air yang dibutuhkan manusia, kebutuhan dasar air bersih adalah jumlah air bersih minimal yang perlu disediakan agar manusia dapat hidup secara layak yaitu dapat memperoleh air yang diperlukan untuk melakukan aktivitas dasar sehari-hari (Sunjaya dalam Karsidi, 1999). Selanjutnya dikatakan bahwa ditinjau dari segi kuantitasnya, kebutuhan air rumah tangga adalah: 1.
Kebutuhan air untuk minum dan mengolah makanan 5 liter/orang per hari.
2.
Kebutuhan air untuk higien yaitu untuk mandi dan membersihkan dirinya 2530 liter/orang per hari.
3.
Kebutuhan air untuk mencuci pakaian dan peralatan 25 – 30 liter /orang per hari.
4.
Kebutuhan air untuk menunjang pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas sanitasi atau pembuangan kotoran 4-6 liter/ orang per hari, sehingga total pemakaian air perorang adalah 60-70 liter/ hari di kota (Santoso, 2010).
64
Salah satu faktor yang menjadi bahan pertimbangan penggunaan air untuk rumah tangga adalah derajat kebersihan air dari kotoran, bakteri dan bahan pencemar
lainnya.
Dalam
Peraturan
Menteri
Kesehatan
RI
Nomor
907/MENKES/SK/VII/2002 digunakan istilah air minum. Pengertian air minum di sini adalah air yang melaui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Syarat-syarat kesehatan mencakup persyaratan bakteriologis, kimia, radioaktif dan fisik. Air bersih digunakan untuk keperluan rumah tangga dan untuk produksi bahan makanan dan minumam yang langsung disajikan kepada masyarakat. Air bersih dapat didistribusikan melalui jaringan perpipaan, tangki air maupun kemasan. Syarat kualitas yang ditentukan untuk air minum sangat ketat, karena penggunaan air minum berkenaan langsung dengan kehidupan manusia, khususnya kesehatan. Namum demikian dalam kriteria baku mutu air minum terdapat ketentuan kadar maksimum yang diperbolehkan. Hal ini memperlihatkan toleransi penggunaan air yang masih aman terhadap kesehatan. Secara fisik syarat air minum tidak boleh berwarna, berbau, dan berasa serta tidak keruh. Secara kimia air minum tidak boleh mengandung unsur kimia yang berbahaya, seperti air raksa (Hg) yang dapat menimbulkan penyakit minamata. Berdasarkan kuantitas yang mengutip standar penggunaan air minum WHO, bahwa kebutuhan air minum yang harus dipenuhi agar dapat mencapai syarat kesehatan adalah sebesar 86,4 liter per hari per kapita. Kementerian Kesehatan mensyaratkan kebutuhan air per orang per hari sebesar 60 liter per hari per kapita, baik untuk mandi, mencuci, minum, maupun keperluan lainnya. Berdasarkan catatan Direktorat Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, kebutuhan air baku untuk DKI Jakarta (2009), sebanyak 12.380 lt/dt dengan jumlah penduduk 9.260.680 dengan tingkat layanan 66%.
Menurut
standar IWA, setiap orang membutuhkan air 190 liter/ hari. Menurut Badan Regulator Pelayanan Air Minum, tahun 2010, jumlah penduduk DKI Jakarta, sebanyak 11.437 juta jiwa dan membutuhkan air bersih sekitar 2,099 miliar liter per hari atau 24.300 liter/ detik. Berdasarkan data Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta, produksi air bersih tahun 2009, hanya menapai 19.328 liter per detik, sehingga pada tahun 2009 saja sudah mengalami defisit air bersih 4.972
65
liter per detik. Suplai air baku dari Saluran Tarum Barat sebesar 16,1 m3/ detik. Defisit air bersih tersebut mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih dengan menfaaatkan air tanah dangkal dan air tanah dalam. Berdasarkan pengakuan warga Rawamangun, Jakarta Timur, di daerah itu airnya tidak layak untuk dikonsumsi. Bahkan tidak layak lagi digunakan untuk mandi karena berminyak, berwarna coklat dan licin. Menurut warga Kelurahan Tomang, Jakarta Barat mengaku lebih baik menggunakan air dari PAM dari pada air tanah, karena air tanah di daerah tersebut tidak bisa digunakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk diminum. Air bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan segala kegiatan mereka, sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai dalam kegiatan sehari-hari manusia. Ditinjau dari segi kualitas, ada bebarapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya kualitas fisik yang terdiri atas bau, warna dan rasa, kulitas kimia yang terdiri atas pH, kesadahan, dan sebagainya serta kualitas air ditinjau dari aspek biologi yakni air terbebas dari mikroorganisme penyebab penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, air bersih juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu tertentu. Air sebagai materi esensial dalam kehidupan tampak dari kebutuhan terhadap air untuk keperluan sehari-hari di lingkungan rumah tangga ternyata berbeda-beda di setiap tempat, setiap tingkatan kehidupan atau setiap bangsa dan negara. Semakin tinggi taraf kehidupan seseorang semakin meningkat pula kebutuhan manusia akan air. Jumlah penduduk dunia setiap hari bertambah, sehingga mengakibatkan peningkatan jumlah kebutuhan air (Surawiria,1996). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai air bersih. Air bersih yang dimaksudkan di sini adalah air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum
apabila dimasak.
Pendekatan umum kebutuhan air dapat dijelaskan dalam Gambar 7 berikut:
66
Kondisi Saat Ini:
Rencana Tata Ruang Wilayah:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
• •
Jumlah Penduduk Penyebaran Penduduk Laju Pertumbuhan Penduduk Konsumsi Air Kebutuhan Air Kondisi Pertanian Kondisi Perindustrian, dll
Alokasi daerah permukiman Alokasi daerah perindustrian Alokasi daerah pariwisata/agrowisata Alokasi daerah pertanian Alokasi daerah konservasi air, dll
Proyeksi Kebutuhan Air: 1. Domestik 2. Non-domestik: Industri, pariwisata, dll 3. Pertanian, dll Dependable flow DAS untuk sumber air permukaan Safe yield untuk sumber air tanah
Analisis neraca air Potensi kelebihan air Kajian infrastruktur keairan yang diperlukan untuk pendayagunaan sumber daya air
Gambar 5. Salah satu contoh pendekatan umum analisis kebutuhan air (Kodoati 2008)
Dengan mengetahui tingkat kebutuhan awal (initial) hingga waktu terprediksi, maka dapat dilakukan analisis hubungan antara sisi supply dan demand. Dalam manajemen penyediaan air yang berwawasan pada pemakaian air yang berkelanjutan, maka dalam tahap perencanaan ini sudah harus ditetapkan bahwa demand harus sama atau lebih kecil dari supply (demand ≤ supply). Menurut Ditjen Cipta Kayar, Kementrian Pekerjaan Umum (2010) rata-rata kebutuhan air Indonesia adalah 150 liter/ kapita, meliputi 30 liter untuk keperluan mandi, 15 liter untuk keperluan minum, dan sisanya untuk keperluan lainnya. Jika penduduk Jakarta 8,5 juta jiwa maka total konsumsi air bersih menjadi sekitar 1.275.000.000 liter/ harinya atau 1.275.000 m3/ hari. Ketersediaan air di Indonesia mencapai 15.000m3 per kapita per tahun, sedangkan cadangan air di Indonesia hanya mampu memenuhi 1.700 m3 per hari.
Angka ini tergolong kecil jika
dibandingkan dengan rata-rata cadangan air dunia, yaitu di atas 2.000 m3 per orang per hari. Biswas (1997) mengemukakan bahwa Kanada dengan jumlah penduduk 29,1 juta jiwa pada tahun 1994 mempunyai angka ketersediaan air tertinggi yakni 9.969 m3 per kapita.
67
Ketersediaan air baku saat ini mengalami permasalahan baik penurunan kuantitas air baku maupun kualitas air baku. Beberapa isu strategis dan permasalahan dalam hal air baku antara lain; kapasitas daya dukung air baku diberbagai lokasi semakin tertabas akibat pengelolaan daerah tangkapan yang kurang baik, kualitas sumber air baku semakin menurun akibat meningkatnya aktivitas dan kegiatan masyarakat dan industri tidak disertai dengan perlindungan terhadap lingkungan. Selain itu adanya peraturan perizinan penggunaan air baku di beberapa daerah yang tidak selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga pemakaian air baku lintas wilayah sering kali menimbulkan konflik dan belum mantapnya alokasi penggunaan air baku sehingga menimbulkan konflik kepentingan di tingkat pengguna (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20\PRT\M\2006, tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum). 2.2.8 Distribusi dan kebocoran Setelah air baku diolah pada instalasi pengolahan air (IPA) atau Water Treatment Plant (WTP), selanjutnya air didistribusikan melalui pipa distribusi. Fungsi WTP adalah untuk mengolah air baku dari sungai atau sumber lainnya menjadi air bersih yang layak untuk didistribusikan kepada pelanggan. Bangunan pengolahan air diperlukan untuk mengubah air baku menjadi air bersih. Selanjutnya air dialirkan ke bak penyaringan, bahan yang dipakai untuk menyaring air biasanya ijuk, pasir dan kerikil (sering juga ditambahkan arang). Air bersih selanjutnya dialirkan ke penampungan air bersih dan perlu juga ditambahkan larutan kapur (CaOH) untuk pengontrol keasaman air yang biasanya 8 pH. Air yang mempunyai pH rendah akan bersifat asam dan mempunyai sifat korosif untuk pipa-pipa pengaliran. Sebaliknya air dengan pH yang tinggi juga kurang baik karena bila digunakan untuk mencuci dengan sabun busanya hanya sedikit (Kodoatie dan Sjarief, 2008). 2.2.8.1 Distribusi Terdapat dua sistem penyediaan air minum yakni sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem non perpipaan atau bukan jaringan perpipaan adalah suatu sistem penyediaan air minum yang sistem distribusinya tidak melalui jaringan
68
perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan hidran umum, terminal air, dan tangki. Umumnya sarana air minum non perpipaan merupakan sarana komunal yang dapat digunakan secara bersama-sama, dan tidak perlu ditangani secara khusus pengelolaannya (Tri Joko, 2009). Sedangkan sistem jaringan perpipaan adalah suatu sistem penyediaan air minum yang sistem distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan halaman dan hidran umum. Pelayanan dengan sistem perpipaan merupakan distribusi air minum yang memerlukan pengelolaan dalam pengoperasiannya. Pemen PU Nomor 18 tahun 2007, Pasal 17 menyatakan pengoperasian sarana SPAM melalui jaringan perpipaan bertujuan untuk menjalankan, mengamati dan menghentikan unit-unit agar berjalan secara berkesinambungan pada keseluruhan dan/atau sebagai unit meliputi; a. Unit air baku; b. Unit produksi; c. Unit distribusi; d. Unit pelayanan. Pasal 38 ayat (3) pengoperasian unit distribusi sebagaimana dimaksud Pasal 37 huruf c meliputi ketentuan sebagai berikut: a. Tujuan pengoperasian unit distribusi adalah untuk mengalirkan air hasil pengolahan ke seluruh jaringan distribusi sampai di semua unit pelayanan, sehingga standar pelayanan berupa kuantitas, kualitas dan kontinuitas yang dikehendaki dapat tercapai. b. Kegiatan pengoperasian meliputi kegiatan persiapan sebelum pengoperasian, pelaksanaan operasi serta pemantauan unit distribusi.
Menurut Tri Joko (2009), sistem distribusi air minum terdiri dari atas perpipaan, katup-katup, dan pompa yang membawa air yang telah diolah dari instalasi pengolahan menuju pemukiman, perkantoran dan industri yang mengkonsumsi air. Juga termasuk dalam sistem ini adalah fasilitas penampung air yang telah diolah (reservoir distribusi), yang digunakan saat kebutuhan air lebih besar dari suplai instalasi, meter air untuk menentukan banyak air yang digunakan, dan keran kebakaran.
69
Jaringan pipa dibagi menjadi dua yaitu jaringan pipa transmisi dan jaringan pipa distribusi. Jaringan pipa transmisi sebagai penghubung dari tampungan air bersih
ke
jaringan
pipa
distribusi.
Kerusakan
jaringan
transmisi
dan
sambungannya disebabkan oleh umur pipa yang terlalu tua, tekanan air yang terlalu besar, beban berat di atas jaringan, kondisi jalan yang ramai, kondisi tanah yang labil dan lain-lain. Jaringan pipa distribusi merupakan jaringan pipa yang langsung tersambung kepada pelanggan. Dalam pengoperasiannya, tekanan air yang mengalir melalui pipa distribusi diatur sesuai dengan konsumsi pelanggan. Pendistribusian air dapat dilakukan melalui pipa distribusi antara lain: 1. Pipa primer, tidak diperkenankan untuk dilakukan tapping. 2. Pipa sekunder, diperkenankan tapping untuk keperluan tertentu, seperti: fire hidran, bandara, pelabuhan dan lain-lain. 3. Pipa tersier, diperkenankan tapping untuk kepentingan pendistribusian air ke masyarakat melalui pipa kuarter.
2.2.8.2 Kebocoran Air Definisi kebocoran air menurut Kodoatie dan Sjarief (2008), adalah perbedaan jumlah air yang diproduksi oleh produsen air dan jumlah air yang terjual kepada konsumen sesuai yang tercatat di meter-meter air pelanggan. Jadi jumlah air yang dikategorikan bocor jumlah air yang tidak tecatat terutama yang disebabkan oleh kebocoran air dan adanya meter air tanpa registrasi, termasuk air yang digunakan untuk pemadam kebakaran, pencuci jalan, pembilas pipa/saluran, dan pelayanan air tanpa meter air serta karena kesalahan pembacaan mter air, dan sambungan liar. Kebocoran air terjadi dari sumber air sampai kepada pemakaian. Kebocoran atau kehilangan air dapat dibedakan menjadi dua yaitu; kebocoran air baku atau kehilangan air dan kebocoran air bersih. 1.
Kebocoran air baku atau kehilangan air.
Kebocoran air baku atau kehilangan air dari sumber air baku sampai WTP disebabkan oleh bermacam-macam antara lain: pencurian air, bocor di sistem infrastruktur pengairan, dialihkan untuk kegiatan lain, sumber berkurang
70
karena terjadi alih fungsi lahan di DAS dan CAT, dan degradasi lingkungan. Keberlanjutan sumber air baku sangat tergantung dari pengelolaan sumber daya air baik di DAS maupun di CAT. Secara umum kapasitas sumber air baku baik air permukaan maupun air tanah cenderung turun (Kodoatie dan Sjarief, 2008). Keberlanjutan suplai baku sampai ke WTP, kuantitas air tergantung banyak pihak, banyak faktor dan banyak aspek, untuk itu diperlukan suatu kerjasama lintas wilayah secara terpadu, multi sektor dan multi dimensi. 2.
Kebocoran air bersih.
Kebocoran air pada sistem suplai air bersih mulai dari WTP sampai pemakai dibedakan menjadi dua, yaitu (PERPAMSI dkk., 1990 dengan elaborasi dan modifikasi, dalam Kodoatie dan Sjarief, 2008): •
Kebocoran Fisik: kehilangan air secara fisik disebabkan oleh berbagai hal, seperti bocornya sumber air akibat kerusakan bangunannya, kebocoran pipa baik di transmisi maupun di distribusi, di saluran terbuka karena kerusakan dinding atau dasar saluran, air dalam reservoir yang melimpas keluar, penguapan, pemadam kebakaran, pencuci jalan, pembilas pipa/saluran, dan pelayanan air tanpa meter air kadang-kadang terjadi sambungan yang tidak tercatat.
•
Kebocoran Administrasi: Jumlah air yang bocor secara administrasi terutama disebabkan meter air tanpa registrasi, juga termasuk kesalahan di dalam sistem pembacaan, jumlah air yang diambil tidak sesuai dengan peruntukkannya, pengumpulan dan pembuatan rekening begitu juga kasuskasus (kolusi, korupsi, dan nepotisme) yang berpengaruh
baik secara
langsung maupun tidak langsung terhadap kebocoran air. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 70% lembaga yang mengelola air minum (PAM) termasuk dalam kategori tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari adanya kebocoran air secara nasional mencapai 30 s.d 40% bahkan kebocoran air di DKI Jakarta dalam kurun waktu 2003 sampai dengan 2008 mencapai angka 45% s.d. 50%. Pada tahun 2003 produksi air bersih PAM Jaya sebesar 497.662.644m3 sedangkan air yang terjual sebesar 274.102.317 terjadi kehilangan air sebesar 44,92%. Pada tahun 2008 produksi air PAM Jaya sebesar 517.964.539m3, air
71
terjual sebesar 258.940.000m3, kehilangan air sebesar 50,01%. Kehilangan air yang disebabkan oleh kebocoran, ketidaktepatan pencatatan meteran, pencurian air dan lain-lain dalam terminologi air bersih biasanya disebut dengan kebocoran. Kebocoran ini berakibat pada tingginya harga air bersih dan sekaligus mengindikasikan bahwa pengelolaan air bersih tidak efisien. Sehingga perlu dilakukan evaluasi agar bisnis ini dapat berjalan dengan sehat dengan tetap memperhatikan harga yang terjangkau dan keseimbangan dengan lingkungan. 2.3
Pengelolaan Sumber daya Air Lintas Wilayah Berbasis Otonomi Untuk memenuhi kebutuhan air yang terus meningkat diperlukan suatu
pengelolaan sumber daya air terpadu. Beberapa program dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, termasuk kebijakan pengelolaan air lintas wilayah yang dituangkan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 pasal 14 huruf e dan f serta pasal 15 hruf e . Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Pengelolaan air bersih terkait dengan pengelolaan sumber daya air secara menyeluruh merupakan persoalan yang melibatkan berbagai sektor dan berbagai kepentingan. Pada era otonomi daerah diperlukan koordinasi dan kerjasama antar daerah yang dilandasi dengan kesatuan Negara RI, kerjasama tersebut terutama terkait dengan pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih dan pengelolaan dan pemanfaatan DAS yang mengalir tanpa mengenal batas wilayah administrasi diperlukan suatu kerangka kerjasama yang jelas siapa berbuat apa dan konsep pendanaan yang jelas pula. Keterlibatan berbagai sektor dan instansi pemerintah dalam pengelolaan air dapat terlihat pada Gambar 8.
72
Dep. Pekerjaan umum
Dep. Energi dan Sumber Daya Mineral
Sumber Daya Air Permukaan - Sungai - Waduk - Danau - Dll
Irigasi
Air Minum Kebutuhan Pertanian
Dep. Kehutanan
Depdagri: ‐ Pusat ‐ Provinsi ‐ Kab/ Kota
‐ Masyarakat ‐ Swasta
Dan Lain-Lain
Sumber Daya Air Tanah - Dangkal - Dalam (akuifer)
-
Sumber Daya Lahan: Hutan Sawah Perkebunan Daerah industri Dll
Air Baku PLTA Eksploitasi Lahan (Perubahan) untuk PAD
Industri/Pabr Dan Lain-
Akibat semua merasa berhak (mengelola, memakai, mengeksploitasi) maka tanpa keterpaduan terjadi degradasi sumber daya air baik secara kuantitas maupun kualitas
Gambar 6. Pemanfaatan SDA oleh stakeholders untuk berbagai keperluan (Sumber Kodoatie:2009 ) Hampir semua instansi terlibat dalam pengelolaan air, namun masih bersifat sektoral dan kurang terpadu. Instansi yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengelolaan sumber daya ari misalnya Kementrian Pekerjaan Umum, Kementrian ESDM, Kementrian Keuangan, Bappenas, Kementrian Kehutanan, Kemendagri, Pemda, PDAM, PJT, Dewan Sumber Daya Air, Komisi Irigasi dan berbagai LSM lainnya. Adapun peran masing-masing dalam pengelolaan sumber daya air dibahas pada bab selanjutnya. Dalam pelaksanaan perannya diperlukan keterpaduan antar instansi antar stakeholder antar daerah. Keterpaduan antar komponen dalam pengelolaan sumber daya air dapat terlihat pada Gambar 9.
A. Enabling Environment
73
a. Kebijakan (Policy) 1. Penyiapan Kebijakan Sumber Daya Air Nasional 2. Kebijakan Yang Terkait Dengan Sumber Daya Air 3. Visi dan Misi Pengembangan Sumber Daya Air b. Kerangka Kerja Legislatif 1. Reformasi Peraturan Yang Ada 2. Peraturan Tentang Sumber Daya Air 3. Peraturan Untuk Kualitas dan Kuantitas Air 4. Penegakan Hukum (Law Enforcement)
B. Peran2 Institusi & Pelaku
c. Finansial 1. Pengertian Biaya dan Manfaat/Pendapatan 2. Kebijakan-Kebijakan Investasi 3. Pengembalian Biaya dan Kebijakan-Kebijakan Denda 4. Penilaian Investasi (Investment Appraisal) a. Penciptaan Kerangka Kerja Organisasi 1. Organisasi Lintas Batas Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Dewan Air Nasional (National Apex Bodies) 3. Organisasi Daerah Aliran Sungai (River Basin-Organisations) 4. Badan Pengatur dan Agen Penegak 5. Penyedia Pelayanan (Service Providers) b. Peran Publik dan Swasta 1. Reformasi Institusional Sektor Publik 2. Institusi Masyarakat Umum dan Organisasi Komunitas 3. Wewenang Lokal (Local authorities) 4. Peran Sektor Swasta c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (Institutional Capacity Building) 1. Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu pada Profesi Keairan 2. Kapasitas Pengaturan 3. Berbagi (Alih) Ilmu Pengetahuan Gambar 7. Komponen-komponen PSDA terpadu (GWP,2001) 2.4
Pengelolaan Kualitas Air Masalah utama yang dihadapi oleh sumber daya air meliputi kuantitas
yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus menerus meningkat dan kualitas air untuk kebutuhan domestik terus menurun. Jadi masalah air minum saat ini selain masalah kuantitas pasokan air baku juga masalah kualitas air baku. Kualitas air baku menentukan kualitas air bersih maupun air minum yang diproduksi oleh pengelola. Padahal selain kuantitas, untuk air minum yang perlu diperhatikan adalah masalah kualitas agar masyarakat dapat mengkomsumsi air yang layak untuk minum.
74
Kualitas air menyangkut kualitas fisik, kualitas kimia, dan kualitas biologi. Kualitas fisik meliputi kekeruhan, temperatur, warna, bau dan rasa. Kualitas kimia berhubungan dengan ion-ion senyawa ataupun logam dan residu dari senyawa lainnya yang bersifat racun. Senyawa-senyawa tersebut terdeteksi dari bau, rasa, dan warna air yang sudah berubah. Kualitas biologi berkaitan dengan kehadiran mikroba pathogen, pencemar, dan penghasil toksin. Lembaga yang melakukan pemantauan terhadap kualitas air adalah Badan Pengendali Lingkungan Hidup (BPLH). 2.4.1 Kualitas Air Air Baku merupakan bahan baku bagi perusahan air minum untuk diproses menjadi air minum. Bahan baku ini merupakan masukan utama dan sekaligus sebagai keluaran utama. Perbedaan air sebagai bahan baku dan air bersih terletak pada kandungan unsur-unsur fisik, kimia, radio aktif dan bakteriologi. Menurut Peraturan Pemerintah No.82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, Pasal 8 ayat (1) Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas, air kelas satu, air kelas dua, air kelas tiga dan air kelas empat. Air merupakan sumber daya yang unik, yaitu selalu berada pada daur hidrologi. Ketersedian air berada pada sirkulasi yang berlangsung terus menerus (Hadioetomo, 1981) dan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena secara terus menerus dipulihkan melalui daur hidrologi (Salim, 1987). Air yang dapat digunakan untuk bahan baku adalah air yang berada pada tahap kembali ke bumi sebagai air permukaan, air tanah dan air hujan. Mutu air sungai di kota-kota besar di Indonesia pada umumnya tidak memenuhi persyaratan air bersih dari segi fisik, kimia maupun bakteriologi, sungai sebagai sumber air baku juga menghadapi problem kualitas air yang rendah. Hal ini mengakibatkan biaya untuk mengolah air baku menjadi air bersih bertambah menjadi dua kali lipat (PAM Kotamadya Surabaya, 2004). Air tanah, seperti air dari mata air dan sumur artesis, pada umumnya cukup baik untuk digunakan sebagai sumber air baku. Kualitas air tanah relatif konstan
75
dan kualitasnya sering sudah memenuhi syarat baku mutu air bersih. Namun demikian, kadang-kadang air tanah mengandung gas-gas terlarut seperti CO2 agresif, CH4, dan H2S serta Fe, Mn dan kesadahannya tinggi. Berdasarkan hasil pemantauan BPLHD di lima wilayah DKI Jakarta tahun 2004 menunjukkan air sungai dan air tanah memiliki kandungan pencemar organik dan anorganik yang tinggi, sehingga air sungai dan air tanah di DKI Jakarta tidak sesuai lagi dengan baku mutu peruntukkannya yaitu air minum, perikanan, pertanian dan sebagainya. Pemantauan BPLHD DKI Jakarta Tahun 2004 di 66 lokasi yang tersebar di 13 sungai menunjukkan seluruh lokasi tersebut tidak layak dijadikan sumber air minum. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bagian hulu Sungai Ciliwung yang biasa digunakan sebagai air baku air minum PAM Jaya, telah mengandung kadar BOD rata-rata 8,97 mg/L dan COD dengan kadar rata-rata 35,22 mg/L. Padahal baku mutu BOD 10 mg/L dan COD 20 mg/L (Nurhayati, 2004). 2.4.2. Persyaratan Kualitas Air Beberapa indikator dari kualitas air adalah konsentrasi dari oksigen yang digunakan untuk menghancurkan bahan organik, permintaan oksigen untuk keperluan penguraian secara biologi (BOD), dan bakteri fecal coliform. Kebanyakan binatang dan tumbuhan air yang hidup di dalam kolam air membutuhkan oksigen untuk pernapasan secara aerobic. Pada suatu temperatur yang khas dari 20o C (68oF) dan tekanan udara normal, konsentrasi yang maksimum dari oksigen yang dimanfaatkan adalah 9 ppm (parts per million) atau tiap juta bagian-bagian dari air. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 492/MENKES/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, Pasal 1 ayat (1) air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pasal 3 ayat (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan. Pasal 3 ayat (2) parameter wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
76
persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum. Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan. Studi identifikasi terhadap bahan-kimia buatan organik yang dapat menyebabkan gagal ginjal, cacat kelahiran, dan berbagai jenis kanker di dalam laboratorium penguji. Kebanyakan bahan kimia dipisahkan secara langsung atau secara kebetulan ke dalam sistem penyediaan air permukaan atau ke dalam air bawah tanah yang digunakan sebagai sumber air minum. Studi identifikasi terhadap bahan-kimia tersebut, mungkin disebabkan oleh reaksi bahan-kimia antara unsur-unsur yang ada di dalam badan air atau bahan-bahan yang digunakan untuk membasmi kuman air. Sebagai contoh, trihalomethane campuran yang berpotensi berbahaya, seperti cloroform (CHCI3), mengingat khlor yang digunakan oleh bakteri pemangsa di dalam air minum bercampur dengan bahan organik alami di dalam air yang terbuang atau dengan bahan-kimia buatan organik lain yang dibuang ke sungai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, Pasal 8 membagi klasifikasi mutu air menjadi empat kelas yaitu kelas satu, kelas dua, kelas tiga, kelas empat (telah dijelaskan pada bab terdahulu). Penetapan kelas air sebagaimana dalam pasal 8 ayat (1) diajukan berdasarkan pada hasil pengkajian yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan atau pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penetapan kelas air sebagaimana pasal 8 adalah: (a) sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah provinsi dan atau lintas batas negara ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (b), sumber air yang berada dalam satu atau lebih wilayah kabupaten/kota dapat diatur dengan peraturan daerah propinsi. (c) sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/ kota ditetapakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
77
2.4.2.1 Persayaratan Fisika Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan fisika sebagai berikut: •
Jernih atau tidak keruh Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin keruh. Menurut Permenkes No. 492 tahun 2010, kadar kekeruan maksimum yang diperbolehkan adalah 5 NTU.
•
Tidak berwarna Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. Tri Joko (2010) mengatakan air ditemukan berwarna dan berbau, maka harus dicek penyebab timbulnya wanda dan bau. Untuk menjamin kualitas air tersebut dapat digunakan sumber air, harus dilakukan uji bakteriologis di laboratorium.
•
Rasanya tawar Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, manis, pahit atau asin menunjukan air tersebut tidak baik. Rasa asin disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam anorganik. Menurut Tri Joko (2010), test rasa air jika air payau atau asin, maka cek hasil laboratorium terhadap kandungan khlorida. Jika hasil laboratorium tidak ada, lihat nilai daya hantar listrik. Jika nilai daya hantar listrik menunjukkan lebih dari 1500 micro S/cm, maka ada salinitas, air tidak dapat dipergunakan sebagai sumber air minum.
•
Tidak berbau Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme air.
•
Temperaturnya normal Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat membahayakan kesehatan
78
dan menghambat pertumbuhan mikro organisme. Suhu maksimum yang diperkenankan adalah ± 3 C (Permenkes Nomor 492 Tahun 2010). •
Tidak mengandung zat padatan Air mengandung zat padatan yang terapung di dalam air. Padatan total (residu) adalah bahan yang tersisa setelah air sampel mengalami evaporasi dan pengeringan pada suhu tertentu (APHA, 1976). Residu dianggap sebagai kandungan total bahan terlarut dan tersuspensi dalam air. Selama penentuan residu ini, sebagian besar bikarbonat yang merupakan anion utama di perairan telah
mengalami
transformasi
menjadi
karbondioksida,
sehingga
karbondioksida dan gas-gas lain yang menghilang pada saat pemanasan tidak tercakup dalam nilai padatan total (Boyd, 1988). Padatan tersuspensi total (Total Suspended Solid atau TSS) adalah bahan-bahan tersuspensi (diameter > 1 µm) yang tertahan pada saringan millipore dengan diameter pori 0,45 µm. TTS terdiri atas lumpur dan pasir halus serta jasad-jasad renik, yang terutama disebabkan oleh kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawah ke badan air (Effendi, 2003). Padatan terlarut total (Total Dissolved Solid atau TDS) adalah bahan-bahan terlarut (diameter , 10-6 mm) dan koloid (diameter 10-6 mm-10-3 mm) yang berupa senyawa-senyawa kimia dan bahan–bahan lain, yang tidak tersaring pada kertas saring berdiameter 0,45 µm (Rao, 1992). Air laut memiliki nilai TDS yang tinggi karena banyak mengandung senyawa kimia, yang juga mengakibatkan tingginya nilai salinitas dan daya hantar listrik (Effendi, 2003). 2.4.2.2 Persyaratan Kimia Kandungan zat atau mineral yang bermanfaat dan tidak mengandung zat beracun. •
pH (derajat keasaman) Penting dalam proses penjernihan air karena keasaman air pada umumnya disebabkan gas oksida yang larut dalam air terutama karbondioksida. Pengaruh yang menyangkut aspek kesehatan dari pada penyimpangan standar kualitas air minum dalam hal pH yang lebih kecil 6,5 dan lebih besar dari 9,2
79
akan tetapi dapat menyebabkan beberapa senyawa kimia berubah menjadi racun yang sangat mengganggu kesehatan. •
Kesadahan Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (permanen). Kesadahan sementara akibat keberadaan Kalsium dan Magnesium bikarbonat yang dihilangkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan nonkarbonat (permanen) disebabkan oleh sulfat dan karbonat, chlorida dan nitrat dari magnesium dan kalsium disamping besi dan alumunium. Konsentrasi kalsium dalam air minum yang lebih rendah dari 75 mg/l dapat menyebabkan penyakit tulang rapuh, sedangkan konsentrasi yang lebih tinggi dari 200 mg/l dapat menyebabkan korosifitas pada pipa-pipa air. Dalam jumlah yang lebih kecil magnesium dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan tulang, akan tetapi dalam jumlah yang lebih besar 150 mg/l dapat menyebabkan rasa mual.
•
Besi Air yang mengandung banyak besi akan berwarna kuning dan menyebabkan rasa logam besi dalam air, serta menimbulkan korosi pada bahan yang terbuat dari metal. Besi merupakan salah satu unsur yang merupakan hasil pelapukan batuan induk yang banyak ditemukan diperairan umum. Batas maksimal yang terkandung didalam air adalah 1,0 mg/l.
•
Aluminium Batas maksimal aluminium yang boleh terkandung di dalam air menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2001 yaitu 0,2 mg/l. Air yang mengandung banyak aluminium menyebabkan rasa yang tidak enak apabila dikonsumsi.
•
Zat organik Larutan zat organik yang bersifat kompleks ini dapat berupa unsur hara makanan maupun sumber energi lainnya bagi flora dan fauna yang hidup di perairan
•
Sulfat
80
Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci /ketel) selain mengakibatkan bau dan korosi pada pipa. Hal ini sering dihubungkan dengan penanganan dan pengolahan air bekas. •
Nitrat dan nitrit Pencemaran air dari nitrat dan nitrit bersumber dari tanah dan tanaman. Nitrat dapat terjadi baik dari NO2 atmosfer maupun dari pupuk-pupuk yang digunakan dan dari oksidasi NO2 oleh bakteri dari kelompok nitrobacteri. Jumlah nitrat yang lebih besar dalam usus cenderung untuk berubah menjadi Nitrit yang dapat bereaksi langsung dengan hemoglobine dalam darah membentuk methaemoglobine yang dapat menghalangi perjalanan oksigen di dalam tubuh. Adeyemo et al. (2008), Hassan et al. (2008), dan Nwankwoala et al. (2009), hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa kadar nitrat pada musim hujan lebih tinggi dari musim kemarau, karena air hujan dapat membilas deposit nitrat yang terdapat pada permukaan tanah, namun kadar nitrat juga dapat menurun secara drastis jika terjadi musim hujan berkepanjangan. tingginya kadar nitrat pada musim hujan mungkin juga disebabkan meningkatnya kadar DO, sebaliknya penurunan kadar nitrat pada musim kemarau mungkin akibat penyerapan oleh fitoplankton (Hassan et al. 2008). Menurut Adeyemo et al. (2003), kandungan fosfat dan nitrat yang tinggi dalam perairan dapat menyebabkan eutrofokasi yakni meningkatkan pertumbuhan alga dan menurunkan kandungan oksigen terlarut dalam air. Senyawa fosfat di perairan dapat berasal dari sumber alami (seperti erosi tanah, buangan dari hewan, dan lapukan tumbuhan) dan dari limbah industri, limbah pertanian, dan limbah domestik. Sedangkan Adedokun et al. (2008), yang menyatakan bahwa keberadaan ion posfat dalam air sungai disebabkan oleh pelepasan limbah pertanian ke dalam sungai dan atau penggunaan aditif posfat dalam formulasi deterjen (Na5P3O10) yang masuk ke dalam badan air melalui produksi limbah cair industri, domestik/perkotaan dan atau dari industri pakaian dan pencelupan warna.
81
•
Chlorida Dalam konsentrasi yang layak, tidak berbahaya bagi manusia. Chlorida dalam jumlah kecil dibutuhkan untuk desinfektan namun apabila berlebihan dan berinteraksi dengan ion Na+ dapat menyebabkan rasa asin dan korosi pada pipa air.
•
Zink atau Zn Batas maksimal zink yang terkandung dalam air adalah 15 mg/l. penyimpangan terhadap standar kualitas ini menimbulkan rasa pahit, sepet, dan rasa mual. Dalam jumlah kecil, zink merupakan unsur yang penting untuk metabolisme, karena kekurangan zink dapat menyebabkan hambatan pada pertumbuhan anak.
•
COD (chemical oxygen demand) COD yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan misalnya kalium dikromat untuk mengoksidasi bahan-bahan Porganik yang terdapat dalam air (Nurdijanto, 2000). Kandungan COD dalam air bersih berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran, baku mutu air Kelas I, nilai COD sebesar 10 mg/l.
•
BOD (biochemical oxygen demand) Adalah jumlah zat terlarut yang dibutuhkan oleh organisme hidup untuk memecah bahan–bahan buangan di dalam air (Nurdijanto, 2000). Nilai BOD tidak menunjukkan jumlah bahan organik yang sebenarnya tetapi hanya mengukur secara relatif jumlah oksigen yang dibutuhkan. Penggunaan oksigen yang rendah menunjukkan kemungkinan air jernih, mikroorganisme tidak tertarik menggunakan bahan organik, makin rendah BOD maka kualitas air tersebut semakin baik. Kandungan BOD dalam air Kelas I
menurut
Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001, nilai BOD maksimum yang dianjurkan adalah 2 mg/l. Adanya bahan-bahan tersebut di dalam air dapat menyebabkan efek langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, bahkan dpat mengakibatkan munculnya penyakit. Namun demikian dalam hal dampaknya terhadap munculnya penyakit, penyakit tersebut hanya dapat menyebar apabila mikroorganisme penyebabnya dapat
82
masuk ke dalam air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. 2.4.2.3 Persyaratan Mikrobiologis Persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air minum adalah sebagai berikut: •
Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya: bakteri golongan Coli, Sp; Salmonella typhi, Vibrio cholera dan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air.
•
Tidak
mengandung
bakteri
non
patogen
seperti:
Actinomycetes,
Phytoplankton coliform, Cladocera dan lain-lain (Sujudi,1995). Menurut Permenkes Nomor 492 Tahun 2010, parameter mikrobilogis yang berhubungan langsung dengan kesehatan adalah E.Coli dengan kadar maksimum yang diperbolehkan adalah 0 per 100 ml sampel dan total bakteri koliform adalah 0 per 100 ml sampel. Tabel 5. Persyaratan kualitas air minum secara bakteriologis Parameter
Satuan
1
2
Kadar maksimum yang Keterangan diperbolehkan 3 4
1. Air Minum E. coli atau Fecal coli
Jumlah per 100 ml sampel
0
1. Air yang masuk system distribusi E. coli atau Fecal coli
Jumlah per 100 ml sampel
Total Bakteri Coliform
Jumlah per 100 ml sampel
0 0
2. Air pada sistem distribusi E. coli atau Fecal coli
Jumlah per 100 ml sampel
0
Total Bakteri Coliform
Jumlah per 100 ml sampel
0
Sumber : Permenkes Nomor 492 Tahun 2010.
83
Kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar dapat terhindar dari berbagai penyakit maupun gangguan kesehatan yang dapat disebabkan oleh air. Untuk mengetahui kualitas air tersebut, perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium yang mencakup antara lain pemeriksaan bakteriologi air, meliputi most probable number (MPN) dan angka kuman. Pemeriksaan MPN dilakukan untuk pemeriksaan kualitas air minum, air bersih, air pemandian umum, air kolam renang dan pemeriksaan angka kuman pada air PAM. Khusus untuk air minum, disyaratkan tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan E. coli, Salmonella typhi, Vibrio cholera. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air (Transmitted by water) dan tidak mengandung bakteri nonpatogen, seperti Actinomycetes dan Cladocera (Soewarno, 2002). Selain persyaratan fisika, kimiawi dan bakteriologis, persyaratan air minum juga mencantumkan persyaratan radioaktivitas. Persyaratan radioaktivitas membatasi kadar maksimum aktivitas alfa dan beta yang diperbolehkan terdapat dalam air minum. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/PER/IV/2010, tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, kadar maksimum yang diperbolehkan radioaktivitas adalah sebesar 0,1 Bq/l untuk Gross alpha activity dan 1 Bq/l untuk Gross beta activity. 2.4.2.4 Pengaruh air tercemar terhadap manusia Air yang tercemar atau tidak memenuhi persyaratan baik kimia, fisika maupun persyaratan biologis dapat menganggu kesehatan masyarakat. Air yang sudah tercemar bahan kimia tertentu dalam air dapat membahayakan secara langsung maupun tidak langsung bagi konsumen. Konsentrasi tinggi senyawa nitrat yang terdapat dalam air minum, dapat menyebabkan methemoglobinemia (terutama pada bayi) yang menghalangi penyerapan oksigen oleh darah dari paruparu (Jackson & Jackson, 1998). Logam air raksa (Hg) yang menumpuk di tubuh kerang, udang dan ikan akan menyebabkan gangguan saraf yang tidak dapat diperbaiki lagi pada manusia yang mengkonsumsi makanan laut. Kadar aluminium yang tinggi dapat menyebabkan gangguan sel saraf (neuron), misalnya penyakit Alzheimer.
84
Menurut Khitatuddin (2003), logam berat lain seperti timah hitam/timbal yang terdapat dalam air yang dikonsumsi dapat menyebabkan kerusakan ginjal, sistem reproduksi (idiot bagi keturunan), hati, otak, dll. Sementara, kadmium menyebabkan naiknya tekanan darah, kerusakan ginjal, kerusakan jaringan testes, dan penghancuran sel darah merah. Menurut satu kajian Bank Dunia pada tahun 1995, air yang terkontaminasi merupakan penyebab langsung atau tidak langsung 80% penyakit yang diderita manusia di negara berkembang, termasuk Indonesia. Air tercemar merupakan penyebab utama kematian di dunia. Beberapa penyakit yang menular melalui air yang tercemar misalnya yang disebabkan bakteri dan virus adalah demam tifoid, disentri, kolera, serta cacar, influensa, polio serta penyakit yang dibawah cacing. Air yang tercemar di perairan juga dapat meresap ke dalam air yang berada di bawah permukaan tanah, kemudian mengalir ke mata air atau ke sumur yang merupakan sumber air bagi sebagian besar penduduk, termasuk di Indonesia. Pencemaran air di bawah tanah lebih bersifat permanen karena bahan pencemar dapat bertahan hingga ratusan atau ribuan tahun untuk dapat didaur ulang secara alami. Kondisi bawah tanah kurang mendukung proses penguraian bahan pencemar, berhubung di bawah tanah lebih sedikit mikroba pengurai, suhu yang relatif rendah sehingga reaksi kimia lebih lambat, tidak ada turbelensi yang mempercepat aliran, dll (Khitatuddin, 2003).
2.5 Pembangunan Berkelanjutan Istilah pembangunan berkelanjutan mulai dipopulerkan setelah Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KKT Bumi) di Brazil pada tahun 1992. KTT-Bumi merupakan penegasan kembali kesepakatan bersama bangsa-bangsa di muka bumi yang sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup atau pentingnya mengatasi masalah lingkungan global. Hal ini bisa terjadi karena pelestarian lingkungan hidup sangat penting dan tidak dipisahkan begitu saja prioritasnya dengan pembangunan sektor lainnya (Thamrin, 2009). Menurut Munasinghe (1993), pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar, yaitu pilar ekonomi, ekologi dan sosial. Pilar ekonomi menekankan pada
85
perolehan pendapatan yang berbasiskan penggunaan sumber daya yang efisien. Pendekatan ekologi menekankan pada pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati yang akan memberikan konstribusi pada keseimbangan ekosistem dunia. Sedangkan pendekatan sosial menekankan pada pemeliharaan kestabilan sistem sosial budaya, meliputi penghindaran konflik keadilan, baik antar generasi masa kini dengan generasi mendatang. Pembangunan yang berkelanjutan menggabungkan tiga bidang penting yaitu lingkungan, sosial dan ekonomi ke dalam sebuah perspektif tunggal yang terpadu (Bebbington, 2001; Van Dieren, 1995). Integrasi/perpaduan kelompok-kelompok dari tiga
buah pilar pembangunan berkelanjutan membawa kepada konsep-
konsep efisiensi ekologi, keadilan ekologi dan efisiensi sosial seperti nampak pada Gambar 10.
Keberlanjutan Sosial
Efisiensi sosial
Keadilan ekologi Pembangunan Berkelanjutan
Keberlanjutan ekonomi
Efisiensi ekosistem
Keberlanjutan lingkungan
Gambar 8. Tiga sasaran pokok pembangunan berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan mengandung 2 konsep kunci yaitu: (1) kebutuhan esensial untuk keberlanjutan kehidupan manusia dan (2) keterbatasan dari teknologi dan organisasi yang berkaitan dengan kapasitas lingkungan untuk mencukupi kebutuhan generasi kini dan mendatang. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan sesungguhnya berangkat dari konsep anthroposentrik yang menjadikan manusia sebagai tema sentralnya (Fauzi, 2004).
86
Adapun prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menurut Hasan (2003), adalah: 1.
Pembangunan berkelanjutan menjamin permerataan dan keadilan sosial;
2.
Pembangunan berkelanjutan menghadapi keanekaragaman dengan prasyarat selalu tersedianya sumberdaya alam secara berkelanjutan dan dasar bagi keseimbangan tatanan lingkungan/ ekosistem;
3.
Pembangunan berkelanjutan mengutamakan pendekatan integratif yaitu kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial;
4.
Pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang; Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan (World Commission
on Environment and Development-WCED, 1987) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan hari kini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Berdasarkan hal tersebut maka pembangunan berkelanjutan mempunyai tujuan jangka panjang, yaitu memikirkan pula kepentingan anak-cucu dalam generasi yang akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan muncul ketika terjadi ‘kegagalan’ pembangunan, saat proses yang terjadi bersifat top-down (arus informasi yang terjadi hanya satu arah dari atas ke bawah) dan jika ditinjau dari sisi lingkungan, sosial, dan ekonomi proses pembangunan yang terjadi ternyata tidak berkelanjutan. Pelaksanaan konsep ini diperkuat lagi dengan kesepakatan para pemimpin bangsa yang dinyatakan dalam hasil-hasil negosiasi internasional, antara lain Deklarasi Rio pada KTT Bumi tahun 1992, Deklarasi Millennium PBB tahun 2000, dan Deklarasi Johannesburg pada KTT Bumi tahun 2002 (Pelangi, 2003). Jadi sustainable development is more than ecological. Bukan sekadar pencemaran, air bersih, it goes deeper, yaitu kebhinekaan. Inilah prinsip pembangunan berkelanjutan. Kebhinekaan itu, meliputi berbagai aspek dalam kehidupan. Semakin beraneka ragam dimensi ekologi, politik, ekonomi, budaya, sosial, semakin stabil sistem itu (Salim, 1994).
87
Dalam konteks air minum dan penyehatan lingkungan, keberlanjutan dapat diartikan sebagai upaya dan kegiatan penyediaan air minum dan penyehatan lingkungan yang dilakukan untuk dapat memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat pengguna secara terus menerus. Keberlanjutan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan harus dilihat sebagai sistem yang terdiri dari pembangunan prasarana dan sarana, operasi, pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan kepada masyarakat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk menuju pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan adalah: •
keberlanjutan aspek pembiayaan
•
keberlanjutan aspek teknik
•
keberlanjutan aspek lingkungan hidup
•
keberlanjutan aspek kelembagaan
2.6 Konservasi Sumber Daya Air
Bersasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air Pasal 20 ayat (1),
Konservasi sumberdaya air ditujukan untuk menjaga
kelangsungan keberadaan daya-dukung, daya-tampung dan fungsi sumberdaya air”. Ayat (2) konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Jadi kegiatan konservasi sumber daya air meliputi kegiatan perlindungan dan pelestarian air, pengawetan air serta pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan, (Kodoatie dan Sjarifief, 2008).
88
Kegiatan yang berkaitan perlindungan dan pelestarian sumberdaya air dilakukan melalui : •
Pemeliharaan kelangsungaan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
•
Pengendalian pemanfaatan sumber air;
•
Pengisian sarana dan prasarana sanitasi;
•
Perlindungan
sumber
air
dalam
hubungannya
dengan
kegiatan
pembangunan dan pemanfaatan lahan sumber ai; •
Pengendalian pengelolaan tanah di daerah hulu;
•
Pengaturan daerah sempadan sumber air;
•
Rehabilitasi hutan dan lahan; dan
•
Pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Menurut Sanim (2011), perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif atau sipil teknis melalui pendekatan soial, ekonomi dan budaya. Perlindungan secara vegetatif, dilakukan melalui penanaman pepohonan atau tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air. Sedangkan cara sipil teknis, dilakukan melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan penahan sedimen, pembuatan teras (sengkedan) dan penguatan tebing sumber air. Menurut Sanim (2011), terdapat 3 (tiga) prinsip yang mendukung pembangunan masa depan yang sehat dalam sektor air ini yaitu: Konservasi. Ini berarti menggunakan air hanya secukupnya saja untuk memenuhi kebutuhan yang senyatanya, tanpa pemborosan. Konservasi yang efektif biasanya meliputi suatu paket langkah pengendalian kekbocoran, penggunaan peralatan untuk penghematan air, tarif yang berdaya mencegah pemboroasan, dan kampanye untuk mendorong konsumen lebih sadar terhadap akibat penggunaaan air yang boros. Ketahanan. Ini berarti penggunaan teknologi dan sistem yang selalu siap bekerja dengan sumberdaya yang dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat yang dilayani, tanpa ketergantungan yang berlebih pada masukan dari luar.
89
Sumber daya ini tidak saja keuangan, melainkan juga mengelola sistem dan keterampilan yang diperlukan untuk merawat dan memperbaiki peralatan yang telah dipasang. Ketahanan juga berarti menggunakan sistem air minum (bersih) dan sanitasi yang disenangi masyarakat, dan juga peduli terhadap partisipasi masyarakat (dalam memililih teknologi yang akan diterapkan dan dalam menentukan cara mengelolanya, demikian juga dalam perencanaan, konstruksi, manajemen dan operasi, serta pemeliharaan yang tepat). Sistem melingkar (circulator system) Dengan meningkatnya tekanan jumlah penduduk terhadap sumberdaya yang terbatas, maka perlu dipikirkan sistem sisterm melingkar, bukan garis lurus. Kota yang membuang polusinya ke saluran ai dan menyebabkan masalah bagi orang lain, tidak bisa dierima lagi. Sebaliknya, air limbah yang telah diolah seharusnya dianggap sebagai suatu sumber bernialai yang dapat dipakai lagi (sebagi suatu daur ulang). Menurut Arsyad (2010),
konservasi air dapat dilakukan dengan (A)
pengelolaan dua komponen hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah, dan (B) peningkatan efisiensi pemakaian air irigasi. Pengelolaan air permukaan dan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan kedua komponen hidrologi tersebut secara lebih efisien. Pengelolaan air permukaan yaitu air yang berada di permukaan tanah meliputi (1) pengendalian aliran permukaan, (2) penyadapan air, (3) meningkatkan kapasitas infiltrasi tanah, (4) pengolahan tanah, (5) penggunaan bahan penyumbat tanah dan penolak air, dan (6) melapisi saluran air. 2.7
Multi Dinamic Scaling (MDS) Multi Dimesional Scaling (MDS) dapat digunakan untuk menganlisa
hubungan interdependen atau saling ketergantungan antar varibel atau data. MDS lebih berhubungan dengan objek dari suatu penelitian, hal ini berbeda dengan factor analysis dan cluster analysis. MDS berhubungan dengan pembuatan grafik (map) untuk menggambarkan posisi sebuah obyek dengan obyek yang lain, berdasarkan kemiripan (similarity) obyek-pbyek tersebut. Dalam praktek, banyak software yang telah dikembangkan untuk aplikasi MDS, diantaranya
SPSS,
dengan kemampuan membuat model dengan ALSCAL dan INDSCAL, Program
90
PC_ MDS, yang dikembangkan oleh Chang dan Douglas
seperti MDPREF,
PREFMAP, PROFIT dan lainnya. MDS memiliki ciri lain yaitu melakukan perbandingan dengan diagram atau peta atau grafik, sehingga bisa disebut juga sebagai perceptual map. MDS dapat digunakan untuk melakukan perbandingan misalnya mengetahui bagaimana kedudukan produk aqua (air minum kemasan) dengan produk air minum kemasan lainDinya di mata konsumen, untuk mengetahui produk sabun dengan produk sabun lainnya di mata konsumen atau perguruan tinggi tertentu dengan perguruan tinggi lainnya dan dimata calon mahasiswa. Jadi tujuan dari analisis MDS adalah membuat peta/konfigurasi posisi objek dalam ruang berdimensi rendah (umumnya dua dimensi) berdasarkan data jarak antar objek atau data perubah ganda yang sebenarnya diubah dulu menjadi matriks jarak. Kegunaan analisis MDS mendapatkan posisi relatif suatu objek dibandingkan dengan obyek lain serta melakukan pengerombolan objek.
2.8 Interpretative Structural Modeling (ISM) Teknik permodelan ISM merupakan salah satu teknik permodelan yang dikembangkan untuk perencanaan kebijakan strategis. Menurut Eriyatno (1998), ISM adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) dimana modelmodel struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Teknik ISM merupakan salah satu teknik permodelan sistem untuk menangani kebiasaan yang sulit diubah dari perencanaan jangka panjang yang sering menerapkan secara langsung teknik penelitian operasional dan atau aplikasi statistik deskriptif. Menurut Saxana (1992), ISM bersangkut paut dengan intrepretasi dari suatu obyek yang utuh atau perwakilan sistem melalui aplikasi teori grafis secara sistematis dan interatif. Selanjutnya Eriyatno (2007) mengatakan ISM adalah sebuah metodologi yang interaktif dan sebuah implementasi dalam suatu pengaturan kelompok. ISM menganalisis sebuah sistem dari elemen dan
91
menyajikannya dalam sebuah gambaran grafikal dari setiap hubungan langsung dan tingkat hirarkinya. Menurut Marimin (2004), ISM adalah salah satu metodologi berbasis komputer yang membantu kelompok mengindentifikasi hubungan antara ide dan struktur tetap pada isu yang kompleks. Teknik ISM dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu penyusunan hirarki dan klasisfikasi sub elemen. Teknik ISM memberi basis analisis yang bisa menghasilkan informasi yang berguna dalam merumuskan kebijakan dan perencanaan strategis. Menurut Suxena (1992) dalam Marimin (2004) program ISM dibagi menjadi empat elemen, yaitu: 1.
Aktor / pelaku
2.
Kebutuhan
3.
Tujuan Program
4.
Kendala ISM dapat digunakan untuk mengembangkan beberapa jenis struktur,
termasuk pengaruh struktur (misalnya mendukung atau memperburuk) struktur prioritas dan kategori dari setiap gagasan. ISM adalah sebuah metodologi yang interaktif dan sebuah implementasi dalam suatu pengaturan kelompok. ISM menyediakan suatu keadaan yang sangat baik untuk memperoleh keragaman dan sudut pandang yang berbeda dalam sebuah konsep kompleks yang lebih baik. ISM menganalisis sebuah sistem dari elemen dan menyajikannya dalam sebuah gambaran grafikal dari setiap hubungan langsung dan tingkat hirarkinya. Elemen mungkin saja menjadi objek dari kebijakan, tujuan dari suatu organisasi, faktor-faktor penilaian, dan lain-lain. Hubungan langsung dapat saja bervariasi dalam suatu konteks (merujuk pada hubungan kontekstual), seperti elemen (i) lebih baik dari, adalah keberhasilan melalui, akan membantu keberhasilan, lebih penting dari elemen (j). Langkah-langkah ISM, sebagai berikut: 1) Identifikasi elemen: setiap elemen dari suatu sistem diidentifikasi dan didaftarkan. Hal ini dapat diperoleh melalui kajian data/informasi, brainstorming, interview dengan responden dan pakar, dan lain-lain.
92
2) Hubungan kontekstual: sebuah hubungan kontekstual antara elemen-elemen sudah tertentu, bergantung pada objek dari model latihan. 3) Matriks
interaksi
tunggal
terstruktur
(structural
self
interaction
matrix/SSIM): matriks ini menyajikan persepsi responden dari elemen sampai hubungan langsung antara elemen. Elemen simbol yang digunakan untuk menyajikan tipe hubungan tersebut dapat berada diantara dua elemen dari sistem dengan sebuah pertimbangan. Simbol tersebut adalah: V:
untuk relasi dari elemen Ei sampai Ej, tetapi tidak berlaku untuk kebalikannya.
A: untuk relasi dari Ej sampai Ei, tetapi tidak berlaku untuk kebalikannya. X: untuk interrelasi antara Ei dan Ej (berlaku untuk kedua arah). O: untuk merepresentasikan bahwa Ei dan Ej adalah tidak berkaitan. 4) Reachability matrix (RM): matriks ini menyediakan perubahan simbolik SSIM menjadi matriks biner. Hasil penilaian dalam structural self interaction matrix (SSIM), dibuat dalam bentuk tabel Reachability Matrix (RM) dengan mengganti V, A, X, O menjadi bilangan 1 dan 0. Matriks tersebut dikoreksi lebih lanjut sampai menjadi matriks tertutup yang memenuhi aturan transitivity. Kaidah transitivity adalah kelengkapan dari lingkaran sebab akibat (causal-loop) (Marimin, 2004). Penggunaan aturan konversinya adalah sebagai berikut: •
Jika relasi Ei sampai Ej = V dalam SSIM, kemudian elemen Eij = 1 dan Eji = 0 dalam RM.
•
Jika relasi Ei sampai Ej = A dalam SSIM, kemudian elemen Eij = 0 dan Eji = 1 dalam RM.
•
Jika relasi Ei sampai Ej = X dalam SSIM, kemudian elemen Eij = 1 dan Eji = 1 dalam RM.
•
Jika relasi Ei sampai Ej = o dalam SSIM, kemudian elemen Eij = 0 dan Eji = 0 dalam RM.
Initial RM adalah kemudian memodifikasi untuk menunjukkan semua pencapaian langsung atau tidak langsung, semuanya jika Eij=1 dan Ejk-1 kemudian Eik=1.
93
5) Level partitioning: melakukan perintah untuk mengklasifikasikan elemenelemen ke dalam sebuah struktur ISM. Maksudnya dua set digabungkan dengan setiap elemen Ei dari sistem: reachability set (Ri), yakni sebuah set dari sebuah elemen dapat dicapai dari elemen Ei, dan Antecedent Set (Ai), yang mana adalah set dari semua elemen yang dapat dicapai Ei. Secara garis besar klasifikasi sub-elemen digolongkan dalam 4 sektor, yaitu: (1) weak driver-weak dependent variables (autonomous). Sub-elemen yang masuk dalam sektor ini umumnya tidak berkaitan dengan sistem, mungkin mempunyai hubungan sedikit, meskipun hubungan tersebut bisa saja kuat (nilai DP < 0,5X dan nilai D < 0,5X, dimana X adalah jumlah sub-elemen); (2) weak driver-strongly dependent variables (dependent), adalah subelemen yang tidak bebas (nilai DP < 0,5X dan nilai D > 0,5X); (3) strong driver-strongly
dependent
variables
(lingkage),
sub-elemen
yang
terpengaruh oleh sub-elemen lain (nilai DP > 0,5 X dan nilai D > 0,5 X); dan (4) strong driver-weak dependent variables (independent), sub-elemen yang termasuk dalam peubah bebas (nilai DP > 0,5 X dan nilai D < 0,5 X). Klasifikasi sub-elemen mengacu pada hasil olahan dari RM yang telah memenuhi aturan transitivitas, sehingga diperoleh hasil olahan nilai driver power (Drv) dan nilai dependence (Dp) untuk menentukan klasifikasi subelemen. 6) Canonical matrix: pengelompokkan bersama elemen dalam level yang sama dikembangkan dalam matriks ini yang dihasilkan dari matriks ini hampir dari segi tiga bagian atas elemennya adalah 0, dari segi tiga bagian bawah elemennya adalah 1. Matriks ini kemudian digunakan untuk mempersiapkan sebuah digraph. 7) Digraph. Digraph adalah sebuah pola yang diperoleh dari directional graph dan sebagai rujukan adalah sebuah representasi grafikal dari elemen, hubungan langsungnya dan hierarchical level. Initial graph disediakan dalam basis canonical matrix. Ini kemudian dipendekkan melalui pemindahan semua transitivitis menjadi bentuk diagraph akhir. 8) Interpretive structural model (ISM): dihasilkan melalui pemindahan semua nomor elemen dengan deskripsi elemen yang actual. ISM oleh karena itu
94
memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai sebuah sistem dari elemen, dan aliran hubungannya. Dengan pengertian bahwa simbol 1 adalah terdapat atau ada hubungan kontekstual, sedangkan simbol O adalah tidak terdapat atau tidak ada hubungan kontekstual antara elemen i dan j serta sebaliknya. Setelah SSIM dibentuk, kemudian dibuat tabel reacbility matrix (RM) dengan mengganti V, A, X, dan O menjadi bilangan 1 atau 0. Kemudian dilakukan pengkajian menurut aturan transvity dengan melakukan koreksi terhadap SSIM sampai terjadi matriks yang tertutup. Pengolahan lebih lanjut dari RM yang telah memenuhi aturan transvity adalah pilihan jenjang (level partition). Pengolahan bersifat tabulatif dengan pengisian format. Hasil akhir teknik ISM adalah elemen kunci, diagram struktur dan matrik DP-D (driver power-dependence) yang menggambarkan klasifikasi sub-elemen, yaitu: 1.
Weak driver-week dependent variables (autonomous), umumnya subelemen tidak berkaitan dengan sistem, dan mungkin mempunyai hubungan sedikit, meskipun hubungan tersebut bisa saja kuat (sektor 1)
2.
Weak driver-strongly dependent variables (dependent), Peubah tidak bebas dan akan terpengaruh oleh adanya program sebagai akibat tindakan terhadap sektor lain (sektor II)
3.
Strong driver-strongly dependent variables (lingkage), Peubah harus dikaji secara hati-hati, sebab hubungan antar peubah tidak stabil. Setiap tindakan pada peubah tersebut akan memberikan dampak terhadap yang lainnya dan umpan balik pengaruhnya bias memperbesar dampak (Sektor III)
4.
Strong driver-weak dependent variables (lingkage), Peubah mempunyai kekuatan penggerak yang besar terhadap keberhasilan program tetapi punya sedikit ketergantungan terhadap program (sektor IV).
95
PROGRAM
Uraikan program menjadi perencanaan program
Uraikan setiap elemen menjadi sub elemen
Tentukan hubungan kontekstul antara sub elemen pada setiap elemen
Susunlah SSIM untuk setiap elemen
Bentuk Reachability Matrix setiap elemen
Uji matriks dengan aturan transivity
Ok ?
Modifikasi SSIM
No Yes Tentukan level melalui pemilihan
Ubah RM menjadi format lower triangular RM
Tentukan drive dan Drive Power setiap elemen
Tentukan Rank dan hirarki dari setiap sub elemen Susun diagram darilower triangular RM Tentukan drive Dependence Matrix setiap elemen Susun ISM dari setiap elemen
Plot Sub elemen pada empat sektor
Klasifikasi Sub elemen pada empat peubah kategori
Gambar 11 Diagram alir deskriptif teknik ISM (Suxena, 1992 dalam Marimin, 2004)
96
2.9 Analisis Sistem Menurut Marimin (2004 dan 2005, 2007) sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yang kompeks atau suatu gugus elemen yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai tujuan dari lingkungan yang kompleks. Kompleksitas dari sistem meliputi kerjasama antar bagian yang bersifat interdependent. Orientasi pencapaian tujuan pada sistem memberikan sifat dinamis, yaitu ciri perubahan yang terus menerus dalam usaha mencapai tujuan. Mekanisme pengendalian pada suatu sistem menyangkut sistem umpan balik, yaitu mekanisme yang bersifat memberikan informasi kepada sistem mengenai efek dari perilaku sistem terhadap pencapaian tujuan atau pemecahan persoalan yang dihadapi. Sifat- sifat dasar dari suatu sistem antara lain: •
Pencapaian tujuan. Orientasi pencapaian tujuan akan memberikan sifat dinamis kepada sistem, memberikan ciri perubahan yang terus menerus dalam usaha mencapai tujuan.
•
Kesatuan usaha, mencerminkan suatu sifat dasar dari sistem dimana hasil keseluruhan melebihi dari jumlah bagian bagiannya atau sering disebut sinergi.
•
Keterbukaan terhadap lingkungan.
•
Transformasi, merupakan proses perubahan input menjadi output yang dilakukan oleh sistem.
•
Hubungan antar bagian, kaitan antara sub sistem inilah yang akan memberikan analisis sistem suatu dasar pemahaman yang lebih luas.
•
Sistem ada berbagai macam, antara lain sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem dengan umpan balik.
•
Mekanisme pengendalian. Mekanisme ini menyangkut sistem umpan balik yang merupakan suatu bagian yang memberikan informasi kepada sistem mengenai efek dari perilaku sistem terhadap pencapaian tujuan atau pemecahan persoalan yang dihadapi.
97
Pendekatan berpikir sistem (system thinking) akan memberikan informasi yang lebih baik bagi pengelola atau pemegang kebijakan untuk mempelajari kompleksitas. Metode berpikir sistem juga menyediakan pengetahuan tentang sebuah mekanisme untuk membantu pengelola sumber daya dan pemegang kebijakan dalam mempelajari hubungan sebab dan akibat dari proses yang berlangsung, mengidentifikasi permasalahan utama, dan mendefinisikan tujuan yang ingin dicapai (Gao et al., 2003). Oleh karenanya maka pendekatan sistem tepat dipakai untuk membuat model pengelolaan sumber daya alam, seperti sumber daya air yang memerlukan pengembangan konsep yang bersifat interdisiplin dan interaktif. Menurut Eriyatno (1999) permodelan sistem juga merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah kebijakan. Sistem adalah perangkat elemen-elemen yang saling berhubungan atau berkaitan yang diorganisir untuk mencapai tujuan atau seperangkat tujuan (Mantsch dan Park, 1976). Menurut Djojomartono (1993), sistem adalah suatu gugus atau kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi dan terorganisir untuk mencapai tujuan. Menurut Eriyatno (1998), sistem adalah totalitas himpunan elemen-elemen yang mempunyai struktur dalam nilai posisional serta dimensional terutama dimensi ruang dan waktu, dalam upaya mencapai gugus tujuan (goals). Metodologi sistem dibagi dua yaitu hard system metodology (HSM) seperti teknik operasional riset dan sistem dinamik; serta soft system metodology (SSM). Riset kebijakan sebaiknya digunakan teknik-teknik dari SSM, namun sering juga dimanfaatkan kehandalan sistem dinamik dari HSM untuk analisis sebab-akibat. Adapun yang dimaksud dengan analisis sistem adalah serangkaian teknik yang mencoba untuk: (a) mengindentifikasi sifat-sifat makro dari suatu sistem, yang merupakan perwujudan karena adanya interaksi di dalam dan di antara sub sistem; (b) menjelaskan interaksi atau proses-proses yang berpengaruh terhadap sistem secara keseluruhan sebagai akibat adanya masukan; (c) menduga apa yang mungkin terjadi pada sistem bila beberapa faktor yang ada dalam sistem perubah (Patten, 1972). Elemen dari sistem adalah unsur (entity) yang mempunyai tujuan dan realitas fisik. Pola hubungan antara dua atau lebih elemen menentukan struktur
98
sistem. Oleh karena itu pendekatan kesisteman selalu mengutamakan kajian tentang struktur sistem, baik bersifat penjelasan maupun sebagai dukungan kebijakan. Sistem dinamik dititikberatkan pada analisis struktur sistem yang selanjutnya dipetakan secara nyata. Sistem dinamik dilakukan dalam rangka mencari permodelan dengan perangkat lunak powersim atau stela construction. Dipilihnya sistem dinamik karena sistem dinamik memiliki sifat yang lebih terbuka, sehingga pengembangan dan penyempurnaannya relatif lebih mudah dilakukan. Menurut Soerianegara (1978) jika dibandingkan dengan penelitian eksperimental, maka penelitian dengan menggunakan sistem atau simulasi mempunyai banyak kelebihan, antara lain: (a) dapat melalukan eksperimental terhadap suatu sistem atau ekosistem tanpa harus menganggu atau mengadakan perlakuan terhadap sistem yang diteliti, (b) dapat digunakan untuk menciptakan suatu sistem yang diduga akan lebih baik dari keadaan sistem sesungguhnya yang diteliti, (c) dapat digunakan pada keadaan dimana eksperimen tak dapat dilakukan, (d) dapat melakukan penelitian yang bersifat multidisiplin dan terintergrasi yang seringkali tidak mungkin dilakukan dalam keadaan sebenarnya, (e) dari segi efisiensi dan kelayakan, analisis sistem dapat dilakukan dalam waktu singkat, dengan biaya yang murah dan dengan hasil yang meyakinkan. Menurut Eriyatno (1999), metodologi sistem pada prinsipnya melalui enam tahapan analisis sebelum tahap sintesa (rekayasa) yaitu: (a) analisis kebutuhan, (b) identifikasi sistem (c) formulasi masalah (d) pembentukan alternatif sistem, (e) determinasi dari realisasi fisik, sosial dan politik dan (f) penentuan kelayakan ekonomi dan keuangan. Jadi penelitian yang berorientasi pada tujuan, maka penelitian
tersebut sebaikannya
menggunakan
pendekatan
sistem
untuk
menganalisa kumpulan pada beberapa sub-model. Tahapan yang dilakukan adalah (a) analisis kebutuhan, (b) formulasi masalah, (c) identifikasi sistem dan (d) permodelan. Pada analisis sistem dilakukan penentuan informasi yang terperinci dan dilakukan setahap demi setahap yang dimulai dari analisa kebutuhan, formulasi permasalahan, identifikasi sistem dan seterusnya . Penyederhanaan atau abstraksi dari sistem yang sebenarnya dikenal dengan istilah model. Oleh karena itu maka model dapat dikatakan sebagai contoh
99
sederhana dari sistem dan menyerupai sifat-sifat sistem yang dipertimbangkan tetapi tidak sama dengan sistem. Menurut Hardjomidjojo (2007) model merupakan representasi atau penyederhanaan dari sistem yang sebenarnya. Selanjutnya dikatakan bahwa melalui permodelan akan dapat dilakukan analisis perubahan setiap komponen yang terdapat dalam sistem tersebut. Selain itu juga akan dapat memprediksi kemungkinan yang terjadi sebagai akibat perubahan sistem, serta akan dapat menentukan tindakan pengelolaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Mize dan Cox (1968) mendefinisikan model sebagai gambaran abstrak dari suatu sistem, yang menunjukkan hubungan sebab-akibat antara beberapa variabel. Menurut Hairiah et al. (2002) model dikembangkan dengan tujuan untuk studi tingkah laku sistem, yang dilakukan melalui analisis rinci terhadap komponen atau unsur dan proses interaksinya antara yang satu dengan yang lainnya dalam suatu sistem. Menurut Muhammadi et al. (2001) model adalah suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan suatu gejala atau proses. Model dikelompokkan menjadi model kuantitatif, model kualitatif dan model ikonik. Model kuantitatif adalah model berbentuk rumus matematik, statistik atau komputer. Model kualitatif adalah model yang berbentuk gambar, diagram atau matrik yang menyatakan hubungan antar unsur. Model ikonik adalah model yang mempunyai bentuk fisik yang menirukan bentuk aslinya, dalam skala diperkecil atau diperbesar.
100
KEBUTUHAN DASAR ANALISIS KEBUTUHAN tidak ABSAH LENGKAP
PERSYARATAN KEBUTUHAN
FORMULASI PERMASALAHAN tidak CUKUP ya IDENTIFIKASI SISTEM DIAGRAM LINGKAR SEBAB AKIBAT DIAGRAM KOTAK GELAP tidak LENGKAP ?
ya INPUT – OUTPUT
REKAYASA AWAL MODEL tidak OK ?
ya DIAGRAM ALIR DESKRIPTIF
Implementasi ISM
Stop
Gambar 12. Tahapan analisis sistem ,Mantech et al. 1977(diolah).
101
Kaitan antara model dengan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Pada dasarnya sistem sumber daya alam bersifat kompleks dan dinamis, oleh karena itu maka dalam menganalisis sistem sumber daya alam yang bersifat kompleks dan dinamis idealnya dilakukan pendekatan yang bersifat kolaborasi lintas disiplin sehingga dapat menciptakan hubungan antara ilmu pengetahuan sumber daya alam, manajemen, dan kebijakan. Adapun alat yang digunakan idealnya juga menggunakan alat yang bersifat dinamis seperti permodelan sistem. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerianegara (1978) yang mengatakan bahwa ada berbagai kelebihan yang akan didapatkan jika kita menggunakan model dalam penelitian sumberdaya alam dan lingkungan. Kelebihan tersebut antara lain adalah: 1) memungkinkan penelitian yang bersifat multidisiplin dengan ruang lingkup yang lebih luas, 2) dapat digunakan untuk menentukan bentuk kebijakan pengelolaan yang tepat sesuai dengan macam perbaikan yang diperlukan, dan 3) sebagai alat bantu dalam pemecahan masalah lingkungan tanpa harus melakukan eksperimen yang seringkali membutuhkan biaya besar dan waktu lama.
INPUT LINGKUNGAN
INPUT TAK TERKENDALI
OUTPUT YANG DIKEHENDAKI
MODEL
INPUT TERKENDALI
OUTPUT YANG TIDAK DIKEHENDAKI MANAJEMEN PENGENDALIAN
Gambar 13. Diagram kotak gelap (Eriyatno, 1999)
102
Diagram kotak gelap atau juga dikenal dengan diagram input output di atas menjelaskan bahwa input terdiri dari input lingkungan yang dapat berupa aturan terkait permasalahan, input terkendali dan input tak terkendali. Semua input tersebut akan mempengaruhi model. Model tersebut menghasilkan output yang terdiri dari output yang dikehendaki dan output yang tidak dikehendaki dan untuk output yang tidak dikehendaki diperlukan manajemen pengendalian, sehingga diolah menjadi input terkendali.
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Rancangan Penelitian Penyusunan model pengelolaan air bersih berkelanjutan yang berbasis otonomi daerah dilakukan dengan melakukan identifikasi kebijakan yang ada baik yang terkait dengan otonomi daerah maupun undang-undang tentang pengelolaan sumber daya air . Di wilayah DKI dilakukan analisis kebutuhan dan analisis ketersediaan air bersih dengan maksud untuk mengetahui kecukupan antara ”supply-demand” yang diperlukan. Analisis sistem dinamik dilakukan untuk melihat keberlanjutan dan pengelolaan ”supply-demand” tersebut dengan memperhatikan keberlanjutan dalam otonomi daerah. Secara sistematik rancangan penelitian dan hubungan berbagai analisis tersebut di atas, dapat dilihat pada Gambar 14 berikut.
Regulasi
Analisa Kebijakan
Implikasi Kebijakan • Setting Agenda
Ketersediaan
Ketersediaan
Kebutuhan
Analisa MDS
Analisis Sistem Dinamik
Rekomendasi Kebijakan
Gambar 14. Alur rancangan penelitian
Analisa Supply Demand
Analisis ISM
104
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 3.2.1 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah wilayah DKI yang dilayani oleh perusahaan daerah air minum (PAM) Provinsi DKI Jakarta dan wilayah hulunya, yaitu daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi sumber air baku untuk DKI Jakarta. Pengambilan sampel air bersih dilakukan di lima titik yaitu di Jakarta (Cengkareng), di Daerah Pangeran Jayakarta Jakarta Pusat, Pulogadung Jakarta Timur, dan Kantor Kementerian PU, di Daerah Blok M Jakarta Selatan.
Gambar 15. Peta lokasi penelitian (DKI Jakarta)
3.2.2 Waktu Penelitian Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 14 bulan yakni Juli 2010 sampai dengan Agustus 2011, yang meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta penyusunan disertasi termasuk pelaksanaan kolokium, sidang komisi, seminar dan ujian serta perbaikan dan penggandaan disertasi.
105
3.3 Bahan dan Alat Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penyediaan air, data pemakaian air, data peta distribusi air, baik yang ada di Waduk Juanda maupun di PDAM DKI Jakarta. Selain itu juga memanfaatkan data kualitas air dan data sekunder lainnya seperti data sosial ekonomi, jumlah penduduk serta data kebijakan pembangunan daerah. Pengumpulan data primer, menggunakan kuesioner yang diambil pada lokasi penelitian. 3.4 Pengumpulan Data 3.4.1 Jenis dan Sumber Data Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara melakukan survei lapangan (lokasi penelitian), wawancara dan pengisian kuesioner. Data sekunder diperoleh dengan cara mencari dari berbagai sumber, seperti penelitian terdahulu, hasil studi pustaka, laporan serta beberapa dokumen PAM dan Instansi lain yang terkait seperti Pemda Provinsi DKI, PAM Jaya, PAM Bogor, PT.Palyja, Ditjen Cipta Karya, Balai Wilayah Sungai Cilicis Departemen Pekerjaan Umum dan Perum Jasa Tirta II dan instansi terkait lainnya. Pengambilan data sekunder yang mendukung penelitian diuraikan sebagai berikut:
3.4.1.1 Data Fisik Data fisik yang berasal dari PAM Jayaa, DAS Cisadane, DAS Ciliwung, DAS Citarum, PT. Jasa Tirta II, Ditjen SDA dan Ditjen Cipta Karya. Adapun data tersebut berhubungan dengan sumber air baku, kebutuhan air bersih dan suplai air bersih yang meliputi: a) Data kondisi eksisting pelayanan air bersih, suplai air baku dan sumber air baku. b) Data biaya yang dikeluarkan oleh PAM, baik biaya tetap maupun biaya variabel. c) Data kualitas dan kuantitas air bersih. Data permintaan atau kebutuhan air bersih DKI Jakarta
106
3.4.1.2 Data kebijakan nasional dan regulasi daerah Data kebijakan daerah yang terkait dengan alokasi air termasuk rencana pengelolaan air di daerah. Data tentang kebijakan tersebut meliputi: a)
Data penyediaan air.
b) Data alokasi air ke depan. c)
Data regulasi yang terkait dengan pembagian kewenangan pusat dan daerah.
d) Data tentang regulasi yang terkait sumber daya air, kualitas air/pencemaran air
3.4.1.3 Data Sosial Ekonomi Data sosial ekonomi misalnya jumlah penduduk, pendidikan, kondisi sosial perekonomian serta rencana pengembangan ekonomi daerah. 3.4.2 Penentuan Responden dan Pengambilan Contoh Responden dipilih dari stakeholder baik dari pemerintah dan para pakar. Stakeholder yang mewakili pemerintah adalah Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjend Cipta Karya, Balai Wilayah Sungai Cilicis Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum, PAM JAYA dan mitra (PT. Palyja dan PT. Aetra), PAM Kabupaten Bogor. Pemilihan para pakar dilakukan secara sengaja atau secara proposive sampling.
3.5 Analisis Penelitian
Pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif dengan cara dibuat tabulasi dan penampilan yang sesuai selanjutnya dibahas dengan membandingkan pada masa yang lalu dan kondisi yang seharusnya terjadi. Kondisi yang sama juga dilakukan pada data tentang dukungan kebijakan pada pengelolaan sumberdaya air di era otonomi daerah, data kuantitas dan kualitas sumberdaya air di DAS Citarum setelah memasuki otonomi daerah serta keterkaitan keduanya dan data tentang pengelolaan sumberdaya air lintas wilayah. Sedangkan data hirarki permasalahan yang terkait dengan pengelolaan air lintas wilayah dianalisis dengan menggunakan model ISM (interpretative structure modelling) dan disain model kebijakan pengelolaan air lintas wilayah yang bersifat holistik dan berkelanjutan
107
pada era otonomi daerah dibuat melalui sistem dinamik. Adapun tahapan analisis sebagaimana digambarkan pada alur rancangan penelitian meliputi hal-hal berikut: a. Identifikasi kebijakan Identifikasi kebijakan terutama kebijakan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya air termasuk air bersih, baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, keputusan presiden, keputusan menteri sampai keputusan gubernur. b. Otonomi daerah. Mengkaji tentang peraturan yang berkaitan dengan pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengelolaan air. c. Analisis kebutuhan dan ketersediaan air Pada penelitian ini akan melibatkan sejumlah stakeholders yang memiliki berbagai kepentingan terhadap penelitian ini. Adapun para stakeholder tersebut diantaranya: 1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 2) Pengambil keputusan di PAM Jaya. 3) Pengambil keputusan pada Perusahaan Jasa Tirta (Waduk Juanda). 4) Perusahaan swasta mitra PAM Jaya (PT.Palyja dan PT.Aetra). 5) Masyarakat yaitu masyarakat pengguna jasa PAM Jaya. 6) Lembaga
swadaya
masyarakat
(LSM)
yaitu
kelompok-kelompok
masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
3.5.1 Analisis MDS Analisis keberlanjutan Model Pengelolaan Air baku Lintas Wilayah berkelanjutan di Wilayah DKI Jakarta dilakukan dengan metode pendekatan Multi Dimensional Scaling (MDS). Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain: •
Penentuan atribut berlanjutan Pengelolaan Air baku Lintas Lintas Wilayah yang mencakup lima dimensi yaitu: ekologi, ekonomi, sosial, Infrastuktur/teknologi serta Hukum dan klembagaan.
•
Penilaian setiap Atribut dalam skala ordinal berdasarkan kriteria keberlanjutan setiap dimensi.
108 •
Penyusunan indeks dan status keberlanjutan. Setiap
atribut
pada
masing-masing
dimensi
diberikan
skor
berdasarkan Scientific judgment dari pembuat skor. Rentang skor berkisar antara 0-3 atau tergantung pada keadaan masing-masing atribut, yang diartikan mulai dari yang buruk sampai dengan baik. Hasil skor dari setiap atribut dianalisis dengan multi dimensional. Untuk menentukan satu atau beberapa titik yang mencerminkan posisi keberlanjutan pengembangan pengelolaan berlanjutan yang dikaji relative terhadap dua titik acuan yaitu titik baik (good) dan titik buruk (bad). Skor definitifnya adalah nilai modus,yang dianalisis untuk menentukan titik-titik yang mencerminkan posisi keberlanjutan system yang dikaji relative terhadap titik baik dan buruk dengan teknik ordinasi statistic MDS. Skor perkiraan setiap dimensi dinyatakan dengan skala terburuk (bad) 0% sampai yang terbaik (good) 100%. Adapun nilai skor yang merupakan nilai indeks berlanjutan setiap dimensi dapat dilihat pada table 6 berikut ini. Tabel 6 Baku Kategori status Pengelolaan Air Lintas Wilayah DKI Jakarta Nilai Indeks 0,00-0,25,00 25,01-50,00 50,01-75,00 75,01-100,00
Kategori Buruk (tidak berlanjutan) Kurang (Kurang erlanjutan) Cukup (cukup berlanjutan) Baik (sangat berlanjutan)
Melauli metode MDS, maka posisi titik berlanjutan dapat divisualisasikan melalui sumbu horizontal dan sumbu vertikall. Dengan proses rotasi, maka posisi titik dapat divisualisaikan pada sumbu horizontal dengan nilai indeks berlanjutan diberi nilai skor 0% (buruk) hingga 100% (baik). Ilustrasi hasil ordinasi nilai indeks keberlanjutan terlihat pada pada gambar 16 berikut:
Buruk 0
Baik 25
50
75
Gambar 16 Ilustrasi Nilai Indeks keberlanjutan dalam Skala Ordinasi
100
109
Selain itu nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram layang-layang (kite diagram) terlihat pada gambar 17 berikut:
Ekologi Kelembagaan
Ekonomi
Infrastruktur,Teknologi
Sosial
Gambar 17 Ilustrasi Indeks Keberlanjutan Setiap Dimensi Analisis untuk melihat atribut yang paling sensitif memberikan kontribusi terhadap indeks keberlanjutan maka dilakukan analisis sensivitas dengan melihat bentuk perubahan Root Mean Square (RMS) ordinasi pada sumbu X. Semakin besar peubahan nilai RMS, maka sensitive atribut tersebut. Analisis-analisis yang dilakukan tersebut akan terdapat pengaruh galat yang dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti kesalahan dalam pembuatan skor, kesalahan pemahaman terhadap atribut atau kondisi lokasi penelitian, variasi akibat perbedaan opini atau penilaian oleh peneliti, proses analisis MDS yang berulang-ulang,kesalahan pemasukan data atau terdapat data yang hilang, dan tingginya nilai stress (nilai stress dapat diterima jika < 25% (Kavanagh, 2001 dalam Budiharsono, 2007). Sehingga dalam mengevaluasi pengaruh galat pada pendugaan nilai ordinasi akan digunakan analisis Monte Carlo.
110 Start
Identifikasi dan Pendefinisian Atribut (didasarkan pada criteria yang Konsisten)
Gambaran Umum
Skoring (mengkonstruksi reference point untuk good dan bad serta anchor)
Multidimensional Scaling Ordination (untuk setiap atribut) Simulasi Montecarlo (Analisis Ketidakpastian)
Analisis Leverage (Analisis Anomali)
Analisis Keberlanjutan (Asses Gambar 18 Elemen proses aplikasi Raffish pendekatan MDS (menurut Alder dalam Fauzi, 2005) Analisis multy dimesional scaling dapat digunakan untuk menganalisis hubungan interdependen atau saling ketergantungan antar varibel atau data. Tujuan dari analisis MDS adalah membuat peta atau konfigurasi posisi objek dalam ruang berdimensi rendah (umumnya dua dimensi) berdasarkan data jarak antar objek atau data perubah ganda yang sebenarnya diubah dulu menjadi matriks jarak. Kegunaan analisis MDS mendapatkan posisi relatif suatu objek dibandingkan dengan obyek lain serta melakukan penggerombolan objek.
3.5.2 Analisis ISM Interpretatif structural modelling) atau sering disingkat dengan ISM adalah metoda yang dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara gagasan/ide dan struktur penentu dalam sebuah masalah yang kompleks. Menurut Marimin (2004) teknik permodelan ISM digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan dimasa yang akan datang. Tahapan dalam melakukan ISM (Eriyatno, 2003) adalah: penyusunan hierarki, klasifikasi sub-elemen dengan analisis matrik
111
dari klasifikasi sub-elemen disajikan pada Gambar 19, menentukan keadaan (state) suatu faktor, membangun skenario yang mungkin terjadi. Independent Variable
Dependent Variable
Sektor IV
Sektor II
Daya Dorong (Drive Power) Autonomous Variable
Lingkage Variablel
Sektor I
Sektor III
Ketergantungan (Dependence)
Gambar 19. Tingkat pengaruh dan ketergantungan antar faktor
3.5.3 Analisis dengan Sistem Dinamik Penyusunan analisis sistem dimulai dengan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan merupakan langkah awal dalam analisis sitem. Menurut Hartrisari (2007) pada tahap ini diidentifikasi kebutuhan dari masing-masing pelaku sistem (stakeholders). 1.
Analisis Kebutuhan Setiap pelaku sistem memiliki kebutuhan yang berbeda –beda yang dapat
mempengaruhi kinerja sistem. Pelaku mengharapkan kebutuhan tersebut dapat dipenuhi jika mekanisme sisterm tersebut dijalankan. Pada tahap ini, kebutuhan dari masing-masing pelaku diidentifikasi sebagai dasar pertimbangan dalam pemahaman sistem yang dikaji. Inventarisasi kebutuhan stakeholders yang dilakukan disini akan dilakukan sedemikian rupa sehingga diharapkan benar-benar merupakan aspirasi dari para stakeholders yang sesungguhnya, sehingga diperoleh jenis-jenis kebutuhan yang paling berpengaruh pada usaha penyusunan model tanpa mengabaikan kebutuhan lainnya. Kebutuhan air bersih baik oleh industri, rumah tangga maupun publik. Analisis ketersediaan air dilakukan terhadap kualitas air maupun kuantitas air. Ketersediaan air baku untuk air bersih DKI Jakarta dari DAS Citarum maupun
112
ketersediaan air tanah. Menurut Denis (2010), kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu. Dalam analisis sistem pengelolaan air bersih lintas wilayah yang berkelanjutan melibatkan beberapa stakeholders baik dari pemerintah pusat sampai kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat melibatkan beberapa kementrian seperti Kementrian Pekerjaan Umum, Bappenas, Kementrian Kesehatan, walaupun secara tidak langsung keterlibatan mereka. Sedangkan untuk pemerintah daerah melibatkan Pemdah DKI, Pemdah Bogor, Pemda Kab Bekasi, Pemda Tangerang, BPLHD, Bappeda dll. Selain itu juga stakeholder dalam masalah ini yaitu PAM Jaya, PT.Palyja, PT.Jasa Tirta II, LSM dan lain-lain. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 7. Tabel 7. Analisis kebutuhan STAKEHOLDERS PAM Jaya dan mitra
-
Pemerintah Pusat (Kemen PU, Kemendagri, Kemenkes, Kemen Keuagan, Kemen Kehutanan ) dan Pemda DKI Masyarakat Pengguna
LSM
-
Sumber : Hasil wawancara, 2010 (diolah).
KEBUTUHAN Suplai air baku lancar dan stabil Produksi air baku berkualitas dan mencukupi Kualitas suplai air baku baik Pengolahan air baku efisien Harga jual air bersih menguntungkan Jaringan pelayanan meningkat Keuntungan tinggi Kebutuhan air bersih terpenuhi Kelestarian lingkungan terpelihara Ketersediaan air baku berkelanjutan PAD (devisa) meningkat Kebutuhan air terpenuhi Air bersih yang sehat Supply air stabil Harga murah Kelestarian lingkungan Harga murah Masyarakat dapat menerima layanan air bersih Keseteraan antara PDAM dan Masyarakat LSM
113
2.
Formulasi permasalahan Keberadaan PAM Jaya dalam pemenuhan air bersih DKI Jakarta, sampai
saat ini masih menemukan beberapa permasalahan diantaranya munculnya konflik penggunaan air dan eksploitasi air secara berlebihan dan mengakibatkan semakin besarnya tekanan terhadap lingkungan. Banyaknya limbah dari rumah tangga, perkotaan, industri, yang telah mengakibatkan menurunnya kualitas air, berkurangnya debit air di Waduk Juanda, serta terganggunya daerah tangkapan air di hulu Sungai Citarum, adanya ketidaksesuaian tarif air bersih PAM Jaya yang tidak memuaskan pihak PAM Jaya dan pihak pengguna, dan sebagainya. Permasalahan yang muncul tersebut harus segera diatasi guna meminimalkan terjadinya konflik dan menurunkan tekanan terhadap lingkungan dan munculnya konflik kepentingan para stakeholder, sehingga pengelolaan air baku untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta dapat berkesinambungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka disusun suatu pendekatan paradigma dengan menggunakan analisis sistem yang mendorong disusunnya penelitian ini dengan suatu perumusan masalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya dilakukan formulasi masalah sebagaimana nampak pada Tabel 8.
114
Tabel 8. Formulasi masalah Kebutuhan A. Masyarakat Kebutuhan air terpenuhi
Sinergis/tidak sinergis Sinergis
Air yang berkualitas
Sinergis
Suplai air stabil
Sinergis
Harga murah B. Pemerintah (Pusat dan Pemda) Kebutuhan masyarakat ttg air tercukupi Kelestarian lingkungan terjaga
Tidak Sinergis
Sinergis Sinergis
PAD Meningkat
Keberlanjutan air
Kebijakan Perlu kerjasama lintas wilayah, 13 sungai, BKI, 3 R. Perlu teknologi dan metode pengelolaan, pipanisasi, ultraviltasi PES, dana otda, 13 Sungai, Perlu subsidi pemerintah, dana otda,
Perlu pengelolaan yang terpadu Perlu kebijakan yang berorientasi lingkungan, PES (Konservasi), dana otda Pengelolaan air yang efisien, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas pelayanan, Perlu konservasi, PES, dana otda, 13 Sungai, desalinasi, pipanisasi (tunnel),
C. PDAM Suplai air baku lancar dan stabil
Tidak Sinergis
Air tidak tercemar
Tidak Sinergis
Suplai air stabil
Tidak Sinergis
Harga jual tinggi / menguntungkan
Tidak Sinergis
Jaringan pelayanan meningkat D. LSM Kelestarian Lingkungan Harga murah Distribusi air besih lancar dan mencukupi Kesetaraan antara pengguna dan PDAM
Perlu sistem irigasi yang baik agar debit air teratur dan tidak berkurang Pipasnisasi, teknologi modern, Penambahan IPA (WTP), pemanfaatan BKT, 13 Sungai Perlu subsidi dari pemerintah
Sinergis
Perlu penurunan tingkat kebocoran air di pipa distribusi dan komintmen dalam memenuhi target MDGs
Sinergis
Perlu pengawasan
Tidak Sinergis Sinergis Tidak Sinergis
Perlu adanya subsidi Perlu sosialisasi program 3R, keterlibatan dalam dewan SDA Perlu adanya kontrol dan keterlibatan dalam penentuan kebijakan
115
3. Identifikasi Sistem Hal terpenting dalam identifikasi sistem adalah mengintepretasikan semua komponen yang berinteraksi ke dalam konsep kotak gelap (black box), untuk ini diperlukan informasi-informasi yang dikatagorikan menjadi tiga yaitu peubah input, peubah output dan parameter-parameter yang membatasi struktur sistem. Pada penelitian ini ada tiga variabel yakni variabel state (pendukung) dalam membangun model konseptual, dan selanjutnya ditentukan variabel non-state (variabel lainnya) yang meliputi variabel penggerak (driving), variabel pembantu (auxiliary), dan variabel tetap (constant) yang melengkapi suatu model (diagram black box). 4.
Diagram sebab akibat (causal loop) Setelah dilakukan identifikasi sistem, dilanjutkan dengan penyusunan
diagram lingkar sebab akibat atau diagram causal loop yang mengambarkan hubungan sebab akibat tentang pengelolaan air bersih lintas wilayah yang digambarkan dalam bentuk diagram lingkar (Gambar 20).
Gambar 20. Diagram lingkar sebab akibat pengelolaan air baku lintas wilayah
116
5.
Diagam input output Diagram input output model kebijakan pengelolaan air lintas wilayah yang
bersifat holistik dan keberlanjutan pada era otonomi daerah, diagram input-output mengambarkan beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan air baku untuk bersih baik permasalahan lingkungan global, jumlah
penduduk,
pencemaran sampai kepada konflik pengelolaan sumber daya air antara PAM Jaya dan mitra serta konflik air antar pemerintah daerah. Pada Gambar 20 disajikan diagram lingkar sebab akibat dalam pengelolaan air bersih. Kebutuhan air bersih mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, sedangkan produksi air bersih sangat dipengaruhi kualitas dan kuantitas sumber air baku dan seterusnya.
Gambar 21. Diagram input output pengelolaan air baku lintas wilayah
117
6.
Rekayasa atau perancangan model Perancangan model dilakukan berdasarkan hasil faktor-faktor penting yang
harus dikelola dari hasil studi yang telah dilakukan berdasarkan kajian analisis prospektif serta dilakukan berdasarkan hubungan sebab akibat yang akan terjadi dari faktor-faktor yang terpilih. Hubungan sebab akibat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan positif dan hubungan negatif. Hubungan positif adalah hubungan sebab akibat dimana makin besar nilai faktor penyebab akan makin besar pula nilai faktor akibat, sedangkan hubungan negatif adalah hubungan sebab akibat dimana makin besar nilai faktor penyebab akan makin kecil nilai dari faktor akibat. Dampak atau akibat dari suatu sebab dapat mempengaruhi balik sebab tersebut, sehingga terdapat hubungan sebab akibat yang memiliki arah berlawanan dengan hubungan sebab akibat yang lain. Dalam hal ini terbentuk suatu umpan balik tertutup, yang sering kali disebut sebagai loop. Loop adalah suatu akibat yang dibalikkan ke penyebabnya, sehingga terbentuk apa yang dinamakan umpan balik atau feed back loop (Aminullah, dkk 2001). Umpan balik dapat dibedakan atas dua macam yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Suatu umpan balik disebut positif bila perkalian tanda dari hubungan sebab akibat yang membentuknya adalah positif, sedangkan bila hasilnya negatif maka umpan balik tersebut disebut umpan balik negatif. Umpan balik dapat terjadi secara alamiah maupun karena adanya suatu kebijakan yang diterapkan pada sistemnya. Suatu umpan balik menyatakan mekanisme perubahan nilai faktor secara otomatis. Umpan balik positif memberikan penguatan terhadap perubahan yang terjadi, sehingga nilai perubahan tersebut makin lama makin besar. Sebaliknya umpan balik negatif memberikan pelemahan terhadap perubahan yang terjadi, sehingga nilai perubahan tersebut makin lama makin kecil dan akhirnya hilang. 7.
Verifikasi, simulasi dan validasi model. Verifikasi, yakni proses pembuktian model tanpa memasukkan data.
Sedangkan validasi adalah proses penyelidikan keabsahan dari model yang dibuat dengan menggunakan data sekunder sebagai pembandingnya sehingga model tersebut dapat dijadikan pembenaran atas sistem yang sebenarnya. Proses validasi terdiri dari dua tahapan yakni validasi struktur dan validasi kinerja.
118
8.
Analisis kebijakan Analisis kebijakan dalam penelitian ini mengunakan analisa konten dan juga
analisa legal review yaitu melakukan evaluasi terhadap konten suatu kebijakan yang bertujuan untuk menilai secara sistematis pengaruh negative dan positif regulasi yang sedang berjalan ataupun yang akan diusulkan, sehingga kebijakan yang sedang berjalan berlaku atau akan diberlakukan merupakan pilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif. Agar kebijakan publik dapat diimplementasikan dengan baik dan efisien diperlukan setting agenda. Setting agenda diperlukan diperlukan untuk mengkomunikasikan kebijakan publik. Proses dan tahapan setting agenda dapat dimulai dengan melakukan kajian akademis terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan focus grup discussion (FGD), seminar nasional, sosialisasi kebijakan publik, implementasi kebijakan publik dalam sekala kecil (uji coba), evaluasi kebijakan dan implementasi kebijakan publik di masyarakat.
119
BAB IV ANALISIS SUPPLY DEMAND AIR BAKU UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR BERSIH DKI JAKARTA
4.1 Deskripsi Wilayah Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi secara umum memiliki banyak kesamaan dalam berbagai aspek, seperti kondisi geografis, profil penduduk, serta aktivitas ekonominya. Kesamaan ini terjadi karena wilayahwilayah tersebut berbatasan satu sama lainnya, batas-batas wilayah tersebut semakin manyatu dengan terhubungkannya infrastruktur tranportasi yaitu jaringan jalan raya, tol dan jaringan rel (kereta apil) antar wilayah. (Legowo, 2009). Penduduk yang berada di luar kota Jakarta diperkirakan yang bekerja di Jakarta dengan melaju pulang pergi setiap harinya sebanyak 4 juta orang lebih. Mereka bekerja dan beraktivitas di siang harinya di Jakarta kemudian pulang di sore atau malam hari ke wilayah sekitar Jakarta yaitu Tangerang, Depok. Bekasi, dan Bogor. Bab ini didahului dengan deskripsi wilayah yang meliputi jumlah populasi atau jumlah penduduk masing-masing wilayah dikaitkan dengan penyediaan air bersih oleh Perusahaan Air Minum (PAM) di daerah tersebut serta kebutuhan air bersih masing-masing wilayah. Kebutuhan air bersih diartikan sebagai air untuk keperluan sehari hari dan yang dipenuhi oleh PAM sedangkan air tanah tidak dibahas dalam disertasi ini. Selain itu juga dalam bab ini disajikan beberapa potensi sumber air yang dapat digali dan dimanfaatkan untuk keperluan pemenuhan
air bersih wilayah tersbut serta yang dapat dimanfaatkan untuk
pemenuhan air bersih DKI Jakarta melalui berbagai kerjasama PAM.
4.1.1 DKI Jakarta Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter di atas permukaan laut, terletak pada 6 -12 lintang selatan dan 106º48” Bujur Timur. Luas DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 1227 Tahun 1989, adalah berupa daratan seluas 661.52 km2 (Legowo, 2009). DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia yang letak
120
geografisnya sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Bekasi (Propinsi Jawa Barat), sebelah selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Bogor (Propinsi Jawa Barat), sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan (Propinsi Banten). Penduduk Jakarta pada tahun 2000 mencapai 8.383.639 jiwa dan pada tahun 2010 mencapai 9.588.198 orang. Data tersebut ternyata berbeda dengan data yang diberikan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil DKI Jakarta, menurut Sudin Kependudukan dan Pencacatan Sipil DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta tahun 2010 sebesar 8.524.022 orang. Namun berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provisi DKI Jakarta, jumlah penduduk DKI Jakarta jauh lebih besar yaitu 9.588.198 orang. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sensus BPS tersebut tidak melihat kartu tanda penduduk (KTP) orang yang disensus, sehingga dimungkinkan bahwa penduduk pendatang yang tinggal di Jakarta yang belum memiliki KTP DKI Jakarta termasuk dalam pencatatan sensus penduduk . Tabel 9. Penduduk DKI Jakarta
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Tahun
Penduduk
No.
Tahun
Penduduk
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8.379.069 8.603.776 8.725.630 8.864.519 8.961.680 9.064.000 9.146.000 9.223.000 9.588.198 9.022.100* 9.063.000* 9.101.200*
13 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.136.800* 9.168.500* 9.193.500* 9.216.400* 9.236.500* 9.252.200* 9.262.600* 9.269.300* 9.273.100* 9.272.900* 9.268.600* 9.259.900*
Sumber: DKI dalam angka 2009 Jumlah penduduk di wilayah Jakarta, Bogor (Depok), Tangerang dan Bekasi dalam kurun waktu tahun 1980 sampai 1995 mengalami pertumbuhan yang bervariasi pertahunnya. Penyebaran distribusi penduduk di wilayah DKI Jakarta
121
dalam empat periode mengalami penurunan dari 54,6 persen di tahun 1980 menurun hingga 45,2 di tahun 1995. Sebaliknya distribusi penduduk di wilayah lainnya bertumbuh, misalnya Bekasi tahun 1980 distribusi penduduk diwilayah ini 9,6 persen dan menjadi 13,7 persen pada tahun 1995. Penurunan distribusi penduduk di wilayah DKI Jakarta dimungkinkan, karena wilayah ini semakin diperlukan sebagai tempat aktivitas pusat bisnis, perdagangan dan pemerintahan (Studi Master Plan Integrasi Transportasi di Jabodetabek, 2001). Penduduk DKI Jakarta terdiri dari berbagai etnis, sedangkan etnis asli penduduk DKI Jakarta adalah Betawi. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara RI yang merupakan negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta. Berikut Tabel 10 yang merupakan data lengkap jumlah penduduk eksisting dan proyeksi Provinsi DKI Jakarta. Tabel 10. Data demografi DKI Jakarta bulan Juli 2010 WNI No
WNA
Wilayah
Total
Pria
Wanita
Jumlah
Pria
Wanita
Jumlah
Jakarta Pusat
502.464
418.170
920.634
189
144
333
920.967
2.
Jakarta Utara
776.656
645.203
1.421.859
269
240
509
1.422.368
3.
Jakarta Barat
868.853
765.385
1.634.238
334
302
636
1.634.874
4.
Jakarta Selatan
1.061.953
831.480
1.893.433
407
250
657
1.894.090
5.
Jakarta Timur
1.428.590
1.202.013
2.630.603
124
109
233
2.630.836
6.
Kep. Seribu
11.478
10.496
21.974
0
0
0
21.974
4.649.994
3.872.747
8.522.741
1.323
1.045
2.368
8.525.109
1.
TOTAL
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan bahwa penduduk DKI Jakarta berkonsentrasi pada daerah pingiran di Jakarta Selatan, JakartaTimur dan Jakarta Barat serta Jakarta Utara disusul Jakarta Pusat. Sebaran penduduk DKI Jakarta seperti kue donat menumpuk dipingiran. Jumlah penduduk menurut kelurahan dapat dilihat pada Tabel 11.
122
Tabel 1 Jumlah RT, RW DKI Jakarta Juli 2010 Wilayah
Kelurahan Penduduk
Wajib KTP
Kartu Keluarga
Jumlah RT
Jumlah RW
754.796
260.825
4.669
394
Jakarta Pusat
44
Jakarta Utara
31
1.422.368 1.073.677
396.576
5.031
424
Jakarta Barat
56
1.634.874 1.361.365
473.762
6.380
578
Jakarta Selatan
65
1.894.090 1.349.164
460.784
6.118
576
Jakarta Timur
65
2.630.836 1.868.792
699.287
7.863
702
Kep. Seribu
6
5.958
122
24
2.297.192
30.183
2.698
TOTAL
267
920.967
21.974
15.432
8.524.022 6.423.226
Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2010. 4.1.2 Kabupaten dan Kota Bekasi Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan merupakan daerah penyangga Jakarta selain Tangerang dan Bogor, serta Depok. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bekasi adalah sebelah utara Laut Jawa, sebelah selatan Kabupaten Bogor, sebelah barat Kota Jakarta Utara sebelah timur Kabupaten Kerawang. Kabupaten Bekasi memiliki luas wilayah 127.388 km2. Kabupaten bekasi terdiri dari 13 kecamatan dengan total penduduk 2.027.902 pada tahun 2008 dan menjadi 2.415.667 jiwa pada tahun 2010. Kota Bekasi memiliki luas sekitar 210,48 km2 dan berpenduduk 1.663.802 (Sensus Penduduk 2000) dan tersebar di 12 Kecamatan (Kota Bekasi Dalam Angka, 2006). Data demografi penduduk Kota Bekasi dapat dilihat pada Tabel 12
123
Tabel 12. Perkembangan penduduk Kota Bekasi (2005-2010) No . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Kecamatan Pondok Gede Jatisampurna Pondok Melati Jatiasih Bantargebang Mustikajaya Bekasi Timur Bekasi Selatan Bekasi Barat Bekasi Utara Rawalumbu Medansatria TOTAL
1 2005
2 2006
3 2007
4 2008
5 2009
6 2010
251.623
261.569
271.909
282.658
293.832
305.447
112.796
117.255
121.890
126.709
131.718
136.924
189.674 172.643
197.172 179.468
204.966 186.562
213.068 193.937
221.491 201.604
230.247 209.573
222.536
231.333
240.478
249.984
259.866
270.139
204.777
212.872
221.287
230.035
239.128
248.581
238.855
248.297
258.112
268.316
278.922
289.948
255.521
265.622
276.122
287.037
298.384
310.179
185.832
193.178
200.814
208.752
217.004
225.583
155.733
161.889
168.289
174.941
181.857
189.046
1.989.990
2.068.655
2.150.430
2.235.438
2.323.806
2.415.667
Sumber : RPJMD Kota Bekasi Tahun 2008-2013 Isu utama di PDAM Bekasi saat ini adalah, biaya produksi dari air baku sampai ke konsumen sebesar Rp 2.900. Biaya tersebut termasuk biaya pembelian air baku dari bendungan. Harga air dari Kali Bekasi yang tahun lalu harganya sudah naik lebih dari 100%, yaitu dari harga Rp 30 menjadi Rp 65 per meter kubiknya. Belum lagi harga bahan kimia untuk mengolah air baku menjadi air bersih juga ikut naik termasuk biaya listrik yang dibebankan kepada PDAM adalah tarif untuk perusahaan sehingga PDAM harus membayar listrik dengan biaya yang sangat besar. 4.1.3 Kabupaten dan Kota Tangerang (Propinsi Banten) Kota Tangerang dahulunya merupakan ibukota Kabupaten Tangerang, semenjak adanya otonomi daerah maka Kotamadya Tangerang dengan ibukota Tangerang, Kabupaten Tangerang dengan Ibukota Tigaraksa dan Kabupaten Tangerang Selatan yang baru berkembang dengan pesat di kawasan Kota Baru Bumi Serpong Damai sampai ke Daerah Ciputat dan sekitarnya. Tangerang merupakan daerah yang terdekat dengan Jakarta dan sebagai daerah peyangga Jakarta selain Bekasi dan Depok. Daerah Tangerang merupakan wilayah Provinsi Banten yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Kotamadya Tangerang berbatasan langsung dengan
124
daerah Jakarta Barat (Cengkareng dan Kalideres). Sedangkan Kabupaten Tangerang sebelah timur berbatasan dengan DKI Jakarta, sebelah selatan dengan Tangerang Selatan yang merupakan kabupaten baru pecahan dari Kabupaten Tangerang yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan. Kabupaten Tangerang memiliki luas 1.110.38 km2 dengan jumlah penduduk sebesar 2.781.428 jiwa (sensus penduduk 2000) yang tersebar di 26 kecamatan. Kota Tangerang, memiliki luas yaitu 164.31 km2, dengan jumlah penduduk 1.325.854 (Banten Dalam Angka) yang tersebar di 13 kecamatan. Jika dibandingkan dengan penduduk di kabupaten lain di wilayah Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang memiliki jumlah penduduk terbesar bahkan lebih besar dari Kabupaten/Kota Serang. Pada tahun 1961 Kota Serang berpenduduk terbesar di antara Propinsi Banten (pada saat itu masih termasuk Jawa Barat) yaitu sebesar 641.115 dan kota Tangerang 643.647. Pada tahun 1980 Kota Tangerang menempati urutan tertinggi tingkat jumlah penduduknya yaitu sebesar 1.843.755 sedangkan Kota/Kabupaten Serang menempati urutan kedua dengan jumlah penduduk sebesar 1.244.755 ketiga ditempati oleh Kota Tangerang sebesar 1.537.244, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 13 di bawah ini. Tabel 2. Jumlah penduduk kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Banten Kabupaten/Kota 1961 1971 1980 1990 2000 2005 Regency/Municipolity Kab/ Reg Pandeglang 440.213 572.628 694.759 858.437 1.011.788 1.106.788 Lebak 427.802 546.364 682.868 873.646 1.030.040 1.139.043 Tangerang 643.647 789.870 1.131.19 1.843.755 2.781.428 3.324.949 9 Serang Kota/ Municipolity Tangerang Cilegon Banten
648.115
766.410
968.358
1.244.755
1.652.763
1.866.512
206.743 72.054 2.438.574
276.825 93.057 3.045.154
397.825 140.825 4.015.837
921.848 226.083 5.967.907
1.325.854 294.936 8.096.809
1.537.244 334.408 9.308.944
Sumber: (Banten Dalam Angka 2005). 4.1.4 Kabupaten dan Kota Bogor serta Kota Depok Secara geografis Kabupaten Bogor terletak antara 6o 18” 0”- 6o 47”10 lintang selatan dan 106o 23 ”45” – 107o 13 ”30” bujur timur, yang sebelah utara
125
berbatasan dengan DKI Jakarta. Kabupaten Bogor memiliki luas 298.838,304 Ha dengan sebelah utara berbatasan dengan Jakarta dan Depok, Tangerang dan Tangerang Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Cianjur, Bekasi, Kerawang dan Kabupaten Purwakarta. Sebelah barat berbatasan dengan Tangerang dan Kabupaten Lebak serta sebelah selatan berbatasan dengan Sukabumi dan Cianjur. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 Kecamatan dan terdiri dari 411 desa serta 17 kelurahan dengan total penduduk pada tahun 2006 mencapai 4.215.585 jiwa dan pada tahun 2007 mencapai 2.237.962 jiwa. Kabupaten Bogor memiliki curah hujan yang sangat tinggi dan merupakan daerah resapan air hujan sebagai akuifer air yang dikonsumsi untuk wilayah sekitarnya termasuk DKI Jakarta. Bogor merupakan daerah dataran tinggi dengan memiliki pegunungan seperti Gunung Salak, Gunung Pangrango dan Gunung Gede dengan potensi air permukaan yang sebagian besar berasal dari sungaisungai utama potensial yang dimanfaatkan untuk kebutuhan domestik maupun non-domestik. Kondisi sungai dan situ di wilayah Bogor cukup baik dan memungkinkan mengalir sepanjang tahun. Sungai besar dan kecil yang kemungkinan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air yang berasal dari mata air yang berada di bagian atas daerah atas tersebut seperti Gunung Salak, Gunung Pangrangro dan Gunung Gede. Pemanfaatan air sungai untuk kebutuhan domestik dilaksanakan dengan pengambilan langsung dari aliran sungai yang berada di lereng Gunung Salak dan Panggrango. Kabupaten Bogor memiliki sejumlah mata air, jumlah mata air yang ada di seluruh kabupaten yang telah diinventarisasi oleh Bapeda Kabupaten Bogor terdapat 96 lokasi yang tersebar di 36 Kecamatan. Namun sumber air potensial untuk air baku berdasarkan laporan dari PDAM Bogor, untuk wilayah Bogor tengah adalah dari DAS Cisadane dan DAS Ciliwung yang mempunyai potensi air permukaan yang cukup berlebih. PAM Tirta Kahuripan memiliki sebelas cabang yang melayani Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Embrio PAM Tirta Kahuripan didirikan di Kota Depok pada bulan Juli 1997 oleh PPSAB Jawa Barat. Sebelum pemekaran Kabupaten Bogor, kantor pusat PDAM Tirta Kahuripan berada di
126
Kota Depok. Oleh karena itu tidak heran jika pelanggan terbesar dari PAM Tirta Kahuripan berada di Kota Depok. Cakupan pelayanan PAM Tirta Kahuripan baru mencapai 17% dari total penduduk Kota Depok. Kota Depok masuk dalam pelanyanan Cabang I, II, III dan IV dan sebagian besar pelanggan PAM Tirta Kahuripan berada di kota Depok yaitu kurang lebih 43% dari total pelanggan. Bahkan konstribusi penjualan air PAM Kota Depok merupakan yang paling tinggi sehingga sumbangannya terhadap perusahaan cukup besar. Tahun 2004 misalnya, penjualan air kota Depok mendapat 14 juta m3 dari total penjualan sekitar 29 juta m3. Sejak pemekaran Kabupaten Bogor menjadi dua daerah pada tahun 1999, yaitu Kabupaten Bogor sendiri dan Kota Depok, PAM Tirta Kahuripan saat ini melayani kedua daerah tersebut. Disamping kedua daerah pelayanan utama, PAM Tirta Kahuripan juga melayani Kota Bogor yang dulunya masuk kedalam wilayah adminstrasi Kabupaten Bogor. PDAM Tirta Kahuripan melayani kurang lebih 15% pelanggannya yang berada di Kota Bogor yang tersebar di Bogor Utara, Tanah Sereal dan Bogor Barat dan sebesar 42% pelanggan PAM Tirta Kahuripan berada di Kabupaten Bogor serta 43% pelanggannya berada di Kota Depok. Cakupan pelayanan PAM Tirta Kahuripan di daerah pelayanan Kabupaten Bogor, mencapai 15% penduduk. Pertambahan pelanggan baru per tahun, juga masih dibawah angka pertumbuhan penduduk, sehingga sulit sekali untuk mengejar target 80% cakupan pelayanan , dalam waktu lima tahun kedepan. Sebanyak 42% pelanggan PAM Tirta Kahuripan masuk dalam pengelolaan Kantor Cabang V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI. Khusus Kantor Cabang VI dan VII disamping melayani pelanggan di Kabupaten Bogor, juga melayani pelanggan di Kota Bogor. PAM Tirta Kahuripan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan menggunakan tiga sumber air yaitu air permukaan (sungai), mata air dan sumur bor dengan kaulitas air dan sistem pengolahan yang berbeda-beda. Sumber mata air dan sumur bor mempunyai kualitas air yang relatif baik dibandingkan dengan sumber air permukaan. Jumlah kapasitas terpasang rata-rata dari ketiga sistem pengolahan tersebut adalah 2.126,5 l/detik termasuk unit sumur bor di Kota Wisata.
127
4.2 Analisis Kebutuhan Air Jakarta dan Sekitarnya Dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
yang
direncanakan,
perlu
mempertimbangkan pemilihan jenis sumber daya air yang tepat, sesuai dengan peruntukan kebutuhan tersebut. Setiap jenis sumber daya air mempunyai kelebihan dan kekurangan apabila dibudidayakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dengan peruntukan tertentu. Tabel 25 memperlihatkan secara umum perbandingan keuntungan dan kekurangan air permukaan dan air tanah. Menimbang kelebihan dan kekurangan air tanah tersebut dibandingkan dengan air permukaan, serta tuntutan penyediaan pasokan air yang terus meningkat, sementara sumber lain tidak/belum tersedia, maka pengguna air masih sangat mengandalkan sumber daya air tanah. Berdasarkan beberapa data yang ada, diperkirakan 70 % kebutuhan pasokan air untuk keperluan domestik di Indonesia masih mengandalkan air tanah. Saat ini, lebih dari satu setengah milyar penduduk perkotaan di seluruh dunia menggantungkan pasokan air dari air tanah (Anonymous, 1999). Jakarta sebagai Ibukota Negara RI merupakan kota terbesar dengan jumlah penduduknya terpadat
di seluruh Indonesia dengan kebutuhan air eksisting,
kebutuhan air proyeksi, dan ketersediaan air baku yang tinggi per kapitanya. Seperti yang diketahui, sejak 1998, jumlah pelanggan yang tercatat sebanyak 200.000, sedangkan air baku sebesar 8.500 liter/detik. Pasa saat jumlah pelanggan sudah menjadi 420.000 orang pada 2010, air bakunya tetap sama yakni 8.500 liter/detik. Pada Tabel 14 dipaparkan kebutuhan air di Jakarta serta pada wilayah sekitar DKI Jakarta. Kebutuhan air DKI Jakarta dewasa ini telah berkembang secara luar biasa dan akan
berada pada kedudukan terdepan di Asia pada
dasawarsa mendatang. Sehingga perencanaan dalam pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan, perlu dikaji dan diteliti lebih mendalam. Sebagai contoh kasus bahwa tingkat kehilangan air PT.Aetra pada akhir 2010 mencapai 49,24 persen. Pada bulan April 2011 PT. Aetra telah menurunkan tingkat kehilangan air tersebut menjadi 47,38%.
128
Tabel 3. Perkiraan kebutuhan air baku untuk air minum dan industri Lokasi Pusat Pengembangan
Perkiraan kebutuhan air baku untuk air minum dan industri (ton kubik) 2005 2025 36,43 55,13 2,35 4,26 3,04 5,56 1,74 4,00 1,13 2,43 0,61 1,39 0,69 1,47
Jakarta Bogor Tangerang Tangsel Bekasi Depok Cikarang TOTAL
45,99
74,24
Sumber : Cisadane River Basin JICA, 2003 (diolah)
4.2.1 Kebutuhan Air Wilayah Tangerang Kebutuhan air bersih penduduk kota dan Kabupaten Tangerang saat ini dilayani oleh PAM
Tirta Benteng Kota Tangerang dan PAM Kabupaten
Tangerang yang memanfaatkan sumber air baku dari Sungai Cisadane. Hulu Sungai Cisadane berada di wilayah Bogor Provinsi Jawa Barat. Adapun kebutuhan air bersih untuk Kota Tangerang adalah sebagaimana digambarkan pada Tabel 15 . Tabel 4. Perkembangan kebutuhan air bersih kota Tangerang No 1 2 3 4 5
Tahun 1998 1999 2000 2001 2002
Jumlah (liter) 2.570.236 2.661.236 2.754.666 2.843.874 2.975.368
Sumber: PAM Kota Tangerang, 2003 (diolah) Tabel 15 menunjukkan bahwa kebutuhan air Kota Tangerang masih belum begitu besar karena kebutuhan air penduduk Tangerang baik kabupaten maupun Kota Tangerang dan juga Kota Tangerang Selatan masih banyak diambil dari air tanah. Jika penduduk Tangerang membutuhkan air per hari rata-rata sebanyak 100 liter maka kebutuhan air bersih Kota Tangerang saja sebesar 2.781.428 org X 100 liter = 200.781.428 liter/hari. Kebutuhan air tersebut belum termasuk kebutuhan air untuk industri, komersil dan lain- lain mengingat Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang adalah daerah industri.
129
Kebutuhan air untuk Kabupaten Tangerang guna keperluan sehari-hari adalah 1.311.746 org X 100 liter/orang/hari = 100.311.746 liter/hari. Khusus untuk Kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang meliputi Kota Satelit Bintaro, Ciputat dan Kota Baru Bumi Serpong Damai (BSD City), diperkirakan kebutuhan air penduduk Kota Tangsel melebihi 100 liter/orang / hari. Jumlah penduduk Kota Tangsel belum dapat disajikan dalam disertasi ini karena belum tersedia data karena kota Tangsel merupakan kota baru pecahan dari Kabupaten Tangerang (Pada tahun 2009 Tangsel memisahkan diri dari Kabupaten Tangerang).
4.3 Suplai 4.3.1 Suplai Air Baku dan produksi Air Bersih DKI Jakarta PAM Jaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih untuk Wilayah Jakarta mengandalkan sumber air baku dari DAS Citarum yang disuplai oleh PJT II (Waduk Jatiluhur) yang lokasinya di Daerah Purwakarta dengan hulu Sungai Gunung Wayang. Selain DAS Citarum PAM Jaya juga membeli air curah dari PAM Tangerang dengan sumber air baku dari DAS Cisadane. Walau terdapat 13 sungai yang mengalir di DKI Jakarta seperti Sungai Ciliwung, Kali Pesanggrahan, Kali Krukut, Kali Angke, Kali Sunter, Kali Baru dan lain-lain
saat ini
pemanfaatannya masih sedikit sekali. Beberapa sungai yang ada memang sudah tercemar bahkan menurut BPLHD Jakarta, hampir seluruh sungai yang ada di DKI Jakarta telah tercemar dan tidak layak untuk dikonsumsi (BPLHD DKI Jakarta, 2006). Alokasi air dari PJT II (Waduk Jari luhur) dapat dilihat pada Tabel 16 beikut ini .
130
Tabel 16. Alokasi air PJT II No
Uraian
Kebutuhan Air m3/detik
1
DI Jatiluhur Rendeng 2009/2010
41,908
2
Gadu 2010
35,279
3
PAM DKI Jakarta
16,4
4
PAM Bekasi
0,60
5
PAM Karawang + Industri
2,00
6
Industri
3,43
7
Saluran Tarum Barat
-
8
Palawija
-
9
DI Selatan Jatiluhur Rendeng 2009/2010
-
10
Gadu 2010
4,58
Sumber : PJT II 2010. PJT II selain mensuplai air untuk kebutuhan PDAM juga mensuplai air untuk keperluan pertanian dan industri. Alokasi air untuk pertanian sebesar 80% dari total kapasitas air baku PJT II. Kebutuhan air untuk PAM Jaya sebesar 16,3 m3/detik dan untuk PAM Bekasi 0,60 m3/detik, PAM Kerawang dan Industri Kerawang sebesar 2,0 m3/detik. Sedangkan debit pengambilan minimun , debit pengambilan maksimum dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 17 berikut ini. Tabel 5. Realisasi air PJT II
No
Uraian
1
Total Kapasitas
2
Air Untuk PAM DKI JAKARTA
3
Air lainnya
4.
Air Untuk Industri Sumber: PJT II 2010.
Debit Pengambilan Air Maksimum (m3)
Debit Pengambilan Air Minimun (m3)
59.574.014,00
49.828.246,20
42.275.520,00
35.935.192,00
7.013.692,00
5.718.524,00
10.284.802,00
8.175.530,20
Realisasi (m3)
48.136.165,45 37.648.216,00 4.958.852,00 5.529.097,85
Selisih (m3)
6.564.964,65 1.457.140,00 1.407.256,00 3.701.068,25
131
4.3.1.1 Produksi Air Bersih PAM Jaya Kapasitas prdoduksi air bersih PAM JAYA dari tahun ke tahun tidak mengalami peningkatan yang signigikat dikarena pasokan air baku juga tidak mengalami peningkatan atau penambahan. PT. Palyja selain mendapatkan pasokan air baku dari PJT II juga membeli air curah dari PDAM Tangerang (DAS Cisadane), sedangkan PT. Aetra hanya mengandalkan pasokan air dari PJT II. Produksi air baku dari PT. Palyja dan PT. Aetra dapat dilihat pada Tabel 18. Tabel 6. Kapasitas produksi PAM JAYA. No 1 2
PERUSAHAAN
KAPASITAS (M3)
PT. Palyja
247.617.201
PENDUDUK TERLAYANI (orang) 2.851.400
PT. Aetra
261.814.733
2.654.348
Total
509.431.934
5.505.748
Catatan kebutuah minum 150 lcpd
JUMLAH KEBUTUHAN (Orang)
9.000.000
air
Sumber: PAM Jaya 2010
Suplai air bersih dari PJT II diolah di beberapa instalasi pengelolaan yaitu Instalasi Pengeloloaan Air (IPA) Pejompongan I, Pejompongan II, Pulogadong dan IPA Buaran. Pengelolaan dan distribusi air bersih saat ini dilaksanakan oleh dua perusahaan swasta sebagai operatornya yaitu PT.Palyja dan PT.Aetra. Kapasitas produksi PT. Palyja pada tahun 2010 sebesar 247.617.201 m3 dan PT.Aetra sebesar 261.814.934 m3 (Tabel 18 di atas) total produksi sebesar 509.431.932 m3 dengan total kapasitas pelayanan sebesar 5.505.748 orang/penduduk yaitu kurang lebih 60% dari penduduk DKI Jakarta. Adapun kapasitas produksi PAM Jaya dapat terlihat pada Tabel 19. Tabel. 19 Kapasitas Produksi PAM Jaya (m3) Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
PT. PALYJA
261.740.105
257.458.324
248.611.912
251.241.679
247.617.201
PT. AETRA
280.199.709
281.365.604
261.310.024
266.722.860
261.814.733
541.939.814
538.823.928
509.921.936
517.964.539
509.431.934
Total
Sumber: PAM Jaya, 2010.
132
Suplai air bersih sangat tergantung kepada kapasitas produksi dan suplai air baku. Dari data yang ada menunjukkan kapasitas air produksi PAM Jaya dari tahun ke tahun mengalami penurunan dikarenakan penurunan pasokan/suplai air baku, sebagaimana dijelaskan pada Tabel 19 di atas. Adapun cakupan pelayanan dari PT.Palyja dan PT. Aetra serta standar kualitas air produksi PAM Jaya nampak pada 20 berikut ini. Tabel 20. Cakupan pelayanan dan standar kualitas air Uraian
2005
2006
2007
2008
2009
PT. PALYJA
54,55%
55,48%
58,99%
61,85%
64,04%
PT. AETRA
66,45%
57,26%
66,08%
65,28%
59,67%
Standar
Air bersih
Air besih
Air bersih
Air bersih
Air bersih
Kualitas air
Sumber: PAM Jaya, 2010. Tabel 20 di atas menunjukkan bahwa kualitas air produksi PAM Jaya adalah kualitas dengan standar air bersih bukan air minum. Sedangkan cakupan layanan masing-masing mitra kerja PAM Jaya nampak pada bahwa cakupan pelayanan antara 50% sampai 60% dengan rata-rata cakupan pelayanan 60%.
4.3.1.2 Kebocoran Air Bersih Kebocoran air atau unaccounted for water (UFW) masih besar dan menjadi komponen utama. Kebocoran air di tingkat nasional masih cukup besar yaitu sekitar 40% bahkan untuk DKI Jakarta tingkat kebocoran melebihi angka 40%. Kehilangan air PAM Jaya dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 dapat dilihat pada Tabel 21.
133
Tabel 7. Kebocoran air PAM Jaya 2003-2009. Tahun
Produksi PAM Jaya
Air Terjual m3
Kebocoan (%)
2003
497.662.644
274.102.317
44,92
2004
518.990.345
270.908.830
47,80
2005
536.650.419
267.080.481
50,23
2006
534.987.620
261.856.133
48,94
2007
509.921.936
252.757.335
50,43
2008
517.964.539
258.940.000
50,01
2009
509.431.934
275.433.234
45,93
Sumber: Jakarta dalam angka dan Statistik air bersih, 2010. (diolah) Untuk negara kebocoran air dapat ditekan sampai dengan 15%. Sebagai contoh di Singapura yang dikategorikan negara maju pada tahun 1989 total kebocoran air bisa ditekan sampai 11%. Besarnya prosentasi jumlah air yang tidak tercatat dapat diambil sebagai patokan dari tingkat kemampuan sistem pengadaan air bersih. Sistem yang mempunyai 10%-15% kebocoran toal, dianggap berkemampuan bagus, dan sistem distribusi air dengan kebocoran airnya 10%20% masih dianggap pantas. Sedangkan kebocoran di atas 30% dianggap buruk dan harus dilakukan upaya-upaya untuk menguranginya.
4.3.1.3 Kualitas Air Produksi PAM Jaya Kualitas air hasil produksi PAM Jaya memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Pencemaran Air dan Pengendalian Pencemaran. Data hasil pemantauan kualitas air IPA Pejompongan menunjukkan bahwa tingkat kekeruan berbeda tiap bulan. Sedangkan pH masih diambang
batas normal.
Menurut Adeyemo et al. (2008), pertumbuhan
organisme perairan dapat berlangsung dengan baik pada kisaran pH 6,5 – 8,2. Kategori pH dikatakan buruk jika hasil uji laboratorium mendekati nilai ≤ 6 (bersifat asam) atau mendekati nilai ≥ 9 (bersifat basa). Hasil pengamatan air di lima lokasi DKI Jakarta terhadap kualitas air bersih produksi PAM Jaya menunjukkan parameter pH sebesar 7,35 di Jakbar, 7,19 di
134
Jakut, 7,48 di Jaksel, 7,32 di Jakpus dan 7,02 di Jaktim. Sedangkan kandungan BOD pada air produksi PAM Jaya tertinggi di Jakpus sebesar 2,33 mg/l. Dan terendah di Jaktim 0,46 mg/l. Menurut persyaratan air minum yang dikeluarkan Kementrian Kesehatan, persyaratan BOD tertinggi sebesar 6 mg/l. Menurut Luo et al. (2005), nilai BOD yang tinggi secara langsung mencerminkan tingginya kegiatan mikroorganisme di dalam air dan secara tidak langsung memberikan petunjuk tentang kandungan bahan-bahan organik yang tersuspensikan. Hasil pemantauan PAM Jaya di bulan Januari s.d. April 2010 di IPA Pejompongan menunjukkan bahwa kandungan BOD berbeda setiap bulannya walau perbedaan tersebut tidak begitu besar yaitu bulan Januari sebesar 11 mg/l, Februari 13 mg/l, dan Maret sebesar 10.mg/l. Menurut Abowei dan George (2009) yang menyatakan bahwa nilai BOD secara umum tidak berbeda secara signifikan antar musim dan antara hulu – hilir. Kualitas air bersih produksi PAM Jaya hasil uji laboratorium di lima titik pengambilan sampel bervariasi yaitu di Jakbar 26,92 mg/l, Jakut 23,08 mg/l, 21,15 mg/l dan Jaktim sebesar 34 mg/l. Sedangkan hasil pengamatan di IPA Pejompongan tertinggi di bulan Maret sebesar 31 mg/l. Menurut Abdel et al. (2010), yang menyatakan bahwa nilai COD yang lebih tinggi dari nilai BOD mengindikasikan keberadaan bahan-bahan yang dapat teroksidasi secara kimia terutama adalah bahan-bahan non-biodegradable. Menurut Akan et al. (2010) standar DO yang ditentukan untuk keberlanjutan kehidupan organisme perairan adalah 5 mg/l, di bawah nilai tersebut berdampak negatif terhadap kehidupan . Hasil pemantauan di IPA Pejompongan kandungan DO sebesar
3,38 pada bulan Januari, untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 22 dibawah ini.
135
Tabel 8. Data hasil pemantauan kualitas air IPA Pejompongan NO.
Parameter
PP No 82 Tahun 2011
Unit
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Kekeruhan pH Temperatur Warna DHL Ammonium Besi E. Coli Total Coliform Hardness
6,0-9,0 Deviasi 3 0,5 mg/l 0,3 mg/l 100 jml/100 jml 1000 jml/100 jml -
NTU oC TCU µs/cm mg/l mg/l Jml/100 ml Jml/100 ml mg/l
1 7,3 27,0 5 268 0,24 <0,02 0 82,2
278 7,3 26,6 5 251 0,19 <0,03 102,321 22,0
306 7,3 27,9 6 255 <0,02 <0,02 80,000 91,0
11.
Mangan
0,1 mg/l
mg/l
0,267
0,301
0,338
12.
Nitrit
0,06 mg/l
mg/l
0,29
0,026
0,044
13.
Nitrat
10,0 mg/l
mg/l
1,03
0,90
1,50
14.
Suspended Solid
50 mg/l
mg/l
224
234
370
15.
Zat Organik
-
mg/l
17,74
16,9
31,00
16.
1000 mg/l
mg/l
134,3
118,0
122,4
17.
TDS (zat terlarut) DO
6,0 mg/l
mg/l
3,78
3,3
3,18
18.
BOD
2 mg/l
mg/l
11
13
10
19.
COD
10 mg/l
mg/l
18
24
31
20.
Detergen
0,2 mg/l
mg/l
0,044
0,106
0,053
21.
Sulfat
400 mg/l
mg/l
47
35
27
pdt
Jan
Feb
Mar
Sumber: PAM JAYA 2010. Hasil pengamatan kualitas air yang dilakukan oleh peneliti di lokasi yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 22. Tabel 22 memperlihatkan bahwa kualitas air produksi PAM Jaya cukup bagus. Pengambilan sampel air produksi PAM Jaya dilakukan di lima titik yang diteliti yaitu Jakarta Barat yaitu di Daerah Kalideres, Jakarta Pusat di Daerah Pangeran Jayakarta, Jakarta Selatan di Daerah Jalan Patimura (Komplek Perkantoran Kementrian Pekerjaan Umum, Jakarta Utara di daerah pemukiman penduduk daerah Semper, Tanjung Priok dan Jakarta Timur di Daerah Pulogadung. Hasil laboratorium menunjukkan bahwa kualitas air produksi PAM Jaya cukup bagus dan memenuhi standar serta persyaratan baku mutu. Parameter yang diamati yaitu BOD, COD, Cd, Hg, Pb, pH, detergen MBAS dan coliform tinja. Kualitas air bersih PAM Jaya di lima wilayah DKI Jakarta tidak tercemar oleh bakteri coliform tinja, begitu pula tentang pH air tersebut masih
136
baik dan sesuai dengan persyaratan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Walau kualitas air produksi PAM Jaya cukup bagus, masyarakat lebih memilih menggunakan air tanah. Beberapa alasan penggunaan air tanah antara lain harga air tanah relatif murah serta tidak membutuhkan investasi yang besar. Tabel 23. Hasil uji laboratorium terhadap air bersih PAM Jaya No
Parameter
Jakbar
Jakut
Jaksel
Jakpus
Jaktim
1 2 3 4 5 6 7 8
Ph BOD COD Kadmium (Cd) Raksa Total (Hg) Timbal (fb) Detergen-MBAS Coliform Tinja
7,35 0,76 26,92 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0
7,19 0,91 23,08 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0
7,48 2,28 21,15 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0
7,32 2,33
7,02 0.46 34,62 <0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0
<0,001 <0,001 <0,01 <0,05 0
Sumber: Laboratorium PPLH IPB , Tahun 2011. Berdasarkan hasil laboratorium, air bersih produksi PAM Jaya pada bulan September Tahun 2011 (saat pengambilan sample) dalam kondisi baik dan sesuai baku mutu air bersih (PP Nomor 81 Tahun 2001 dan Permenkes Nomor 492 Tahun 2010).
4.3.2 Potensi Sumber Air baku di Bodetabek Sumber air baku yang dimanfaatkan oleh PAM Tirta Kahuripan adalah DAS Ciliwung, Sungai Cihoe dan Sungai Cikeas dan lain lain. Dalam rangka melayani Kota Bogor dan sekitarnya. Wilayah Bogor memiliki sumber air terbanyak baik dari DAS yang mengalir di wilayah ini maupun dari sumur bor dan sumber air lainnya. Kelebihan potensi air yang dimiliki wilayah Bogor, baik kuantitas maupun kualitas, menjadikan PAM Tirta Kahuripan memiliki potensi untuk menjadi PAM dengan kinerja terbaik. Sumber air yang melimpah di wilayah Bogor ini dapat juga disharing kepada wilayah lain yang membutuhkan dengan kompensasi perbaikan jasa lingkungan yang harus dibayar oleh penerima manfaat air (akan dibahas pada bab selanjutnya). Wilayah Kabupaten Bogor terbagi dalam tujuh DAS utama yakni DAS Cidurian, Ciujung, Cimanceuri, Cisadane, Ciliwung, Kali Bekasi dan DAS Citarum Hilir. Volume air permukaan tiap DAS/Sub DAS ditampilkan pada
137
Tabel 24 Volume air permukaan terbesar dimiliki oleh DAS Cisadane dan Citarum Hilir. Sungai Cisadane hilirnya di Bogor Povinsi Jabar dan hulunya berada di wilayah Tangerang Provinsi Banten. Propinsi DKI Jakarta harus bekerjasama dengan Propinsi Jabar (Pemerintah Bogor) karena wilayah Bogor paling banyak memiliki sumber air baik air sumur, air dari sumber mata air maupun
air permukaan. Beberapa sungai potensial seperti Sungai Ciliwung,
Sungai Ciujung, Cimanceuri, Citarum hilir dan Sungai Cisadane yang hilirnya berada di wilayah Tangerang, hulunya berada di wilayah Bogor. Selain sumber air baku dari air permukaan DAS , Bogor memiliki sumber lain yaitu dari sumber mata air, nampak pada Tabel 24. Tabel 24 Sumber air baku wilayah Bogor No
Instalasi
Kapasitas (m3) Terpasang
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Legong Citayam Cibinong Kedung Halang Ciampea Satwalpres Jonggol Cibungbulang Leuwiliang Parung Panjang Kabasiran Gunung Putri Bukit Golf Sawangan Sub total 1 (air sungai)
Terpakai
Sumber Air Baku Sisa
430 160 200 70 5 10 30 20 100 100 50 10
363 107 176 71 2 6 27 18 50 104 11 9
67 1 24 1 3 4 3 2 50 4 39 1
1.180
891
289
Sungai Ciliwung Sungai Ciliwung Sungai Ciliwung Sungai Ciliwung Sungai Cipatujah Sungai Cihoe Sungai Cianten Sungai Citeureup Sungai Cimanceri Sungai Cikeas Sungai Cikeas Sungai Angke
Sumber : Master Plan PDAM Bogor, 2002 Tabel 25 Volume air permukaan tiap DAS dan sub DAS No 1. 2 3 4 5 6 7
DAS/Sub DAS Cisadane Ciliwung Kali Bekasi Citarum Hilir Cidurian Ciujung Cimanceuri
Luas (Ha)
Curah hujan (mm/tahun)
124.013 28.634 41.173 85.196 44.454 9.670 22.498
3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 4.000 3.000
Sumber: Master plan PDAM Bogor 2007.
Volume Air Permukaan (juta m3/tahun) 1.775 410 590 1.220 635 175 245
138
Tabel 9. Air baku dari sumber mata air No Instalasi 1 2 3 4 5 6 7 7 8
Kapasitas (m3) Terpasang Terpakai
Sumur Air Ciampea Mata Air Brujul Mata Air Cikara/ Cijeruk Mata Air Citis Mata Air Cibedug Mata Air Katulampa Mata Air GSP Mata Air Ciburial Mata Air Cikahuripan Sub Total 2
59 15 40 14 8 15 5 500 125 781
Sumber Air Baku Sisa
55 15 11 5 11 11 2 489 128 727
4 0 29 9 -3 4 3 11 -3 54
MataAir Cibutu Mata Air Brujul Mata Air Cikara Mata Air Citis Mata Air Cisalada Mata Air Cikondang Mata Air Gunung Salak Mata Air Ciburial Mata Air Cikahuripan
Sumber: Master plan PDAM Bogor. 2007 Bogor memiliki sumber mata air yang bagus dan juga sumber air baku dari DAS yang ada, wilayah Bogor juga memiliki sumber air baku dari sumur bor. Jumlah sumur bor mencapai 2.507 yang terpasang dan terpakai sebanyak 1.750 sumur bor , sisanya sebesar 356 sumur bor. Tabel 27 Air baku dari sumur bor No Instalasi 1 2 3 4
Sumur Bor Limus Nunggal Sumur Bor Cimanggis Sumur Bor Permata Puri Sumur Bor Permata Puri Laguna 4 Sumur Bor Cinangka 5 Sumur Bor Cilungsi 6 Sumur bos Kota Wisata Sub Total 3 (sumur bor) Total (1+2+3)
Sumber Air Baku
Kapasitas (m3) Terpasang Terpakai Sisa 15 5 10 10
12 0 7 3
3 5 3 7
8 31 71 116 2.057
2 19 44 104 1.701
6 12 27 12 356
Sumur Bor Limus Nunggal Sumur Bor Cimanggis Sumur Bor Permata Puri Sumur Bor Permata Puri Laguna Sumur Bor Cinangka Sumur Bor Cileungsi Sumur Bot Kota Wisata
Sumber: Master plan PDAM Bogor. 2007 4.3.3 Penggunaan Air Tanah untuk Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat pedesaan
bahkan
masyarakat kota seperti Jakarta sebagian besar masih memilih menggunakan air tanah. Penggunaan air tanah oleh masyarakat Jakarta sebagaimana nampak pada cukup besar yaitu pada tahun 2009 sebesar 205.373.193 m3. Sedangkan industri di Kabupaten Tangerang 90 persen dari 4.008 saat ini menggunakan air bawah tanah dengan menggunakan sumur bor. Pengambilan air secara besar-besaran dan tidak terkendali itulah yang menjadi penyebab merosotnya kuantitas dan kualitas air di
139
Kabupaten Tangerang. Hampir sebagian besar industri itu berada di wilayah Tangerang bagian tengah, seperti Cikupa, Balaraja, Pasar Kemis, Curug, Tigaraksa, dan Legok. "Penggunaan air tanah sudah tidak sesuai dengan kapasitas," kata Ujang Sudiartono, Kepala Seksi Air Bersih, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Tangerang. (http://pengolahanairbaku.blogspot.com). Penggunaan air tanah didorong beberapa alasan antara lain suplai air bersih PAM belum menjangkau (memenuhi kebutuhan) seluruh masyarakat DKI Jakarta. Alasan lain penggunaaan air tanah tidak memerlukan investasi yang cukup besar dan air yang dihasilkan cukup stabil. Perbedaan kelebihan dan kekurangan air tanah dan air permukaan dapat dilihat pada Tabel 24 . Kondisi air tanah di DKI Jakarta telah tercemar oleh bakteri E coli dan deterjen dan dalam kategori yang sangat mengkawatirkan. Bahkan beberapa tahun ke depan Jakarta bakal mengalami krisis air. Kepala Bidang Pencegahan Dampak Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Perkotaan BPLHD DKI Jakarta, Wiwekowati (Majalah Building edisi 35/2010) mengatakan mencegah terjadinya krisis air dan penurunan permukaan tanah, Pemprov DKI Jakarta akan menaikan pajak penggunaan air tanah untuk rumah tangga mewah dan industri. Kenaikan itu untuk menekan penggunaan air tanah yang selama ini semakin tak terkendali, sehingga menyebabkan turunnya permukaan tanah di Jakarta. Kenaikan pajak di dasarkan kajian BPLHD dengan para pakar adalah pajak penggunaan air untuk rumah tangga mewah akan naik 16 kali lipat, dari Rp 525 menjadi Rp. 8,800 rupiah per meter kubik. Pada kategori industri, pajak air tanah akan dinaikkan sekitar tujuh kali lipat dari Rp 3.300 menjadi Rp 23.000,- per meter kubik. Perhitungan kenaikan ini, sudah termasuk potensi kerugian kerusakan lingkungan akibat pengunaan air tanah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang instrumen ekonomi lingkungan. Instrumen tersebut termasuk asuransi lingkungan, insentif dan diinsentif bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib dikembangkan dan diterapkan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Berapa kelebihan dari penggunaan air tanah dan air permukaan. Masyarakat banyak menggunakan air tanah, namun penggunaan air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan mengakibatkan land subsiden.
140
Walau demikian penggunaan air tanah masih menjadi pilihan utama dikarenakan harga air bersih masih dirasakan tinggi oleh golongan masyarakat tertentu, tidak memerlukan pengolahan lebih lanjut dan
memiliki kandungan mineral yang
cukup tinggi. Tabel 28. Perbedaan air tanah dan permukaan No
Air Tanah
Air Permukaan
1
Kekurangan Membutuhkan lahan yang luas untuk membangun reservoir yang baru. Hilang karena penguapan sangat tinggi, bahkan di iklim basah
3
Kelebihan Karena air tanah tersimpan alam lapisan pembawa air (akuifer), maka tidak diperlukan pembuatan reservoir, yang harus menyita lahan yang luas. Penguapan rendah hingga tidak ada. Langsung dapat dimanfaatkan di titik pengambilan, tidak membutuhkan sistem pembawa (conveyance). Tidak membutuhkan pengolahan lebih lanjut.
4
Aman terhadap pencemaran
Membutuhkan pengolahan sebelum digunakan.
5
Kekurangan
2
Umumnya diperlukan pompa untuk
Air harus dibawa dengan sistem
Rentan terhadap pencemaran.
memanfaatkannya. 6
Air tanah mungkin mengandung mineral yang tinggi.
7
Pengisian kembali (recharge) membutuhkan air yang perlu diolah lebih dahulu dengan biaya mahal. Sukar dan perlu biaya mahal untukmenyelidiki dan mengelolanya
8
Kelebihan Air tersedia dengan gravitasi, tanpa memerlukan pompa .Air permukaan umumnya mengandung mineral relatif rendah Tidak dibutuhkan pengolahan. Relatif mudah untuk mengevaluasi, menyelidiki dan mengelolanya
Sumber: Kodoatie(2004) Penggunaan air tanah di DKI Jakarta diperkirakan mencapai 50% dari kebutuhan. Kebutuhan air masyarakat DKI Jakarta mencapai angka 773.499.977 m3 pada tahun 2009 dengan pasokan air bersih produksi PAM Jaya sebesar 509.431.934 dari PJT II dan air curah dari PAM Tangerang sebesar 58.779.967 m3,
jadi terdapat kekurangan air yang dipenuhi dari air tanah
sebesar
3
205.373.193 m . Namun data lain menyebutkan kebocoran air bersih PAM Jaya sebesar 35%
dari produksi, jadi pasokan air bersih ke masyarakat sebesar
331.130.753
m3 ditambah air curah dari PAM Tangerang 58.779.967 m3,
sehingga total air yang dapat dikonsumsi masyarakat sebesar 389.910.724 m3 atau
141
51% dari kebutuhan. Jadi secara sebenarnya kekurangan air bersih sebesar 383.589.253 m3 atau 49% s.d 50% dari kebutuhan masyarakat DKI Jakarta yang dipenuhi dari air tanah dan air permukaan. Tabel 29 Jumlah sumur bor dan pengambilan air tanah Lokasi
Jumlah
Jakarta
Jumlah sumur bor kumulatif
3.600
3.117
Pengambilan Air Tanah (juta m3)
16,8
16,4
Jumlah Sumur Bor Kumulatif
2.600
2.700
60,8
58,4
Jumlah Sumur Bor Kumulatif
2.397
Pengambilan Air Tanah (juta m3) Jumlah Sumur Bor Kumulatif
41,7
Botabek
Pengambilan Air Tanah (juta m3) Bandung
Semarang
Pengambilan Air Tanah (juta m3)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
3.224
3.257
3.474
3.493
17,5
18
21,4
23,2
2.415
2.484
2.484
2.252
2.258
45,4
46,6
46,6
47,4
50,6
1.060
1.029
903
1.044
1.044
39,9
39,2
20,4
23,2
39,4
Sumber : KLH, 2003.
Tabel 29 menunjukkan bahwa pengambilan air tanah terbesar adalah Kota Jakarta, Bandung dan Semarang serta Botabek. Bahkan pengambilan air tanah melalui sumur bor oleh masyarakat dan DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2003 sudah mencapai angka 23 juta meter3 sedangkan pada tahun 2009 mencapai angka 25 juta m3 dan total pengambilan air tanah dangkal dan air tanah dangkal mencpai 200 juta meter3 lebih. Potensi air tanah dalam sebesar 77 juta meter3 sedangkan pada tahun 2010 pemakaian air tanah dalam sudah mencapai 73 juta m3. Dampak pengambilan air tanah yang berlebihan telah dirasakan oleh masyarakat Jakarta yaitu berupa intrusi air laut dan penurunan tanah (land subsiden) sebesar 10 cm setiap tahunnya. Penggunaan air tanah dangkal dan air tanah dalam selain mengakibatkan penurunan muka air tanah juga mengalami kendala antara lain yaitu masalah krisis air tanah baik kuantitas maupun kualitas. Air tanah di DKI Jakarta sebagian besar sudah tercemar oleh bakteri coli dan detergen. Hasil pemantauan BPLHD DKI Jakarta, menunjukkan bahwa 67% sumur mengandung bakteri coliform dan
142
58% mengandung fecal coli melebihi baku mutu. Bakteri tersebut berasal dari air buangan rumah tangga, sungai dan septic tank, bakteri tersebut mengakibatkan diare, sakit perut, muntah, dan mulas-mulas. Selain krisis kualitas, air tanah juga mengalami krisis kuantitas. Berdasarkan data dari Dinas Pertambangan DKI Jakarta tahun 2004 membagi zona sangat kritis dan zona kritis, zona rawan dan sangat rawan. Kawasan dengan kedalaman muka air tanah lebih dari 16 meter dengan fluktuasi muka air tanah lebih dari delapan meter merupakan zona sangat kritis, sedangka zona kritis yaitu yang memiliki kedalaman muka air tanah 12-16 meter dengan fluktuasi muka air tanah 6-8 meter. Daerah Setiabudi, Kebayoran lama, Tana Abang, Duren Sawit, Kembangan, Jagakarsa, Cempaka Putih, Pasar Rebo, Kampung Makasar dan Cipayung merupkan daerah
kritis dan sangat kritis. Sedangkan daerah yang
termasuk zona rawan dan sangat rawan adalah Cengkareng, Gambir, Taman sari, Kebon Jeruk, Johar Baru, Petamburan, Kembangan, Pulo Gadung, Cakung serta Menteng. Pemerintah DKI Jakarta telah menetapkan kebijakan Pajak atau restribusi air tanah guna pengendalian penggunaan air tanah. Pengendalian penggunaan air tanah juga mengacu kepada Keputusan Menteri Energi dan Sumbe Daya Mineral No. 1541K/10/MEN/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Tanah khususnya Lampiran X dan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan Restribusi Daerah serta PP Nomor 2001 tentang Pajak Daerah. Tarif pajak air permukaan harus dibayarkan oleh wajib pajak sebesar 10% dari nilai perolehan air dan tarif pajak air tanah sebesar 20%. Selain mengeluarkan kebijakan pajak restribusi air, pemda DKI juga mengeluarkan program-program gerakan kepedulian terhadap air tanah melalui konsep 5 R yaitu reduce, reuse, recycle, recharge (mengisi kembali) dan recovery (memfungsikan kembali). Program penghematan air melalui 3R sudah sangat mendesak mengingat adanya keterbatasan air baku yang disuplai dari Jatiluhur, bahkan PJT II mengeluhkan besarnya pemakaian air masyarakat DKI Jakarta dan menyarankan untuk melakukan penghematan air. Dalam rangka melakukan
143
penghematan air, Pemda DKI Jakarta melalui Dinas Pertambangan DKI Jakarta mencanangkan Gerakan Peduli Sumur Resapan “Selamatkan Air Tanah Jakarta.
4.4 Neraca Supply Demand Dalam melakukan analisis supply demand terlebih dahuluh dilakukan analisis kebutuhan dan juga harus dibahas pula tentang perencanaan kebutuhan. Dalam manajemen
kita
mengenal
fungsi-fungsi
perencanaan
(planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan dan pengendalian (controlling). Fungsi-fungsi manajemen tersebut dapat diberlakukan dalam pengelolaan sumber daya air. Perencanaan adalah fungsi paling menentukan di dalam pengelolaan sumber daya air yang berwawasan kesinambungan pemanfaatan. Perencanaan yang baik pada dasarnya adalah setengah dari keberhasilan sudah dicapai. Dalam kaitan dengan perencanaan pemenuhan kebutuhan akan air, perencanaan dimaksudkan sebagai segala tindakan untuk menghasilkan suatu rencana sebagai dasar, acuan, maupun pedoman bagi kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai yaitu terpenuhinya kebutuhan air bersih sesuai dengan kuantitas dan kualitas. Hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemenuhan kebutuhan air adalah asas perencanaan, asas pemanfaatan, asas kelestariaan. Sebelum suatu perencanaan dilaksanakan harus ditentukan asas dari perencanaan. Perencanaan harus berasaskan pada asas kemanfaatan, keseimbangan, dan kelestarian. Perencanaan masyarakat
harus
maupun
bertujuan
pemerintah
memberikan (asas
kemanfaatan
kemanfaatan).
Bagi
baik
bagi
pemerintah
perencanaan tersebut harus dapat dimanfaatkan bagi dasar pengengembangan sumber daya air baik nasional maupun lokal, terutama bagi alokasi pemanfaatan air yang didasarkan atas pemanfaatan air saling menunjang (conjunctive use) antara air permukaan dan air tanah serta usaha konservasi sumber daya air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaannya, baik jumlah maupun mutunya, dalam batasan ruang dan waktu tertentu. Bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin, perencanaan
tersebut
harus
mencakup
kemudahan
masyarakat
miskin
mendapatkan kemudahan akses pada pasokan air dan memanfaatkannya bagi
144
kepentingan mereka. Kemanfatan bagi masyarakat hanya dapat dipenuhi dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, para akar rumput (grass roots), dan pihak yang terkait (stake holders). 4.4.1 Gap antara Kebutuhan dan Suplai Kebutuhan air untuk masyarakat Jakarta sangat besar dan terus meningkat seiring dengan perkembangan penduduk baik yang diperanguhi oleh kelahiran maupun tingginya angka imigrasi penduduk dari luar DKI Jakarta. Kebutuhan air bersih untuk industri dan komersil serta hotel dan wisata juga cukup besar yaitu melebihi angka 30% (perkiraan para pakar kebutuhan air bersih untuk non domestik sebesar 30%) dari kebutuhan domestik. Kebutuhan air bersih dan suplai air bersih dapat dilihat pada Tabel 30 di bawah ini. Tabel 30 Neraca air bersih DKI Jakarta 2009 Permintaan (Demand)
Volume m3
Volume m3
Suplai
Domestik
493.959.756 PJT 2
Industri dan komersil
153.653.760 PAM Tangerang
Hotel dan mall
83.471.323 Selisih
Sosial
42.499.977 (penggunaan
509.431.934 58.779.907 205.373.193 air
tanah) Total Demand
773.585.198 Total Suplai
773.585.034
Sumber: PAM Jaya dan BPS Jakarta Dalam Angka.(diolah).
Tabel 29 di atas menunjukkan gap neraca air sebesar 205.373.193 m3 per tahun (pada tahun 2009). Pasokan air dari PJT II sebesr 509.431.934 ke PAM Jaya ternyata juga mengalami kebocoran ditingkat distribusi (pipa distribusi) diperkirakan sebesar 40% sampai 50% atau Selisih atau kekurangan pasokan air untuk kebutuhan masyarakat DKI Jakarta dipenuhi dengan pengambilan tanah dangkal (sumur masyarakat) dan tanah dalam oleh industri dan hotel serta malmal. Pemenuhan kebutuhan air bersih dengan menggunakan air tanah dangkal dan air tanah dalam cukup begitu besar dan dapat mengakibatkan penurunan muka air tanah dan dapat mengakibatkan penurunan muka tanah.
145
4.4.2 Rencana Pemenuhan Gap Untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang selama ini masih kurang (gap) maka perlu dilakukan upaya pemanfaatan sumber lain melalui kerjasama lintas wialayah. Kerjasama lintas wilayah tersebut tetap mengikuti kebijakan nasional atau aturan yang berlaku saat ini (era otonomi daerah). Kerjasama lintas wilayah dalam pengelolaan air baku untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta mengacu kepada beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan peraturan dibawahnya PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM serta Permen PU No. 18/PRT/M/2007 tentang Penyenggaraan SPAM , Permen PU Nomor 20/PRT/M/2006 tentanng KNSP-SPAM. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan dibawahnya yaitu PP Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintahan
Daerah Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota . Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta saat ini masih mengandalkan pasokan air baku dari PJT II (Sungai Citarum) dan dari air curah pembelian dari PAM Tangerang (Sungai Cisadane) serta air curah dari Mata Air Ciburial. Untuk memenuhi gap kebutuhan air bersih yang cukup besar , misalnya tahun 2009 sebesar 205.373.193 m3 dan pada tahun 2010 mengalami gap (kekurangan pasokan air bersih) sebesar 281.050.524 m3 dan akan mengalami peningkatan terus mnerus seiringi peningkatan jumlah penduduk, maka diperlukan suatu terobosan baru yaitu dengan melakukan perbagai upaya antara lain: 1. Mencari sumber lain selain dari yang telah ada saat ini yaitu 13 sungai lainnya yang mengalir di DKI Jakarta. Pemanfaatan 13 sungai lainnya untuk air baku air bersih, perlu dibarengi dengan perbaikan kondisi sungai baik di hulu dan di hilir dengan melakukan kerjasama lintas wilayah. Kerjasama lintas wilayah tersebut perlu dilakukan untuk menjaga kestabilan debit air dan menjamin pasokan air baku untuk air bersih baik kuantitas maupun kualitas. Kerjasama dapat dilakukan
146
dengan Kabupaten Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi maupun kerjasama dengan Propinsi Jabar secara lebih luas. 2. Mencari sumber lain dari mata air yang belum dimanfaatkan oleh Pemda Bogor. Berdasarkan analisa potensi sumber air di Kabupaten Bogor cukup besar baik dari sumber mata air maupun dari sungai yang mengalir di Wilayah Bogor serta Sungai Lintas Propinsi yang melalui Kabupaten
Bogor
maupun
potensi
sumur
bor
yang
belum
dimanfaatkan oleh Kabupaten Bogor. 3. Pemanfaatan Banjir Kanal Tikur (BKT). Pemanfaatan BKT untuk sumber air baku air bersih dengan membangun Instalasi Pengelolahan Air (IPA) yang baru. 4. Mengurangi tingkat kebocoran air bersih. Untuk dapat mengurangi tingkat kebocoran air bersih baik kebocoran administrasi, kebocoran meteran, kehilangan karena pencurian serta kebocoran pada pipa distribusi perlu dilakukan suatu perbaikan pipa distribusi dan pengawasan serta penegakan hukum. Perbaikan pipa distribusi yang rusak dan pipa distribusi yang berumur di atas 15 tahun diperlukan dalam rangka mengurangi tingkat kebocoran air bersih yang cukup besar yaitu hingga 40%.. 5. Mengurangi tingkat kehilangan air baku dari PJT II dengan membangun pipa dalam tanah. Dengan membangun pipa dalam tanah sepanjang kurang lebih 87 KM tersebut maka akan menjaga kuantitas dan kualitas pasokan air baku untuk air bersih dari LPJT II. 6. Memanfaatkan air laut untuk keperluan air bersih dengan teknologi modern. Pemanfaatan air laut untuk keperluan air bersih telah dicoba di daerah Bali dan hasilnya cukup baik untuk mencukupi kebutuhan air bersih. 7. Peningkatan alokasi dana dari Pemda DKI untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan juga alokasi dana untuk pembayaran jasa lingkungan (paymen environment service) dari pemda DKI kepada pemda pemberi manfaat air bersih (pasokan air baku untuk air bersih).
147
4.4.3 Kebijakan Air Tanah Kebijakan air tanah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomo 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pada Pasal 5 ayat (1)
Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ditujukan sebagai arahan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalaian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memprihatikan kondisi air tanah setempat. Pada ayat (2)
Kebijakan
pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara integrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air. Jadi kebijakan pengelolaan air tanah tidak terpisah dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air bahkan terintegrasi dengan kebijakan pengelolaan sumber daya air, yaitu Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air . Kebijakan tentang pengelolaan sumber daya air dijabarkan lebih lanjut kedalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah terdiri dari : a. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional; b. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi; dan c. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota. Kebijakan teknis pengelolaan air tanah nasional disusun oleh Menteri dengan mengacu pada kebijakan nasioanl sumber daya air. Gubernur menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dengan mengacu pada kebijakan tanah nasional. Sedangkan bupati/walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten/kota dengan mengacu kepada kebijakan teknis pengelolaan air tanahd provinsi. Pada PP Nomor 43 tahun 2008 Pasal 18 ayat (1) pengelolaan air tanah diselenggarakan berlandaskan pada strategi pelaksanaan pengeloaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah. Pada ayat (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah. Rencana pengelolaan air tanah melaui tahapan inventarisasi air tanah, penetapan zona konservasi air tanah dan penyusunan dan
148
penetapan rencana pengelolaan air tanah. Sedangkan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui pengamatan, pencatatan, perekeman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan secara langsung. Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota berkewajiban melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dan dapat pula menugaskan pihak lain. Pemanfaatan air tanah di DKI Jakarta sudah melampaui ambang batas, yaitu sudah melampui 50% dari kapasitas atau cadangan air tanah dalam yaitu 77 juta m3. Pemanfaatan air tanah dalam oleh industri dan perhotelan serta komersil pada tahun 2005 mencapai 23 juta m3 dan pada tahun 2011 sudah mencapi angka 70 juta m3. Kenaikan penakaian air tanah dalam yang cukup besar tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah penduduk, kenaikan jumlah mal-mal dan hotel serta industri disisi lain pasokan air bersih tidak mengalami kenaikan yang berarti. Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan pemantauan air tanah dengan mengukur dan merekan kedudukan muka air tanah; memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah; mencacat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan atau mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah. Hasil pemantauan Pemda DKI tahun 2009 menunjukan bahwa pemakaian air tanah dalam telah mengakibatkan penuranan muka air tanah dan amblesan tanah. Pemakaian air tanah dangkal oleh sumur penduduk, sebagaian besar telah tercemar bakteri coli dan detergen. Pemakaian air tanah dalam yang begitu besar tanpa dibarengi dengan konservasi air, telah mengakibatkan penurunan permukaan tanah akibat menurunnya muka air tanah . Penurunan permukaan tanah terjadi di daerah Jakarta khususnya daerah Kalideres, Kota, Harmoni dan Thamrin, penurunan permukaan tanah
bahkan telah mencapai 10 cm setiap tahunnya. Selain
mengakibatkan penurunan permukaan tanah, pemakaian air tanah dalam secara berlebihan telah mengakibatkan instrusi air laut bahkan diperkirakan pada tanhu 2025 instrusi air laut akan mencapai daerah semanggi Jakarta Selatan. Melihat kondisi penggunaan atau eksploitasi air tanah dalam dan air tanah dangkal yang begitu besar , maka perlu dilakukan kebijakan pengendalian
149
penggunaan air tanah. Kebijakan pengendalian penggunaan air tanah dapat dilakukan dengan cara ; a. Menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah. b. Menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah; c. Membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari; d. Mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer; e. Mengatur jarak antara sumur pengeboran atau penggalian air tanah; f. Mengatur kedalaman pengeboran atau pengendalian air tanah; dan g. Menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsums Untuk mengurangi penggunaan air tanah Pemda DKI Jakarta berencana mengeluarkan kebijakan peningkatan tarif dan bersifat progresif penggunaan air tanah dan peningkatan pajak air tanah . Hal tersebut dimaksudkan agar pemanfaatan air tanah dapat dilakukan secara efisiensi dan terkendali. Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pengetatan ijin penggunaan air tanah dalam. Maka jika memungkinkan akan melakukan evaluasi terhadap pemakaain air tanah dalam pada tahun-tahun kedepan.
150
B BAB V AN NALISIS KE EBERLANJ JUTAN
5.1 Analisis Diimensional Analisis keberlanju utan pengellolaan air baku lintaas wilayahh untuk menuhan kebutuhan airr bersih DK KI Jakarta mencakup m em mpat dimen nsi yaitu pem dim mensi ekolo ogi, dimenssi ekonomi, dimensi sosial, dim mensi hukuum dan keleembagaan serta dimeensi infrasttruktur dann teknologgi. Untuk menilai keb berlanjutan pengelolaan p air baku liintas wilayaah untuk pem menuhan airr bersih DK KI Jakarta dig guakan alat analisis a rapffish. 5..1.1 Dimenssi Ekologi Analisis multi m atributt tehadap dim mensi ekolog gi dengan m menggunakann rapfish diperoleh nilai 48,75. Haal ini menggandung artii bahwa seccara ekologii belum berrlanjut atau kurang k berlaanjut (nilai kkurang dari 50). Hal terrsebut namppak pada Gam mbar 22 beriikut ini.
Gam mbar 22. RA AP dimensi ekologi e penggelolaan air baku lintas w wilayah
151
Jika dilihat dari nilai masing masing atribut, menunjukkan atribut kejadian kekeringan (0,98), atribut pemenuhan vegetasi (0,95) dan atribut frekuensi kejadian banjir memiliki peran yang sangat menonjol (dominan) atau disebut sebagai atribut pengungkit. Oleh karena itu untuk memperbaiki dimensi ekologi dalam pengelolaan air, maka perlu kebijakan dalam mengelola ketiga atribut tersebut yaitu dengan memperbaiki kondisi yang menyebabkan terjadinya kekeringan dan terjadinya banjir serta dengan melakukan penambahan ruang terbuka hijau sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ruang terbuka hijau merupakan tempat meresapnya air hujan sehingga air hujan tidak begitu saja terbuang ke sungai. Disamping itu perlu kerjasama lintas wilayah dalam rangka pengelolaan air sesuai dengan peraturan yang ada baik tentang kewenangan dalam pengelolaan sungai serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sumber daya air termasuk UU Nomor 7 Tahun 2004, PP 38 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004,
UU Nomor 32 Tahun 2009. Kerjasama lintas wilayah yang
dimaksud adalah termasuk dalam melakukan pendanaan konservasi sumber daya air di hulu sehingga ketersediaan air baku untuk air bersih dapat terjaga dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya peran masing-masing atribut ekologi pada pengelolaan air lintas wilayah berkelanjutan dapat dilihat pada Gambar 23.
152
Leverage of Attributes Dimensi Ekologi Rap‐ Spam KAWASAN PERMUKIMAN DI …
0.30
KONTAMINASI MIKROBA/ZAT …
0.52
KEPEMILIKAN UPL KOMUNAL/IPAL …
0.66
SANITASI LINGKUNGAN
0.35
PENCEMARAN LIMBAH DOMESTIK KE …
0.54
Attribute
VEGETASI
0.95
TINGKAT SEDIMENTASI
0.68
KEJADIAN KEKERINGAN
0.98
FREKUENSI KEJADIAN BANJIR
0.90
PENGGUNAAN AIR TANAH
0.66
TINGKAT PENCEMARAN SUMBER AIR …
0.61
KETERSEDIAAN SUMBER AIR BERSIH
0.53
DEGRADASI LAHAN
0.38
KESESUAIAN PENGGUNAAN LAHAN
0.28 0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Gambar 23. Peran masing-masing atribut dimensi ekologi pengelolaan air baku lintas wilayah 5.1.2 Dimensi Sosial Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai indeks tingkat keberlanjutan pengelolaan air untuk dimensi sosial sebesar 56,36 pada skala cukup keberlanjutan. Sebagaimana nampak pada Gambar 19,
menunjukkan bahwa
tingkat sosial masyarakat dalam pengelolaan air sudah diperhatikan namun masih minim yaitu sedikit di atas keberlanjutan. Masyarakat dalam pembayaran air sudah baik artinya tepat waktu namun dalam hal jika terjadi kualitas air kurang baik, maupun dalam hal kontinuitas dan kuantitas airnya tidak stabil, maka masyarakat sulit melakukan komplain, tingkat keberlanjutan dimensi sosial dapat dilihat pada Gambar 24.
153
MONTE CARLO ANALYSIS RAP‐Spam Dimensi Sosial Ordination (Median with Error Bars showing 95%Confidence of Median)
Other Distingishing Features
60 40 20 0 0
20
40
60 56.36
80
100
120
‐20 ‐40 ‐60
Nilai Indikator Keberlanjutan Dimensi Sosial Rap‐ Spam
Gambar 24. Indeks tingkat keberlanjutan dimensi sosial pengelolaan air baku lintas wilayah
Namun, demikian peningkatan indeks dimensi sosial dapat dilakukan dengan perbaikan-perbaikan terhadap atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap nilai indeks dimensi sosial yang terdiri dari (1) pendidikan masyarakat, (2) pemberdayaan masyarakat, (3) kesehatan masyarakat, (4) pola hidup bersih masyarakat, (5) kepadatan penduduk, (6) perilaku membuang sampah ke sungai, (7) kesadaran lingkungan, (8) pengetahuan lingkungan, (9) partisipasi masyarakat dalam prokasi, (10) partisipasi masyarakat dalam program penghijauan, (11) tingkat pencurian air bersih oleh masyarakat, (12) keluhan masyarakat dalam pelayanan PAM, (13) ketepatan waktu dalam pembayaran rekening air, (14)
154
gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi air bersih, (15) jumlah masyarakat yang belum memperoleh pelayanan air bersih, (16) jumlah masyarakat yang mempunyai sarana MCK tidak sehat, (17) persepsi masyarakat terhadap harga air, (18) jumlah penduduk yang tinggl di permukiman kumuh (Gambar 25).
Leverage of Attributes Dimensi Sosial Rap‐Water 0.19 0.25
PERSEPSI MAYS THD HARGA AIR JMLH MASY YG BLM MEMPEROLEH …
1.29
0.32
1.86 2.04
Attribute
KETEPATAN PEMBAYARAN REKENING … TINGKAT PENCURIAN AIR PDAM PARTISIPASI MASY DLM PROGRAM …
0.28 0.21 0.10
1.72 1.66 1.61 1.44
KESADARAN LINGKUNGAN KEPADATAN PENDUDUK
0.07 0.13 0.24 0.36 0.02
KESEHATAN MASY TINGKAT PENDIDIKAN MASY 0
0.5
1
1.5
2
2.5
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Gambar . 25 Peran masing-masing atribut dimensi sosial pengelolaan air baku lintas wilayah Atribut yang sensitif memberikan pengaruh terhadap nilai indeks dimensi sosial, dilakukan analisis leverage (Gambar 20). Berdasarkan hasil analisis leverage diperoleh tiga atribut yang sensitif terhadap nilai indeks dimensi sosial yaitu: (1) ketepatan pembayaran rekening air, (2) gangguan masyarakat akibat mengkonsumsi air bersih, (3) partisipasi masyarakat dalam program kali bersih. Untuk memperbaiki dimensi sosial, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap faktor pengungkit tersebut. Namun hal lain yang sangat menonjol yaitu pola hidup bersih dan sehat masyarakat (0,13), kepadatan penduduk (0,07), dan tingkat pendidikan masyarakat (0,02) memiliki daya pengungkit yang sangat kecil.
155
Namun hal itu perlu juga dilakukan perbaikan oleh sektor lain agar tidak menganggu program pengelolaan air baku untuk air bersih yang berkelanjutan. 5.1.3 Dimensi Ekonomi Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai indeks tingkat dimensi ekonomi dalam pengelolaan air baku untuk bersih sebesar 69,17. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pada dimensi ekonomi baik di atas 50. Namun, demikian peningkatan indeks dimensi ekonomil dapat dilakukan dengan perbaikan-perbaikan terhadap atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap nilai indeks dimensi sosial yang terdiri dari (1) presentase penduduk miskin, (2) pendapatan masyarakat perkapita, (3) pengeluaran masyarakat perkapita, (4) pendapatan daerah, (5) iklim investasi, (6) penyerapan tenaga kerja, (7) besarnya subsidi, (8) perubahan mata pencaharian, (9) perkembangan sektor informal, (10) biaya pengelolaan air dibandingkan nilai jual. Atribut yang sensitif memberikan pengaruh terhadap nilai indeks dimensi ekonomi, dilakukan analisis leverage. Berdasarkan hasil analisis leverage diperoleh tiga atribut yang sensitif terhadap nilai indeks dimensi ekonomi, yaitu: (1) pendapatan daerah, (2) perubahan mata pencaharian, (3) penyerapan tenaga kerja (Gambar 20). Namun atribut (2) perubahan mata pencaharian dan atribut (3) penyerapan tenaga kerja karena berdasarkan analisa ISM tidak begitu terkait langsung dengan pengelolaan air baku untuk air bersih. Dalam dimensi ekonomi yang menjadi atribut pengungkit yaitu pendapatan daerah (3,50) dan perubahan mata pencarian masyarakat (3,13). Untuk itu faktor pengungkit
tersebut (pendapatan daerah) yang memerlukan perhatian
dibandingkan dengan atribut lainnya. Sedangkan atribut lainnya seperti penyerapan tenaga kerja dan iklim investasi memiliki nilai yang hampir sama yaitu berkisar antara 2,30. Jika ingin meningkatkan kinerja pada dimensi ekonomi maka pendapatan daerah harus diperhatikan, karena pendapatan daerah merupakan sumber pendanaan untuk pengembangan dan pembangunan air bersih. Peran masing-masing atribut dimensi ekonomi dapat dilihat pada gambar 26 berikut ini.
156
Leverage of Attributes Dimensi Ekonomi Rap‐Spam BIAYA PENGELOLAAN AIR DIBANDING …
1.09
PERKEMBANGAN SEKTOR INFORMAL
2.23
PERUBAHAN MATA PENCAHARIAN
3.13
Attribute
BESARNYA SUBSIDI
2.00
PENYERAPAN TENAGA KERJA
2.33
IKLIM INVESTASI
2.30
PENDAPATAN DAERAH
3.50
PENGELUARAN MASY PER KAPITA
1.73
PENDAPATAN MASY PER KAPITA
1.44
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1.05 0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Gambar 26. Peran masing-masing atribut dimensi ekonomi pengelolaan air bersih lintas wilayah
5.1.4 Dimensi Infrastruktur dan Tekonologi Hasil analisis terhadap dimensi teknologi dan infrastruktur menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan dimensi tersebut sebesar 61,45 artinya berlanjut. Dalam tekonologi pengelolaan memang sudah menunjukkan penggunaan teknologi yang efisien dan tepat guna. Tingkat kebocoran di tingkat distribusi sangat tinggi yaitu sekitar 40% sampai dengan 50%, untuk itu perlu perlakuan khusus terhadap masalah tingkat kebocoran (Gambar 27).
157
RAP‐Spam Dimensi Infra dan Teknologi 60
Other Distingishing Features
UP 40 20
61.45 0
BAD 0
Real Value
GOOD 50
100
‐20
150
References Anchors
‐40 DOWN ‐60
Nilai Indikator Keberlanjutan Dimensi Infra dan Teknologi Rap‐Spam
Gambar 27. Indeks keberlanjutan dimensi infrstruktur dan tekonologi pengelolaan air lintas wilayah
Peran masing masing atribut dari dimensi infrastruktur dan tekonologi dapat dilihat pada Gambar 27.
Atribut dukungan sarana dan prasarana
pengelolaan air dengan nilai (5,57), sedangkan tingkat penguasaan teknologi dengan nilai 4,76. Fakta di lapangan mempelihatkan bahwa dukungan infrastruktur cukup bagus, Kementrian Pekerjaan Umum sedang merencanakan untuk membangun saluran bawah tanah yang mengalirkan air dari Citarum ke Jakarta dan juga sedang melakukan kajian studi kelayakan tentang pembangunan saluran air bawah tanah dari Provinsi Banten ke DKI Jakarta. Jika hal itu terwujud, maka kualitas air dan kuantitas air suplai air baku untuk air bersih akan dapat terjaga dengan baik sampai ke instalasi pengelola/ produksi. Untuk lebih jelasnya peran masing-masing atribut teknologi dapat dilihat pada Gambar 28.
158
Leverage of Attributes Dimensi Infra dan Teknologi Rap‐Spam
Attribute
KUALITAS AIR BERSIH YANG DIHASILKAN
1.61
TGERJADINYA KEBOCORAN
1.21
TEKNO RAMAH LINGK
1.11
DUKUNGAN SARANA DAN PRASARANA
5.57
TINGKAT PENGUASAAN TEKNO
4.76
PEMBANGUNAN DAM DAN SALURAN DRAINASE
0.27
REKLAMASI LAHAN
3.45
TEKNO PENANGGANAN LIMBAH
0.25 0
1
2
3
4
5
6
Root Mean Square Change in Ordination when Selected Attribute Removed (on Sustainability scale 0 to 100)
Gambar 28. Peran masing-masing atribut dimensi infrastruktur dan teknologi pengelolaan air baku lintas wilayah
5.1.5 Dimensi Hukum dan Kelembagaan Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai indeks tingkat dimensi hukum dan kelembagaan dalam pengelolaan air baku lintas wilayah sebesar 68,24 atau cukup berkelanjutan. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan pada dimensi hukum dan kelembagaan dalam posisi cukup berkelanjutan (Gambar 24) . Namun, demikian peningkatan indeks dimensi hukum dan kelembagaan dapat dilakukan dengan perbaikan-perbaikan terhadap atribut yang diperkirakan berpengaruh terhadap nilai indeks dimensi hukum dan kelembagaan yang terdiri dari (1) ketersediaan perangkat hukum, (2) sinkronisasi kebijakan pusat, (3) kelembagaan pengelola, (4) keberadaan lembaga keuangan, (5) ketersediaan
159
lem mbaga sosiaal,
(6) keetersediaan organisasi masyarakatt, (7) keterrsediaan
pen ngawasan hu ukum, (8) ketersediaan k n penegak hukum, h (9) penyuluhan hukum pen ngelolaan sum mber daya alam a dan linggkungan, (10 0) transportaasi dalam keebijakan, (11) intensitas pemanfaatan p n yang melannggar hukum m.
Gam mbar 29. In ndeks keberlaanjutan dimeensi hukum dan d kelembaagaan pengeelolaan air baku lintass wilayah
Atribut yang sensitiif memberikkan pengaruhh terhadap nnilai indeks dimensi eko onomi, dilakkukan anallisis leveragge. Berdasaarkan hasil analisis leverage l diperoleh tiga atribut yanng sensitif tterhadap nilai indeks ddimensi huku um dan y (1) ketersediaan k osial, (2) kkeberadaan lembaga l keleembagaan yaitu: lembaga so keu uangan, (3) kelembagaan k n pengelola ((Gambar 30 ).
160 0
Gam mbar 30. Peeran masing--masing atribbut dimensi hukum dan kelembagaaan peengelolaan air a bersih linttas wilayah
5.2 Analisis Multi M Dimenssi Hasil analisis a terhaadap dimennsi hukum dan d kelembaagaan menddapatkan hassil bahwa nillai indeks keberlanjutann dimensi huukum dan keelembagaan sebesar 68,24.
Dimennsi hukum dan kelembbagaan padaa pengelolaaan air bersih lintas
wilayah berkellanjutan (stu udi kasus D DKI Jakarta ) termasukk kedalam kategori k berrkelanjutan. Berdasarkaan analisis leeverage terddapat tiga aatribut yang sensitif mem mpengaruhi nilai indekss keberlanjuttan dimensi hukum h dan kkelembagaann, yaitu: keteersediaan leembaga sosiial (3,82 ) dan d keberaddaan lembagga keuangan n (3,73) sertta kapasitass kelembaggaan pengellola (3,23). Analisa kkeberlanjutann dapat disiimpulkan bahwa b keberrlanjutan penngelolaan aiir bersih linttas wilayah sebesar
161
(60,82) > 50 dengan nilai cukup berkelanjutan. Nilai masing-masing dimensi nampak pada Gambar 31.
Gambar 31. Diagram layang-layang pengelolaan air lintas wilayah
Dapat disimpulkan bahwa hasil analisis tingkat keberlanjutan dari pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan DKI Jakarta dengan MDS berdasarkan teknik rapish pada dimensi ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur dan teknolgi, dan dimensi hukum dan kelembagaan. Dimensi keberlanjutan dalam pengelolaan air lintas wilayah ini menekankan pada aspek ekonomi dan juga aspek hukum yaitu dengan nilai 69,17, dimensi ekonomi dan 68,24, dimensi hukum dan kelembagaan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengelola air yang saat ini untuk operatornya dikonsesikan kepada pihak swasta yaitu PT. Aetra dan PT. Palyja memang lebih menekankan akan profit semata dan sedikit sekali memperhatikan aspek ekologi. Begitu juga tentang
162
kelembagaan, untuk kelembagaan PAM Jaya memang menjadi BUMD yang ditunjuk oleh undang-undang dan perda sebagai pengelola. Namun karena ada perjanjian kerjasama dengan swasta, amandemen perjanjian kerjasama tertanggal 22 Oktober 2001, peran PAM Jaya bukan lagi sebagai operator namun hanya sebagai pengawas.
Hasil analisa keberlanjutan telah menunjukkan beberapa
atribut yang sensitif dari masing-masing dimensi sebagaimana tertuang pada Tabel 31 Atribut sensitif pengelolaan air lintas wilayah Dimensi
Atribut sesnsitif
Atribut terpilih*
Ekologi
-Kekeringan
-Kekeringan
-Kejadian banjir
-Kejadian banjir
-Vegetasi
-Vegetasi
-Pendapatan daerah
-Pendapatan daerah
Ekonomi
-Perubahan mata pencaharian -Penyerapan tenaga kerja Sosial
-Ketepatan pembayaran rekening air
-Ketepatan pembayaran rekening air
-Gangguan kesehatan
-Gangguan kesehatan
-Partisipasi dalam Prokasi
-Partisipasi masyarakat dalam Prokasi
-Pengetahuan terhadap lingkungan Infrastruktur & teknologi
-Dukungan sarana dan prasarana
-Dukungan sarana dan prasarana
-Tingkat penguasaan teknologi
-Tingkat penguasaan teknologi
-Reklamasi lahan -Kualitas air bersih Hukum & -ketersediaan lembaga sosial kelembagaan - keberadaan lembaga keuangan -kapasitas lembaga pengelola
-Kualitas air bersih -Keberadaan lembaga keuangan -Kapasitas lembaga pengelola
163
*Aribut dengan nilai tertinggi dan terkait langsung dengan pengelolaan air bersih. Atribut yang sensitif dan memiliki daya pengungkit tersebut dipilih dan dijadikan sebagai input terkendali pada sistem dinamik. Pemilihan atribut sentitif berdasarkan kriteria nilai tertinggi dan memiliki keterkaitan dengan pengelolaan air bersih lintas wilayah.
164
BAB VI ANALISIS KETERKAITAN PENGELOLAAN AIR BAKU UNTUK AIR BERSIH
6.1 Lembaga Terkait Pengelolaan Air Baku Untuk Air Bersih
Dalam pengelolaan sumber daya air banyak lembaga yang terkait dari instansi pemerintah atau kementrian dan setingkat badan sampai kepada pemerintah daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lembaga tersebut berkaitan langsung maupun tidak langsung ikut beperan dalam pengelolaan sumberdaya air dan termasuk pengelolaan air bersih, dan lembaga tersebut memiliki wewenang dan fungsi masing-masing sebagaimana berikut ini: 1.
Kementrian Pekerjaan Umum. Kemerntrian Pekerjaan Umum bertanggungjawab atas pembangunan jalan dan jembatan, tata ruang, pengairan, air bersih dan sanitasi, dahulu termasuk pembangunan perumahan yang saat ini telah ada Kementrian Perumahan Rakyat. Kementrian Pekerjan Umum telah membentuk Dadan Pendukung sistem Penyediaan Air Minum yang mempunyai memberikan rekomendasi kebijakan
kepada
Menteri
Pekerjaan
Umum
dalam
pengembangan
penyediaan prasarana air bersih. Dalam pembangunan proyek Banjir Kanal Timur (BKT) Pemerintah Pusat melalui Kementrian Pekerjaan Umum, menyediakan dana sebesar 2,5 trilyun rupiah untuk pembangunan fisiknya. Pemerintah
Pusat
memberikan
bantuan
program penurunan
tingkat
kehilangan air baku dari 50% sampai dengan 20% serta bantuan teknis penyusunan studi kelayakan kerjsa sama pengelolaan antar daerah (lintas wilayah) atas dasar pertimbangan keterseidaan air baku dan/ atau efektifitas dan efisiensi pengelolaan perusahaan. Untuk daerah yang belum dilayani SPAM bantuan fisik pengembangan SPAM melalui kerjasama regional pengembangan SPAM. Bantuan teknis tersebut berupa pengembangan prasarana air minum non pipa terlindungi dan bantuan program meningkatkan prasarana air bersih menjadi terlindungi. Sedangkan untuk daerah yang sudah
165
terlayani pemerintah pusat memberikan bantuan penyuusunan rencana induk air bersih terpadu dengan sanitasi dan penyusunan studi kelayakan. Untuk program kerjasama pemanfaatan wilayah sungai strategi nasional diperlukan koordinasi. Wadah koordinsai tersebut disebut dengan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Strategis Nasional. Pembentukan tim tersebut menjadi wewenang pemerintah pusat. 2.
Kementrian Kesehatan. kementrian kesehatan bertangung jawab atas penerbitan persyaratan kualitas air bersih dan air minum. Kemenkes memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan, inspeksi dan pemantau kualitas air bersih dan air minum
yang
diproduksi oleh perusahaan pengelola air minum. 3.
Kementerian Negara Lingkungan hidup. KLH menetapkan kebijakan mengenai pengendalian pencemaran air,
merencanakan pelaksanaan –
program-program lingkungan, dukungan masyarakat di bidang lingkungan. 4.
BAPEDAL , Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dibentuk pada tahun 1990, bertanggungjawab langsung kepada presiden namun kegiatan operaasonalnya dikoordinir oleh menteri Lingkungan Hidup.
5.
Kementrian Dalam Negeri, dalam bidang air bersih, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (PUOD) bertanggungjawab atas pengawasan dan monitoring kinerja pemerintah daerah dan pegawainya. Fungsi penting PUOD yaitu manajemen dan memberikan dukungan kepada perusahaan air minum daerah.
6.
Kementrian kehutanan. Kementrian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung memiliki tugas melakukan konservasi sumber daya air termasuk konservasi sumber daya air terutama di kawasan hutan lindung.
7.
BAPPENAS, Badan Perenaan Pembangunan Nasional), BAPPENAS, bertanggungjawab atas penyiapan program-program pembangunan nasional jangka panjang dan jangka menengah dan khususnya mengenai target pembangunan dan anggran sektoral.
166
8.
Kemenkeu. Kementrian keuangan merupakan pemilik aset negara termasuk yang berada di bawah PADAM, Kemenkeu berwenang memberikan izin atas pengalihan aset maupun penghapusan. PDAM diwajibkan membayar kembali kepada Menteri Keuangan atas bantuan pendanaan atau pinjaman luar negeri atau penyertaan pemerintah. Kemenkeu melaui Direktoran Jenderal Lembaga Keuangan mengelola perjanjian penerusan pinjaman, dimana pemerintah daerah dan BUMD-nya (seperti PDAM) dapat meminjam dana yang disediakan melalui bantuan pendanaan eksternal ditingkat psuat.
9.
Kementrian ESDM, dalam kaitannya dengan air bersih, Kementrian ESDM memberikan izin atas pengambilan air pada sumur dalam atau eksplorasi melaui Direktorat Lingkungan Geologi dan bertangung jawab atas eksplorasi dan pengumpulan data mengenai sumber-sumber air tanah dan thermal.
10. PAM JAYA,
Perusahaan Air Minum Jakarta (PAM JAYA) disyahkan
berdasarkan PERDA DKI Jakarta No. 3/1977 dan dikukuhkan oleh SK Mendagri No PEM/10/53/13350 diundangkan dalam Lembaran DKI Jakarta No. 74 tahun 1977. PAM JAYA melaksanakan pelayanan air minum yang berkesinambungan kualitas, kuantittas dan kontinuitas, guna mendukung pogram Pemerintah PropinsiDKI Jakarta mewujudkan kota Jakarta sebagai pelayanan. Pada tanggal 6 Juni tahun 1997 penandatanganan Perjanjian Kerjasama PAM JAYA dengan 2 mitra swasta selama 25 tahun yaitu PT. Garuda Dipta Semesta yang saat ini menjadi PT. PALYJA (PAM Suez Lyonnaise des Euax-Dumez (PALYJA) DARI France dan PT. Thames PAM Jaya (TPJ) dari United Kindom. PAM Jaya
memiliki hak melakukan
pemeriksaan, pengkajian, penilaian dan evaluasi atas kinerja kedua mitra swasta. 11. PEMDA DKI, Pemerintah Daerah DKI Jakarta, memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya termasuk pemenuhan kebutuhan akan air bersih baik melalui pengalokasian anggaran pembangunan prasarana air bersih, pengembangan air bersih, maupun memberikan dana subsidi kepada warga. Pemda DKI menetapkan tarif air bersih atas usulan Badan Regulator PAM DKI. Pemda DKI juga
167
mengusulkan kepada pemerintah tentang biaya jasa pelayanan air yang diambil dari PJT 2. Pemda DKI telah menyediakan dana 2,5 trilyun rupaih untuk pembebasan tanah proyek Banjir Kanal Timur yang pembangunannya dimulai sejak 2005. Anggaran DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar 33 trilyun rupiah naik 10% dari tahun anggaran 2011 sebesar 31,7 trilyun rupiah.
Dana sebesar itu
dipergunakan untuk pendidikan sebesar 26% dan untuk pembangunan terkait sumber daya air sebesar 15% yaitu untuk pembangunan DTRS sebesar 4,4 trilyun rupiah. 11. Badan
Regulator
DKI,
membantu
Gubernur
melaporkan
tentang
pembangunan air bersih melalui wakil gubernur, megusulkan arau merekomendasikan tarif air bersih serta menerima dan menyetujui program pembangunan 5 tahunan yang disusun oleh pihak kedua dan menerima bagian pendapatan, pendapatan yang tidak dibagi serta obligasi bulana serta obligasi bulanan (jika bulanan). 12. Mitra Swasta. PAM Jaya bermitra dengan PT.PALYJA dan PT. AETRA. Kerjasama tersebut berlaku sejak 1988 selama kurun waktu 25 tahun atau berakir pada tahun 2013. Mitra swasta (Palyja dan Aetra) berkewajiban mengelola,
mengoperasikan
dan
mendistribusikan
air
bersih
serta
memelihara dan membangun sistem penyediaan air bersih dan melakukan penagihan rekenin air. Untuk wilayah barat ditangani oleh PT. Palyja dan wilayah timur oleh PT. Aetra dimana wilayah pembagiannya adalah batas sungai Ciliwung. 13. PJT II, Perum Jasa Tirta II (PJT 2) bertugas dan berkewajiban mengelolah dan mengatur penyaluran air baku dari bendungan Jatiluhur untuk kepentingan pertanian, industri, dan PAM, serta untuk kegiatan penggerak listrik dan sebagian untuk pengelontoran. Air baku untuk air bersih yang disalurkan PJT II melalui Tarum Kanal Barat sebesar 14,74 m3/detik dengan rincian ke wilayah Timur sebesar 9,34 m3 dan wilayah Barat sebesar 5,4 m3/detik. 14. FORKAMI, Forum Komunikasi Pengelolaan Kualitas Air Minum Indonesia merupakan LSM yang bergerak di bidang kualitas air bersih produksi PAM.
168
FORKAMI bekerjasama dengan Badan Regulator melaksanakan Survei Kepuasan Pelanggan (SKP) temasuk kemampuan daya beli masyarakat. 15. YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen dimana perlindungan konsumen diatur oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. 16. KPAM, Komite Pelanggan Air Minum didirikan sejak tahun 2001 dan dibentuk di tiap kota yang mewakili kepentingan konsumen. 17. BPPSPAM. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dibentuk
melalu
Peraturan
Menteri
Pekerjaan
Umum
Nomor:
294/PRT/M/2005. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) dibentuk dengan maksud untuk membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pengaturan pengembangan SPAM yang meliputi: terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum berkualitas dengan harga terjangkau; tercapaianya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan dan tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum. Jadi BPPSPAM berperan dalam mendorong peningkatan pelayanan penylenggaraan SPAM, memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan dan strategi serta mengembangkan sistem pembiayaan dan pola investasi pengembangan SPAM. 18. Komisi Irigasi. Komisi irigasi dibentuk melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007. Kedudukan Komisi Irigasi adalah di daerah propinsi dan dibentuk bendasarkan Keputusan Gubernur, Komisis irigasi berada di baeah gubernur dan bertangung jawab langsung kepada Gubernur. Komisi irigasi kabupaten dibentuk oleh bupati berada dan bertanggung jawab langsung kepada bupati. Selain komisi irigasi propinsi dan kabupaten jika dipandang perlu maka ada komisir irigasi lintas propinsi. Komisi irigasi antar provinsi membantu para gubernur di daerah yang bersangkutan dengan tugas: mengusulkan rencana rumusan kebijakan, rencana tahunan penyediaan, pembagian, pemberian air irigasi, mengusulkan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi, merumuskan rencana tata tanam, rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi.
169
19.
Dewan Sumber Daya Air. Sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur untuk pembentukan dewan sumber daya air kabupaten/ kota ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota. Dewan Sumber Daya Air sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada sungai lintas propinsi dan wilayah sungai strategis nasional dapat dibentuk TKPSDA WS Lintas Propinsi dan TKPSDA WS Strategi Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Fungsi Dewan Sumber Daya Air memberikan pertimbangan kepada presiden dalam menetapkan wilayah sungai dan cekungan air tanah atas dasar masukan dari pemda yang bersangkutan. Memberikan usulan kepada pemerintah tentang kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi.
20.
Pemda Non DKI. Pemda Bogor Provinsi Jawa Barat dan Pemda Tangerang Propinsi Jawa Barat. Sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah dan PP NoMOR 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, pemda berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sesuai norma dan standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal penyelenggaraan air, daerah berhak memanfaatkan sumber air bersih tetapi dengan mempertimbangkan kepentingan daerah lain. Pemda Tangerang mensuplai air bersih dari PAM Tangerang ke PAM JAYA begitu pula Pemda Bogor mensuplai air baku dari mata air Ciburial ke PAM JAYA. Pasokan air baku dari PJT 2 yang bersumber dari Sungai Citarum dimana hulunya berada di Bandung Jawa Barat dan tengahnya berada di daerah Purwakarta Jawa Barat. Pemda Jabar wajib memelihara sumber air baku pada DAS tersebut dan juga berhak menerima kompensasi untuk perbaikan lingkungan yang dipergunakan untuk perbaikan dan konservasi sumber daya air.
6.2 Analisis Interpretative Structural Modelling Interpretive structural modelling (ISM) adalah salah satu metodologi yang baik untuk mengidentifikasi hubungan antara hal-hal spesifik yang berkaitan
170
dengan problem atau sebuah isu yang kompleks. Pendapat dari kelompok pakar digunakan untuk mengembangkan model ISM dengan menggunakan matrik hubungan. Menurut Marimin (2004), ISM adalah salah satu metodologi berbasis komputer yang membantu kelompok mengindentifikasi hubungan antara ide dan struktur tetap pada isu yang kompleks Teknik ISM merupakan suatu proses pengkajian kelompok dimana modelmodel struktur dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafik atau kalimat. Teknis ISM terutama ditujukan untuk pengkajian suatu tim atau bisa juga dipakai oleh seorang peneliti (Eriyatno, 2003). Prinsip dasarnya adalah identifikasi dan struktur di dalam suatu sistem akan memberikan nilai manfaat yang tinggi guna meramu sistem secara efektif dan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Dalam teknik ISM program yang ditelaah perjenjangan strukturnya dibagi menjadi elemen-elemen dan setiap elemen selanjutnya diuraikan menjadi sebuah sub-elemen. Teknik permodelan interpretasi struktural digunakan untuk merumuskan alternatif kebijakan dimasa yang akan datang. Menurut Marimin (2004), ISM adalah proses pengkajian kelompok (group learning process) model-model struktural dihasilkan guna memotret perihal yang kompleks dari suatu sistem, melalui pola yang dirancang secara seksama dengan menggunakan grafis serta kalimat. Teknis ISM merupakan salah satu teknik permodelan sistem untuk menangani kebiasaan yang sulit diubah dari perencana jangka panjang yang sering menerapkan secara langsung teknik penelitian operasional dan atau aplikasi statistik deskriptif. i: 1.
Pelaku yang terlibat dalam kebijakan pengelolaan air bersih;
2.
Tujuan utama kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah.
3.
Kebutuhan utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
4.
Kendala utama dalam pencapaian pengelolaan air bersih.
171
6.2.1
Elemen Pelaku Pengelolaan Air Baku untuk Air Bersih
Komponen
sub-elemen
pelaku
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
pengembangan air bersih integral-holistik terdiri dari: (1) Pemerintah Pusat, (2) Pemda DKI Jakarta, (3) Pemda Non DKI Jakarta(Jabar dan Banten); (4) PAM JAYA (5) PJT II, (6) LSM , (7) DPR/DPRD, (8) Perusahaan Swasta, (9) Masyarakat. Hubungan kontekstual antar sub-elemen komponen pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan air bersih dapat dilihat pada Tabel 32. Tabel 32 . Dependent dan driver power elemen pelaku pengelolaan air lintas wilayah. Pelaku
Dep
Drv
(1) Pemerintah Pusat
1
8
(2) Pemda DKI
5
7
(3) Pemda Non DKI
7
3
(4) PAM Jaya
5
7
(5) PJT II
8
1
(6) LSM
5
7
(7) DPR/DPRD
5
7
(8) Perusahaan Swasta
7
3
(9) Masyarakat
1
1
Penilaian pakar terhadap hubungan kontekstual antar sub-elemen komponen pelaku yang terlibat dalam pelaksanaan pengembangan air bersih.
Hal ini
memberikan makna bahwa dalam kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan yang bersifat integral dan holistik, pelaku yang paling menentukan adalah Kementrian Pekerjaan Umum. Hasil temuan
mengindikasikan bahwa
untuk mendorong pengelolaan air lintas wilayah integral-holistik harus diberikan perhatian yang lebih fokus kepada kedua sub-elemen ini sedemikian rupa
172
sehingga pengelolaan air lintas wilayah yang integral-holistik menjadi fokus program kementrian ini. Selanjutnya matrik RM ini diperiksa transitivity rule-nya dan dikoreksi hingga membentuk matriks yang tertutup. Hasil perbaikan ini ditampilkan dalam tabel sebagai matriks RM revisi. Matriks ini juga menunjukkan ranking setiap sub-elemen pelaku berdasarkan daya pendorong (driver power) yang dimilikinya. Hasil reachability matrix (RM) revisi elemen pelaku dapat dilihat pada Tabel 33.
Tabel 33. Hasil reachability matrix (RM) revisi elemen pelaku pengelolaan air bersih lintas wilayah. No.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
Drv Rank
A1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
8
1
A2
0
1
1
1
1
1
1
1
0
7
2
A3
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
3
A4
0
1
1
1
1
1
1
1
0
7
2
A5
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
4
A6
0
1
1
1
1
1
1
1
0
7
2
A7
0
1
1
1
1
1
1
1
0
7
2
A8
0
0
1
0
1
0
0
1
0
3
3
A9
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
4
Dep
1
5
7
5
8
5
5
7
1
Rank
4
3
2
3
1
3
3
2
4
173
Sub-elemen (A1) Pemerintah Pusat merupakan faktor independen dan menempati urutan teratas, diikuti oleh (A2) Pemda DKI (A4) PAM JAYA (A6) Lembaga Swadaya Masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki peranan penting dalam kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air pasal 14 huruf e pemerintah berwenang dan bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional. Sungai Citarum merupakan wilayah sungai strategis nasional yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah. Pengelompokan ini menghasilkan 9 kelompok subelemen yang menempati 4 kuadran yang tersedia.
Kelompok pertama (A1)
Pemerintah Pusat menempati kuadran IV atau kuadran independent. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kekuatan pendorong yang besar terhadap keberhasilan pengembangan air bersih integral-holistik. Berdasarkan independensi dan daya pendorongnya Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum sebagai sektor paling terkait. Kuadran III atau kuadran linkage ditempati oleh 4 sub-elemen, terdiri dari: (4) PAM JAYA (7) DPR/DPRD (2) Pemerintah Kota DKI Jaya; (6) LSM. Keempat sub-elemen ini merupakan kelompok penghubung yang bisa mendorong keberhasilan pengolaan air bersih lintas wilayah
integral-holistik. Namun
kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah sangat bergantung kepada kebijakan pemerintah pusat baik undang-undang yang digagasnya maupun peraturan pemerintah, Keppres dan Kepmen. Kebijakan pemerintah pusat akan ditindak lanjuti dengan kebijakan oleh pemerintah daerah dan oleh kebijkan internal para operator termasuk PJT II dan PAM Jaya (Gambar 32).
174
9
DAYA PENDORONG
(1) Pemerintaah Pusat
8 7 6
(4 4) PAM Jaya (7) DPR/DPRD D (2) Pemda DKI (6)) LSM
5 0
1
2
3
44
5
6
3
7 (3) Pemda 8 Non 9 (8) Perusah DKI haan Swastaa
2 (9) Masyarakat
1
5) PJT 2 (5
0
KETER RGANTUN NGAN
mbar 32. Drriver power VS dependeen elemen peelaku pengeloolaan air Gam bersih lintas wilayah w
Kelompook linkage
k daya penddorong yangg tinggi, memiliki karakteristik
t ketergantungan (dependensii) yang ting ggi pula. tetaapi sekaliguss memiliki tingkat Settiap sub-elem men dalam kelompok k inni saling terrgantung, seerta tergantuung juga kep pada kelomp pok independ dent (Pemeriintah Pusat). Hal ini jugga mengindiikasikan bah hwa bagi siaapa saja yanng berkaitan dengan penngembangann air bersih integrali holistik harus menelaah secara berhaati-hati karenna hubungann antar sub-elemen pad da kelompok k ini tidak stabil.
Ketidak stabilaan hubungaan antar elem men ini
diseebabkan karrena ke-emppat sub-elem men tersebu ut memiliki daya doronng yang ting ggi dan sekaaligus memiiliki tingkat ketergantunngan satu sam ma lain yanng tinggi pula. Kuadran II atau kuaddran dependeent ditempatti oleh: (3) P Pemda non DKI, D (8) olah air bersiih, dan (5) PJT P II. Keloompok ini memiliki m perrusahaan swaasta pengelo day ya pendoronng yang relaatif kecil dann tingkat keetergantungaan tinggi baaik antar subb-elemen, maaupun terhad dap kelompok lain, mennunjukkan bbahwa kelom mpok ini tidaak memiliki kemampu uan dan kaapabilitas daalam mendoorong kebeerhasilan
175
kebijakan
pengelolaan
air
bersih
lintas
wilayah
integral-holistik,
atau
sesungguhnya mereka memiliki kemampuan dan kapabilitas, tetapi belum diberi peran secara signifikan dalam pengelolaan air bersih lintas wilayah. Selain semua pelaku di atas, masih ada sub-elemen (A9) masyarakat yang menempati kuadran I atau kuadran autonomous. Kelompok pelaku pada kuadran ini umumnya tidak terlalu terkait dengan kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah. Meskipun PJT II sebagai operator dalam hal alokasi dan suplai air baku untuk wilayah Sungai Citarum, namun kebijakan tersebut ada pada Kementrian Pekerjaan Umum cq Ditjen SDA yaitu pemerintah pusat. Kedudukan PJT 2 sangat dipengaruh oleh Pemerintah Pusat yaitu sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah tentang alokasi air. Pada UU Nomor 7 tahun 2004 pasal 46 ayat (1) pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan menetapkan alokasi air pada sumber air untuk penguasaan sumber daya air oleh badan usaha atau perseorangan. Pada psal 46 ayat (2) alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada rencana alokasi air yang ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan. Posisi PJT II yang menempati kuadran II (dependent) menunjukkan bahwa posisi PJT 2 sama sangat tergantung dari pemerintah pusat. PJT II hanya diposisikan sebagai operator yang menerima kebijakan dari pusat maupun dari aktor yang menempati kwadran III (linkage). Tugas dan tanggung jawab PJT II tidak berbeda dengan PJT I yang membedakan hanya wilayah sungai yang dikelolahnya. Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum Jasa Tirta I memiliki tugas dan wewenang dalam hal melaksanakan pelayanan, pemberian jaminan pelayanan, pelaksanaan operasi atas prasarana SDA, pemeliharaan preventif, pengusahaan SDA wilayah sungai dan membantu pemerintah menjaga dan mengamankan sumber air dan prasarana SDA untuk mempertahankan kelestarian. PJT II perlu diajak terlibat dalam penentuan kebijakan pengelolaan air lintas wilayah terutama dalam hal alokasi sumber air baku. Pemda Non DKI menempati kwadran II (dependent) artinya tidak begitu terkait dalam pengelolaan air bersih
176
lintas wilayah. Padahal
pemda non DKI juga memiliki kepentingan akan
pemanfaatan sumber air baku. Pemda non DKI seperti Pemda Bekasi, Karawang, Purwakarta merupakan pemanfaat dari sumber air baku dari PJT II yang bersumber dari Sungai Citarum. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2007 bahwa yang memiliki kewenangan pengelolaan air untuk sungai strategis nasional adalah pemerintah, namun demikian pemda terkait sebaiknya dilibatkan agar tidak terjadi sengketa, sebagaimana telah diatur pada PP Nomor 42 Tahun 2008 Pengelolaan Sumber Daya Air dan PP 38 Nomor 2007 serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11A/M/2006. Sungai Citarum mengalir dari hulunya di Kabupaten Bandung melalui Kabupaten Purwakarta, Karawang dan Bekasi. Semestinya
Pemda Non DKI
seperti Pemda Jabar dan serta Tangerang (Banten) turut serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan khususnya untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta, hal ini peting agar tidak terjadi sengketa air. Pada pasal 14 huruf (i) pemerintah menfasilitasi penyelesaian sengketa antar provinsi dalam pengelolaan sumber daya air. Hubungan kontekstual dan level hierarki elemen pelaku pengelolaan air bersih lintas wilayah disajikan pada Gambar 33 dibawah ini .
177
Level Autonomous 5 9
Keterangan
1. Pemerintah Pusat 2. Pemda DKI
3. Pemda Non DKI
3
4. PAM Jaya
8
Level Dependent
5. PJT II
6. LSM 7. DPR/DPRD
2
6
4
7
8. Perusahaan Swasta
Level Linkage
1
Level Independent
Gambar 33. Level hierarki elemen pelaku pengelolaan air bersih lintas wilayah.
Struktur hirarki tersebut menunjukkan bahwa sub-elemen Pemerintah Pusat memiliki daya pendorong paling kuat dalam kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa sub-elemen tersebut merupakan sub-elemen yang memiliki kekuatan penggerak dan pengaruh terbesar terhadap sub-elemen lain yang berada di level yang lebih rendah. Hal yang menarik adalah meskipun memiliki kepentingan dalam hal peemanfaatan air baku dari Sungai Citarum, Pemda Non DKI tidak terkait dalam kebijakan pengelolaan air minum. Ketidakterkaitan antar masyarakat dengan aktor lainnya seperti Pemerintah Pusat dan PAM Jaya, DPR/DPRD dalam penentuan kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah, menunjukkan bahwa pengelolaan air bersih masih belum
178
berbasis masyarakat. Masyarakat belum menjadi aktor hanya sebagai obyek. Padahal masyarakatlah yang menjadi konsumen air bersih, masyarakatlah yang menerima dampak baik maupun buruknya hasil dari kebijakan tersebut. PAM Jaya, Pemda DKI dan LSM serta DPR/DPRD yang berada pada level 2 merupakan
kelompok
penghubung
yang
bisa
mendorong
keberhasilan
pengelolaan air bersih lintas wilayah yang bekerlanjutan yang berbasis otonomi daerah. 6.2.2 Elemen Tujuan Pengelolaan Air Lintas Wilayah Berkelanjutan . Berdasarkan survei pakar, maka diperoleh kebutuhan utama untuk kebijakan pengelolaan air besih meliputi teknologi pengelolaan air bersih yang efisien, pengunaan bahan baku secara optimal,
pemanfaatan tekonologi tepat guna,
pelaksanaan konservasi sumber daya air, peningkatan kualitas air bersih, suplai air bersih yang cukup dan berkesinambungan, pembangunan infrastruktur yang memadai. Jadi elemen kebutuhan kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah berkelanjutan meliputi tujuh sub elemen dan sub-elemen yang paling memiliki daya pendorong yang paling kuat adalah tujuan tentang suplai / distribusi air bersih yang yang berkelanjutan Tabel 34. Tabel. 34 Dependen dan driver power elemen tujuan pengelolaan air bersih lintas wilayah Tujuan
Dep
Drv
(1) Teknologi pengelolaan air
7
3
(2) Bahan baku air
4
5
(3) Aplikasi TTG
7
3
(4) Konservasi SDA
4
5
(5) Kualitas air
2
6
(6) Suplai air bersih
1
7
(7) Infrastruktur
7
3
Tabel 34 di atas menunjukkan bahwa agar terwujudnya tujuan suplai air bersih ke masyarakat yang berkelanjutan menempati posisi pertama hal ini seusai
1799
den ngan UU Noomor 7 Tah hun 2004 teentang Sumb ber Daya Aiir pasal 26 ayat (2) pen ndayagunaan n sumber daaya air ditujuukan untuk memanfaatk m kan sumber daya d air secara berkelaanjutan den ngan menguutamakan pemenuhan p kebutuhan pokok keh hidupan massyarakat seccara adil.
Posisi elem men (6) supllai air bersih yang
berrkelanjutan, memiliki daaya pendoroong yang paaling kuat dan juga memiliki m keteergantungann yang renddah. Posisi kkedua adalaah kualitas aair bersih memiliki m ind dependency yang y rendahh pulah dan kekuatan peendorong terkuat keduaa setelah supplai air bersiih. Pemanfaaatan bahan baku air secara optimaal menempatti urutan ketiiga dengan kekuatan daya d dorongg dan keterrgantungan yang sama dengan konnservasi sum mber daya airr (Gambar 344).
7
DAYA PENDORONG
(6) Suplaii air bersih h
6 (5) Kualitaas air 5
(2 2) Bahan baku air (4) Konservas i SDA
4 (3) Aplik kasi TTG
0
1
2
3 3
4
5
(1) nologi7 6 Tekn pengelollaan air (7) Infrastrruktur
2
1
0
KETER RGANTUN NGAN mbar 34. Deependen VS power p elemeen tujuan Gam
6.2.3
Elemen n Kebutuhan Pengelolaaan Air Linttas Wilayah h Elemen n kebutuhan pengelolaaan air lintass wilayah berkelanjutann dibagi
men njadi sub eleemen antara lain: (1) disstribusi air teepat sasaran,, (2) kualitass air dari
180
masyarakat, (3) pendapatan perusahaan air bersih, (4) melibatkan masyarakat, (5) bantaran sungai bebas dari permukiman, (6) pengelolaan lingkungan mudah, (7) harga air murah, (8) terhindar dari gangguan kesehatan, (9) adanya koordinasi antar pemda. Kebutuhan masyarakat pemakai air agar terhindar dari gangguan kesehatan tersebut sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang SDA pasal 8 ayat (1) air baku wajib memnuhi baku mutu yang ditetapkan untuk penyediaan air minum sesuai peraturan perundang-undangan. Peraturan Mentri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran mengelompokkan klasifikasi air menjadi empat kelas, kelas satu, air baku untuk air minum dan seterusnya. Tujuan dari Permenkes tersebut agar masyarakat
dapat
mengkonsumsi
air
bersih
sesuai
dengan
klasifikasi
peruntukkannya dengan tujuan utama agar terhindar dari penyakit akibat mengkonsumsi air yang tidak berkualitas (Gambar 35).
Independent
Autonomous
Gambar 35 Matrik driver power VS dependen elemen kebutuhan pengelolaan air baku lintas wilayah
181
6.2.4 Elemen Kendala Utama Terkait Kebijakan Pengelolaan Air Baku Lintas Wilayah Komponen sub-elemen kendala utama yang menghambat pengelolaan air lintas wilayah berkelanjutan yang bersifat integral-holistik dan berbasis otonomi daerah terdiri dari: (1) bahan/ air baku sedikit, (2) sarana terbatas, (3) dukungan pemerintah kurang, (4) kemampuan masyarakat dalam menjaga kualitas air baku, (5) permintaan air tinggi (meningkat), (6) teknologi pengelolaan rendah, (7) persepsi masyarakat rendah; (8) resapan air rendah, (9) jumlah limbah tinggi. Hubungan kontekstual antar kendala tersebut disusun dalam matriks interaksi tunggal terstruktur atau structural self interaction matrix (SSIM). Adapun dependen dan driver power kendala dapat dilihat pada Tabel 35. Tabel 35. Dependen dan driver power kendala pengelolaan air lintas wilayah Kendala (1) Bahan baku sedikit (2) Sarana terbatas (3) Dukungan pemerintah kurang (4) Kemampuan menjaga kualitas air (5) Permintaan air tinggi (6) Teknologi rendah (7) Persepsi masyarakat rendah (8) Resapan air rendah (9) Jumlah limbah tinggi (10) Peraturan kurang optimal (11) Harga air sangat tinggi (12) Biaya pengelolaan tinggi
Dep 11 11 11 11 3 12 11 1 2 11 1 11
Drv 8 8 8 8 9 1 8 11 9 8 10 8
Tabel 35 menunjukkan bahwa yang memiliki driver prower yaitu sub elemen (8) rendah resapan air, selain menjadi driver prower juga memiliki nilai bebas tidak tergantung. Sub elemen lain yang memiliki driver power yang kuat yaitu sub elemen sangat tinggi, sub elemen (11) harga air, (9) jumlah limbah tinggi dan (5) permintaan air tinggi. Untuk mengatasi tingginya permintaan air perlu gerakan hemat air melalui program 3R. Program hemat air tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan dinyatakan
182
secara tegas tentang program 3R (reduce, reuse, recyle) pada pasal 3 ayat (6) yang membahas tentang daur ulang air. Tabel 36. Hasil reachability matrix (RM) elemen kendala utama pengelolaan air baku lintas wilayah No.
k1
k2
k3
k4
k5
k6
k7
k8
k9
A10 k11
k12
k1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k2
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k3
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k4
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k5
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
k6
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
k7
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
k9
1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
k10
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
k11
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
k12
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
Hasil perbaikan RM ditampilkan dalam Tabel 36 di atas sebagai matriks RM revisi. Matriks ini juga menunjukkan ranking setiap sub-elemen kendala utamanya berdasarkan daya pendorong (driver power) yang dimilikinya. Subelemen yang menempati urutan teratas adalah (8) kurangnya/ rendahnya daerah resapan, diikuti oleh (11) tingginya harga air bersih. Urutan ketiga ditempati oleh sub-elemen (5) tingginya permintaan air bersih, (9) tingginya jumlah limbah di
183
sumber air baku. Sedangkan urutan ke-empat yaitu (1) bahan baku air bersih sangat sedikit, (2) sarana dan prasarana pengelolaan air bersih sangat terbatas, (3) kurangnya dukungan pemerintah dalam pengelolaan air bersih, dan (7) rendahnya kesadaran masyarakat dalam program hemat air, (10) kurang optimalnya kebijakan dan peraturan, (12) biaya pengelolaan air sangat tinggi. Urutan kelima ditempati oleh
sub-elemen (6) rendahnya teknologi
pengelolaan air bersih. Tingkatan hirarki (level) struktur kendala utama terkait pengembangan air bersih integral-holistik serta berbasis otonomi daerah dapat dilihat pada Gambar 36.
Matriks Driver Power vs Dependent Kendala
Driver Power
12
Rendahnya 11 resapan air Harga air sangat 10 tinggi Permintaan air 9 Tingginya limbah sangat tinggi di sumber air 8 baku 7
Independent
6 0
1
2
3
4
5
5 6
Linkage Kurangnya
Kurangnya dukungan menjaga kualitas pemerintah Sumber air baku air sedikit Kurang Biaya optimalnya pengelolaan Rendahnya kebijakan sangat tinggi Sarana prasarana persepsi penghematan air terbatas di masyarakat 7 8 9 10 11 12
4
Autonomous
3 2 1
Dependent Teknologi proses masih rendah
0
Dependent Gambar 36
Matrik driver power VS dependent elemen kendala
Gambaran klasifikasi setiap sub-elemen kendala utama berdasarkan daya pendorong dan tingkat ketergantungan. Pengelompokan ini menghasilkan 3
184
kelompok sub-elemen yang menempati 4 kuadran yang tersedia. Kelompok di kuadran IV independent terdiri dari sub-elemen: (8) kurangnya/rendahnya resapan air; (9) tingginya jumlah limbah di sumber air baku ; (5) tingginya peningkatan permintaan air bersih dan (11) tinggi harga air bersih melebihi kemampuan masyarakat terutama masyarakat miskin perkotaan. Kelompok kedua menempati kuadran III atau kuadran linkage, terdiri dari level 7, yaitu sub-elemen: (3) kurangnya dukungan pemerintah dalam program penyediaan air bersih; (4) rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjaga air bersih; (1) bahan baku sedikit; (2) terbatasmya sarana dan prasarana pengelolaan air bersih; (10) kebijakan dan peraturan kurang optimal; (12) tingginya biaya pengelolaan air bersih.
Setiap sub-elemen pada kelompok ini menjadi
penghubung (linkage) keberhasilan pengembangan air bersih integral-holistik. Kelompok linkage ini memiliki karakteristik daya pendorong yang tinggi, tetapi sekaligus memiliki tingkat kebergantungan (dependensi) yang tinggi juga. Setiap sub-elemen dalam kelompok ini saling bergantung, serta bergantung juga kepada kelompok independent. Kelompok terakhir menempati kuadran II atau kuadran dependent yang juga merupakan level terendah (rangking terakhir), terdiri dari sub-elemen: (6) teknologi pengelolaan air bersih masih rendah Sub-elemen ini menjadi kendala terakhir yang harus dipecahkan dengan cara menyelesaikan kendala yang lebih esensial pada level di atasnya. Semua kendala yang ada harus dipecahkan secara menyeluruh, karena setiap elemen saling berkait dan saling bergantung. Semua sub-elemen tidak ada yang masuk ke dalam kuadran I (autonomous) yang menunjukkan bahwa semua kendala utama yang ada memiliki keterkaitan satu sama lain, baik dari sisi kebergantungan maupun dari sisi daya pendorongnya. Gambaran sub elemen kendala menunjukkan sub elemen kendala (6) rendahnya teknologi pengelolaan air bersih merupakan kendala yang tergantung kepada kendala penghubung yaitu kendala yang menempati urutan kedua yaitu sub-elemen: (3) kurangnya dukungan pemerintah dalam program penyediaan air bersih; (4) rendahnya kemampuan masyarakat dalam menjaga air bersih, (1) bahan baku sedikit, (2) terbatasmya sarana dan prasarana pengelolaan air bersih,
185
(10) kebijakan dan peraturan kurang optimal, (12) tingginya biaya. Sedangkan kendala sub elemen yang paling independent dan utama adalah sub elemen (11) harga air bersih sangat tinggi melebihi kemampuan masyarakat,
serta (8)
kurangnya/rendahnya daerah resapan. Analisis ISM menghasilakan beberapa sub-elemen yang memiliki daya dorong (driver power) yang kuat dan ketergantungan yang rendah atau independent.
Beberapa sub-elemen independen hasil analisis ISM terhadap
elemen pelaku (aktor), elemen tujuan, elemen kebutuhan dan elemen kendala dapat dilihat pada Tabel 37.
Tabel 37. Elemen dan sub-elemen independen pengelolaan air baku lintas wilayah Elemen
Sub-elemen independent (driver power)
Aktor
-
Pemerintah pusat
Tujuan
-
Suplai air bersih
-
Kualitas air
Kebutuhan
-
Terhindar dari gangguan kesehatan
Kendala
-
Rendahnya resapan air
-
Harga air sangat tinggi
-
Permintaan air meningkat /tinggi
-
Jumlah limbah tinggi
Hasil analisis ISM terkait tersebut di atas (Tabel 36) dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan sistem dinamik dan penyusunan setting agenda serta penyusunan role sharing (bagi peran) masing-masing pelaku dalam pengelolaan air lintas wilayah.
186
BAB VII MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BAKU LINTAS WILAYAH
7.1 Analisis Sistem Dinamik Analisis sistem dinamik dimulai dengan identifikasi sistem. Identifikasi sistem merupakan tahap yang penting untuk menentukan variabel-variabel dalam sistem. Karena identifikasi sistem adalah mengintepretasikan semua komponen yang berinteraksi ke dalam konsep kotak gelap (black box). Variabel-variabel tersebut terdiri atas variabel output yang dikehendaki, variabel input terkontrol, variabel output yang tidak dikehendaki, variabel input yang tidak terkontrol, dan variabel lingkungan. Informasi dikatagorikan menjadi tiga yaitu peubah input, peubah output dan parameter-parameter yang membatasi struktur sistem. Pada penelitian ini ada tiga variabel yakni variabel state (pendukung) dalam membangun model konseptual, dan selanjutnya ditentukan variabel non-state (variabel lainnya) yang meliputi variabel penggerak (driving), variabel pembantu (auxiliary), dan variabel tetap (constant) yang melengkapi suatu model (diagram black box). Diagram input output model kebijakan pengelolaan air lintas wilayah yang bersifat holistic dan keberlanjutan berbasis otonomi daerah (Gambar 10). Diagram input-output tersebut mengambarkan beberapa permasalahan yang terkait dengan pengelolaan air bersih baik permasalahan lingkungan, jumlah penduduk, pencemaran sampai kepada konflik pengelolaan sumber daya air antar PDAM dan antar daerah. Kebutuhan air bersih mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan pertumbuhan penduduk, sedangkan produksi air bersih sangat dipengaruhi oleh suplai bahan baku baik kualitas dan kuantitas dari sumber air baku. Input sistem terdiri dari input eksternal dan internal. Input lingkungan bersifat eksternal, mempengaruhi sistem, tetapi tidak dipengaruhi oleh sistem. Pada sistem pengelolaan air bersih lintas wilayah pemenuhan air bersih untuk
187
DKI Jakarta input lingkungan terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah tersebut diantaranya adalah Undang- undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, PP Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP Nomor 38 Tahun 2007 dan Permen PU Nomor 20 Tahun 2006 tentang KNSP-SPAM dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta input lingkungan lainnya yang dapat mempengaruhi sistem pengelolaan air bersih. Langkah berikutnya adalah menformulasikan struktur model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah, adalah: (1) merumuskan batasan model dengan asumsi-asumsi, (2) mengkonstruksi diagram lingkar sebab-akibat (causal loop), (3) menyusun struktur model, dan (4) mengimplementasikan model dengan menggunakan software Powersim. Asumsi yang digunakan dalam formulasi model kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah studi kasus pemenuhan air bersih untuk DKI Jakarta adalah: 1. Keterkaitan antar sektor dilihat berdasarkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial serta kelembagaan. 2. Nilai produksi diperoleh dari jumlah produksi PAM Jaya 2009. 3. Komponen yang digunakan/dianalisis dalam setiap causal loop adalah sektorsektor yang dianalisis sebelumnya. Hal ini untuk menjaga konsistensi terhadap proses analisis. 4. Tingkat pertumbuhan (rate) didasarkan atas tingkat pertumbuhan neto setiap tahun. 5. Pengaruh dinamika pertumbuhan ekonomi tidak diperhitungkan. 6. Nilai laju dan level disesuaikan dengan ketersediaan data pendukung. Untuk memahami struktur dan perilaku sistem yang akan membantu dalam pembentukan model dinamika kuantitatif formal digunakan diagram sebab akibat (causal loop) dan diagram alir (flow diagram). Diagram sebab akibat dibuat dengan cara menentukan variabel penyebab yang signifikan dalam sistem dan menghubungkannya dengan menggunakan garis panah ke variabel akibat, dan
188
garis panah tersebut dapat berlaku dua arah jika kedua variabel saling mempengaruhi. 7.2 Model Dinamik Pengelolaan air baku lintas wilayah Pengembangan model dinamik meliputi (a) sub model pendudk (b) sub model kebutuhan air (c) sub model suplai dan distribusi air (d)
sub model
ekonomi yang didasarkan hasil analisis ism, mds dan analisa konten dan analisis supply demand. Simulasi dilakukan selama periode waktu 20 tahun dimulai tahun 2012 s.d. 2032, skenario modelnya adalah: (1)
Kebutuhan air bersih per orang/ hari 150 liter, pertumbuhan industri 2%, hotel dan wisata 2%, sosial 1%, dan cakupan layanan 60% penduduk DKI Jakarta.
(2)
Kebutuhan air bersih per orang/hari 150 liter, pertumbuhan industri 0,009%, pertumbuhan hotel dan wisata 1%, sosial 1%, cakupan layanan penduduk 80%.
(3)
Asumsi
pertumbuhan
penduduk
1.35%
(sesuai
dengan
rata-tata
pertumbuhan penduduk selama delapan tahun terakhir). wilayah. Sub sistem sosial yang terkait dengan dinamika kependuduk. Kehidupan sosial masyarakat Jakarta memberikan pengaruh yang besar terhadap kebutuhan air. Ibukota negara dengan pusat pertumbuhan ekonomi memberikan dampak kesejateraaan kepada masyarakat Jakarta walau tingkat pemerataannya masih timpang. Tingkat kesejahteraan yang tidak merata tersebut juga memberikan pengaruh terhadap konsumsi air. Namun dari rata-rata penduduk Jakarta diasumsikan kebutuhan air per orang adalah antara 80 liter sampai 150 liter perhari. Adanya pembangunan kota DKI yang begitu pesat, DKI menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang baru. Pertumbuhan penduduk DKI rata-rata berkisar antar 1,25 sampai 1,45 selama sepuluh tahun terakir ini, dan pertumbuhan penduduk tersebut telah dihitung antara imigrasi dan emigrasi, kelahiran dan kematiannya.
189
Para pendatang baru menempati kawasan kumuh dan padat penduduk, dimana keperluan airnya masih banyak menggunakan air tanah yang nota beneh telah tercemar oleh Bakteri Coli dan detergen. Menurut Endang, bahwa air tanah di DKI telah tercemar oleh Bateri Coliform dan detergen. Pada kawasan yang padat penduduk air tanahnya telah tercemar oleh detergen sedangkan pada kawasan yang dengan kepadatan bangunan air tanahnya tercemar oleh bakteri coliform. Pada kenyataannya kawasan dengan kepadatan bangunan juga padat akan penduduknya.
Gambar 37. Stock flow diagram (SFD) pengelolaan air bersih lintas wilayah. Asumsi yang digunakan dalam pengembangan model pengelolaan air lintas wilayah untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta adalah: 1. Angka pertumbuhan penduduk yaitu sebesar 1,35 %, sudah termasuk angka kelahiran dan kematian serta imigrasi dan emigrasi. 2. Kebutuhan air untuk domestik sebesar 150 liter per hari per orang. 3. Suplai air dari PJT II tidak banyak mengalami peningkatan yaitu sebesar 460 juta m3 per tahun. 4. Kebutuhan air untuk perhotelan dan wisata sebesar 9.960.000 m3/ tahun
190
5. Kebutuahan air untuk industri dan komersil sebesar 61.750.000 m3/tahun. 6. Kebutuhan air untuk lembaga sosial sebesar 31.210.000 m3/tahun 7. Tingkat kehilangan air baku dari PJT II menuju lokasi instalasi pengelolaan air sebesar 50%. 8. Tingkat kebocoran air bersih di instalasi distribusi air sebesar 40% dari produksi. 9. Harga pembelian air baku dari PJT II sebesar Rp 161,2./ m3. 10. Harga beli air curah sebesar Rp 2.550,- / m3. 11. Biaya pengelolaan air per m3 sebesar Rp 2.000,12. Harga jual air rata-rata sebesar Rp 6.000,- m3. Kemauan membayar untuk jasa lingkungan PEMDA DKI sebesar Rp50.000.000.000 (50 milyar rupiah) / tahun yang diberikan kepada Pemda Jabar dan Pemda Tangerang provinsi Banten 7.2.1 Sub Model Penduduk Sub model penduduk yang mengambarkan hubungan beberapa komponen seperti kelahiran, kematian, imigrasi dan emigrasi. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 jumlah penduduk DKI tahun 2010 sebesar 9.588.198 orang. Adapun sub model penduduk nampak pada Gambar 38 berikut.
Gambar 38. Sub model penduduk DKI Jakarta
191
Keterangan: Openduduk
= jumlah penduduk 2009
Olaju_pert_pdkk
= laju pertumbuhan penduduk
Of_pert_pddk
= angka pertumbuhan penduduk
OAME
= AME penduduk
Opddk_aktual
= penduduk aktual
7.2.2 Sub Model Kebutuhan Air Kebutuhan air untuk penduduk DKI Jakarta sangatlah besar dikarenakan jumlah penduduk DKI yang besar pula. Dengan penduduk yang besar dan juga akitivitas sebagai ibu kota, maka DKI Jakarta membutuh air yang cukup banyak untuk mencukupi kebutuhan dalam aktivitasnya, baik perkatoran, rumah sakit, mall-mall, industri dan universitas serta sekolah. PAM Jaya biasanya membagi dalam dua kelompok yaitu kebutuhan domestik dan non domestik. Kebutuhan domestik yaitu untuk kebutuhan rumah tangga dan non domestik yaitu untuk kegiatan mall-mall, hotel, kantor, sekolah, universitas dan industri. Namun dalam model ini kami bagi menjadi 4 yaitu kebutuhan untuk rumah tangga (per penduduk), kebutuhan untuk industri, kebutuhan air untuk komersial (hotel-hotel dan mall) dan kebutuhan untuk sosial yaitu rumah sakit dan kantor serta univertas serta yayasan-yayasan sosial lainnya. PAM Jaya merupakan BUMD atau perusahaan pengelola air minum yang bekerja sama denga pihak swasta yaitu PT.Aetra dan PT.Palyja dalam pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta. Sedangkan sumber air bakunya dipasok dari Perum Otorita Jatiluhur atau PJT II yang berada di Purwakarta. PJT II memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta dan sekitarnya. PJT II yang mengelolah air baku dari sumber air DAS Sungai Citarum untuk keperluan pertanian sekitar 80% dari produksinya, industri Kerawang dan Bekasi, kebutuhan PAM Bekasi dan kebutuahan PAM Jaya. Namun untuk
192
memenuhi kebutuhan air bersih wilayah DKI Jakarta, PAM Jaya juga masih membeli air curah dari PAM Tangerang yaitu dari Sungai Cisadane untuk keperluan Wilayah Cengkareng dan sekitarnya. Dalam rangka mengetahui besarnya produksi air bersih dan kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta dibangun suatu model pengelolaan air bersih lintas wilayah. Penelitian bertujuan untuk melakukan identifikasi keseimbangan supply demand di DAS yang terkait dengan penyediaan air bersih untuk wilayah DKI Jakarta, melakukan identifikasi dukungan kebijakan pada pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah, menyusun model kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah yang bersifat holistik yang berkelanjutan dan rekomendasi agenda kebijakan dengan bantuan software powesim.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa hasil simulasi sub model penduduk DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan naik membentuk kurva pertumbuhan positif (positive growth). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk DKI Jakarta baik sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran maupun tingginya penduduk pendatang. Kenaikan kebutuhan air bersih sebagai sub model juga menunjukkan hal yang sama yaitu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta. Di sisi lain tidak terjadi peningkatan yang berarti dari sub model suplai air bersih dari sumber air baku yang ada saat ini. Hal tersebut dikarenakan sumber air baku untuk air bersih masih mengandalkan DAS Sungai Citarum atau pasokan dari PJT II dan belum dicarikan sumber air baku dari DAS lainnya atau dari sumber alternatif lainnya misalnya air laut. Walaupun begitu pentingnya masalah air, masih banyak manusia yang tiada peduli dengan keberadaaan air. Air dianggap sesuatu yang gratis tinggal pakai, sudah ada dengan sendirinya tanpa dikelolah pun air akan tetap ada. Namun kenyataannya akhir-akhir ini karena pemanasan global, menyadarkan manusia akan pentingnya pengelolaan air. Air hujan jika tidak dikelolah, maka akan mengalir terus ke laut tanpa ada resapan, sehingga menimbulkan banjir di permukiman penduduk di bantaran sungai. Air hujan yang tidak dikelolah (tanpa ada resapan) maka, air tidak mampu melakukan infiltrasi ke dalam tanah, sehingga kandungan air bawah tanah terus
193
menerus berkurang. Air hujan yang tanpa dikelolah akan mengalir terus kelaut tanpa dapat dimanfaatkan, menteri pekerjaan umum menyatakan air hujan yang tidak dapat dimanfaatkan (mengalir ke laut tanpa terserap tanah) sebesar 91%. Air hujan, air bawah tanah, air sungai dan danau dapat dimanfaatkan untuk bahan baku air minum, namun harus dikelolah terlebih dahulu. Keberadaan air hujan sangatlah penting, disamping akan mengalir ke sungai, ke sawah untuk kesuburan tanaman, ke kebun untuk kesuburan tanah, dan juga terserap ke tanah dan menjadi air bawah tanah. Banyaknya permukiman, mengakibatkan air minum menjadi masalah yang sangat penting atau akan menjadi masalah jika tanpa dikelolah dengan baik. Dengan banyaknya penduduk maka kebutuhan air minum meningkat. Disisi lain kepadatan penduduk, membuat resapan air hujan ke dalam tanah sangat berkurang, karena lahan terpakai untuk pemukiman, jalan, dan sarana lain. Padatnya lingkungan, sungai yang mengalir di dekat permukiman penduduk tercemar oleh limbah rumah tangga baik limbah cair maupun limbah padat sekalian itu juga tercemar oleh limbah isdustri baik industri besar maupun industri rumah tangga. Sedangkan air sungai menjadi bahan baku air bersih untuk PAM Jaya. Sumber air di daerah hulu, dimana terkenal dengan sumber air yang bersih dan sejuk tanpa polusi, akir-akir ini juga menjadi masalah karena sudah berkurang, dengan dijadikannya daerah tangkapan air menjadi permukiman, vila, dan tempat industri pariwisata seperti hotel dan restauran. Dalam rangka mengatasi hal hal tersebut di atas baik masalah banjir dan air minum diperlukan kebijakan nasional dan juga kebijakan yang bersifat regional. Khususnya masalah air bersih yang sangat tergantung dari air baku, maka perlu kebijakan regional tentang air bersih. Di DKI Jakarta, pasokan air baku untuk air bersih banyak tergantung dari Jawa Barat khususnya Bogor. Berdasarkan hal tersebut perlu kebijakan regional antara Pemda DKI Jakarta, dan Pemda Bogor, bahkan jika perlu dengan Pemda Jabar karena ada beberapa sungai yang mengalir dari daerah Waduk Jatiluhur (Purwakarta) ke DKI Jakarta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 39.
194
Gambar 39. Sub model kebutuhan air baku DKI Jakarta Keterangan: Olaju_kebutuhan domestik
= laju kebutuhan air domestik
Okeb_domestik
=kebutuhan air domestik
Odistribusi
=distribusi
Okeb_htl-wst
=kebutuhan air hotel dan wisata
Olaju_keb-wst
=laju kebutuhan hotel dan wisata
Oke_industri-komsl
=kebutuhan industri dan komersil
Olaju_industri-komsl
=laju industri dan komersil
Of_keb_indt_komsl
=fraksi kebutuhan industri dan komersil
Okeb_sosial
=kebutuhan sosial
Olaju_keb_sosial
=laju kekbutuhan sosial
Of_keb_sosial
=fraksi kebutuhan sosial
7.2.3 Sub Model Suplai air baku dan Distribusi Air bersih Kebutuhan air untuk penduduk DKI Jakarta dan kebutuhan non domestik yaitu untuk industri, mall-mall, rumah sakit dan kantor serta univertas dan sekolah
195
disuplai dari PAM Jaya dan air tanah. Air dari PAM Jaya dibagi menjadi dua operator swasta yaitu wilayah barat oleh PT.Palyja dan wilayah timur oleh PT.Aetra dengan air bakunya disuplai oleh PJT II (Sungai Citarum) serta ditambah dengan air curah dari Cengkareng dan Sungai Cisadane (PDAM Tangerang). Untuk mencukupi kebutuhan air bersih yang selama ini masih mengalami kekurangan bahkan mengalami krisis air bersih, maka dilakukan skenario kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah untuk memenuhi kebutuhan DKI Jakarta. Beberapa kebijakan tersebut antara lain yaitu dengan mengurangi tingkat kebocoran, program hemat air melalui program 3R serta pemanfaatan secara maksimal sungai yang ada di DKI Jakarta (13 Sungai lainnya). Untuk lebih jelasnya sub-model suplai air dapat dilihat pada Gambar 40.
Gambar 40. Sub model suplai air baku dan distribusi air bersih DKI Jakarta
196
7.2.4 Sub Model Ekonomi Sub sistem ekonomi terkait dengan distribusi air PAM Jaya, jasa lingkungan, pajak air dan lain lain. PAM Jaya membeli air dari PJT II sebesar Rp.161,2 per m3 dengan biaya pengolahan sebesar Rp. 1.500,- dan bahan kimia sebesar Rp. 500 m3. Biaya pengolahan secara keseluruhan terdiri dari biaya pegawai, listrik dan bahan bakar serta biaya kimia. Sedangkan pembelian air curah ke PAM Tangerang sebesar Rp. 2,560 per m3.. Pembelian air baku ke PJT II per m3 sebesar Rp.161,2 dihitung pada air yang ditrima oleh PAM Jaya di instalasi pengolahan air (IPA). Sub model ekonomi nampak pada Gambar 41.
Gambar 41. Sub model ekonomi pengelolaan air baku lintas wilayah Keterangan: PES DKI
= Payment Enviromental Service (50 milyar rupiah)
Fkonservasi
= konservasi (1%)
Biaya pengolahan
= biaya pengolaan air (Rp.1.500/m3)
Harga jual air
= harga jual air rata-rata(Rp. 5.000/m3).
Harga beli air
= harga beli air dari PJT II (Rp. 161/m3).
197
7.3 Validasi Model Hasil verifikasi model melalui studi komperatif dan wawancara mendalam mengidentifikasikan suatu proses pemahaman pendekatan sistem dalam pengelolaan air baku lintas wilayah berkelanjutan. Secara keseluruhan model pengelolaan air baku lintas wilayah menyerupai kondisi nyata kebijakan pengelolaan air baku lintas wilayah berkelanjutan untuk pemenuhan air bersih DKI Jakata. Pengelolaan air bersih dan pemanfaatan sumber air baku masih mengabaikan faktor ekologi sehingga akan mengancam kualitas air, kuantitas air dan juga kontinuitas air dimasa mendatang. Pengelolaan wilayah sungai dan pemanfaatan sumber air baku untuk air bersih masih mengedepankan faktor ekonomi, didalam eksploitasi air masih terdapat konflik dalam pembagian keuntungan antara pihak swasta dan pihak PAM Jaya. Pada dimensi sosial, masyarakat belum banyak dilibatkan dalam perencanaan dan kebijakan pengelolaan sumber daya air termasuk air baku untuk air minum. Uji
validitas
dilakukan
untuk
mengetahui
apakah
model
yang
dikembangkan dapat diterima dan dibenarkan secara akademik. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana model tersebut dapat menirukan fakta, apakah model menyerupai fakta atau tidak. Uji validitas dilakukan dua kali yaitu pengujian validitas struktur dan validitas kinerja.
a.
Uji Validitas Struktur Uji validasi struktur untuk mengetahui struktur model dengan konsep teori
empirik (Muhammadi, 2001). Secara empirik peningkatan kebutuhan air bersih dipengaruhi oleh peningkatan atau perkembangan jumlah penduduk, industri dan hotel dan wisata. Peningkatan jumlah penduduk akan meningakatkan kebutuhan air bersih domestik, peningkatan jumlah penduduk juga mengakibatkan peningkatan ragam aktivitias di perkantoran, komersil dan industri, hotel dan pariwisata, dimana aktivitas-aktivitas tersebut membutuhkan air. Jumlah penduduk akan dipengaruhi pertambahan penduduk yang berasal dari kelahiran (natalitas) dan imigrasi; serta pengurangan penduduk yang berasal dari kematian (mortalitas) dan emigrasi. Faktor yang menjadi pendorong terhadap peningkatan imigrasi adalah pertumbuhan industri, pusat bisnis, dan fasilitas komersil. Tingkat
198
kepadatan penduduk, kebersihan dan kesehatan lingkungan serta daya dukung lingkungan akan menjadi faktor pembatas yang dapat menekan pertumbuhan penduduk (Meadow, 1987). Hasil simulasi terhadap sub model dinamik kebutuhan air bersih meperlihatkan bahwa perkembangan produksi air bersih berkaitan erat dengan distribusi (suplai air bersih) dan pola kebutuhan air bersih mirip dengan pola pertumbuhan penduduk yakni pertumbuhan yang cepat pada awalnya dan kemudian melambat membentuk asimtotis menuju nilai konstan tertentu. Berdasarkan hasil simulasi dapat disimpulkan bahwa perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan air dan suplai air mengikuti pertumbuhan limit to growth (Meadows, 1987), dengan demikian struktur model yang dikembangkan ini dapat dikategorikan menjadi sruktur model yang valid (Barlas, 1996).
b. Uji validitas kinerja Validasi kinerja adalah aspek pelengkap dalam metode berpikir sistem. Tujuannya untuk memperoleh keyakinan sejauh mana “kinerja” sistem nyata, sehingga memenuhi syarat sebagai model ilmiah yang taat fakta. Caranya adalah menvalidasi kinerja model dengan data empiris, untuk melihat sejauh mana perilaku output model sesuai dengan perilaku data empirik (Muhammadi, 2001). Prosedur uji konsistensi adalah dua langkah berikut: Pertama, mengeluarkan output simulasi, khususnya hasil simulasi dari variabel utama (reference model), kemudian dibandingkan dengan pola perilaku empirik. Membandingkan secara visual lebih dulu, jika ada penyimpang yang menonjol, kemudian memperbaiki variabel dan parameter model berdasarkan hasil penelusuran terhadap sebab-sebab penyimpangan itu. Kedua, jika secara visual pola output simulasi sudah mengikuti pola data aktual, maka untuk memperoleh keyakinan dilakukan uji statistik. Melakukan uji statistik untuk melihat penyimpangan antara output simulasi dengan data aktual dengan AME (Muhammadi, 2001). AME (absolute means error) adalah penyimpangan antara nilai rata-rata simulasi terhadap aktual. Dalam penelitian ini pengujian validitas kinerja terhadap model yang dikembangkan menggunakan uji AME. Pengujian validitas kinerja dilakukan terhadap sub penduduk dan sub model distribusi air yang menjadi
199
comodel-nya, variabel yang diuji adalah jumlah penduduk yang menjadi peran utama kebutuhan air. Dilakukan penyempurnaan maka hasil simulasi terhadap kedua sub model menunjukkan adanya kemiripan antara hasil simulasi dengan data empiris dengan menggunakan konsep yang dikembangkan oleh Anis, Shamin dan Middlebrooks (1997). Dengan menggunakan rumus perhitungan AME diperoleh nilai masingmasing sebesar 0.01 dengan demikian
nilai tersebut berada pada batas
penerimaan (5-10%), (Barlas, 1996). Jika digunakan data jumlah penduduk selama lima tahun sejak 2004 s.d 2009 sebagai pembandingnya, maka hasil perhitungan uji validitas kinerja dengan menggunakan metode AME diperoleh nilai di bawah batas maksimum 10% (Tabel 37). Hasil perhitungan AME terhadap distribusi air hasil simulasi dengan jumlah distribusi air bersih aktual nampak pada Gambar 42. 500.000.000
400.000.000
300.000.000 AME_distribusi distrib_ak tual distribusi ak tua l
200.000.000
100.000.000
04
05
06
07
08
09
Gambar 42. Perbandingan distribusi simulasi dan distribusi aktual Keterangan :100.000.000 = jumlah m3 air yang didistribusikan. 04, ---09
= tahun simulasi 2004.
200
Tabel 38. Perbandingan distribusi simulasi dan distribusi actual Time
distrib_aktual
distribusi
AME_distribusi
01 Jan 2004
270.910.000,00
275.333.000,00
0,02
01 Jan 2005
267.080.000,00
275.358.055,33
0,03
01 Jan 2006
261.860.000,00
275.383.112,94
0,05
01 Jan 2007
242.800.000,00
275.408.172,82
0,13
01 Jan 2008
266.050.000,00
275.433.234,99
0,04
01 Jan 2009
266.050.000,00
275.458.299,44
0,04
Gambar 42 dan Tabel 38 di atas menunjukkan bahwa hasil uji validasi antara distribusi simulasi kinerja model dengan distribusi aktual masih dibawah sepuluh persen (10%), artinya model valid dan
dapat diterima. Sedangkan
perbandingan jumlah penduduk simulasi dan jumlah penduduk aktual DKI Jakarta dapat dilihat pada Gambar 43 dan Tabel 39 berikut dibawah ini:
8.000.000
6.000.000 pe nduduk pddk _a k tua l AME_pe nduduk
4.000.000
2.000.000
0 04
05
06
07
08
09
Gambar 43. Perbandingan jumlah penduduk simulasi dan jumlah penduduk aktual DKI Jakarta Keterangan:
2.000.000 = jumlah penduduk. 04 = tahun simulasi 2004.
201
Hasil uji validasi antara penduduk simulasi dengan penduduk aktual nampak Gambar 33 di atas menunjukkan AME penduduk di bawah sepuluh persen artinya dapat diterima. Jika penduduk aktual pada tahun 2009 sebesar 9.223.000 orang maka berdasarkan simulasi model dinamik menunjukkan angka 9.330.728 dengan selisih sebesar 0.01. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka model dinamik yang dikembangkan dapat dinyatakan valid secara struktur dan dapat diterima secara akademik, (Barlas, 1996). Tabel 39. Perbandingan penduduk simulasi dan aktual DKI Jakarta Time
7.4
penduduk
pddk_aktual
AME_penduduk
01 Jan 2004
8.725.630,00
8.725.630,00
0,0
01 Jan 2005
8.843.426,01
8.864.519,00
0,0
01 Jan 2006
8.962.812,26
8.961.680,00
0,0
01 Jan 2007
9.083.810,22
9.064.000,00
0,0
01 Jan 2008
9.206.441,66
9.146.000,00
0,01
01 Jan 2009
9.330.728,62
9.223.000,00
0,01
Skenario Kebijakan Dalam sekanario pesimis, laju pertumbuhan suplai air untuk PJT II sebesar
1,25 dimana laju aktualnya hampir nol persen (0.009%). Sedangkan untuk kebocoran 40%, dan inefisiensi atau kehilangan air baku 50 % dimana inefisiensi atau kehilangan air baku aktual sebesar 50%.
202
Tabel 39. Skenario model kebijakan Skenario Pesimis
Keterangan 1.
Pertumbuhan penduduk meningkat 1,34 %
2.
Pertumbuhan industri 2 %
3.
Pertumbuhan perhotelan 2 %
4.
Pertumbuhan sosial 1%
5.
Kebocoran air bersih 40%
6.
Kehilangan air baku 50 %
7.
Tidak ada program PES
8.
Tidak ada kebijakan 3R (reduce, reuse dan recycle)
9.
Tidak ada program BKT
10.
Tidak ada program pemanfaatan 13 Sungai lainnya
11. Moderat
Tidak ada program Desalinasi
1.
Pertumbuhan penduduk meningkat 1,25 %
2.
Pertumbuhan industri 1 %
3.
Pertumbuhan perhotelan 1 %
4.
Pertumbuhan sosial 0,5 %
5.
Kebocoran air bersih 35 %
6.
Kehilangan air baku 50 %
7.
Tidak ada program PES
8.
Tidak ada kebijakan reduce, reuse dan recycle dalam pemanfaatan air baku
9.
Tidak ada program BKT
10.
Tidak ada program pemanfaatan 13 Sungai lainnya
Optimis
11.
Tidak ada program Desalinasi
1.
Pertumbuhan penduduk meningkat 1,25 %
2.
Pertumbuhan industri 0 %
3.
Pertumbuhan perhotelan 0,5 %
203
Skenario
Keterangan 4.
Pertumbuhan sosial 0,5 %
5.
Kebocoran 15 % pada tahun 2032.
6.
Kehilangan 10 %
7.
PES untuk Pemda Jabar dan Banten Rp. 50 M/
tahun. 8.
Kebijakan reduce, reuse dan recycle dalam pemanfaatan air sebesar 30 % dari air terpakai
9.
BKT
dengan kapasitas 150 juta m3/ tahun
(pertumubuhan 0,01). 10.
13 Sungai dab Sumber lain dengan kapasita 4 juta m3 (pertumbuhan 0,01) melalui kerjasama dengan pemda lainnya.
11.
Desalinasi kapasitas 2,5 juta m3 (pertumbuhan 0.005%).
7.4.1 Skenario pesimis Kebutuhan air di DKI Jakarta terus meningkat jika kondisi yang ada tidak dikendalikan atau tidak dilakukan intervensi. Kondisi aktual saat ini terkait dengan pengelolaan air bersih terlihat pada Tabel 42, sekenario (pesimis) yaitu pertumbuhan penduduk meningkat 1,34 %, pertumbuhan industri 2 %, pertumbuhan perhotelan
2 %, pertumbuhan sosial 1%, kebocoran 40%,
kehilangan air baku dari PJT II ke instansi pengelola air (IPA/WTP) sebesar 50%. Dalam sekenario pesimis berarti kondisi yang ada tidak dilakukan intervensi baik berupa kebijakan terkait dengan managament supply maupun management demand, baik teknis maupun non teknis.. 7.4.2 Skenario Moderat Sekenario
moderat
disusun
dengan
mempetimbangkan
program
pemerintah yang terkait dengan MDGs. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan SPAM dan peraturan lainnya serta
204
skenario pengembangan SPAM, sasaran dari Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui perpipaan, non perpipaan terlindungi, antara lain sebagai berikut: •
Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau dengan peningkatan cakupan pelayanan melalui sistem pemipaan yang semula 18 % pada tahun 2004 menjadi 32 % pada tahun 2009 dan selanjutnya meningkat menjadi 60 % pada tahun 2015.
•
Tercapainya peningkatan efesiensi dan cakupan pelayanan air dengan menekan tingkat kehilangan air direncanakan hingga pada angka 20% dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.
•
Penurunan presentase cakupan pelayanan air minum dengan sistem non permipaan terlindungi dari tahun 2004 sebesar 37,47% menjadi 33% pada tahun 2009 dan 20 % pada tahun 2015, sehingga presentase penggunaan SPAM melalui sistem non-perpipaan tidak terlindung semakain menurun dari tahun ke tahun. Adapun hasil simulasi dari sknario moderat dapat dilihat pada Gambar 44 berikut ini:
Gambar 44. Stock flow diagram (SFD) skenario moderat pengelolaan air lintas wilayah.
205
Gambar 44 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan air lintas wilayah dengan skenario moderat (sesuai dengan rencana pemerintah DKI Jakarta), umtuk memenuhi kebutuhan air bersih DKI Jakarta masih mengandalkan suplai air baku dari PJT II (DAS Citarum) dan suplai air dari PAM Tangerang (DAS Cisadane). Dengan mengandalkan kedua sumber air baku tersebut, DKI Jakarta masih mengalami defisit air bersih pada tahun 2015 sebesar 371.341.040 m3 dan terus menerus defisit air akan mengalmi peningkatan sejalan dengan peningkatan kebutuhan air bersih. Peningkatan kebutuhan air bersih DKI Jakarta akan mengalmi peningkatan terus menerus sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta dan pertumbuhan hotel, mall serta industri. Tabel 40 .
Time
Gap hasil skenario moderat pengeloaan air baku lintas wilayah
Mtotal_produksi_pam
Mtotal_keb_air_bersih
Mdistribusi
Mgap_neraca_air
Jan 01, 2015
320,666,000.00
627,873,840.50
256,532,800.00
371,341,040.50
Jan 01, 2016
320,694,859.94
635,308,913.51
256,556,465.20
378,752,448.30
Jan 01, 2017
320,723,722.48
642,833,961.80
256,580,132.58
386,253,829.22
Jan 01, 2018
320,752,587.61
650,450,086.29
256,603,802.14
393,846,284.15
Jan 01, 2019
320,781,455.35
658,158,401.45
256,627,473.87
401,530,927.58
Jan 01, 2020
320,810,325.68
665,960,035.46
256,651,147.78
409,308,887.67
Jan 01, 2021
320,839,198.61
673,856,130.39
256,674,823.87
417,181,306.52
Jan 01, 2022
320,868,074.13
681,847,842.37
256,698,502.14
425,149,340.24
Jan 01, 2023
320,896,952.26
689,936,341.80
256,722,182.58
433,214,159.22
Jan 01, 2024
320,925,832.99
698,122,813.43
256,745,865.20
441,376,948.23
Jan 01, 2025
320,954,716.31
706,408,456.65
256,769,550.00
449,638,906.65
Jan 01, 2026
320,983,602.24
714,794,485.60
256,793,236.98
458,001,248.63
Jan 01, 2027
321,012,490.76
723,282,129.38
256,816,926.13
466,465,203.24
Jan 01, 2028
321,041,381.88
731,872,632.20
256,840,617.47
475,032,014.73
Jan 01, 2029
321,070,275.61
740,567,253.64
256,864,310.98
483,702,942.65
206
Tabel 41 di atas menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih untuk DKI Jakarta masih belum dapat dipenuhi sesuai dengan target MDGs. Target MDGs pada tahun 2015 cakupan pelayanan air bersih kota Jakarta sebesar 80% dari jumlah penduduk. Jika tidak dilakukan skenario kebijakan terkait dengan penambahan suplai air baku untuk air bersih, maka target MDGs tidak dapat dipenuhi. 7.4.3 Skenario Optimis Skenario optimis selain menurunkan laju pertumbuhan penduduk sampai kepada angka 1,25, menurunkan nilai kebocoran sampai 15%, dan menurunkan inefiseinsi (kehilangan air baku) sampai dengan 10% dengan program pipanisasi. Jika pipanisasi dilakukan maka tingkat inefisiensi (kehilangan air baku) bisa mencapai 10%, pipanisasi dapat dilakukan terhadap suplai dari PJT II atau dari WTP Curug di daerah Purwakarta, akan menambah 5.000 liter/detik. Selain pipanisai juga dilakukan suatu kebijakan melalui pembayaran jasa lingkungan (PES) oleh Pemda DKI kepada Pemda di sekitar DKI Jakarta (Bodetabek). PES dipergunakan untuk perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan dana sebesar Rp 50.000.000.000,-. PES untuk perbaikan lingkungan, untuk pemeliharaan fungsi hidrologi wilayah tangkapan air di hulu DAS Citarum serta DAS Cisadane yang dikelolah oleh Pemda setempat atau lembaga yang ditunjuk. Hasil skenario optimis yaitu dengan penurunan tingkat kebocoran sampai dengan 10% pada distribusi dan kehilangan air dari sumber air baku (in efisiensi) 10% ditambah dengan program 3R, BKT, desalinasi, pemanfaatan 13 sungai serta sumber lainnya (Sungai Ciliwung dan Pesangrahan serta sumber lainnya) dan dana otda serta skenario PES akan menambah jumlah suplai air baku dan distribusi air besih untuk masyarakat DKI Jakarta, bahkan dapat menutupi kebutuhan air bersih untuk DKI Jakarta. Namun program 13 Sungai (sumber lainnya) dan 3R tersebut dapat dimulai pada tahun 2016 dengan dimulainya kegiatan penyiapan infrastruktur atau sarana dan prasarananya dari tahun 2012.
207
7.5
Hasil Simulasi Model Dinamik
7.5.1 Hasil Simulasi Sub Model Penduduk Jumlah penduduk DKI Jakarta dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian serta jumlah penduduk yang imigrasi dan emigrasi. Namun
pertumbuhan
penduduk tersebut dibatasi oleh daya dukung lahan, artinya akan mengalami titik jenuh dikarenakan daya tampung yang ada. Penduduk DKI Jakarta menurut hasil sensus penduduk tahun 2010 sebesar 9.588.198 orang dengan tingkat pertumbuhan
sebesar
1,45%.
Hasil
simulasi
pertumbuhan
penduduk
memperlihatkan kecenderungan pertumbuhan positif (positive growth) naik mengikuti kurva eksponen pada tahun 2032 (20 tahun mendatang). Hal ini disebabkan oleh Jakarta sebagai Ibukota negara masih menjadi daya tarik tersendiri bagi pendatang baru. Perpindahan masyarakat Jakarta ke pingiran Jakarta tidak sebanding dengan kelahiran dan pertambahan pendatang baru. Berdasarkan prediksi hasil simulasi penduduk DKI Jakarta setelah dilakukan intervensi yaitu dengan menurunkan angka pertumbuhan sampai kepada angka 1,25 (sekenario optimis) maka jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2029 sebesar 10.959.748 juta orang (Tabel 42).
208
Tabel 42. Simulasi penduduk DKI Jakarta Time
penduduk
01 Jan 2012
8.725.630,00
01 Jan 2013
8.843.426,01
01 Jan 2014
8.962.812,26
01 Jan 2015
9.083.810,22
01 Jan 2016
9.206.441,66
01 Jan 2017
9.330.728,62
01 Jan 2018
9.456.693,46
01 Jan 2019
9.584.358,82
01 Jan 2020
9.713.747,66
01 Jan 2021
9.844.883,26
01 Jan 2022
9.977.789,18
01 Jan 2023
10.112.489,34
01 Jan 2024
10.249.007,94
01 Jan 2025
10.387.369,55
01 Jan 2026
10.527.599,04
01 Jan 2027
10.669.721,62
01 Jan 2028
10.813.762,87
01 Jan 2029
10.959.748,67
01 Jan 2030
11.107.705,27
01 Jan 2031
11.257.659,29
01 Jan 2032
11.409.637,69
Pertumbuhan penduduk DKI masih akan mengalami kenaikan, walau DKI Jakarta telah melakukan pengetatan terhadap pendatang baru namun penduduk DKI Jakarta akan mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan penduduk DKI Jakarta walau tidak begitu menonjol sebagaimana yang nampak pada Gambar 39, namun pertumbuhan penduduk DKI dirasakan semakin berat bagi beban pemerintah untuk penyediaan air bersih yang semakin langkah karena penuruna pasokan air baku.
209
pe nduduk
20,000,000
15,000,000
10,000,000
5,000,000
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Keterangan
Sumbu Y = penduduk Sumbu X = tahun
Gambar 45. pertumbuhan penduduk DKI Jakarta
7.5.2 Hasil Simulasi Sub Model Kebutuhan Air Total kebutuhan air bersih DKI Jakarta pada tahun 2012 sebesar 602 juta 3
m dengan perincinan kebutuhan domestik sebesar 477
m3
dan kebutuhan industri
sebesar 61 juta m3, kebutuhan mall dan hotel 21 juta m3, kebutuhan sosial dll sebesar 41 juta m3. Sedangkan berdasarkan hasil simulasi model, pada tahun 2052 kebutuhan air bersih DKI Jakarta akan mencapai 108 milyar m3
dengan
kebutuhan air terbesar adalah untuk keperluan domestik yaitu sebesar 816 juta m3 . Kebutuhan air bersih sebesar itu tidak akan mampu dipenuhi oleh PAM Jaya jika hanya mengandalkan pasokan dari PJT II dan PAM Tangerang sebagaimana yang terjadi saat ini. Jika tidak dilakukan terobosan baru, maka DKI Jakarta akan mengalami krisis air yang sangat mengerihkan. Kekurangan air bersih warga Jakarta dipenuhi dari air selain produksi PAM dan air tanah dangkal serta pembelian air pada gerobak keliling dan air sungai yang kotor dan tidak sehat untuk mencuci baju, mencuci motor dan buang air besar serta air minum kemasan). Kebutuhan air di DKI Jakarta cukup besar, hal tersebut nampak pada Tabel 43.
210
Tabel 43. Kebutuhan air bersih DKI Jakarta (m3)
Time 01 Jan 2012 01 Jan 2013 01 Jan 2014 01 Jan 2015 01 Jan 2016 01 Jan 2017 01 Jan 2018 01 Jan 2019 01 Jan 2020 01 Jan 2021 01 Jan 2022 01 Jan 2023 01 Jan 2024 01 Jan 2025 01 Jan 2026 01 Jan 2027 01 Jan 2028 01 Jan 2029 01 Jan 2030 01 Jan 2031 01 Jan 2032
keb_htl-wst keb_domestik keb_industri-komsl 21.130.000,00 24.299.500,00 27.944.425,00 32.136.088,75 36.956.502,06 42.499.977,37 48.874.973,98 56.206.220,07 64.637.153,09 74.332.726,05 85.482.634,96 98.305.030,20 113.050.784,73 130.008.402,44 149.509.662,80 171.936.112,22 197.726.529,06 227.385.508,42 261.493.334,68 300.717.334,88 345.824.935,11
477.728.242,50 484.177.573,77 490.713.971,02 497.338.609,63 504.052.680,86 510.857.392,05 517.753.966,84 524.743.645,40 531.827.684,61 539.007.358,35 546.283.957,69 553.658.791,12 561.133.184,80 568.708.482,79 576.386.047,31 584.167.258,95 592.053.516,94 600.046.239,42 608.146.863,65 616.356.846,31 624.677.663,74
61.750.000,00 74.100.000,00 88.920.000,00 106.704.000,00 128.044.800,00 153.653.760,00 184.384.512,00 221.261.414,40 265.513.697,28 318.616.436,74 382.339.724,08 458.807.668,90 550.569.202,68 660.683.043,22 792.819.651,86 951.383.582,23 1.141.660.298,68 1.369.992.358,41 1.643.990.830,09 1.972.788.996,11 2.367.346.795,34
keb_sosial 41.500.000,00 47.725.000,00 54.883.750,00 63.116.312,50 72.583.759,38 83.471.323,28 95.992.021,77 110.390.825,04 126.949.448,80 145.991.866,11 167.890.646,03 193.074.242,94 222.035.379,38 255.340.686,28 293.641.789,23 337.688.057,61 388.341.266,25 446.592.456,19 513.581.324,62 590.618.523,31 679.211.301,81
total_keb_air_bersih 602.108.242,50 630.302.073,77 662.462.146,02 699.295.010,88 741.637.742,30 790.482.452,70 847.005.474,59 912.602.104,91 988.927.983,77 1.077.948.387,25 1.181.996.962,76 1.303.845.733,15 1.446.788.551,58 1.614.740.614,73 1.812.357.151,20 2.045.175.011,01 2.319.781.610,93 2.644.016.562,44 3.027.212.353,05 3.480.481.700,62 4.017.060.696,00
Kebutuhan air domestik mencapai 477.728.242 pada tahun 2012 atau 79% dari total kebutuhan air bersih 602.108.242m3. Pada tahun 2032, kebutuhan air bersih industri dan komersil sebesar 2.367.346.795 atau 10% dari total kebutuhan air bersih DKI Jakarta. Bahkan pada tahun 2032 total kebutuhan air bersih DKI Jakarta mencapai 4.017.060.696m3. Gambar 46 menunjukkan perbandingan prosenstase kebutuhan air di DKI Jakarta.
211
7%
4%
10%
htl wisata domestik industri/komersil sosial 477728242, 79%
Gambar 46. Perbandingan prosentase kebutuhan air bersih DKI Jakarta
PAM Jaya bersama mitranya mampu mensuplai air untuk warga Jakarta sekitar 60% dari total penduduk yang harus dilayani. Sedangkan MDGs mensyaratkan akses air bersih untuk warga kota seperti Jakarta sebesar 80%. Kekurangan air bersih sebesar 40% kebutuhan, dicukupi oleh warga Jakarta dengan pemakaian air sumur dangkal dan air sumur dalam serta air kurang sehat lainnya. Dengan skenario optimis pada tahun 2031 kebutuhan air untuk warga Jakarta terpenuhi, pada saat itu perlu didiskusikan dengan masyarakat melalui konsultasi publik tentang penggunaan air tanah dalam. Mengingat dampak penggunaan air tanah dalam begitu besar terhadap penurunan permukaan tanah,
212
maka solusi terbaik adalah penggunaan air tanah dalam bukan hanya dibatasi tetapi harus diberhentikan (Gambar 47).
900.000.000
otota l distribusi
600.000.000
otota l k e bt a ir a ir_ta na h pam O tota l_produk si_pam
300.000.000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gambar 47. Suplai air baku dan kebutuhan air bersih untuk DKI Jakarta Keterangan Sumbu Y : Volume air Sumbu X : Tahun
7.5.3 Hasil Simulasi Sub Model Suplai dan Distribusi Air Suplai air baku dari PJT II (DAS Citarum) sebesar 460 juta m3/tahun. Jika pembangunan pipanisasi tersebut dapat dilaksanakan maka, akan mengurangi kehilangan air di tengah jalan dimana saat ini sekitar ±50% pasukan air baku dari PJT II hilang di tengah jalan. Selain itu pipanisasi akan mengurangi pencemaran limbah di tengah distribusi air baku dari PJT II ke PAM Jaya. Saat ini ada usulan untuk penambahan sumber air dari WTP Curug di Purwakarta, jika hal tersebut dapat dilaksanakan maka akan menambah air 4.000 sampai dengan 5.000 liter per detik atau 160 juta m3/ tahun. PAM Jaya dalam pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta, masih mengandalkan pasokan air baku dari PTJ II yang berada di Purwakarta. PJT II memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan air bersih DKI Jakarta dan sekitarnya. PJT II yang mengelolah air baku dari sumber air DAS Sungai Citarum untuk keperluan Pertanian sekitar 80% dari produksinya, Industri
213
Kerawang dan Bekasi, Kebutuhan PAM Bekasi dan Kebutuhan PAM Jaya. Namun untuk memenuhi kebutuhan air bersih wilayah DKI Jakarta, PAM JAYA juga masih membeli air curah dari PAM Tangerang yaitu dari sungai Cisadane untuk keperluan Wilayah Cengkareng dan sekitarnya. Besarnya produksi air bersih dan kebutuhan air bersih masyarakat DKI Jakarta dibuat model kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah. Penelitian bertujuan untuk melakukan identifikasi keseimbangan suplai demand di DAS yang terkait dengan penyediaan air bersih untuk wilayah DKI Jakarta, melakukan identifikasi dukungan kebijakan pada pengelolaan sumber daya air di era otonomi daerah, menyusun model kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah yang bersifat holistik yang berkelanjutan dan rekomendasi agenda kebijakan dengan bantuan software powersim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil simulasi sub model penduduk DKI Jakarta menunjukkan kecenderungan naik membentuk kurva pertumbuhan positif (positive growth). Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk DKI Jakarta baik sebagai akibat dari tingginya tingkat kelahiran maupun tingginya penduduk pendatang. Kenaikan kebutuhan air bersih sebagai sub model juga menunjukkan hal yang sama yaitu mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta. Dengan banyaknya penduduk maka kebutuhan air minum meningkat. Disisi lain kepadatan penduduk, membuat resapan air hujan ke dalam tanah sangat berkuang, karena lahan terpakai untuk pemukiman, jalan, dan sarana lain. Kepadatan lingkungan mengakibatkan sungai yang mengalir di dekat permukiman penduduk tercemar oleh limbah rumah tangga baik limbah cair maupun limbah padat. Selain itu juga tercemar oleh limbah isdustri baik industri besar maupun industri rumah tangga. Sumber air di daerah hulu, dimana terkenal dengan sumber air yang bersih dan sejuk tanpa polusi, akir-akir ini juga menjadi masalah karena sudah berkurang, dengan dijadikannya daerah tangkapan air menjadi permukiman, vila, dan tempat industri pariwisata seperti hotel dan restauran. Untuk mengatasi hal hal tersebut di atas baik masalah banjir dan air bersih diperlukan kebijakan nasional dan juga kebijakan yang bersifat regional. Khususnya masalah air bersih
214
yang sangat tergantung dari air baku, maka perlu kebijakan regional tentang air bersih. DKI Jakarta, pasokan air baku untuk air bersih banyak tergantung dari Jawa Barat khususnya Bogor. Untuk itu perlu kebijakan regional antara Pemda DKI Jakarta, dan Pemda Bogor, bahkan jika perlu dengan Pemda Jabar karena ada beberapa sungai dengan kategori wilayah sungai lintas kabupaten/kota, lintas propinsi dan wilayah sungai strategis nasional yang mengalir ke DKI seperti Sungai Citarum (Waduk Jatiluhur ) Kebijakan pemenuhan air bersih untuk pemenuhan DKI Jakarta perlu dilakukan kebijakan terobosan seperti pemanfaatan 13 sungai (sumber lain) yang mengalir di DKI Jakarta seperti pemanfaat Sungai Ciliwung, Sungai Cikeas dan mata air ciburial dengan melakuka kerjasama dengan Pemda Jabar (Kabupaten Bogor, Cianjur, Tangerang, dan Bekasi) serta program 3R, desalinasi air laut, pemanfaatan BKT, pembayaran PES atau dana konservasi kepada Pemda Jabar dan Banten, skenario alokasi dana otonomi daerah untuk pembangunan air bersih DKI Jakarta. Hasil simulasi pemenuhan kebutuhan air bersih
DKI dengan
skenario optimis ditambah dengan program 3R, desalinasi air laut, BKT, PES, 13 sungai (sumber lainnya) nampak pada Tabel 44. Kapasitas BKT ditentukan sebesar 5.000.000 m3/tahun dimulai tahun 2020, 13 sungai dengan kapasitas 4.000.000 m3/tahun dimulai pada tahun 2015, desalinisasi sebesar 2.500.000 m3/tahun dimulai pada awal tahun 2025, dan program 3R dimulai tahun 2015. Jika skenario optimis tersebut dilakukan maka kebutuhan air DKI tidak mengalami kekurangan (gap). Total distribusi air dan pemakaian air tanah dalam dan sumur dangkal (air tanah dangkal) nampak pada Tabel 44 berikut ini:
215
Tabel 44. Distribusi, Gap neraca air dan air tanah Time 01 Jan 2012 01 Jan 2013 01 Jan 2014 01 Jan 2015 01 Jan 2016 01 Jan 2017 01 Jan 2018 01 Jan 2019 01 Jan 2020 01 Jan 2021 01 Jan 2022 01 Jan 2023 01 Jan 2024 01 Jan 2025 01 Jan 2026 01 Jan 2027 01 Jan 2028 01 Jan 2029 01 Jan 2030 01 Jan 2031 01 Jan 2032
ototal distribusi 627.873.842,00 640.618.493,20 653.765.363,60 667.325.298,33 683.833.652,28 700.836.696,87 718.344.427,22 736.367.209,41 754.915.788,17 777.333.799,20 800.366.963,70 824.025.209,63 848.318.930,10 873.258.991,06 900.603.097,38 928.646.872,66 957.401.746,42 986.879.679,20 1.017.093.171,39 1.048.055.272,40 1.079.779.590,19
ototal kebt air 627.873.840,50 634.641.613,51 641.492.439,80 648.427.349,83 654.947.386,88 661.553.607,24 668.247.080,38 675.028.889,07 681.900.129,59 688.861.911,89 695.915.359,75 703.061.610,96 710.301.817,47 717.637.145,62 725.068.776,28 732.597.905,02 740.225.742,35 747.953.513,84 755.782.460,34 763.713.838,18 771.748.919,36
Ogap_neraca_air 1,50 5.976.879,69 12.272.923,80 18.897.948,50 28.886.265,40 39.283.089,63 50.097.346,84 61.338.320,34 73.015.658,58 88.471.887,30 104.451.603,94 120.963.598,67 138.017.112,62 155.621.845,44 175.534.321,10 196.048.967,63 217.176.004,07 238.926.165,36 261.310.711,06 284.341.434,22 308.030.670,83
air_tanah 297.474.242,00 296.744.242,00 296.021.542,00 295.306.069,00 294.597.750,73 293.896.515,64 293.202.292,91 292.515.012,40 291.834.604,69 291.161.001,07 290.494.133,48 289.833.934,56 289.180.337,64 288.533.276,68 287.892.686,33 287.258.501,89 286.630.659,29 286.009.095,12 285.393.746,59 284.784.551,54 284.181.448,44
sumur_dlm 73.000.000,00 72.270.000,00 71.547.300,00 70.831.827,00 70.123.508,73 69.422.273,64 68.728.050,91 68.040.770,40 67.360.362,69 66.686.759,07 66.019.891,48 65.359.692,56 64.706.095,64 64.059.034,68 63.418.444,33 62.784.259,89 62.156.417,29 61.534.853,12 60.919.504,59 60.310.309,54 59.707.206,44
smr_dangkal 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00 224.474.242,00
Pada Tabel 44 di atas menunjukan bahwa kebutuhan air bersih DKI tidak dapat dipenuhi 100% oleh PAM Jaya, untuk mencukupi kebutuhan air bersih, masyarakat menfaatkan air tanah dangkal dan air tanah dalam. Bahkan penggunaan air tanah dalam sudah melewati ambang batas (50% dari kapasitas). Kapasitas air tanah dalam DKI Jakarta sebesar 77 juta m3 namun pemakaian air tanah dalam oleh industri dan hotel , mall serta lainnya sudah mencapai hampir 73 juta m3. Untuk itu tidak heran jika DKI Jakarta mengalami penurunan permukaan tanah akibat penurunan permukaan air dan juga mengalami intrusi air laut. Penurunan permukaan tanah disinyalir sudah mencapai 10 cm per tahun. Kondisi seperti ini tidak dapat dibiarkan terus menerus, karena akan membahayakan keberadaan gedung-gedung pencakar langit di DKI Jakarta serta penghuninya. Untuk itu diperlukan pengetatan perijinan penggunaan air tanah dalam bahkan
216
dapat dilakukan peningkatan pajak penggunaan air tanah dalam. Namun kebijakan pengetatan ijin dan pembatasan penggunaan air tanah dalam harus diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan air bersih. Adapun skenario kebijakan pemenuhan air bersih melalui peningkatan suplai air baku dapat dilihat pada Tabel 45 dibawah ini:
Tabel 45. Skenario suplai air baku untuk kebutuhan air bersih DKI Jakarta Time 01 Jan 2012 01 Jan 2013 01 Jan 2014 01 Jan 2015 01 Jan 2016 01 Jan 2017 01 Jan 2018 01 Jan 2019 01 Jan 2020 01 Jan 2021 01 Jan 2022 01 Jan 2023 01 Jan 2024 01 Jan 2025 01 Jan 2026 01 Jan 2027 01 Jan 2028 01 Jan 2029 01 Jan 2030 01 Jan 2031 01 Jan 2032
BKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 50.000.000,00 55.000.000,00 60.000.000,00
desalinasi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500.000,00 5.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 12.500.000,00 15.000.000,00 17.500.000,00
13 SUNGAI 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 8.000.000,00 12.000.000,00 16.000.000,00 20.000.000,00 24.000.000,00 28.000.000,00 32.000.000,00 36.000.000,00 40.000.000,00 44.000.000,00 48.000.000,00 52.000.000,00 56.000.000,00 60.000.000,00 64.000.000,00 68.000.000,00
Osuplai_pjt2 Osuplai_cisadane 460.000.000,00 90.666.000,00 472.650.000,00 92.932.650,00 485.647.875,00 95.255.966,25 499.003.191,56 97.637.365,41 512.725.779,33 100.078.299,54 526.825.738,26 102.580.257,03 541.313.446,06 105.144.763,46 556.199.565,83 107.773.382,54 571.495.053,89 110.467.717,11 587.211.167,87 113.229.410,03 603.359.474,99 116.060.145,28 619.951.860,55 118.961.648,92 637.000.536,72 121.935.690,14 654.518.051,48 124.984.082,39 672.517.297,89 128.108.684,45 691.011.523,58 131.311.401,56 710.014.340,48 134.594.186,60 729.539.734,85 137.959.041,27 749.602.077,55 141.408.017,30 770.216.134,69 144.943.217,73 791.397.078,39 148.566.798,18
3R 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 1.000.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00 4.500.000,00 5.000.000,00 5.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00 7.500.000,00 8.000.000,00 8.500.000,00
air_tanah 297.474.242,00 296.744.242,00 296.021.542,00 295.306.069,00 294.597.750,73 293.896.515,64 293.202.292,91 292.515.012,40 291.834.604,69 291.161.001,07 290.494.133,48 289.833.934,56 289.180.337,64 288.533.276,68 287.892.686,33 287.258.501,89 286.630.659,29 286.009.095,12 285.393.746,59 284.784.551,54 284.181.448,44
Selama ini suplai air baku untuk air bersih DKI Jakarta 80% (dari total produksi PAM Jaya) masih mengandalkan suplai air baku dari PJT II dan 20 % dari PAM Tangerang sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih lainnya
217
menggunakan air tanah sebesar 35% lebih,
hal tersebut dapat dilihat pada
Gambar 48 dibawah ini.
Suplai Air Bersih 2012 0, 0% 3000000 00, 35%
0, 0%
0, 0%
Desalinasi 4600000 00, 54%
9066600 0, 0% 0, 11%
BKT
13 Sungai Suplai PJT2
4400000 Suplai Air Bersih 2026 3000000 2500000 2606237 0, 2.62% 43, 22.8 0% 5500000 , 0.48% 1281086 84, 11.2 1%
, 0.22%
0, 3.85%
BKT Desalinasi 6725172 97, 58.8 3%
13 Sungai
Gambar 48 . Suplai air baku untuk bersih DKI Jakarta
Kelebihan suplai pada tahun 2031 sebesar 284.341.343,22 m3, sedangkan suplai air tanah sebesar 284.784.551,54 m3. Maka pada tahun tersebut (2031) perlu dipertimbangkan penghentian pemakaian air tanah dalam maupun pengurangan pemakaian air tanah dangkal khususnya di wilayah yang air tanah dangkalnya (sumurnya) sudah tercemar bakteri coli dan detergen, pada tahun 2032, karena pada tahun 2032 suplai air bersih sudah mencukupi kebutuhan tanpa pemakaian air tanah dalam maupun air tanah dangkal. Namun supali air baku yang telah mencukupi berdasarkan hasil skenario model tersebut harus diimbangi dengan penambahan kapasitas produksi yaitu dengan membangun WTP atau instalasi pengolahan air (IPA). 7.5.4 Hasil Simulasi Sub Model Ekonomi Pengelolaan air bersih di DKI Jakarta memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan dihitung dengan cara menghitung harga pembelian air baku per m3 yaitu sebesar Rp. 161,2 ke PJT II dan harga pengolahan sebesar Rp.1.500,termasuk komponen biaya kimia Rp.500,- , biaya listrik, bahan bakar dan juga operasional pegawai. Dengan harga jual air rata-rata sebesar Rp.5.000,- per m3, PAM Jaya dan mitranya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.224.712.984,
218
pada tahun 2012. Keuntungan yang diperoleh tersebut setelah diperhitungkan dengan biaya pengelolahan dan nilai kehilangan air di saluran distribusi. Keuntungan yang diperoleh pihak operator menunjukkan bahwa dimensi ekonomi dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta berkelanjutan (hasil MDS). Besarnya keuntungan dari tahun ke tahun dalam pengelolaan air bersih DKI Jakarta hasil sekenario optimis dapat diihat pada Tabel 46.
Tabel 46. Nilai keuntungan pengelolaan air bersih DKI Jakarta
Time 01 Jan 2012 01 Jan 2013 01 Jan 2014 01 Jan 2015 01 Jan 2016 01 Jan 2017 01 Jan 2018 01 Jan 2019 01 Jan 2020 01 Jan 2021 01 Jan 2022 01 Jan 2023 01 Jan 2024 01 Jan 2025 01 Jan 2026 01 Jan 2027 01 Jan 2028 01 Jan 2029 01 Jan 2030 01 Jan 2031 01 Jan 2032
b produksi 914.656.226.000,00 939.432.781.650,00 964.881.280.316,25 991.019.965.125,09 1.024.511.575.006,18 1.058.731.358.180,01 1.093.699.086.012,64 1.129.435.067.247,74 1.165.960.162.626,05 1.211.600.799.902,98 1.258.073.989.275,15 1.305.402.339.226,93 1.353.609.072.808,54 1.402.718.044.357,47 1.456.906.256.675,17 1.512.046.378.671,55 1.568.164.263.490,02 1.625.286.467.126,13 1.683.440.267.553,23 1.742.653.684.369,11 1.802.955.498.977,63
Pemasukan 3.139.369.210.000,00 3.203.092.466.000,00 3.268.826.817.977,00 3.336.626.491.654,69 3.419.168.261.390,28 3.504.183.484.374,61 3.591.722.136.089,93 3.681.836.047.052,11 3.774.578.940.864,66 3.886.668.995.991,67 4.001.834.818.490,34 4.120.126.048.127,97 4.241.594.650.475,41 4.366.294.955.295,45 4.503.015.486.880,81 4.643.234.363.297,40 4.787.008.732.086,43 4.934.398.395.999,24 5.085.465.856.974,33 5.240.276.362.009,07 5.398.897.950.961,01
Nilai Keuntungan 2.224.712.984.000 2.263.659.684.350 2.303.945.537.661 2.345.606.526.530 2.394.656.686.384 2.445.452.126.195 2.498.023.050.077 2.552.400.979.804 2.608.618.778.239 2.675.068.196.089 2.743.760.829.215 2.814.723.708.901 2.887.985.577.667 2.963.576.910.938 3.046.109.230.206 3.131.187.984.626 3.218.844.468.596 3.309.111.928.873 3.402.025.589.421 3.497.622.677.640 3.595.942.451.983
219
Keuntungan hasil penjualan air bersih dibagi kepada PAM Jaya dan mitra swasta. PAM Jaya menyetorkan pendapatan penjualan air kepada Pemerintah DKI Jakarta kurang lebih sebesar 23% dari hasil penjualan, sebagai pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah DKI Jakarta selaku pemerintah yang berkewajiban untuk melayani pemenuhan air DKI Jakarta, perlu mengalokasikan dana untuk pembangunan terkait penyediaan air bersih serta perlu melakukan pendanaan terkait dengan dana konservasi (jasa lingkungan) dalam rangka tangung jawab moral untuk keberlanjutan sumber air baku ke depan, biaya konservasi, biaya untuk sumber air lainnya dan dana otda. Hal tersebut sesuair dengan amanat Undang-undang No. 7 tahun 2004, PP 38 tahun 2007 dan PP 42 tahun 2008. Sebesar 15% dari
keuntungan air yang harus dipakai untuk biaya
konservasi oleh PJT II. Sedangkan PAM Jaya harus membayar 23 % dari laba yang diperoleh untuk pajak PAD (pendapatan asli daerah) kepada DKI Jakarta yang disertorkan ke kas daerah.
220
Tabel 47 . Biaya konservsasi, alokasi dana otda dan gap dana otda Time
B Konservasi
b pengolahan
b produksi
b sumber lain
01 Jan 2012 50.000.000.000,00
1.500,00
914.656.226.000,00
0,00
01 Jan 2013 50.000.000.000,00
1.500,00
939.432.781.650,00
0,00
01 Jan 2014 50.000.000.000,00
1.500,00
964.881.280.316,25
0,00
01 Jan 2015 50.000.000.000,00
1.500,00
991.019.965.125,09
0,00
01 Jan 2016 50.000.000.000,00
1.500,00
1.024.511.575.006,18
6.000.000.000,00
01 Jan 2017 50.000.000.000,00
1.500,00
1.058.731.358.180,01
12.000.000.000,00
01 Jan 2018 50.000.000.000,00
1.500,00
1.093.699.086.012,64
18.000.000.000,00
01 Jan 2019 50.000.000.000,00
1.500,00
1.129.435.067.247,74
24.000.000.000,00
01 Jan 2020 50.000.000.000,00
1.500,00
1.165.960.162.626,05
30.000.000.000,00
01 Jan 2021 50.000.000.000,00
1.500,00
1.211.600.799.902,98
43.500.000.000,00
01 Jan 2022 50.000.000.000,00
1.500,00
1.258.073.989.275,15
57.000.000.000,00
01 Jan 2023 50.000.000.000,00
1.500,00
1.305.402.339.226,93
70.500.000.000,00
01 Jan 2024 50.000.000.000,00
1.500,00
1.353.609.072.808,54
84.000.000.000,00
01 Jan 2025 50.000.000.000,00
1.500,00
1.402.718.044.357,47
97.500.000.000,00
01 Jan 2026 50.000.000.000,00
1.500,00
1.456.906.256.675,17
114.750.000.000,00
01 Jan 2027 50.000.000.000,00
1.500,00
1.512.046.378.671,55
132.000.000.000,00
01 Jan 2028 50.000.000.000,00
1.500,00
1.568.164.263.490,02
149.250.000.000,00
01 Jan 2029 50.000.000.000,00
1.500,00
1.625.286.467.126,13
166.500.000.000,00
01 Jan 2030 50.000.000.000,00
1.500,00
1.683.440.267.553,23
183.750.000.000,00
01 Jan 2031 50.000.000.000,00
1.500,00
1.742.653.684.369,11
201.000.000.000,00
01 Jan 2032 50.000.000.000,00
1.500,00
1.802.955.498.977,63
218.250.000.000,00
Untuk biaya sumber lain termasuk untuk desalinasi dan biaya pengembangan dan pembangunan program kali bersih serta pembangunan WTP nampak pada tabel di atas.
Untuk
biaya
Rp.50.000.000.000,-
per
konservasi tahun
melalui
dan
akan
dana
PES
dilakukan
diusulkan revisi
tetap
mengikuti
perkembangan dari kerjasama lintas wilayah tersebut. Namun agar kerjasama lintas wilayah tersebut memiliki payung hukum yang kuat, maka sebaiknya ditetapkan melalui Keppres, hal tersebut sesuai dengan peraturan yang mengatur hal tersebut, (UU No. 7 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2009, PP 38 Tahun 2007, dll).
Adapun perbandingan biaya konservasi dan biaya
pengolahan dapat dilihar pada tabel 47 di atas.
221
Biaya konservasi (PES DKI Jakarta) ditetapkan 50.000.000.000,- per tahun berdasarkan dasar harga jasa air Rp. 161,2 per m3, maka biaya PES diusulkan sebesar Rp.100,- m3 . Jika harga beli/ jasa air dibayarkan oleh PAM Jaya kepada PJT II, namun untuk pembayaran PES adalah dibayarkan dari APBD DKI Jakarta secara sukarela kepada daerah hulu sebesar Rp. 100,- per m3. Dana sebesar itu dipergunakan untuk perbaikan daerah hulu terkait agar terwujud kontinuitas suplai air baku. Sedangkan biaya pengolaan air baku menjadi air bersih diperlukan investasi dan biaya sebesar Rp. 1.500,- sudah termasuk biaya kimiawi, namun belum termasuk pegawai dan ATK termasuk listrik dan telepon. Dana PES tersebut dibayarkan kepada Pemdah Tangerang sebesar suplai air yang diberikan kepada DKI Jakarta yaitu sebesar 90.666.000 m3 x Rp. 100,- = Rp.9.000.666.000,- s.d. Rp. 10.000.000.000,- sedangkan Pemda Jabar yang dilalui oleh Sungai Citarum mendapatkan dana PES sebesar Rp. 40.000.000.000 (yaitu suplai air PJT II sebesar ± 400.000.000 m3 x Rp. 100,- ). Dana PES yang merupakan kesepakatan antara Pemda DKI Jakarta dan Pemerintah Propinsi Jabar dan Banten (Tangerang), dibayarkan oleh DKI Jakarta kepada kedua daerah Propinsi tersebut.
BAB VIII ANALISIS KEBIJAKAN
Pemerintah selaku agen perubahan dan pembangunan bertugas melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pembangunan. Pembinaan kepada pemerintah daerah meliputi koordinasi, pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan melalui berbagai kebijakan public. Hal tersebut sesuai dengan era otonomi daerah dimana masing-masing daerah diberikan otonom dalam mengelolah sumber daya alamnya sesuai karakteristik daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat daerahnya dalam kerangka Republik Indonesia. Pesatnya laju pembangunan terutama pada era otonomi daerah saat ini menimbulkan beberapa masalah dan dampak terhadap kualitas lingkungan antara lain degradasi air. Memang dampak negative dari suatu kegiatan pembangunan sulit untuk dihilangkan sepenuhnya. Untuk memngurangi dampak negatife perlu diambil langkah-langkah nyata salah satunya adalah melalui kebijakan pemerintah yang menjamin agar lingkungan tetap terjaga dan keberlanjutan pembangunan dapat dimaksimalkan termasuk dalam sumber daya air.
8.1 Analisis Konten Analisis konten (isi) adalah melihat aspek konten (isi) sumber daya air lintas wilayah apakah sudah diatur oleh undang-undang maupun peraturan dibawahnya. Beberapa produk hukum tentang sumber daya air khususnya yang terkait air bersih akan dianalisis baik analisis content maupun analisis legal review antara lain: 1.
Undang-undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2.
Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
3.
Undang-undang
Republik
Pemerintahan Daerah.
Indonesia
No.
32
Tahun
2004
tentang
223
4.
Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Analisis konten (isi) terhadap Undang-undang No. 7 Tahun 2004, Undangundang No. 5 Tahun 1990, Undang-undang 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 38, Peraturan Pemerintah Nomor 42, Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005, Permen PU nomor 20 Tahun 2006, Permen PU No. 18 Tahun 2007. Hasil analisis konten terhadap peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air nampak pada lampiran 8.1.1 UU No. 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air Undang-undang No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air lebih menekankan
kepada,
pengelolaan,
wilayah
sungai,
pemerintah
daerah
pengendalian, konservasi, keterpaduan dan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air memperhatikan bahwa pengelolaan wilayah sungai agar tetap dikendalikan dan memperhatikan kepentingan daerah secara terpadu serta memperhatikan konservasi sumber daya air. UU No. 7 Tahun 2004, maupun UU No 5 Tahun 1990 serta PP No. 42 Tahun 2008 dan PP No. 43 Tahun 2008, serta Permen PU No. 20 Tahun 2006 tentang KSNP SPAM dan Permen PU No. 18 tentang Strategi Pengembangan SPAM tidak satupun yang menyinggung tentang kebijakan pendanaan konservasi sumberdaya alam dan hayati maupun pendanaan konservasi air . Pasal 40 UU No. 7 Tahun 2004 terdiri dari 9 ayat, ayat (1).Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum, ayat (2) Pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, ayat (3) Badan Usaha Milik Negara dan/ atau Badan Usaha Milik Daerah merupakan penyelenggaran pengembangan SPAM, ayat (4) Koperasi, Badan Usaha Swasta dan masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM, ayat (5)
224
Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air munim bertujuan untuk a). Terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, b. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, dan
c. Meningkatnya efisiensi dan cakupan
pelayanan air minum. Pasal 34 ayat (6) Pengaturan pengembangan SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan prasaran dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf d; ayat (7).
Untuk mencapai tujuan pengaturan
pengembangan SPAM dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), pemerintah dapat membentuk badan yangn berada di bawah dan bertanggung jawab kepada mentri yang membidangi sumber daya air; ayat (8) Ketentuan pengembangan SPAM, BUMN dan/ atau BUMD penyelenggara pengembangan SPAM, peran serta koperasi, bus dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4 ),dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terdiri atas 18 Bab dengan 100 pasal. Undang-undang Nomor 5 tahun 2007 telah menyinggung masalah konservasi sumber daya air sebanyak 6 pasal serta pendayagunaan sumber daya air sebanyak 25 pasal, lampiran. Undang undang SDA memuat hampir semua aspek yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air bahkan dalam pengaturan berbagai aspek menunjukkan keseimbangan, untuk itu UU SDA ini merupakan produk hukum yang relatif komprehensi subatansinya. Keseimbangan perhatian terhadap nilai ekonomis produksi dengan konservasi sudah ditunjukkan dalam Pasal 2,3,
Pasal 4. Dalam ketiga pasal
tersebut dinyatakan bahwa Sumber Daya Ari mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang harus diwujudkan secara selaras. SDA harus dikelolah secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakayat. Sumber daya air dikelola berdasarkan asas
225
kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas. Undang-undang SDA mengarahkan agar pengeloaan SDA sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi harus diarahkan pada upaya keselarasan antara konservasi dan pendayagunaan SDA serta pengendalian daya rusak air. Asas kelestarian dan asas kesesimbangan harus dijadikan pedoman agar pengelolaan SDA harus menjaga keberlanjutan eksistensi dan dungsi SDA baik secara sosial maupun secara ekonomis. Pengaturan tentang keharusan melakukan konservasi diatur melalui Pasal 20 s/d Pasal 25. Ketentuan konservasi dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung, dan fungsi SDA. Upaya konservasi dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pengendalian pencemaran air. UU SDA juga melarang bagi siapapun melakukan kegiatan yang menyebabkan rusaknya sumber air dan prasarananya, pencemaran air, dan menganggu pengawetan air. Pasal 5 menentukan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan
pokoknya sehari-hari. Negara
mempunyai kewajiban agar kebutuhan yang minimal sehari-hari akan air dari perseorangan dan badan hukum dapat terpenuhi.Sedangkan pasal 29 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) memberikan jaminan dan pemenuhan kebutuhan minimal untuk kegitan manusia seperti kegiatan hidup sehari hari, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaaan,
industri,
pertambangan,
perhubungan,
kehutanan
dan
keanekaragaman hayati, olah raga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estitika, dan kebutuhan lain yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Jadi ada dua kegiatan yang ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perolehan dan pemanfaatan air yaitu kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat. Kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari mencakup untuk mandi, cuci, masak, dan air minum, sedangkan ketersediaan air bagi pengairan tanah pertanian rakyat diutamakan yang terlertak dalam jaringan saluran irigasi aitu antrair laut yang ada di daratan untuk usaha budidaya tambak atau sistem pendingin mesin atau penyulingan air laut untuk air minum.
226
Semangat desentralisasi tampaknya mendasari pembentukan UUSDA ini karena pemberian kewenangan otonomi juga sampai ke pemerintahan desa. Artinya kewenangan pengelolaan SDA yang bersumber dari Hak Penguasaan Negara tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, namun dengan menggunakan prinsip pembagian kewenangan, Pemdah dan Pemerintah Desa juga diberi kewenangan melaksanakannya. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa penguasaan (Negara) atas sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemdah. Hak penguasaan negara dapat saja bersifat desentralisasi mutlak yaitu antara kewenangan yang dipunyai oleh Pemerintah dengan yang diserahkan berbeda, namun juga dapat bersifat desentralisasi yang mengarah pembagian kewenangan yaitu antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemda sama dengan perbedaan dalam luas ruang lingkup berlakungan kewenangan tersebut. Hak Guna Air (HGA)
merupakan wewenang untuk memperoleh dan
memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan. Hak Guna Air diatur dalam pasal 7, HGA dibedakan antara Hak Guna Pakai Air (HGPA) yaitu kewenangan untuk memperoleh dan memakai air seHGPA dan HGUA tidak jelas, karena secara UU No. 7 Tahun 2004 tidak secara konsisten menggunakan keduanya sebagai alas hak bagi siapapun untuk memakai atau mengusahakan air. Alas hak yang memberikan kewenangana adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemda. Ijin diperlukan jika pemakaian
air harus mengubah
kondisi alami sumber air, pemakaian dalam jumlah besar, dan pemakaian air untuk pertanian rakyat yang berada di luar sistem irigasi yang sudah ada. Privatisasi sumber daya air nampak pada nuansa UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA. UU No 7 Tahun 2004 tentang SDA memperkenalkan istilah air bukan barang publik (sosial) namun mengarah kepada komoditas ekonomi. Dengan UU No. 7 Tahun 2004 membuka peluang pengusahaan air dan atau privatisasi air. Menurut Sanim (2011), lambannya reformasi institusi dan ketidakpastian legal formal di sektor air, secara bersamaan privatisasi air sendiri sudah dijalankan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya privatisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) antara lain:
227
1. Tahun 1977, World Bank mensponsori privatisasi air di Jakarta, dibagi kepada Thames Water (Inggris) dan Suwez-Lyonnaise (France). 2. Privatisasi PDAM Batam dan Palembang oleh Biwater (Inggris). 3. Privatisasi PDAM Pekanbaru dan Manado. 4. Privatisasi air oleh Ondo-Suez yang beroperasi di Jakarta, Medan, Semarang, dan Tangerang, serta 5. Privatisasi air di Sidoarjo oleh Vivendi (Feance).
Hingga saat ini, privatisasi air di Indonesia difokuskan pada sektor sanitasi atau penyediaan air bersih perkotaan. Keterlibatan swasta berupa penyediaan prasarana, distribusi, dan penarikan retribusi pemakaian air dari konsumen. Mereka menfokuskan pada wilayah perkotaan disebabkan adanya kemudahan dalam investasi prasarana distribusi air dan kemampuan konsumen untuk membanyar (willingness to pay) yang tinggi. Prasarana distribusi air di perkotaan relatif sudah terbangun. Sementara di perdesaan, cakupan pengelolaan air akan membutuhkan investasi prasarana yang cukup besar, willingness to pay masyarakat perdesaan yang lemah dan persoalan peggunaaan air irigasi oleh petani (Sanim, 2011). Hasil analisis konten dan analisis legal review terhadap undang-undang yang berkaitan dengan sumber daya air, dapat disimpulkan bahwa perlunya dilakukan restrukturisasi dan reformasi pengelolaan sumber daya air. Karena sektor air di Indonesia tidak mampu memenuhi pertumbuhan dan berbagai tuntutan sebagai konsekwensi meningkatnya populasi penduduk, termasuk penduduk DKI Jakarta yang meningkat pesat. Kebutuhan air untuk keperluan rumah tangga, industri, dan mall serta pertanian meningkat dan gagal dipenuhi oleh pemerintah. Restrukturisasi juga perlu dilakukan berkaitan deengan kecenderungan yang berlaku, khususnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Jika sebelum adanya UU No. 7 Tahun 2007, tentang Sumber Daya Air, swasta hanya terlibat pada pengusahaan dan pengelolaan air minum, maka saat ini swasta dimungkinkan berperan pada seluruh bidang perairan, dari penyediaan air bersih, air minum, hingga pemenuhan air baku untuk pertanian. Bentuk kerjasama
228
dapat berupa kontrak BOT, perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Laporan Pemerintah Indonesia pada World Water Forum III di Kyoto, Jepang, menyatakan bahwa 80 persen populasi belum memiliki akses kepada air yang mengalir (running water). Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah sesungguhnya
masih memiliki kewajiban yang besar untuk dapat memenuhi
kewajiban tersebut, diperlukan sumber dana yang besar untuk pembangunan infrastruktur pengairan, pemulihan dan perawatan sumber daya air. Diperkirakan, pemerintah membutuhkan dana sebesar 5,1 triliun rupiah setiap tahun untuk menyediakan air bersih bagi 40 persen populasi hingga 2015. Beberapa peraturan perundang-undangan dibawah UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air antara lain Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 294/PRT/M2005 tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelanggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem penyediaan Air minum (KSNP – SPAM). 8.1.1.1 Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air tidak hanya mengatur sehubungan dengan susunan organisasi dan tata kerja Dewan Sumber Daya Air tetapi juga pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja, hubungan kerja antar dewan sumberdaya air; dan pembiayaan. Pengaturan Dewan Sumber Daya Air dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air terdapat dalam Pasal 86 ayat 1– 4. Undangundang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Bagian menimbang pada Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air hanya mencantumkan Pasal 86 ayat 4.
229
Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air sebagai satu-satunya dasar pertimbangan pembentukan Dewan Sumber Daya Air. Pasal 86 ayat 4 Undang Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air hanya mengatur bahwa susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi (Dewan Sumber Daya Air) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Pasal 86 ayat 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dengan sangat jelas menyebutkan bahwa pengaturan tentang susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi (Dewan Sumber Daya Air) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden tetapi pengaturan lebih lanjut sebagai amanat tersebut dilakukan dengan Peraturan Presiden sehingga perlu ditelusuri dan di telaah lebih lanjut sehubungan dengan kedudukan peraturan presiden dengan keputusan presiden. Tetapi yang jelas, amanat Undang-Undang adalah melalui Keputusan Presiden tetapi justru diatur dengan Peraturan Presiden. Susunan organisasi Dewan SDA Nasional terdiri dari ketua merangkap anggota yang dijabat oleh Menko Perekonomian, ketua harian merangkap anggota yang dijabat oleh Menteri dan anggota yang akan diisi oleh unsur pemerintah dan non pemerintah. Susunan organisasi dimana ketua dijabat oleh Menko Perekonomian sebenarnya sudah menunjukan watak dan corak pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air nasional, yaitu menempatkan air sebagai barang ekonomi semata. Air akan di tempatkan dan dimanfaatkan bagi pemenuhan pemasukan Negara dalam konteks anggaran. Watak dan corak yang akan mencerminkan keberpihakan pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air pada kesejahteraan rakyat adalah ketika posisi ketua di jabat oleh Menko Kesejahteraan Rakyat (Kesra). Menko Perekonomian akan lebih berorientasi pada sector ekonomi sebagai pilar utamanya sedangkan Menko Kesra akan lebih beroreintasi pada kesejahtaraan rakyat. Menko Kesra sendiri tidak mendapatkan posisi apa pun dalam Dewan SDA Nasional. (Adhiyul, 2011) Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyebutkan bahwa wadah koordinasi, yaitu Dewan SDA Nasional di tingkat nasional beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah dalam
230
jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan. Penjelasan pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan seimbang adalah jumlah anggota yang proporsional antara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air tidak menunjukan proporsional jumlah anggota antara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah. Anggota dari unsure pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air adalah berjumlah 22 anggota, sedangkan jumlah angota dari unsur non pemerintah hanya 11 anggota. Perbandingan antara unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah adalah 2:1. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur non pemerintah sesuai dengan Pasal 18 Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air tidak mencerminkan prinsip keterwakilan sebagaimana yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip keterwakilan adalah terwakilinya kepentingan unsur-unsur yang terkait, misalnya sektor, wilayah, serta kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air. Keterwakilan rakyat selaku kelompok pengguna sumberdaya air hanya terwakili dalam komposisi anggota dari unsur non pemerintah adalah keterwakilan langsung bagi rakyat selaku pengguna sumberdaya air maksimal hanya terdapat dalam 2 unsur, keterwakilan langsung bagi pengusaha sumberdaya air terwakili dalam 7 unsur, keterwakilan langsung bagi kalangan lingkungan hanya terwakili dalam 2 unsur.Komposisi keanggotaan Dewan SDA Nasional dari unsur non pemerintah menunjukkan bahwa pandangan pemerintah sehubungan dengan keterwakilan dari unsur non pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan pengusaha sumberdaya air. Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air telah memposisikan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat secara ambigu. Dalam konteks keanggotaan Dewan Sumberdaya Air, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat hanya diposisikan sebagai pihak yang “dapat” dilibatkan sebagai narasumber sebagaimana yang terdapat
231
dalam Penjelasan Pasal 86 ayat 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. Kalimat “dapat” memberikan gambaran bahwa masukan dari organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat tidak menjadi suatu keharusan. Dampak yang akan muncul adalah besarnya kemungkinan pengabaian masukan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air. Posisi organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat hanya sebagai narasumber, artinya organisasi masyarakat
dan/atau
lembaga
swadaya
masyarakat
belum
benar-benar
mendapatkan pengakuan penuh dari pemerintah sebagai salah satu subjek dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air. Pasal 92 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air menyebutkan bahwa organisasi yang bergerak pada bidang sumber daya air berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan sumber daya air dan/atau prasarananya, untuk kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya air. Penjelasan pasal ini menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan organisasi yang bergerak di bidang sumber daya air antara lain adalah organisasi pengguna air, organisasi pemerhati masalah air, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat bidang sumber daya air, asosiasi profesi, dan/atau bentuk organisasi masyarakat lainnya yang bergerak di bidang sumber daya air. Pasal 92 Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dengan sangat jelas dan terang mengakui keberadaan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat sebagai suatu subjek hukum dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air karena mendapatkan hak gugat atas sumberdaya air. Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air, memposisikan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat hanya sebagai “narasumber” sesuai dengan Pasal 21 jis Pasal 30 dan Pasal 37 Perpres No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air, yaitu “Dalam melaksanakan persidangan,
Dewan
SDA
(Nasional,
Propinsi,
Kabupaten/Kota)
dapat
232
mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya
masyarakat,
atau
masyarakat
terkait”.
Klausul-klausul
yang
memposisikan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air dan Perper No. 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumberdaya Air menunjukkan bahwa pemerintah beranggapan organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat sebagai elemen utama dalam pengelolaan dan/atau pemanfaatan sumberdaya air. Keterlibatan masyarakat dalam keanggotaan Dewan Sumber Daya Air masih belum seimbang yaitu hanya dua orang dimana keterlibatan gender (wanita) belum banyak dibahas, padahal wanita paling banyak pengguna air di rumah tangga. 8.1.1.2 Permen PU No. 20/PRT/M/2006 tentang KNSP-SPAM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KNSP-SPAM), Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, yang selanjutnya disingkat
KNSP
–
SPAM,
merupakan
pedoman
untuk
pengaturan
penyelenggaraan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, baik bagi pemerintah pusat maupun daerah, dunia usaha, swasta dan masyarakat. Sedangkan Pasal 2 KNSP–SPAM digunakan sebagai pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem penyediaan air munim berkualitas baik di tingkat pusat, maupun daerah sesuai dengan kondisi daerah setempat . Pada Pasal 4 ayat (1) Dalam hal daerah belum mempunyai pengaturan sebagaimana
dimaksud
dalam
pasal
2,
maka
ketentuan
dan
rencana
pengembangan sistem penyediaan air minum di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, mengacu pada peraturan menteri ini. Pada ayat (2) Bagi daerah yang telah mempunyai Peraturan Daerah Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum sebelum Peraturan Menteri ini diterbitkan, agar Peraturan Daerah tersebut di sesuaikan berdasarkan ketentuan – ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
233
8.1.1.3 Permen PU No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan SPAM Isi Peraturan Mentri Pekerjaan Umum No 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan SPAM, pada Bab VIII Pengaturan di daerah pada pasal 62 terdiri dari dua ayat antara lain: ayat
(1) Untuk pedoman
pelaksanaan penyediaan prasarana air minum di daerah perlu di buat Peraturan Daerah yang didasarkan pada ketentuan–ketentuan dalam peraturan mentri ini. Ayat (2)
Dalam
hal
daerah
belum
mempunyai
Peraturan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka terhadap pelaksanaan penyediaan prasarana dan sarana air minum di daerah diberlakukan ketentuan – ketentuan dalam peraturan mentri ini. Pasal 62 ayat 2 memberikan kewenangan kepada daerah
untuk
menetapkan kebijakan daerah berupa perda tentang air bersih (air minum) maka akan menimbulkan berbagai bentuk perda dalam pengelelolaan air bersih. Jika hal ini terjadi maka dimungkinkan terjadi konflik kepentingan terkait air. Konflik air dan tumpang tindih kepentingan akan air antar perda wilayah a dengan wilayah b dikarenakan masing-masing pemerintah daerah mengacu dan berpegang teguh pada pelaksanaan perda tersebut. Maka diperlukan model perda air minum (air bersih) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai suatu Norma Standar Prosedur Manual (NSPK) bagi daerah. Karena penyediaan air merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah maka, perlu dipikirkan kebijakan lintas wilayah yang mengakomodir pengelolaan air bersih secara lintas wilayah yang berbasis otonomi daerah. Kerjasama antar wilayah harus tetap dalam koridor nasional artinya bahwa kerjasama lintas wilayah dalam pengelolaan air bersih harus dipandu oleh Pemerintah Pusat segbagai penengah dan pengawas kerjasama tersebut dikaernakan wilayah sungai tidak dapat dibatasi oleh satuan wilayah administrasi. Pengelolaan yang dibahasakan sebagai penataan ruang dilakukan sebagai suatu sistem proses (i) perencanaan tata ruang, (ii) pemanfaatan ruang, dan (iii) pengendalian pemanfaatan rauang. Dengan demikian harus difahami bahwa penataan ruang adalah sebuah sistem yang berkelanjutan. Dimulai dari perencanaan terhadap ruang, dilanjutkan dengan pemanfaatan ruang, dan diakiri dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut.
Penataan
234
ruang tersebut diselenggarakan berdasarkan asas; (i) keterpaduan; (2) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, (iii) keberlanjutan, (iv) keberdayagunaan dan keberhasilgunaan (v) keterbukan; (vi) kebersamaan dan kemitraan: (vii) perlindungan kepentingan umum (viii) kepastian hukum dan keadilan; dan (ix) akuntabilitas. Dalam implementasi, penataan ruang mengklasifikasikan penataan ruang didasarkan pada lima hal, pertama, sistem penataan ruang; kedua, fungsi utama kawasan, ketiga: wilayah adminstrasi: keempat, kegiatan kwasan dan kelima: nilai stategi kawasan. Pada konstek Good governance yang dicirikan melalui prinsip transparansi dan akutanbilitas, UUPR merumuskan kannya melalaui hak dan peran serta masyarakat (pasal 60) dan pasal 65) serta rumusan mengenai potensi penjatuhan sanksi pidana (tanggung gugat) bagi pejabat pemerintah yang menerbitkan ijin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang (pasal 73). Perumusan tanggung gugat bagi pejabat pemerintah dalam konsteks ini oleh UUPR bisa dibaca sebagai langkah maju yang menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak selamanya steriil dari potensi penyimpangan (absuse of power). Oleh karena itu, harus ada mekaniseme yang bisa digunakan untuk menyikkapinya. 8.1.2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari 16
bab dan 240 pasal.
Pada pasal 10 ayat 1 mengamanatkan bahwa
pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Urusan peemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan eksternalitas, akutanbilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan, UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 11 ayat 1. Adapun yang dimaksud dengan eksternalitas yang dimuat dalam penjelaasan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 adalah kriteria pembagian urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal,
235
maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sedangkan apabila dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota dan/atau/regional maka urusan pemerintahan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi, dan apabila dampaknya bersifat lintas provinsi dan/atau nasional, maka urusan itu menjadi kewenangan Pemerintah. Pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwa urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan. Urusan pemerintah yang dilimpahkan kepda Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan. Pasal 13 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala privinsi yang meliputi penangan kesehatan, penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota, penyediaan sarana dan prasarana umum, pengendalian lingkungan hidup dan peyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yanb belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten dan/ kota. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 14 menempatkan urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi masyarakat di kabupaten/kota sebagai “urusan wajib pemerintah kabupaten/kota”. Tentunya lingkup atau pengertian dan urusan penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan dasar bagi masyarakat di kabupaten/ kota tersebut mencakup pula penyediaan air minum bagi masyarakat. Pembangunan sarana dan prasarana terkait air bersih selain menjadi kewenangan pemerintah pusat juga menjadi kewenangan pemerintah provinsi serta kewenangan pemerintah daerah. Namun perhatian yang besar terdahap sektor air minum ini belum diimbangi dengan perhatian yang besar terhadap sektor sanitasi yang mencakup limbah domestik dan persampahan. Penduduk yang memiliki akses kepada jamban yang aman baru 48,52% (BPS 2000) dan yang dilayani sistem perpipaan baru mencapai 2,33% di 11 kota, itu pun sebagian besar belum memenuhi standar kualitas yang ditentulan. Sisanya yang sebagian besar lagi membuang limbahnya tanpa pengolahan ke lingkungan, terutama ke badan-badan airah. Hubungan antara pemerintah daerah dalam bidang pelayanan umum dituangkan pada pasal 16 ayat 1-3. Pada pasal 16 ayat 2 hubungan dalam bidang
236
pelayanan umum antar pemerintahan daerah
meliputi kerjasama antar
pemerintahan daerah dalam penyelenggaran pelayanan umum dan pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum. Lebih lanjut pada pasal 17 ayat 1 dijelaskan hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintah daerah meliputi kewengangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak budi daya, dan pelestarian, bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, dan penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota. PP Nomor 38 Tahun 2007 terdiri dari 9 bab dan 23 pasal. Pada pasal 19 ayat 1 dinyatakan bahwa khusus untuk Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota secara otomatis menjadi kewenangan provinsi.
8.2
Kerjasama Lintas Wilayah Berbasis Otonomi Daerah Untuk memenuhi kebutuhan air DKI Jakarta perlu dilakukan kerjasama
lintas wilayah, karena kebutuhan air besih DKI Jakarta disupali dari luar DKI Jakarta. Sedangkan sungai-sungai pensuplai air ke DKI Jakarta merupakan sungai dengan kategori lintas provinsi dan Sungai Wilayah Strategis Nasional (Permen PU No.11A/PRT/M/2006). Kerjasama pengelolaan air bersih lintas wilayah dalam rangka pemenuhan air bersih DKI Jakarta dilakukan agar
keberlanjutan
pemenuhan air bersih tercapai baik dari segi kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Bentuk kerjasama lintas wilayah tersebut mengacu kepada PP 38 tahun 2007
maupun mengacu kepada PP 42 tahun 2008 serta peraturan
turunannya yaitu Permen PU No.11A/PRT/M/2006. Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air pasal 12 menjelaskan; (a) rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan (b)
237
rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat kabupaten/kota. (c) rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat provisi yang bersangkutan. (d) rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategi nasional disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional SDA dan kebijakan pengelolaan SDA pada tingkat povinsi dan/kabupaten/kota yang bersangkutan. Pola pengelolaan sumber daya air dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi setelah dikonsultasikan dengan para gubernur yang bersangkutan diserahkan kepada Mentri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi. Sedangkan pola sumber daya air pada wilayah sungai lintas negera dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional untuk dilakukan konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait dengan mengikut sertakan bupati/walikota dan gubernur yang bersangkutan, mentri yang membidangi pertahanan, dan mentri yang membidangi hubungan luar negeri dan hasilnya disampaikan oleh unit teknis yang membidangi SDA kepada Mentri untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai lintas negara. Bersasarkan kebijakan sebagaimana tersebut di atas, Pemerintah DKI Jakarta dapat melakukan kerjasama dengan Pemda lain seperti Provinsi Jabar dan Provinsi Banten serta dapat pula melakukan kerjasama langsung dengan Pemda Kabupaten/Kota Bogor, Tangerang dan Bekas dengan melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi masing-masing, sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 pasal 19 ayat (1) Khusus Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta rincian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sebagaimana tertuang dalam PP ini secara otomatis menjadi kewenangan provinsi DKI Jakarta. Kerjasama yang bersifat lintas wilayah tersebut tidak terbatas dalam pemanfaatan sungai untuk sumber air baku, namun termasuk dalam pengelolaan
238
sungai termasuk didalamnya kegiatan konservasi. Bentuk kerjasama pengelolaan air bersih lintas wilayah adalah pendanaan konservasi melalui mekanisme role sharing dari daerah pemanfaat air (DKI Jakarta) kepada daerah pensuplai air dengan besaran berapa air yang dapat diterima oleh DKI dari daerah tersebut. Kontribusi pendanaan konservasi air untuk wilayah hulu dan tengah DAS tersebut biasa disebut dengan pembayaran jasa lingkungan atau payment environtment servise (PES). Agar kebijakan kerjasama lintas wilayah memiliki payung hukum yang tetap dan kuat, sebaiknya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pekerjaan Umum atas nama Pemerintah Pusat.
8.3
Pengelolaan air baku untuk air bersih DKI Jakarta Untuk meningkatkan pelayanan air bersih, pemda DKI Jakarta melakukan
kerjasama dengan pihak swasta. Perjanjian kerjasama dimaksudkan untuk meningkatkan produksi, distribusi, pengelolaan dan kemampuan teknologi. Surat perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut disaksikan dan disetujui oleh Gubernur DKI Jakarta. Surat perjanjian setebal 245 halaman memuat secaca rinci dan detail tentang makna atau definisi-definisi 41 halaman yang harus dibaca dengan cermat dan teliti karena berisi definisi yang complicated dan penuh dengan makna yang mengambang. Kerjasama tersebut dilakukan dilakukan sejak 1997 dengan beberapa kali perubahan surat perjanjian. Perjanjian kerjasama pertama kali ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada tanggal 6 Juni 1997 yang kemudian diubah dengan perubahan terhadap perjanjian kerjasama pada tanggal 28 Januari 1998 dan diubah kembali dengan perjanjian kerjasama tertanggal 22 Oktober 2001. Perjanjian kerjasama antara pemda DKI Jakarta yang diwakili oleh PAM Jaya dengan pihak PT.Palyja dan PT.Aetra, dengan pembagian wilayah timur Jakarta dengan pihak PT.Thames PAM Jays dan wilayah barat Jakarta dengan pihak PT. Palyja. PT. Palyja berkantor di daerah Pejompongan dengan wilayah operasi di wilayah barat sedangkan PT. Aetra wilayah operasinya mulai dari Kalimalang sampai dengan Pulogadong, peta wilayah kerjasama dengan swasta dapat dilihat pada Gambar 49.
239
Gambar 49. Intake building PT. Aetra Air Jakarta (PAM JAYA) di Kalimalang JakTim
.
Gambar 50 . Peta proyek kerjasama air bersih di DKI Jakarta Dalam perjanjian tersebut pihak kedua melakukan penagihan rekening air kepada pelanggan, melakukan pengoperasian fasilitas-fasiltas produksi dan distribusi air bersih dan air minum. Pembangunan aset baru (akan dibangun)
240
didanai bukan oleh pihak kedua (swasta) namun oleh pihak pertama dengan persetujuan badan regulator. Pada tahun ini PT Palyja mengajukan dana sebesar 13 milyar untuk membangun WTP (IPA) baru di Kali Pesanggrahan dengan kapasitas 600 liter per detik. Sungai Cisadane 3000 liter per detik, Kali Krukut 5.600 liter per detik.
Badan regulator tidak menyetujui hal tersebut, badan
regulator menyarankan untuk menunggu hasil proyek pipanisasi yang akan dibangun dengan dana APBN dan diperkirakan dimulai pada tahun 2013 dengan kapasitas 4.000 liter per detik. Sedangkan WTP (water treatment Plant) Curug diperkirakan akan mampu menghasilkan 5.000 liter detik. Pendapatan dari usaha ini disimpan dalam rekening bersama yang dinamakan dengan rekening escrow. Rekening escrow berarti rekening escrow yang diadakan menurut perjanjian rekenening escrow sesuai dengan klausal 30. Adapun pendapatan pendapatan yang tidak dibagi adalah semua pendapatan yang tidak dibagi menurut perjanjian ini dan yang akan diterrima oleh masing-masing pihak sebagai berikut; untuk pihak pertama, pendapatan yang terdiri dari; (i) semua piutang yang belum diselesaikan sejak tanggal berlakunya kerjasama. (2) kontribusi atau sumbangan yang dipungut atas nama instansi pemerintah. (iii) hasil penjualan surplus aset (iv) pendapatan lain yang bukan milik pihak kedua dari pendapatan yang tidak dibagi (v) 50% (lima puluh persen) dari semua denda dan penalti yang dikenakan kepada para pelanggan selain biaya-biaya pemutusan sambungan dari dan penyambungan kembali ke fasilitas distribusi. Untuk pihak kedua, pendapatan yang terdiri dari pendapatan yang bukan milik pihak pertama, termasuk: (i) biaya nyata sambungan pelanggan; (ii) denda untuk keterlambatan pembanyaran hutang atau setiap pembanyaran rekening tak tertagiih pada setiap waktu selama jangka waktu, baik berdasarkan perintah pengadilan atau lainnya. Sehubungan dengan ganti rugi telah dibayar kepada pihak pertama. (iii) bagian dari piutang yang belum diselesaikan yang berkaitan dengan jumlah volume air yang ditagih dikalikan dengan imbalan yang berlaku pada saat berakirnya jangka waktu atau tanggal berlakunya pengakiran perjanjian ini. (iv) biaya pemutusan sambungan dari dan penyambungan kembali ke fasilitas distribusi (v) 50% dari semua denda dan penalti yang dikenakan kepada pelangan
241
selain dari biaya-biaya pemutusan sambungan dari atau penyambungan kembali ke fasilitas distribusi. Dengan adanya kerjasama tersebut maka, pihak swasta yang melakukan penagihan hasil distribusi air, pihak swasta pula yang melakukan pengeloaan air minum dengan menggunakan instalasi dari PAM JAYA (yang telah terpasang) sedangkan untuk WTP yang baru atas usulan pihak swasta pendanaannya tetap ditanggung oleh pihak pemerintah dalam hal ini DKI Jakarta. Dengan model kerjasama semacam ini, maka pihak PAM Jaya mengalami kerugian terus menerus bahkan pada semester II tahun 2011 sebesar Rp. 8,6 milyar. Lihat Tabel 48 Kerugian PAM Jaya pada awal tahun 2011.
Tabel 48. Kerugian PAM JAYA awal tahun 2011. No.
Bulan
Jumlah (Rp)
1.
Januari
2.504.310.120
2.
Februari
3.090.960.482
3.
Maret
2.984.632.513
Sumber: Diolah dari hasil wawancara dengan PAM Jaya, (2011) Kondisi di atas, meperlihatkan kerjasama dengan pihak swasta semacam ini patut untuk dikaji ulang. Sesuai dengan pendapat Sanim (2011), terdapat beberapa negara yang mengalami kegagalan dalam hal privatisasi air bersih. PAM Bogor melakukan pengelolaan sendiri, dengan modal sendiri dan pinjaman dengan dana lain dan menunjukkkan kinerja PAM Bogor sangat bagus. Begitu pula PAM di luar Pulau Jawa misalnya Banjarmasin juga menunjukkan kinerja PAM yang bagus sekali jika dikelolah oleh PAM tanpa ada kerjasama dengan pihak swasta.
Dalam kerjasama dengan pihak swasta semacam ini, beberapa pegawai yang ada di PAM Jaya dipekerjakan di pihak swasta yaitu PT.Palyja dan PT.Aetra, padahal dalam kerjasama dinyatakan bahwa pihak swasta memiliki keahlian dan modal, pihak pemerintah memiliki infrastruktur. Sedangkan
242
kenyataannya pihak pemerintah keahlian dan sdm yang berpengalaman serta infrastruktur dan juga sumber air. Jika pemerintah kekurangan modal, maka tidak perlu melakukan swastanisasi (privatusasi) karena privatisasi hanya menambah beban bagi rakyat. Pihak swasta tentu hanya mengejar keuntungan sebesarbesaranya, padahal air bersih berfungsi sosial, ekonomi dan fungsi lingkungan. Sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-undang No 7 Tahun 2004 pasal 5). Menurut Dirut PAM JAYA, MAURITS Napitupulu meminta operator bekerjasama dengan PAM Jaya untuk menyelesaikan segala persoalan yang ada termasuk peninjauuan ulang kerja sama. Jika peninjauan ulang perjanjian kontrak pada tahun 2012 mendatang berlangsung adil, PAM Jaya berencana membangun sejumlah instalasi pengelolaan Air (IPA) dan pipa di sejumlah lokasi yang rawan air bersih dengan bantuan dana dari Pemprov DKI akan membangun reservior (penampung) dan pipa di kawasan Cilincing dan Muara Karang, Jakarta Utara. Selain itu, meningkatnya IPA dibuaran dengan membangun IPA III dan IV, pembangunan IPA itu akan dilakukan seiring dengan ditingkatnay debit air baku di Kalimalang oleh pemerintah pusat dari 16 meter kubik per detik menjadi 26 m3/ per detik pada tahun 2015. Mauritz Napitupulu menegaskan, pihaknya tidak pernah menahan uang dari pelanggan (cash retntion) yang berada di rekening bersama antara Palyja dan PAM Jaya,
Maurit menilai Palyja tidak konsisten menerapkan aturan
sebagaimana diamanatkan Perda 11/1993 tentang pelayanan air minum. Kalim Palyja yang menyatakan bahwa kami menahan dana mereka, tidak benar. Selama ini Palyja tidak bisa membuktikan dana itu milik mereka. Kami tidak bisa menandatangani suatu pencairan dana tanpa ada bukti kalim yang jelas, “ tutur Mauritz kepada SP di Jakarta. Selasa 13/12. Menurut Meyritha Maryani mengatakan, mereka memiliki bukti-bukti klaim. Selain penahanan cash retention, hambatan lain yang harus segera diselesaikan adalah water charge yang tidak pernah diperbaruhi sejak semester I tahun 2010 sehingga membuat tingginya shortfall. Persoalan lainnya, sumber air yang tidak bertambah sejak awal kerjasama sehingga menyulitkan operator.
243
Juga perlunya revisi Perda 11/1993 yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Kerjasama PAM Jaya DENGAN PALYJA tahun 2008, Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu operator pelayanan air bersih Jakarta, Palyja nilai yang tertahan sejak Agustus 2010 hingga Oktober 2011 mencapai 10% hingga 15% dari pendapatan
Palyja atau
total Rp.163,4 milyar. Cash
retention tersebut berasal dari para pelanggan yang menunggak pembayaran pada periode tententu termasuk. Untuk penggunaan dana dari rekening tersebut harus ada tanda tangan kedua belah pihak yakni operator dan PAM Jaya. Yang terjadi saat ini. Palyja sebagai opeator tak dapat mencairkan cash tetention karena PAM Jaya tak menyetujui. PAM Jaya dinilai menahan uang dari pelanggan. Alasan PAM Jaya, sepeti dikemukakan Mauritz, Palyja tak memiliki bukti klaim pelanggan yang menunggak dan besaran klaim yang tidak sesuai kenyataan, PAM Jaya juga tidak mengetahui kapan dana yang ada di rekening bersama mulai terisi. Palyja meminta pembayaran Rp. 7200 per meter kubik. Sementara pelanggan mereka yang menunggak itu hanya membayar tagihan air sebesar Rp. 1.050 per meter kubik. Darimana dana PAM Jaya menanggulangi selisih itu?” kata Mauritz. Terkait dengan bukti klaim cash retention, Manager Komunikasi Palyja Meyritha Maryani mengatakan, mereka memilikinya. Bahkan, sambung dia, PAM Jaya juga memiliki bukti-bukti klaim yang sama. Selain penahanan cash retention, hambatan lain yang harus segera diselesaikan adalah water charge yang tidak pernah diperbarui sejak semester I tahun 2010 sehingga membuat tingginya shortfall. Persoalan lainnya, sumber air yang tidak bertambah sejak awal kerja sama sehingga menyulitkan operator. Ketua komisi B (bidang perekonomian) DPRD Jakarta, Selamet Nurdin mengatakan, restrukturisasi kesepakatan antara PAM Jaya dengan dua operatornya yakni PT.Aetra dan PT. Palyja sudah mendesak. Selambat-lambatnya reskonstruksi itu dilaksanakan pada 2012 mendatang. Pada 2012 mendatang merupakan saat yang tepat untuk merestrukturisasi utang PAM Jaya.
244
8.4
Implikasi Kebijakan Kerjasama Lintas Wilayah Berdasarkan verifikasi yang dilakukan, perlu disusun strategi untuk
memperkuat sistem yang telah disusun guna meningkatkan kinerja sistem dalam mencapai tujuan. Perlu dilakukan suatu setting agenda dalam mengimplikasikan kebijakan sebelum kebijakan itu diterapkan secara luas di masyarakat. Kebijakan pengelolaan air lintas wilayah secara terpadu, holistik yang mengkaitkan antara kualitas dan kuantitas serta berbasis OTDA, perlu memperhatikan kesetaraan kepentingan daerah baik daerah hilir selaku pemanfaat air maupun daerah hulu. Untuk itu perlu dipikirkan suatu imbalan dari pihak pemanfaat kepada daerah hulu, imbalan tersebut bisa dinamakan jasa lingkungan (PES) yang dipergunakan untuk budget konservasi air atau perbaikan lingkungan yang di hulu. Iuran atau pendanan tersebut belum banyak dibahas dalam peraturan perundang-udangan yang ada, walau telah banyak peraturan perundang-udangan yang membahas konservasi namun tidak ada satupun peraturan baik undang-undang sampai kepada peraturan pelaksana yang mengatur masalah dana atau pendanaan konservasi air dan pembayaran jasa lingkungan. 8.4.1 Setting agenda kebijakan menuju DKI berketahanan air bersih Suatu kebijakan akan lebih mudah untuk diimplementasi jika telah jelas tahapan pencapaiannya dan pembagian tugas (role sharing). Pencapaian target dapat dituangkan dalam setting agenda sedangakan penetapan setting agenda serta role sharing mengacu peraturan perundang-undangan yang ada dan juga mempertimbangkan target MDGs serta mengkaitkan hasil beberapa analisis sebelumnya seperti
identifikasi DAS terkait supply demand,
identifikasi
dukungan kebijakan, analisis ISM, MDS dan juga Sistem Dinamik Keterkaitan beberapa komponen kebijakan Tabel 49.
(SD).
245
Tabel 49 Keterkaitan komponen kebijakan dalam model dinamik Atribut sensitif hasil analisis MDS
Analisis Sistem Dinamik
Analisa das terkait supply deman
Driver power (dependen) hasil analisis ISM
Dukungan kebijakan
Banjir, Kekeringan, ,
BKT, 13 sungai, Desalinasi,
Pemerintah Pusat, Suplai air bersih Kebutuhan air tinggi
Kualitas air bersih
Pipanisasi
Citarum, Ciliwung, Cisadane wilayah sungai lintas propinsi yang memiliki potensi yang besar dan menjadi kewenangan pemerrintah pusat Citarum,
UU No.32/2004, PP 38/2007Perpres No.12/2008 Perment PU No. 11/a/PRT/M/2006 Pement PU No. 18/PRT/M2007, PermentPU No.21/PRT/M/2006 UU No.32/2004, PP 38/2007, PP 42/2008 Perpres 12/2008 PP 82/2001, Permen Kes
Keberadaan lembaga keuangan, Kapasitas lembaga pengelola air
PES
Citarum, Ciliwung, Cisadane
Partisipasi masyarakat dalam program (prokasi) pembayaran rek. air, PAD
13 sungai, program 3 R,
Citarum, Ciliwung, dll.
Dana otda,
Kualitas air, Terhindar dari penyakit, jumlah limbah, jumlah limbah,
Suplai air bersih, Kebutuhan air tinggi Harga air tinggi,
UU No. 7/ 2004 UU No.32/2004, UU No.32/2009 PP 38/2007, PP 42 / 2008 Perment PU No. 11/a/PRT/M/2006 UU No.32/2004, PP 38/2007 Perment PU No. 11/a/PRT/M/2006
Dengan mengacu pada hasil analisis MDS (atribut yang sensitif) dan analisis ISM (elemen pendorong), analisis supply demand dan DAS terkait, analisis kebijakan terkait pengelolaan air bersih, serta hasil dari analisis sistem dinamik, maka kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta dapat ditetapkan dalam suatu rencana berupa target waktu dalam setting agenda kebijakan sebagaimana nampak pada Tabel 50 berikut ini.
246
Tabel 50 Setting agenda kebijakan berketahanan air bersih N0
Kebijakan
1
Pemanfaatan BKT
2
4
Kebocoran (perbaikan pipa distribusi) Peningkatan cakupan pelayanan (pemasangan pipa baru/distribusi) Penerapan 3R
5
Pipanisasi WTP Curug
6
PES DKI (konservasi)
7
Sumber lain dari 13 Sungai lainnya
3
2012
2015
2020
2025
2030
PU, DKI, PAM 10% PAM, DKI 80%(MDG Nasional) PU,DKI,PAM
PU DKI, PU Pusat Pusat dan daerah DKI, Banten, Jabar Pusat DKI, Pemda Non DKI, Pusat, PAM
8
Desalinasi (pemanfaatan air laut)
DKI, PAM
Pencapaian target yang dituangkan dalam setting agenda perlu dilaksanakan secara konsisten dan memperhatikan beberapa kondisi dan kendala yang mungkin dihadapi. Program setting agenda tersebut di atas (Tabel 49) secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.
Banjir Kanal Timur (BKT). Proyek ini dimulai sejak tahun 2005 yang tercantum dalam Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 Provinsi DKI Jakarta. Presiden RI Megawati Soekarno Putri mencanangkan pembangunan BKT pada tahun 2003 melalui percakapan jarak jauh saat pencangan 30 proyek infrastruktur yang dipusatkan di Jepara Jawa Tengah dan didanai oleh APBNI sejak 3 Desember 2007. Pembuatan proyek BKT memotong sungai-sungai Cipinang, Sunter, Buaran, Jatikramat, dan Cakung, dari barat ke timur, sejajar dengan jalan Basuki Rahmat sampai perbatasan Pondok Kopi, lalu dialirkan ke utara di prerbatasan timur wilayah DKI Jakarta (Robert Adhi Ksp 2009). Proyek Banjir Kanal Timur meliputi wilayah seluas + 160 km2. Dengan proyek BKT diharapkan dapat mengurangi masalah banjir di DKI Jakarta. Namun
247
demikian diperlukan peran Pemda DKI dalam membenahi sistem drainase lokal di utara BKT serta pemanfaatan ruangnya ditata kembali sesuai kaidahkaidah penataan ruang agar proyek BKT berfungsi sesuai harapan. Peran lain pemerintah DKI Jakarta yaitu dengan menganggarkan untuk pembebasan tanah sebesar 2,5 trilyun rupiah. Pembangunan Banjir Kanal Timur selesai dibangun pada tahun 2011 dengan kemampuan pendanaan dan tenaga kerja dari bangsa sendiri. Dengan memanfaatkan air dari Banjir Kanal Timur maka diperkirakan akan menambah kurang lebih 10.000 liter/ detik.
2.
Penurunan tingkat kebocoran. Penurunan tingkat kebocoran dengan melakukan perbaikan pipa pada jaringan distribusi dan sehingga dapat menurunkan tingkat kebocoran sampai dengan 10% pada tahun 2015. Perbaikan pipa distribusi diperlukan mengingat kondisi pipa distribusi rata-rata sudah berumur di atas 15 tahun. Kebocoran yang terjadi disebabkan oleh pipa distribusi yang sudah berumur di atas 15 tahun. Umur pipa distribusi yang tua, keropos, dan berkarat menyebabkan kebocoran, mengurangi volume air serta mengakibatkan penurunan kualitas air akibat kematian. Kebocoran air yang terjadi pada pertengahan 2011 di daerah Kebon Jeruk, distribusi yang ditanam di bawah tanah (jalan raya). Kebocoran pipa distribusi air bersih yang terjadi di daerah Pangeran Jayakarta yang disebabkan oleh proyek pengerukan got/ saluran air untuk penanggulangan banjir. Pengerukan got (drainase) dengan menggunakan peralatan berat (backqu loader) mengakibatkan kebocoran pipa distribusi dan distribusi air bersih di daerah Pangeran Jayakarta mengalami gangguan kurang lebih sebulan dari bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2011. Perbaikan pipa dapat berjalan dengan baik jika dilakukan dengan secara bertahap dan didukung oleh data tentang panjang, umur, lokasi pipa bawah tanah dan lain-lain. Perbaikan pipa distribusi dibawah tanah (dekat jalan raya) akan mengakibatkan kemacetan di DKI Jakarta. Untuk itu perbaikan pipanisasi harus direncanakan secara baik dan dilakukan di malam hari secara bertahap.
248
Jika PAM Jaya mampu menurunkan tingkat kebocoran dari 46% sampai kepada30% bisa mendapatkan tambahan air bersih sebesar 3,6 m3/ detik atau setara dengan 110.376.000 m3/ tahun dengan perkiraan biaya sebesar Rp. 3 trilyun. Dana sebesar itu dipergunakan untuk perbaikan pipa distribusi yang sudah tua dan mengalami kebocoran. 3.
Peningkatan cakupan layanan. Saat ini cakupan pelayanan air bersih DKI Jakarta masih sekitar 50% sampai dengan 60% dari total penduduk DKI Jakarta. MDGs mentargetkan untuk kota besar cakupan pelayanan air bersih perpipaan sebesar 80% pada tahun 2015. Peningkatan layanan air bersih perpipaan saat ini masih mengalami banyak kendala antara tingginya tingkat kebocoran dan kehilangan air di saluran distribusi. Tingkat kehilangan tersebut diakibatkan oleh berbagai hal baik kebocoran pipa distribusi maupun tingkat hal lain. Selain itu kuantitas air baku belum mencukupi kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Sejalan dengan program peningkatan (penambahan) sumber
air baku,
maka ditingkat distribusi perlu dilakukan peningkatan cakupan pelayanan dengan menambah saluran perpipaan yang baru. Peningakatan jaringan distribusi perpipaan harus dimulai pada tahun 2013 sehingga pada tahun 2015 sudah tercapai target MDGs yaitu cakupan pelayanan air bersih sebesar 80% dari total penduduk DKI Jakarta. 4.
3R ( reduce, reuse , recyle) Dalam pelaksanaan program 3R tidak dapat hanya mengharapkan dari kesadaran masyarakat walau keberhasilan program 3R sangat menuntut kesadaran masyarakat. Program 3R yaitu reduce (menghemat), reuse (menggunakan kembali), recycle (mengolah kembali). Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta haruslah memulai dengan melakukan sosialisasi program 3R ditiap-tiap Kecamatan sampai kepada tingkat kelurahan. Pelaksanaan program reduce, reuse , recyle dimulai dengan sosialisasi ke RT dan RW seluruh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012. Selanjutnya pelaksanaan program 3R yaitu melakukan pembangunan instalasi pengelollan 3R di tiap-tiap kelurahan sampai kepada tiap-tiap Rukun Warga (RW) yang
249
dimulai pada tahun 2013 diseluruh kelurahan wilayah Propinsi DKI Jakarta. dan dapat dimanfaatkan pada tahun 2015. Jika program 3R dapat dilaksanakan dengan baik, maka DKI Jakarta akan menghemat 30% dari pasokan air baku saat ini atau sekitar 99.255.000 m3. . 5.
Pipanisasi dari Waduk Jatiluhur Menurut Direktur Jendral Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan, Dr.Ir. Muhamdad Amron (Suara Pembaruan 14/12/11) saluran Taum Barat yang mengalirkan air baku dari Jatiluhur mendapatkan banyak masalah antara lain pencemaran, kondisi saluran, serta penyalahgunaan fasilitas di sekitar saluran. Pipanisasi diperlukan dikarekan air dari Jatiluhur yang disalurkan ke IPA Buaran melalui saluran terbuka mudah terkena pencemaran. Perkiraan dana untuk porgram pipanisasi menelan biaya sebesar Rp.2,3 triliun. Program pipanisasi dari Jatiluhur hingga Jakarta sepanjang 78 kilometer
dengan
ukuran pipa berdiameter 1,8 meter, akan mampu menggelontorkan air bersih hingga 4.000 liter/detik. Program pipanisasi air bersih langsung, jauh lebih efektif dan murah karena air tidak perlu diolah di IPA, suplai air langsung dihubungkan ke pipa distribusi air minum yang ada di Jakarta. Pembangunan pipanisasi akan meningkatkan efisiensi pemanfaaan air baku dari tingkat kehilangan 50% menjadi 10 % dan penurunan tingkat pencemaran di sumber air baku. Program pembangunan pipanisasi dimulai dalam waktu dekat (Muhamad Amron) diperkirakan dimulai tahun 2012 dan diperkirakan selesai dan dapat beroperasi pada tahun 2025. 6.
PES (Payment For Environment Sevice). Awal teori tentang PES muncul pada tahun 1960 melaui tulisan artikel The Problem of Social Cost oleh Prof Ronald Harry Coase, Universitas Chicago. Sedangkan menurut Sven Wunder, PES adalah skema pemberian imbalan kepada penghasil jasa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jasa lingkungan, bukan pembayaran kepada ekosistem itu sendiri. Jadi transaksi PES dilakukan secara sukarela antara penerima manfaat dan pemberi manfaat jasa lingkngan. Kongres Watersheed Management tahun 2003 mendefisinikan PES
sebagai mekanisme kompensasi dimana penyedia jasa lingkungan
(service providers) dibayar oleh pengguna manfaat jasa lingkungan (service
250
users). PES untuk jasa air dan perlindungan DAS diartikan sebagai penerapan mekanisme pasar pemberian kompensasi kepada masyarakat pemilik lahan di hulu untuk konservasi dan tidak merubah peruntukan lahan-lahan yang berpengaruh terhadap ketersediaan atau kualitas sumber daya air di hilir. PES bersifat jangka panjang dan insentif bersifat jangka pendek, hal tersebu sesuai pendapat dari Doribel Herrador dan Leopoldo Dimas, peneliti disiplin ilmu agronomist dan environment economisc dari El Salvador. Pembayaran PES (payment environment services) bertujuan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih efisien dan bertanggungjawab. Skema PES untuk mendorong kesejahteraan masyarakat yang berkontribusi dalam meletarikan sumberdaya alam, dengan catatan bahwa daerah hilir atau penerima manfaat atau pihak yang membayar, logikanya harus levih sejahtera dibanding daerah hulu atau penyedia jasa lingkungan atau pihak yang menerima pembayaran, jika tidak, tak akan terjadi skema PES (Dewa Gumay, 2011). Pembayaran PES dapat dilakukan secara sukarela oleh penerima manfaat dan pemberi manfaat, hal tersebut seperti yang dilaksanakan di DAS Cidanau yaitu PT.KTI secara sukarela membayar iuran jasa lingkungan sebesar Rp. 175.000.000,- melalui Forum Komunikasi Das Cidanau (FKDC) yang dibentuk melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor: 124.3/Kep.64-Huk/02 tanggal 24 Mei 2002. Namun dalam kesepakan sukarela pembayaran jasa lingkungan tersebut belum jelas menakisme kepada siapa sebenarnya PES dibayarkan. Pembayaran PES dalam kasus pemenuhan air bersih untuk DKI Jakarta sebaiknya dilakukan dengan pandangan bahwa air merupakan barang publik yang dilindungi oleh konstitusi. Untuk itu pembayaran PES dalam pengelolaan air bersih lintas wilayah untuk pemenuhan air bersih DKI Jakarta yang berbasiskan otonomi daerah, berbeda dengan pembayaran PES yang terjadi di DAS Cidanau. DKI Jakarta melalui PAM Jaya menerima manfaat dari daerah hulu untuk itu Pemda DKI Jakarta harus membayar PES sebagai kepeduliannya dalam rangka konservasi sumber daya air kepada daerah hulu
251
yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DAS bagian tengah yaitu Pemda Tangerang Provinsi Banten. Beberapa contoh pembayaran PES seperti yang terjadi di Banten dan juga di Cirebon dan Kuningan
dapat dijadikan pelajaran untuk mekanisme
pembayaran PES. Kerjasama pemanfaatan Sumber Mata Air Paniis Kecamatan Pasawahan Kabupaten Kuningan antara pemerintah Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa
besarnya
dana
kompensasi
konservasi
dihitung
dengan
mempertimbangkan produksi air dari sumber air, tarif berlaku sebelum diolah bagi pelanggan di Kota Cirebon dan tingkat kebocoran air (Hikmat Ramdhan). Pada saat proses negosiasi berjalan penyedia jasa lingkungan menunjukkan bentuk sertifikat komitmen untuk menyakinkan wilayah pengguna bawhwa wilayah penyedia jasa lingkungan hidrologi secara serius menjamin wilayahnya tetap mampu memasok air. Skema pembayaran jasa lingkungan yang menganut skena voluntery akan sulit diwujudkan jika pandangan masyarakat daerah tersebut menganut faham bahwa air dan bumi seisinya adalah dikuasai negara dan dimanfaatakan untuk kemakmuran masayrakat sebesar-besarnya. Skema voluntery hanya bisa diterapakan pada kelompok bisnis yang bersifat komersial seperti yang diterapkan di Propinsi Banten. Perbedaaan masalah pemenuhan air dan sumber air di masing-masing daerah serta belum diputuskannya secara hukum mekanisme pembayaran jasa lingkungan, maka skema pembayaran jasa lingkungan setiap daerah juga berbeda-beda. Untuk DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta dapat melakukan beberapa kerjasama dengan pemerintah daerah di sekitarnya, misalnya untuk pemanfaatan sumber mata air yang terdapat di Kabupaten Bogor, maka skema kerjasama bisa menggunakan atau mencontoh skema pembayaran yang dilakukan oleh Kabupaten Cirebon dan Kuningan. Namun untuk pemanfaatan DAS Sungai dengan status wilayah sungai strategis nasional dan sungai lintas propinsi, maka mekanisme kerjasama antar propinsi yang perlu dilakukan dan dibawah payung hukum pemerintah pusat karena kewengan pengelolaan
252
sungai starategis nasional dan sungai lintas propinsi berada pada kewenangan pemerintah pusat. Pembayaran PES oleh Pemda DKI ke Provinsi Jabar dan Tangerang Provinsi Banten dengan perhitungan air yang dapat diterima oleh DKI Jakarta dengan perkiraan sebesar Rp. 100/ m3 . Biaya atau dana PES tersebut diambil dari teori valuasi air dan mempertimbangkan biaya pengelolaan air yang ratarata membutuhkan dana sebesar Rp. 1.000,-/ m3 s.d. Rp. 1.500,- (termasuk biaya investasi IPA) serta mempertimbangkan pembayaran jasa air sebesar Rp.161,-.
Saat ini DKI Jakarta menerima pasokan air baku dari Jatiluhur
sebesar 400 juta m3 s.d. 500 juta
m3
sehingga DKI Jakarta perlu
menyediakan dana PES sebesar kurang lebih Rp.50.000.0000.000.- . Dana tersebut dibayarkan kepada Provinsi Jabar dan Pemda Tangerang Provinsi Banten yang diperuntukan perbaikan lingkungan dan konservasi sumber daya air di hulu DAS Citarum dan Cisadane sesuai dengan besaran air baku yang ditrima. Mekanisme kerjasama tersebut sebaiknya dibahas oleh pihak pihak terkait termasuk para gubernur yang melibatkan beberapa kabupaten yang dilewati oleh DAS Citarum dan DAS Cisadane. Kerjasama antar wilayah dengan daerah atau propinsi lain dalam pemanfaatan DAS sungai wilayah strategis nasional seperti DAS Ciatrum dan Cisadane haruslah ditetapkan dalam payung hukum pemerintah pusat hal tersebut sesuai dengan PP 38 tahun 2007 dan PP 42 tahun 2008. Kerjasama dengan Provinsi Jabar dimulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2033 serta Provinsi Banten (Pemda Tangerang) 2013 sampai dengan 2033, kerjasama tersebut bersifat jangka panjang. Dana PES yang dibayarkan kepada daerah hulu dan daerah tengah DAS tersebut dipergunakan untuk memperbaiki kondisi DAS di hulu Sungai Citarum yang berada di Kabupaten Bandung.
Sedangkan bagian tengah
DAS Citarum bagian tengah yaitu
Purwakarta, Karawang, dan Bekasi mendapatkan dana PES sesuai dengan kesepakatan dan arahan Gubernur Jabar. Dana PES
dipergunakan untuk
perbaikan badan sungai dan program kali bersih di daerah tersebut, agar masyarakat dan industri yang ada di ketiga daerah tersebut tidak membuang sampah dan limbah ke badan sungai.
253
7.
Menambah sumber lain dari 13 sungai lainnya. Penambahan air baku untuk air bersih dari 13 sungai yang ada dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan air bersih perpipaan sampai 80% pada 2015 dan sekaligus penurunan cakupan pelayanan air bersih dengan sistem non-perpipaan terlindungi sampai 20% pada tahun 2015. Pemanfaatan sumber air baru dari 13 sungai di DKI yang belum dimanfaatkan secara maksimal dengan metode pengelolaan ultrafiltras dengan diikuti program kali bersih dan melakukan normalisasi sungai-sugai di DKI Jakarta. Kebijakan semacam ini pernah dilakukan oleh Pemerintah Singapuran. Singapura melakukan pemindahan bangunan di pingiran atau bantaran sungai ke rumah susun sederhana dan pembuangan saluran rumah tangga tidak dialirkan ke sungai. Program ultraviltasi air sungai Jakarta dimulai pada tahun 2012 sampai tahun 2015. Menambah sumber air baru baik dari luar DKI Jakarta, misalnya Bogor yang tekenal memiliki DAS terbaik dan terbanyak. Kerja sama dengan Provinsi Jawa Barat, Gubernur DKI Jakarta berinisiatif untuk melakukan rencana kerjasama pengelolaan tersebut kepada menteri dan ditembuskan kepada badan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai untuk di bahas dalam pola pengelolaan wilayah sungai lintas propinsi dengan melibatkan Gubernur Jawa Barat dan DKI Jakarta serta melibatkan Bupati Bandung, Bupati Purwakarta, Bupati Karawang, Bupati Bekasi, dan Bupati Bogor. Rencana pola pengelolaan sungai lintas propinsi yang telah disusun dengan melibatkan para gubernur dan bupati terkait serta pihak terkait dalam konsultasi publik, untuk draft tersebut di kembalikan kepada menteri. Kualitas 13 sungai yang melewati wilayah DKI Jakarta dari waktu ke waktu terus mengalami pencemaran oleh buangan rumah tangga dan industri. Program perbaikan kualitas sengai melalui Program Kali Bersih (Prokasih) pada awal tahun 90-an yang kemudian terhenti karena krisis moneter dan ekonomi melanda Indonesia ternyata tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Akibat perubahan kualitas air yang signifikan tersebut, bisa dipastikan bahwa hampir tidak ada sungai-sungai dalam kota yang bisa
254
dijadikan sumber air baku bag PAM DKI. Beberapa instalasi pengolahan air bersih skala kecil (mini water treatment plant) yang pada awalnya menggunakan beberapa sungai yang ada di dalam kota sebagai sumber air bakunya sudah tidak difungsikan lagi akibat jeleknya airnya serta berkurangnya debit air, terutama selama musim kemarau. Sebagaimana diketahui, penurunan muka air tanah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah di wilayah Jakarta. Abidin dan kawan-kawan (2002) menemukan bahwa dari hasil pemantauan dengan menggunakan teknologi GPS (Global Positioning System) yang dilakukan secara berkala dari tahun 1997 sampai tahun 2000 pada beberapa tempat diwilayah DKI Jakarta, ditemukan terjadi penurunan muka tanah secara signifikan dengan kecepatan yang bervariasi. Dari hasil pemantauan, diketahui bahwa daerah yang cukup besar terjadi penurunan muka tanahnya adalah di daerah Kapuk dengan kecepatan 10 cm/tahun dan di daerah Marunda yang mencapai 9 cm /tahun. Penurunan permukaan tanah ini dapat menyebabkan potensi volume dan permukaan genangan air pada musim hujan (banjir) bertambah secara signifikan. Sedangkan pada saat musim kemarau, karena perubahan tekanan hidrolisis pada sistem geohidrologis air tanah di wilayah dekat pantai dan akibat tingkat etraksi air tanah sedang dan dalam yang sangat tinggi, instrusi air laut bergerak dengan sangat cepat dari utara ke arah selatan bahkan sudah hampir mencapai wilayah Jakarta Selatan. Sementara itu, khususnya pada air tanah dangkal karena belum tersedianya sistem penanganan limbah cair yang memenuhi persyaratan sanitasi, sebagian besar air tanah di wilayah DKI Jakarta tercemar oleh limbah cair rumah tangga yang terlihat dari indikasi kandungan Fecal Coli Form yang sangat tinggi. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPLHD DKI Jakarta pada tahun 2004 dan 2005 menunjukan bahwa 67% dari sumur yang dipantau mengandung bakteri coliform dan 58% diantaranya mengandung fecal coli melebihi bakal mutu. Pemanfaatan sungai yang mengalir di DKI Jakarta terkendala dengan kualitas air sungi yang tercemar berat dan debit air sungai yang tidak setabil. Progam pemanfaatan 13 sungai lainnya yang mengalir ke DKI Jakarta, harus
255
dibarengi dengan penanganan pembuangan air limbah ke sungai oleh pabrik dan perumahan penduduk ataau perumahan kumuh di badan sungai. Selain itu pelaksanaan program kali bersih harus terus diterapkan secara konsisten. Program tersebut direncanakan dimulai pada tahun 2015 sampai tahun 2025. Untuk mengurangi limbah industri yang dibuang ke sungai, maka perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemindahan pabrik-pabrik /industri berat yang ada di bantaran sungai atau pinggiran sungai ke wilayah pinggiran DKI Jakarta atau BODETBEK.. Salah satu dari 13 sungai yang ada di Jakarta adalah Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung memiliki panjang aliran utama adalah hampir 120 km dengan daerah pengaruhnya (daerah aliran sungai) seluas 387 km persegi. Wilayah yang dilintasi Ciliwung adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, dan Jakarta. Hulu sungai ini berada di dataran tinggi yang terletak di perbatasan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, atau tepatnya di Gunung Gede, Gunung Pangrango dan daerah Puncak. Setelah melewati bagian timur Kota Bogor, sungai ini mengalir ke utara, di sisi barat Jalan Raya Jakarta-Bogor, sisi timur Depok, dan memasuki wilayah Jakarta sebagai batas alami wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Di daerah Manggarai aliran Ciliwung banyak dimanipulasi untuk mengendalikan banjir. Jalur aslinya mengalir melalui daerah Cikini, Gondangdia, hingga Gambir, namun setelah Pintu Air Istiqlal jalur lama tidak ditemukan lagi karena dibuat kanalkanal, seperti di sisi barat Jalan Gunung Sahari dan Kanal Molenvliet di antara Jalan Gajah Mada dan Jalan Veteran. Dari 13 sungai yang mengalir di Jakarta, Ciliwung memiliki dampak yang paling luas ketika musim hujan karena ia mengalir melalui tengah kota Jakarta dan melintasi banyak perkampungan,
perumahan
padat,
kumuh.http://id.wikipedia.org/wiki/Halaman_Utama.
dan
pemukiman
256
Gambar 1. Sungai Ciliwung yang bermuara di Pasar Ikan
Tabel 51. Luas DAS dan Debit No
DAS
Luas Luas Daerah DAS Tangkap an Air (Ha)
1
Citarum hilir
2
Debit Debit Q Volume Q max min air m3/detik m3/detik permuka an (juta m3/thn)
719.605
85.196
4.5140
0.0030
1.220
Ciliwung
38.260
28.634
1.6830
1.6000
410
3
Cisadane
155.975
124.013
4.8800
0.2800
1.775
4.
Kali
angke-
65.957
pesanggrahan 5.
Sunter
6.
Kali Bekasi
12.346 176.000
41.175.
590
Sumber : Diolah dari berbagai sumber.
8.
Desalinasi. Pemanfaatan air laut untuk mencukupi kebutuhan masyarakat DKI dengan metode desalinasi dan ultraviolet. Air laut memiliki kapasitas yang sangat besar dan belum dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih. Namun kondisi dan kualitas air laut DKI Jakarta yang asin dan tercemar logam berat perlu dilakukan metode reverse osmoses. Penggunaan air laut untuk air bersih sudah diuji coba dilaksanakan di daerah Bali. Air laut diambil pada kedalaman 300 meter dibawah permukaan, kemudian dinaikkan dan dimasukan kedalam tangki untuk menjaga suhu air .
257
Setelah itu dilakukan pemisahan air
dari garam laut (desalinasi), yang
menghasilkan air tawar kurang lebih sebesar 50%nya. Selanjutnya dilakukan proses kimiawi, biologi, dan fisika. Metode ultraviltrasi diperlukan agar kuman-kuman yang terdapat pada air tersebut dapat dilemahkan. Selanjutnya, sebelum air tersebut didistribusikan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengecekan melalui laboratorium untuk memastikan
apakah air hasil
desalinasi sudah sesuai dengan baku mutu. 8.4.2 Role Sharing (Bagi Peran ) Pengelolaan Air Baku untuk Air Bersih Pengelolaan air bersih bersifat kompleks dan melibatkan beberapa stake holders, misalnya pemerintah, pemda, PAM, Kementrian PU, Kementrian Keuangan, Kementrian Kesehatan, Kementrian ESDM, LSM, masyarakat dan swasta (telah dibahas pada bab sebelumnya tentang analisis kelembagaan). Untuk itu dalam pengelolaan air tidak dapat mengandalkan lembaga yang tunggal, pengelolaan air di era otonomi daerah seperti sekarang ini harus berdasarkan kepada prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, berwawasan lingkungan dan berdasarkan prinsip-prinsip good governance (tata pemerintahan yang baik), yaitu dengan melibatkan semua stakeholder yang berkepentingan dalam proses pengelolaan air. Institusi inti dan usulan atau bagi peran dalam pengelolaan air lintas wilayah dapat diringkas pada role sharing Tabel 52
258
Tabel 52. Role Sharing pengelolaan air bersih lintas wilayah berbasis otonomi daerah
Institusi Pemerintah Pusat
Peran
- Memfasilitasi pemerintah kabupaten kota untuk melaksanakan masyarakat al.
program
pemberdayaan
- Memenuhi kebutuhan minimun air bersih -
DKI Jakarta
masyarakat . Kementrian Kesehatan dengan program Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), penetapan dan pengawasan kualitas air. Kementrian Pekerjaan Umum dengan program sanitasi masyarakat (Sanimas), sosialisasi 3R, pembangunan sarana dan prasarana yang menjadi wewenang pusat (skala nasional), mengelolah sungai lintas negara, sungai lintas propinsi dan sungai strategis nasional. Kementrian Kehutanan dengan program pelestarian hutan BKKBN program KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Kementrian Lingkungan Hidup untuk mencegah pencemaran lingkungan oleh Industri
- Berinisiatif untuk mengidentifikasi sumber air baku di wilayah DKI Jakarta. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait lintas propinsi dan lintas kabupaten/kota serta mendiskusikan permasalahan yang ada dalam pemanfaatan air sungai lintas provinsi. - Melakukan evaluasi status mutu air sungai DKI Jakarta dan melakukan studi kelayakan pemanfaatan air sungai. - Melakukan normalisasi sungai dan program prokasi. - Menerapkan Law Enforcement bagi pelaku pencemaran lingkungan terutama di sungai. - Mewajibkan Industri melaksanakan progam Reduce, reuse dan recycle dengan cara membuat instalasi pengolahan limbah industri dan mengolahnya kembali dan membuat studi kelayakan untuk pemindahan industri besar ke daerah di luar DKI Jakarta. - Mewajibkan Hotel melakukan progam reduce dan reuse dengan cara mengganti equipment kamar mandi menjadi yang otomatic - Menaikkan tarif pajak air tanah akan diperoleh dana untuk konservasi air tanah
259
Institusi
Peran - Memberikan subsidi air untuk keperluan masyarakat miskin dan meningkatkan akses kepada air bersih. - Berkoordinasi dengan BKKBN untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. .
PDAM
- Mengurangi kebocoran - Meningkatkan pelayanan dan menambah jumlah sambungan rumah - Ikut terlibat dalam program pelestarian DAS hulu. - Meningkatkan teknologi modern untuk pengelolaan. - Melakukan kajian terhadap program desalinasi. - Mengawasi kualitas air bersih dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta.
PJT II
- Melaksanakan konservasi air di das yang menjadi wewenangnya, memelihara dan menjaga kestabilan debit di Bendungan Jatiluhur .
LSM
-
Ikut terlibat dalam proses pemerdayaan masyarakat - Mengawasi pemanfaatan lahan dan mencegah konversi lahan serta terlibat dalam proses reboisasi - Turut mengawasi kualitas air bersih dan pelayanan air bersih di DKI Jakarta.
Masyarakat
- Terlibat langsung dalam pelaksanaan reboisasi hutan, terasering pada tegalan. - Ikut mencegah pencemaran dengan tidak lagi memuang limbah rumah tangga kedalam sungai atau selokan. - Melaksanakan program hemat air dengan metode / program 3R. - Mewakili komponen masyarakat dalam dewan SDA dan lain-lain.
Perguruan tinggi
- Melakukan penelitian R & D terkait pemenuhan air bersih baik teknis maupun kebijakan pengelolaan air bersih lintas wilayah. - Mendesain metoda metoda sosialisasi pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah provinsi Jabar
- Memfalitasi koordinasi antara pemerintah kabupaten kota (Kota Bogor, Karawang, Bekasi, Purwakarta, Subang, Cianjur, Sukabumi) terkiat dengan pemanfaatan sumber air di sungai lintas
dan Tangeran Banten
260
Institusi
Peran provinsi dan lintas kabupaten/kota. - Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah kabupaten kota dengan Pemerintah Pusat
BP SPAM
- Melaksanakan tugas dan fungsi BPSPAM terkait pengembangan sistem penyediaan air minum sebagai mana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. - Melaksanakan kebijakan yang sudah digariskan.
Untuk mensukseskan DKI Jakarta yang berketahanan air, maka seluruh stakeholder harus berperan pada tugas dan fungsinya masing-masing. Pemenuhan air bersih DKI Jakarta selain membutuhkan kerjasama lintas wilayah dan lintas sektoral dan bersifat holistik, juga membutuhkan peran semua pihak. Untuk mencukupi kebutuhan air bersih DKI Jakarta tidak hanya dapat dilakukan dengan memperbaiki sisi supply tetapi juga perlu pengendalian sisi demand (permintaan/ pemanfaatan). Dari sisi deman program pengendalian dapat dilakukan melalui pengendalian jumlah penduduk (BKKBN) dan Dinas Kependudukan, program hemat air (3R) dan program pengendalian perijinan (DKI Jakarta). Berdasarkan skenario kebijakan dan role sharing dapat disusun suatu perkiraan pendanaan biaya yang diperlukan untuk masing-masing program kegiatan baik untuk kegiatan 3R, pemanfaatan DAS BKT, pembayaran PES, desalinasi dan pipanisasi dari Jatiluhur serta perbaikan kebocoran pada pipa distribusi.
261
Tabel 53. Perkiraan biaya dan kapasitas air yang diperoleh No .
Program
1 2 3
Kali Pasanggrahan Sungai Cisadane Pipanisasi Curug
4 5
BKT Desalinisasi
6 7
PES Perbaikan Kebocoran Pipa Distribusi Program 3R
8
Kapasitas (liter/ detik)
Volume m3
Dana APBN (Rp)
Pemda DKI (Rp)
6.000 3.000 5.000
189.216.000 94.608.000 157.680.000
6.0 trilyun
5 trilyun 189 trilyun -
10.000 Tidak terbatas
315.360.000
5.5 trilyun -
4,5 miyar 5 trilyun
5.00.000.000 113.529.600
-
50 milyar 3 trilyun
99. 255.000 s.d 157.680.000
-
6 trilyun
Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2011 Program pipanisasi Curug (Jatiluhur) akan menghasilkan pasokan air yang cukup besar dengan pendanaan dari pemerintah pusat (APBN) dan pemda DKI Jakarta tidak mengeluarkan dana apapun. Melihat komposisi tersebut tentunya Pemda DKI memilih menunggu proyek tersebut selesai. Namun demikian sebagai Pemerintah Provinsi yang memiliki ketergantungan sumber air baku dari daerah lain, maka Pemerintah DKI sebaiknya memanfaatkan debit sungai BKI yang cukup besar tersebut untuk mencukupi kebutuhan warganya. Pemda DKI telah mengeluarkan dana sebesar 2.5 milyar untuk pembebasan tanah dan diperlukan sekitar 2 milyar untuk membangun IPA baru untuk mengelola air baku dari BKT.
262
BAB IX KESIMPULAN DAN SARAN 1. KESIMPULAN DAN SARAN 9.1 Kesimpulan 1.
Kebutuhan air bersih DKI Jakarta pada tahun 2012 mencapai 602.108.242 m3, namun distribusi air bersih dari PAM Jaya baru mencapai angka 432.665.837 m3 dengan tingkat cakupan layanan baru mencapai 60% dari penduduk DKI Jakarta.
2.
Padapengelolaan air lintas wilayah, peran kelembagaan Pemerintah Pusat memiliki daya dorong yang kuat dan peran yang sentral dalam pemenuhan
kebutuhan
air
bersih.
Peran
tersebut
adalah:
membangunan infrastruktur skala nasional dan membuat kebijakan nasional pengelolaan air lintas wilayah serta menetapkan kebijakan alokasi air dan harga air baku atas usulan Pemda terkait. Peran Pemda DKI memanfaatkan dan memelihara sungai yang ada di DKI serta menetapkan harga air atas persetujuan Badan Regulator Daerah dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat tentang harga air atau jasa pengelolaan air. Peran PJTII: melaksanakan ketentuan tentang alokasi air, PAM Jaya mendistribusikan air kepada masyarakat serta memelihara dan merawat infrastruktur pipa distribusi dan instalasi pengelolaan air bekerja sama dengan pihak swasta.Peran Pemda Non DKI selaku pemberi manfaat air wajib mengelola DAS atau sungai yang mengalir di daerahnya dengan baik, kemudian berhak menerima uang jasa lingkungan untuk kegiatan konservasi sumberdaya air . 3.
Tingkat keberlanjutan pengelolaan air DKI Jakarta menunjukkan bahwa
dengan
pendekatan
lintas
wilayah
mencapai
status
berkelanjutan sebesar 60,82 dengan faktor pengungkit frekuensi kejadian
kekeringan,
frekuensi
banjir
dan
vegetasi.
Tingkat
keberlanjutan untuk dimensi ekonomi faktor pengungkitnya yaitu pendapatan asli daerah, untukdimensi sosial dengan faktor pengungkit partisipasi masyarakat dalam program kali bersih, gangguan kesehatan
263
akibat mengkonsumsi air, ketepatan dalam pembayaran rekening air. Keberlanjutan untuk dimensi hukum dan kelembagaan yang menjadi faktor pengungkit yaitu ketersediaan lembaga sosial, keberadaan lembaga keuangan, dan untuk dimensi infrastruktur yang menjadi faktor pengungkit adalah dukungan sarana dan prasarana dan tingkat penguasaan teknologi moderen . 4.
Hasil model dinamik yang dibangun dapat digunakan evaluasi tentang kebutuhan air dan ketersediannya serta kebijakan pemanfaatan air tanah. Hasil simulasi menunjukkan bahwa intervensi dengan kebijakan program 3R, BKT, 13 sungai, desalinasi, penurunan kebocoran, PES memperlihatkan kebutuhan air bersih untuk DKI Jakarta dapat tercukupi dan pada tahun 2030 suplai air bersih terpenuhi tanpa pengambilan air tanah dalam dan tanah dangkal.
5.
Kebutuhan air DKI Jakarta dapat dipenuhi dengan melakukan kerjasama lintas wilayah dengan Pemda Jabar dan Pemda Tangerang Banten dalam pemanfaatan sumber air di DAS yang mengalir di wilayah tersebut dengan pembayaran jasa lingkungan atau PES sebesar 50 milyar per tahun.
9.2 Saran 1. Dalam rangka mewujudkan ketahanan air bersih, DKI Jakarta perlu membangun skenario kebijakan agar kekurangan air bersih untuk DKI Jakarta dimasa mendatang tidak terjadi kembali. Skenario kebijakan baik yang terkait dengan management water supply and demand serta teknologi pengelolaan antara lain: a.
Kebijakan tersebut antara lain: pembangunan pengolahan air dengan memanfaatkan potensi ketersediaan air dari 13 sungai yang mengalir ke DKI Jakarta.
b.
Membuat penyaluran dengan pipanisasi dari waduk Jatiluhur agar tidak terjadi kegilangan air dan pencemaran air, serta menambah sumber air baku dari DAS lainnya di luar DKI Jakarta dengan melakukan kerjasama antar wilayah.
264
c.
Dalamrangka pengelolaan air baku lintas wilayah DKI diperlukan normalisasi 13 sungai yang ada/mengalir di DKI Jakarta.
2. Mengingat dampak dari penggunaan air tanah dalam begitu hebat terhadap penurunan permukaan tanah, maka perlu dipikirkan kembali langkah penghentian pemberian ijin penggunaan air tanah dalam pada tahun 2031.Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi mulai sekarang.
265
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR PUSTAKA Abdel-Gawad FK, El-Seehy MA, El-Seehy MM. 2010. Clastogenicity in Fish Genome and Aquatic Pollution. Warld Journal of Fish and Marine Sciences 2(4):335-342. Abowei JFN, George ADI. 2009. Some Physical and Chemical Characteristics in Okpoka Creek, Niger Delta, Nigeria. Research Journal of Environmental and Earth Sciences 1(2):45-53. Adedokun OA, Adeyemo OK, Adeleye E, Yusuf RK. 2008. Seasonal Limnological Variation and Nutrient Load of the River System in Ibadan Metropolis, Nigeria. European Journal of Scientific Research 23(1):98108. Adeyemo OK, Adedokun OA, Yusuf RK, Adeleye EA. 2008. Seasonal Change in Physico-Chemical Parameters and Nutrient Load of River Sediments in Ibadan City, Nigeria. Global Nest Journal 10(3):326-336. Adhi. 2009. Banjir Kanal Timur, Karya Anak Bangsa. Jakarta. Kompas Gramedia. Akan JC, Moses EA, Ogugbuaja VO and Abah J. 2007. Assessent of Tannery Industrial Effluent from Kano Metropolis, Kano State Nigeria. Journal of Applied Sciences 7(19): 2788-2793. Akan JC, Abdulrahman FI, Yusuf E. 2010. Physical and Chemical Parameters in Abattoir Wastewater Sample, Maiduguri Metropolis, Nigeria. The Pacific Journal of Science and Technology 11(1): 640-648. Alam JB, Islam MR, Muyen Z, Manun M, Islam S. 2007. Water Quality Parameters along Rivers. International Journal of Environmental Science & Technology 4(1):159-167. Ayoade AA, Fagade SO, Adebisi AA. 2006. Dynamics of Limnological Features of Two Man-made Lakes in Relation to Fish Production. African Journal of Biotechnology 5(10):1013-1021.
266
Asdak. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.. Asmustawa. 2007. Evaluasi Pengelolaan Kualitas Air Bersih Oleh Petugas Sanitasi Puskesmas Di Kabupaten Bungo. Program Magister Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan. Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Anonim. 2007. Principle For Sustainable Development , Comhar-the National Sustainable Development Partnership. Budiharsono. 1987. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. Jakarta. PT. Pradnya Paramita. Badan Pusat Statistik. 2010. Direktorat Diseminasi Statistik. DKI Jakarta Dalam Angka 2010. Badan Pusat Statistik. 2010. Direktorat Diseminasi Statistik. Statitik Air Bersih 2010. Badan Pusat Statistik. 2010. Direktorat Diseminasi Statistik. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2010. Badan Pusat Statistik. 2010. Direktorat Diseminasi Statistik. Provinsi Banten Dalam Angka 2010. Badan
Pusat Statistik. 2010. Direktorat Diseminasi Statistik. Depok Dalam
Angka 2010. Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah. 2010. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Tahun 2008 BPLHD. Jakarta Chatip. 1997. Pengolahan Air Minum. Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan. Yogyakarta Cochran. 2005. Teknik Penarikan Sampel UI Press. Jakarta. Danoeprawiryo. 2006. Memprediksi Nasib Bangsa dengan Pendekatan Sistem Thinking dan Mental Models Restu Bunda. Jakarta. Daryant, Hafizrianda. 2010. Analisis Input-Output & Social Accounting Matrix untuk Pembangunan Ekonomi Daerah IPB Press. Bogor. Denis. 2010. Kualitas dan Kuantitas Air Bersih Untuk Pemenuhan Kebutuhan Manusia, (Jurnal), http://uripsantoso.wordpress.com
267
Departemen Pekerjaan Umum. 2010. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PeraturanPresiden No.67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastuktur. Dep PU. Jakarta. -------------------------------------.
2004.
Undang-Undang
Republik
Indonesia
Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Dep PU. Jakarta. -------------------------------------. 2005. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Dep PU. Jakarta. -------------------------------------. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dep PU. Jakarta. -------------------------------------. 2005. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 294 Tahun 2005 Tentang Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dep PU. Jakarta. Depkes. 2002. Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum/Air Bersih. Jakarta. Dunn. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Drakelr. (Disertasi). Analisa Kemauan Membayar Masyarakat Perkotaan untuk Jasa Perbaikan Lingkungan, Lahan dan Air (Studi Kasus DAS Citarum Hulu), Bogor, 2008. Effendi. 2003.
Telaah Kualitas Air, Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan
Lingkungan Perairan, Penerbit Kanisius, Yogyakarta. Eriyatno. 2007. Riset Kebijakan, Metode Penelitian Untuk Pasca Sarjana. Bogor. IPB Press. Eriyatno. 2003. Ilmu Sistem, Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen, Jilid I, IPB Press, Bogor. Ginting. 2007. Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri, Penerbit Yrama Widya, Bandung.
268
Hardayanti dan Fitri. 2006. Studi Evaluasi Instalasi Pengelolahan Air Bersih Untuk Kebutuhan Domestik dan Non Domestik (Studi Kasus Perusahaan Tekstil Bawen Kabupaten Semarang). Presipiti: Vol. 1. No. Hal. 2. Hartrisari, H . 2007. Sistem Dinamik: Konsep Sistem dan Pemodelan Untuk Industri dan Lingkungan. Seameobiotrop, IPB, Bogor. Jawet. 1992. Mikrobiologi Untuk Profesi Kesehatan Edisi 16. EGC. Jakarta. Hassan FM, Kathim NF, Hussein FH. 2008. Effect of Chemical and Phisical Properties of River Water in Shatt Al-Hilla on Phytoplankton Communities. Journal of Chemistry 5(2):323-330Luo YF, Khan S, Cui YL, Feng YH and Li YL. 2005. Modeling the Water Balance for Aerobic Rice: A System Dynamic Approach, Agricultural Water Management 74:1860-1866. Kodoatie, Suharyanto, Sangkowati, Edhisono, 2001. pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi daerah. Andi. Yogyakarta Kodoatie, Syarif, 2010, Tata Ruang Air. Andi. Yogyakarta Kodoatie, Balulu, 2005, Kajian Undang-undang Sumber Daya Air. Andi, Yogyakarta. Khiatuddin . 2003. Melestarikan Sumber Daya Air dengan Teknologi Rawa Buatan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Kurniawan. 2001. Otonomi Sumberdaya Hutan. Debut Press. Yogyakarta. Lindsay. 1995. Teknik Sumber Daya Air jilid 2, Erlangga. Jakarta. Nwankwoala HO, Pabon D, Amadi PA. 2009. Seasonal Distribution of Nitrate and Nitrite Levels in Eleme Abattoir Environment, Rivers State, Nigeria. Journal Applied Science and Environmental Management 13(4):35 – 38. Nurdijanto. 2000. Kimia Lingkungan. Pati. Yayasan peduli Lingkungan. Marimin. 2004. Teknik dan Aplikasi Pengambilan Keputusan Kriteria Majemuk. Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta. -----------. 2009. Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalam Teknologi Menejerial. IPB Press. Bogor.
269
Muhamadi, Aminullah, E dan Soesilo, 2001. Analisis Sistem Dinamis.UMJ Press. Jakarta Mujiarso. Is. 2002. Pergerseran Peran Agenda Setting Komunikasi Masa dan Apa Maknanya. www.virtual.co.id.6:1-2 Murdiyarso . 2007. CDM Mekanisme Pembangunan Bersih. Buku Kompas. Jakarta. Mulyanto . 2007. Pengembangan Sumber Daya Air Terpadu. Graha Ilmu. Yogyakarta. Nugroho. 2008. Publik Policy, Penerbit PT. Elex Media Komputindo, Jakarta. Nurdin. 2007, Analisa Sistem Kelembagaan Dalam Perencanaan dan Strategi Pengelolaan Lahan Kritis DAS Bila. (Disertasi). Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Kurniawan. 2010. Sistem Pengelolaan Kawasan Karst Maros-Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan Secara Berkelanjutan.(Disertasi) . Program Pascasarjana, IPB. Bogor. Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2009. Final Repot Kajian Kritis UndangUndang Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam. LH. Jakarta. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 405/menkes/sk/xi/2002 La Baco. S. 2010. Optimalisasi Penggunaan Lahan Untuk Menjadin Ketersediaan Air DAS Konaweha Propinsi Sulawesi Tenggara. P. Odum. 1993. Dasar-dasar Ekologi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Purwadi. 2005. Analisa Kelayakan Teknis dan Finansial Usaha Air Minum Depot Isi Ulang Dengan Sistem Reverse Osmosis. (Disertasi).
Program
Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang Air Tanah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan sistem penyediaan Air minum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005, tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW kabupaten Bogor) 2005-2025.
270
Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur. Peraturan Pemerintah Republik Indoensia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perprasarana Swasta di Propinsi Daerah Khusu Ibukota Jakarta. Peraturan
Menteri
Kesehatan
Republik
Indonesia
Nomor
907/Menkes/SK/VII/2002, tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum. Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 tahun 1990 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air. Raja P, Amarnath AM, Elangovan R, Palanivel M. 2008. Evaluation of Phisical and Chemical Parameters of River Kaveri, Tiruchirappali, Tamil Nadu, India. Journal of Environmental Biology 29(5):765-768. Ramdan, H. 2006. Pengelolaan Sumber Air Minum Lintas Wilayah Di Kawasan Gunung Ciremai Propinsi Jawa Barat. Disertasi. IPB. Bogor. Razif. 2001. Pengolahan Air Minum.
Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
Surabaya. Rusbiantoro. 2008. Global Warming for Beginner. Oksigen. Yogyakarta. Santika . 1984. Metode Penelitian Air. Usaha Nasional. Surabaya Indonesia Saati. 1993. Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin. Terjemahan. Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta. Sanim, B. 2011. Sumberdaya Air dan Kesejahteraan Publik, Suatu Tinjauan Teoritis dan Kajian Prkatis. IPB Press. Bogor. Sangkawati S. 2002. Pengelolaan Sumber Daya Air dalam Otonomi Daerah. Andi. Jogyakarta. Simonovic SP, Rajasekaram V. 2004. Integrated Analysis of Canada’s Water Resources: A System Dynamics Approach, Canadian Water Resources Journal 29(4):223-250. Sastrawijaya, T. 1991. Pencemaran Lingkungan. Rineka Cipta. Jakarta.
271
Seame,Biotrop,
2009. Seminar Nasional Kebijakan dan Aplikasi Teknologi
Informasi dan Komunikasi untuk
Peningkatan Daya Saing Agribisnis
Indonesia Sitorus . 2004.Evaluasi Sumberdaya Lahan. Tarsito. Bandung. Sjarief . 2008. Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu. Andi. Yogyakarta. Spring, M. Sanchez Spring. 2002. Agenda Setting. www.zimmer.csurfresno.edu/johnca/spch100/7-4-agenda.htm Sri Widyastuti, Endang. 2003. Hubungan Permukiman Kumuh Dengan Pemenuhan Air Bersih dan Lingkungan Permukiman Sehat (Kasus DKI Jakarta), (disertasi), Bogor: Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Sutrisno. C. Totok, dkk. 1987. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta. Rineka Cipta. Sujudi. 1995. Mikrobiologi Kedokteran. Edisi Revisi Bina Rupa Aksara. Jakarta. Surawira. 1996. Air dalam Kehidupan Lingkungan yang Sehat. Bandung. Suripin. 2002. Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air. Yogyakarta : Andi Offset. Suharyono. 1996. Diari Akut Klinik dan Laboratorik. Rineka Cipta. Jakarta. Sutrisno. 2000. Teknologi Penyediaan Air Bersih. Jakarta :Rineka Cipta. Suryawan. 2005. Penentuan Dasar Biaya Kompensasi untuk Pembayaran Jasa Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Inderaja (Studi Kasus: DAS Cidanau, Banten).(Disertasi) IPB. Bogor. Spring, M. Sanchez Spring. 2002. Agenda Setting. www.zimmer.csurfresno.edu/johnca/spch100/7-4-agenda.htm. Sulandari.
Penilaian Jasa Lingkungan Air Minum dan Penentuan Prioritas
Bantuan Perbaiakan Lingkungan hidup (Studi Kasus DAS Citarum, Jawa Barat) IPB Bogor 2005. University of Twente. Agenda Setting Theory.Theorieenoverzicht TCW. www.utwente.nl. Tim Mikrobiologi. 2003. Bakteriologi Medik. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Malang.Bayumedia. Undang-Undang
Republik
Pemerintahan Daerah.
Indonesia
Nomor
32
Tahun
2004,
tentang
272
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
273
LAMPIRAN LAMPIRAN Lampiran 1. Daftar Gloseri 1. Air Bersih
2.
3.
4. 5.
6.
7.
8.
: Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Air Minum : Air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air Baku : Air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum. Lintas Wilayah : Lintas wilayah administrasi baik propinsi maupun kabupaten/kota. Kebijakan : Kebijakan merupakan keputusan dari suatu pemerintah dalam mengatur masalah publik dengan harapan kebijakan tersebut menjadi suatu solusi dari permasalahan. Pengelolaan : Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, pemantauan, mengevaluasi penyelenggaraaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. DAS : Suatu hamparan wilayah/kawasan yang dibatasi oleh pembatas topografi (punggung bukit) yang menerima, mengumpulkan air hujan, sedimen dan unsur hara serta mengalirkannya melalui anak-anak sungai dan keluar pada sungai utama ke laut atau danau. Otonomi Daerah : Hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
274
Lampiran 2. Daftar singkatan APBD
: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
: Anggaran Pendapatan danBelanja Negara
AME
: Absolute Means error
AVE
: Absolute variation error
BPLHD
: Badan Lingkungan Hidup Daerah
BPS
: Badan Pusat Statistik
BPSPAM
: Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
BUMN
: Badan Usaha Milik Negara
BUMD
; Badan Usaha Milik Daerah
BWS
: Balai Wilayah Sungai
Cm
: centimeter
DAS
: Daerah Aliran Sungai
DKI
: Daerah Khusus Ibukota
DW
: Durbin Watson
ESDM
: Energi dan Sumber Daya Mineral
GSO
: Goverment Servise Obligation
IPB
: Institut Pertanian Bogor
ISM
: Interpretative Structural Modeling
Kepmen
: Keputusan Menteri
Keppres
: Keputusan Presiden
KLH
: Kementrian Negara Lingkungan Hidup
Km
: kilometer
KTP
: Kartu Tanda Penduduk
LSM
: Lembaga Swadaya Masyarakat
MDS
: Multy Dimensional Scalle
M3
: meter kubik
PAD
: Pendapatan Asli Daerah
PAM JAYA
: Perusahaan Air Minum Jakartaraya
PDAM
: Perusahaan Daerah Air Minum
Pemda
: Pemerintah Daerah
275
PES
: Payment For Environmentaql Service
PJT II
: Perum Jasa Tirta Dua.
PERDA
: Peraturan Daerah
PP
: Peraturan Pemeintah
PSDA
: Pengelolaan Sumber Daya Air
RTH
: Ruang Terbuka Hijau
SPAM
: Sistem Penyediaan Air Minum
UU
: Undang-Undang
WTA
: Willingness to Accept
WCED
: The World Comission on Environment and Development
WTP
: Willingness to Pay
WSSN
: Wilayah Sungai Strategis Nasional
Lampiran 3. Kriteria Mutu Air Berdasarkan Kelas (PP No. 82 / 2001) Kadar Maksimum No Parameter
Satuan Kelas 1
Kelas 2
Kelas 3
Kelas 4
FISIKA 1
Temperatu
C
Deviasi 3
Deviasi 3
Deviasi 3
Deviasi 5
2
Residu terlarut
mg/L
1000
1000
1000
2000
3
Residu tersuspensi
mg/L
50
50
400
400
6-9
6-9
6-9
5-9
KIMIA anorganik 2
pH
3
BOD
mg/L
2
3
6
12
4
COD
mg/L
10
25
50
100
5
DO
mg/L
6
4
3
0
6
Total Fosfat sbg P
mg/L
0,2
0,2
1
5
7
NO 3 sebagai N
mg/L
10
10
20
20
8
NH3-N
mg/L
0.5
(-)
(-)
(-)
9
Arsen
mg/L
0.05
1
1
1
276
10
Kobalt
mg/L
0.2
0.2
0.2
0.2
11
Barium
mg/L
1
(-)
(-)
(-)
12
Boron
mg/L
1
1
1
1
13
Selenium
mg/L
0,01
0,05
0,05
0,05
14
Kadmium
mg/L
0,01
0,01
0,01
0,01
15
Khrom (VI)
mg/L
0,05
0,05
0,05
0,01
16
Tembaga
mg/L
0,02
0,02
0,02
0,02
17
Besi
mg/L
0,3
(-)
(-)
(-)
18
Timbal
mg/L
0,03
0,03
0,03
0,03
19
Mangan
mg/L
0,1
(-)
(-)
(-)
20
Air raksa
mg/L
0,001
0,002
0,002
0,005
21
Seng
mg/L
0,05
0,05
0,05
2
22
Khlorida
mg/L
600
(-)
(-)
(-)
23
Sianida
mg/L
0,02
0,02
0,02
(-)
24
Flourida
mg/L
0,5
1,5
1,5
(-)
25
Nitrit sebagai N
mg/L
0,06
0,06
0,06
(-)
26
Sulfat
mg/L
400
(-)
(-)
(-)
27
Khlorin bebas
mg/L
0,03
0,03
0,03
(-)
28
Belerang sebagai H2S
mg/L
0,002
0,002
0,002
(-)
Kimia Organik 1
Minyak dan lemak
ug/L
1000
1000
1000
(-)
2
Detergen sebagai MBAS
ug/L
200
200
200
(-)
3
Senyawa fenol
ug/L
1
1
1
(-)
4
Sebagai fenol
ug/L
5
BHC
ug/L
210
210
210
(-)
6
Aldrin/Dieldrin
ug/L
17
(-)
(-)
(-)
7
Chlordane
ug/L
3
(-)
(-)
(-)
8
DDT
ug/L
2
2
2
2
9
Heptachlor dan
ug/L
18
(-)
(-)
(-)
10
Heptachlor epoxide
ug/L
277
11
Lindane
ug/L
56
(-)
(-)
(-)
12
Methocyclor
ug/L
35
(-)
(-)
(-)
13
Endrin
ug/L
1
4
4
(-)
14
Toxaphan
ug/L
5
(-)
(-)
(-)
Mikrobiologik 1
Fecal coliform
Jml/100ml 100
1000
2000
2000
2
Total koliform
Jml/100ml 1000
5000
10000
10000
Radioaktivitas 1
Gross- A
Bq/L
0,1
0,1
0,1
0,1
2
Gross –B
Bq/L
1
1
1
1
Lampiran 4. Pemantauan Kualitas Air Sungai
No
Titik
Sungai
Lokasi Pemantauan
Golong an
1
1
S. Ciliwung
Kelapa Dua (Srengseng Sawah)
B
2
2
S. Ciliwung
Intake PAM Condet (Kp. Gedong) B
3
2A
S. Ciliwung
Jl. M.T. Haryono
B
4
3
S. Ciliwung
Sebelum Pintu Air Manggarai
B
5
3A
S. Ciliwung
Jl. Halimun (Guntur)
B
6
4
S. Ciliwung
Jl. KH. Mas Mansyur (Karet B Tengsin)
7
5
S. Ciliwung
Jl. Gudang PLN
B
8
5A
S. Ciliwung
Jl. Teluk Gong
B
9
6
S. Ciliwung
Jembatan PIK (Muara Angke)
D
10
29
S. Ciliwung
Jl. Kwitang
D
11
29A
S. Ciliwung
Jl.Gajah Mada (Tangki)
D
12
30
S. Ciliwung
Jl. Ancol Marina
D
13
31
S. Ciliwung
Jl. Raya Pluit (Penjaringan)
D
14
32
S. Ciliwung
Pompa Pluit
D
15
7
S. Kali Baru
Jl.
Komplek
Zeni
Srengseng B
278
Sawah 16
8
S. Cipinang
Jl.
AURI
(Taman
Bungan D
Cibubur) 17
8A
S. Cipinang
Jl. Pondok Gede (Tol Taman D Mini)
18
8B
S. Cipinang
Jl. Raya Bogor (Komseko)
D
19
8C
S. Cipinang
Jl. Kampung Dukuh
D
20
8F
S. Cipinang
Jl. Ciracas (Pemadam)
D
21
9
S. Cipinang
Jl. Perdana Kusuma
D
22
10
K. Suter
Pondok Rangon
D
23
10A
K. Suter
Lubang Buaya
D
24
11
K. Suter
Pondok Kelapa Cipinang
D
25
11A
K. Suter
Jl. Raden Inten, Rel Kereta
D
26
12
K. Suter
Jl. Jati Negara Kaum
D
27
13
K. Suter
Bogasari, Kota Selatan
D
28
45
K. Suter
Sudarso (Kelapa Gading)
D
29
14
S. Krukut
Jl. Pondk Labu
B
30
15
S. Krukut
Jl. Pejompongan (Karet Tengsin)
B
31
16
K. Mampang
Jl. Ciganjur (Tiga Raksa)
B
32
17
S.
Tarum Bekasi
B
Barat 33
18
S.Tarum Barat Halim Perdana Kusuma
B
34
19
S. Angke
Ciledug
C
35
20
S. Angke
Jl. Daan Mogot (Pool PPD)
D
36
20A
S. Angke
Pesing Kali Angke
D
37
21
S. Cengkareng Rel Kereta Api (Kembangan)
C
38
22
S. Cengkareng Jl. Kapuk Muara
D
39
23
S.
C
Ciputat, Pasar Jumat
Pesanggrahan 40
24
S. Mookervart
Jl. Daan Mogot, Bir Bintang C (Kalideres)
41
24A
S. Mookervart
Jl. Daan Mogot, Pemancar AL C
279
(Rawa Buaya) 42
24B
S. Mookervart
Jl. Daan Mogot Sumur Bor (Duri C Kosambi)
43
24C
S. Mookervart
Jl. Daan Mogot, Jembatan TMS C (Semanan)
44
24D
S. Mookervart
Jl. Daan Mogot, Jembatan Bakrie
C
45
25
S. Grogol
Jl. Lebak Bulus
C
46
25A
S. Grogol
Jl. Radio Dalam
C
47
26
S. Grogol
RS. Jiwa Grogol
C
48
27
S. Grogol
PLTU Pluit
D
49
28
S. Ciledug
Jl. Patra Kuningan
D
50
33
S. Kali Baru Jl. Raya Bogor (YKK)
D
Timur 51
33A
S. Kali Baru Jl. Timur
52
34
Otista
III
(Cipinang D
Cempedak)
S. Kali Baru Jl. Ancol/Jembatan Si Manis
D
Timur 53
35
S. Cakung
Jl. Pulo Gebang
D
54
36
S. Buaran
Jl. Pondok Kelapa
D
55
36A
Jati Kramat
Jl. Kali Malang
D
56
37
S.
Cakung Jl. Raya Bekasi (Cakung Barat)
D
Cakung Cilincing (Pos Polisi)
D
Drain 57
38
S. Drain
58
38A
K. Blencong
Pantai Marunda
D
59
46
K. Blencong
Mauara Baru Rorotan
D
60
39
S. Petukangan
Kawasan PT.JIEP
D
61
40
S. Petukangan
Jl. Swadaya Pupar
D
62
41
S. Kamal
Jl. Raya Benda (Pegadungan)
D
63
42
S. Kamal
Muara Kamal
D
64
43
S. Sepak
Jl. Pasar Bintaro (Ulujami)
C
65
44
S. Sekretaris
Jl. Tanah Kusir (Kebayoran Lama D
280
Selatan) 66
47
S.
Bekasi PDAM Cakung (Cakung Barat)
D
Tengah 67
48
S. Buaran
Belakang PIK Pulo Gadung
D
Sumber: BPLHD Provinsi DKI Jakarta 2009. Lampiran 5. Analisis konten peraturan perundang-undangan Frek
1 Pengelolaan SDA
Frek
Frek
Frek
Frek
Frek
Frek
167
19
77
144
546
20
88
2 Pengendalian
17
1
11
30
430
6
9
3 Perlindungan
9
6
57
5
209
11
15
4 Air Minum / Bersih
13
49
10
55
576
5 Wilayah Sungai
80
54
6
12
6 Daerah Aliran Sungai 7 Konservasi 8 Lingkungan Hidup
2
6
14
2
6
32
79
5
7
2
218
4
50
2
9 Pendanaan Air
5
1
10 Pendanaan Konservasi 11 Lingkungan Hidup
7
2
12 Peran Masyarakat
7
3
13 Pemerintah Daerah
52
31
218
4 6
14 Desentralisasi 15 Otonomi 16 Lintas Wilayah / daer 17 Terpadu 18 Berkelanjutan Jumlah
1
50
2
5
4
3
10
47
15
48
5
1
1
13
1
4
1
11
13
5
2
42
14
2
1
6
2
7
8
700
133
387
268
1533
152
20 809
281
Lampiran 6. Jumlah bab dan pasal UU No 7 Tahun 2004
Bab
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Uraian
Ketentuan Umum Wewenang dan Tanggungjawab Konservasi Sumber Daya Air Pendayagunaan Sumber Daya Air Pengendalian Daya Rusak Air Perencanaan Pelaksanaan Konstruksi, O & P Sistem Informasi Sumber Daya Air Pemberdayaan & Pengawasan Pembiayaan Hak, Kewajiban, & Peran Masyarakat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Gugatan Masyarakat dan Organisasi Penyidikan Ketentuan Pidana Ketentuan Peralihan Ketentuan Penutup
Jumlah Pasal
Pasal...... s/d Pasal.......
Ada
Penjelasan
Pasal
12 7 6
1 13 20
12 19 25
25
26
50
8 4 2
51 59 63
58 62 64
2-9.11 13-15.17.19 20.21.23.24 26-30.32-35.3841.43-48 51.53.54.56 59.61.62 63.64
5
65
69
65-67
7 5
70 77
76 81
70.71.74.75 77-80
3
82
84
82.84
3 2
85 88
87 89
86 88
3
90
92
92
1 3 2 2
93 94 97 99
96 98 100
93 98 -
282
Lampiran 7. Analisis undang-undang terkait `No
Undang-Undang
1
UU
7/2004,
ISI tentang Visi dan misi: Konservasi dan eksploitasi,
Sumber Daya Air
fungsi sosial, dan ada kecenderungan prokapital. SDA yang diatur : air (air permukaan, air tanah, air hujan, air laut yang berada di darat), sumber air, dan daya air.
2
UU 26/2007, tentang Visi dan misi: Konservasi dan pro-rakyat. Penataan Ruang
SDA yang diatur: ruang yang meliputi ruang darat, laut , dan udara, termasuk ruang di dalam bumi.
3
UU 5 / 1990 tentang Visi dan Misi: Konservasi dan pro-rakyat. Konservasi
Sumber SDA yang diatur: Unsur-unsur hayati di
daya alam hayati
alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitar nya sedara keseluruhan membentuk ekosistem.
4
UU tentang
No.
23/1977 Visi dan Misi: Konservasi dan pro-rakyat. Pengelolaan SDA yang diatur : lingkungan hidup yang
Lingkungan hidup
meliputi ruang dengan segala isinya.
Sumber: Diolah dari KNLH 2009.
283
Lampiran 8. Pembagian WS. Wilayah Sungai
Jumlah
Total
Wewenang
a. lintas negara
5
69
Pemerintah
b. lintas provinsi
27
Pemerintah
c. strategi nasional
37
Pemerintah
d. lintas
51
51
Pem Provinsi
satu 13
13
Pem Kab/Kota
kabupaten/kota e. dalam kabupaten/kota Total
133
Sumber: (Kodati, dan Syarief, 2008)
Lampiran 9. WS lintas Propinsi (wewenang dan tanggung jawab pemerintah) Kode WS
Nama Wilayah Sungai
Propinsi
Nama DAS
A2-12
Cidanau – Ciujung – Banten – DKI Cisadene; Cidurian – Cisadane – - Jabar
Ciliwung;
Ciliwung – Citarum
Citarum; Ciujung; Cidurian
A2-13
Citanduy
Jawa barat – Citanduy; Jawa Tengah
Cibereum; Cimeneng; Kadalmeteng; Ciputra Pinggan; Sapuregel; kawungaten; Cikonde; Cikeumbulan; Cihaur.
Sumber: (Kodoatie dan Syarief. 2008)
284
Lampiran 10. WS Lintas kabupaten/kota (wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi) Kode WS
Nama Wilayah Sungai
Propinsi
Nama DAS
B-21
Cisadea - cibareno
Jawa barat
Cisadea, Cibareno, Cisolok, Cimandiri
B-22
Ciwulan – Cilaki
Jawa barat
Ciwulan; Cilaki; Cidadap; Cipatujah; Ciawi; Cimerak; Cikaso; Cimari;
Cilayu
Cimani, Cilango
285
Lampiran 11. Lampiran gambar kondisi air sungai di DKI Jakarta Kondisi Fisik Sungai-sungai di Jakarta dan Tangerang.
Sungai Cisadane di Tangerang
Sungai Pesanggrahan di Meruya
Sungai Pesranggrahan di Meruya
286
Sungai Angker di Tubagus Angke
Kali Baru di Cengkareng
