Model Good University Governance Dalam Mendeteksi Fraud Di Universitas Yang Bersistem BLU

3rd Economics & Business Research Festival 13 November 2014

Model Good University Governance Dalam Mendeteksi Fraud Di Universitas Yang Bersistem BLU Ni Nyoman Alit Triani Fakultas Ekonomi, UNESA Lintang Venusita Fakultas Ekonomi, UNESA [email protected] Ibnu Qizam Fakulas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga [email protected] Misnen Ardiansyah Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga [email protected] ABSTRACT Recently, the most university in Indonesia reforms become to the public service institutuions. However, BPK based on audit result in 2013, gave disclaimer opinion. It explained toward weakness in university governance and internal control of financial managing. Therefore, this study try to conduct a investigations toward them. This study performanced to analyse throught literature study about good university governance that based on theories, concepts, and regulations in Indonesia. Data was obtained by direct survey in field, and was used by interview technuiqe from management in state university that had status the public service institution. The result will explain some reasons that appeared internal control weakness, and drive to opportunity, rasionalization, and presure to members of management in state university to do fraud. Beside that, the study will obtain a model of good univerity governance that have ability a detection of fraud. Key words: Good university governance, internal control, fraud, and public service institution.

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan dari tahun 2009 sampai sekarang telah banyak institusi perguruan tinggi yang berstatus PTN biasa berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Selain itu, ada beberapa perguruan tinggi yang berstatus BHPTN diubah menjadi BLU. Perubahan status ini tidak lain adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan. Data dan fakta Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan merepresentasikan bagian terbesar dari seluruh Satuan Kerja (Satker) BLU yaitu sebesar 51 persen. Pertumbuhan Satker BLU bidang pendidikan dimulai dengan penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Satker BLU di tahun 2007. Semenjak itu pertambahan Satker BLU bidang pendidikan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhir triwulan III/2012 mencapai 73 Satker. Meskipun penerapan BLU di masing-masing institusi pendidikan belum seluruhnya memuaskan, harus di akui bahwa hal tersebut telah memicu perbaikan tata kelola di sebagian besar BLU. Berikut gambar perkembangan satker BLU dari tahun 2007-2012 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1766


Grafik perkembangan BLU Insert grafik 1 Hasil audit disclaimer merupakan indicator kemerosotoan akuntabilitas (warta BPK/Transkatua.com). Jadi selama ini program implementasi good university governance merupakan sebuah simbol saja yang belum pernah bisa diterapkan secara komprehensif oleh semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil audit tersebut juga menjelaskan bahwa tidak ada kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan, data yang disampaikan tidak lengkap, dan sistem pengendalian internal sangat lemah. Sebagai bukti dari hasil audit tersebut, misalnya masih adanya rekening liar di beberapa PTN, adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas Negara, dan perjalanan dinas fiktif. Untuk mengantisipasi semua kejadian tersebut, penilaian tentang good governance tentunya tidak hanya mengukur dan menilai indeks good corporate governance yang ada di perusahaan yang telah go-public saja. Akan tetapi, hal ini juga bisa dilakukan pada perguruan tinggi negeri di Indonesia sebagai pengguna anggaran dari APBN.Hal ini berguna untuk menilai kemungkinan kecurangan (fraud) yang nantinya selalu muncul di setiap transaksi. Kecurangan (fraud) bisa muncul menurut Pomeranz (1995) disebabkan oleh beberapa faktor seperti: resisi (recession), ketidakpuasan karyawan (employee disaffection), kemungkinan erosi etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan pembelajaran etika (difficultly of teaching ethics), kompleksitas teknologi (technology complexity), tidak adanya perlindungan dari ketidakaturan (safeguard lag irregularities), dan adanya keterkaitan dengan para auditor (a related issue: whiter the auditors). Penyebab kecurangan (fraud) sebagaimana yang dijelaskan oleh Pomeranz (1995) bisa berupa kemungkinan erosi etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan pembelajaran etika (difficultly of teaching ethics). Pendapat umum pasti setuju kalau kecurangan disebabkan oleh faktor etika. Namun di instansi pendidikan yang seharusnya menjadi panutan masyarakat justru memberikan contoh yang buruk. Sehingga patut dipertanyakan adalah apakah benar erosi etika benar-benar telah mengikis setiap insan yang ada di instansi pendidikan, ataukah hanya orang yang menjalankan (penjabat) saja yang berkaitan dalam penggunaan anggaran. Rumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diusulkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a.

Apakah Satuan Pemeriksaan Internal dalam perguruan tinggi yang bersifat BLU bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas BLU?

b.

Apakah prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?

c.

Bagaimana Model Good University Governance dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?

MANFAAT PENELITIAN

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1767


Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskna SPI dalam perguruan tinggi yang bersifat BLU bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan di Universitas BLU. Bisa menjelaskan prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi penyimpangan yang terjadi di Universitas bersifat BLU, dan memberikan model GUG yang bisa mendeteksi penyimpangan di universitas bersifat BLU. KAJIAN PUSTAKA Prinsip Dasar Good Corporate Governance Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation and Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas (accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Prinsipprinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam perusahaan Definisi Fraud Fraud diterjemahkan penyimpangan, demikian pula dengan error dan irregularities masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaan dari penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak. Fraud atau penyimpangan dilakukan dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE’s mendefinisikan fraud sebagai tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu pekerjaan/jabatan atau mencuri asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010) Klasifikasi Fraud The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “ The Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System. Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle) Segitiga fraud ini adalah gagasan dari seorang mahasiswa yang bernama Donal R. Cressy melakukan penelitian desertasi doktornya di bidang sosiologi tentang kriminalitas masyarakat.Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari satu tekanan (pressure) yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan yang mendesak, yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang lain.(Theodorus M., 2007:107) Definisi Badan Layanan Umum Badan layanan umum merupakan suatu instansi pemerintah yang merupakan agen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari instansi tersebut. Menurut PP No 23 tahun 2005 Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, “adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1768


Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melakukan perubahan/penyesuaian tata kelola maupun perubahan struktur organisasi. Perubahan tata kelola dan struktur organisasi tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Tata laksana atau prosedur kerja merupakan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam melaksanakan kegiatannya. Prosedur kerja ini menggambarkan wewenang/tanggungjawab masing-masing jabatan dan prosedur yang dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Secara sederhana, prosedur kerja dapat diartikan sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan, dan siapa yang melakukannya. Sehingga, adanya prosedur kerja sangat dibutuhkan oleh setiap organisasi, baik dari tingkat pinpinan hingga level organisasi terendah. Prosedur kerja dapat memberikan arah bagi Badan Layanan Umum (BLU) dalam upaya peringkatan kinerja BLU yang bersangkutan, disamping menghindarkan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, prosedur kerja dapat digunakan untuk menelusuri kesalahan-kesalahan prosedural, baik dalam pemberian pelayanan kepada publik maupun pelaksanaan pekerjaan rutin. Satuan kerja pemerintah yang menjadi satuan kerja Badan Layanan Umum harus mempunyai prosedur kerja untuk semua kegiatannya, terutama kegiatan utama (core business). Prosedur kerja disajikan dalam bentuk bagan arus (flowchart) diikuti dengan narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut. Prosedur kerja mencakup empat aspek yaitu: aspek pelayanan, keuangan, administrasi (termasuk aspek sarana dan prasarana) dan Sumber Daya Mausia. Satuan Pemeriksaan Intern (SPI) Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013:30), Fungsi pengawasan dan pemeriksaan intern dalam pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Fungsi tersebut dapat dilaksanakan oleh SPI sebagai unit yang melakukan fungsi pemeriksaan intern Badan Layanan Umum, dan sebagai unit kerjayang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU untuk menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Secara umum, fungsi satuan pemeriksaan intern antara lain sebagai berikut:

a.

Membantu Pemimpin BLU dalam menyelenggarakan penilaian atas sistem pengendalian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen serta memberikan saran perbaikan.

b.

Sebagai konsultan dan juga melaksanakan pengawasan dalam rangka pengelolaan risiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip good governance

c.

Sebagai mitra kerja strategis unit kerja daam mencapai sasaran kegiatan

d.

Sebagai mitra kerja dari auditor eksternal.

Ruang lingkup satuan pemeriksaan intern (SPI) meliputi audit keuangan dan audit manajemen. Audit keuangan melihat kewajaran atas laporan keuangan yang telah disajikan manjamen dengan fokus pada audit operasional organisasi. Sementara audit manajemen melihat segi efisiensi, efektivitas, ekonomi dengan tujuan menguji apakah pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Satuan Pemeriksaan Intern mempunyai wewenang sebagai berikut: a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1769


b.

Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaiatan dengan pelaksanaan tugasnya.

c.

Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya, dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya.

d.

Satuan pemeriksaan intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan tanggung jawab atas aktivitas yang direvisi/diperiksa, tetapi tanggung jawab satuan pemeriksaan intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut. DirektoratJenderalPerbendaharaanKementerianKeuanganRepublik Indonesia (2013:30-31)

Risiko, Manajemen Risiko, Kemungkinan dan Dampak Risiko Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya sementara manajemen risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Dibawah ini tabel kemungkinan resiko dan dampak resiko Tabel 1. Dampak Risiko Insert tabel

Secara umum, terdapat risiko-risiko utama yang harus dimitigasi oleh satuan kerja Badan Layanan Umum bidang pendidikan. Laporan mengenai mitigasi risiko-risiko utama tersebut harus disampaikan kepada Dewan pengawas setiap semesternya sebagai bahan pengawas. Selain memonitor risiko-risiko di atas, satuan kerja Badan Layana Umum dapat membuat dan memonitor risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul, sesuai selera risiko (riskapetite) pemilik risiko. Di bawah ini tabel risiko utama satuan kerja Badan Layanan Umum Bidang pendidikan Akuntabilitas BLU

Badan Layanan Umum menyusun menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanannya. Laporan keuangan adalah informasi dari transaksi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja Badan Layanan Umum. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas BLU yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuatdan mengevaluasi keputusan ekonomi. Pemimpin BLU bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLU. Laporan Keuangan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab pemimpin BLU yang berisikan pernyataan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksankan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan tanggung jawab pemimpin BLU.

Standar Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1770


Suatu pedoman agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan satuan kerja Badan Layanan Umum yang lain. Badan Layanan Umum menerapkan dua standar akuntansi Standar Akuntasi Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Keuangan, standar akuntansi adalah prinsip akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas. Satuan kerja Badan Layanan Umum merupakan instansi pemerintah yang menerapkan paradigma mewiraswastakan pemerintah (enterprising the goermment), sehingga dikelola ala bisnis (business like). Sebagai konsekuensinya, akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja BLU juga dilakukan layaknya entitas bisnis dengan menerapkan SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia (Iaktan Akuntansi Indonesia). SAK yang diterbitkan oleh IAI tersebut berupa Pernyataan Standar Akuntasni Keuangan (PSAK). Satuan kerja BLU menerapkan SAK yang telah ada tersebut disesuaikan dengan jenis industri masing-masing. Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai satuan kerja yang masih merupakan satuan kerja pemerintah, satuan kerja BLU merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kementerian Negara/Lembaga. Laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan berdasarkan SAP yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sistem Akuntansi BLU Sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan keuangan BLU yang mencakup semua pendapatan dan belanja BLU, baik yang bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan Rupiah Murni dan pendapatan usaha lainnya. BLU setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan subsistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset tetap, dan sistem akuntansi biaya.

1.

Sistem Akuntansi Keuangan Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan pokok untuk tujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah: a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepad BLU dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh penerimaan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk kepentingan stakeholders c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban BLU dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1771


2.

Sistem Akuntansi Aset Tetap

3.

Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk keperluan manjemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas, nilai mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan BLU akan tetapi berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan sistem akuntansi aset tetap diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem Informasi Manajamen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Sistem Akuntansi Biaya BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi tentang harga pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan analisis varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.

Penyajian Laporan Keuangan Dalam penyajian laporan keuangan, setiap komponen harus diidentifikasi secara jelas dan menyajikan informasi antara lain mencakup: nama BLU atau identitas lain; cakupan laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha; tanggal atau periode pelaporan; mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. METODE PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan inferensial baik dengan pedekatan deskriptif dan infersial baik secara kualitatif, dan kuantitatif. Adapun uraian analisis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Analisis Deskriptif Kualitatif Analisis ini berupaya untuk mendeskripsikan implementasi good university governance, penerapan akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara di perguruan tinggi negeri BLU, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian diperoleh suatu gambaran yang umum yang terinci tentang impelementasi yang nyata dari responden yang diperoleh dari FGD, dan kuisioner, yang penghitungan kuisioner ini dengan menggunakan skoring. Deskripsi data tersebut bisa berupa data kualitatif dan data kuantitaif. Deskripsi data kualitatif dipakai untuk menjelaskan tentang suatu fenomena yang ada di lapangan yang bersifat kualitatif. Ada beberapa alasan yang dipakai dalam pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu: (1) metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala atau fenomena yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamiah serta tidak bisa dilakukan di laboraturium melainkan di lapangan.


1772


PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah SPI dan prinsip-prinsip Good University Governance perguruan tinggi yang bersifat BLU untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas BLU. Selanjutnya diharapkan penelitian ini akan menghasilkan model Good University Governance yang dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas bersistem BLU. Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka penelitian ini mengunakan obyek perguruan tinggi yang bersifat BLU yaitu Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dalam obyek penelitian yang dipilih, yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak di universitas yang berhubungan dan bertanggung jawab atas masalah keuangan. Responden yang dipilih dari kedua universitas tersebut antara lain: Pembantu Rektor 2, Kabag Keuangan, tim satuan pengendali intern (SPI), para Pembantu Dekan 2 serta para pemegang uang muka kegiatan (PUMK) masing-masing universitas. Responden-responden tersebut dipilih dengan harapan dapat memperoleh jawaban terkait rumusan masalah dalam penelitian ini. Satuan Pemeriksaan Intern Salah satu item yang ada dalam indikator pertanyaan kuisioner adalah satuan pemeriksaan intern (SPI). Satuan pemeriksaan intern (SPI) merupakan satuan pengawas yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. SPI dibentuk untuk melaksanakan tugasnya bertanggunjawab kepada Inspektur Jenderal, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di koordinasi oleh Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan. Tujuan SPI di instansi BLU diharapkan memberikan kontribusi kepada auditee (unit kerja) berupa jasa assurance, sebagai katalisator, dan consulting yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional setiap unit kerja di instansi BLU, melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen berbasis risiko, pengendalian internal dan proses governance dengan melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan setiap unit kerja (obrik) di BLU. Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun fungsional. Integrasi manajemen merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan (fraud). Hal ini menunjukkan masih adanya konflik kepentingan yang sangat tinggi di lingkungan SPI sehingga ada beberapa satuan kerja yang cendrung melihat SPI sebagai pihak dalam yang bisa untuk di negosiasi. Auditor internal berperan dalam mendeteksi penyimpangan (fraud), akan tetapi laporan tentang penyimpangan (fraud) masih belum banyak di lakukan secara rutin, hanya masih berdasarkan penugasan terhadap investigasi penyimpangan (fraud). Peran pengawas dan auditor eksternal juga dirasakan membantu dalam upaya pendeteksian penyimpangan (fraud).


1773


Model Good University Governance untuk mendeteksi Fraud Kewajaran Kewajaran digambarkan dari standar pelayanan minimum merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan PPKBLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesejahteraan layanan serta kemudahan untuk memperoleh layanan. Standar pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layana minimum yang seharusnya dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Spesific, Measurable, Attainable, and Timely) yaitu: fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu. Dari hasil pengamatan, di instansi yang di pakai sampel dalam penelitian ini belum terdapat standar pelayanan minimum yang diberikan untuk masing-masing pihak di universitas baik untuk mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang berhubungan dengan universitas. BLU merupakan intansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan di dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Sistem yang telah dirancang selama ini diharapkan dapat mencegah timbulnya penyimpangan (fraud). Indikator fairness menunjukkan 60% responden menyatakan bahwa di institusi mereka telah memiliki standar pelayanan minimum untuk pengelolaan keuangan BLU. Selain itu 87% responden telah memberikan layanan pada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Responden juga menyatakan perlunya pemberian sanksi dan reward untuk mencegah terjadinya fraud. Lebih lanjut 80% responden juga menjelaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya fraud. Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; atau hasil kerjasama BLU dengan pihak lain. Semua pengadaan di atas harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan praktek bisnis yang sehat. Dalam penetapan penyedian barang/jasa, panitia pengadaan harus memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin BLU untuk transaksi yang bernilai di atas 50 milyar dan untuk transaksi sampai dengan 50 milyar akan diberikan persetujuan dari pejabatlain yang ditunjukk oleh pemimpin BLU. Penunjukkan pejabat lain ini harus memperhatikan prinsip-prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji. Akuntanbilitas Akuntabilitas dalam hal ini berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan untuk transparansi, disini akan mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Institusi memberikan rencana strategis bisnis ke masa depan pada saat dilaksanakan rapat senat universitas. Dan di sosialisasikan ke pada masing-masing fakultas.Di akhir tahun pelaksanaan penggunaan dana dan perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen oleh audit eksternal. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1774


Indikator akuntabilitas yang terdiri atas 17 item pertanyaan menunjukkan hasil bahwa 67% responden menyatakan bahwa rencana strategis telah disosialisasikan ke fakultas dan pada akhir tahun telah dilaporkan penggunaan dana perkuliahan. Sedangkan untuk RBA sebanyak 73% responden menjelaskan bahwa pimpinan BLU telah melakukan proses pengajuan RBA ke menteri serta penarikan dana bersumberkan RBA yang telah disetujui menteri. Namun dalam lingkungan responden ditemukan adanya indikasi lemahnya pengendalian internal termasuk dalam perlindungan terhadap aset tetap. Hal ini disebabkan masih pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun fungsional. Sehingga 80% responden menyatakan bahwa manajemen puncak dan SPI harus memiliki integritas dan profesional sehingga mampu untuk deteksi fraud dalam upaya mengeliminasi terjadinya fraud tersebut. Transparansi Dari hasil survei dapat dilihat bahwa Universitas BLU sudah memberikan pola tata kelola keuangannya kepada masyarakat dan di akhir tahun pelaksanaan penggunaan dana dan perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen oleh audit eksternal. Lebih lanjut, Universitas sudah membuat laporan keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan catatan laporan keuangan yang disertai analisis kinerja keuangan. Kemudian, setiap semesteran BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. setiap tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Dengan demikan, Universitas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 menyatakan laporan Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja. Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DIPA dilakukan apabila terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN dan/atau belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas. Perubahan/revisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Institusi juga menerapkan pengendalian pengembangan sistem dan dokumen (sistem development and documentation controls) dapat mencegah timbulnya penyimpangan (fraud). Sebuah pernyataan yang salah dan palsu dalam laporan keuangan dari segi keuntungan dan nilai aktiva dapat dijadikan alasan adanya indikasi penyimpangan (fraud). Penyimpangan (fraud) dapat di deteksi dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara. Membandingkan antara anggaran dengan realisasi dapat dijadikan alasan untuk menilai adanya indikasi penyimpangan (fraud). Dengan demikian, transparasi telah berjalan dengan baik untuk mendeteksi fraud di Universitas.

Indikator ini terdiri atas 19 item pertanyaan. Item pertanyaan tentang tata kelola diperoleh hasil bahwa 60% responden menyatakan bahwa transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi bagi masyarakat terkait laporan penggunaan dana perkuliahan meliputi: LRA, Neraca, Laporan arus kas dan CaLK juga analisis kinerja keuangan. Bahkan 80% responden menyatakan telah melakukan pelaporan atas Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1775


laporan-laporan tersebut setiap triwulanan, semesteran, dan setiap tahun. Meskipun 67% responden kadang-kadang menunda pencatatan keuangan. Meskipun demikian 87% responden menyatakan bahwa evaluasi kinerja dan penerapan pengembangan sistem dan pengendalian dokumentasi dapat mencegah terjadinya fraud. Selain itu dengan adanya pernyataan palsu dalam laporan keuangan, perubahan gaya hidup karyawan yang drastis dan membandingkan laporan keuangan beberapa periode dapat mendeteksi adanya fraud. Tentunya ini dapat terdeteksi melalui review analitik serta pemeriksaan dokumen. Untuk melihat adanya indikasi fraud juga perlu audit investigasi dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, mengenal pola hubungan tiap transaksi. Namun demikian auditor diharapkan memiliki pertimbangan sehat, kecerdasan, pengalaman investigasi termasuk juga pengalaman pengoperasian sistem informasi akuntansi untuk dapat mendeteksi indikasi fraud. Akan tetapi hanya 53% responden yang telah melakukan hal ini. Responsibilitas Dari hasil pengamatan, untuk pertanggungjawaban tugas di masing-masing instansi Universitas yang bersifat BLU membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, laporan keuangan digunakan untuk analisis penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai pedoman penetapan anggaran tahun depan. Secara kertas, peraturan dan sistem SPI telah dipenuhi, hal ini dibuktikan dengan adanya perkembangan misi dan strategis, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, namun dalam hal pengembangan sumber daya manusia belum optimal, hal ini diindikasikan dengan pendayagunaan belum maksimal, sebaliknya lebih menekankan pada perbaikan infrastruktur, yang hal itupun belum terpenuhi sesuai perencanaan. Hal lain juga tergambar pada pedoman dalam pengukuran dan penilaian pencapaian kinerja, namun belum dilakukan analisis oleh pihak internal dan eksternal. Rencana Bisnis dan anggaran BLU, yang dkenal dengan RBA sebagai dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran satuan BLU. RBA yang di susun tingkat universitas direvisi dua kali dalam satu tahun yang dilaksanakan bulan April dan Oktober.Pada Universitas ini, untuk pelaksanaan pengesahan RBA, telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, Pimpinan BLU mengajukan usulan RBA kepada Menteri/Pinpinan Lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL. Usulan RBA disertai dengan usulan standar pelayana minimum dan biaya biaya dari keluaran yang akan dihasilkan. RBA yang telah disetujui oleh Menteri/Pinpinan Lembaga diajukan sebagai bagian dari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran. Kemudian, DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN. Sedangkan untuk kewajiaban setiap triwulan, BLU wajib membuat laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. Laporan ini disampaikan kepada Menteri/Pinpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan, paling lambat 15 hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran dan tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan yang disampaikan kepada menteri/pinpinan Lembaga paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Menteri/Pemimpinan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1776


Lembaga menyampaiakan laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang dilampiri dengan laporan keuangan dan laporan kinerja BLU paling lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir. Secara proses pengesahan berjalan dengan baik, namun, dalam praktiknya, tidak demikian, ketidak teraturan sering terjadi akibat dari kurangnya koordinasi dari berbagai pihak yang berakibat dari keterlambatan dari proses pencairan dana yang akhirnya berdampak pada yang lainnya, antara lain kegiatan penting akhirnya tidak diakomodasi dengan baik pada tahun berjalan sehingga harus ditempatkan pada tahun berikutnya.

Indikator Responsibilitas untuk item pengelolaan keuangan menunjukkan bahwa 53% responden menjelaskan jika mereka sanggup meningkatkan kinerja layanan keuangan. Bahkan 80% responden menjelaskan apabila setiap awal tahun menyusun laporan keuangan. Berkaitan dengan item tata kelola sebanyak 67% responden menjelaskan bahwa mereka sangat memperhatikan kebutuhan organisasi serta telah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan. Selain itu 93% responden telah memiliki visi dan misi strategis untuk lima tahun kedepan yang terukur. Namun hanya 47% responden yang menyatakan bahwa pejabat dan pegawai telah diberikan remunerasi. Sebanyak 93% responden menjelaskan bahwa RKA-KL telah menjabarkan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis kementerian serta RBA merupakan dokumen yang berisi program kegiatan dan target kinerja BLU. Pengeluaran dan pencarian dana telah berdasarkan DIPA BLU. Item RBA responden menunjukkan bahwa 80% telah disusun mengacu pada Renstra-KL dan menganut pola anggaran fleksible. RBA tersebut juga telah dimintakan persetujuan pada menteri. Mereka juga membuat laporan keuangan setiap triwulanan, semesteran serta setiap tahun menyusun laporan keuangan secara lengkap. Selanjutnya 73% responden menyatakan adanya ketidakteraturan proses akuntansi, termasuk belum berjalan sepenuhnya proses pemisahan fungsi, serta adanya keterlambatan proses pencairan dana. 80% responden mengatakan bahwa instansi mereka telah menerapkan GUG dan merancang sistem untuk mencegah terjadinya fraud. Model GUG dalam Pendeteksian risiko Tabel 2.Model Tiga Tingkat Pengendalian

Insert tabel Model yang dihasilkan penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan untuk komponen risiko tertinggi adalah pada SPI. Sementara untuk masing-masing point, auditor kurang dalam hal fairness, BoC memiliki risiko dalam hal responsibility, BoE berisiko tertinggi pada Accountability, dan BoD berisiko pada Transparancy. Sehingga model yang diusulkan penelitian ini sebagai berikut: Tabel 3. Model yang diusulkan Insert tabel

Tabel tersebut menyiratkan bahwa risiko tertinggi terdapat pada SPI dan Rektorat. Hal ini disebabkan karena Rektorat sebagai pemegang kekuasaan kurang tegas dalam menentukan kebijakan. Dari hasil pengamatan juga disebutkan bahwa pemilihan unit auditee sering Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1777


disebabkan karena whistleblower, belum berdasarkan data pantauan SPI. Sementara di sisi lain, SPI belum mampu bersifat independent, karena dari pimpinan unit kecil Universitas sendiri menganggap bahwa SPI merupakan pihak internal yang dapat dinegosiasi. Sehingga konsep atau sistem yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan belum bisa dilakukan secara optimal oleh Universitas. Sementara BoE sebagai pihak pelaksana kebijakan memiliki risiko sedang, karena gerak aktivitas nya masih terbatas, kebijakan yang diputuskan hanya bersifat strategis. Sedangkan BoC memiliki risiko terendah karena sebagai unit terkecil yang tidak memiliki kebijakan sama sekali. SIMPULAN

1.

Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun fungsional. Namun auditor internal (SPI) berperan dalam mendeteksi penyimpangan (fraud), meskipun laporan tentang penyimpangan (fraud) masih belum banyak di lakukan secara rutin dan hanya masih berdasarkan penugasan terhadap investigasi penyimpangan (fraud).

2.

Prinsip-prinsip Good University Governancemeliputi: responsibilitas, akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU.

3.

Model awal Good University Governanceyang dihasilkan meliputi peran satuan pengawas intern (SPI) dan prinsip GUG yang dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU.

SARAN Bagi perguruan tinggi yang bersistem BLU diharapkan adanya komitmen dari SPI dan pimpinan BLU untuk dapat mendeteksi indikasi terjadinya fraud dan selanjutnya menindaklanjuti temuan tersebut. LAMPIRAN

Satker 80 60 40

Satker

20 0 2007

2008

2009

2010

2011

2012

Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013:8) Grafik 1.1 Perkembangan Satker BLU dari tahun 2007-2012


1778


Tabel 1 Dampak Risiko Tingkat Konsekuensi Risiko Keterangan Rendah

a. Pengaruhnya terhadap aktivitas operasi rendah

strategi

dan

b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) rendah Sedang

a. Pengaruhnya terhadap aktivitas operasi sedang

strategi

dan

b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) sedang Tinggi

a. Pengaruhnya terhadap aktivitas operasi sedang

strategi

dan

b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan (stakeholders) sedang Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013:75)

Tabel 2 Model Tiga Tingkat Pengendalian Responsibility Accountability Fairness Transparancy BoD

8,13%

8,76%

8,57%

6,12%

31,58%

BoE

34,98%

32,47%

34,29%

36,73%

138,47%

BoC

49,01%

51,03%

51,43%

49,49%

200,96%

Auditor

7,88%

7,73%

5,71%

7,65%

28,98%

100%

100%

100%

100%

Sumber: data diolah

Tinggi SPI

Tabel 3 Model yang diusulkan Sedang Rendah BoE

BoC

BoD Sumber: data diolah


1779


DAFTAR PUSTAKA Albrecht, W. S. 2003. Fraud Examination. South western: Thomson. Anwar Misbahul., dan Pratolo Suryo. 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi Pada PTM se Indonesia) Arikunto, Suharsini. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit PT. Rineka Cipta. Jakarta. Beasley, Mark S. 1996. The Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director Composition and Financial Statement Kecurangan (fraud). TheAccounting Review. Vol.71, No.4, October. pp.443-465 Bloomfield, Robert J. 1997. Strategic dependent and the Assessment Kecurangan (fraud) Risk: A Laboratory Study. The Accounting Review, Vol. 74. No.4. October, pp. 517-538 Bologna , J.& Lindquist, R. (1995). Fraud Auditing and Forensic Accounting. Ny: Wiley and Sons. Brown, Jr. William O. and Richard C. K. Burdekin, 2000. Kecurangan (fraud) and Financial Markets: The 1997 Collapse of the Junior Mining Stocks. Journal of Economics and Business; Vol. 52. pp.:277–288 Caplan, Dennis.1999. Internal control and The detection of management Kecurangan (fraud). Journal of Accounting Research. Vol.37. No.1, spring, pp.010-117 Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Manual Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Pendidikan. Fama, E.F. (1980). ‘Agency Problem and the Theory of the Firm’. Journal of Political Economy. Vol. 88. pp. 288-301. Hoffman, Vicky B., and James M. Paton. 1997. Accountability dilution effect, and Compensation in Auditor’s Kecurangan (fraud) Judgments, Journal of Accounting Research, Vol.35.No.2 Autumn, pp.227-237 Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). ‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure’. Journal of Financial Economics. October. Vol. 3. pp. 305-360. Kneer, Dan C. , and Philip M.J. Reckers, and Marianne M. Jennings, 1996. An empirical examination of the influence of the “new” US audit report and kecurangan (fraud) redflags on perceptions of auditor culpability. Managerial Auditing Journal. Vol.11. No.6, pp. 18–30 Pomeranz, Felix. 1995. Fraud: The Root Causes. Public Money & Management, Volume 15, Issue 1, 1995 Pujiono dan Made Dudy Satayawan, 2011. Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi (Higher Education) Berskala International Melalui Strategi Penerapan Tata kelola Universitas Yanga Baik (Good University Governance). Jurnal Akuntansi Akrual. Vol.3.No.4.Oktober, pp.55-65 Singleton & Singleton. 2010. Fraud Auditing and Forensic Accounting.Fourth Edition Wiley Corporate F&A Springer, Roben F. 2005. Deterring Kecurangan (fraud): The Role of Resale Price Maintenance. The Journal of Business. Vol.59, No.3. pp. 433-449 Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

1780


Sari Maylia Pramono dan Raharja. 2012. Peranan Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (BGG) Pada Badan Layana Umum (BLU) di Indonesia Theodorus M. Tuanakotta. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). Corporate governance: Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI). Vanasco, Rocco R. 1996. Kecurangan (fraud) auditing. Managerial Auditing Journal. Vol.13, No.1, pp. 4–71 Walsh, J.P. dan Seward, J.K. (1990). ‘On the Efficiency of Internal and External of Corporate Control Mechanisms’. Academy of Management Review. July. Hal.: 421 –458. WartaBPK/traksaktual.com http://www.transaktual.com/fulpost/pendidikan/1333655033/hasil-audit 2013 Yanuarita, R Rozmita Dewi, dan Apandi R. Nelly Nur. (n.d) Gejala Fraud dan Peran Auditor Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Pergutuan Tinggi. (studi Kualitatif)


1781

Model Good University Governance Dalam Mendeteksi Fraud Di Universitas Yang Bersistem BLU

Recommend Documents