UPAYA – UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK ( GOOD GOVERNANCE ) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Disampaikan pd Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program Tata Pemerintahan yg Baik pd Tanggal 8 Februari 2007 di Palangka Raya.
P E N D A H U L U A N
Kepemerintahan yg baik (good governance) merupakan isu yg paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini.
Untuk menuju kearah suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yg bercirikan good government & good governance tidaklah dapat dilakukan secara tiba-tiba, karena prasyarat tersebut harus ditumbuhkan terlebih dahulu atau paling tidak telah tumbuh bersamaan dengan upaya pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yg bercirikan good government & good governance
Prasyarat utama untuk merealisasikan cita-cita tersebut adalah a&ya suatu kehidupan bermasyarakat & bernegara yg berlandaskan pd prinsip-prinsip demokrasi & rule of law
Lanjutan……. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Penyelenggaraan Negara yg Bersih & bebas dari KKN, menetapkan asas umum Penyelenggaraan Negara
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Asas Kepastian Hukum ; Asas Tertib Penyelenggara Negara ; Asas Kepentingan Umum ; Asas Keterbukaan ; Asas Proporsionalitas ; Asas Profesionalitas ; Asas Akuntabilitas.
Lanjutan……. Kepemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005 yg dilaksanakan secara demokratis hasil pilihan rakyat Kotawaringin Timur.
Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur bertekad & membangun political will untuk menciptakan & menerapkan pemerintahan yg bercirikan good governance dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Upaya-upaya yg dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan tata pemerintahan yg baik (good governance) berfokus pd 4 sektor prioritas pembangunan, yaitu sektor Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan & Ekonomi kerakyatan. Upaya lainnya adalah dalam sektor pelayanan publik, pelaksanaan anggaran, peningkatan kualitas aparatur, pencegahan & pemberantasan KKN, peningkatan kapasitas daerah yg merupakan permasalahan yg cukup menonjol.
UPAYA YG DILAKUKAN
Sektor Kesehatan Memasang papan pengumuman jadwal pelayanan & Tarif. Membuat edaran ttg larangan praktek pribadi pd jam dinas. Menyusun Protap pelayanan Kesehatan Melakukan standarisasi distribusi obat & pengobatan Menyusun protap proses perijinan pelayanan Kesehatan. Melakukan pengawasan & pembinaan dlm Pelayan Kesehatan Penyediaan Depo obat emergensi ditiap ruang perawatan di RSUD Membuat Standar Asuhan Keperawatan & Standar Pelayanan Minimal Menyederhanakan system & prosedur pelayanan, Memberikan Kemudahan bg keluarga miskin yg menggunakan jasa RS melalui Askes Center di RSUD Penambahan tenaga perawat baik medis maupun nonmedis. Peningkatan profesionalisme petugas.
Sektor Pendidikan 9 Menggratiskan pendidikan utk siswa SD. 9 Memberikan pelatihan kpd para Kepala Sekolah, guru, tenaga tata usaha melalui : Diklat Manajemen Kepala Sekolah, Diklat Guru Kelas/Guru Mata Pelajaran, Diklat Imtaq, Diklat Karya Tulis & Diklat tenaga Adm. 9 Memberikan kesempatan kpd para guru utk meningkatkan kualifikasi pendidikannya. 9 Menyiapkan para guru utk mengikuti sertifikasi
UPAYA YG DILAKUKAN
Sektor Ekonomi Kerakyatan Peningkatan kualitas SDM & SDA Pertanian. Penyediaan bibit pertanian, peternakan & perkebunan. Bimbingan teknis & penyuluhan yg intensif pd petani peternak. Pelayanan penyediaan sarana berupa alat & mesin kpd petani dgn sistem sewa. Menyusun & memantau data keadaan hutan menurut TGHK & RTRWP Pemantapan rencana lokasi utk keg. reboisasi & penghijauan. Peningkatan partisipasi masy. dlm membangun desa. Pengembangan ekonomi pedesaan. Memberikan penyuluhan mengenai kewajiban memiliki ijin usaha. Menyiapkan Raperda yg menyangkut ijin usaha industri & perdagangan. Melaks. prog. pelatihan bg pengelola & pengurus koperasi UKM. Memberikan kesempatan kpd koperasi utk meningkatkan struktur permodalan Melakukan berbagai penyuluhan thd arti pentingnya berkoperasi UPAYA YG DILAKUKAN
Sektor Infrastruktur Membangun prasarana fisik transportasi sungai & fasilitas keselamatan Membangun halte, rambu-rambu jalan & pembuatan marka jalan Melaks. perpanjangan landasan (runway) & appron Bandara Pengembangan jaringan irigasi Pemeliharaan sarana kota & fasilitas umum lainnya. Pemkab Kotim telah melakukan perjanjian kerjasama dgn melakukan Sharing dana utk pembangunan jalan poros selatan yaitu antara Pemkab Kotim dgn Pemkab Seruyan & Pemprov Kalteng
UPAYA YG DILAKUKAN
DAMPAK / HASIL Sektor Kesehatan
Penurunan angka kesakitan Meningkatnya partisipasi masy. dlm mengantisipasi permasalahan kesehatan yg timbul. Meningkatnya kepercayaan masy. thd pelayanan Rumah Sakit.
Sektor Pendidikan Meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SD sebesar 97,47%. Peningkatan kualifikasi pendidikan guru dari D2 ke S1. Peningkatan menajemen & kompetisi guru & Kepala Sekolah dlm mengelola pendidikan.
Sektor Ekonomi Kerakyatan Meningk. Prod. tanaman pangan & peternakan rata-rata 20 %. Meningk. pendapatan petani / peternak rata-rata 20%. Meningk. pengetahuan, wawasan & ketrampilan SDM Pertanian. Terpenuhinya kebutuhan bibit karet unggul kelompok tani. Masy. dpt ikut serta dlm keg. pengusahaan hutan, reboisasi & penghijauan. Terbinanya pengemb. lembaga-lembaga sosial & masy. menuju kemandirian. Tertanamnya persepsi masy. Ttg pentingnya penggalian potensi lokal Pelaku usaha mulai memperhatikan utk memenuhi kewajiban ttg perlunya ijin usaha. Meningk. jlh koperasi yg berkualitas Meningk. Keg. ekonomi rakyat dalam wadah koperasi. Meningk. jlh masy. yg menjadi anggota koperasi. DAMPAK / HASIL
Sektor Infrastruktur
Memperlancar arus penumpang & barang shg meningk. roda perekonomian masy. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur masy. Terhubungnya antara satu wilayah dgn wilayah lain. Mendukung usaha pertanian. Meningkatkan perekonomian masyarakat.
DAMPAK / HASIL
PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI Sektor Kesehatan Persepsi masy. ttg pelayanan Puskesmas yg masih kurang baik Tidak jelasnya tarif retribusi Sistem antrian yg dirasakan diskriminatif Cenderung membebani pasien dlm hal biaya pelayanan Birokrasi yg panjang. Terhambatnya deteksi dini akibat dari persepsi masy. ttg kualitas pelayanan Puskesmas. Untuk pelayanan di RSUD Dr. Murjani masih ditemui permasalahan
Sektor Pendidikan
Masih byk anak usia SD yg tdk bersekolah Masih terbatasnya kemampuan para guru & kepala Sekolah dlm manajemen pendidik & tenaga kependidikan. Masih byk tenaga pendidik yg blm memenuhi kualifikasi pendidikan S1.
PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI
Sektor Ekonomi Kerakyatan 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Masih rendahnya kualitas SDM. Masih kurang peralatan pertanian Belum terpenuhinya penyediaan bibit unggul tanaman karet. Belum terlaksananya rehabilitasi hutan & reboisasi. Kurang berkembangnya sistem kelembagaan ekonomi kerakyatan. Lemahnya kemampuan masy. miskin utk membangun organisasi ekonomi Rendahnya kemauan & pengetahuan masy. mengenai kewajiban memiliki ijin usaha & belum terlaksananya sanksi thd pelaku usaha yg tdk memenuhi kewajibannya. Belum adanya Perda yg menyangkut ijin usaha industri & perdagangan. Masih kurangnya tenaga pengelola koperasi usaha kecil & menengah Rendahnya kemampuan struk. permodalan yg dimiliki oleh koperasi & UKM. PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI
Sektor Infrastruktur
¾ Msh adanya usaha transportasi yg blm memiliki surat kelengkapan perijinan ¾ Perlunya pengelolaan saluran-saluran air ¾ Masih tingginya kesenjangan antar wilayah ¾ Banyaknya kawasan pedesaan yg masih terisolir ¾ Kurang diperhatikannya sarana umum ¾ Rendahnya kesadaran masy. dlm menjaga kebersihan lingkungan
PERMASALAHAN / KENDALA YANG DIHADAPI
UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
PENINGKATAN PELAYANAN SEKTOR PUBLIK Mulai 2002 di Kab. Kotim telah dibentuk UPT Perijinan Terpadu yg mengkoordinir sebgan masalah perijinan di Kab. Kotim dlm satu unit kerja yg melayani 14 bi&g perijinan & 2 non perijinan dgn menetapkan standar biaya, waktu penyelesaian yg transparan, murah & cepat, sbg bukti UPT perijinan ini telah mendapatkan Piala Citra Pelayanan Prima dari Presiden RI Tahun 2006 sbg Unit Pelayanan Publik Percontohan
Lembaga ini akan ditingkatkan statusnya mjd kantor pd tahun 2007 & mengemb. inovasi pelayanan dalam bentuk pelayanan jemput bola langsung kerumah pemohon lewat sms/telpon & pelayanan langsung ke kecamatan scr periodik serta mengupayakan pengintegrasian semua pelayanan perijinan dgn pola One Stop Service(OSS)/Pelayanan satu pintu
Lanjutan………
Penyediaan dana bg keluarga miskin dr APBD kab. Kotim berupa biaya pelayanan, transportasi, obat, & bahan habis pakai selain dari PT. ASKES & pd Tahun 2006 Pemerintah Kab. Kotim telah menyalurkan Pelayan Kesehatan bg Keluarga Miskin sebanyak 2.120 org Transparansi ttg biaya/tarif pelayanan kesehatan di RSUD dr. Murjani Sampit, dgn dikeluarkannya Perda No. 18 th 2001, melalui papan pemberitahuan Menggratiskan pendidikan utk siswa SD termasuk pemberian buku paket pelajaran dimulai sejak Th 2004 & dimasa yg akan dtg diupayakan penggratisan s/d tk. SLTA
UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH Telah mengembangkan & meningkatkan kemampuan aparatur melalui Diklat Umum, Diklat Fungsional, Diklat Teknis & Diklat Kepemimpinan Menempatkan Pegawai dalam jabatan & tugasnya sesuai dgn kompetensinya & latar belakang pendidikannya Melaks. Apel Pagi & Apel Siang setiap hari kerja & memberikan sanksi (hukuman) bg Aparatur yg melanggar aturan & telah menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dgn tdk hormat kpd PNS yg telah melanggar hukum sbyk 2 org Pemda akan merevisi bbrp Perda yg sudah dianggap tdk relevan lagi dgn kondisi saat ini yg berdampak pd menghambat investasi di daerah & yg memberatkan masy. Telah melakukan seleksi CPNS secara terbuka, transparan & akuntabel pd formasi TA. 2005 pd bulan Februari 2006 Melakukan Restrukturisasi Lembaga Perangkat Daerah, ada th 2007 terdiri dari Dinas 18 bh, Badan 4 bh, Sekretariat 2 bh, Kantor 3 bh, UPTD 4 bh UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
Lanjutan……… Meningkatkan Koordinasi dlm Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan & Pengendalian Pembangunan Daerah Pelaksanaan Prinsip TAP (Transparansi, Akuntabilitas, & Partisipatif) dalam pelaksanaan APBD Kab. Kotim TA. 2007 dalam bentuk penyebarluasan informasi APBD TA. 2007 melalui media massa Membangun jaringan (www.kotimkab.go.id)
Website
Pemerintah
Kab.
Kotim
Melakukan keg. Peningk. profesionalisme tenaga pemeriksa/auditor & aparatur pengawasan Melakukan Pengawasan & evaluasi berkala thd Penyelengaraan Pendidikan (SD, SLTP, SLTA & AKPER), Pelayanan Kesehatan, Pemerintahan Kecamatan, Ba&/Dinas/Instansi di Kab. Kotim, serta melakukan penanganan terhadap kasus pengaduan di lingkungan pemkab Kotim oleh masy., serta mengevaluasi temuan hasil pemeriksaan UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja
Semenjak tahun 2003 s/d sekarang Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melaksanakan Anggaran berbasis kinerja & mulai TA. 2007 menerapkan Permendagri no. 13 tahun 2006, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
Pelaksanaan Pencegahan & Pemberantasan Korupsi pd Proses Pengadaan Barang & Jasa
Di Jajaran Pemda Kab. Kotim Pengadaan Barang & Jasa dilaksanakan sesuai dgn Keppres No. 80 Th 2003,
Melakukan pengawasan yg ketat thd proses pengadaan barang & jasa, mulai tahap perencanaan pengadaan sampai penandatangan kontrak & pelaksanaannya serta menempatkan aparatur yg berkualifikasi dlm panitia pengadaan barang & jasa
Pemkab Kotim melalui Dinas/instansi telah mengikuti pelatihan ttg Pengadaan Barang & Jasa sbyk 5 org utk masing-masing Dinas/Instansi
UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
Peningkatan Kesadaran Anti Korupsi di Jajaran Aparatur Pemerintah Daerah & Masyarakat Melakukan Penandatanganan Fakta Integritas oleh para Anggota DPRD Kab. Kotim (30 Org), Pejabat Eselon II (28 org) & Camat se-Kab. Kotim (13 Org) pd tgl 27 Sept 2006 Melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaran Negara (LHKPN) utk formulir A, sbyk 15 org & pd th 2007 akan ada 14 pejabat eselon II yg mengisi formulir A LHKPN karena baru dilantik & dilanjutkan mengisi formulir B bg pejabat yg telah mengisi formulir A Membuat Lakip setelah berakhirnya tahun anggaran & penetapan kinerja setiap awal tahun anggaran oleh Dinas/Instansi/Badan di Kab. Kotim Membentuk Tim Pelaksanaan Prog. Kerja dlm Rangka Mewujudkan Tata Pemerintahan Yg Baik Sbg Upaya Pencegahan KKN di Lingk. Pemkab Kotim, sesuai dgn Sk Bupati Kotim nomor 13 Th 2006 & akan mulai melaks. tugasnya pd th 2007. UPAYA- UPAYA LAIN YG DILAKSANAKAN
