PUTUSAN SELA NOMOR: 001/PUU-XI/2015/MM.UI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Mahkamah Mahasiswa yang memeriksa dan mengadili perkara Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI pada tingkat pertama dan terakhir dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sela (provisi) sebagai berikut dalam perkara antara: Nama Lengkap
: Denny Yusuf
Fakultas / Jurusan
: Fakultas Ilmu Komputer/ Ilmu Komputer
NPM
: 1206251010
Alamat
: Jalan Lenteng Agung Raya No. 20, Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Nama
: Muhammad Azsmar Haliem
NPM
: 1306450241
Fakultas / Jurusan
: Fakultas Hukum/ Ilmu Hukum
2. Nama
: Nita Larasati
NPM
: 1206214362
Fakultas / Jurusan
: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 November 2015. Untuk selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------PEMOHON;
MELAWAN
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia berkedudukan di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa Universitas Indonesia Lantai 2, Kampus Universitas Indonesia, Depok yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Nama
: Catur Alfath
Fakultas
: Hukum
NPM
: 1106071984
Jabatan
: Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia
Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------------------------TERMOHON;
Mahkamah telah mendengar pembacaan Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 17 November 2015 dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum, Yang isinya dilampirkan bersamaan dengan putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan; Telah mendengar pembacaan Jawaban dari Termohon tertanggal 17 November 2015 dalam sidang yang dibuka dan terbuka untuk umum. Yang isinya dilampirkan bersamaan dengan putusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan.
TENTANG DUDUK PERKARANYA: Menimbang bahwa para Pemohon tersebut di atas, di dalam permohonannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: 1.
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan Pengujian PerundangUndangan IKM UI terhadap UUD IKM UI dalam hal ini ketentuan yang diajukan oleh Pemohon adalah ketentuan materi muatan Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UndangUndang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur
Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. Yang isinya sebagai berikut: Pasal 17 (1) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang telah mendaftar, maka Panitia Pemira menetapkan perpanjangan masa pendaftaran Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM paling lama 14 (empat belas) hari. (2) Dalam hal setelah masa perpanjangan sebagaimana dalam ayat (1) telah dilakukan tetapi tetap hanya terdapat 1 (satu) Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang lolos verifikasi, maka pemilihan Anggota MWA UI UM tetap dilaksanakan sebagaimana ditetapkan oleh Panitia Pemira. Bahwa Pemohon merupakan Perorangan anggota IKM UI. (Bukti P-1) 2.
Bahwa Pemohon saat ini merupakan Bakal Calon Peserta Pemira UI Calon Anggota MWA UI UM, yang akan mengikuti tata acara pemilihan Anggota MWA UI UM. (Bukti P-2)
3.
Bahwa Pemohon merasa dirugikan dengan keberadaan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang menurutnya ketentuan dalam Pasal tersebut bermakna ganda sehingga terdapat ketidakjelasan terkait bagaimana tata cara Pemilihan Raya UI, di mana ketentuan-ketentuan yang ada dalam pasal tersebut dapat bermakna ganda dalam hal perpanjangan pendaftaran.
4.
Bahwa menurut Pemohon dengan ketidakpastian hukum yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia ini akan memungkinkan Pemohon menjadi Peserta Pemira UI
sebagai Calon Anggota MWA UI UM jika masa pendaftaran diperpanjang dan sebaliknya jika masa pendaftaran tidak diperpanjang, Pemohon tidak dapat menjadi Peserta Pemira UI sebagai Calon Anggota MWA UI UM. 5.
Bahwa menurut Pemohon ketika Panitia Pemira memperpanjang pendaftaran (bukti P-3), Pemohon telah melakukan usaha terbaiknya agar dapat turut serta sebagai Peserta Pemira UI Calon Anggota MWA UI UM. (Bukti P-6)
6.
Bahwa menurut Pemohon terdapat kerancuan redaksional pada Pasal 17 ayat (1) UU Pemira, yakni, “…Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM yang telah mendaftar…” di mana frasa “Peserta Pemira” dapat pula dimaknai sebagai “Calon Peserta”. Hal inilah yang membuat permasalahan a quo, yang merugikan hak konstitusional Pemohon.
7.
Bahwa menurut Pemohon terdapat pemborosan penggunaan kombinasi frasa pada redaksional Pasal 17 ayat (2) UU Pemira yakni, “Peserta Pemira” dan “Lolos Verifikasi”.
8.
Bahwa menurut Pemohon akibat kerancuan yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU Pemira telah menyebabkan perbedaan penafsiran apakah harus dinyatakan suatu perpanjangan pendaftaran dengan mengacu pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UU Pemira. Hal ini menurut Pemohon telah membuat hak konstitusionalnya dilanggar.
9.
Bahwa Pemohon dalam Permohonannya memohon kepada Mahkamah agar memberikan putusan sebagai berikut: 1) Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2) Menyatakan muatan materi Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU Pemira bertentangan dengan UUD IKM UI dan tidak memiliki kekuatan mengikat; dan 3) Menyatakan Peraturan Perundang-Undangan terkait Pasal 17 ayat (1), Pasal 17 ayat (2) UU Pemira tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat.
Dalam Provisi: 1) Menunda untuk sementara kegiatan Pemilihan Raya Universitas Indonesia. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquo et bono).
Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: 1.
Bahwa Termohon dalam eksepsi declaratoir pada intinya mendalilkan bahwa Pemohon sepatutnya mengupayakan upaya hukum banding terlebih dahulu kepada Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (Panitia Pemira IKM UI) sebelum mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Mahasiswa UI;
2.
Bahwa Termohon dalam eksepsi obscuur libel pada intinya mendalilkan bahwa Permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur karena tidak terdapat kejelasan mengenai batu uji yang digunakan dalam permohonan;
3.
Bahwa berdasarkan dua argumentasi tersebut, Termohon memohon agar Majelis Hakim menyatakan permohonan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4.
Bahwa Termohon mengakui bahwa terdapat kesalahan
ataupun kekhilafan yang
dilakukan dalam proses pembentukan UU Pemira, yakni ketiadaan risalah sidang terhadap pasal 15, 16, dan 17 UU Pemira yang pembahasannya terlewatkan, dan Termohon hanya mengadopsi pasal ini dari Undang-Undang sebelumnya; 5.
Bahwa Termohon juga telah tidak mempertimbangkan bagaimana isi dalam UU Pemira tersebut, apakah sesuai dengan UU IKM Perubahan, atau tidak. Dalam hal ini, Termohon, selaku DPM UI tidak mengetahui apakah UU Pemira sudah sesuai dengan semangat yang terdapat dalam UUD IKM Perubahan.
6.
Bahwa Termohon juga menyatakan agar sekiranya Mahkamah memutus dalam putusan sela agar “memberhentikan pelaksanaan Pemilihan Raya sementara waktu selama perkara ini disidangkan”, mengingat proses Pemira sudah berjalan namun masih ada permasalahan di UU Pemira, ditambah terdapat potensi hak konstitusional Pemohon yang terancam dilanggar.
Menimbang, bahwa atas surat permohonan dari Pemohon dan surat jawaban dari Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon dalam eksepsi, Mahkamah Mahasiswa mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah Mahasiswa serta kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk menentukan apakah Permohonan yang diajukan Pemohon dapat diterima atau tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (1) UUD IKM UI setelah Perubahan, tahun 2015 dijelaskan bahwa salah satu wewenang Mahkamah Mahasiswa adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang (UU) IKM UI terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Mahkamah Mahasiswa, disebutkan pula bahwa Mahkamah Mahasiswa berwenang mengadili pada tingkat terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa, dijelaskan bahwa yang menjadi pokok sengketa di Mahkamah Mahasiswa salah satunya adalah Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI;
Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo, yang dimohonkan Pemohon untuk diujikan adalah Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; Menimbang, bahwa UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2015 tersebut termasuk dalam kualifikasi “Peraturan Perundang-undangan IKM UI” sehingga berdasarkan Pasal 5 UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014, UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2015 dapat dijadikan pokok sengketa di Mahkamah Mahasiswa;
KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan kepada Mahkamah Mahasiswa mengenai sengketa, salah satunya, menguji Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014, Para Pihak dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan IKM UI terhadap UUD IKM UI adalah Perorangan Anggota IKM UI atau Lembaga Kemahasiswaan UI sebagai Pemohon, dan Lembaga Kemahasiswaan IKM UI sebagai Termohon; Menimbang, bahwa Pemohon benar merupakan Perorangan Anggota IKM UI (vide Bukti P-1); Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dalam permohonan a quo memiliki kedudukan hukum untuk berperkara di Mahkamah Mahasiswa; Menimbang, bahwa Mahkamah Mahasiswa berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
PERMOHONAN MASUK WEWENANG MM Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa “Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, Ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan menyidangkan perkara tersebut”; Menimbang, Bahwa Pasal 23 ayat (1) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
“Sebelum pemeriksaan biasa dilakukan, Hakim wajib melakukan pemeriksaan
pendahuluan untuk melengkapi permohonan yang kurang jelas dan memeriksa terhadap pokok permohonan”; Menimbang, Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa “Pemeriksaan terhadap pokok permohonan diperiksa terhadap: a) Pokok permohonan secara nyata-nyata tidak masuk ke dalam wewenang pengadilan b) Hubungan antara subyek Pemohon dengan obyek yang dimohonkan c) Permohonan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak d) Apa yang dituntut telah terpenuhi di dalam Peraturan Perundang-undangan yang diuji e) Syarat dari permohonan di dalam Pasal 15 tidak dipenuhi oleh Pemohon walaupun telah diperingatkan” Menimbang, Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa “Dalam hal pokok permohonan termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 23 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e, maka permohonan dapat tidak diterima”; Menimbang, Bahwa Pasal 25 ayat (1) UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa “Dalam hal pengadilan telah menentukan dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk
wewenangnya, Ketua MM UI menunjuk majelis hakim dan hakim ketua sidang yang akan menyidangkan perkara tersebut”; Menimbang, bahwa Majelis menilai permohonan a quo tidak termasuk ke dalam kualifikasi Pasal 23 ayat (2) huruf a, b, c, d, dan e UU IKM UI Nomor 2 Tahun 2014; Menimbang, Bahwa Majelis juga telah menentukan dan berpendapat bahwa permohonan a quo termasuk ke dalam wewenang Mahkamah Mahasiswa untuk menyidangkannya; Menimbang, bahwa karena dalil yang diajukan Termohon dalam eksepsi obscuur libel telah masuk dalam pokok perkara, sedangkan bukan tempatnya hal-hal mengenai pokok perkara dibahas dalam Putusan Provisi ini, sehingga eksepsi obscuur libel tidak dipertimbangkan; Menimbang, bahwa dengan demikian, Mahkamah Mahasiswa berpendapat bahwa eksepsi harus ditolak seluruhnya. Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Termohon, maka Majelis menyatakan bahwa Mahkamah Mahasiswa berwenang untuk mengadili perkara ini, dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke dalam pokok perkara.
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PEMIRA UI Menimbang, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan perihal pemberhentian pelaksanaan Pemira untuk sementara waktu, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dan juta Termohon; Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya Pemohon memohon agar Mahkamah “menunda untuk sementara kegiatan Pemilihan Raya Universitas Indonesia”; Menimbang bahwa dalam jawabannya
Termohon memohon agar Mahkamah
“memberhentikan pelaksanaan Pemilihan Raya sementara waktu selama perkara ini disidangkan”;
Menimbang bahwa menurut Sudikno Mertokusumo masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri; Menimbang bahwa Menurut Gustav Radbruch, terdapat dua macam pengertian kepastianhukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya dalam undang-undang. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang dibuat berdasarkan rechtswerkelijkheid (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan; Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch, salah satu tujuan dari hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; Menimbang bahwa pada hakikatnya, untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan asas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum maka Mahkamah Mahasiswa dapat menciptakan kekosongan hukum acara sendiri untuk menampung kekosongan atau kekurangan hukum acara tersebut dengan memutus permohonan provisi Pemohon; Menimbang bahwa menurut Prof. Satjipto Rahardjo tujuan hukum yang paling utama adalah menegakkan keadilan tanpa melupakan kemanfaatan dan kepastian hukum;
Menimbang bahwa Masa Pemungutan Suara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia berlangsung pada tanggal 30 November 2015 sampai tanggal 4 Desember 2015; Menimbang bahwa Masa Perkuliahan berdasarkan Kalender Akademik Universitas Indonesia Semester Ganjil Tahun Ajaran 2015/2016 berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (2) tentang Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Mahasiswa, Jangka Waktu Pemeriksaan Pengujian Peraturan Perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia wajib diputus paling lambat seratus dua puluh (120) hari semenjak permohonan diterima kepaniteraan MM UI; Menimbang bahwa apabila diadakan penundaan Pemilihan Raya Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia selama perkara ini berlangsung dapat berlangsung sampai tanggal 2 Februari 2016; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 jo. Pasal 20 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan Tahun 2015 masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia serta Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah satu tahun; Menimbang bahwa Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia, dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa periode 2015 dilantik pada tanggal 6 Januari 2015; Menimbang, dikarenakan bahwa perkuliahan akan berakhir tanggal 31 Desember 2015 atau sebelum tanggal tersebut di beberapa fakultas, apabila Pemilihan Raya Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia ditunda sampai pertengahan atau akhir bulan Desember akan mengakibatkan sebagian besar mahasiswa IKM UI tidak dapat menggunakan hak pilihnya
dikarenakan beberapa dari mereka sudah menggunakan hari liburnya setelah masa perkuliahan berakhir. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni Keadilan dan Kemanfaatan; Menimbang bahwa penundaan Pemilihan Raya Ikatan Mahasiswa Universitas Indonesia juga akan mengakibatkan pelanggaran terhadap Pasal 11 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Perubahan Tahun 2015 yang mengamanatkan bahwa masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Universitas Indonesia dan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa adalah satu tahun dan tidak dapat dipilih kembali lagi. Hal ini bertentangan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch, yakni kepastian hukum.
KEWENANGAN MAHKAMAH MAHASISWA Menimbang disamping hal itu, Majelis juga melihat para pihak perlu mengerti perihal kewenangan Majelis dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan semangat dari sistem Pengujian Undang-Undang ini; Menimbang, Bahwa berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Dasar Ikatan keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (UUD IKM UI), kewenangan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia (MM UI) adalah: 1. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar IKM UI 2. Memutus sengketa antar lembaga tingkat Universitas 3. Menyelesaikan permasalahan status keanggotaan IKM UI 4. Memutus sengketa Pemilihan Raya tingkat Universitas 5. Memberikan pendapat hukum kepada Badan Eksekutif Mahasiswa atau Dewan Perwakilan Mahasiswa atas permasalahan IKM UI apabila dimohonkan
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, yang Pemohon mohonkan adalah permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili permohonan pengujian UndangUndang terhadap Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki kewenangan yang limitatif yaitu menguji apakah suatu norma publik/produk hukum yang bersifat regeling berupa UndangUndang atau bagian dari Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak saja; Menimbang, Bahwa norma hukum dalam suatu undang-undang bersifat abstrak, umum, dan terus-menerus; Menimbang, Bahwa norma hukum umum adalah norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak, umum, dan tidak tertentu; (Maria Farida Indrati, 2007: 26) Menimbang, Bahwa norma bersifat terus menerus yang artinya keberlakuannya tidak dibatasi oleh waktu, dapat berlaku kapan saja sampai peraturan tersebut dicabut atau diganti dengan yang baru; (Maria Farida Indrati, 2007: 29) Menimbang, Bahwa undang-undang sebagai norma yang bersifat umum, abstrak, dan terus menerus dibuat oleh Termohon sebagai lembaga yang berwenang; Menimbang, Bahwa dalam perkara a quo Pemohon dalam petitumnya memohon dalam putusan sela untuk menghentikan proses pemilihan raya IKM UI untuk sementara; Menimbang, Bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kesalahan ataupun kekhilafan dalam pembuatan objek permohonan; Menimbang, Bahwa diajukannya objek permohonan adalah karena terdapat pasal yang dirasa merugikan hak dan/atau kepentingan Pemohon;
Menimbang, Bahwa Mahkamah harus melindungi nilai-nilai kepentingan umum yang tercermin atau terkandung dalam setiap undang-undang yang telah ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat untuk umum; Menimbang, Bahwa pengujian terhadap objek permohonan adalah agar dalam pembuatan undang-undang Termohon lebih berhati-hati sehingga menghasilkan produk undang-undang yang berkualitas dan tidak multitafsir; Menimbang, Bahwa majelis menganggap permohonan Pemohon untuk menghentikan proses pemilihan raya IKM UI untuk sementara dalam perkara a quo bukanlah kewenangan majelis dan tidak masuk dalam semangat mekanisme Pengujian Undang-Undang; Menimbang, Bahwa apabila majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menghentikan proses pemilihan raya IKM UI untuk sementara, maka putusan dari majelis melampaui kewenangan Mahkamah Mahasiswa (ultra vires); Menimbang, Majelis melihat, bahwa kewenangan untuk melakukan penghentian sementara tersebut ada pada pihak DPM UI dan/atau Panitia Pemilihan Raya; Menimbang, Majelis berpendapat, bahwa penundaan Pemilihan Raya Universitas Indonesia bertentangan dengan tujuan hukum yakni Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum. dan juga majelis berpendapat bahwa Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon dalam putusan sela; Mengingat, UUD IKM Perubahan Tahun 2015, UU Pemira, UU MM, dan segala peraturan lain yang berkaitan.
MENGADILI: Dalam Eksepsi -
Menolak eksepsi untuk seluruhnya.
Dalam Provisi -
Menyatakan bahwa permohonan provisionil tidak dapat diterima.
Demikian putusan sela ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa, pada hari kamis 19 November 2015, oleh Dion Valerian sebagai Ketua Majelis, Andreas Nathaniel Marbun, Reni Fazila, Mochamad Kemal Kono, dan Taufik Kemal yang masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari ini, 21 November 2015, dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, dan dibantu oleh Dian Kurnia Hayati sebagai Panitera Pengganti.
HAKIM KETUA
DION VALERIAN
HAKIM ANGGOTA II
RENI FAZILA
HAKIM ANGGOTA I
ANDREAS NATHANIEL MARBUN
HAKIM ANGGOTA III
MOCHAMMAD KEMAL KONO
HAKIM ANGGOTA IV
TAUFIK KEMAL PRATAMA PANITERA PENGGANTI
DIAN KURNIA HAYATI
