http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/
MISI PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA UNIVERSITAS AIRLANGGA 1. 2. 3.
4.
Menjadi institusi keilmuan yang unggul dalam pengkajian strategis, terutama di bidang kajian ilmu administrasi negara. Menjadi institusi keilmuan yang mampu mengidentifikasi, merumuskan masalah, dan alternatif pemecahan masalah administrasi negara di Indonesia Membangun komunitas belajar yang kreatif, produktif dan bermutu tinggi baik dalam bentuk karya ilmiah maupun lulusan yang kompetitif di tingkat lokal, nasional dan global.. Menjadi institusi yang bisa melahirkan para praktisi di bidang administrasi yang berskala luas, baik pada lingkup dalam negeri dan internasional serta sanggup menjadi pelopor perubahan masyarakat.
1. 2.
Hubungan sistem ekonomi dan sistem politik Ekonomi Indonesia
KEKUASAAN NEGARA DAN STRUKTUR EKONOMI-POLITIK gerakan masyarakat sipil tidak mampu melakukan tawar-menawar kepentingan dan kekuasaan dengan pihak negara
fenomena politik kontemporer yang masih dominan ditentukan negara
negara semakin menunjukkan kekuatannya sebagai sentrum kekuasaan yang tidak mungkin tertandingkan dan terbantahkan
Contoh: 1. 2. 3. 4. 5.
Kurs mata uang mau dibiarkan mengambang atau tetap kembali pada kebijakan negara Harga jual BBM Tarif dasar listrik Pajak penghasilan, PBB, bea cukai dsb Tarif tilang kendaraan bermotor Kekuasaan negara begitu besar pada sistem perekonomian negara
Hubungan antara negara dan kekuasaan sama sekali tidak dapat dipisahkan. Negara merupakan lembaga yang mempunyai kekuasaan tertinggi, dan dengan kekuasaan itu pula negara melakukan pengaturan terhadap masyarakatnya. Dalam kaitan ini Arief menyatakan bahwa kekuasaan negara yang sedemikian besar akibat negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum (hal. 3 buku Arief Budiman, Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)
bentuk negara berdasarkan netralitasnya dapat dibagi menjadi empat, yaitu: (1) Negara Pluralis, negara dalam kedudukan tidak mandiri, karena mempunyai sifat demokratis. Yaitu, menerima partisipasi dan usulanusulan secara penuh dari kalangan masyarakat;
(2) Negara Marxis, negara yang juga tidak otonom, karena digunakan oleh kelas yang berkuasa untuk mewujudkan berbagai kepentingannya; (3) Negara Organis, negara sama sekali otonom, karena berinisiatif sendiri untuk mengambil berbagai kebijakannya;
(4) Negara Korporatis, kedudukan negara relatif mandiri, karena mendengarkan berbagai usulan dari wakil masyarakat. Dalam bentuk negara ini, negara menentukan kelompok-kelompok tertentu yang boleh memberikan usulan. Sehingga demokrasi yang berjalan pun lebih bersifat top-down
Arief Budiman mengemukakan beberapa faktor dalam menggolongkan negara otorier atau demokratis (Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi .Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996)
1.
(1) Ekonomi, bahwa kebijakan ekonomi yang diambil negara sangat menentukan sistem politik yang dijalankan. Arief menolak adanya anggapan yang sudah populer bahwa sistem ekonomi kapitalisme pastilah menciptakan demokrasi. Sebab, dalam kenyataannya, justru kapitalisme yang dikembangkan di negara-negar Dunia Ketiga menunjukkan sifat otoriter. Kapitalisme yang demokratis hanya akan terjadi pada negara-negara yang sudah kaya.
2.
(2) Sosial, yang merupakan berbagai kombinasi dan interaksi dari kekuatan-kekuatan sosial yang terdapat dalam masyarakat, yang mempunyai pengaruh bagi terbentuknya suatu rezim tertentu; dan
3.
(3) Budaya, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan gagasangagasan atau pun nilai-nilai yang dihayati oleh seseorang atau masyarakat dalam alam pikirannya.
eksistensi negara juga tidak dapat dilepaskan dari ideologi serta legitimasi yang diterapkan. Kalau selama ini para teoritisi Marxis Orthodoks masih meyakini adanya base (yang tidak lain adalah ekonomi atau mode of production) sebagai penentu suprastruktur di mana salah satunya adalah ideologi, maka Gramsci dengan teori hegemoninya mencoba membalikkan logika berpikir itu. Suprastruktur atau ideologi tidak selamanya harus ditentukan oleh basis, karena masyarakat tidak harus diubah keadaan sosial-ekonominya untuk dapat dirombak pikirannya
(what is) kekuasaan tidak lagi dijabarkan secara terperinci, melainkan langsung didaratkannya pada kaitan dengan ebijakan perekonomian. Secara terang-terangan dapat dianalisis negara tidak selalu akan mandiri dan semata-mata menjadi alat bagi kelas yang berkuasa. Menurut Arief budiman, negara pada prinsipnya adalah memang mandiri, tetapi negara harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang membatasinya, yang dalam hal ini adalah kondisi struktural, yaitu sistem ekonomi-politik. Inilah yang menjadikan kemandirian negara selalu mengalami berbagai limitasi (keterbatasan).
ketergantungan
negara pinggiran (periferal) terhadap negara pusat (core) dalam kaitannya dengan Teori Dependensi, ternyata mempunyai relevansi dengan faktor kebudayaan yang berkembang dalam negara yang bersangkutan. Bahkan perilaku kekuasaan pun tidak terlepas dari nilai budaya yang sedang dianut dan dikembangkan melalui berbagai pelembagaan.
1. 2. 3.
PEREKONOMIAN INDONESIA Dilihat dari beberapa aspek : Sebagai suatu ilmu -> Ilmu Ekonomi Indonesia yaitu suatu cabang ilmu Ekonomi yang menjelaskan kehidupan Indonesia Sebagai struktur Ekonomi yaitu Keseluruhan komposisisektor-sektor ekonomi yang ada pada suatu negara. Sebagai suatu sistem ekonomi. Sistem ekonomi yaitu suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan.
Suatu sistem ekonomi mencakup nilai-nilai, kebiasaan, adat istiadat, hukum, norma-norma, peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan.
Sistem Ekonomi Indonesia yaitu seluruh lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan bangsa Indonesia dalam mengelola segala sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian lain dari sistem ekonomi adalah organisasi yang terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga yang berlaku bagi suatu bangsa dalam mengelola sumbersumber ekonomi guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara nyata berupa produksi konsumsi, distribusi barang dan jasa. Tugas pokok sistem ekonomi yaitu : 1. Apa yang akan diproduksi 2. Bagaimana barang dan jasa diproduksi 3. Bagaimana agar hasil diproduksi bisa didistribusikan. 4. Menentukan masalah sekarang dan yang akan datang mengenai penggunaan sumber-sumber yang ada untuk pertumbuhan ekonomi dan pembagian pendapatan nasional yang adil dan merata. Kriteria penilaian yang diperlukan. Ada 5 kriteria yang perlu diamati dalam menilai suatu sistem ekonomi 1. Dapatkah menghasilkan standar hidup yang lebih meningkat secara cepat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil 2. Kemerdekaan ekonomi bagi masing-masing individu 3. Mewujudkan keamanan dan perlindungan ekonomi 4. Mampukah memproduksi, konsumsi, distribusi barang dan jasa yang diinginkan konsumen 5. Distribusi pendapatan nasional yang adil dan merata
“ Kutub A ”
Konteks Pengkutuban
“ Kutub Z ”
Liberalisme
Ideologi politik
Komunisme
(liberal)
(komunis)
Demokrasi
Rejim pemerintahan
Otokrasi
(demokratis)
(cara memerintah)
(otoriter)
Egalitarianisme
penyelenggaraan
Etatisme
(egaliter)
kenegaraan
(etatis)
Desentralistis
Struktur birokrasi
Sentralisme
(desentralistis)
Kapitalisme
(sentralistis)
Ideologi ekonomi
(kapitalis)
Mekanisme Pasar
Sosialisme (sosialis)
Pengelolaan ekonomi
Perencanaan Terpusat
DIMENSI POLITIK
LAISSESZ FAIRE
KEPEMILIKAN SUMBER (resources ownership) PRIVAT
DIMENSI EKONOMI
SISTEM
ALOKASI SUMBER
KAPITALISME
(resources alocation)
PASAR
NEGARA SISTEM SOSIALISME PASAR
LIBERAL
(market socialism)
SISTEM EKONOMI
SISTEM SOSIALISME
CAMPURAN (mixed economy) PERENCANAAN
(plan economy)
ETATISME (TOTALITARIANISME)
Berapa kadar sosialis atau kapitalisnya ? Ada 2 cara pendekatan 1. Pendekatan Faktual – Struktural 2. Pendekatan Sejarah
Ad 1)
Y=C+I+G+(X–M) C = Konsumsi I = Investasi Government = pengeluaran pemerintah X = exsport, M = import Y = pendapatan nasional
Penjelasan tabel 3.2 G -> kira-kira 10 % (1970 – 1995) % terkecil dari variabel yang lain (C, I, X, M) Jadi peranan pemrintah relatif kecil Peranan swasta relatif lebih besar sehingga sistem ekonomi Indonesia condong ke Kapitalis
Ad 2 Pendekatan Sejarah Sejak merdeka –> 1959 -> kapitalis 1959 – 1965 : sosialisme ala Indonesia 1966 – 1997 / 98 : selama ORBA kapitalis dan sosialis 1998 – sekarang 2012 sistem ekonomi campuran dengan persaingan terkendali condong ke kapitalis atau liberalis.
