MENUJU ASN YANG PROFESIONAL BERBASIS SISTEM MERIT MELALUI PENGUATAN JABATAN FUNGSIONAL
Aba Subagja Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta, 2017
1
Sistem Karier Berbasis Merit System
UU ASN SALAH SATU PILAR REFORMASI BIROKRASI RPP Manajemen PNS RPP KORPS PROFESI PEGAWAI ASN
RPP Jaminan Pensiun & Jaminan Hari Tua
PNS DIANGKAT DALAM PANGKAT DAN JABATAN
3/23/2017
RPP Manajemen PPPK
UU ASN RPP Kinerja & Disiplin
RPP Penggajian & Tunjangan 3
a. b. c.
d. e. f. g.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA bagi : PRINSIP: 1.Pegawai Negeri Sipil 2.Pegawai Pemerintah nilai dasar; dengan Perjanjian kode etik dan kode perilaku; Kerja komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; 1. Jabatan Pimpinan Tinggi kualifikasi akademik; 2. Jabatan jaminan perlindungan hukum Administrasi dalam melaksanakan tugas; dan 3. Jabatan profesionalitas jabatan Fungsional
Pasal 13 • Jabatan ASN Undangterdiri dari Undang Jabatan Nomor 5 Administrasi, Tahun 2014 Jabatan Fungsional tentang dan Jabatan Aparatur Sipil Negara Pimpinan Tinggi (ASN), 3/23/2017
JABATAN DALAM UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA
KOMPOSISI ASN JFT Guru
JUMLAH PNS (BKN) PER JANUARI 2017
1.675.562
37,43 %
JFT Kesehatan
194.515
4,34 %
JFT Teknis
448.302
10,02 %
1.687.089
37,69 %
470.529
10,51 %
4.475.997
100 %
JF U (Administrasi) J Struktural
TOTAL PNS
JFU Administrasi =
64%
PENGANGKATAN CPNS NASIONAL TENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014) Asal
Tenaga Honorer Pelamar Umum
Jumlah Pengangkatan
Persentase (%)
RasioTerhadap thd Total PNS
1.103.861*
58.8%
24.6%
775.884
41.2%
17.3% Sumber: BKN, *Oktober 2016
Didominasi Guru (1.319.002 orang)
Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN
BERDASARKAN PADA KUALIFIKASI, KOMPETENSI, DAN KINERJA
secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan
MANAJEMEN PNS & PPPK 1 penyusunan dan penetapan kebutuhan;
pengembangan karier;
Penilaian kinerja
pemberhentian;
pola karier;
penggajian dan tunjangan;
pengadaan;
promosi;
penghargaan;
pensiun dan tabungan hari tua; dan
pangkat dan jabatan;
mutasi;
disiplin;
perlindungan.
2
SISTEM MERIT penetapan kebutuhan; pengadaan;
penggajian dan tunjangan;
penilaian kinerja;
pengembangan kompetensi; pemberian penghargaan;
disiplin; pemutusan hubungan perjanjian kerja; dan perlindungan.
Kesesuaian KualifikasiKompetensi
Rumpun Jabatan
Pengisian Jabatan Kebutuhan Organisasi/Formasi
Waktu Menduduki Jabatan
ASN VALUES 2019-2024 TRACKING BEST LEADERS AND BEST EMPLOYEES (Internalisasi terhadap 470.529 pejabat struktural)
Beretika Bekerja tuntas
Berpikir strategis
6B Berinovasi
Berkolaborasi Berkeputusan tegas
2
Kebijakan Penguatan Jabatan Fungsional (PERATURAN MENTERI PANRB NO. 26 TAHUN 2016)
DASAR HUKUM 1
2
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah • Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 • Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 • Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL INPANSSING/PENYESUAIAN
PENGANGKATAN PERTAMA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN
PENGANGKATAN PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN 3/23/2017
15
1
• PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL BARU
Penataan Organisasi Pemerintah
3 4
• PERUBAHAN KUALIFIKASI/PENA MBAHAN KATEGORI ATAU JENJANG JABATAN
• KEBUTUHAN YANG SANGAT MENDESAK SECARA NASIONAL/AMAN AT PERATURAN PUU
PENYESUAIAN/INPASING JF JF DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA JF INSTANSI PEMBINA LAINNYA
Pemenuhan Kebutuhan JF berdasar Tusi Organisasi
Wadah Pengembangan Karier
• JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMBINA
• JABATAN FUNGSIONAL DI LUAR INSTANSI PEMBINA 1. Auditor 2. Analis Kebijakan 3. Arsiparis 4. Widyaiswara 5. Analis Kepegawaian 6. Auditor Kepegawaian 7. Assesor SDM Aparatur 8. Perencana 9. Penerjemah 10.Pranata Komputer 11.Peneliti 12.Dokter 13.Dokter Gigi 14.dsb 17
Inpassing/Penyesuaian JF Mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan bulan Desember 2018
1
Penyesuaian/inpassing adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
2
Didasarkan pada kebutuhan organisasi/formasi
3
Melakukan Pemetaan Kebutuhan maupun Instansional (IP)
4
5
baik
Nasional
Menyusun Pedoman Pengangkatan Inpassing/Penyesuaian JF 5
PNS Yang Dapat Disesuaikan Dalam Jabatan Fungsional (s.d. Desember 2018 PELAKSANA
3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun (terampil & Ahli)
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
Sudah Mutasi Pangkat
JPT
1 (satu) tahun sebelum BUP
ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
2 (dua) tahun sebelum BUP (Mahir dan Penyelia/Pertama & Muda)
ADMINISTRATOR
3/23/2017
1 (satu) tahun sebelum BUP (Madya)
JF YANG BS DAN BELUM BT
Persyaratan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional VS Inpassing (Ahli & Terampil) Kualifikasi Pendidikan
Dapat dikecualikan
Kepangkatan Pendidikan dan Pelatihan
Dapat dikecualikan
Pengalaman Uji Kompetensi/Sertifikasi Pencapaian Prestasi Kerja Penetapan Kebutuhan/Formasi Jabatan
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional berdasarkan angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/ inpassing
PENGANGKATAN INPASSING/PENYESUAIAN DALAM JENJANG JABATAN FUNGSIONAL AK Inpassing (Pendidikan + Pangkat)
PENYESUAIAN PANGKAT DAN JENJANG JABATAN
AK Pengangkatan Dalam Jenjang Jabatan
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT DENGAN PENDIDIKAN S-1/DIV, S-2 & S-3
PERTAMA III/a III/b 100 100 40 10 100 150
MUDA III/c III/d 100 100 80 160 20 40 200 300
PERTAMA III/b 150
MUDA III/c 150 40 10 200
150
III/d 150 120 30 300
MUDA III/c 200
200
III/d 200 80 20 300
IV/a 200 160 40 400
IV/a 100 240 60 400
MADYA IV/b 100 360 90 550
IV/a 150 200 50 400
MADYA IV/b 150 320 80 550 MADYA IV/b 200 280 70 550
IV/c 100 480 120 700
UTAMA IV/d IV/e 100 100 600 760 150 190 850 1050 UTAMA
IV/c 150 440 110 700
IV/d 150 560 140 850
IV/e 150 720 180 1050 UTAMA
IV/c 200 400 100 700
IV/d 200 520 130 850
IV/e 200 680 170 1050
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN VERSI PERMENPAN NO 26 TAHUN 2016
Agenda Kegiatan KEMENPANRB DAN IP
Rapat Koordinasi dengan Instansi Pembina
• 1 Februari 2017
Penyusunan Juknis, Kebutuhan • Mulai Februari 2017 dan Instrumen Uji Kompetensi
Pelaksanaan Uji Kompetensi & Rekomendasi
• Mulai Maret 2017
INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PPK KEMENTERIAN/LEMBAGA/INSTANSI PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional
• Mulai April s.d. Desember 2018
PEMBINA JF
1. Menetapkan Tata
Cara Penyesuaian/ Inpassing 2. Penetapan Kebutuhan 3. Menentukan Jadwal
5. Melaksanakan Uji Kompetensi 6. Pelaporan
2. Memetakan JF yang dibutuhkan 3. Memetakan PNS yang Memenuhi Syarat 4. Menayampaikan Usulan Pengangkatan JF & Uji Kompetensinya 5. Pelaporan
PENGGUNA JF
4. Meyusun Instrumen Uji Kompetensi
1. Menghitung Kebutuhan
MEKANISME
Usulan IP Validasi eFormasi
Penetapan Kebutuhan JF (ManpanRB)
PPK & IP
Uji Kompetensi
Pengangkatan
Pelaporan (IP+PPK)
Sistematika Tata Cara Penyesuaian/Inpassing I. Pendahuluan (berisi latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian). II. Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing A. Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing 1. Syarat Administrasi antara lain Ijazah, SK Pangkat Terakhir, SK Penempatan Jabatan terakhir, Penilaian Prestasi Kerja, dsb yang dipandang perlu sesuai; 2. Lampiran-lampiran dokumen yang diperlukan; 3. Proses pengusulan dari Unit Kerja kepada Pejabat Yang berwenang mengangkat melalui Pejabat yang secara fungsional menangani kepegawaian; 4. Verifikasi Dokumen; 5. Pelaksanaan Uji Kompetensi; 6. Penetapan SK Penyesuaian/Inpassing PNS Dalam Jabatan Fungsional dan Penempatannya. B. Jangka Waktu Penyesuaian/Inpassing Catatan : mengacu pada PermenPANRB No. 26/2016 III. 3/23/2017 Penutup
PELAPORAN
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam bentuk rekapitulasi.
Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dalam bentuk rekapitulasi dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing.
3
Penutup
Mengapa harus Jabatan Fungsional 1
2
3
4
5
6
7
• Kejelasan Kedudukan Dalam Organisasi • Prestasi Kerja Terkait Dengan Kenaikan Pangkat dan/atau Jabatan • Batas Usia Pensiun Lebih Tinggi • Kesejahtaraan Yang Lebih Baik (Tunjangan Fungsional dan Kelas Jabatan) • Mendorong Profesionalisme (Keahlian & Keterampilan Tertentu) • Mewujudkan ASN Sebagai Profesi • Pelaksanaan Tugas Lebih Terstruktur
TERIMAKASIH
